Pekerja proyek Pembangunan Laboratorium Komputer SMKN 01 Bombana mengeluhkan sikap Budi Hadi Joko Subakdo. S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah dan Kuasa Pengguna Anggaran pada proyek yang pekerjaannya telah selesai dikerjakan pada desember 2018 lalu.

Hal itu disampaikan Hasan selaku mandor sekaligus koordinator pekerja kepada Awak Media ini (30/3/2019) menurutnya proyek dengan nilai sebesar Rp 363 juta itu ia kerjakan sejak bulan Juli hingga Desember 2018, namun hingga proyek selesai, upah yang seharusnya diterima sebesar  Rp. 15 Juta tak kunjung diselesaikan hingga saat ini.

“Pekerjaan kami sudah selesai sejak desember, tapi sampai sekarang upah buruh masih belum dilunasi” beber Hasan

Berbagai upaya dilakukan Hasan bersama rekan pekerjanya untuk menagi hak mereka, bahkan berulang kali mendatangi Kepsek, namun hanya janji untuk melunasi yang diterima.

“Setiap kami pergi, selalunya nanti-nanti. Bahkan Kepsek berjanji akan membayarnya setelah dana BOS keluar. Namun hingga akhir bulan Maret ini belum ada juga kepastian, selalunya kita dijanji-janji” katanya.

Hal senada diutarakan Madi salah satu buruh pada proyek tersebut, akibat gajinya yang tak kunjung dibayarkan, dirinya harus mengikat perut dan harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Mau tidak mau kita harus bertahan dengan kondisi kami saat ini, utang sudah dimana-mana dan gaji yang kami harapkan itulah untuk membayar ” keluhnya.

Kepsek SMKN 01 Bombana Budi Hadi Joko Subakdo. S.Pd, M.Pd saat dikonfirmasi membantah seluruh tuduhan Mandor dan buruh bangunan, dirinya mengaku telah menawarkan dana upah kerja saat pekerjaan hendak dimulai namun ditolak oleh para pekerja.

” Saat pekerjaan baru dimulai saya sudah tawarkan upah kerjanya namun mereka menolak dengan alasan pekerjaan baru dimulai,” Bantahnya

Untuk itu Budi berharap agar para pekerja bangunan dapat bersabar hingga pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berikutnya.

“Saya harap mereka bisa bersabar menunggu cairnya dana BOS” Singkat Budi (Efendi)

KNPI Bombana me-warning Pemkab Bombana agar tidak gegabah dalam mengambil kebijakan terkait rencana pembangunan Smelter Baja di Kecamatan Mataoleo yang diwacanakan Bupati Bombana H. Tafdil belum lama ini.

Hal ini disampaikan Agustamin saleko, Sekretaris KNPI Bombana kepada awak media ini disalah satu kedai kopi di Bombana (28/3/2019)

Menurutnya tata letak dan luasan rencana pembangunan tersebut harus diperjelas dan informasi yang beredar tidak simpang siur karena dapat menimbulkan polemik dimasyarakat.

Disampingi itu PERDA tentang penetapan Mataoleo sebagai Kawasan Industri perlu dikaji kembali mengingat banyaknya penolakan dari berbagai unsur masyarakat di Mataoleo.

Bahkan Penolakan itu telah nampak saat salah satu perusahaan yang hendak membangun Smelter di Desa Liano, Kecamatan Mataoleo melakukan sosialisasi pembangunan smelter ke masyarakat.

“Penolakan itu sudah ada sejak PT. AMI berencana membangun smelter di Liano itupun yang dimohon hanya luasan seratusan hektar saja” beber Agustamin

Selain itu dampak sosial masyarakat juga perlu dikedepankan sehingga tidak terjadi riak dan terjadi benturan antara Pemkab dan masyarakat atau antara Masyarakat dan pihak Investor.

“Jangan lagi Pemkab mengambil kebijakan yang pada akhirnya membuat bertengkar antara investor dan masyarakat” Tegasnya

Kendati demikian KNPI tidak menampik perlunya investasi di Bombana sebagai upaya percepatan pembangunan Daerah hanya saja harus sesuai prosedur baku dan berasaskan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

“Semua komponen masyarakat harus dilibatkan karena dampak industri itu baik sosial maupun lingkungan yang akan merasakan langsung adalah masyarakat itu sendiri” Tambahnya

Oleh karena itu KNPI Bombana memastikan terus mengawal proses masuk dan pembangunan Smelter di mataoleo secara khusus dan Bombana secara umum.

“Persoalan pembangunan smelter mataoleo menjadi perhatian serius kami di KNPI karena menimbulkan keresahan masyarakat yang khawatir dampak yang akan ditimbulkan dikemudian hari” (Efendi)

Sumber: https://www.harapansultra.com/rencana-pembangunan-smelter-di-mataoleo-knpi-bombana-warning-pemkab-bombana/

Akibat ikut terlibat dalam tawuran antar pemuda yang terjadi di Lokasi RTH Kasipute Kabupaten Bombana pada Kamis Malam (28/2/2019), tiga pemuda bernama Yongki (19), Muhamad Irfan (18) dan Hidayatullah (18) terpaksa harus dilarikan kerumah sakit terdekat karena luka tusukan yang diduga bekas serangan badik dan Pisau dapur diperut.

Saat ditemui jurnalis Harapansultra.com diruang kerjanya pada Sabtu (2/3/2019), Kapolsek Rumbia, IPTU MUH. NUR SULTAN, SH. membenarkan adanya insiden tersebut dan telah mengamankan Dua orang Pelaku yang masih dibawah umur.

“Iya benar, sekitar pukul 23 malam tanggal 28 februari salah satu korban sendiri datang mengadu dikantor  bahwa ada penikaman di RTH,” Ucap Muh. Nur Sultan.

Peristiwa tersebut terjadi lanjut Nur Sultan  berawal dengan adanya kesalahpahaman antara Fikri dan Rekannya bernama Rendi, kemudian dengan dalih alasan akan didamaikan, maka kedua komplotan anak muda itu bertemu di taman RTH.

namun, lanjutnya, ternyata komplotan itu terbagi tak seimbang dimana kelompok Para korban berjumlah sekitar 7 orang sedang dari Geng pelaku dikatakannya terdapat 12 orang.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, terdapat masalah pribadi antara rekan yang berujung tawuran dimana dari pihak pelaku berjumlah 12 orang dan dari pihak korban berjumlah 7 orang,” Jelas Kaposek Rumbia.

 

Diketahui Personil Polsek Rumbia berhasil mengamankan dua orang yang diduga pelaku berisial S (16) beserta Pisau dapur miliknya dan AN (17) bersama sebilah Badik. sementara Kasus Tawuran yang melibatkan Anak dibawah umur dan menyebabkan Korban Luka berat telah dilimpahkan ke polres dan dalam penanganan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres setempat. (HIR)

Sumber: https://www.harapansultra.com/terlibat-tawuran-tiga-pemuda-bombana-ditikam/

Ratusan mahasiswa yang mengatas namakan Central Gerakan Pemuda Dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara, berdemonstrasi di depan Kantor Balai Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi-Maluku, di Jalan Perintis Tamalandrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengenai kasus tambang dan kerusakan Lingkungan hidup di Kabupaten Kolaka Utara Senin, 25 Februari 2019.

Aksi yang dimulai sejak pukul 13: 30 itu sempat ricuh dan terjadi aksi saling dorong antara Aparat Kepolisian dan demonstran.

Dalam orasinya, Try Kenyo yang juga Jenderal Lapangan Aksi tersebut meminta kepada pihak balai Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera melakukan peninjauan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara yang hingga saat ini belum tersentuh proses reklamasi dari tahun 2009 pasca tambang.

Disamping itu demonstran juga mempertanyakan masalah Dana Jaminan Lingkungan Hidup yang diserahkan perusahaan sebelum dikeluarkan IZIN Lingkungan Hidup serta dokumen AMDAL sebagai Komitmen perusahaan terhadap lingkungan, berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup,

” Ini juga tidak ada kejelasan mengenai dana tersebut, bahkan fakta dilapangan tidak ada upaya penanggulangan atau pengelolaan Lingkungan Hidup bekas pegerukan Tambang di dua Kecamatan di Kolaka Utara ” Beber Try kenyo

Senada dengan Try Kenyo, Dulman salah satu orator dalam aksi tersebut secara tegas mendesak pihak Balai untuk segera melakukan Investigasi mengenai Reklamasi pasca tambang dan kerusakan lingkungan bekas tambang di Kolaka Utara.

” Kami Juga meminta pertanggung jawaban Mantan Kepala dinas ESDM Kolaka Utara, H. Nur Rahman Umar yang sekarang menjabat Bupati Kolaka Utara mengenai permasalahan tambang dan Kerusakan Lingkungan di Kolaka Utara ”  Tegas Dulman

Sementara itu Kepala Tata Usaha Balai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Asri Rasul yang menerima perwakilan Massa Aksi berjanji bakal segera menindak lanjuti tuntutan para demonstran.

“Jika benar ada kerusakan Lingkungan di Kolaka Utara, akan kami tindak lanjuti ke Pusat” Tutur Asri Rasul (rls)

Sumber: https://www.harapansultra.com/cgpm-sultra-demo-di-balai-lh-tuntut-pengusutan-kasus-tambang-dan-kerusakan-lingkungan-di-kolaka-utara/

Pemuda Visioner, berjiwa besar dan sangat peduli terhadap kondisi sosial  ekonomi masyarakat Bombana umumnya.

Adalah “IDRIS HAYANG” sosok Muda yang Hangat, humanis dan bermasyarakat. kepeduliannya atas  kondisi masyarakat di Bombana, khususnya di wilayah Rumbia raya, telah Ia buktikan melalui perjuangan Ekstra Parlemen atau berjuang bersama masyarakat yang mengalami perlakuan ketidak adilan di daerah ini. Bahkan, perjuangannya membela masyarakat kecil yang tak berdaya, begitu jelas resikonya adalah harus berbenturan dengan kebijakan sepihak pemerintah bahkan ancaman dari oknum yang tega berselingkuh dengan kekuasaan.

Masih terngiang di ingatan kita semua. ketika itu, sekelompok oknum kekuasaan yang melakukan penggusuran dan penyerobotan lahan kebun milik puluhan warga di Desa lantowonua,  urusannya sangat pelik dan bertele-tele.. karena beberapa oknum yang mengatasnamakan pemerintah menyatakan tanah itu sudah direlakan oleh masyarakat.

Ternyata, Faktanya masyarakat bukan merelakan kebun mereka yang digusur secara sepihak itu, melainkan mereka bingung, takut, dan tidak berdaya untuk melindungi hak-hak mereka.  Namun, karena kepedulian Sosok IDRIS terhadap masyarakat kecil, persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik sesuai aturan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah.

Baik… itu hanyalah sekelumit kecil memori juang sang Pemuda Rumbia ini. Meskipun begitu, Pemuda bersahaja yang Lahir dan Besar di Lameroro 34 Tahun silam itu, merasa belum puas atas rentetan perjuangannya selama ini. Tak lain, karena kepeduliannya atas berbagai kondisi  ditanah kelahirannya yang dirasa tiada perkembangan dan kemajuan berarti.

Hingga akhirnya, IDRIS menyatakan Tekad yang Kokoh untuk melanjutkan perjuangannya diparlemen (DPRD Bombana). Dengan Bergabung di Partai HANURA sebagai Sekretaris Umum DPC Kab. Bombana, sekaligus sebagai kendaraan politiknya menjadi Calon Anggota DPRD Kab.Bombana No. Urut 1 (satu), Dapil Rumbia, Rumbia Tengah dan Masaloka Raya. Hal itu Ia anggap adalah keputusan yang tepat untuk mewakafkan diri dan Misinya sebagai perpanjangan Tangan dan Penyambung Lidah Masyarakat Bombana.

Dengan keputusannya yang berresiko itu, suatu hari ditengah kongko-kongko lesehan, salah seorang dari diantara kami bertanya pada beliau, “saudaraku, sudahkah semua dipikirkan konsekwensinya? Kondisi tiranisme saat ini, hanya kaum Borjuis yang punya banyak UANG yang bisa jadi anggota DPR.

Dengan bijaksana Ia jawab,
“Saya bukan tidak punya uang untuk membeli suara, tetapi kalau itu saya Lakukan..apa bedanya dengan mereka..

“Kalau saya lakukan itu, berarti saya telah melecehkan dan menghina keluarga dan masyarakat Bombana. Lalu apa bedanya dengan mereka yang setelah terpilih dan duduk di kursi DPRD hanya akan berlaku KORUP mencuri uang rakyat, lalu siapa yang akan mengawal kepentingan masyarakat???

Rasanya,, kita semua sudah dewasa dan sudah tau jawabannya.

Penulis: Presidium Regional Law And Policy Observer Movement

Sumber: https://www.harapansultra.com/berjuang-dari-ekstra-parlemen-hingga-menuju-parlemen/

 “Money Politic Cikal Bakal  Menjadi Seorang  Koruptor”

Bicara korupsi seolah itu menjadi sarapan pagi ,siang dan malam  bagi masyarakat Indonesia tak henti-henti di ulas oleh para jurnalis dan aparat terkait. Hal itu sudah menjadi hiburan dan buah bibir buat kami masyarakat Indonesia.

Dahulu kita hanya mengenal artis cuma kalangan penyanyi ,periklanan dan pemain sinetron yang masuk dalam Tv tapi hari ini di Indonesia para koruptor itu dengan bangga nya membusungkan dadanya di depan kamera TV maka wajarlah kalo kita sebut mereka itu sebagai artis Koruptor.

Kasus kecil yang tak di sadari oleh masyarakat indonesia dan itu sudah kebiasaan para elit politik dalam merebut kemenangan dengan menukar suara rakyat dengan serpihan pecahan Rupiah. Seolah itu yang menjadi balas jasa atas suara rakyat padahal itulah sebenarnya cikal bakal menjadi seorang  koruptor.

Maka nya tak perlu heran jika terjadi kasus jual beli jabatan sebagaimana yang di pratekkan oleh Eks Ketum PPP Pak Ir. H. Muhammad Romahurmuziy, M.T.

Terjadinya kasus praktek jual beli jabatan sebenarnya di mulai dari rakyat dan kandidat / calon elit politik  karena di situlah terjadinya transaksi money politic yang mana terjadi balas jasa atas suara rakyat dengan serpihan rupiah pada momentum pesta demokrasi lima tahun.  Lalu  kemudian merebak ke elit politik dan elit birokrasi yang di dasari dan disadari dengan kerja sama yang baik sehingga di situ lah terjadi proses lobbying interest  yang berakhir dengan penyuapan dan pemberian hadia .

Nah bagaimana bila kasus itu diawali dengan  pratek dalam skala kecil hingga skala besar dan itu saling mendukung serta saling menguatkan dalam sinkronisasi kerjasama yang baik serta keterlibatan terkait maka yakin dan percaya aparat penegak hukum tak akan pernah  istrahat dan tak akan pernah tidur serta selalu proaktif membicarakan dan menangkap para koruptor  di negeri ini.

Jadi kesimpulannya sangat sederhana  bahwa bila ada masyarakat yang mengambil uang dari salah seorang  calon pemimpin politik  berarti dia termasuk transaksi jual beli jabatan sebagai anggota legislatif  atau Presiden dan tentu saja  mereka itu termasuk kelompok yang mendukung dan memaksa calon  tersebut untuk  menjadi seorang koruptor .

Nah dalam politik pastikan terjadi Simbiosis mutualisme antara rakyat dan kandidat maka pastikan akan selalu  bersandar di balik Korupsi .

Makanya jangan heran ketika ada program -program pemerintah yang seyogianya  pro rakyat  pas  nyampe di masyarakat cuma sekeping atau percikan kecil alias sudah di cubit cubit oleh terkait baik itu elit birokrasi maupun elit pengusaha karena memang pastikan mereka  mencari keuntungan untuk pengembalian modal mereka di balik program tersebut.

Jadi Sebaiknya aparat penegak hukum terkait seperti kejaksaan, Polri & KPK menjadi benteng dan mengawal Pesta demokrasi pada 17 April nanti bila lembaganya betul-betul serius bekerja dalam memberantas Korupsi ,kolusi dan Nepotisme maka mestinya di mulai dari akar permasalahannya. Karena akar permasalahan kasus korupsi kolusi dan Nepotisme sebenar nyata diawali dengan biaya politik yang mahal untuk menjadi seorang pemimpin politik maka mau tidak mau mereka gunakan instrumen  money Politic.

Sehingga kemudian kita bisa katakan bahwa Money Politic merupakan ancaman terburuk yang memporanda porandakan sistem demokrasi indonesia Padahal kita tau bersama  pemilihan pemimpin lewat jalur demokrasi adalah pemilihan yang paling demokratis, proporsional dan kesetaraan hak dan kewajiban alias tidak ada yang di istimewa kan semua nya sama antara suaranya yang  satu sama lainnya.

Secara umum Masyarakat indonesia terkhusus masyarakat Sulawesi Tenggara mestinya menyadari hal tersebut bagaimana mungkin ketika kita berkeinginan memilih pemimpin yang berkualitas bebas dan bersih dari syarat korupsi sementara suaranya saja kita di jadikan sebagai bisnis politik maka yakin dan percaya Korupsi tumbuh subur di Indonesia.

Sumber: https://www.harapansultra.com/money-politic-cikal-bakal-menjadi-seorang-koruptor/

Perlu cara pandang yang benar melihat kekuasaan sehingga kita pandai berinteraksi dengan kekuasaan dan benar pula cara merebut kekuasaan. Hakikatnya kekuasaan adalah sebuah keniscayaan yang telah Allah SWT  janjikan. Allah tidak akan pernah mengingkari janji-Nya dan itu pasti terjadi.

Di awal tahun 2019 ini. Tidak lama lagi memasuki momen politik yang spektakuler.  Spektakulerdalam artian menarik perhatian atau menjadi sorotan mata para calon legislatif (caleg) atau capres (calon presiden)  ketika kalah kemudian stress, bahkan pura-pura gila. Ada juga yang kena stroke. Inilah yang salah dalam memahami kekuasaan dan cara menjalaninya, sehingga akhir perjalanannya adalah sebuah penyesalan.

Perlu dipahami kekuasaan itu murni kehendak Allah. Allah SWT telah menggambarkannya tahap demi tahap yakni : Pertama, berbicara tentang peta dan keinginan merebut kekuatan yang sesungguhnya dan mendatangkan pertolongan Allah SWT. Yakinlah pada janji Allah dan bersandarlah pada kehendak-Nya.

Kekuasaan harus direbut, tetapi kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan menang dan mencapai kemenangan itu. Bahwa kemenangan dalam konteks kekuasaan, hanya ada satu kata kuncinya, yaitu jika Allah SWT menolong kita. Sehingga faktor-faktor mendatangkan kemenangan  itulah yang harusnya kita jalani.

Kedua, kita tidak boleh terpengaruh dengan mindset berfikir atau pola-pola yang menyentuh ke ranah syirik demokrasi. Contoh sederhananya. Misalkan yang menang adalah mereka yang populeritasnya tinggi, didukung oleh partai-partai besar, memiliki logistik yang kuat, dan sebagainya. Teori ini sudah dijewantahkan pada saat pilkada Jakarta.

Populeritas, partai besar, dan uang betul-betul kalah Karena umat ditolong oleh Allah SWT. Apakah umat akan bersyukur dengan benar ? lalu mampu mengemban tugas dengan amanah? Wallahu alam bis shawab. Itulah menjadi PR bersama.

Yang berkembang saat ini, kemana kekuasaan Islam di Indonesia akan kita bawa? Kita sudah banyak membaca dari berbagai macam referensi pengalaman nabi sejak dahulu sampai hari ini. Dimanakah posisi umat Islam ? Belajarlah dari sejarah.

Yang membuat peradaban itu maju bukan politik pada awalnya. Juga bukan ekonomi. Seandainya, politik menjadi lakomotif bangkitnya sebuah peradaban, hemat saya, Rasulullah SAW tidak perlu hijrah ke Madinah, karena sejak di Makkah sudah ditawari kekuasaan oleh kaum Quraish.

Begitu juga jika Rasulullah SAW ingin kaya, itu juga sudah ditawarkan oleh Quraish, walaupun tawaran ini adalah tawaran politik. Akan tetapi, Rasulullah dengan wahyu yang dibawanya memilih membawa peradaban umat dengan dakwah.

Kembali kondisi Indonesia saat ini. Ada rahmat yang turun kepada kita. Tahun politik 2019 ada didepan mata. Berbeda pilihan adalah hal yang wajar yang terpenting dakwah harus menjadi yang terdepan dan jangan sampai berbeda pilihan memutuskan silaturahmi sesama umat Islam.

Siapapun dan dimanapun posisi politiknya, yang harus diutamakan adalah kepentingan dakwah. Jangan terpecah belah karena berbeda pilihan politik. Jadikanlah dakwah sebagai awal dan akhirnya tegaknya peradaban Islam. Dalam sebuah bukunya “Islam in Modern History” mengatakan bahwa: “Islam adalah Kekuatan Sosio Cultural satu-satunya yang paling konsisten dan kenyal di daerah-daerah yang didiami oleh penduduk muslim yang sangat banyak”. (Wilfred cantwell Smith.

*Penulis merupakan Alumni FH-UHO, sekaligus penggiat hukum progresif *

Sumber: https://www.harapansultra.com/islam-dan-kekuasaan/

Black Campaign adalah suatu model atau perilaku atau cara berkampanye yang dilakukan dengan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon atau sekelompok orang atau partai politik atau pendukung seorang calon terhadap lawan atau calon lainnya.(Pasal 1 angka 26 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008)

 Black campaign merupakan hal yang wajar bagi para free raider yang mempunyai adagium politik “tidak teman atau musuh yang abadi, yang ada hanya kepentingan”. Adagium ini cukup populer juga menjadi senjata bagi para peserta pemilu yang hendak memainkan politik tak santun dalam bingkai demokrasi

Maka sadar atau tidak disadari, adagium politik bahwa there is no permanent friend and enemy, but there is permanent interest tersebut melegalkan bentuk kampanye hitam atau black campaign melakukan hal-hal yang melukai proses demokrasi. Lawan kampanye negative adalah kampanye sehat. Namun kampanye sehat tidak akan memiliki ruang jika para pelaku pemilu berlaku culas dan terus mengamini adagium politik tidak sehat. Efek negative yang muncul dipermukaan akan menghasilkan demokrasi perpolitikan kita tidak adil, karena politik black campaign dilakukan dengan cara yang tidak etis bahkan cenderung keji[s].

kampanye merupakan a legal process dalam demokrasi. Demokrasi sejatinya tidak megijinkan adanya praktek culas seperti black campaign. Dalam islam hukumnya adalah haram karena asasnya tidak pada kebenaran dan keadilan sedangkan islam menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Orang-orang yang melakukan praktek kebohongan adalah mereka yang tidak punya kapasitas untuk bersaing secara sehat dalam perhelatan demokrasi yang sehat dan santun.

Politik santun merupakan instrument yang tepat untuk melawan adanya perilaku menyimpang dari sebuah proses pemilihan yang demokratis agar melahirkan politikan yang sehat dan bermartabat. Kita sebenarnya di Indonesia mesti berbangga, hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja kita telah mencapai masa demokrasi yang dapat dibilang cukup cepat.

Indonesia sejak merdeka dari penjajahan Jepang pada tahun 1945 dan bergulirnya reformasi setelah tumbangnya Presiden Soeharto pada mei 1998 dan diberlakukannya undang-undang kebebesan pers kita dapat merasakan angin kebebasan lebih cepat ketimbang negara Amerika yang nota bene sebagai kiblat negara demokrasi harus menunggu setelah kurang lebih 300 tahun, dan posisi perempuan untuk dapat menyalurkan hak politiknya nanti pada tahun 1960an.

Demokrasi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh hak setiap warga Negara terjamin dalam bingkai keadilan dan kesetaraan. Karena menjamin setiap warga untuk terlibat proses demokrasi yang sehat adalah kewajiban secara konstitusional oleh Negara agar dijalankan sebaik mungkin oleh para peserta dan penyelenggara memilu.

Namun fakta hari ini yang terjadi, menjelang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 mendatang telah terjadi proses politik yang tidak sehat seperti black campaign oleh sejumlah paslon. Motifnya jelas adalah untuk mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pimilihan yang tidak lama lagi berlangsung.

Hal tersebut terjadi dikarenakan demokrasi kita selalu disandera oleh para kelompok yang prakmatis dan oportunis. Sedangkan jika praktek tersebut terus dibiarkan akan menjadi kultur dalam masyarakat kita.

Pihak-pihak yang melakukan tindakan curang itu harus ditangkap oleh institusi yang berwenang dan telah diamanahkan agar proses demokrasi kita berjalan tanpa ada praktik curang dalam pesta 5 tahunan sekali tersebut.

Terjadinya proses demokrasi yang selalu dibajak dikarenakan politik transaksional yang berkembang di Indonesia kian hari kian memprihatinkan. Penegak hukum dinegeri ini kerap dikangkangi oleh sekuni. Sengkuni adalah salah satu tokoh politik licik dalam epos mahabharata.

Dalam demokrasi kita, seolah-olah ia mendukung demokrasi namun dibelakang ia juga yang mengangkanginya, memperkosa demokrasi dan melahirkan anak-anak yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa yang bermartabat. Hal tersebut karena masih banyak para pemimpin kita yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan politis etis.

Bagi saya, sebagai anak muda saya melihat praktik politik berupa kampanye hitam merupakan wajah buruk bagi perpolitikan ini, dan harus dirubah sesegera mungkin. Mengingat Indonesia yang baru berumur jagung namun telah menjadi salah satu barometer pada sebuah negara dengan proses demokrasi terbaik di dunia yang tentunya akan menjadi sorotan jika pemilunya diisi dengan hal-hal yang tidak demokratis dan banyak terjadi praktik-praktik culas.

Dan untuk membawa Indonesia pada kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang sehat memerlukan stamina dan energy yang besar. Energy yang besar dapat dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman politik yang baik dan benar, bukannya melakukan kebohongan public secara massif.

Indonesia sangatlah menjunjung nilai-nilai ketimuran. Nilai-nilai ketimuran terefleksi dengan kerja-kerja kemanusian. Atas dasar tersebut, mengharuskan kita menjadi begitu sensitive dan sangat menolak praktik kecurangan yang kemudian diaktualisasi dengan cara memilih pemimpin dengan cara sehat dan terhindar dari praktik kekerasan.

Harapan itu masih ada, jika semua sama-sama mau berbuat atas kepentingan yang lebih besar, bukan atas dasar kelompok saja. Terjadi kecurangan memang didasari atas keinginan individu atau kelompok.

Hal tersebutlah yang mendasari semua jenis praktik politik busuk melanggengkan jalannya dalam bentuk demokrasi padahal ia sebenarnya dictator. Semua itu dikarenakan atas nafsu mengejar kekuasaan terhadap proses transaksional, lelang jabatan dan semacamnya.

Tentu moment pemilu inilah waktunya walaupun selalu saja akan ada free raider yang akan mengambil peran dalam memacetkan jalannya proses demokrasi tapi dengan ikhtiar adalah kewajiban sebagai kita semua

Tentu ditengah maraknya politik black campaign kita berharap dengan sikap jujur dan berkeadilan dari para penyelenggara dan peserta pemilu akan membawa pemilu 2019 sebagai studi centre penyelenggaraan pemilu yang sehat lagi bermartabat di Indonesia.

Maka sebagai anak muda intelektual progresif haruslah dapat mengambil peran dalam melihat dan meluruskan kemacetan arus demokrasi di Indonesia yang arusnya semakin hari semakin mengkhawatirkan. Tugas kitalah mengingatkan seluruh element untuk menempatkan Indonesia sebagai barometer perhelatan pemilihan umum yang sehat dan santun yang mengikis black campaign yang marak terjadi baik bagi generasi selanjutnya maupun dunia.

Wallahu a’lam bishawab.

Billahi fii Sabili Haq, Wassalamu Alaikum warahmatulahi wabarakatuh.

Yakin Usaha Sampai.

Oleh :

ASBAR PRANANDY

KETUA UMUM SERIKAT MAHASISWA MUSLIMIN INDONESIA / SEMMI SULTRA

Sumber: https://www.harapansultra.com/black-campaign-dan-harapan-pemilu-demokratis-di-indonesia/

Oleh : Alamsah

Kongres Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) dijadwalkan akan berlangsung di Jakarta, bertempat di Universitas Tri Sakti Jakarta selaku tuan rumah penyelenggara kongres ISMEI XIV pada tanggal 3-8 Desember 2018.

Melalui momentum hajatan besar ini, ISMEI mesti kembali mempertegas kembali garis perjuangannya, bahwa sejatinya mahasiswa ekonomi se- Indonesia mesti memperjelas garis perlawanan terhadap ketidakadilan rezim dan maraknya liberalisasi kehidupan bernegara, apalagi 3 tahun terakhir negara kita sedang mengalami terpaan kuatnya arus mobilisasi tenaga kerja asing (TKA) yang secara berangsur-angsur masuk ke indonesia.

Kita tidak mesti anti asing, sebab pintu gerbang masyarakat ekonomi asean (MEA) telah terbuka lebar dan ada puluhan ribu tenaga kerja kita yang bekerja di negara luar sabagai TKI dan TKW. Pemerintah hanya perlu mengkaji kembali soal regulasi tentang Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2018 tentng Penggunaan Tenaga Kerja Asing, agar berpihak kepada tenaga kerja Indonesia dan tidak terkesan berpihak kepada tenaga kerja asing (TKA).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan, jumlah TKA di Indonesia bertambah semakin banyak menjadi 73,46 persen sejak berlakunya MEA. Angka 14.550 pekerja asing pada Desember 2015, meningkat menjadi 25.283 pada Januari 2016, artinya semakin hari semakin terjadi peningkatan TKA yang secara masif masuk ke Indonesia hingga Januari 2018.

Arus mobilisasi TKA yang semakin hari semakin meningkat mesti menjadi perhatian serius pemerintah, sebab jika tidak maka kedepan akan semakin banyak TKA yang menyerbu Indonesia dan kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri.

Pemerintah mesti tegas mengatur soal berapa jumlah TKA yang masuk ke indonesia dan bagaimana profesi TKA tersebut. Pemerintah juga mesti mengatur soal mekanisme pengawasan TKA yang dijalankan oleh pemerintah agar kedepan TKA yang masuk ke Indonesia adalah TKA yang benar-benar profesional yang berbasis teknologi, bukan TKA yang rendahan yang tak punya skill.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga mesti fokus memberi penguatan kepada SDM kita yang diharapkan agar kedepan menjadi tenaga kerja yang profesional dengan berbasis skill, skemanya bisa dilakukan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) yang mesti terus dioptimalkan agar kedepan tenaga kerja kita dapat bersaing dengan tenaga kerja asing (TKA) dan pemerintah juga perlu memberikan label Sertifikasi kepada tenaga kerja lokal yang berkompeten.

Untuk bertahan di era globalisasi ini perlu adanya upgrade skill dan peningkatan kompetensi pekerja, tujuannya agar mempermudah tenaga kerja kita untuk diterima di perusahaan atau sektor industri.

ISMEI akan terus konsisten mengawal kebijakan pemerintah kedepan. Melalui momentum besar Kongres, ISMEI akan merumuskan beberapa agenda besar yang akan disodorkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam hal merumuskan paket kebijakan ekonomi, yang diharapkan agar terwujudnya masyarakat indonesia yang sejahtera.

Di usianya yang genap 47 tahun, ISMEI akan terus eksis sebagai wadah perjuangan mahasiswa ekonomi se-indonesia yang akan selalu menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan rezim di negeri ini.

Sumber: https://www.harapansultra.com/kongres-ke-14-ismei-sebagai-momentum-memperjelas-kembali-garis-perjuangan/

Penulis : Muhammad Resky *

Indonesia adalah negara yang berdiri melalui berbagai macam fase perjuangan, perjuangan itu masih dan akan selalu ada dalam setiap kehidupan dibangsa ini. Perjuangan bapak pendiri bangsa yang bersusah payah untuk memerdekakan Indonesia harus kita Apresiasi dalam bentuk tindakan nyata bukan saja sebagai penikmat sejarah yang terus berdiam diri melihat bangsa ini yang sebentar lagi kehilangan identitas Nasional.

Identitas Nasional merupakan suatu jati diri yang khas yang di miliki oleh suatu bangsa yang tidak di miliki oleh bangsa lain, olehnya itu Bung Karno mengatakan bahwa indonesia adalah bagian dari dunia. Yang seharusnya memiliki identitas pribadi yang hanya akan menjadi milik indonesia, yaitu kebudayaan.

Jika dunia adalah populasi negara-negara, maka indonesia adalah individu dengan watak, karakter dan pribadi yang berbeda dengan yang lain. Dimana seluruh negara yang ada di dunia mengenal indonesia karena keanekaragaman akan budayanya.

Keberagaman budaya indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat lagi dipungkiri keberadaannya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat indonesia juga  terdiri dari berbagai kebudayaan daerah yang bersifat kewilayahaan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan  kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut.

Beragam wujud warisan budaya lokal memberi kita kesempatan untuk mempelajari kearifan lokal dalam mengatasi yang di hadapi di masa lalu. Masalahnya kearifan lokal saat ini sering sekali terabaiakn di anggap tidak ada lagi relevansinya dengan masa sekarang apaa lagi masa depan, dampaknya adalah banyak warisan budaya yang lapuk di makan usia, terlantar,terabaikan bahkan dilecehkan keberadaannya.

Padahal bangsa yang kurang kuat sejarahnya justru mencari-cari jati dirinya dari tinggalan sejarh dan warisan budayanya yang sedikit jumlahnya, kita sendiri,bangsa indoneia, yang kaya akan budaya justru mengabaikan aset yang bernilai tersebut, jikalau hal ini terus di biarkan maka jangan heran generasi mendatang miskin akan penegetahuan budaya lokal kaya akan pengetahuan budaya luar (westenisasi).

Oleh karena itu melalui bidang sosial politik dan pemerintahan DPP FOKKERMAPI mendorong kawan-kawan FOKKERMAPI di tingkat daerah untuk mengambil peran dalam pelestarian budaya lokal demi terjaganya nilai-nilai yang menjadi identitas negara ini, dalam hal ini FOKKEMAPI mendorong Pemerintah Daerah agar merumuskan Peraturan Daerah tentang pelestarian Budaya Lokal dan mengawal Penerapan Peraturan Daerah demi mencegah indonesia agar tidak kehilangan identitas.

*. (Bidang Sosial Politik Dan Pemerintahan DPP FOKKERMAPI)

Sumber: https://www.harapansultra.com/melalui-fokkermapi-kita-wujudkan-indonesia-yang-berbudaya/