Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Semester I. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Rabu (9/7/2025), dan dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K.

Rapat yang dihadiri oleh seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana ini menjadi forum penting untuk meninjau sejauh mana program dan kegiatan yang dirancang sejak awal tahun berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup dua aspek utama, yakni capaian fisik serta realisasi keuangan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Evaluasi ini penting agar kita tahu posisi kita sekarang. Dari situ kita bisa susun langkah yang lebih terarah dan efisien untuk triwulan selanjutnya,” kata Ir. Syahrun dalam arahannya di hadapan peserta rapat.

Setiap OPD diberikan kesempatan untuk menyampaikan progres pelaksanaan program, termasuk memaparkan hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan. Mulai dari keterlambatan proses pengadaan, kendala teknis di lapangan, hingga faktor-faktor administratif yang memperlambat penyerapan anggaran.

Menurut Syahrun, proses monitoring bukan hanya soal memastikan serapan anggaran tinggi, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat.

“Serapan anggaran tinggi tapi tidak berdampak pada masyarakat, itu bukan indikator keberhasilan. Kita harus pastikan bahwa setiap rupiah yang kita kelola membawa manfaat nyata untuk warga,” tegasnya.

Dalam suasana yang terbuka dan konstruktif, diskusi antar-OPD berlangsung dinamis. Sejumlah kepala dinas mengungkapkan upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala teknis maupun administratif. Ada juga yang menyampaikan perlunya koordinasi lintas sektor agar program pembangunan bisa lebih terpadu dan efisien.

Rapat ini juga dijadikan sebagai bahan untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan, agar pelaksanaan program pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal. Pemkab Bombana menargetkan agar pada akhir tahun anggaran 2025, seluruh program prioritas dapat terselesaikan dengan capaian maksimal.

Selain itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi anggaran. Dengan pengawasan internal yang ketat, diharapkan setiap perangkat daerah dapat mengelola anggaran dengan lebih efektif dan bertanggung jawab.

“Transparansi dan akuntabilitas itu bukan cuma tuntutan sistem, tapi juga bagian dari komitmen moral kita sebagai pelayan masyarakat,” ujar Syahrun.

Ia juga menambahkan bahwa penting bagi setiap perangkat daerah untuk menjaga komunikasi yang baik, tidak hanya secara vertikal antara pimpinan dan staf, tetapi juga secara horizontal antar instansi.

Pemkab Bombana berharap hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi catatan administratif semata, tetapi juga menjadi refleksi dan pijakan dalam menyusun kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan menitikberatkan pada prinsip pembangunan yang merata dan berdampak langsung bagi warga, kegiatan evaluasi semacam ini menjadi instrumen penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Rapat monev semester I ini merupakan bagian dari mekanisme tahunan untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran daerah, serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bombana yang lebih maju, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Bombana, sultranet.com — Suasana haru dan bahagia menyelimuti Masjid Raya Nurul Iman Kasipute, Rabu (9/7/2025), saat ratusan jemaah haji asal Kabupaten Bombana tiba kembali ke tanah air setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Namun, kepulangan rombongan tahun ini juga diiringi kabar duka, setelah satu jemaah asal Kasipute, H. Muhammad Idris Abdullah, wafat di Mekkah usai menjalani wukuf di Arafah.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos hadir langsung menyambut kepulangan para jemaah. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan rasa duka cita atas kepergian almarhum yang merupakan bagian dari rombongan haji asal Bombana.

“Di antara kita ada satu saudara yang telah berpulang lebih dahulu. Mari kita doakan bersama agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT,” kata Burhanuddin di hadapan keluarga jemaah dan masyarakat yang turut hadir.

Kedatangan jemaah haji disambut antusias oleh keluarga dan masyarakat. Wajah-wajah penuh syukur tampak menghiasi halaman masjid. Namun, di tengah kegembiraan itu, kekhawatiran juga menyelimuti sebagian keluarga karena satu jemaah lainnya, H. Musliin Adam, masih menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Madinah akibat kondisi kesehatan yang menurun.

Bupati Bombana juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, setelah menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Ia mengimbau keluarga agar memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para jemaah dan memperhatikan asupan gizi serta cairan tubuh.

“Jangan memaksakan diri. Konsumsi makanan hangat, perbanyak minum air putih, dan istirahat yang cukup adalah bagian dari ibadah setelah ibadah,” ujar Burhanuddin.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, H. Adnan Saufi, yang turut mendampingi pemulangan jemaah, menyatakan bahwa seluruh jemaah yang kembali telah dinyatakan sehat dan layak terbang oleh tim medis yang bertugas. Ia juga memastikan bahwa proses pemulangan berjalan aman dan tertib berkat kerja sama lintas sektor.

“Pemulangan jemaah adalah tanggung jawab bersama. Kami di Kemenag bersama Pemda dan seluruh mitra kerja telah memastikan semua proses berjalan aman dan lancar, mulai dari Makassar hingga tiba di Bombana,” ungkap Adnan.

Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan tim di Arab Saudi terkait kondisi H. Musliin Adam dan berharap yang bersangkutan segera pulih. “Kami terus memantau dan mendoakan agar beliau bisa segera kembali ke tanah air dalam keadaan sehat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Adnan juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada tim medis yang selama proses haji selalu berada di garda depan dalam menangani berbagai kondisi darurat. Ia menyebut mereka sebagai “tim gas” karena kesigapan dan ketepatan dalam bertindak di tengah berbagai tantangan.

“Masalah bisa muncul kapan saja, tapi tim medis kita mampu menyelesaikan semuanya dalam hitungan detik. Mereka luar biasa,” puji Adnan.

Menurutnya, keberhasilan pemulangan jemaah haji tahun ini adalah buah dari kolaborasi yang kuat antara semua pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa pelayanan terhadap jemaah bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga merupakan amanah umat yang harus dijalankan dengan tulus dan tuntas.

“Ini bukan soal siapa yang paling menonjol, tapi bagaimana semua pihak menjalankan amanah bersama. Ini kerja kolaboratif yang patut diapresiasi,” tegas Adnan.

Penyambutan jemaah haji tahun ini bukan hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga refleksi atas pentingnya pelayanan publik yang berbasis kemanusiaan. Kepedulian terhadap kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan para jemaah menjadi pesan utama yang disampaikan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses haji tahun ini.

Keharuan tampak di wajah keluarga yang menyambut, sekaligus menjadi penanda bahwa haji bukan hanya soal ibadah individu, tapi juga ikatan sosial dan spiritual yang menguatkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia olahraga daerah melalui penyelenggaraan Kursus Wasit Sepak Bola C3 yang ditutup secara resmi oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Rabu, 9 Juli 2025 di Aula Sapta Pesona Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Bombana.

Pelatihan yang berlangsung sejak 5 Juli ini diikuti oleh 30 peserta dari sejumlah kecamatan se-Kabupaten Bombana. Kegiatan difokuskan pada penguatan teknis kepemimpinan pertandingan, pemahaman aturan permainan, hingga simulasi pengambilan keputusan di lapangan. Para peserta dibimbing oleh instruktur berpengalaman yang didatangkan dari luar daerah, dengan metode pelatihan intensif yang menggabungkan teori dan praktik langsung.

Bupati Burhanuddin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kursus ini. Ia menilai kegiatan tersebut sebagai bukti bahwa Bombana mampu menggelar pelatihan olahraga secara mandiri, tanpa bergantung pada fasilitas kota besar.

“Ternyata kita bisa lakukan di daerah sendiri. Ini harus menjadi contoh bagi dinas-dinas lain. Kita ingin wasit-wasit Bombana dikenal secara nasional dan membawa nama baik daerah,” ujar Bupati.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan potensi promosi daerah melalui kegiatan pelatihan olahraga. Menurutnya, pengembangan SDM lokal akan berdampak langsung pada ekosistem olahraga yang sehat dan berdaya saing.

“Mulailah dari pertandingan antar kampung atau turnamen internal. Dengan begitu, kalian akan terbiasa dan tidak gugup saat diberi kepercayaan di event yang lebih besar,” pesan Bupati kepada para peserta.

Kepala Disparpora Bombana, Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pembinaan olahraga di Bombana. Ia menyebut wasit sebagai elemen kunci dalam menciptakan pertandingan yang adil, sportif, dan mendukung prestasi atlet.

“Wasit adalah garda depan pembinaan olahraga yang bersih. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman tentang aturan permainan, kemampuan mengambil keputusan, dan keterampilan mengelola pertandingan secara profesional,” ujar Anisa.

Ia menambahkan, pendekatan pelatihan dilakukan secara intensif dan interaktif. Peserta tidak hanya menerima materi di ruang kelas, tetapi juga melakukan praktik di lapangan guna mengasah kemampuan teknis dan mental dalam menghadapi tekanan pertandingan.

Pelatihan ini mendapat respon positif dari peserta, yang menyambut baik kesempatan untuk meningkatkan kapasitas secara langsung di daerah. Selain menambah ilmu, kursus ini juga membuka jalan bagi para peserta untuk menjadi wasit bersertifikat yang dapat berkiprah di tingkat lokal hingga nasional.

Penutupan kegiatan ditandai dengan penyerahan sertifikat kepada seluruh peserta. Momentum ini menjadi penguat semangat Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan dan berdaya saing, dimulai dari pembinaan perangkat pertandingan hingga penguatan infrastruktur olahraga.

Kursus Wasit C3 ini bukan hanya sekadar pelatihan teknis, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam upaya mewujudkan tata kelola olahraga yang bersih dan profesional. Pemerintah daerah berharap para peserta dapat menjadi pionir perubahan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola di tingkat lokal, yang lebih transparan, adil, dan menjunjung tinggi sportivitas.

Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana ingin menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM olahraga bisa dimulai dari daerah, dengan semangat kemandirian dan kolaborasi lintas sektor.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian. Rabu pagi (9/7/2025), digelar Penanaman Jagung Serentak Kuartal III Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan penanaman jagung di lahan Perhutanan Sosial, terpusat di Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis daerah yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan sektor pertanian berkelanjutan. Pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial menjadi langkah konkret dalam menciptakan pertanian produktif berbasis masyarakat.

Penanaman ini juga tersambung secara nasional melalui zoom meeting bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kehutanan, serta Menteri Pertanian. Acara utama dipusatkan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan berlangsung secara serentak di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bombana.

“Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan lahan hutan yang telah diberikan izin kelola kepada masyarakat. Kita ingin memastikan lahan-lahan tersebut tidak lagi tidur, tapi produktif dan memberikan nilai ekonomi,” kata seorang pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana di lokasi kegiatan.

Lahan yang digunakan untuk penanaman di Bombana sebagian besar merupakan area perhutanan sosial yang telah dialokasikan kepada kelompok tani setempat. Luas lahan yang ditanami jagung diperkirakan mencapai ratusan hektar, tersebar di beberapa titik strategis, dengan Kelurahan Poea sebagai lokasi percontohan.

Acara berlangsung meriah dengan nuansa kebersamaan. Para petani bersama tokoh masyarakat, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta perwakilan Kecamatan Rumbia Tengah bergotong royong dalam proses penanaman. Mereka tampak antusias dan optimis terhadap hasil panen yang akan datang.

“Jagung ini bukan hanya sekadar tanaman. Ini harapan kami sebagai petani untuk hidup lebih baik dan mandiri secara ekonomi,” ujar salah satu petani yang ikut menanam, sambil tersenyum sembari memegang bibit jagung yang siap ditanam.

Langkah ini juga menjadi bagian penting dari upaya Kabupaten Bombana untuk mengokohkan posisinya sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara. Pemerintah daerah menargetkan produksi jagung meningkat secara signifikan dalam beberapa musim tanam ke depan, seiring dengan makin luasnya pemanfaatan lahan perhutanan sosial.

Selain menjadi solusi untuk ketahanan pangan, pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial juga diharapkan mendorong pemerataan ekonomi, terutama bagi masyarakat di wilayah sekitar hutan yang selama ini akses terhadap sumber ekonomi masih terbatas.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin memberikan akses dan peluang kepada masyarakat untuk berdaya dari bawah. Petani bisa menanam, panen, hingga mengelola hasilnya sendiri dengan dukungan dari pemerintah,” terang salah satu kepala dinas terkait di sela kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa program ini tidak berhenti di seremoni penanaman. Pendampingan teknis, distribusi benih unggul, serta akses pasar akan terus dikawal agar hasil pertanian bisa benar-benar menjadi tumpuan ekonomi masyarakat.

Dengan semangat gotong royong dan kerja sama lintas sektor, Bombana berharap menjadi contoh praktik terbaik pemanfaatan lahan perhutanan sosial yang mampu membawa perubahan nyata di sektor pangan dan ekonomi pedesaan.

Penanaman Jagung Serentak Kuartal III ini menjadi penanda kuat bahwa pertanian bukan sekadar urusan tanam dan panen, melainkan strategi pembangunan jangka panjang yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Menteri Dalam Negeri RI Jenderal (Purn.) Prof. Drs. Muhammad Tito Karnavian kembali menegaskan pentingnya peran aktif sektor swasta dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual melalui Zoom Meeting, yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 7 Juli 2025 pukul 09.00 WITA.

Rakor tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah se-Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Bombana. Hadir dalam kegiatan ini Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana Ir. Syahrun, ST, M.P.W.K, didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beserta jajarannya.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dijadikan satu-satunya tumpuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Jangan terlalu berharap pada APBN untuk mendongkrak ekonomi. Justru sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, yang paling berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian,” tegas Tito dalam sambungan Zoom dari ruang rapat Kemendagri.

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan. Menurutnya, regulasi dan kebijakan yang berpihak pada kemudahan investasi akan menjadi kunci dalam membangun daya saing daerah serta menumbuhkan kepercayaan dunia usaha terhadap potensi lokal.

“Sektor swasta akan bergerak kalau daerah memberikan jaminan kepastian hukum, kemudahan birokrasi, dan keamanan berusaha. Pemerintah daerah harus bisa menjadi fasilitator, bukan penghambat,” lanjutnya.

Dalam rakor tersebut, hadir pula Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, M.Si., sebagai narasumber utama. Ia memaparkan sejumlah strategi konkret dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk langkah-langkah evaluasi atas kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung program nasional, salah satunya Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pembangunan saat ini.

Prof. Rachmat menyoroti bahwa sinergi antara pusat dan daerah tidak cukup hanya pada tataran administratif, namun harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang aplikatif di lapangan. Ia menekankan bahwa pembukaan ruang investasi harus diiringi dengan tata kelola lahan yang baik, kepastian perizinan, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

“Saat daerah proaktif membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, maka lapangan kerja tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan angka inflasi dapat ditekan secara alamiah,” ungkapnya dalam presentasi daring.

Merespon arahan Mendagri, Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan kesiapan untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam memperkuat peran sektor swasta di daerah.

“Kami terus mendorong kemudahan berusaha melalui sistem perizinan terpadu dan penyederhanaan regulasi. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk membuka ruang investasi seluas-luasnya tanpa mengorbankan prinsip transparansi,” ujar Syahrun usai mengikuti rakor.

Selain fokus pada pengendalian inflasi, rapat koordinasi ini juga menjadi wadah evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan di daerah, termasuk realisasi program prioritas nasional. Pemerintah pusat berharap agar seluruh pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, dan keseimbangan antara konsumsi dan produksi daerah.

Pesan penting dari rakor ini adalah bahwa sektor swasta bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen vital dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi syarat mutlak untuk memastikan setiap daerah mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Kendari, sultranet.com 4 Juli 2025 — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menghadiri prosesi pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula Wakatobi, Gedung KPw BI Sultra, Kamis (4/7). Dalam acara tersebut, Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono secara resmi melantik Edwin Permadi sebagai Kepala BI Sultra menggantikan Doni Septadijaya yang kini bertugas di Kalimantan Barat.

Pengukuhan ini dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan strategis di Sultra, mulai dari unsur Forkopimda, Ketua DPRD atau yang mewakili, pimpinan perbankan, OJK, pelaku usaha, hingga jajaran instansi vertikal dan pimpinan satuan kerja BI.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra menyampaikan harapannya agar kehadiran Edwin membawa semangat baru dan memperkuat sinergi antara BI dengan pemerintah daerah, khususnya dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.

“Selamat kepada Bapak Edwin Permadi atas kepercayaan yang diberikan. Semoga amanah ini dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta dapat memperkuat peran strategis Bank Indonesia dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara,” ujar Gubernur.

Ia juga memberikan apresiasi atas dedikasi Doni Septadijaya selama menjabat di Sultra. Menurutnya, kerja sama BI dengan Pemprov telah berjalan harmonis dalam mendukung sejumlah agenda strategis seperti pengendalian inflasi, digitalisasi pembayaran, penguatan UMKM, hingga distribusi rupiah ke wilayah 3T.

Sulawesi Tenggara, sambung Gubernur, memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, dengan luas wilayah daratan sekitar 38.140 km² dan perairan mencapai 110.000 km². Untuk itu, ia berharap BI terus menjadi mitra utama dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Gubernur juga mengapresiasi peran aktif Bank Indonesia dalam mendorong ketahanan pangan dan ekonomi syariah. Menurutnya, kerja kolaboratif melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) telah menunjukkan hasil yang nyata.

“Alhamdulillah, pada 2023, sebanyak 17 pemda di Sultra berhasil meraih predikat Pemda Digital. Bahkan Kota Kendari berhasil menjadi juara II nasional TP2DD tahun 2022 dan juara III pada 2023,” ucapnya.

Ia juga mengundang Deputi Gubernur BI dan rombongan untuk menikmati destinasi wisata serta kuliner khas Sultra seperti sinonggi, kasuami, dan kabuto sebagai bagian dari semangat membangun daerah secara holistik.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono, menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi yang terbangun dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya pengendalian inflasi komoditas pangan.

“Salah satu tantangan saat ini adalah harga beras. Kami melihat program pompanisasi di Sultra sebagai langkah konkret dalam menjaga produksi beras. Ini contoh strategi daerah yang baik, dan BI siap mendukung penuh,” kata Doni.

Ia menambahkan, sinergi antara BI dan Pemda telah memperkuat pelaksanaan program nasional seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), digitalisasi sistem keuangan, penguatan UMKM, serta pengembangan ekonomi syariah.

Sementara itu, Edwin Permadi dalam pernyataan perdananya menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program-program unggulan BI serta memperkuat kemitraan strategis dengan Pemda.

“Saya akan meneruskan pondasi kerja sama yang sudah dibangun oleh Bapak Doni Septadijaya dan memperkuat langkah-langkah strategis yang dibutuhkan Sulawesi Tenggara ke depan,” ujar Edwin.

Acara pengukuhan berlangsung khidmat dengan suasana keakraban yang terasa antara pejabat pusat dan daerah. Momen ini menjadi simbol berlanjutnya komitmen Bank Indonesia dalam memperkuat peran sebagai mitra pembangunan daerah menuju ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Jakarta, sultranet.com – Sebagai bagian dari komitmennya dalam mendukung program nasional pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bombana melakukan audiensi strategis dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin RI), Jumat (4/7/2025), bertempat di Gedung BP Taskin, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bombana H. Burhanuddin hadir langsung bersama Kepala Bappeda Kabupaten Bombana Husrifnah Rahim dan jajaran Pemkab Bombana. Audiensi ini dimaksudkan untuk membuka ruang kolaborasi dalam merancang solusi konkret pengentasan kemiskinan melalui penguatan kemandirian pangan berbasis kawasan di wilayah Bombana.

“Fokus kami adalah membangun kemandirian pangan regional yang berbasis potensi lokal, agar masyarakat tidak lagi bergantung pada intervensi luar, tetapi bisa menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi daerahnya,” ujar Bupati Burhanuddin saat memaparkan rencana strategis daerah.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Bombana memiliki sumber daya alam dan sosial yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi fondasi kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian terpadu dan industri pengolahan hasil tani.

Kepala BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko, menyambut baik inisiatif Pemkab Bombana yang dinilainya sejalan dengan arah kebijakan nasional. Dalam audiensi yang juga dihadiri oleh Bupati Indramayu tersebut, Budiman menekankan pentingnya membangun kultur produktif di tengah masyarakat.

“Kita harus menanamkan narasi perubahan yang inklusif di masyarakat, dimulai dari penguatan SDM, pelatihan wirausaha, pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Plus, hingga pelaksanaan Sekolah Rakyat yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dari akar rumput,” tutur Budiman.

Ia juga menambahkan bahwa BP Taskin RI tengah mendorong pembentukan pusat-pusat pelatihan vokasional di berbagai daerah, termasuk integrasi konsolidasi pertanian modern yang memadukan teknologi, koperasi tani, dan pendekatan berbasis komunitas.

“Kolaborasi lintas kementerian, pelibatan dunia usaha dan investasi inklusif menjadi strategi utama kami dalam menumbuhkan industrialisasi kerakyatan di wilayah tertinggal, termasuk Bombana,” jelasnya.

Audiensi ini menjadi langkah awal yang positif bagi Kabupaten Bombana untuk memperluas jejaring mitra pembangunan di tingkat nasional, terutama dalam upaya menghadirkan model pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dengan dukungan BP Taskin, Pemkab Bombana menargetkan terbentuknya ekosistem kewirausahaan baru di desa-desa, serta terbukanya akses terhadap pelatihan, permodalan, dan infrastruktur pendukung ekonomi produktif.

Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, menambahkan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil audiensi tersebut melalui penyusunan rencana aksi bersama serta pemetaan program-program prioritas yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

“Kami optimis, melalui pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan, kita bisa mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan di Bombana dengan cara yang bermartabat dan memberdayakan,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola pembangunan di Bombana, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan sosial.

Dengan dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat melalui BP Taskin, diharapkan Bombana dapat menjadi salah satu model daerah yang berhasil dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Kendari, sultranet.com  — Ketua Umum Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kota Kendari, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., secara resmi membuka seleksi atlet karate dalam rangka persiapan menghadapi Kejuaraan Daerah (Kejurda) Piala Gubernur Sulawesi Tenggara, yang dijadwalkan berlangsung pada 18–20 Juli 2025. Kegiatan ini digelar di Aula Mepokoaso Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra dan diikuti oleh atlet dari 11 perguruan karate se-Kota Kendari.

Dalam sambutannya, Ridwan yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra, menekankan pentingnya seleksi sebagai bentuk keseriusan FORKI Kota Kendari dalam menjaring atlet terbaik untuk mewakili daerah pada Kejurda mendatang.

“Pertandingan itu hal yang biasa, tapi yang luar biasa adalah kebersamaan kita dalam membangun organisasi. Saat seleksi nanti, yang lolos beri semangat kepada yang belum. Yang belum, tetap beri dukungan kepada yang terpilih. Inilah nilai kebersamaan yang ingin kita tumbuhkan di FORKI Kota Kendari,” ujarnya.

Ridwan menyampaikan bahwa pembinaan karate tidak boleh berhenti pada satu ajang semata. FORKI Kota Kendari, lanjutnya, akan terus mendorong pembinaan jangka panjang dan keberlanjutan program, termasuk mendorong setiap sekolah untuk memiliki ekstrakurikuler karate.

“Semua cabang olahraga kini menuntut pembinaan serius. Kami akan mengawal atlet-atlet berprestasi, bahkan berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah agar mereka bisa masuk melalui jalur prestasi,” kata Ridwan.

Seleksi ini menjadi bagian dari upaya FORKI Kota Kendari membentuk tim yang solid dan kompetitif. Atlet yang terpilih akan mewakili kota ini dalam Kejurda FORKI Piala Gubernur yang akan mempertandingkan 64 kelas. Dari jumlah itu, FORKI Kota Kendari menargetkan untuk ikut dalam 30 kelas pertandingan.

Indra Jaya Tahrir, selaku Pembina Prestasi (Binpres) FORKI Kota Kendari, mengungkapkan bahwa seleksi ini bukan hanya ajang mencari atlet terbaik, tetapi juga langkah awal untuk membawa Kota Kendari ke posisi dua besar dalam Kejurda mendatang.

“Niatan kami, insya Allah FORKI Kota Kendari bisa minimal masuk di dua besar. Itu adalah target utama kami,” ujar Indra.

Ia menjelaskan bahwa target tersebut realistis mengingat komposisi dan kesiapan atlet yang akan diterjunkan. Fokus latihan akan ditingkatkan dalam waktu tersisa menjelang Kejurda agar hasilnya optimal.

Senada, Kepala Bidang SDM FORKI Kota Kendari, Agus Salam, menegaskan bahwa seleksi ini adalah bukti konkret dari keseriusan organisasi dalam membina atlet sejak usia dini.

“Ini momentum awal bagi FORKI Kota Kendari. Kami ingin menjaring atlet-atlet hebat dari kota ini untuk kita siapkan bersaing di tingkat provinsi. Ini bagian dari program kerja kami untuk memastikan proses pembinaan berjalan secara profesional dan berkelanjutan,” katanya.

Selain pengurus dan pelatih, orang tua atlet juga hadir memberikan dukungan penuh. Atmosfer kebersamaan sangat terasa dalam kegiatan seleksi tersebut, yang ditutup dengan yel-yel semangat dari para atlet dan pengurus: “Jaya, Hebat, dan Berprestasi — Bersama!”

Ridwan berharap sinergi yang terbangun antara pengurus, pelatih, sekolah, dan orang tua dapat memperkuat pembinaan karate di Kendari. Ia menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinannya, FORKI akan terus bergerak dan tidak hanya aktif saat menjelang kejuaraan.

“Pembinaan adalah kerja panjang, dan FORKI Kendari akan hadir secara konsisten untuk memastikan atlet terus berkembang,” ujarnya.

Kegiatan seleksi ini sekaligus menjadi pijakan awal untuk membangun prestasi karate Kota Kendari di tingkat regional dan nasional, serta mencetak generasi muda yang tangguh dan menjunjung tinggi nilai sportivitas.

Bombana, sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong peran aktif perusahaan dalam memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., saat mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam acara executive meeting yang digelar di Kabupaten Bombana, Kamis (3/7).

Dalam sambutannya saat membuka acara, Sekda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir dan terlibat, khususnya Pemerintah Kabupaten Bombana serta jajaran perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha merupakan langkah strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan di daerah.

“Potensi Bombana sangat besar, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga sektor lainnya. Potensi ini harus dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat melalui komitmen perusahaan dalam pelaksanaan PPM,” ujar Asrun Lio.

Menurutnya, pelaksanaan program PPM yang tepat sasaran sangat penting untuk mendukung visi pembangunan Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan religius. Fokus pada peningkatan layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari langkah konkret mewujudkan visi tersebut.

“Kesehatan dan infrastruktur adalah kebutuhan dasar. Maka kolaborasi ini mencerminkan semangat bersama dalam mengurangi kesenjangan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bombana,” tambahnya.

Executive meeting ini juga menghadirkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dari Kementerian Investasi/BKPM yang memaparkan kewajiban serta peran penting perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah. Sesi ini diharapkan mampu memperluas pemahaman para pelaku usaha dalam mengarahkan program CSR mereka secara strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami harap perusahaan-perusahaan tidak melihat PPM hanya sebagai kewajiban administratif, tapi juga sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tegas Asrun.

Lebih lanjut, ia menyambut baik langkah penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan 29 perusahaan dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari penguatan komitmen dunia usaha dalam menjalankan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan dan terukur.

“Gubernur mengajak seluruh perusahaan untuk menjadikan PPM sebagai bagian dari kepedulian nyata terhadap masyarakat. Investasi harus mampu membawa perubahan positif, tidak hanya keuntungan ekonomi semata,” ujarnya.

Menurut Asrun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siap mendukung penuh segala bentuk sinergi yang mengedepankan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan. Kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha, menurutnya, merupakan kunci keberhasilan dalam membangun Sultra yang lebih inklusif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ketua DPRD Bombana bersama jajaran Komisi II, serta para pimpinan OPD dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bombana.

Acara berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh komitmen untuk membangun sinergi antara sektor publik dan swasta, sekaligus menjadi wadah konsolidasi dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Executive Meeting bersama pimpinan dan direksi perusahaan mitra di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025), sebagai langkah konkret mendorong pembangunan yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, Direktur Wilayah III Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI Abdul Qodir, S.Sos, Ketua DPRD Bombana, Pj. Sekda Bombana, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Burhanuddin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Salah satu fokus utama kerja sama ini adalah pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di bidang kesehatan dan infrastruktur.

“Pertemuan ini bukan sekadar seremoni, tapi langkah awal untuk menyatukan semangat dan komitmen kita dalam membangun Bombana secara inklusif. Kita ingin memastikan bahwa kehadiran perusahaan di Bombana benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Burhanuddin dalam sambutannya.

Menurutnya, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Butuh sinergi dan komitmen bersama dengan sektor swasta agar program-program prioritas daerah dapat berjalan secara optimal. Terutama pada sektor kesehatan dan infrastruktur dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Executive Meeting ini juga menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha, untuk menyamakan persepsi, menyusun strategi bersama, dan mencari solusi terhadap tantangan-tantangan pembangunan daerah.

Abdul Qodir dari Kementerian Investasi/BKPM RI menyambut baik langkah Pemkab Bombana yang mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan lokal. Ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan selalu mendukung inisiatif daerah yang berpihak pada masyarakat dan mendukung iklim investasi yang sehat.

“Kami mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah untuk berperan aktif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, terutama yang bersifat berkelanjutan dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Abdul Qodir.

Sementara itu, Sekda Sultra Asrun Lio dalam keterangannya menilai bahwa pendekatan dialogis seperti ini penting dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang kolaboratif. Ia menyampaikan apresiasi atas prakarsa Pemkab Bombana dalam menjalin komunikasi terbuka dengan sektor usaha.

“Langkah ini sejalan dengan semangat pembangunan daerah berkelanjutan yang mengutamakan partisipasi multipihak. Ini contoh baik yang patut ditiru oleh daerah lain di Sulawesi Tenggara,” ucap Asrun Lio.

Dalam forum tersebut, sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Bombana menyampaikan dukungan mereka untuk berkontribusi dalam program PPM, khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, akses air bersih, serta pelayanan kesehatan berbasis komunitas.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memastikan seluruh program PPM berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Ia juga menyatakan komitmen Pemkab Bombana untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program tersebut.

“Kami ingin masyarakat bisa melihat dan merasakan manfaat dari keberadaan investasi di daerahnya. Pemerintah akan terus mengawal agar semua program yang dijanjikan benar-benar terealisasi,” ujarnya.

Executive Meeting ini menjadi tonggak penting dalam membangun model kolaborasi yang sehat antara pemerintah daerah dan dunia usaha, dengan menjadikan kepentingan masyarakat sebagai pusat orientasi pembangunan. Pemkab Bombana berharap, komitmen bersama yang dibangun dalam pertemuan ini akan berlanjut pada pelaksanaan program nyata di lapangan.