Pemkab Konkep Terima Alokasi 399 Unit RTLH Tahun 2026

KONKEP, SULTRANET.COM– Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Pemkab-Konkep) mendapatkan alokasi bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 399 unit untuk Tahun Anggaran 2026. Bantuan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dari total keseluruhan alokasi tersebut, sebanyak 359 unit bersumber dari APBN, di mana setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan senilai Rp20 juta. Sementara itu, sebanyak 40 unit lainnya bersumber dari APBD Provinsi dengan nilai bantuan mencapai Rp50 juta per keluarga penerima manfaat.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konkep, Ir. Munandar Mucharam, S.T., M.Si. mengatakan, bantuan ini merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian dan taraf hidup masyarakat.

“Kami sangat berharap bantuan RTLH ini dimanfaatkan secara penuh dan tepat guna untuk memperbaiki struktur rumah, sehingga tempat tinggal yang tadinya tidak layak huni berubah menjadi aman, sehat, dan nyaman untuk ditempati seumur hidup oleh keluarga,” ujar Munandar, Selasa (11/8/2026).

Ia menambahkan, alokasi ini diharapkan dapat menyasar warga yang benar-benar membutuhkan, serta mempercepat upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh masyarakat Konawe Kepulauan. Pihaknya juga menjamin pelaksanaan rehabilitasi akan diawasi agar berjalan sesuai standar teknis yang berlaku dan selesai tepat waktu.

Laporan: Aldi Dermawan




51 Desa di Konkep Sudah Terima ADD, 38 Desa lainya Tertunda Masalah Administrasi

Konkep, Sultranet.com– Proses penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terus berjalan bertahap. Dari total keseluruhan 89 desa yang ada di wilayah ini, hingga saat ini sebanyak 51 desa telah resmi menerima pencairan anggaran, sementara 38 desa lainnya masih menunggu karena terkendala kelengkapan dokumen administrasi.

Total pagu anggaran ADD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2026 Rp 28,246,145,400 sedangkan yang telah direalisasikan pada 51 desa Rp 8,094,613,500. Dengan periode enam bulan meliputi Januari hingga Juni 2026.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Konawe Kepulauan, Mahmud, menjelaskan bahwa kendala utama yang menghambat pencairan pada 38 desa tersebut adalah belum terpenuhinya persyaratan wajib, diantaranya berupa Surat Keputusan (SK) Perangkat Desa Tahun 2025 dan Tahun 2026, serta belum terverifikasinya Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2025.

“Berkas ini menjadi syarat mutlak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, guna menjamin keabsahan pihak yang bertanggung jawab mengelola keuangan serta kepatuhan kewajiban perpajakan desa,” ujar Mahmud, Senin (10/8/2026)

Lebih lanjut ia menyampaikan, pihaknya saat ini terus melakukan percepatan pemeriksaan berkas agar kendala administrasi tersebut segera teratasi.

Menurutnya, Pembayaran ADD menjadi bagian komitmen Pemkab Konkep dalam memenuhi kewajiban kepada pemerintah Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Untuk desa yang belum cair Mahmud mengimbau untuk segera melengkapi dan menyerahkan dokumen yang diminta, sehingga penyaluran ADD dapat segera direalisasikan.

Ia pun berharap dana ADD Konkep dapat menunjang operasional pemerintahan Desa pembayaran hak aparatur desa serta pelaksanaan berbagai program pelayanan dan Pembangunan.

Update realisasi ADD Konkep tahun 2026 Tahap I yang sudah cair :
1. Desa Watuondo
2. ⁠Desa Sainoa Indah
3. ⁠Desa Dompo-Dompo Jaya
4. ⁠Desa Langara Tanjung Batu
5. ⁠Desa Bangun Mekar
6. ⁠Desa Munse Indah
7. ⁠Desa Langkowala
8. ⁠Desa Laywo Jaya
9. ⁠Desa Wawobili
10. ⁠Desa Sukarela Jaya
11. ⁠Desa Wawobeau
12. ⁠Desa Mata Buranga
13. ⁠Desa Mawa
14. ⁠Desa Lapulu
15. ⁠Desa Roko-Roko
16. ⁠Desa Tangkombuno
17. ⁠Desa Langara Bajo
18. ⁠Desa Tombaone Utama
19. ⁠Desa Patande
20. ⁠Desa Lamongupa
21. ⁠Desa Butuea
22. ⁠Desa Morobea
23. ⁠Desa Puuwatu
24. ⁠Desa Mosolo
25. ⁠Desa Mata Dimba
26. ⁠Desa Puurau (Wawonii Timur Laut)
27. ⁠Desa Wakadawu
28. ⁠Desa Dongkalaea
29. ⁠Desa Lantula
30. ⁠Desa Lembono
31. ⁠Desa Tumbu-Tumbu Jaya
32. ⁠Desa Labeau
33. ⁠Desa Tumburano
34. ⁠Desa Wunse Jaya
35. ⁠Desa Dimba
36. ⁠Desa Wawoone
37. ⁠Desa Batumea
38. ⁠Desa Baku Baku
39. ⁠Desa Wungkolo
40. ⁠Desa Sinaulu Jaya
41. ⁠Desa Langara Indah
42. ⁠Desa Wawo Indah
43. ⁠Desa Pesue
44. ⁠Desa Noko
45. ⁠Desa Bobolio
46. Desa Rawa Indah
47. ⁠Desa Nanga
48. ⁠Desa Waworope
49. DESA Tekonea
50. DESA Puurau (Wawonii Tengah)
51. DESA Saburano

Persyaratan Pencairan ADD Kabupaten Konawe Kepulauan Periode Januari-Juni 2026 Sebagai berikut :
1. APBDes TA2026
2. LPJ Penggunaan ADD TA2025
3. Laporan Hasil Review Inspektorat atas penggunaan ADD TA 2025
4. Rekomendasi DPMD
5. SK. Perangkat Desa Tahun 2026 dan 2025 (untuk membandingkan jika ada perubahan) Pj/ Kepala Desa, Perangkat dan Staf Desa, BPD dan Pengurus (untuk desa yang mengalami pergantian, wajib menyertakan kelengkapan berupa : Surat pengunduran diri Bermaterai, Rekomendasi Camat disertai telaah/alasan penggantian)
6. Rek. Koran Masing-masing penerima Honor
7. Surat Pernyataan Daftar Transaksi AutoDebet
8. Surat Kuasa Pemindah Bukuan
9. Daftar Nominatif Penerima Siltap dan Honor
10. Bukti Lunas PBB Tahun 2025

 

Laporan: Aldi Dermawan




Permudah Akses Layanan Kesehatan Bupati Konkep Serahkan Ambulans Untuk Puskesmas Roko-Roko

Konkep, Sultrannet.com – Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terus mewujudkan komitmen memperkuat pelayanan dasar kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bukti nyata hal itu terlihat pada penyerahan satu unit ambulans baru khusus untuk wilayah Puskesmas Roko-Roko Kecamatan Wawonii Tenggara yang diserahkan langsung oleh Bupati Konawe Kepulauan, Rifqi Saifullah Razak, Senin (3/8/2026).

Acara penyerahan berlangsung sederhana namun penuh makna di pelataran Kantor Bupati Konkep, dilaksanakan tepat usai pelaksanaan apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Konkep.

Bupati Konkep Rifqi Saifullah Razak menjelaskan, penambahan sarana ini merupakan bagian dari pelaksanaan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Konkep untuk menjamin hak kesehatan setiap warga tanpa terkecuali.

“Ambulans ini adalah perwujudan apa yang menjadi visi misi kami memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat, termasuk warga di wilayah Roko-Roko. Ke depannya, fasilitas ini akan sangat membantu mempermudah akses penanganan darurat maupun rujukan medis bagi warga di sana,” tegas Rifqi Saifullah Razak.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Kepulauan, Bisman Abdullah, menyampaikan bahwa ambulans yang diserahkan merupakan mobil pelayanan kesehatan yang telah dilengkapi peralatan lengkap dan berteknologi modern sesuai standar pelayanan kesehatan.

“Alat penunjang di dalamnya lengkap dengan standar semestinya, sehingga tenaga kesehatan di Puskesmas Roko-Roko bisa bekerja lebih optimal saat melakukan evakuasi maupun penanganan awal pasien gawat darurat,” ungkap Bisman.

Diharapkan dengan hadirnya ambulans ini kata Bisman, respon waktu penanganan pasien di wilayah kerja Puskesmas Roko-Roko menjadi lebih cepat, risiko keterlambatan rujukan berkurang, dan masyarakat semakin merasakan manfaat nyata pembangunan di sektor kesehatan yang digalakkan Pemkab Konkep.

Laporan: Aldi Dermawan




Tepat Waktu! Gaji ASN dan PPPK Konkep Resmi Dibayarkan Mulai 1 Agustus 2026

Konkep, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kembali menunjukkan komitmen tinggi dalam tata kelola keuangan yang tertib dan transparan. Per hari ini, Sabtu (1/8/2026), gaji bulanan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Konkep telah resmi dibayarkan tepat waktu.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Mahmud menegaskan, pencairan tepat waktu ini adalah wujud penghargaan atas pengabdian para aparatur sekaligus bukti kesiapan fiskal daerah yang semakin terjaga.

“Kami pastikan hari ini, 1 Agustus 2026, hak keuangan seluruh ASN dan PPPK telah kami salurkan. Ini bukan sekadar kewajiban, melainkan bukti bahwa keuangan daerah dikelola dengan disiplin, terencana, dan mengutamakan kesejahteraan pegawai serta kelancaran pelayanan publik,” ujar Mahmud .

Langkah ini sejalan dengan berbagai capaian sebelumnya, di mana Pemkab Konkep konsisten menyelesaikan kewajiban pembayaran tepat waktu mulai dari penyetoran iuran JKN bebas tunggakan hingga penghargaan ketepatan penyetoran iuran dari PT Taspen.

Dengan gaji yang terjamin tepat waktu, diharapkan semangat kerja aparatur semakin meningkat untuk melayani masyarakat Konkep dengan lebih baik lagi.

Laporan: Aldi Dermawan




Konkep Bebas Utang JKN! Komitmen Tepat Waktu Jamin Layanan Kesehatan Tanpa Hambatan

Makassar, Konkep Sultranet.com – Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara, mencatat prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah sekaligus penjaminan hak dasar masyarakat. Hal ini terungkap dalam kegiatan Monitoring Penganggaran dan Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Program JKN Tahun 2026, yang diselenggarakan Kedeputian Wilayah IX di Kota Makassar, Kamis (30/7/2026).

Dalam forum tersebut, Konkep dinyatakan sebagai salah satu pemerintah daerah yang sepenuhnya bebas dari tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Capaian ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemkab Konkep menjamin akses layanan kesehatan yang lancar, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep, Mahmud, menegaskan bahwa status bebas tunggakan ini bukan sekadar catatan baik di atas kertas, melainkan wujud tanggung jawab besar pemerintah daerah terhadap hak hidup dan kesehatan warga.

“Bebas tunggakan JKN adalah bukti nyata kita tidak pernah mengabaikan hak kesehatan rakyat. Setiap rupiah yang disetorkan tepat waktu menjamin perlindungan warga ketika sakit, tanpa harus takut terhalang urusan administrasi dari pihak pemerintah,” ujar Mahmud melalui keterangan tertulisnya.

Mahmud menjelaskan, konsistensi ini terbangun berkat langkah sistematis yang dijalankan Pemkab Konkep: memprioritaskan alokasi anggaran iuran JKN sejak penyusunan APBD, menyusun jadwal penyetoran yang ketat dan terukur, serta rutin melakukan rekonsiliasi data bersama BPJS Kesehatan agar tidak ada selisih maupun keterlambatan.

“Langkah ini juga sejalan dengan semangat kemandirian fiskal yang terus kita bangun: pengelolaan keuangan yang tertib, disiplin, dan akuntabel bukan demi laporan semata, melainkan demi kesejahteraan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Pihaknya berharap ketertiban ini membuat JKN benar-benar berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang andal. “Kita ingin pastikan tidak ada satu pun warga yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena keterlambatan administrasi dari pemerintah daerah,” tegas Mahmud.

Ke depannya, Pemkab Konkep berkomitmen penuh mempertahankan konsistensi penyetoran iuran tepat waktu, sekaligus memperluas sosialisasi agar seluruh masyarakat semakin memahami hak dan kewajiban kepesertaan JKN masing-masing.

Konkep Teratur, JKN Terjaga, Warga Sehat, Daerah Maju!

 

Laporan: Aldi Dermawan




Konkep Kian Bersinar, Pengelolaan Keuangan Daerah Raih Apresiasi Kedua dari PT Taspen

Konkep, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) semakin menegaskan kualitas tata kelola keuangannya yang andal dan terpercaya, dengan kembali menerima penghargaan kepatuhan penyetoran iuran dari PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Kendari. Ini adalah kali kedua berturut-turut predikat keberhasilan ini diraih sepanjang tahun 2026.

Penghargaan resmi diserahkan dalam kegiatan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Data dan Penyetoran Iuran PFK 8 Persen Triwulan II Tahun 2026, yang berlangsung di Swiss-Belhotel Kendari, Rabu (22/7). Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 17 pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dari seluruh daerah yang berpartisipasi, hanya tiga pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan konsistensi penyetoran iuran tepat waktu sepanjang tahun 2026, yaitu Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Kepulauan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep, Mahmud, SP., M.PW., menyambut baik penghargaan tersebut dan menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata komitmen bersama seluruh jajaran Pemkab Konkep.

“Alhamdulillah, ini merupakan penghargaan kedua yang diberikan PT Taspen Kendari kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Kami akan terus menjaga ritme kerja dan berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan,”ujar Mahmud dikonfirmasi, Rabu (22/7/2026).

Pencapaian ini semakin memperkuat posisi Konkep sebagai daerah yang memegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan prioritas pada kesejahteraan pegawai. Pemkab Konkep berkomitmen untuk terus mempertahankan konsistensi ini, serta terus menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan demi mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat di wilayah pulau Wawonii dan sekitarnya.

Menurut Mahmud, capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah yang terus menjaga tata kelola keuangan tetap disiplin dan akuntabel.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak, ST, Wakil Bupati Muhamad Farid, SE, Sekretaris Daerah, seluruh kepala OPD, serta Bank Sultra Cabang Konawe Kepulauan yang selama ini memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran pengelolaan gaji ASN.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan baik, khususnya Bank Sultra Cabang Konawe Kepulauan yang terus mendukung proses pembayaran gaji ASN secara tepat waktu,”katanya.

Laporan: Aldi Dermawan




Amanah Intelektual

Makna Mendalam Mahmud di BKD KONKEP :
Jejak Prestasi Gemilang Dihiasi Spiritual dan Moral Luhur

SULTRANET.COM, KONAWE KEPULAUAN- Bagi Mahmud, jabatan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) bukanlah sebuah mahkota kemegahan yang dipakai untuk dipuji, bukan pula sekadar atribut kedudukan yang menyertai nama. Ia memandang jabatan ini sebagai tugas atas kepercayaan yang sangat berat namun mulia, sebuah amanah intelektual yang dititipkan langsung oleh masyarakat, Dimana ia memikul amanah yang membentang luas dari setiap sudut Pulau Wawonii dalam satu harapan yakni kemajuan.

Sebagai pengelola urat nadi pembangunan daerah, Mahmud menyadari sepenuhnya bahwa setiap keputusan yang diambil, setiap anggaran yang dialokasikan, dan setiap kebijakan yang ditetapkan, akan berdampak langsung pada kehidupan ribuan warga. Karena itulah, ia menanamkan keyakinan mendalam bahwa memegang jabatan menuntut lebih dari sekadar kehadiran fisik atau pelaksanaan tugas rutin. Diperlukan pemikiran yang tajam, wawasan yang luas, kebijaksanaan yang matang, serta tanggung jawab yang besar untuk mempertanggungjawabkan segala hal secara transparan dan jujur di tanah kelahiranya serta terhadap Masyarakat Konkep.

Pandangan hidup ini tidak hanya menjadi pedoman pribadinya, tetapi juga menjadi ruh yang ia tanamkan ke dalam setiap jajaran ASN di lingkungan BKD. Mahmud selalu mengingatkan kepada para pegawainya agar tidak terbuai oleh kewibawaan jabatan atau merasa lebih. Baginya, kesalahan terbesar seseorang adalah ketika ia menganggap apa yang diraihnya sebagai alat untuk meninggikan harga diri sendiri atau sekadar sarana pencitraan semata.

“Jabatan itu adalah alat kerja, instrumen pelayanan, dan sarana pemecahan masalah. Tidak ada gunanya kedudukan tinggi jika tidak mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” ujar Mahmud tegas, pesan yang selalu ia sampaikan dalam setiap pertemuan, rapat kerja, maupun momen evaluasi kinerja. Tujuan akhir dari segala pengabdian ini sangat jelas mempercepat laju kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga ke wilayah-wilayah pelosok pulau Wawonii sekalipun.

Ia memahami bahwa jabatan eselon II—yang memegang kendali strategis dan penentu arah kebijakan, tentu standar kerja yang tinggi adalah hal tidak bisa ditawar.

“Alhamdulillah kita terus berbenah memperbaiki tata kelola kita, saat saya dilantik ditunjuk oleh atasan dalam hal ini Bupati mengemban jabatan sebagai Kepala badan saya memaknai bahwa Pemimpin di tingkat ini tidak boleh bergerak hanya sekadar mengikuti arus atau bekerja sebatas formalitas. Tetapi harus mampu berinovasi, berpikir kreatif, dan berani mencari jalan terobosan, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan mulai dari sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, hingga tantangan lainya terlebih kita daerah kita terpisah dengan daratan,”terangnya.

Bagi Mahmud, segala keterbatasan itu bukan alasan untuk berhenti atau bekerja seadanya. Justru di situlah letak ujian sesungguhnya dari amanah intelektual yang diemban. Bagaimana seorang pemegang komando mampu memaksimalkan apa yang ada, mengelola keuangan dengan prinsip hemat, cermat, dan efisien, serta memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar bermanfaat bagi kepentingan bersama.

“Seorang pemimpin sejati tidak akan berhenti berkarya hanya karena sudah mencapai puncak jabatan. Ia akan terus bergerak, terus berpikir, dan terus menciptakan gagasan baru. Ingatlah, nilai keberhasilan kita tidak dinilai dari seberapa besar wewenang yang kita miliki, melainkan dari seberapa besar manfaat yang kita berikan dan perubahan positif yang kita hadirkan bagi kehidupan orang banyak,” tegas Mahmud dengan penuh keyakinan.

Dari Ketidakteraturan Menuju Kegemilangan. Mahmud Sukses memoles Wajah Kusut BKD Konkep: Transformasi BKD yang Menginspirasi

Prinsip-prinsip luhur yang dipegang teguh itulah yang kemudian membawa Mahmud dan seluruh jajarannya mencatatkan sejarah keberhasilan yang luar biasa. BKD Konkep tidak sebatas meraih prestasi pada tingkat Provinsi Sultra belaka pun pada tingkat nasional disabetnya, WTP, IPKD, dan Prestasi lainya terbaru Konkep diganjar prestasi terbaik oleh BPJS Kesehatan atas ketepatan membayar iuran

BKD yang saat ini tidak hadir tanpa proses dan kerja keras selama empat tahun terakhir Saat pertama kali memimpin Badan Keuangan, Mahmud mendapati kondisi yang belum tertata rapi sistem tata kelola yang masih amburadul, pola kerja yang belum terstruktur, serta disiplin dan semangat kerja yang belum optimal. Wajah institusi ini saat itu masih terlihat kusut dan jauh dari harapan.

Namun, berkat ketegasan sikap, ketelitian yang tinggi, serta visi dan misi yang sangat jelas dan terarah, Mahmud perlahan namun pasti melakukan perubahan besar. Ia merombak sistem, menata ulang pola kerja, dan membangun budaya kerja yang disiplin dan berorientasi pada hasil. Hasilnya sungguh mengagumkan BKD yang semula berantakan kini berubah menjadi institusi yang tertib, terpercaya, dan berprestasi gemilang.

Deretan penghargaan pun mengalir masuk, mulai dari tingkat kabupaten, pengakuan di tingkat provinsi, hingga penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Semua prestasi ini menjadi bukti sahih bahwa kerja keras, integritas, dan manajemen yang baik mampu mengubah tantangan menjadi kekuatan. BKD Konawe Kepulauan kini bukan hanya menjadi rujukan bagi instansi lain, tetapi juga membanggakan nama daerah di kancah yang lebih luas.

Namun, di balik segala keberhasilan manajerial dan deretan piala penghargaan itu, ada satu hal yang menjadikan kepemimpinan Mahmud sangat istimewa dan berbeda dari pemimpin lainnya. Ia tidak hanya membangun kecerdasan intelektual dan keterampilan teknis pegawai, tetapi juga sangat gencar dan konsisten menanamkan nilai-nilai spiritual serta moral yang luhur di seluruh lingkungan kerja BKD.

Bagi Mahmud, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak cukup hanya diukur dari kerapian administrasi atau kelancaran alur kerja. Keberhasilan sejati sangat bergantung pada kualitas keimanan dan ketaqwaan para pengelolanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah filosofi besar yang ia pegang: uang rakyat yang dikelola adalah amanah suci, dan amanah suci hanya bisa dijaga oleh tangan-tangan yang bersih, yang dijaga oleh iman dan ketakwaan.

Oleh sebab itu, di bawah kepemimpinannya, BKD menerapkan standar kedisiplinan yang unik dan sangat mendalam. Kehadiran pegawai tidak hanya dinilai dari absen masuk dan pulang kerja, tetapi kewajiban melaksanakan ibadah sholat juga sangat ditegakkan, diawasi pelaksanaannya, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penilaian kinerja serta integritas pribadi setiap pegawai.

“Bagi kami di BKD, pegawai yang baik adalah mereka yang cerdas, terampil, dan bekerja keras, tetapi di atas segalanya: taat beribadah, berakhlak mulia, dan memiliki integritas moral yang tinggi. Ketaatan kepada Tuhan adalah benteng pertahanan terkuat kita. Jika iman seseorang kokoh, maka pengelolaan keuangan daerah pun akan amanah, bersih dari penyimpangan, jujur, dan tepat sasaran demi rakyat,” jelasya, belum lama ini.

Langkah bijaksana ini mendapatkan apresiasi luas, baik dari kalangan pegawai yang merasa dibimbing menjadi pribadi yang lebih baik, maupun dari masyarakat yang kini merasakan pemerintahan yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga beradab dan bertuhan. Instansi yang dipimpin Mahmud telah menjelma menjadi institusi yang gemilang berprestasi tinggi, tertib administrasi, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai spiritual dan moral.

“Tentang pengabdian ini adalah pertanggung jawaban moral terhadap daerah saya terhadap tanah kelahiran saya, kampung halaman saya, orang tua saya, serta saudara saudara saya yakni masyarakat Pulau Wawonii atas implementasi ilmu yang telah saya dapat, demi memajukan Pulau Wawonii,” tutupnya

laporan: Aldi Dermawan




Wujudkan Kemaslahatan Bersama dengan Membayar Iuran Tepat Waktu, Pemda Konkep Raih Prestasi Terbaik dari BPJS Cabang Kendari

 

KONAWE KEPULAUAN, SULTRANET.COM – Komitmen tinggi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat kembali membuahkan hasil membanggakan. Konsistensi dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan membuahkan apresiasi luar biasa, dengan diraihnya penghargaan sebagai Peringkat Kedua Terbaik.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam acara rekonsiliasi pemenuhan kewajiban Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Penerima Upah (PPU) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Kota Kendari, Jumat (19/6/2026).

Penilaian ini dilakukan untuk seluruh lingkup Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara, menjadikan capaian ini bukti nyata bahwa Pemda Konkep berada di garis depan dalam kepatuhan administrasi dan fiskal terhadap program jaminan sosial nasional.

Turut hadir dalam  kegiatan tersebut, Asisten III Setda Konkep Abd Fatah, Kepala BKD Konkep Mahmud,  Sekretaris Bappeda Konkep Warita, Kepala Dinkes Konkep Bisman Abdullah, serta Kepala Dinas Pendidikan Konkep Armin .

Bupati Konkep, Rifqi Saifullah Razak, melalui Kepala BKD Konkep, Mahmud, menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar piala atau penghargaan semata, melainkan cerminan nyata dari visi pemerintah daerah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Pulau Wawonii.

“Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan atas capaian ini. Penghargaan ini adalah bukti komitmen kuat Pemda Konkep dalam menunaikan kewajiban sebagai kontribusi nyata untuk kemaslahatan masyarakat. Pembayaran iuran yang tepat waktu dan penuh ini sangat krusial, karena secara langsung menjamin kelancaran layanan kesehatan bagi warga kita di Puskesmas maupun Rumah Sakit. Tidak ada lagi hambatan administrasi, sehingga hak masyarakat untuk sehat dan terlindungi dapat terpenuhi sepenuhnya,” tegas Mahmud.

Lebih lanjut dijelaskan, kepatuhan ini juga merupakan bentuk dukungan penuh Pemda Konkep terhadap program pemerintah pusat, agar sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan sehat, berkelanjutan, dan semakin membaik kualitas pelayanannya.

“Kami mengajak seluruh pihak, untuk sama-sama disiplin memenuhi kewajiban iuran. Karena ketika kewajiban kita jalankan dengan baik, maka manfaat dan perlindungan bagi masyarakat Wawonii akan semakin maksimal. Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja keuangan daerah demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Dengan diraihnya prestasi ini, Kabupaten Konawe Kepulauan kini menjadi teladan bagi daerah lain. Membuktikan bahwa tertib administrasi dan kepatuhan membayar iuran adalah investasi terbaik untuk kesehatan dan masa depan bangsa.

Laporan: Aldi Dermawan




11 Kader Posyandu Desa Langkowala Terima Honor Enam Bulan, Total Rp1,2 Juta Per Orang

SULTRANET.COM, KONKEP – Sebanyak 11 kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Langkowala, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menerima honor kerja sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka dalam pelayanan kesehatan masyarakat, Kamis (28/5/2026).

Masing-masing kader menerima total dana sebesar Rp1.200.000 yang mencakup pembayaran jasa pelayanan selama periode enam bulan. Angka tersebut dihitung berdasarkan besaran honor bulanan yang diterima setiap petugas, yakni sebesar Rp200.000 per bulan. Dana ini diharapkan dapat menjadi pendorong semangat serta pengakuan nyata atas peran penting yang mereka emban sehari-hari.

Para kader ini merupakan garda terdepan yang berperan aktif melaksanakan berbagai program kesehatan dasar, mulai dari pemantauan pertumbuhan balita, pelayanan ibu hamil, penyuluhan gizi, hingga upaya pencegahan penyakit di lingkungan masyarakat. Kehadiran dan kerja keras mereka dinilai sangat berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan warga di wilayah tersebut.

“Saya mewakili rekan-rekan kader mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti bagi kami dan akan menjadi motivasi agar dapat bekerja lebih rajin, cermat, dan ikhlas dalam melayani warga desa Langkowala,” ungkap salah satu perwakilan kader dengan penuh rasa syukur.

Kepala desa Langkowala, Arni Yunus menyatakan bahwa pemberian honor ini merupakan bukti nyata perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kader. Langkah ini juga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan di setiap Posyandu yang ada.

“Kegiatan penyaluran ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memajukan pelayanan kesehatan dasar yang ada di desa serta menghargai kontribusi para pegiat kesehatan yang bekerja tanpa kenal lelah demi kepentingan bersama, sehingga menciptakan desa yang sehat,”terangnya.

Laporan: Aldi Dermawan




Desa Mata Langara Terus Berbenah, Pendidikan dan Kesejahteraan Warga Kian Meningkat

 

SULTRANET.COM, KONAWE KEPULAUAN – Desa Mata Langara, kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terus menunjukkan perubahan positif dalam berbagai sektor pembangunan. Perlahan namun pasti, desa yang berada di wilayah ibukota Kabupaten Konawe Kepulauan itu mulai memperlihatkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran warga terhadap pentingnya pendidikan mengalami peningkatan hal itu berdasarkan data yang tertuang data Kecamatan Wawonii Barat dalam angka. Jika sebelumnya masih banyak anak usia sekolah yang memilih berhenti belajar lebih awal, kini masyarakat mulai memahami bahwa pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depan generasi muda.

Hal itu bukan tanpa sebab, kemajuan tersebut tak lepas dari peran penting Pemerintah desa Mata langara dibawah komando Abd. Majid S sebagai Kepala Desa bersama tokoh masyarakat yang terus mendorong agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Juga dukungan orang tua terhadap pendidikan anak juga semakin besar. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya jumlah pelajar yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA hingga perguruan tinggi.

Selain sektor pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga mulai dirasakan warga Desa Mata Langara. Aktivitas ekonomi masyarakat yang didominasi sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil perlahan berkembang dan memberikan dampak positif terhadap pendapatan keluarga.

Berbagai program pembangunan desa turut membantu memperkuat perekonomian masyarakat. Perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas umum, hingga dukungan terhadap pelaku usaha kecil dinilai mampu membuka akses dan peluang ekonomi baru bagi warga.

“Semoga kedepannya desa kami Desa Mata langara lebih maju lagi itu harapannya”ujar salah seorang warga, Selasa (05/05/2026).

Tidak hanya itu, semangat gotong royong masyarakat Desa Mata Langara juga masih terjaga dengan baik. Kebersamaan antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam membangun desa agar lebih maju dan mandiri. Dengan kondisi pendidikan yang semakin baik dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, Desa Mata Langara optimistis mampu menjadi desa yang lebih berkembang di masa mendatang.

Perubahan yang terjadi saat ini menjadi bukti bahwa dengan kerja sama, kepedulian, dan semangat membangun, desa dapat tumbuh menjadi daerah yang maju, produktif, dan memiliki daya saing yang lebih baik untuk generasi mendatang.

 

Laporan: Aldi Dermawan