Jakarta, sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana resmi menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Rektor IPB Prof. Dr. Arif Satria, SP., M.Si, yang berlangsung di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

Kerja sama ini mencakup sejumlah aspek strategis yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur pemerintah daerah, serta pendampingan teknis bagi petani dan nelayan. Selain itu, IPB dan Pemkab Bombana juga sepakat mendorong penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal, pengembangan lumbung padi, dan riset terpadu untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Penandatanganan kerja sama ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana, civitas akademika IPB, serta pejabat fungsional dan administrator lingkup Pemkab Bombana.

Bupati Bombana, Burhanuddin, mengatakan bahwa kemitraan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan yang berakar pada kekuatan lokal dan didukung oleh inovasi keilmuan.

“Kami percaya bahwa membangun daerah tidak bisa dilakukan sendiri. Kemitraan dengan perguruan tinggi seperti IPB adalah langkah maju yang sangat strategis. Dengan kerja sama ini, kita membuka akses lebih luas pada pengetahuan, teknologi, dan peningkatan kualitas SDM,” ujar Burhanuddin di sela-sela acara.

Burhanuddin juga menekankan bahwa kolaborasi ini akan menjadi landasan bagi program-program kolaboratif yang berkelanjutan. Pemerintah daerah menargetkan agar setiap poin kerja sama yang tertuang dalam kesepakatan dapat segera diimplementasikan secara bertahap melalui perencanaan lintas sektor.

“Fokus kita bukan hanya pada hasil jangka pendek, tapi juga dampak jangka panjang yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga aparatur pemerintahan harus merasakan manfaat nyata dari kerja sama ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Rektor IPB, Arif Satria, menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan kesiapan IPB untuk mendukung pengembangan daerah berbasis inovasi dan pendekatan ilmiah. Ia menilai Kabupaten Bombana memiliki potensi besar di sektor pertanian, kelautan, dan UMKM yang bisa dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan berbasis riset.

“IPB siap mendampingi Bombana untuk melahirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan. Potensi Bombana sangat besar, tinggal bagaimana kita bersama-sama mengelolanya secara bijak dan inovatif,” kata Arif Satria.

IPB, kata Arif, akan menurunkan tim ahli lintas bidang untuk merancang program teknis yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah Bombana. Di antaranya riset pengembangan varietas lokal, pelatihan untuk petani dan pelaku UMKM, serta asistensi penyusunan kebijakan berbasis data.

Kolaborasi ini juga akan membuka ruang magang, KKN tematik, dan kegiatan pengabdian masyarakat lainnya yang dapat memperkuat keterhubungan antara kampus dan masyarakat di tingkat akar rumput.

Pemkab Bombana menargetkan agar hasil kerja sama ini tidak hanya berdampak pada penguatan struktur ekonomi daerah, tetapi juga menumbuhkan budaya inovasi dan literasi sains di kalangan masyarakat.

Melalui kerja sama ini, Pemkab Bombana berharap dapat mempercepat terwujudnya daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan agrominapolitan yang menjadi arah kebijakan utama Kabupaten Bombana ke depan.

Kendari, sultranet.com — Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL) Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2025–2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IKAL Lemhannas, Jenderal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Agum Gumelar, M.Sc., dalam sebuah upacara virtual yang diikuti dari Aula Mepokoaso, Kendari, Rabu (2/7). Kegiatan ini dihadiri lebih dari 100 peserta secara luring dan daring.

Pelantikan tersebut menandai pengukuhan Andi Paterai Tjulang sebagai Ketua DPD IKAL Lemhannas Sultra periode 2025–2030. Momen ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat jaringan alumni Lemhannas dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan ketahanan nasional.

Dalam sambutannya, Agum Gumelar mengingatkan seluruh pengurus untuk menjaga jati diri sebagai alumni Lemhannas dengan menjunjung tinggi nilai perjuangan dan kepedulian terhadap rakyat.

“Alumni Lemhannas bukan hanya tokoh terdidik, tetapi harus menjadi teladan dalam semangat pengabdian, tanggung jawab kebangsaan, dan kepekaan sosial terhadap dinamika masyarakat,” ujar Agum.

Ia menekankan bahwa dua hal utama yang harus terus dijaga adalah watak perjuangan dan kepedulian terhadap rakyat. Alumni, menurutnya, tidak boleh kehilangan kepekaan di tengah kompleksitas tantangan bangsa saat ini.

Gubernur Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Asisten III Sekretariat Daerah La Haruna, juga menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus yang baru. Ia menilai kepercayaan ini merupakan amanah besar untuk menjaga integritas dan memperkuat peran strategis alumni Lemhannas di daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sultra, saya menyampaikan selamat kepada pengurus DPD IKAL Lemhannas Sultra yang baru dilantik. Kami percaya, dengan semangat kebersamaan dan jiwa kepemimpinan nasional yang dimiliki, organisasi ini akan terus memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar La Haruna secara virtual.

Ia menambahkan, Lemhannas telah membekali para alumninya dengan wawasan kebangsaan dan pemahaman mendalam tentang ketahanan nasional dalam seluruh dimensinya—ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.

Pemerintah Provinsi berharap, di bawah kepemimpinan baru, IKAL Lemhannas Sultra mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan dan mendukung berbagai agenda pembangunan dan kebijakan strategis yang berpihak pada masyarakat.

“Kami ajak para alumni untuk terus aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Latar belakang dan pengalaman saudara-saudara menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan visi pembangunan Sulawesi Tenggara yang maju dan berdaya saing,” ucap La Haruna.

Turut hadir dalam kegiatan pelantikan ini perwakilan unsur Forkopimda Sultra, seperti Kapolda, Kajati, Danrem, Danlanal, Danlanud, serta Kepala BIN Daerah. Hadir pula Dewan Penasehat dan Pembina IKAL Sultra, pejabat vertikal, dan sejumlah tokoh daerah yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pelantikan ini.

Lemhannas RI sendiri merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Kemenko Polhukam. Lembaga ini berperan dalam pendidikan kader kepemimpinan nasional dan penyusunan kebijakan strategis di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pelantikan ini diharapkan menjadi babak baru bagi DPD IKAL Lemhannas Sultra dalam membangun sinergi antaralumni, memperkuat semangat kebangsaan, serta berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan ketahanan daerah.

Dengan semangat kebersamaan, para pengurus yang baru dilantik diharapkan membawa IKAL Lemhannas Sultra sebagai kekuatan moral dan strategis untuk mendukung pembangunan nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam menekan angka stunting melalui program sosial terpadu yang menyasar balita dan ibu hamil. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari kelanjutan program prioritas nasional untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Selasa, 1 Juli 2025, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si didampingi Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, menyerahkan langsung Bantuan Sosial Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat sasaran di Halaman Kantor Camat Lantari Jaya. Bantuan ini disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bombana.

Jenis bantuan yang diberikan meliputi paket makanan tambahan bergizi, perlengkapan kesehatan anak, serta kebutuhan dasar lainnya yang ditujukan bagi balita dan ibu hamil yang teridentifikasi dalam kategori rentan stunting. Seluruh bantuan tersebut merupakan bagian dari program orang tua asuh “Bapak Bunda Asuh Anak Stunting”, yang melibatkan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa sebagai penanggung jawab langsung di lapangan.

“Penanganan stunting ini bukan kegiatan insidental, tetapi sebuah investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Bombana ke depan,” ujar Bupati Burhanuddin dalam sambutannya.

Menurutnya, menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat secara berkesinambungan.

“Kita ingin anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing secara global di masa mendatang. Itu sebabnya kita semua harus ambil bagian. Tidak cukup hanya mengandalkan program dari atas, tetapi kita juga harus aktif di tingkat keluarga dan masyarakat,” tegasnya.

Selain pembagian bantuan, kegiatan ini juga menjadi ajang penguatan edukasi bagi para ibu. Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan dasar seperti Posyandu dan mengikuti program pembinaan keluarga yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Ibu-ibu adalah garda terdepan dalam menjaga tumbuh kembang anak. Jangan ragu ke Posyandu, manfaatkan semua fasilitas yang ada. Pemerintah hadir untuk mendukung, tapi peran ibu sangat menentukan,” ucap Fatmawati.

Program orang tua asuh “Bapak Bunda Asuh Anak Stunting” sendiri merupakan bentuk sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dengan gerakan moral sosial masyarakat, yang diharapkan mampu menekan angka prevalensi stunting secara signifikan di Bombana.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang dijalankan Pemkab Bombana agar dapat mendukung pencapaian target nasional menurunkan angka stunting hingga 14% pada 2024 dan menjaga kestabilannya menjelang tahun Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan, untuk ikut serta dalam berbagai program penguatan keluarga dan gizi anak.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, Pemkab Bombana berharap ke depan tidak ada lagi anak yang mengalami hambatan tumbuh kembang karena kekurangan gizi atau minimnya layanan kesehatan dasar.

“Harapan kami, ke depan tidak ada lagi anak-anak Bombana yang tumbuh dalam kekurangan. Kita harus wujudkan masa depan yang sehat dan bermartabat untuk mereka,” tutup Burhanuddin.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat, khususnya para penerima manfaat yang mengaku terbantu dengan dukungan langsung dari pemerintah daerah.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi menutup rangkaian kegiatan orientasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025. Penutupan kegiatan tersebut dilangsungkan di Gedung Sarana Olahraga Rumbia, Rabu (2/7/2025), dipimpin langsung oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Rusdiamin.

Sebanyak lebih dari 700 peserta PPPK dan 67 peserta CPNS mengikuti orientasi yang digelar selama tiga hari. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bombana dengan melibatkan panitia internal serta dukungan dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk pengamanan acara.

Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya orientasi sebagai langkah awal dalam membentuk karakter dan semangat pelayanan seorang ASN. Menurutnya, orientasi bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan bagian penting dari proses pembentukan etika kerja dan tanggung jawab birokrasi.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta orientasi, baik PPPK maupun CPNS, agar mampu menjadi pembawa perubahan di OPD masing-masing. Jaga harga diri dan martabat, dan jadilah contoh di lingkungan masyarakat,” kata Rusdiamin dalam arahannya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga silaturahmi di antara para peserta setelah kegiatan berakhir. “Tetap hidupkan grup komunikasi, rawat kebersamaan yang terbangun selama orientasi ini. Jangan berhenti saling mendukung meskipun kalian sudah tersebar di berbagai instansi,” tambahnya.

Selama masa orientasi, para peserta dibekali dengan materi penting untuk mendukung tugas mereka sebagai ASN. Beberapa di antaranya termasuk pemahaman tentang bela negara, sistem birokrasi pemerintahan daerah, nilai-nilai dasar ASN, serta pengenalan struktur dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Kepala BKPSDM Kabupaten Bombana menjelaskan bahwa pelaksanaan orientasi ini merupakan amanah regulasi sekaligus bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mencetak ASN yang tidak hanya profesional, tetapi juga berintegritas tinggi.

“Orientasi ini menjadi bekal awal bagi ASN untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya. Kami berharap para peserta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam praktik kerja sehari-hari demi pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Kepala BKPSDM.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap para ASN baru ini mampu menjadi representasi wajah birokrasi yang bersih, melayani, serta adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat.

Orientasi CPNS dan PPPK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara, seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap kualitas layanan birokrasi. Diharapkan, kehadiran para ASN baru ini akan membawa semangat baru dalam menjalankan roda pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan penutupan kegiatan ini, para peserta diharapkan langsung aktif melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing, dengan semangat pengabdian yang tinggi dan loyalitas terhadap lembaga.

Jakarta, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pengembangan potensi unggulan daerah. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat sinergi pembangunan antar daerah, yang diharapkan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Bupati Luwu Timur, Ir. H. Irwan Bachri Syam, ST., IPM. Kegiatan berlangsung di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Juli 2025.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, para kepala perangkat daerah, pejabat administrator dan fungsional dari kedua pemerintah daerah. Suasana acara berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi antar daerah.

Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang strategis seperti ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, hingga sektor-sektor potensial lain yang bisa dikembangkan secara bersama. Tujuan utamanya adalah untuk saling menguatkan dan memanfaatkan keunggulan masing-masing daerah demi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan rasa syukurnya atas kerja sama yang dibangun. Ia meyakini bahwa kolaborasi antar daerah bukan hanya menjadi jawaban atas tantangan pembangunan saat ini, tetapi juga menjadi jalan menuju masa depan yang lebih cerah.

“Saya yakin dan percaya kolaborasi yang dibangun hari ini akan memberi manfaat besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten,” ujar Burhanuddin dalam sambutannya.

Tak lupa, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kerja sama tersebut. “Saya menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang memprakarsai dan mendukung kegiatan ini. Ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari perjalanan bersama,” lanjutnya.

Sementara itu, Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, juga menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, penguatan hubungan antar daerah sangat relevan dalam menjawab kebutuhan pembangunan di era modern yang semakin kompleks dan terintegrasi.

“Kerja sama ini membuka ruang lebih luas untuk pertukaran ide, strategi, dan sumber daya antar daerah. Kami di Luwu Timur sangat terbuka dan siap bersinergi untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata,” ungkap Irwan.

Ia menambahkan, pengembangan potensi unggulan daerah tidak bisa lagi dilakukan secara eksklusif oleh satu daerah saja, melainkan harus melibatkan jejaring kolaboratif yang kuat, terlebih dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan iklim yang turut berdampak pada pembangunan daerah.

Kesepakatan ini, menurut para pejabat yang hadir, akan segera ditindaklanjuti dengan pembentukan tim teknis bersama guna menyusun rencana aksi dan peta jalan implementasi program kerja sama. Fokus utama akan diarahkan pada sektor-sektor yang dinilai memiliki efek berganda, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan.

Selain itu, kerja sama ini juga membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pertukaran program pelatihan, studi banding, serta pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendorong efisiensi dalam layanan publik.

MoU Bombana–Luwu Timur menjadi salah satu dari rangkaian agenda strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjalin hubungan kemitraan lintas daerah selama kunjungan kerja di Jakarta. Langkah ini dinilai sebagai bentuk konkret dari visi pembangunan inklusif dan kolaboratif yang diusung oleh pemerintah daerah.

Dengan semangat saling mendukung dan berbagi keunggulan, kedua belah pihak berharap kerja sama ini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan inovasi dalam tata kelola pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.

Kerja sama antar daerah seperti ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya di Indonesia untuk saling membangun kekuatan lokal secara kolektif, dalam kerangka pembangunan nasional yang berkeadilan.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana terus menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan stunting melalui aksi konkret lintas sektor. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan penyerahan bantuan penanganan stunting yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025. Acara tersebut digelar di halaman Kantor Camat Lantari Jaya pada Selasa, 1 Juli 2025, dan dihadiri langsung oleh Bupati Bombana bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kehadiran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana dalam kegiatan ini menjadi simbol pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di daerah. Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si., secara langsung menghadiri kegiatan tersebut dan menyampaikan dukungannya terhadap program bantuan yang diinisiasi oleh Dinas Sosial. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa masalah stunting bukan hanya persoalan satu sektor semata, melainkan tantangan lintas sektor yang memerlukan pendekatan terintegrasi.

Menurut Abdul Azis, penanganan stunting harus dimulai dari komitmen yang kuat di tingkat pemerintah daerah hingga pelibatan masyarakat di tingkat akar rumput. Ia menyampaikan bahwa DPPKB siap mengambil bagian dalam setiap langkah kebijakan maupun program konkret yang berorientasi pada penurunan prevalensi stunting, khususnya melalui pendekatan edukasi dan pemberdayaan keluarga. Dengan semangat kolaboratif, DPPKB akan terus memperkuat peran Posyandu, meningkatkan penyuluhan gizi, serta mengintegrasikan layanan KB sebagai bagian dari strategi pencegahan stunting sejak dini.

Lebih lanjut, Kepala DPPKB menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana telah memiliki peta jalan penanganan stunting yang cukup jelas dan terukur, salah satunya melalui optimalisasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif, serta penguatan data sasaran berbasis keluarga. Dengan dukungan regulasi dan sinergi lintas sektor, ia meyakini bahwa target penurunan stunting hingga di bawah 14 persen sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN akan dapat dicapai.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan tersebut, Bupati Bombana kembali menegaskan bahwa program penanganan stunting akan terus menjadi salah satu prioritas utama daerah, mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan apabila tidak segera ditangani secara serius. Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat masih adanya anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kurangnya asupan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan mereka. Pemerintah, katanya, akan terus mengawal program-program yang berpihak pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi, serta edukasi keluarga.

Penyerahan bantuan penanganan stunting ini merupakan bagian dari strategi intervensi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menurunkan angka prevalensi stunting secara signifikan. Bantuan yang disalurkan dalam kegiatan ini terdiri atas paket makanan bergizi, alat pemantauan pertumbuhan anak, serta bahan edukatif yang dapat digunakan oleh keluarga dan kader Posyandu dalam mendukung proses tumbuh kembang balita secara optimal. Penyaluran bantuan difokuskan kepada keluarga berisiko stunting yang telah teridentifikasi melalui pemutakhiran data by name by address, sehingga program benar-benar tepat sasaran.

Acara ini juga diwarnai dengan dialog interaktif antara Bupati dan masyarakat penerima manfaat. Dalam dialog tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan langsung kondisi yang mereka hadapi, serta harapan atas keberlanjutan program bantuan ke depan. Bupati Bombana menjawab dengan lugas bahwa program ini tidak bersifat temporer, melainkan akan berlanjut dan diperkuat melalui monitoring berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah akan memperkuat dukungan logistik, tenaga kesehatan, serta peningkatan kapasitas kader sebagai ujung tombak pelayanan di lapangan.

Momentum ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana serius dalam menjalankan arahan nasional terkait percepatan penurunan stunting yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo. Sebagaimana diketahui, stunting tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kemampuan kognitif, produktivitas, hingga daya saing bangsa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media untuk menciptakan perubahan yang menyeluruh.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari rencana aksi daerah penanganan stunting yang disusun berdasarkan data dan hasil pemetaan yang dilakukan secara periodik. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi kelompok sasaran yang membutuhkan intervensi langsung berupa bantuan pangan bergizi dan edukasi gizi. Bantuan yang diserahkan pada kegiatan ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini tercatat memiliki angka stunting tertinggi di Kabupaten Bombana.

Sinergi antara Dinas Sosial dan DPPKB dinilai sebagai langkah strategis yang akan memperkuat efektivitas program di lapangan. Dinas Sosial akan fokus pada aspek bantuan sosial dan pemberdayaan, sementara DPPKB memperkuat fungsi penyuluhan, pengasuhan keluarga, serta kontrol terhadap kesehatan reproduksi. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial juga berharap agar kegiatan ini tidak berhenti pada seremoni penyerahan bantuan, melainkan menjadi pemantik semangat kerja sama berkelanjutan dalam mengatasi stunting secara menyeluruh.

Sebagai lembaga yang memiliki peran dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana, DPPKB Kabupaten Bombana selama ini telah menjalankan berbagai program yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada upaya pencegahan stunting. Melalui program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), DPPKB mendorong pembentukan keluarga yang berketahanan dan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Salah satu pendekatan yang digencarkan adalah edukasi remaja melalui PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), sebagai upaya pencegahan pernikahan usia dini yang merupakan salah satu penyumbang risiko stunting.

Dalam jangka panjang, DPPKB Bombana berencana memperkuat intervensi hulu melalui peningkatan peran keluarga dalam pengasuhan anak. Hal ini akan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas kader di tingkat desa dan kelurahan, pemberdayaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), serta digitalisasi sistem pemantauan tumbuh kembang anak. Penerapan pendekatan keluarga sebagai basis intervensi dianggap sebagai strategi jangka panjang yang efektif dalam memutus siklus stunting antargenerasi.

Bupati Bombana dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan stunting. Ia menekankan bahwa masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah stunting, mulai dari pemenuhan gizi anak, praktik pola asuh yang baik, hingga menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan. Ia juga mengapresiasi semangat para kader Posyandu, tenaga kesehatan, serta relawan yang telah bekerja keras dalam mendampingi masyarakat selama ini.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi peninjauan langsung oleh Bupati ke stan-stan pelayanan kesehatan terpadu yang turut hadir di lokasi acara. Di stan tersebut, dilakukan demonstrasi pemberian makanan tambahan, edukasi tentang ASI eksklusif, serta pemantauan berat dan tinggi badan anak. Peninjauan ini menjadi ajang evaluasi langsung terhadap layanan di lapangan dan memberikan ruang bagi Pemerintah untuk menyesuaikan strategi berdasarkan masukan yang diterima.

Program penanganan stunting di Kabupaten Bombana diproyeksikan akan terus diperluas dan diperkuat dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah merencanakan pembentukan satuan tugas percepatan penurunan stunting yang akan bekerja lintas sektor dengan pendekatan berbasis wilayah. Satgas ini akan menjadi penghubung antara perencanaan dan pelaksanaan program, sekaligus menjadi media koordinasi yang efektif antara instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat sipil.

Langkah ini sejalan dengan strategi nasional yang menekankan pentingnya integrasi data, perencanaan berbasis bukti, serta pelibatan lintas aktor dalam upaya pencegahan stunting. Kabupaten Bombana menargetkan penurunan angka stunting minimal 3 persen setiap tahun hingga mencapai standar nasional pada tahun 2028. Untuk itu, diperlukan keberlanjutan program, konsistensi anggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

Dengan semangat gotong royong dan pendekatan kolaboratif, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi sebagai modal pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kegiatan penyerahan bantuan penanganan stunting bukan hanya sekadar distribusi barang, melainkan simbol kebangkitan gerakan bersama untuk melindungi masa depan anak-anak Bombana dari ancaman stunting.

Kendari, sultranet.com — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara menerima kunjungan kerja dari rombongan DPRD Kabupaten Wakatobi di Aula Mepokoaso, Kantor Dinas Kominfo Sultra. Kunjungan ini membahas percepatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta pembangunan infrastruktur digital, khususnya di wilayah kepulauan.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM., secara langsung menerima kunjungan tersebut. Ia didampingi Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), dan jajaran struktural dinas.

Dalam pemaparannya, Ridwan menekankan pentingnya peran Kominfo sebagai penggerak utama transformasi digital lintas sektor pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa digitalisasi bukan semata urusan jaringan, tetapi berkaitan erat dengan integrasi sistem dan pelayanan publik.

“Semua layanan digital dan jaringan pemerintahan harus terpusat di Kominfo. Kami bukan hanya penyedia jaringan, tapi juga tulang punggung transformasi digital pemerintah,” ujarnya.

Ia menyebut pelaksanaan SPBE diatur secara nasional melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 dan diperkuat oleh Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Di tingkat daerah, hal ini didukung oleh Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2021.

Ridwan juga menjelaskan bahwa Dinas Kominfo bertanggung jawab menghubungkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melalui jaringan intra-pemerintah dan distribusi internet. Tujuannya, kata dia, adalah menciptakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola digital pemerintahan.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat, perwakilan DPRD Wakatobi menyampaikan harapan agar pemerintah provinsi memberi perhatian lebih pada pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah kepulauan yang masih belum terjangkau jaringan internet secara merata.

“Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah kami tidak tertinggal dalam hal akses informasi dan teknologi. Kami mohon dukungan dari Pemprov Sultra agar pembangunan BTS bisa terus didorong,” ungkap salah satu anggota DPRD Wakatobi.

Permintaan ini disambut positif oleh Dinas Kominfo Sultra. Ridwan menyatakan bahwa pihaknya siap mendorong kolaborasi lintas sektor dan menjembatani komunikasi dengan kementerian dan operator untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital, termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Ia juga menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem digital yang inklusif memerlukan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan semua pemangku kepentingan.

“Kami percaya bahwa transformasi digital tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kerja sama antarlevel pemerintahan. Wakatobi adalah bagian penting dari Sultra, dan kita akan bersama-sama membangun konektivitas digitalnya,” tegasnya.

Kunjungan kerja ini ditutup dengan sesi tanya jawab, pertukaran informasi kebijakan, serta komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan dalam memperluas jangkauan digitalisasi dan SPBE di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk kawasan kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Kendari, sultranet.com— Upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara berlangsung khidmat meski diguyur hujan gerimis. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, tampil sebagai Inspektur Upacara dalam momen penting ini yang mengusung tema nasional “Polri untuk Masyarakat”.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Polri, TNI, PNS Polri, Satpol PP, Damkar, Senkom Mitra Polri, dan Basarnas. Upacara juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan tokoh penting di Provinsi Sultra, termasuk Ketua DPRD, Kapolda Sultra dan jajaran, Danrem 143 Halu Oleo, Kajati, Kepala BIN Daerah, Kepala BNN, Ketua Pengadilan Tinggi dan Tinggi Agama, Danlanal Kendari, Danlanud Halu Oleo, serta Sekda Provinsi Sultra dan para pimpinan instansi vertikal. Bertindak sebagai Komandan Upacara, AKBP Tendri Wardi, S.Pt., S.IK., M.H., Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa peringatan Hari Bhayangkara bukan sekadar seremonial, melainkan refleksi terhadap pengabdian Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

“Tema ‘Polri untuk Masyarakat’ bukan hanya semboyan, melainkan panduan moral dan operasional bagi setiap insan Bhayangkara,” ujar Gubernur.

Ia menyampaikan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sultra relatif aman, namun tantangan seperti konflik agraria, penyebaran hoaks, kejahatan jalanan, unjuk rasa, hingga penyalahgunaan narkoba harus tetap diantisipasi secara serius.

“Polri tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah, TNI, lembaga hukum, dan masyarakat adalah kunci menjaga stabilitas,” tegasnya.

Gubernur Andi Sumangerukka juga menyoroti peran Polri dalam mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa peran Polri kini bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga bagian dari penggerak pembangunan dan perubahan sosial.

“Polri harus adaptif terhadap zaman, cepat merespons keluhan masyarakat, dan tetap menjaga etika serta integritas dalam bertugas,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh personel Polri untuk menjunjung tinggi profesionalisme serta menghindari penyalahgunaan wewenang dan tindakan arogan yang dapat mencederai kepercayaan publik.

“Jadilah teladan di tengah masyarakat. Jangan menjadi bagian dari masalah, tetapi hadir sebagai solusi,” imbaunya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur memberikan apresiasi atas dedikasi seluruh personel Polda Sultra dalam menjaga keamanan daerah. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjalin kolaborasi erat bersama aparat keamanan dalam membangun Sulawesi Tenggara.

“Semoga sinergi yang telah terbangun selama ini dapat terus diperkuat demi mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” tuturnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 ini menjadi simbol penghormatan terhadap pengabdian Polri sekaligus ajakan untuk terus membangun hubungan harmonis antara aparat keamanan dan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bombana menggelar Rapat Kerja (Raker) tahunan pada Senin, 30 Juni 2025, di Hotel Grand Lampusui. Raker yang berlangsung penuh semangat ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang menegaskan kesiapan daerahnya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara mendatang.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan komitmen kuat pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan olahraga di Bombana, baik dari sisi pembinaan atlet, peningkatan sarana dan prasarana, hingga penguatan kelembagaan olahraga di berbagai tingkatan.

“Olahraga adalah salah satu instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Kita harus menjadikannya sebagai wahana pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kebanggaan daerah,” ujar Burhanuddin di hadapan para peserta rapat.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pengurus KONI, dan seluruh cabang olahraga untuk mencetak atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional. Menurutnya, langkah awal menuju Porprov 2026 harus dimulai dari perencanaan matang yang melibatkan semua pihak.

Rapat kerja ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang olahraga, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, Sekretaris KONI Sulawesi Tenggara Elvis Basri Uno, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Hendra Alimin, Ketua KONI Kabupaten Bombana Arsyad, jajaran pengurus KONI, kepala perangkat daerah terkait, serta perwakilan dari berbagai cabang olahraga.

Agenda utama Raker mencakup evaluasi program kerja tahun sebelumnya, pembahasan rencana strategis KONI Bombana tahun 2025–2026, serta penyusunan langkah-langkah strategis untuk menghadapi berbagai kejuaraan, termasuk Porprov 2026. Selain itu, juga dibahas optimalisasi pembinaan atlet muda melalui kompetisi-kompetisi daerah yang berkelanjutan.

Ketua KONI Kabupaten Bombana, Arsyad, dalam laporannya mengungkapkan sejumlah capaian positif selama satu tahun terakhir. Beberapa atlet Bombana berhasil mengukir prestasi membanggakan di ajang kejuaraan daerah. Ia pun mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Bombana yang dinilai sangat peduli terhadap pembinaan olahraga.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah atas dukungan nyata selama ini. Ini menjadi motivasi kami untuk terus bekerja keras demi kejayaan olahraga Bombana,” ujar Arsyad.

Sementara itu, Sekretaris KONI Sultra, Elvis Basri Uno, menyatakan bahwa KONI provinsi siap mendukung Bombana sebagai calon tuan rumah Porprov. Ia menyebutkan bahwa tim KONI Sultra tengah menyiapkan dokumen bidding untuk dikirimkan secara resmi kepada Pemerintah Daerah Bombana.

“Kami akan segera melakukan proses surat-menyurat resmi untuk mendukung Bombana dalam bidding tuan rumah Porprov. Kita berharap segala proses ini berjalan lancar,” ucap Elvis.

Pihak provinsi juga menyampaikan harapan agar KONI Bombana semakin solid dan inovatif dalam membina para atlet dan mempersiapkan infrastruktur yang memadai sebagai tuan rumah Porprov nantinya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan olahraga serta menyatukan visi dalam membangun ekosistem olahraga yang lebih kompetitif dan berdaya saing di Kabupaten Bombana.

Melalui Raker tahunan ini, KONI Bombana diharapkan tidak hanya memperkuat struktur organisasi, tetapi juga mampu memetakan potensi atletik lokal secara lebih menyeluruh untuk didorong ke arah pembinaan yang berkelanjutan dan terstruktur.

Penutupan rapat dilakukan dengan komitmen bersama dari seluruh peserta untuk menjadikan olahraga sebagai pilar penting pembangunan daerah, sekaligus sebagai wahana pembentukan generasi muda Bombana yang sehat, tangguh, dan berprestasi.

Bombana, sultranet.com – Peringatan Hari Bhayangkara ke-79 di Kabupaten Bombana menjadi ajang refleksi sekaligus penegasan sinergi antara Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Upacara yang digelar di Lapangan Apel Tatag Trawang Tungga Polres Bombana, Selasa (1/7/2025), dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., dengan mengangkat tema “Polri Untuk Masyarakat”.

Upacara tersebut turut dihadiri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, jajaran Forkopimda, serta unsur TNI, Polri, dan OPD lingkup Pemkab Bombana. Sebelum prosesi utama dimulai, Kapolres Bombana bersama Bupati dan Wakil Bupati melakukan pemeriksaan barisan pasukan sebagai bentuk penghormatan dan simbol soliditas antar-lembaga.

Dalam sambutannya, Kapolres Wisnu Hadi menekankan bahwa peringatan Hari Bhayangkara tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk merefleksikan kinerja dan eksistensi Polri dalam menjalankan tugas pokoknya: melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

“Hari Bhayangkara ini menjadi pengingat bahwa Polri ada untuk masyarakat. Keamanan dan ketertiban adalah pondasi utama pembangunan, dan kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat sangat kami butuhkan,” ujar Kapolres Wisnu.

Ia juga menyampaikan bahwa tantangan keamanan di era modern semakin kompleks. Oleh karena itu, pendekatan humanis, profesionalisme dalam penegakan hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi bagian penting dari strategi Polri dalam menjalankan tugas.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan kontribusi nyata jajaran Polres Bombana dalam menjaga stabilitas wilayah.

“Selamat Hari Bhayangkara ke-79. Polri adalah mitra strategis pemerintah daerah. Kami sangat menghargai komitmen dan keberanian aparat kepolisian dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat,” ujar Bupati Burhanuddin di hadapan peserta upacara.

Ia menambahkan bahwa keamanan bukan sekadar ketiadaan konflik, tetapi hadirnya rasa keadilan dan kenyamanan yang dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, Pemkab Bombana akan terus memperkuat kerja sama lintas sektor demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Polri adalah garda terdepan dalam menjaga ketertiban sosial. Pemerintah daerah siap mendukung penuh upaya Polres Bombana untuk menciptakan lingkungan yang damai, adil, dan sejahtera,” imbuhnya.

Peringatan Hari Bhayangkara ini juga menjadi refleksi bagi seluruh elemen daerah, bahwa keamanan dan ketertiban tidak bisa hanya dibebankan pada aparat, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh warga.

Kolaborasi yang sudah berjalan baik antara Polri dan Pemkab Bombana di berbagai sektor — mulai dari penanganan konflik sosial, pengamanan agenda-agenda pemerintahan, hingga program pembinaan masyarakat — diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Di akhir rangkaian upacara, para pejabat daerah dan unsur Forkopimda menyampaikan ucapan selamat kepada personel Polres Bombana serta memberikan apresiasi atas capaian kinerja yang dinilai mampu menjaga stabilitas daerah dalam situasi yang cukup dinamis beberapa tahun terakhir.

Semangat Hari Bhayangkara ke-79 menjadi pengingat pentingnya solidaritas antar lembaga dan komitmen bersama dalam menjaga wilayah Bombana agar tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warganya. Dengan tema “Polri Untuk Masyarakat,” peringatan ini menegaskan kembali posisi Polri sebagai pelayan publik yang terus berbenah untuk hadir lebih dekat, lebih responsif, dan lebih humanis.