Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menyelenggarakan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 dengan semarak dan penuh makna di halaman Kantor DPPKB, Senin, 30 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap pembangunan keluarga sebagai fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan generasi bangsa yang unggul. Peringatan ini mengangkat tema nasional “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju”, yang mencerminkan betapa strategisnya posisi keluarga dalam sistem pembangunan nasional.

Upacara ini diikuti oleh seluruh jajaran Dinas PPKB Bombana, termasuk Kepala UPTD Balai Penyuluh KB, Penyuluh KB (PKB) PNS dan P3K se-Kabupaten Bombana, serta para Duta Genre Kabupaten Bombana tahun 2020 dan 2024. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, Wakil Bupati menegaskan bahwa ketahanan keluarga harus menjadi orientasi kebijakan dan program pembangunan daerah karena keluarga adalah unit terkecil namun paling strategis dalam membentuk karakter masyarakat dan menentukan arah masa depan bangsa.

Ia juga menyoroti pentingnya implementasi program-program strategis dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dikenal dengan istilah “Quick Win”, yakni program unggulan seperti GENTING (Gerakan Pencegahan Stunting Terintegrasi), TAMASYA (Tanamkan Masa Depan Anak Sejak Dini), GATI (Gerakan Ayah Terlibat), SIDAYA (Sistem Informasi Keluarga Berbasis Data), hingga aplikasi SuperApps Keluarga yang terintegrasi dalam pelayanan keluarga di era digital. Ahmad Yani menyatakan bahwa semua program tersebut memiliki tujuan besar: menjadikan keluarga Indonesia, termasuk di Bombana, sebagai keluarga yang sehat secara jasmani dan rohani, mandiri secara ekonomi, serta mampu berinovasi dalam menghadapi tantangan global yang terus berubah.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mengingatkan seluruh peserta dan jajaran OPD terkait untuk menjadikan peringatan Harganas bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi titik refleksi kolektif sejauh mana nilai-nilai pembangunan keluarga telah diinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menekankan bahwa ke depan, tantangan yang dihadapi keluarga semakin kompleks, mulai dari tingginya angka pernikahan usia dini, keterbatasan akses layanan kesehatan reproduksi, meningkatnya kasus stunting, hingga persoalan ekonomi rumah tangga akibat ketimpangan dan dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu bersatu dalam menyikapi isu-isu tersebut secara strategis dan solutif.

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati dalam acara tersebut, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Henny Setiawati Rachman, S.Pi., MM. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh penyuluh KB dan Duta Genre yang terus membumikan nilai-nilai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa PKK siap mendukung penuh program-program DPPKB, terutama dalam pemberdayaan perempuan, edukasi remaja, dan penguatan peran keluarga dalam pengasuhan anak. Menurutnya, keluarga bukan hanya tempat tinggal, melainkan sekolah pertama yang membentuk watak dan peradaban suatu bangsa.

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si., dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan peringatan Harganas tahun ini bukan hanya dirancang sebagai acara seremonial belaka, melainkan sebagai ajang konsolidasi dan evaluasi terhadap program-program kependudukan dan pembangunan keluarga yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Bombana. Ia menjelaskan bahwa sejak beberapa tahun terakhir, DPPKB telah berupaya memaksimalkan pendekatan berbasis keluarga sebagai strategi utama pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat. Berbagai program seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) telah dijalankan dan terus dikembangkan agar relevan dengan kondisi sosial yang terus berubah.

Abdul Azis menambahkan bahwa DPPKB juga berkomitmen mendukung program nasional penurunan angka stunting melalui pendekatan multisektor. Ia menyebutkan bahwa data keluarga by name by address telah menjadi fondasi penting dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan pemberian edukasi gizi kepada keluarga berisiko stunting. DPPKB juga telah bersinergi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan TP PKK dalam berbagai kegiatan terpadu di tingkat kecamatan dan desa.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, DPPKB Bombana juga memberikan penghargaan kepada sejumlah keluarga teladan yang dinilai berhasil menerapkan prinsip-prinsip keluarga berkualitas, seperti pola asuh yang sehat, pendidikan anak yang optimal, serta partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat. Pemberian cenderamata kepada keluarga teladan ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mendukung program keluarga berencana, sekaligus sebagai inspirasi bagi keluarga lainnya di Bombana agar terus memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing. Kepala DPPKB menyampaikan bahwa keluarga yang kuat akan menjadi benteng pertama dalam mencegah berbagai persoalan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dini, penyimpangan perilaku remaja, hingga tindak kriminalitas.

Selama kegiatan berlangsung, para Duta Genre Bombana turut serta menyemarakkan acara dengan menghadirkan testimoni, pertunjukan seni, serta kampanye edukatif seputar pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga, pendidikan seksual yang sehat, dan penghindaran pernikahan dini. Kehadiran mereka menjadi simbol keterlibatan generasi muda dalam agenda pembangunan keluarga. Duta Genre 2024 dalam orasinya menyampaikan bahwa remaja saat ini tidak boleh apatis terhadap isu-isu keluarga karena merekalah calon ayah dan ibu masa depan. Menurutnya, menjadi remaja yang berkualitas adalah langkah awal membentuk keluarga berkualitas.

Peringatan Harganas ke-32 di Bombana juga menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh penyuluh KB yang tersebar di setiap kecamatan. Dalam kesempatan tersebut, para penyuluh menyampaikan progres kegiatan di wilayah kerja masing-masing dan mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Mereka juga menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah daerah, antara lain penguatan kapasitas kader, penyediaan sarana penyuluhan digital, dan dukungan logistik yang memadai. Pemerintah Daerah melalui Wakil Bupati menyatakan akan terus memperhatikan kebutuhan penyuluh sebagai ujung tombak pelayanan keluarga berencana di lapangan.

Kegiatan peringatan Harganas ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara DPPKB, TP PKK, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta perwakilan masyarakat yang menyatakan dukungan terhadap penguatan program pembangunan keluarga di Kabupaten Bombana. Komitmen tersebut mencakup percepatan penurunan angka stunting, pencegahan pernikahan usia anak, penguatan peran ayah dalam pengasuhan, serta digitalisasi layanan keluarga.

Secara keseluruhan, Harganas ke-32 di Bombana menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki semangat yang sama dalam membangun keluarga sebagai pusat pembentukan karakter bangsa. Keluarga bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga tempat belajar, bertumbuh, dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta budaya luhur. Dalam menghadapi era digital dan tantangan global, keluarga harus dibekali dengan keterampilan adaptasi, komunikasi yang sehat, serta akses terhadap layanan yang memadai.

Melalui momen ini, DPPKB Bombana menyatakan bahwa program-program pembangunan keluarga tidak akan berhenti pada peringatan Harganas, tetapi akan terus dikembangkan sesuai dinamika zaman. Strategi integratif akan diperkuat, peran komunitas akan diperluas, dan partisipasi remaja akan semakin didorong sebagai elemen penting dalam membangun keluarga Indonesia yang maju. Dengan semangat “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju”, Kabupaten Bombana ingin menjadi contoh bagaimana kekuatan sebuah bangsa sesungguhnya berawal dari kekuatan keluarga yang sederhana, harmonis, dan berkualitas.

Kendari, sultranet.com — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 dengan tema “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju” di halaman Kantor Gubernur, Senin (30/6/2025). Acara dihadiri ribuan ASN, Forkopimda, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, dan Kepala OPD.

Upacara ini menggambarkan posisi keluarga sebagai fondasi utama pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Gubernur membacakan sambutan Menteri BKKBN, Wihaji, yang menegaskan peran keluarga dalam mempersiapkan generasi berkualitas, berakhlak dan kompetitif.

“Pembangunan keluarga adalah investasi jangka panjang yang akan membawa dampak positif bagi masa depan bangsa. Keluarga yang tangguh akan membentuk negara yang tangguh,” tegas Gubernur.

Pemerintah fokus pada tiga pilar utama untuk membentuk keluarga berkualitas: pendidikan dan literasi digital, kesehatan keluarga terutama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting, serta peningkatan ekonomi keluarga termasuk perlindungan lansia.

Gubernur menyoroti dampak negatif penggunaan gawai dalam keluarga yang menggantikan interaksi dan menekankan perlunya manajemen digital yang seimbang. Kesehatan keluarga mendapat penekanan khusus melalui pencegahan stunting dan layanan kesehatan berkelanjutan. Sementara itu, aspek ekonomi diarahkan agar rumah tangga memiliki penghasilan layak serta produktivitas tetap terjaga, termasuk untuk lansia.

Upaya ini didukung regulasi dan program nasional BKKBN berupa Quick Win, meliputi:

1. GENTING – Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting
2. TAMASYA – Taman Asuh Sayang Anak sebagai penitipan anak berstandar
3. GATI – Gerakan Ayah Teladan Indonesia mendorong peran ayah dalam pengasuhan
4. SIDAYA – Lansia Berdaya, menjaga kemandirian lansia
5. SuperApps Keluarga – platform digital terpadu untuk layanan keluarga

Program tersebut dirancang untuk memperkuat peran keluarga dalam pembangunan dan memaksimalkan manfaat teknologi digital.

Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat—pemerintah, swasta, lembaga sosial—untuk bersinergi memperkuat institusi keluarga. Menurutnya, akarnya ada di dalam rumah, dan dari sanalah lahir nilai-nilai karakter bangsa.

“Selamat memperingati Harganas ke-32. Mari jadikan keluarga sebagai pusat pembentukan nilai dan karakter bangsa. Dari keluarga kita wujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan,” tutupnya.

Upacara Harganas ini menjadi momentum mengingatkan bahwa kekuatan bangsa dimulai dari keluarga. Dengan pondasi kuat dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, keluarga menjadi ujung tombak pencapaian cita-cita nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Kendari, sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar rutin oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Rakor yang berlangsung secara hybrid ini dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dari Kantor Pusat Kemendagri, dan diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia melalui Zoom Meeting, termasuk Pemprov Sultra yang hadir dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra.

Rakor kali ini juga merangkum evaluasi dua program strategis nasional, yakni Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Program Tiga Juta Rumah. Dari Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah, Asisten II, Kepala Biro Perekonomian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perindag, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan BPS, Bulog, dan instansi teknis lainnya.

Dalam sesi evaluasi Program Tiga Juta Rumah, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran menekankan perlunya kolaborasi antarpemerintah hingga tingkat desa. Ia menyebut delapan langkah percepatan berbasis Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, termasuk pembebasan retribusi BPHTB dan PBG, mendorong peran CSR, serta pencegahan pungli dalam perizinan perumahan.

“Pemerintah daerah tidak perlu ragu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni,” tegas Imran.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa PKG akan menyasar seluruh tahapan usia, dari bayi hingga lansia, dengan pendekatan melalui tiga momentum: ulang tahun, sekolah, dan layanan khusus. Ia menyoroti pentingnya dukungan lintas sektor, terutama menjelang dimulainya PKG Sekolah pada tahun ajaran baru, Juli 2025.

“Kami butuh sinergi dari sektor pendidikan, sosial, dan agama dalam menyediakan fasilitas, alat, dan tenaga medis,” ujar Menkes.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam paparan datanya menyebutkan bahwa indeks perkembangan harga (IPH) di minggu keempat Juni 2025 mengalami kenaikan di 16 provinsi, salah satunya Sultra, yang mencatatkan kenaikan IPH sebesar 1,43 persen. Komoditas penyumbang terbesar adalah beras, daging ayam ras, dan cabai merah.

Kabupaten Bombana menjadi daerah dengan lonjakan tertinggi IPH di luar Jawa dan Sumatera, yakni 3,57 persen. Disusul Kabupaten Buton dengan IPH 3,10 persen, dipicu oleh naiknya harga beras, cabai merah, dan bawang merah.

Menutup rakor, Sekjen Kemendagri Tomsi Thohir menyoroti rendahnya implementasi enam langkah konkret pengendalian inflasi di berbagai daerah. Ia menyebut hanya sembilan daerah yang melaksanakan semua langkah, sementara ratusan lainnya belum menunjukkan upaya maksimal.

Enam langkah tersebut mencakup: operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerja sama antar daerah, gerakan menanam, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

“Kalau tidak peduli harga naik, tidak peduli masyarakatnya susah, itu artinya tidak bertanggung jawab,” tegas Tomsi. Ia juga meminta kepala daerah mengevaluasi kinerja ASN yang tidak menunjukkan kepedulian terhadap isu pengendalian inflasi.

Menurut Tomsi, pemerintah daerah harus aktif dan serius merespons setiap gejolak harga karena menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kerja-kerja teknis dan operasional harus segera diperbaiki agar program nasional dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh publik.

Dengan IPH yang mengalami kenaikan di Sultra dan sejumlah daerah lainnya, rapat ini menjadi pengingat penting bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tugas pusat, tetapi tanggung jawab bersama yang menuntut kecepatan, empati, dan sinergi antarpemerintah.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka memimpin Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 Tahun 2025 dengan penuh khidmat di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin, 30 Juni 2025.

Upacara yang mengusung tema nasional “Dari Keluarga untuk Indonesia Maju” ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran vital keluarga dalam pembangunan bangsa, utamanya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ribuan peserta dari jajaran Pemprov Sultra, mulai dari ASN, Forkopimda, kepala OPD, hingga pimpinan lembaga daerah turut hadir menunjukkan dukungan terhadap komitmen pembangunan berbasis keluarga.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka membacakan pesan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. H. Wihaji, yang menekankan pentingnya memperkuat institusi keluarga sebagai pondasi bangsa.

“Keluarga yang kuat akan melahirkan generasi yang berkualitas, tangguh, dan mampu bersaing di era global. Pembangunan keluarga adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa,” ujar Gubernur saat membacakan sambutan Menteri Wihaji.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah menempatkan keluarga sebagai subjek utama pembangunan. Tiga fokus utama diarahkan demi mewujudkan keluarga berkualitas. Pertama, peningkatan pendidikan dan keterampilan, termasuk literasi digital agar teknologi tidak menggerus komunikasi antarkeluarga. Kedua, peningkatan kesehatan keluarga, terutama perhatian pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting. Ketiga, penguatan ekonomi keluarga agar setiap rumah tangga mandiri secara finansial, termasuk keberpihakan kepada para lansia.

“Kalau keluarga kuat, negara pasti kuat. Dan itu harus dimulai dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang seimbang dalam keluarga,” tambah Gubernur.

Untuk mendukung visi besar tersebut, Kementerian Kependudukan dan BKKBN menjalankan lima program unggulan yang disebut Quick Win. Pertama, Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, mengajak masyarakat bergotong royong membantu keluarga berisiko. Kedua, Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak, tempat penitipan anak yang aman dan terstandar, sebagai solusi atas meningkatnya kebutuhan orang tua bekerja.

Ketiga, Gati atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia, yang mengajak para ayah terlibat aktif dalam pengasuhan anak dan pembentukan karakter. Keempat, Sidaya atau Lansia Berdaya, program pendampingan lansia agar tetap produktif dan mandiri. Kelima, SuperApps Keluarga, aplikasi digital terpadu yang menyediakan data, layanan, dan konsultasi keluarga secara online.

Gubernur Sultra dalam pesannya mengajak seluruh masyarakat untuk bergandengan tangan membangun keluarga berkualitas demi menciptakan bangsa yang sejahtera. Menurutnya, penguatan institusi keluarga bukan hanya tugas pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor, dari pusat hingga daerah, dari masyarakat umum hingga para pemangku kepentingan.

“Mari kita jadikan keluarga sebagai pusat pembentukan nilai dan karakter bangsa. Dari keluarga yang harmonis dan tangguh, kita bisa wujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan,” tuturnya.

Harganas ke-32 di Sultra tidak hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan momen introspeksi bersama untuk kembali memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dalam menghadapi tantangan zaman. Upacara tersebut menjadi simbol kebangkitan kesadaran bahwa membangun bangsa harus dimulai dari rumah.

Kendari, sultranet.com — Ribuan warga dari berbagai kalangan tumpah ruah memadati pelataran Eks MTQ Kota Kendari pada Sabtu pagi dalam rangka mengikuti jalan sehat dan senam bersama yang digelar Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara untuk memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-79.

Acara ini secara resmi dilepas oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, didampingi Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala dan Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko. Turut hadir pula Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, sejumlah pejabat utama Polda, unsur Forkopimda, serta Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra.

Peserta jalan sehat berasal dari berbagai unsur masyarakat, termasuk anggota Polri, TNI, ASN, keluarga besar institusi keamanan, hingga masyarakat umum. Mereka terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan sejak pagi hari, dengan semangat kebersamaan yang hangat.

Dalam sambutannya, Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko menekankan bahwa peringatan Hari Bhayangkara bukan hanya seremoni tahunan, tetapi momen untuk memperkuat ikatan antara kepolisian dan masyarakat.

“Hari Bhayangkara bukan sekadar peringatan seremonial. Ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan dan mitra masyarakat,” ujar Kapolda.

Ia menambahkan bahwa kegiatan seperti ini penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, serta menumbuhkan semangat kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta membangun lingkungan yang sehat dan harmonis.

Sementara itu, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan yang mampu mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat Sultra. Ia menilai jalan sehat ini menjadi simbol bahwa keamanan dan kesehatan adalah dua pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan daerah.

“Kegiatan seperti ini sangat positif. Selain untuk kesehatan fisik, juga menjadi momen kebersamaan yang menyatukan kita semua dalam semangat Bhayangkara,” kata Gubernur di hadapan para peserta.

Setelah senam dan jalan sehat selesai, kemeriahan berlanjut dengan pembagian door prize menarik serta hiburan rakyat. Keceriaan terlihat jelas dari wajah-wajah peserta yang memenuhi lokasi acara. Anak-anak, remaja, orang dewasa hingga lansia ikut menikmati suasana penuh keakraban tersebut.

Acara ini menjadi gambaran nyata kedekatan Polri dengan masyarakat Sultra, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Polda Sultra melalui momentum ini menunjukkan bahwa tugas kepolisian tak hanya berfokus pada aspek hukum, namun juga menyentuh sisi kemanusiaan dan sosial masyarakat.

Hari Bhayangkara ke-79 tahun ini mengangkat tema “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas,” dengan semangat membangun institusi kepolisian yang lebih responsif, adaptif, dan dekat dengan rakyat.

Dengan dukungan berbagai elemen masyarakat, peringatan HUT Bhayangkara kali ini menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih menjadi kekuatan utama dalam menjaga harmoni dan stabilitas di daerah. Polda Sultra pun berkomitmen menjadikan kebersamaan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik dan menciptakan keamanan yang inklusif.

Kendari, sultranet.com – Ribuan masyarakat Sulawesi Tenggara antusias mengikuti jalan sehat dan senam bersama dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 yang digelar Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara di pelataran Eks MTQ Kota Kendari, Sabtu pagi, 28 Juni 2025.

Kegiatan ini dilepas secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, didampingi Ketua DPRD Provinsi Sultra La Ode Tariala, dan Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari semarak perayaan HUT Bhayangkara tahun ini yang mengusung semangat kebersamaan, sinergi, dan kedekatan Polri dengan masyarakat.

Tampak hadir pula Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H., serta jajaran pejabat utama Polda Sultra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, personel TNI, dan keluarga besar Polri. Ribuan peserta dari berbagai latar belakang – mulai dari aparat keamanan, ASN, pelajar hingga warga umum – tumpah ruah memenuhi kawasan MTQ dengan penuh semangat.

Kapolda Sultra, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko dalam sambutannya mengatakan bahwa peringatan HUT Bhayangkara bukan hanya seremoni belaka, tetapi menjadi momentum penting untuk mempererat kehadiran dan keterlibatan Polri di tengah masyarakat.

“Hari Bhayangkara bukan sekadar peringatan seremonial. Ini adalah bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan dan mitra masyarakat,” ujar Didik.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, sekaligus membangun semangat kebersamaan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, juga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan ini. Ia menyebut, momentum HUT Bhayangkara dapat menjadi refleksi bagi semua pihak untuk terus menjaga keharmonisan, keamanan, dan kesehatan masyarakat secara kolektif.

“Kegiatan seperti ini memperlihatkan bahwa Sulawesi Tenggara adalah rumah kita bersama. Di sinilah kita bertemu, berjalan bersama, dan membangun harapan. Semoga semangat Bhayangkara semakin memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat,” tutur Gubernur.

Jalan sehat dan senam bersama ini tidak hanya menjadi ajang olahraga massal, tetapi juga sarana memperkuat kedekatan emosional antara institusi keamanan dengan rakyat. Keceriaan dan keakraban tampak jelas dari raut para peserta yang menikmati setiap momen.

Di akhir acara, panitia membagikan door prize dengan beragam hadiah menarik seperti sepeda, alat elektronik, dan paket sembako. Hiburan rakyat turut memeriahkan suasana, menambah semangat dan tawa ceria warga yang datang sejak pagi hari.

Rangkaian kegiatan HUT Bhayangkara ke-79 ini tidak hanya menekankan nilai-nilai kebugaran fisik, tetapi juga mengusung makna mendalam tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor demi terciptanya lingkungan yang aman, sehat, dan harmonis di Sulawesi Tenggara.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Acara yang digelar di Hotel Claro Kendari ini dirangkaikan dengan penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien. Ia menekankan bahwa pengadaan bukan hanya sekadar transaksi pembelian barang atau jasa, melainkan proses panjang yang meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan. “Pengadaan bukan hanya soal membeli barang atau jasa. Ini adalah proses strategis yang harus dirancang dengan penuh tanggung jawab sejak awal,” tegas Andi Sumangerukka. Ia juga menambahkan bahwa prinsip “value for money” harus menjadi pedoman utama dalam setiap proses pengadaan, yaitu bagaimana keseimbangan antara biaya, kualitas, dan manfaat benar-benar diperhitungkan demi hasil yang optimal.

Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi untuk PDH dan ATK menjadi bagian dari strategi efisiensi yang diadopsi oleh Pemprov Sultra. Dalam skema ini, seluruh satuan kerja akan mengakses produk melalui sistem satu produk satu harga yang ditayangkan di Katalog Elektronik Provinsi Sultra hingga 31 Desember 2026. Menurut Gubernur, ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan sistem pengadaan yang transparan dan efisien, sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi. Salah satu fitur yang menjadi sorotan adalah integrasi pembayaran Katalog Versi 6 melalui Bank Sultra, di mana penyedia jasa dibebaskan dari biaya transaksi. “Ini bukan hanya efisien, tapi juga adil dan ramah bagi penyedia lokal,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya integritas sebagai landasan dalam setiap proses pengadaan. Ia menegaskan bahwa zona integritas tidak cukup hanya menjadi label di kantor atau bangunan, tetapi harus benar-benar hidup dalam pribadi setiap pelaksana pengadaan. “Kalau orangnya berintegritas, maka di mana pun dia bekerja, di situlah zona integritas berada,” kata Gubernur dengan tegas. Ia juga memperingatkan bahwa kesalahan dalam pengadaan sering kali terjadi sejak awal karena lemahnya komitmen. “Kalau rotan sudah jadi kursi, tidak bisa lagi dikembalikan ke bentuk semula. Maka jangan salah sejak awal,” tambahnya sebagai perumpamaan pentingnya memulai proses dengan benar.

Di hadapan para peserta yang terdiri dari kepala OPD, kepala unit pengadaan, penyedia jasa, dan jajaran Forkopimda, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk menjadikan regulasi bukan sebagai beban, melainkan pedoman kerja. “Jangan pernah menganggap aturan sebagai penghambat. Justru aturan hadir untuk menjamin setiap proses pengadaan berjalan sesuai hukum dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Ketua DPRD Sultra, Direktur Kebijakan Pengadaan LKPP RI, para Sekda serta kepala UKPBJ kabupaten/kota se-Sultra. Melalui kehadiran para pemangku kepentingan ini, Pemerintah Provinsi Sultra berharap dapat menciptakan sistem pengadaan yang lebih baik, modern, dan akuntabel, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta untuk mengikuti sosialisasi dengan serius agar memahami secara menyeluruh isi Perpres yang baru dan mampu menerapkannya di unit kerja masing-masing. “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sosialisasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 secara resmi saya buka. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghadirkan pengadaan yang berintegritas, sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkualitas, bermartabat, dan berkeadilan,” tutupnya dengan penuh semangat.

Kendari, sultranet.com – Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) ke-28 Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling, yang mewakili Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Penutupan yang berlangsung di Ballroom Hotel Sahid Aziza Syahriah, Kota Kendari, pada Kamis malam ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Kakanwil Kemenag Sultra beserta pejabatnya, para kepala daerah, unsur OPD Pemprov, pimpinan ormas dan perguruan tinggi, hingga seluruh peserta kafilah dari 17 kabupaten dan kota. Dalam pengumuman resmi Dewan Hakim, Kabupaten Kolaka berhasil keluar sebagai juara umum, disusul Kota Kendari dengan total nilai 181, Kabupaten Buton Tengah (173), Kolaka Timur (101), dan Baubau (79). Lima posisi selanjutnya ditempati oleh Bombana, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, dan Kabupaten Konawe. Di luar lomba utama, kategori Pawai Ta’aruf dimenangkan Kabupaten Buton Selatan, sementara kategori ormas keagamaan dimenangkan oleh BKMT Wua-Wua.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur membacakan pesan Gubernur bahwa STQH bukan sekadar ajang perlombaan, melainkan wadah memperkuat silaturahim, menanamkan nilai ukhuwah islamiyah, dan menyemai semangat fastabiqul khairat di kalangan umat. “Kegiatan ini telah melalui proses panjang mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Kami berharap, silaturahim yang terjalin selama STQH ini tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat,” ucapnya. Ia juga menegaskan pentingnya menjunjung nilai keadilan dan sportivitas melalui penggunaan sistem digital e-MTQ yang telah diterapkan sejak 2019 hasil kerja sama dengan Kementerian Agama, sebagai bagian dari transformasi digital dalam penyelenggaraan musabaqah yang adil dan akuntabel.

Kepada peserta terbaik, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi dan mengajak mereka bersiap menghadapi STQH tingkat nasional yang akan digelar pada Oktober 2025, di mana Sulawesi Tenggara juga ditetapkan sebagai tuan rumah. “Berikan hasil terbaik untuk mengharumkan nama daerah. Kami percaya kalian adalah yang terbaik, dan kini saatnya membawa nama Sultra bersaing di tingkat nasional,” tegasnya. Ia juga menyemangati peserta yang belum menang, seraya mengingatkan bahwa mereka adalah insan terpilih yang diberi amanah menjaga nilai-nilai suci Al-Qur’an dan Hadis. “Kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari proses pembelajaran menuju keberhasilan hakiki,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Sultra menyampaikan terima kasih atas profesionalitas dan objektivitas dewan hakim selama perlombaan berlangsung. Ia juga menegaskan bahwa STQH adalah bagian dari upaya mencetak generasi Qur’ani yang tangguh dan berakhlak mulia. “Para peserta terbaik malam ini akan menjalani seleksi lanjutan untuk mewakili Sulawesi Tenggara pada STQH tingkat nasional. Kami berharap Sultra tidak hanya sukses menjadi tuan rumah, tetapi juga sukses meraih prestasi nasional,” ujarnya. Di sisi lain, Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sultra sekaligus Ketua Panitia, Nursaleh, dalam laporannya menyampaikan bahwa STQH telah berlangsung tertib dan lancar sejak 19 hingga 26 Juni 2025 dengan melibatkan 278 peserta dari seluruh daerah. Para peserta berkompetisi dalam berbagai cabang musabaqah mulai dari Tilawah, Hafalan Al-Qur’an, Tafsir, Hafalan Hadis, hingga Karya Tulis Ilmiah Hadis. Panitia juga mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) STQH pada 26 Juni sebagai bagian dari upaya evaluasi dan perencanaan strategis LPTQ ke depan.

Untuk memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih, panitia menyiapkan hadiah pembinaan, termasuk hadiah utama sebesar Rp20 juta untuk juara umum. Penyerahan hadiah diberikan secara langsung oleh Wakil Gubernur Sultra, Kepala Kanwil Kemenag Sultra, dan Plt. Kepala Biro Kesra Pemprov Sultra. Menutup acara, Wakil Gubernur kembali mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bersatu menyukseskan STQH tingkat nasional di Bumi Anoa. “Mari kita tunjukkan bahwa Sulawesi Tenggara mampu menjadi tuan rumah yang baik, sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam prestasi, dan sukses dalam pertanggungjawaban. Semua ini demi mewujudkan generasi Qur’ani yang unggul, dan Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” pungkasnya.

Kendari, sultranet.com — Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang digelar di Hotel Claro Kendari, Kamis (26/6/2025). Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Alat Tulis Kantor (ATK) lingkup Pemprov Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar soal transaksi pembelian, tetapi sebuah proses menyeluruh yang dimulai dari perencanaan hingga serah terima hasil. “Pengadaan bukan hanya soal membeli barang atau jasa. Ia merupakan proses panjang mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan,” ujarnya di hadapan peserta sosialisasi.

Ia menegaskan, pengadaan yang efektif bukan hanya berorientasi pada harga termurah, namun harus mempertimbangkan prinsip value for money. “Kita bicara soal keseimbangan antara biaya, kualitas, dan manfaat. Jadi tidak bisa hanya berpatokan pada siapa yang paling murah,” tegasnya.

Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi untuk PDH dan ATK yang berlaku hingga 31 Desember 2026. Dalam kontrak tersebut, setiap produk akan memiliki satu harga satu produk yang tercantum di Katalog Elektronik Provinsi Sultra, sebagai upaya mendorong efisiensi sekaligus transparansi dalam pengadaan.

Tak hanya itu, Pemprov Sultra juga meluncurkan interkoneksi pembayaran Katalog Versi 6 melalui Bank Sultra. Gubernur menjelaskan, skema pembayaran ini tidak membebani penyedia jasa dengan biaya transaksi. “0 rupiah. Ini bentuk dukungan pemerintah terhadap penyedia lokal. Kita ingin ciptakan ekosistem pengadaan yang adil dan ramah,” ucapnya.

Dalam arahannya, Gubernur Sumangerukka juga mengingatkan bahwa regulasi bukanlah hambatan, melainkan pedoman yang harus dipatuhi. “Jangan melihat aturan sebagai penghalang. Justru aturan hadir untuk memastikan proses berjalan sesuai hukum,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dalam pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, zona integritas tidak cukup ditentukan oleh gedung atau institusi, tetapi dimulai dari sikap pribadi. “Kalau orangnya berintegritas, maka di mana pun dia berada akan menjadi zona integritas. Ini bukan sekadar label di dinding kantor,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa perbaikan dalam sistem pengadaan harus dimulai sejak awal, bukan ketika kesalahan telah terjadi. “Kalau rotan sudah jadi kursi, tidak bisa dikembalikan ke bentuk asal. Maka jangan biarkan kesalahan dimulai sejak perencanaan,” tuturnya dengan perumpamaan yang mudah dipahami.

Menutup sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta dari berbagai unit kerja pemerintah se-Sultra untuk mengikuti sosialisasi ini secara serius. Ia berharap, pemahaman mendalam terhadap perubahan regulasi ini bisa memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan berintegritas. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Sosialisasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucapnya menandai dimulainya kegiatan secara resmi.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Ketua DPRD Sultra, unsur Forkopimda, para kepala OPD Pemprov Sultra, Direktur Kebijakan Pengadaan LKPP, serta para Kepala UKPBJ dari kabupaten dan kota se-Sultra. Turut hadir pula para penyedia jasa dan mitra kerja yang akan mendukung pelaksanaan pengadaan berbasis katalog elektronik di daerah.

Kegiatan ini menjadi langkah awal penting dalam menyelaraskan pemahaman serta praktik pengadaan yang lebih modern dan akuntabel di lingkup pemerintahan daerah, sejalan dengan upaya mewujudkan Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.

Kendari, sultranet.com – Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2025 sebagai langkah strategis memperkuat kelembagaan dan menyusun arah program pembinaan Al-Qur’an di daerah. Rakerda yang berlangsung di Hotel Sahid Aziza Syahriah, Kendari, Kamis (26/6/2025), resmi dibuka oleh Kepala Bidang Bina Mental dan Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sultra, DR. KH. Abu Ubaedah, S.Ag, M.Pd, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi.

Dalam forum tahunan yang mengangkat tema “Penguatan Kelembagaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025” ini, disepakati bahwa Kabupaten Konawe akan menjadi tuan rumah Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2026.

“Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan program LPTQ. Kami harap semua pihak memberikan dukungan penuh demi kelancaran agenda besar ke depan,” kata KH. Abu Ubaedah dalam sambutannya.

Rakerda ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, mulai dari jajaran pengurus LPTQ provinsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra, Kepala Biro Kesra Setda Sultra, hingga para Kepala Kantor Kemenag dari kabupaten dan kota se-Sultra. Kebersamaan ini dinilai penting untuk memperkuat komitmen lintas sektor dalam pembinaan tilawah dan nilai-nilai Al-Qur’an di tengah masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sultra, H. Muhammad Saleh, S.Ag, M.Pd, turut memberikan pandangan kritis. Ia menekankan bahwa peran LPTQ tidak hanya sebagai penyelenggara musabaqah, namun juga sebagai penggerak pembinaan Al-Qur’an di daerah.

“LPTQ harus menjadi ruang pembinaan yang hidup, bukan sekadar pelaksana lomba. Karena itu, sinergi program LPTQ dengan visi misi pemerintah harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Muhammad Saleh juga menyoroti perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah dalam hal dukungan anggaran. Ia menyebut bahwa masih ada beberapa daerah yang belum optimal dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan LPTQ, sehingga menghambat kualitas pelaksanaan program.

“Kalau kita ingin pelaksanaan kegiatan berjalan baik, tentu harus didukung dengan anggaran yang memadai. Sultra pernah menjadi tuan rumah STQ nasional tahun 1992, dan itu menjadi semangat untuk bisa dipercaya kembali ke depan,” tambahnya.

Dalam forum Rakerda tersebut, peserta juga membahas tantangan aktual dalam pengelolaan LPTQ, termasuk perlunya sistem pelatihan terpadu bagi qari dan qariah muda, peningkatan kapasitas pelatih dan dewan hakim, hingga penyesuaian program kerja dengan dinamika masyarakat digital saat ini.

Salah satu hasil penting yang disepakati adalah pembentukan tim kerja kecil lintas sektor yang bertugas menyusun strategi penguatan kelembagaan dan rencana kerja jangka menengah LPTQ Sultra. Tim ini akan berperan sebagai penghubung antara LPTQ provinsi dengan unit-unit kerja kabupaten/kota, serta menjadi motor koordinasi dalam menyusun kalender kegiatan keislaman yang lebih efektif.

Rakerda LPTQ Sultra 2025 juga menjadi momen evaluatif dari pelaksanaan STQH ke-28 tingkat provinsi yang baru saja digelar. Diharapkan, hasil dari pertemuan ini mampu memperbaiki sejumlah aspek teknis dan manajerial untuk menghadirkan penyelenggaraan STQH 2026 di Konawe yang lebih baik, terorganisir, dan meriah, sekaligus menjadi ajang dakwah yang menyentuh masyarakat luas.

“Dengan komitmen bersama seperti ini, kami optimistis LPTQ akan terus tumbuh sebagai lembaga yang bukan hanya fokus pada lomba, tapi juga pembinaan karakter dan spiritual masyarakat,” ujar salah satu peserta dari Kemenag daerah.

Seluruh rangkaian kegiatan Rakerda ditutup dengan penandatanganan berita acara penetapan Konawe sebagai tuan rumah STQH 2026 serta komitmen kerja sama lintas daerah untuk menyukseskan program-program LPTQ yang berkelanjutan. Momentum ini diyakini akan memperkuat fondasi kelembagaan LPTQ Sultra di masa mendatang.