Rumbia, SultraNET. | Ada keunikan tersendiri dalam pelayanan Publik di Kelurahan Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana. Pasalnya, setiap warga yang hendak berurusan di instansi tersebut, warga terlebih dahulu wajib melalui jasa rental komputer untuk membuat format surat sesuai kebutuhan sebelum menemui Lurah untuk kebutuhan tandatangan .

Alasannya mengejutkan, salah satu kantor Kelurahan Ditengah Ibu kota Kab. Bombana ini, tidak memiliki fasilitas peralatan kantor yang dapat difungsikan untuk melayani Warganya.

Anehnya, instansi yang hanya berjarak Dua Ratusan meter dari Sekretariat Daerah ini, tidak memiliki fasilitas Instalasi jaringan Listrik seyogyanya kantor instansi pemerintahan.

Salah seorang warga Kel. Lameroro MS (inisial -Red), yang pernah berurusan administrasi dikantor kelurahan menuturkan dari pengalamannya, Ia sungguh menyesalkan kondisi itu masih terjadi dikantor pemerintah, menurutnya, ketika Warga hendak berurusan di kelurahan, seharusnya tidak perlu lagi direpotkan.

“Kan itu kantor pemerintah, sudah ada gajinya itu pegawai yang menulis, semua itu kertas tinta sudah ada anggarannya. Masa kita Pii lagi yg harus urus yang begituan?.” Cetusnya Kesal.

Informasi yang dihimpun awak media, pelayanan dikantor itu sudah berlangsung lama. Bermula Sejak Pemutusan Hubungan arus listrik dikantor itu oleh Pihak PLN sebagai sanksi ketunggakan pembayaran tarif listrik secara terus menerus sesuai ketentukan aturan.

Lurah Lameroro, Suharno Wahid, yang coba dihubungi via selulernya (12/05/2018 20:00) belum bisa dikonfirmasi.

Padahal, disetiap momentum politik, oleh para calon kepala daerah. Janji Pelayanan Publik kerap jadi wacana utama yang menjadi bahan kelakar dalam menyampaikan Visi misi kampanye sebagai janji politik.

Meskipun demikian, tanpa ada janji politik pun, yang namanya pelayanan publik adalah wajib terpenuhi, terutama diera percepatan pembangunan Kab. Bombana agar secepatnya bebas dari kategori salah satu Daerah tertinggal Di Sulawesi Tenggara.

Rumbia, SultraNET. | Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1439 H Tim Ali Mazi-Lukman Abunawas (Aman) Center akan tetap fokus melakukan kampanye namun semua itu disertai dengan agenda religi dengan cara mengajak dan menghimbau seluruh tim paslon untuk menghentikan fitnah fitnah politik.

Direktur Aman Center, Rahmat Apiti mengatakan, Jadikanlah bulan ramdhan ini sebagai politik jalan “suci” yakni Ibadah ramadhan jangan dikotori dengan politik yang menghalalkan segala macam cara.

“Mengingat dibulan puasa merupakan momentum ibadah yang “sakral” dan sebaiknya kita hindari hujat menghujat kita ciptakan suasana politik yang coold.” Ujarnya

Mantan Aktivis itu juga menambahkan, Untuk Tim Aman pada bulan suci ramadhan akan fokus pada agenda kultural sehingga ibadah dan agenda politik berjalan paralel karena bagi kami politik tidak boleh mencemari sakralitas bulan yang diagungkan umat muslim.

“Larangan dan atau himbauan bawaslu dalam bulan suci ramadhan kami sudah kaji dan kami akan patuhi dengan tidak akan mempolitisasi puasa untuk menjalankan misi politik Aman.” Jelasnya

Lebih lanjutnya, Pihaknya menyerukan dan menghimbau kepada seluruh Tim Pasangan Calon (Paslon) untuk tetap menciptakan suasan politik yang kondusif menjelang bulan suci ramadhan.

“Kami seluruh tim internal Aman terutama tim medsos yang terdata agar menciptakan opini opini yang sehat pada bulan ramadhan.” Pungkasnya (EM)

Kolak, SultraNET. | Antusias masyarakat Kabupaten Kolaka dalam menyambut bulan suci ramadhan nampak mulai terasa, berbagai kegiatan sosial dan keagamaan mulai digalakkan salah satunya kegiatan training protokol atau MC remaja masjid se Kecamatan Pomalaa, Baula dan Wundulako.

Kegiatan yang digelar di Masjid Nurul Iman  Pomalaa (12/5/2018) itu berlangsung atas kerjasama Dewan Perwakilan Kecamatan BKPRMI Wundulako dengan Remaja Masjid Nurul Iman Pomalaa (RINILA) dan di Sponsori oleh PT Antam, Tbk.

Ketua DPK BKPRMI Kecamatan Wundulako Firlan Muharram Alimsyah,  S. Pd menuturkan bahwa  kegiatan tersebut diharapkan dapat membentuk pemuda islam yang menjadi penggerak dan inisiator dakwah yang berkelanjutan khususnya di Kecamatan Pomalaa, Baula dan Wundulako .

Selain itu sebagai moment melatih agar menjadi protokoler dalam membawakan acara pengisian shalat tarawih di bulan Suci Ramadhan.

“Insya Allah dalam beberapa hari lagi kita memasuki bulan yang penuh berkah bulan suci ramadhan dan kegiatan ini bisa melahirkan remaja remaja yang siap menjadi protokol dan MC” Tutur Firlan

Dalam kegiatan itu disuguhkan tiga materi yakni materi Pemimpin idola, yang dibawakan langsung oleh ketua DPK BKPRMI wundulako Firlan Muharram Alimsyah,  S. Pd.

Materi kedua Pemuda yang dirindukan sorga oleh ustadz Syaifuddin Mustaming, S. Ag sebagai Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Kolaka

Sedangkan Materi ketiga Menjadi protokol dan MC yang handal, oleh Muh. Asri, S. Pd selaku Protokoler dan Humas Universitas 19 November kolaka.

Rumbia, SultraNET. | Warga Kecamatan Talaga Raya Dasa Talaga Besar Kabupaten Buton Tengah sedang menghadapi keresahan dengan adanya isu “Pagere-Gere”.

Pagere-gere adalah sebutan untuk penyerangan masyarakat indonesia pada zaman penjajajan. Motif prilaku Pagere-gere dengan cara membunuh dan memutilasi warga.

Namun, motif Pagere-gere yang tengah menghantui warga sekitar berupa menakut-nakuti warga lalu mencuri perabot rumah tangga ketika pemilik rumah lengah dan lari ketakutan.

Menurut salah satu warga Desa Talaga Besar, Darmanto membeberkan bahwa sudah sepekan warga dihantui dan ditakut-takuti bahkan keluarganya pun sudah menjadi korban.

“Sudah satu minggu ini warga di hantui orang tak dikenal, dan warga kampung mengisukan dengan pagere-gere, bahkan tanteku sendiri sudah jadi korbannya”, jelas Darmanto saat dihubungi oleh awak media harapansultra.com via handphone.

Ketua Pemuda Talaga Besar, Darmanto menambahkan bahwa motif pelakukanya berbeda dari sebutan Pegere-gere biasa, hal ini dikarenakan motifnya bukan membunuh tapi menakuti warga agar lari dari rumahnya, setelah kosong si pelaku langsung beraksi mengambil isi rumah, seperti beras, gula, kopi, hp, pakaian, dan perabot rumah lainnya yang berharga.

“Pegere-gere zaman Now aneh-aneh, pada malam hari warga ditakuti dan setelah lari segala isi rumah dicuri seperti beras, gula, kopi, hp, TV dan banyak lagi yang hilang”, tambahnya.

Dikesempatan yang sama, Darmanto menyampaikan bahwa Sudah beberapa malam warga melakukan pengejaran dan hampir tertangkap warga.

Kasus pagere-gere ini belum dikonformasikan kepada pihak Babinsa dan Kepolisian karena masih akan diterapkan hukum adat.

Perang Tagar Dan Masa Depan Demokrasi Kita

Oleh : Asbar

Sejak Politisi PKS Mardani Ali Sera melakukan kritik terhadap sejumlah persoalan di Indonesia, dibeberapa kesempatan melalui talks show dimedia televisi, sosok politisi yang selalu berapi-api ketika berbicara diforum itu juga melakukan aksi protes melalui social media Twitter terhadap pemerintahan Joko widodo, namun yang menjadi menarik dari kritik Pak Mardani di social media adalah tentang Hastag/tagar bertuliskan #2019GantiPresiden.

Fenomena Hastag/Tagar tentang #2019GantiPresiden ini mendapatkan respon yang cukup besar dari masyarakat Indonesia. Tak ayal, tidak berlangsung lama tulisan tagar ditwitter tersebut langsung menjadi fenomena social di Indonesia, bagaimana tidak, tagar tersebut dicetak dalam banyak ragam, misalnya dibaju kaos, gelas,dll.Namun yang sangat diminati jika kita melihat adalah baju bertuliskan #2019GantiPresiden ramai dipasaran, bahkan ada  pedagang yang menjajakan kaos bertuliskan ganti presiden tersebut di kawasan car free day.

Animo masyarakat diseluruh saentero Indonesia terhadap baju kaos bertuliskan #2019Gantipresiden semakin menunjukan bahwa ada yang perlu dibenahi dalam Indonesia kita. Beberapa persoalan hingga baju kaos tersebut menjadi diminati, pertama ; banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, baik itu kebijakan politik, hingga ekonomihingga hukum.Ini dapat dilihat berupa kebijakan ekonomi terhadap impor garam, beras dan bawang. Kedua ; membludaknya pekerja asing di Indonesia ditengah susahnya mencari pekerjaan di Indonesia dan membludaknya angka penganguran kita. Ketiga ; ketidakberpihakannya Joko Widodo terhadap kasus hokum Novel baswedan. Kendati presiden telah membuat statement bahwa polri telah bekerja dan menunggu hasilnya namun hingga satu tahun berjalan, kasus novel baswedan sampai hari ini stagnan tanpa ada perkembangan.

Setelah hastag tersebut, muncullah tagar tandingan dari kelompok pendukung pemerintah, dengan bermodal tagar #Jokowi2Periode, namun sejauh ini, tagar kelompok pendukung joko widodo tidaklah mendapat respon yang besar, hanya beberapa kelompok saja.

Perang Tagar

Perang tagar antar pendukung Pemerintahan dan kelompok Oposisi bergitu sangat terasa dipermukaan. Bahkan beberapa kesempatan terjadi cekcok antara pendukung pemerintah dan oposisi. Misalnya beberapa kesempatan pendukung tagar #2019GantiPresiden dan #Jkw2periode di kawasan Car Free Day, Jakarta.

Namun yang menarik akhir-akhir ini adalah pelarangan pada kaos bertuliskan #2019GantiPresiden. Pelarangan tersebut terjadi di Medan, melalui instruksi Walikota Medan, agar menghimbau kepada polisi pamong praja (pol pp) agar melarang penguna baju kaos memasuki area car free day, jalan merdeka. Surat edaran bernomor 300/4707 tertanggal 4 mei 2018.

Aksi pelarangan terhadap penguna baju berhastag #2019GantiPresiden juga terjadi di Surabaya dan terakhir dianjungan pantai losari, jl. Penghibur, Makassar pada minggu 6, Mei 2018. Terjadi adu mulut antara pihak kepolisian dengan pihak pendukung #2019GantiPresiden. Namun masih dapat dinetralisir kedua belah pihak.

Masa Depan Demokrasi Kita

demokrasi berasal dari dua kata,Demos artinya rakyat sedangkan kratos/cratein pemerintahan. Jadi jika dismpulkan secara epistemology adalah pemerintahan atas nama rakyat. Artinya pemimpin dipilih oleh rakyat dan menjalankan pemerintahan berdasarkan kepentinngan rakyat.

Jadi jika dilihat secara menyrluruh, Kaos bertuliskan 2019 ganti presiden merupakan hal Yang biasa, Dan sebenarnya tidak perlu terlu terlalu responsible bahkan sampai Harus bersikap refresif terhadap rakyat.

Deklarasi #2019GantiPresiden bertepat dipintu masuk Monas dekat Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Deklarasi tersebut dipimpin oleh politisi PAN Mardani Ali Sera, dan disaksikan relawan 2019 ganti presiden. Tidak dari lokasi tersebut juga ada aksi senam bersama pendukung Joko Widodo 2 Periode.

Terjadinya insiden pelarangan pemakaian baju kaos bertuliskan #2019GantiPresiden oleh aparat kepolisian yang notabene adalah alat pemerintah semakin menunjukan ketakmatangan atau bahkan memang pemerintah tidak memahami arti demokrasi sesungguhnya. Hal demikian menunjukan tidak demokrasinya kita di Indonesia.

Di Indonesia hak berpendapat dan berserikat itu dijamin dalam UUD 1945, Pada Pasal 28 E, Ayat (3) berbunyi “ setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat”. Pasal ini sepertinya tidak dipahami oleh pemerintahan hari ini dalam melihat fenomena yang berkembang.

Saya sepakat, jika pelarangan terhadap  kegiatan yang akan mencerai beraikan keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia, namun juga harus didasarkan dengan fakta-fakta bukan atas dasar kemauan satu kelompok sajasikap egoisme individual saja. Baju bertagar #2019GantiPresiden tidak Harus dilarang Karena Hal tersebar dijamin oleh undang-undang dasar tahun 1945, Dan jika Hal tersebar Masih dilanjutkan maka ituSama saja melanggar hak kita demokrasi dan akan mematikan demokrasi kita jika tetap diteruskan oleh rezim hari ini.

jika pemerintah mau melawan hal tersebut,harusnya dengan sikap demokratik dan menyampaikan fakta-fakta yang kredibel kepada masyarakat. Biarkan masyarakat menilai sendiri dan menentukan siapa kelak yang pantas memimpin Indonesia.

Jika kita melihat fenomena perang tagar di Indonesia, ada harapan demokrasi kita akan semakin menunjukan kematangan. Jika kedua kelompok sama-sama memberikan argumentasi dengan sadar dan penuh data-data yang valid. Namun memberikan dan membiarkan intimidasi pada satu kelompok tagar itu jelas melanggar hak demokrasi di Indonesia yang telah dijamin oleh konstitusi.

Penulis  : ASBAR PRANANDY

(Mahasiswa Universitas Fajar Makassar Asal Sultra)

Rumbia, SultraNET. | Kebutuhan masyarakat Kabaena terhadap Transportasi laut yang menjadi akses utama masyarakat pulau itu mendapat angin segar dengan masuknya rute persinggahan MV. Cantika Anugrah, namun setelah terjadi gesekan yang diduga dilatari persaingan bisnis, terjadi kesepakatan bersama antara DPRD Kabupaten Bombana, Dinas Perhubungan Kab. Bombana dan pihak pemilik Usaha Jasa transportasi Kapal Kayu dan MV. Cantika rute Kasipute – Kabaena.

Hasil kesepakatan besama itu melahirkan kesepakatan yaitu MV. Cantika Anugrah yang berdasarkan Surat Izin seyogyanya berlabuh di Pelabuhan Sikeli sesuai jadwal, diharuskan membagi jadwalnya dan hanya boleh berlabuh di pelabuhan sikeli sekali dalam seminggu dan jadwal lainnya di alihkan ke pelabuhan Batuawu.

Kesepakatan itu rupanya melahirkan banyak keluhan dari masyarakat, hal itu diungkapkan Hir Abrianto pengurus Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Bidang Riset dan Advokasi.

“Dengan ditetapkannya aturan berlabuhnya MV. Cantika Anugrah yang sehari di pelabuhan Batuawu dan sehari lagi di pelabuhan Sikeli justru membinggungkan warga”, ungkap Hir Abrianto.

Menurutnya, Masyarakat Kabaena hari ini sangat membutuhkan Transportasi MV. Cantika Anugrah beroperasi kembali di pelabuhan Sikeli sesuai jadwal semula karena lebih terjangkau.

Disisi lain lanjutnya, dari segi keamanan dan kenyamanan penumpang pelabuhan Batuawu dinilai masih jauh dari kata layak guna.

“Dengan kondisi pelabuhan Batuawu yang sangat tidak layak dijadikan jalur transportasi umum, lalu siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi hal yang tidak diinginkan”, Tambahnya.

Menurutnya, pelabuhan sikeli adalah pelabuhan paling layak digunakan sebagai tempat berlabuh Kapal Berstandar Nasional seperti MV. Cantika, karena telah berstandar nasional, apalagi pelabuhan tersebut dibangun langsung oleh Kementrian Perhubungan Laut.

Mewakili perasaan dan harapan masyarakat Kabaena pengguna jasa transportasi laut LKPD Sultra meminta kepada Dirjen Perhubungan Bidang kelautan dan Kemaritiman Republik Indonesia agar membentuk Regulasi aturan yang Kuat dan pasti karena aturan yang tertuang dalam surat izin berlabuh yang diterbitkan sebelumnya tidak dipatuhi bahkan ditolak oleh pihak pemilik usaha jasa laut lainnya.

Lebih lagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bombana tidak memperhatikan bahkan membiarkan ketetapan sebelumnya ditolak hingga berunjung pada pengusiran kapal yang akan berlabuh.

Rumbia, SultraNET. | Delegasi IAIN Kendari berhasil menyuguhkan hasil racikan makanan khas Sultra yakni Makanan yang terbuat dari Bahan Sagu yaitu Sinonggi dan yang berbahan Ubi yakni Kasuami  pada Festival Kuliner di acara Perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Keagamaan Nasional ke XIV ditanah Melayu, Pekanbaru – Riau.

Sebagai Pelangkap Makanan Khas tersebut, Peserta Racana Mahasiswa IAIN Kendari Juga menyuguhkan masakan Ayam dengan khas Sulawesi Tenggara yaitu masakan Tawaloho dan masakan ikan parende.

Hal ini dibenarkan oleh Aminuddin, Pembina Pendamping Pramuka IAIN Kendari,  saat dikonfirmasi via whatsapp (09/05/2018).

“Iya, Benar memang peserta Asal IAIN Kendari menyuguhkan Sinonggi dan Kasuami beserta Masakan ayam Tawaloho dan ikan parende diacara Festival Kuliner,” Jelas Aminudin.

Pembina Pendamping Pramuka IAIN Kendari itu juga membeberkan bahwa banyak hal-hal yang unik yang dilakukan oleh Mahasiswa Asal IAIN Kendari yang Justru mengundang perhatian positif peserta PW di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

“Selama lokasi kegiatan, banyak hal yang unik yang menarik perhatian yang meningkatkan prestasi,” tambahnya.

Di akhir konfirmasinya, Dosen Mata Kuliah spesialis Bahasa Arab itu menitipkan harapan dan do’a agar selama dalam kegiatan PW bisa berjalan dengan baik dan sukses tentunya.

Rumbia, SultraNET | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Bombana menyelenggarakan sosialisasi program  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat  Kecamatan Rumbia Tengah, Kab. Bombana (8/5/2018), Turut hadir bertatap muka dan memberikan materi Anggota DPR RI dapil Sultra Tina Nur Alam SE,MM.

Dalam kesempatan ini Tina Nur Alam  mengatakan, perlu sosialisasi agar masyarakat lebih mengerti, memahami dan berpartisipasi dalam program JKN dan KIS dimana dengan termasuknya BPJS sebagai Badan Hukum Publik yang dibentuk pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden diharapkan pelayanan BPJS bakal semakin baik.

“Dengan Sosialisasi ini kita harapkan dapat memberi pemahaman terkait overview program JKN-KIS, kepesertaan dan iuran, manfaat dan prosedur pelayanan kesehatan, kemudahan akses layanan administrasi, informasi dan pengaduan,” jelasnya.

Anggota DPR RI  komisi IX ini menjelaskan untuk  memperoleh manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan menurutnya merupakan kebutuhan primer sehingga ia menginginkan agar seluruh masyarakat bombana mendapat jaminan kesehatan yang terintegrasi dari pusat hingga daerah.

“Harapan saya sebagai wakil masyarakat di pusat agar masyarakat betul-betul memanfaatkan program ini” tuturnya

Selain itu, Ketua LASKI Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan pandangan bahwa prinsip  sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi perlu dilakukan.

Sebab PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya menjamin kesehatan masyarakat, namun masyarakat diharapkan juga lebih menyadari arti penting sebuah kesehatan terutama dari segi kebersihan.

“Tentu saja meski pemerintah pusat maupun daerah ingin semua masyarakatnya mendapatkan jaminan kesehatan namun jika masyarakat tidak memahami arti penting kesehatan terutama dari segi makanan dan lingkungan  maka hal itu akan susah terwujud” urai Istri Mantan Gubernur SULTRA H. Nur Alam.

Sementara dalam pemaparannya Kepala cabang BPJS Kabupaten Bombana Muh. Ayyub, mengungkapkan bahwa BPJS kabupaten Bombana memberikan fasilitas pelayanan administrasi  kesehatan dan upaya mensosialisasikan program ini serta upaya memberdayakan pasien.

“Masyarakat pengunjung dan petugas agar tahu, mau dan mampu untuk mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan fasilitas pelayanan kesehatan yang sehat serta mencegah penularan penyakit di fasilitas pelayanan kesehatan” Urainya.

Dengan membangun prilaku hidup sehat lanjut ayyub diharapkan peningkatan hidup keluarga dan masyarakat lebih berkualitas menuju masyarakat Bombana yang lebih  maju, mandiri, sehat dalam menjalankan hidup yang lebih aman, nyaman dan sehat.

Iapun menargetkan per 1 Januari 2019 BPJS JKN KIS  masyarakat Bombana terdaftar sebagai peserta JKN KIS ini mengalami peningkatan mengingat peserta yang telah mengajukan telah mencapai 33.000 namun yang sudah terintegritas hingga ke pusat baru mencapai 22.000 jiwa.

“Kami berupaya agar semua masyarakat Bombana terdaftar sebagai  peserta JKN KIS ini dapat mencapai target kalaupun tidak mencapai target paling tidak bisa mencapai 95%” Papar Ayyub

Lanjut Ayub Bahwa  tidak semua penyakit lanjutnya dapat di jamin kan BPJS, JKN, KIS ini terutama penyakit yang di buat buat, seperti pemasangan kawat gigi, mabuk, perkelahian karena itu penyakit yang di sengaja bukan karena penyebab lain.

Tak lupa pula Ayyub  menghimbau masyarakat agar segera mendaftarkan dinya sebagai peserta JKN, KIS ,mengingat penyakit datang tak menentu.  (FE)

Kendari, SultraNET. | Debat publik ketiga kandidat calon gubernur dan wakil gubernur tahap II yang diselenggarakan pada Minggu, 06 Mei 2018 di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra berlangsung aman dan menarik perhatian karena diangkat tema yang menyentuh kondisi masyarakat Sultra zaman now

Dengan penjagaan ketat dari berbagai lapisan satuan personil keamanan yang berjumlah 982 personil keamanan yang diantaranya Polisi, TNI, Brimob dan Satpol PP

Dalam kontes adu ide dan gagasan ketiga paslon melirik pada pembangunan infrastruktur yang akan menjadi prioritas bila mendapat kesempatan menjadi gubernur 2018 hingga tahun 2023.

Kandidat dari Paslon “AMAN” akan menjadikan Perguruan tinggi (Universitas) dan pemerintah provinsi bekerja sama dalam pembahasan potensi Sumber Daya setiap Daerah.

“Pemerintah provinsi dan perguruan tinggi harus bekerja sama untuk memahami dan membahas Sember daya manusia di Sultra”, jelas Ali Mazi dari paslon No. 1 (satu).

Menurut Ali Mazi, jika AMAN diberi kesempatan untuk memimpin Sultra lima tahun mendatang, maka hal mendasar yang harus dilakukan yakni membangun infrastruktur, sebagai sarana penunjang atas semua aktivitas masyarakat.

Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Sultra nomor urut 2, Hugua menanggapi kondisi anak jalanan dan disabilitas disultra, pemerintah hendaknya memberikan akses terhadap penyandang disabilitas dan Anjal ini.

Menurut dia, pemerintah harus hadir dengan memastikan para penyandang disabilitas dan Anjal ini memiliki keterampilan atau kecakapan hidup.

“Jika Asrun-Hugua diberi amanah, kami akan memberikan akses yang dibutuhkan para penyandang disabilitas dan Anak jalan disultra,” ujarnya

Mantan Bupati Wakatobi ini juga menyebutkan, salah satu akses yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas yakni mareka memiliki jalan khusus. Sedangkan untuk Anjal, pemerintah harus memastikan adanya rumah singgah sebagai salah satu solusi pembinaan.

Sedangkan Menurut Paslon Nomor urut 3 yang mengusung tagline “Sultra Cepat Pada Orang yang Tepat” ini juga meyakini, bahwa melalui program memandirikan masyarakat Sultra, maka pertumbuhan ekonomi bisa merata, baik di wilayah perkotaan maupun dikawasan pedesaan.

“Jika kami diamanahkan untuk menahkodai Sultra, maka kami akan lakukan pembinaan terhadap 100 pengusaha di desa,” ujar Rusda Mahmud.

Lebih lanjut, mantan Bupati Kolaka Utara ini menjelaskan, melalui program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut, maka kemandirian masyarakat dapat diwujudkan. Dan peningkatan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat pun bisa dirasakan.