Bupati Bombana Tegur Keras Perusahaan Tambang di Kabaena, Ancam Turunkan Tim Terpadu

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., melontarkan teguran keras kepada sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Pulau Kabaena. Ia menilai aktivitas perusahaan selama ini berjalan tanpa koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Bupati saat kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan kegiatan halal bihalal bersama ratusan warga Kabaena, yang berlangsung di halaman Mes Pemkab Bombana di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Senin (23/3/2026).

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin menegaskan akan menurunkan tim terpadu untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Pulau Kabaena.

“Saya minta nanti akan saya turunkan tim terpadu untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh perusahaan yang bekerja di Pulau Kabaena,” tegasnya.

Menurutnya, meskipun kewenangan pertambangan berada di pemerintah pusat, namun aktivitas perusahaan tetap berada dalam wilayah administratif Kabupaten Bombana, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi.

“Walaupun kewenangan pertambangan itu ada di pemerintah pusat, tapi saudara berada di wilayah saya dan saya bertanggung jawab di wilayah saya,” ujarnya.

Ia mengaku menerima banyak laporan terkait keluar masuknya kendaraan dan pekerja tambang tanpa koordinasi yang jelas, sehingga terkesan tidak menghargai keberadaan pemerintah daerah.

“Saya dapat laporan bolak-balik, kendaraan masuk, orang masuk, seperti tidak ada tuan rumah di Bombana ini,” katanya.

Burhanuddin juga mengingatkan para pengusaha agar tidak menjalankan aktivitas secara sepihak tanpa komunikasi dengan pemerintah maupun masyarakat setempat.

“Saya tidak pernah anti pengusaha, saya tidak pernah anti investasi. Tapi saya mau yang masuk di daerah saya benar-benar menjadi bagian dari masyarakat Bombana,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa keberadaan perusahaan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan masalah sosial maupun kerusakan lingkungan.

“Jangan hanya mempermodalkan izin lalu bebas datang mengambil kekayaan daerah. Masyarakat harus mendapatkan manfaat, harus ada efek berganda,” tegasnya.

Bupati juga meminta masyarakat Kabaena untuk ikut mengawasi seluruh aktivitas pertambangan yang ada di wilayahnya.

“Saya minta seluruh masyarakat Pulau Kabaena awasi setiap kegiatan pertambangan. Ini kekayaan daerah kita,” katanya.

Dalam sambutannya, Burhanuddin juga menyoroti minimnya kehadiran perwakilan perusahaan dalam kegiatan yang digelar pemerintah daerah, termasuk dalam acara halal bihalal tersebut.

“Kita undang, tapi banyak yang tidak hadir. Ini bentuk tidak menghargai pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia bahkan meminta instansi terkait, termasuk PTSP, untuk melakukan pendataan terhadap perusahaan yang tidak kooperatif, dan membuka kemungkinan melaporkan hal tersebut ke pemerintah pusat.

“Kalau perlu kita kirimkan surat ke menteri, bahwa begini kelakuan perusahaan-perusahaan ini,” tegasnya.

Selain itu, Burhanuddin juga mengingatkan aparat pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa agar tidak terpengaruh oleh kepentingan perusahaan.

“Saya ingatkan, jangan mau dibeli oleh pengusaha. Tegakkan aturan dan dahulukan kepentingan masyarakat,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tetap mendukung investasi selama dijalankan dengan baik dan sesuai aturan.

“Jangan ganggu mereka kalau mereka bekerja dengan baik dan bersama-sama dengan kita,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Pj Sekretaris Daerah Ir. Syahrun, Ketua DPRD Bombana Iskandar, S.P., Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo, serta para kepala dinas dan pejabat lingkup Pemkab Bombana.

Dalam rangkaian kegiatan itu, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk mendukung pelayanan di wilayah Kabaena. (IS)