Bombana, sultranet.com – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, mengambil langkah nyata dalam melestarikan budaya lokal dengan memperkenalkan motif rapa dara kepada generasi muda. Upaya ini diwujudkan melalui penggunaan seragam olahraga bermotif rapa dara oleh seluruh peserta Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2025. Kegiatan ini berlangsung selama 24 hari, mulai 25 Juli hingga 17 Agustus 2025.

Pembukaan pusdiklat yang digelar di Halaman Kantor Bupati Bombana pada Sabtu, 26 Juli 2025, diikuti oleh 76 siswa SMA/SMK/MA sederajat dari 22 kecamatan se-Kabupaten Bombana. Tidak hanya peserta, pelatih, tenaga kesehatan, pamong, dan panitia juga mengenakan seragam bermotif rapa dara, menciptakan suasana yang penuh semangat dan kebanggaan budaya.

Menurut dr. Sunandar, langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk mempopulerkan motif rapa dara di kalangan generasi muda. “Kita semua berkewajiban untuk mempopulerkan motif rapa dara lebih luas ke masyarakat, terlebih ke generasi muda saat ini,” ujarnya. Ia menegaskan, memperkenalkan budaya lokal bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang membangun identitas daerah.

Motif rapa dara sendiri merupakan gagasan dari Ibu Bupati Bombana, Hj. Kasmawati Kasim Marewa, yang kini menjadi simbol kebanggaan masyarakat Moronene. Motif ini menggambarkan kepala kuda yang sarat makna—melambangkan kekuatan, ketahanan, dan semangat pantang menyerah—nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bombana, baik di pesisir maupun di pegunungan.

“Selama pelaksanaan pusdiklat paskibraka kami akan senantiasa memperkenalkan arti dari motif rapa dara yang termuat di seragam peserta. Sehingga mereka tidak hanya memakai seragam, tetapi juga memahami makna dari motif tersebut,” kata Sunandar.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus menyebarluaskan penggunaan motif rapa dara di berbagai kesempatan, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal dan mencintainya. “Insya Allah, dalam setiap kesempatan kami berkomitmen untuk menyebarluaskan motif rapa dara ini,” ucapnya penuh semangat.

Inisiatif ini menjadikan Pusdiklat Paskibraka tidak hanya sebagai ajang pembinaan fisik dan mental calon pengibar bendera, tetapi juga sebagai media edukasi budaya. Peserta diharapkan tidak sekadar menghafal gerakan baris-berbaris, melainkan juga memahami filosofi budaya yang mereka kenakan.

Dengan cara ini, Kesbangpol Bombana berupaya menanamkan rasa bangga terhadap warisan budaya daerah sekaligus membangun karakter generasi muda yang kuat, tangguh, dan berakar pada nilai-nilai luhur. Harapannya, semangat yang terkandung dalam motif rapa dara akan terus hidup, menjadi inspirasi, dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Kendari, sultranet.com – Balai Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya mempercepat program cetak sawah dan Luas Tambah Tanam (LTT) di wilayah tersebut. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sultra, Sabtu, 26 Juli 2025, yang dihadiri berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah hingga perguruan tinggi.

Rapat ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program cetak sawah rakyat berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Kabupaten penerima program Cetak Sawah Rakyat (CSR), Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Tim Survei Investigasi Desain (SID) dari Universitas Halu Oleo, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana Sarif, SH, dan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Rahmatia, SP, MP.

Kepala BRMP Sultra, Budi Darma Putra, mengatakan percepatan program ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produksi padi di Sulawesi Tenggara. “Kami tidak hanya menargetkan pencetakan sawah baru, tetapi juga memastikan petani mendapatkan pendampingan dan teknologi yang tepat agar lahan yang dicetak bisa produktif secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan petani menjadi kunci keberhasilan. “Dengan kerja sama yang solid, proses cetak sawah dapat lebih cepat, efisien, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tambahnya.

Direktur Jenderal PSP Kementerian Pertanian yang hadir dalam rapat itu menyampaikan bahwa program cetak sawah dan LTT di Sultra juga menjadi bagian dari target nasional untuk memastikan ketersediaan pangan. “Kami memandang Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar, sehingga perlu dukungan maksimal agar setiap hektare yang dicetak memberi hasil optimal,” katanya.

Sementara itu, Tim SID dari Universitas Halu Oleo menyampaikan hasil kajian teknis terkait lokasi dan desain lahan yang akan dicetak. Kajian ini menjadi acuan pelaksanaan konstruksi agar lahan baru dapat langsung diolah dengan sistem irigasi yang memadai.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, menilai program ini akan menjadi dorongan besar bagi petani di daerahnya. “Bombana memiliki lahan yang siap dicetak, dan kami siap mendukung penuh agar program ini berjalan sesuai rencana,” ungkapnya.

BRMP Sultra memastikan bahwa percepatan LTT akan menjadi fokus utama selain pencetakan sawah. Dengan begitu, target produksi nasional bisa tercapai, dan ketersediaan pangan di tingkat lokal dapat terjaga. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah lahan produktif, tetapi juga membawa manfaat jangka panjang melalui sistem pertanian berkelanjutan.

Dengan agenda besar ini, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu menjadi salah satu lumbung pangan andalan di Indonesia timur, sekaligus memberi kontribusi nyata pada ketahanan pangan nasional.

Bombana, Sultranet.com — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya mendukung percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia dini. Langkah ini merupakan bagian dari program nasional Three Zeros yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN). Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin, 21 Juli 2025.

Program Three Zeros merupakan inisiatif strategis BKKBN yang berfokus pada penguatan ketahanan keluarga Indonesia melalui tiga indikator utama, yaitu: Zero Akta Kelahiran, Zero Tidak Punya Jaminan Kesehatan, dan Zero Tidak Memiliki Rumah Layak Huni. Dalam pertemuan kali ini, tema utama yang diangkat adalah percepatan kepemilikan akta kelahiran anak usia dini.

Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos memimpin partisipasi Bombana dalam kegiatan ini secara virtual dari lokasi berbeda. Sementara sejumlah pengurus TP PKK mengikuti kegiatan dari Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana.

“Akta kelahiran bukan sekadar dokumen, ini adalah jaminan identitas dan masa depan setiap anak. TP PKK Bombana siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan para kader di lapangan untuk memastikan semua anak di Bombana memiliki akta kelahiran,” tegas Fatmawati dalam sambutannya.

Menurut Fatmawati, dokumen kependudukan merupakan dasar penting dalam menjamin akses anak terhadap pendidikan, perlindungan sosial, serta layanan kesehatan. Karena itu, ia menilai pentingnya edukasi masyarakat yang berkelanjutan mengenai urgensi kepemilikan akta kelahiran, khususnya bagi anak-anak di usia dini.

Kegiatan Best Practice Three Zeros yang digelar BKKBN juga menjadi ruang berbagi pengalaman antar-TP PKK seluruh Indonesia terkait strategi percepatan program di daerah masing-masing. Beberapa inisiatif yang dibagikan antara lain model pelayanan jemput bola, integrasi program PKK dengan dinas kependudukan, hingga kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan lintas sektor.

TP PKK Kabupaten Bombana dalam hal ini juga menyampaikan sejumlah langkah konkret yang telah dan akan dilakukan, seperti memperkuat edukasi melalui posyandu dan dasawisma, mendampingi proses pengurusan dokumen oleh keluarga kurang mampu, serta menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperluas cakupan layanan.

“Kami tidak hanya fokus pada akta kelahiran, tetapi juga terus mendorong partisipasi keluarga dalam program jaminan kesehatan dan peningkatan akses terhadap rumah layak huni. Semua ini adalah bagian dari visi kami mewujudkan keluarga Bombana yang sejahtera dan berkualitas,” ujar Fatmawati.

Dalam kesempatan yang sama, dua narasumber utama dari BKKBN—Direktur Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Anak serta Deputi Bidang KSPK—menyampaikan bahwa capaian program Three Zeros membutuhkan sinergi dan keberlanjutan. Pemerintah pusat mendorong agar praktik baik dari daerah-daerah yang aktif dan inovatif seperti Bombana dapat direplikasi ke wilayah lain.

Bagi TP PKK Bombana, kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan titik tolak untuk memperkuat gerakan nyata di tengah masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis dan kolaboratif, mereka menargetkan tidak ada lagi anak di Bombana yang tumbuh tanpa akta kelahiran dan jaminan legalitas yang layak sebagai warga negara.

Melalui semangat gotong royong dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan keluarga, TP PKK Bombana optimis dapat menjadi motor penggerak utama dalam mendukung kebijakan pembangunan keluarga yang berkelanjutan dan inklusif.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan kepeduliannya kepada korban bencana alam angin puting beliung di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, dengan menyerahkan bantuan tali asih, bantuan perlindungan sosial, serta penyaluran pangan secara langsung kepada warga terdampak, Senin (21/7/2025).

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang hadir langsung di Gedung Serbaguna Desa Lora bersama Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, menyampaikan rasa duka dan empati kepada para korban. “Kami datang bukan hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa harapan, semangat, dan bukti bahwa pemerintah tidak pernah abai terhadap warganya yang sedang tertimpa musibah,” kata Burhanuddin dalam sambutannya.

Acara penyerahan bantuan turut dihadiri Forkopimda Kabupaten Bombana, anggota DPRD, staf ahli Bupati, kepala perangkat daerah terkait, Camat Mataoleo, serta masyarakat setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi dan menangani dampak bencana.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang, perlindungan sosial untuk anak-anak terlantar dari keluarga kurang mampu, serta jaminan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas terlantar. Bantuan ini merupakan bagian dari upaya tanggap darurat sekaligus langkah awal pemulihan pasca bencana bagi keluarga yang terdampak.

“Pemerintah daerah akan selalu hadir dalam situasi seperti ini. Tidak hanya hari ini, kami juga sedang menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk membantu pemulihan kondisi warga,” ujar Bupati Burhanuddin usai menyerahkan bantuan secara simbolis.

Selain memberikan bantuan fisik, Bupati juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Ia menekankan bahwa solidaritas sosial antarwarga adalah kekuatan utama dalam menghadapi musibah.

“Kita harus saling menjaga dan membantu satu sama lain. Bencana alam sering datang tiba-tiba, tapi jika kita saling peduli dan siap siaga, kita bisa melewatinya bersama-sama,” tambahnya.

Masyarakat Desa Lora yang hadir dalam kegiatan ini mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah daerah. Beberapa warga bahkan terlihat meneteskan air mata saat menerima bantuan, merasa tidak sendirian dalam menghadapi cobaan yang mereka alami.

Seorang warga, Nurmawati, mengatakan bahwa bantuan ini sangat berarti bagi keluarganya yang kehilangan tempat tinggal akibat angin puting beliung. “Kami sangat berterima kasih. Saat kami merasa putus asa, kehadiran pemerintah memberi kami semangat baru,” ucapnya dengan suara bergetar.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Bombana dalam membangun daerah yang tidak hanya tanggap bencana tetapi juga mengedepankan sisi kemanusiaan dan empati sosial. Dengan semangat kebersamaan, pemerintah berharap masyarakat bisa kembali bangkit dan menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Bupati Burhanuddin juga menyampaikan bahwa program bantuan seperti ini akan terus dilanjutkan dan dikembangkan, tidak hanya saat terjadi bencana tetapi juga sebagai bagian dari agenda perlindungan sosial jangka panjang.

“Perhatian terhadap warga miskin, lansia, anak-anak, dan kelompok rentan adalah prioritas kami. Mereka harus merasa dilindungi dan diperhatikan oleh negara,” tutup Burhanuddin.

Dengan pendekatan humanis dan menyentuh, Pemkab Bombana tak hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga kehadiran moral dan semangat untuk bangkit dari keterpurukan. Upaya ini memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Apel Akbar Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin pagi di Halaman Kantor Bupati Bombana. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, ini diikuti oleh para Asisten, Staf Ahli Setda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemkab Bombana.

Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya kedisiplinan dan etos kerja tinggi sebagai pondasi utama birokrasi yang efektif dan mampu melayani masyarakat secara maksimal.

“Kadang-kadang terlalu banyak menuntut hak, tetapi mengabaikan kewajiban. Banyak laporan yang masuk bahwa ada rekan-rekan ASN yang hanya datang untuk absen, lalu pulang, dan sore harinya kembali hanya untuk absen lagi,” ujar Burhanuddin dengan nada serius.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran kepala daerah terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik akibat rendahnya integritas kerja sebagian aparatur. Menurutnya, keberadaan ASN dan P3K seharusnya menjadi garda depan dalam menciptakan pemerintahan yang hadir dan dirasakan masyarakat.

“Kalau tidak ada semangat pelayanan, maka keberadaan pemerintah tidak akan terasa di tengah masyarakat. Tugas utama kita adalah melayani. ASN dan P3K adalah pelayan publik, bukan sekadar pencari gaji,” tegas Bupati.

Secara khusus, ia juga memberikan perhatian kepada para pegawai P3K, dengan mengingatkan bahwa status kepegawaian mereka menuntut komitmen kerja yang nyata dan terukur.

“Saya minta kepada saudara-saudara P3K agar menyadari bahwa kalian memiliki keterbatasan. Kinerja kalian dievaluasi setiap tahun. Maka dari itu, perlu diketahui bahwa status kalian bisa saja diberhentikan kapan saja jika tidak menunjukkan kinerja yang baik,” katanya tanpa basa-basi.

Burhanuddin mengajak seluruh aparatur untuk membangun semangat kolektif dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Menurutnya, kemajuan Bombana sangat bergantung pada kinerja seluruh elemen pemerintahan, khususnya ASN dan P3K sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.

“Mari kita benahi diri dan kota. Lima tahun ke depan, kemajuan Kabupaten Bombana berada di tangan kita. Kalau kita tidak kompak, tidak bekerjasama dan tidak berkolaborasi, maka saya yakin hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan,” tutup Bupati dengan penuh harap.

Apel akbar ini berlangsung dengan tertib dan penuh kekhidmatan. Suasana yang tercipta mencerminkan keseriusan para ASN dan P3K dalam menerima arahan serta ajakan membangun daerah secara bersama. Momentum ini diharapkan menjadi pengingat dan penyemangat bagi seluruh aparatur untuk kembali meneguhkan integritas dan semangat pelayanan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi penegasan sikap Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menciptakan budaya kerja yang disiplin, produktif, dan berpihak pada masyarakat. Dengan sinergi seluruh pihak, Bombana diyakini mampu melangkah lebih cepat menuju arah pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya terhadap pelestarian budaya lokal melalui kehadiran langsung Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dalam prosesi adat Montewehi Wonua yang digelar di Raha Mpu’u, Rumah Adat Moronene, Kelurahan Taubonto, Kecamatan Rarowatu, Sabtu, 19 Juli 2025.

Didampingi Ketua TP PKK Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Bupati Burhanuddin hadir dalam perhelatan adat yang mengusung tema pelestarian nilai-nilai persatuan, kebersamaan, dan gotong royong sebagai pondasi kehidupan masyarakat Moronene Bombana.

“Acara ini adalah momentum penting untuk menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap budaya kita dan warisannya. Budaya bukan hanya identitas, tapi juga kekuatan pemersatu,” kata Burhanuddin di hadapan para tokoh adat dan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.

Montewehi Wonua merupakan tradisi adat yang sarat dengan makna simbolik tentang bagaimana sebuah wilayah (Wonua) dijaga secara lahir batin oleh masyarakatnya, dengan semangat kolektif dan nilai-nilai spiritual yang kuat. Prosesi ini diadakan oleh Lembaga Adat Suku Moronene Poleang sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal sekaligus perekat harmoni sosial.

Acara dibuka dengan tarian Momani yang menjadi bentuk penyambutan khas Moronene bagi tamu kehormatan dan rombongan pejabat. Setelah itu, seekor sapi disembelih sebagai simbol pengorbanan dan permohonan berkah untuk masyarakat. Prosesi sakral ini mengalir khidmat, mengandung pesan mendalam tentang pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pentingnya hidup berdampingan secara damai.

Sejumlah tokoh adat dan raja dari berbagai daerah turut hadir, seperti Raja Moronene-Pauno Rumbia VII PYM Apua Mokole Alfian Pimpie bersama Ibu Suri, Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP, serta tamu kehormatan Sultan Buton ke-41 Ir. H. La Ode Muhammad Sjamsul Qamar, M.T., IPU. Hadir pula Ketua MAKN Muna La Ode Riago, Raja Kulisusu La Ode Ahlul Musafi, SP, serta perwakilan Lembaga Adat Tolaki dan Rukun Keluarga Moronene Sultra.

Puncak kegiatan ditandai dengan pelantikan pengurus baru Lembaga Adat Kesatuan Masyarakat Moronene–Keuwia (LAKMOR-KEUWIA), sebagai lembaga adat yang berperan menjaga nilai-nilai budaya Moronene agar tetap hidup di tengah masyarakat modern.

Bupati Burhanuddin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan tanpa memandang perbedaan. “Saya berharap, tidak ada sekat di antara kita. Persatuan adalah modal utama kita dalam membangun Wonua Bombana,” tegasnya.

Dalam momen penutupan, para raja dan tokoh adat saling memberikan cinderamata sebagai bentuk penghargaan dan ikatan emosional antardaerah, simbol bahwa budaya dapat menjadi jembatan silaturahmi dan kerja sama.

Burhanuddin pun mengusulkan agar Montewehi Wonua dijadikan sebagai agenda rutin tahunan Pemerintah Kabupaten Bombana. Menurutnya, pelestarian budaya tidak hanya sekadar seremoni, tetapi menjadi ruang ekspresi dan pembentukan identitas kolektif masyarakat.

“Wonua Bombana adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga dan rawat dengan budaya yang kita cintai ini, agar menjadi surga yang damai bagi generasi kita kelak,” tutupnya.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi refleksi atas kekayaan budaya lokal, tetapi juga sarana mempererat integrasi sosial dan menyatukan kembali nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bombana, Sultranet.com – Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana ikut ambil bagian dalam Launching Gerakan Penanaman Cabai Serentak se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar secara hybrid pada Selasa, 16 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh TP PKK dari 17 kabupaten/kota di Sultra, dengan tujuan mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga.

Di Kabupaten Bombana, kegiatan dipusatkan di Kebun PKK Bombana dan dihadiri langsung oleh Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Ir. Rusdiamin, para kepala perangkat daerah, penyuluh pertanian, serta anggota TP PKK dari berbagai kecamatan. Mereka bersama-sama melakukan penanaman bibit cabai rawit dan mengikuti penyuluhan pemanfaatan pekarangan rumah sebagai lahan produktif.

Gerakan tanam cabai ini bukan sekadar upaya menanam tanaman hortikultura, tetapi juga bagian dari strategi mengendalikan inflasi daerah. Dalam sambutannya, Plh. Sekda Bombana Ir. Rusdiamin menegaskan pentingnya gerakan ini untuk kemandirian pangan dan kestabilan harga kebutuhan pokok, terutama cabai yang kerap memicu lonjakan inflasi.

“Dengan menanam cabai di pekarangan rumah sendiri, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga membantu menstabilkan harga di tingkat lokal,” ujar Rusdiamin. Ia juga mengimbau seluruh kecamatan di Bombana untuk mendukung gerakan ini dengan langkah serupa di wilayah masing-masing.

Melalui sambungan daring, para peserta di Bombana turut menyimak sambutan dari Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Nila Hapsari Sumangerukka. Dalam arahannya, Arinta menyampaikan bahwa peran keluarga menjadi pondasi penting dalam menciptakan ketahanan pangan lokal yang kokoh dan berkelanjutan.

“Ketahanan pangan itu berawal dari dapur sendiri, dari pekarangan sendiri. Maka peran ibu-ibu PKK dan keluarga sangat menentukan dalam menjaga keseimbangan ekonomi keluarga maupun daerah,” kata Arinta yang juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota yang mendukung kegiatan ini.

Ketua TP PKK Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa mengaku optimis gerakan ini akan menjadi awal dari lahirnya kesadaran kolektif masyarakat untuk kembali ke sumber pangan mandiri. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sebatas seremoni, tetapi bagian dari gerakan nyata yang akan terus dibina dan dikembangkan.

“Kami berharap semangat menanam cabai ini tidak berhenti di hari ini saja. Ini akan kami dorong terus, hingga tiap rumah tangga bisa menanam sendiri kebutuhan dapurnya, khususnya cabai yang sering jadi penyebab naiknya harga bahan pokok,” ucap Fatmawati.

Fatmawati juga menyampaikan bahwa TP PKK Bombana akan melakukan pemantauan dan pendampingan di sejumlah wilayah kecamatan untuk memastikan gerakan ini berjalan berkesinambungan. Ia menyebut bahwa sinergi antara PKK, penyuluh pertanian, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama agar gerakan ini bisa berdampak langsung bagi masyarakat.

Penyuluhan yang diberikan dalam kegiatan ini juga memberikan informasi teknis tentang cara menanam cabai yang baik, pengelolaan pupuk organik, serta strategi merawat tanaman agar hasilnya maksimal. Peserta juga diajak untuk memahami pentingnya pertanian rumah tangga sebagai solusi nyata dalam menghadapi ketidakpastian harga bahan pokok.

Bagi masyarakat Bombana, gerakan ini menjadi bentuk nyata dari semangat gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi. Ketika harga cabai naik, warga yang memiliki tanaman sendiri tak lagi cemas. Bahkan, lebih jauh lagi, mereka bisa menjual hasil panennya kepada tetangga atau di pasar lokal.

Dengan memanfaatkan lahan kecil di sekitar rumah, masyarakat diharapkan mampu menekan biaya pengeluaran, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pangan sehat dan segar yang ditanam sendiri. Pemerintah daerah menyambut positif langkah ini, dan berkomitmen memberikan dukungan teknis dan penyuluhan lanjutan.

Gerakan Penanaman Cabai Serentak ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bombana dalam memperkuat ekonomi rumah tangga. Di tengah tantangan ekonomi global dan inflasi pangan, solusi yang dimulai dari pekarangan rumah menjadi langkah kecil yang berdampak besar.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah mulai menggulirkan Program Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kegiatan dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin, 14 Juli 2025.

“Sekolah Rakyat merupakan implementasi Asta Cita nomor empat Presiden Prabowo. Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, saat ditemui di Jakarta, Minggu (13/7).

Program ini menyasar keluarga yang masuk kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS—yakni keluarga miskin ekstrem yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan layak karena hambatan ekonomi. Meski sekolah negeri telah digratiskan, menurut Adita, banyak anak dari keluarga kurang mampu tetap tak bisa bersekolah karena tak sanggup membayar ongkos transportasi, membeli seragam, atau perlengkapan sekolah lainnya.

“Untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan. Jadi, walau sekolah tidak memungut biaya, tetap saja banyak anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan,” kata Adita.

Berdasarkan data BPS (September 2024), jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen dari total populasi. Dari jumlah itu, sekitar 3,17 juta jiwa diklasifikasikan sebagai miskin ekstrem. Kondisi ini memperlihatkan tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kemiskinan berdampak luas pada pendidikan dan kesehatan, serta mempersempit peluang masyarakat untuk berkembang. Data BPS juga menunjukkan ketimpangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah atas antara kelompok ekonomi terbawah dan teratas. Pada kelompok rumah tangga kuintil 1 (pengeluaran terendah), APK jenjang SMA/SMK hanya mencapai 74,45 persen, jauh di bawah kuintil 5 yang mencapai 97,37 persen.

Selain itu, 19,20 persen anak usia 16–18 tahun tidak bersekolah. Tercatat sebanyak 730.703 lulusan SMP tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK. Dari angka tersebut, 76 persen di antaranya mengaku berhenti sekolah karena alasan ekonomi. Sementara 8,7 persen lainnya terpaksa bekerja atau menghadapi tekanan sosial dalam keluarga.

“Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret atas masalah ini. Melalui sistem sekolah berasrama dan gratis, seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara,” jelas Adita.

Tak hanya membebaskan biaya pendidikan dan hidup, Sekolah Rakyat juga akan memberikan pelatihan keterampilan hidup serta pemetaan potensi dan minat siswa. Dengan bekal ini, lulusan diharapkan siap memasuki dunia kerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.

“Presiden Prabowo telah menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus dijalankan dengan cara yang benar dan tepat sasaran. Beliau ingin anak-anak ini tumbuh menjadi generasi yang kuat dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambah Adita.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia, sekaligus mengatasi akar kemiskinan struktural. Dengan konsep inklusif dan dukungan negara, anak-anak dari keluarga rentan kini memiliki peluang lebih adil untuk menata masa depan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin, 14 Juli 2025.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si dan diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah se-Indonesia. Dari Bombana, rapat virtual ini diikuti oleh perangkat daerah dari Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana.

Rakor ini menjadi ruang strategis pemerintah pusat dan daerah untuk memantau dan merumuskan langkah-langkah penanganan inflasi daerah yang terus menjadi perhatian nasional, utamanya berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, bawang putih, dan komoditas esensial lainnya.

Dalam sesi pemaparan, Deputi Bidang Statistik Barang dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat menjelaskan sejumlah tren harga yang mengalami pergerakan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. “Daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pusat serta pelaku usaha agar distribusi barang kebutuhan pokok tidak terganggu, terutama menjelang momentum tertentu seperti musim tanam dan hari besar keagamaan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa indeks perkembangan harga menjadi indikator penting dalam merancang kebijakan responsif di daerah. Menurutnya, stabilitas harga di tingkat lokal akan memberi pengaruh langsung terhadap ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya rumah tangga dengan pendapatan menengah ke bawah.

Selain isu inflasi, rakor ini juga membahas progres Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong realisasi pembangunan rumah layak huni di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan-kawasan tertinggal.

“Program ini bukan hanya soal bangunan, tapi menyangkut martabat masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan terjangkau,” kata Tomsi Tohir dalam arahannya. Ia juga mengimbau pemerintah daerah agar memperkuat sinergi lintas sektor, baik dengan pengembang, lembaga keuangan, maupun masyarakat sipil agar pembangunan rumah tidak terkendala persoalan teknis maupun administratif.

Menanggapi hal tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Bombana menyampaikan komitmen untuk terus aktif mendukung langkah pemerintah pusat. Peningkatan peran serta daerah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok, kestabilan harga, serta percepatan realisasi hunian bagi warga menjadi perhatian serius Pemkab Bombana dalam berbagai programnya.

“Kami siap berkolaborasi dan melakukan pengawasan ketat di lapangan untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar serta mendukung program perumahan rakyat,” ujar salah satu pejabat yang hadir dalam rapat.

Rapat koordinasi ini juga menjadi forum berbagi praktik terbaik antar daerah. Sejumlah perwakilan provinsi dan kabupaten/kota diberi kesempatan menyampaikan strategi pengendalian inflasi dan percepatan program perumahan di wilayah masing-masing. Langkah ini dianggap penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional yang inklusif.

Dalam penutupnya, Kemendagri kembali mengingatkan pentingnya integrasi data, kolaborasi lintas lembaga, dan percepatan layanan publik di sektor ekonomi dan perumahan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi dan untuk menjawab tantangan global saat ini.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari agenda mingguan pemerintah pusat yang rutin dilakukan sebagai sarana pemantauan dan evaluasi kebijakan strategis nasional oleh seluruh pemangku kepentingan, dengan harapan setiap kebijakan yang digulirkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata di daerah.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi utama ketahanan pangan daerah. Melalui program Astacita Swasembada Pangan Presiden Republik Indonesia, Pemkab menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada sejumlah kelompok tani, Senin pagi (14/7).

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si di hadapan para petani dan disaksikan langsung oleh anggota DPRD Bombana, jajaran Forkopimda, serta para Kepala Perangkat Daerah. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa bantuan alsintan ini diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.

“Pemberian alsintan ini tidak akan dikenai biaya satu sen pun dari pemerintah. Kalau ada oknum yang datang, yang menjanjikan alat baik dalam bentuk barang ataupun uang, saya pastikan saya tidak akan ampuni dan bantuannya akan kami cabut,” tegas Bupati Burhanuddin di hadapan peserta kegiatan.

Alsintan yang disalurkan dalam tahap ini mencakup lima unit traktor roda empat, tiga unit combine harvester, dan satu unit rotavator. Jenis-jenis ini dipilih karena dinilai dapat langsung menjawab kebutuhan lapangan serta meningkatkan efisiensi dan hasil produksi pertanian di Bombana.

Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk mendukung ketahanan pangan melalui modernisasi alat dan teknologi pertanian. Pemerintah pusat menargetkan adanya percepatan transformasi sektor pertanian dengan pendekatan mekanisasi, dan Pemkab Bombana menjadi salah satu daerah yang aktif menyambut kebijakan tersebut.

Sebagai bagian dari pengawasan, Bupati meminta Dinas Pertanian Bombana melakukan pencatatan hasil produksi secara berkala setiap enam bulan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan efektivitas bantuan dalam meningkatkan produktivitas pertanian di lapangan.

“Dengan upaya ini, kami berharap produksi panen lebih bertambah. Setiap enam bulan, kami akan evaluasi hasil produksinya agar kita tahu sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan hasil tani,” ujar Burhanuddin.

Selain bantuan alsintan, Pemkab Bombana juga tengah menyiapkan langkah strategis berupa pembukaan lahan persawahan baru seluas kurang lebih 750 hektare. Pembukaan lahan ini diharapkan bisa menambah luas tanam dan mendukung target swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden.

Namun, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak bisa diraih hanya oleh pemerintah saja. Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari masyarakat petani, pemerintah daerah, legislatif, hingga unsur Forkopimda, untuk berkolaborasi dalam menyukseskan program nasional tersebut.

“Ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami butuh kerja sama dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dewan, dan Forkopimda untuk bersama-sama menyukseskan program Astacita Presiden Indonesia,” tutup Bupati.

Penyerahan alsintan ini diharapkan menjadi stimulus positif bagi petani untuk terus meningkatkan hasil panen, memperkuat kemandirian pangan, serta menjadikan Bombana sebagai salah satu lumbung pangan strategis di Sulawesi Tenggara.