Kendari, sultranet.com– Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, meninjau langsung aset milik Pemerintah Provinsi Sultra di kawasan Nanga-Nanga, Kota Kendari, Selasa, 24 Juni 2025. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya pembentukan tim terpadu guna menyelesaikan persoalan pertanahan yang selama ini belum tuntas.

Peninjauan dilakukan bersama Ketua DPRD Sultra, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari, Komandan Korem 143/Halu Oleo beserta jajaran, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sultra. Turut mendampingi pula pejabat teknis terkait yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan aset daerah.

“Kunjungan ini kami lakukan bersama DPRD, BPN, dan Korem untuk melihat langsung kondisi aset milik Pemerintah Provinsi Sultra di Nanga-Nanga. Hasil dari tinjauan ini menjadi dasar awal dalam membentuk tim gabungan,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka usai peninjauan lapangan.

Tim yang dimaksud, lanjutnya, akan terdiri dari unsur pemerintah provinsi, Korem 143/Halu Oleo, BPN, serta instansi terkait lainnya. Fokus utama tim adalah menyusun langkah strategis penyelesaian masalah legalitas dan pemanfaatan lahan agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak memicu potensi konflik di masa mendatang.

Lahan Nanga-Nanga sebelumnya tercatat memiliki luas sekitar 1.000 hektare. Namun, dari hasil verifikasi lapangan terkini, lahan tersebut hanya tersisa sekitar 793 hektare. Penyusutan lahan hingga ratusan hektare ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sultra.

“Pertanyaannya, kenapa terjadi penyusutan? Ini akan kami telusuri lebih lanjut. Tim yang dibentuk akan mengecek baik dari sisi administrasi maupun kondisi fisik di lapangan. Setelah semuanya jelas, baru akan ada kesepakatan bersama terkait pemanfaatan lahan ini,” tegas Gubernur.

Andi Sumangerukka menekankan bahwa langkah kolaboratif ini menjadi strategi penting dalam memastikan setiap aset milik daerah memiliki kejelasan legalitas dan pemanfaatannya mengarah pada kepentingan publik. Selain itu, hal ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah sengketa lahan yang kerap terjadi akibat minimnya pengawasan dan pendataan secara menyeluruh.

Ia berharap, ke depan aset di Nanga-Nanga tidak hanya terdata dengan baik, tetapi juga bisa dioptimalkan penggunaannya untuk mendukung pembangunan daerah, baik dari aspek lingkungan, sosial, hingga ekonomi. Pemerintah Provinsi, katanya, membuka ruang seluas-luasnya untuk dialog dan kerja sama dengan semua pihak dalam menyelesaikan persoalan aset ini secara tuntas dan transparan.

“Jangan sampai aset yang begitu besar ini terbengkalai atau disalahgunakan. Kita harus berpikir jangka panjang agar lahan ini menjadi sumber manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” kata Andi.

Langkah tegas dan kolaboratif yang diambil Gubernur ini mendapat dukungan dari unsur DPRD dan BPN, yang sama-sama menyatakan komitmennya untuk terlibat aktif dalam proses verifikasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan ke depan. Selain itu, sinergi dengan unsur TNI melalui Korem 143/Halu Oleo juga diyakini akan mempercepat proses penyelesaian di lapangan, terutama dalam hal pengamanan aset strategis daerah.

Peninjauan diakhiri dengan diskusi teknis antara seluruh pihak yang hadir guna menyusun rencana kerja awal tim penyelesaian. Dalam waktu dekat, tim ini dijadwalkan mulai bekerja secara intensif dengan target penyelesaian dokumen legalitas dan pemetaan fisik lahan secara menyeluruh.

Kawasan Nanga-Nanga sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam berbagai sektor. Dengan penataan dan pengelolaan yang baik, kawasan ini diyakini dapat menjadi pusat kegiatan produktif baru di Kota Kendari.

Kolaka, sultranet.com – Kabupaten Kolaka dinilai sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan gerakan Pramuka di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dalam acara Pelantikan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) dan Pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Kolaka Masa Bakti 2025–2030, Selasa, 24 Juni 2025.

Menurut Asrun Lio, keberhasilan gerakan Pramuka di Kolaka tidak terlepas dari komitmen kepemimpinan daerah yang selama ini banyak diisi oleh kader-kader terbaik Pramuka. Ia mencontohkan beberapa tokoh penting, seperti Bupati Kolaka sebelumnya Ahmad Safei, yang menjabat sebagai Ketua Kwarcab dua periode dan dikenal memiliki dedikasi tinggi terhadap dunia kepramukaan.

“Dari dulu sampai sekarang, Kolaka selalu memiliki pemimpin yang lahir dari rahim Pramuka. Kakak Ahmad Safei, misalnya, bukan hanya Bupati, tapi juga Ketua Kwarcab dua periode. Beliau betul-betul membina langsung gerakan Pramuka. Begitu juga dengan tokoh lain seperti Kakak Maola Daud, Adel Berty, hingga Kakak Amir Sahaka,” ujar Asrun.

Saat ini, lanjutnya, kepemimpinan Kolaka dipegang oleh Bupati Amri Jamaluddin yang juga merupakan pengurus Kwarcab dua periode. Sementara Ketua Kwarcab saat ini, Andi Adha Arsyad, disebutnya sebagai pramuka tulen dengan rekam jejak yang mumpuni. “Kak Andi Adha adalah mantan Ketua Dewan Kerja Daerah Sultra, pelatih pembina berkualifikasi lanjutan. Tidak diragukan lagi kapasitasnya,” tambahnya.

Asrun menyebut, Kwarda Sultra menaruh harapan besar terhadap Kwarcab Kolaka untuk melahirkan kejayaan baru Pramuka di Bumi Mekongga. Ia menjelaskan, gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda yang utuh melalui lima aspek kecerdasan: spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik.

“Pramuka bukan hanya soal baris-berbaris atau berkemah, tapi juga pengembangan karakter utuh. Mulai dari hubungan baik dengan Tuhan, kemampuan mengelola emosi, keterampilan sosial, daya pikir kritis, hingga kebugaran fisik. Semua itu menjadi bekal generasi muda untuk menjadi agen perubahan di masyarakat,” tegas Sekda Sultra itu.

Ia juga menggarisbawahi bahwa gerakan Pramuka sangat relevan untuk mendukung program-program pemerintah, terutama dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkarakter. Nilai-nilai Pancasila, kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat kebangsaan yang ditanamkan dalam kepramukaan dinilai sejalan dengan visi pembangunan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Asrun Lio menyampaikan kembali pesan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, bahwa gerakan Pramuka menjadi salah satu harapan untuk menyelamatkan generasi muda dari ancaman disintegrasi bangsa. Ia menyebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menunjukkan dukungannya melalui peningkatan alokasi dana hibah untuk kegiatan kepramukaan di tahun anggaran 2025.

“Dana hibah tahun ini jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini bukti nyata keseriusan Pemprov dalam mendukung gerakan Pramuka sebagai jalur strategis membina generasi bangsa,” jelasnya.

Di akhir sambutan, Asrun Lio memberikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus Mabicab dan Kwarcab yang baru dilantik. Ia berharap pengurus dapat menjalankan amanah dengan baik demi masa depan generasi muda Kolaka yang lebih gemilang.

“Dari Wolo ke Tanggetada jangan lupa mampir di Pomalaa, satukan hati Pramuka berjaya untuk Kolaka yang maju dan sejahtera. Dari Lasusua menuju Kolaka mampir sebentar di Sungai Konaweha, kalau mau senang dan awet muda sudah di Pramuka inilah tempatnya. Makan sinonggi pakai ikan putih, cukup sekian dan terima kasih,” ucapnya menutup sambutan dengan pantun meriah.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Bupati Kolaka Amri Jamaluddin selaku Ketua Mabicab Kolaka, Wakil Bupati Husmaluddin, Ketua dan Pimpinan DPRD Kolaka, Kapolres, Dandim 1412, Rektor USN Kolaka, unsur Forkopimda, para pembina, pelatih, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga adik-adik Dewan Kerja.

Kendari, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, secara resmi melepas ekspor 98 ton produk kelautan dan perikanan senilai lebih dari Rp28 miliar ke Amerika Serikat, Thailand, dan sejumlah negara lainnya. Acara launching ekspor ini digelar di Terminal Peti Kemas Kendari, Rabu pagi, 24 Juni 2025.

Produk ekspor tersebut terdiri dari 42 ton gurita beku dan 10 ton pasokan beku dengan nilai sekitar Rp6,1 miliar, serta 45 ton daging kepiting (crab meat) senilai Rp21 miliar. Seluruh produk dikemas dalam lima kontainer dan diberangkatkan langsung dari Kota Kendari menuju pasar global.

Dalam sambutannya, Wagub Hugua menegaskan bahwa kegiatan ekspor ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing sektor perikanan Sultra di mata dunia. Ia menyebut, komitmen terhadap keberlanjutan dan sertifikasi produk menjadi kunci keberhasilan menembus pasar internasional.

“Kami mengedepankan konsep produk yang tersertifikasi dan berkelanjutan. Ini bukan hanya menjamin kualitas, tapi juga menunjukkan komitmen kita untuk menjaga ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pelaku usaha,” ujar Hugua, disambut tepuk tangan meriah para undangan.

Ia menambahkan, dengan sertifikasi yang memenuhi standar internasional, kepercayaan pasar terhadap produk Sultra semakin tinggi. “Ini adalah pintu gerbang untuk ekspor yang lebih besar dan nilai tambah yang lebih tinggi bagi daerah serta masyarakat. Dan yang terpenting, ini berkelanjutan,” tambahnya penuh semangat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ishartini, yang hadir mewakili Menteri KKP, mengapresiasi capaian ekspor Sultra yang berhasil menembus pasar Amerika Serikat, negara dengan standar mutu yang sangat ketat.

“Ini sangat luar biasa. Kalau produk dari Sulawesi Tenggara sudah bisa sampai Amerika, itu menunjukkan kualitas yang baik dan keseriusan dalam pengelolaan mutu,” ucap Ishartini dalam pernyataannya di hadapan hadirin.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sultra, Sri Resqina, menyampaikan bahwa kegiatan ekspor ini diharapkan menjadi momentum membangun kesadaran dan dukungan terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan di kawasan timur Indonesia.

“Ini menjadi langkah awal menuju pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, agar menjadi salah satu sumber ekspor unggulan dari timur Indonesia,” kata Sri Resqina.

Acara launching ekspor tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Ketua DPRD Sultra, jajaran Forkopimda, pihak Bea Cukai, Pelindo, PT Meratus, para Bupati dan Wali Kota se-Sultra, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota, serta 11 perusahaan eksportir dari wilayah Sulawesi Tenggara.

Ekspor ini menjadi penanda kebangkitan sektor perikanan Sultra yang selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah. Dengan memperkuat kualitas dan keberlanjutan produksi, Sultra kini membuka lembaran baru dalam peta perdagangan komoditas laut Indonesia.

Melalui dukungan pemerintah daerah, sinergi dengan pusat, serta kehadiran pelaku usaha yang berorientasi ekspor, Sulawesi Tenggara memperkuat eksistensinya sebagai sentra industri perikanan yang tak hanya menjanjikan dalam angka, tapi juga dalam keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Bombana, Sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (23/6/2025). Rapat ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dan kerja nyata dari pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi, terutama menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok.

“Pemerintah daerah harus aktif memantau harga di pasar dan bergerak cepat jika ada gejolak. Koordinasi yang solid dengan berbagai pihak adalah kunci,” ujar Tomsi Tohir saat menyampaikan arahannya kepada peserta rakor.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana menegaskan kesiapannya mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam menekan laju inflasi.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah, termasuk pelaku usaha, distributor, dan masyarakat, agar inflasi di Kabupaten Bombana tetap terkendali dan tidak berdampak pada daya beli masyarakat,” ujar Burhanuddin usai mengikuti rakor.

Rakor ini juga menekankan pentingnya pelaksanaan langkah konkret di lapangan, seperti operasi pasar, penguatan ketahanan pangan lokal, serta perbaikan distribusi barang kebutuhan pokok.

Melalui forum ini, daerah diberi ruang untuk menyampaikan kondisi riil yang terjadi di lapangan dan menyusun strategi berbasis data. Pemerintah Kabupaten Bombana pun menyatakan siap menindaklanjuti hasil rakor dengan aksi nyata guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bombana, Sultranet.com — Dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kerukunan antarumat beragama, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bombana menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) pada Senin, 23 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rapat Kejaksaan Negeri Bombana dan dihadiri oleh sejumlah unsur Forum Koordinasi PAKEM.

Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bombana, Drs. Budiman, MM bersama staf dari Bidang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Rapat juga diikuti oleh perwakilan Kodim 1431/Bombana, Polres Bombana, Kementerian Agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Bombana secara resmi membuka kegiatan dan menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mengawasi serta mendeteksi secara dini keberadaan aliran kepercayaan yang dilarang di masyarakat. Dalam rapat tersebut, pihak Kejaksaan menyampaikan daftar 12 aliran yang dinyatakan terlarang dan meminta semua pihak agar aktif melaporkan apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan.

Adapun aliran-aliran yang dimaksud antara lain Jamiatul Islamiyah, Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Aliran Jamaah Keimanan, Al Qiyadah Al-Islamiyah (yang berkembang menjadi Gafatar), serta sejumlah ajaran lain seperti Atazkir, Yamisah, dan Tarekat tertentu yang telah masuk dalam daftar pengawasan.

Kajari Bombana juga menyampaikan perlunya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah agar kegiatan PAKEM dapat menjangkau langsung masyarakat dan dilaksanakan secara optimal. “Kami berharap koordinasi rutin ini dapat membantu mengantisipasi potensi gangguan sosial dan memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan,” ujarnya.

Sekretaris Kesbangpol, Drs. Budiman, MM menegaskan pentingnya peran aktif semua pihak dalam mencegah penyebaran aliran menyimpang.
“Kegiatan koordinasi ini sangat penting untuk memantau munculnya aliran-aliran kepercayaan yang dilarang. Kami mengimbau masyarakat, jika menemukan keberadaan aliran tersebut, segera laporkan. Sampaikan juga kepada keluarga dan tetangga agar ikut peduli,” tegas Budiman.

Ia juga berharap rapat koordinasi ini menjadi momentum mempererat kerja sama lintas sektor untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian di tengah masyarakat Bombana.

Forum PAKEM juga sepakat untuk melaksanakan koordinasi rutin setiap dua triwulan sebagai bagian dari program kerja Kejaksaan Negeri Bombana. Kesepakatan ini dinilai strategis dalam mendukung deteksi dini serta respons cepat terhadap dinamika sosial dan keagamaan di daerah.

Dengan komitmen bersama dari lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan dapat berjalan lebih efektif, serta memperkuat pondasi kerukunan antarumat beragama di wilayah ini.

Bombana, Sultranet.com — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) Kabupaten Bombana kembali menjalin kerja sama strategis untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan data pencari kerja (Pencaker) serta peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dilaksanakan di Kantor Disdukcapil Bombana pada Senin, 23 Juni 2025. Hadir langsung Kepala Disdukcapil, Firdaus, S.Pd., MM., dan Kepala Dinas Transnaker, Drs. Alimuddin.

Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari persetujuan pemanfaatan data kependudukan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, melalui Surat Nomor: 400.8.1.2/1191/Dukcapil. Dasar hukum kerja sama ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang hak akses data kependudukan dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang sistem manajemen keamanan informasi kependudukan.

Kepala Disdukcapil Bombana, Firdaus, menegaskan bahwa sinkronisasi data sangat penting untuk mendukung kebijakan berbasis data yang valid.
“Melalui sinkronisasi dan validasi data by name by address lewat Webportal Dukcapil, pencari kerja dapat teridentifikasi secara sah dan tepat sasaran. Ini bagian dari upaya digitalisasi dan perlindungan data masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Transnaker, Drs. Alimuddin, menyampaikan bahwa validasi data pencari kerja sangat krusial dalam penyaluran program ketenagakerjaan, khususnya untuk peserta Jamsostek.
“Kolaborasi ini memperkuat basis data agar lebih akurat dan adil. Dengan mengintegrasikan data Pencaker dengan data kependudukan dari Disdukcapil, kami dapat memastikan validitas data dalam pelayanan tenaga kerja,” ujarnya.

Menurut Alimuddin, data yang akurat akan mempermudah proses pemetaan pencari kerja, penyaluran informasi lowongan, dan distribusi bantuan jaminan sosial, terutama bagi pekerja sektor informal dan rentan.

Langkah awal dari kerja sama ini dimulai dengan pemadanan data pencari kerja dalam aplikasi SISNAKER milik Transnaker dengan database kependudukan dari Disdukcapil. Setelah itu, data akan diintegrasikan dengan sistem BPJS Ketenagakerjaan.

Firdaus menambahkan bahwa pihaknya siap menyediakan data NIK dan elemen kependudukan sebagai dasar verifikasi keabsahan identitas para pencari kerja.
“Data yang akurat dan sinkron antarinstansi akan sangat membantu dalam mendukung program ketenagakerjaan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Pekerja, memperluas cakupan peserta Jamsostek, serta menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang lebih responsif dan akuntabel.

Dengan integrasi data yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat menciptakan sistem pelayanan ketenagakerjaan yang lebih tertib, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat pekerja.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop) Kabupaten Bombana resmi memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan, Senin (23/6/2025).

Penandatanganan kerja sama berlangsung di Kantor Dinas Perindagkop Bombana dan dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Perindagkop, Asis Fair, S.Sos., M.Si. Dari pihak Disdukcapil hadir Kabid Pemanfaatan Data, Sri Patonah, S.Kom., serta Kabid Perdagangan Ferawati, S.IP.

Perpanjangan kerja sama ini fokus pada pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK untuk memverifikasi status pedagang pasar, validasi penerima program bantuan, dan penataan nomor kios melalui sistem Webportal Dukcapil yang sudah terintegrasi secara nasional.

Kepala Disdukcapil Bombana, Firdaus, S.Pd., MM., menyambut baik kolaborasi ini. “Data kependudukan bukan hanya urusan administrasi, tapi jadi landasan penting dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindagkop, Asis Fair, menekankan bahwa akurasi data pedagang pasar sangat penting dalam mendukung program pembinaan dan distribusi bantuan. “Dengan data yang valid, kita bisa pastikan bantuan tidak salah sasaran dan program pembinaan lebih tepat,” jelasnya.

Kabid Pemanfaatan Data Disdukcapil, Sri Patonah, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin. “Kami siap terus bersinergi untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan berbasis teknologi,” katanya.

Senada, Kabid Perdagangan Ferawati menambahkan, “Dengan data yang tervalidasi, kami bisa lebih tepat dalam menyusun program untuk UMKM dan pedagang pasar.”

Perjanjian kerja sama ini mengacu pada Surat Persetujuan Dirjen Dukcapil Nomor 400.8.1.2/1191/Dukcapil serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2021.

Tujuan dari kerja sama ini antara lain:

• Menjamin keabsahan data penerima bantuan dan pengguna kios pasar
• Mencegah duplikasi data dan penyalahgunaan bantuan
• Menyusun kebijakan berbasis data riil

Ke depan, kedua dinas sepakat untuk memperluas pemanfaatan data ke sektor UMKM dan koperasi, termasuk pelatihan bersama serta monitoring dan evaluasi pemanfaatan data secara berkala.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik di Bombana yang semakin terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Keberadaan serta Aktivitas Orang Asing di Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/6/2025).

Kegiatan yang digelar secara daring melalui platform Zoom ini diikuti oleh 239 Kesbangpol dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Dari Bombana, rapat dihadiri oleh tiga staf dari Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, yaitu Ahmad, S.Sos., Sitti Amarwangi, S.Sos., dan Muh. Kamil.

Rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memantau serta mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah masing-masing. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Dalam arahannya, perwakilan Ditjen Politik dan PUM menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mendukung efektivitas pengawasan. “Pelaporan yang rutin dan komunikasi yang intensif dengan pihak Imigrasi, Kepolisian, dan TNI menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah,” ujar narasumber dari Ditjen Politik dan PUM Kemendagri.

Partisipasi aktif Kesbangpol Bombana dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen daerah dalam menjaga kewaspadaan terhadap dinamika sosial yang dapat timbul dari kehadiran orang asing.

Melalui rapat ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih sigap dan responsif dalam menghadapi potensi ancaman, serta memperkuat fungsi pengawasan secara terstruktur dan terintegrasi.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menggelar Rapat Evaluasi Program TPAKD Tahun 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Lantai 2 Kantor Bupati Bombana, Senin (23/6/2025).

Evaluasi ini bertujuan untuk meninjau kembali capaian program kerja TPAKD sepanjang semester pertama tahun 2025, serta merumuskan strategi dan langkah tindak lanjut guna memperkuat inklusi keuangan di seluruh wilayah Kabupaten Bombana.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan masyarakat di pelosok desa, dapat mengakses layanan keuangan secara mudah dan aman,” ujar Bupati Burhanuddin.

Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, instansi perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan unsur lainnya yang tergabung dalam keanggotaan TPAKD Bombana.

Selain mengevaluasi capaian program yang telah berjalan, forum ini juga membahas tantangan di lapangan serta potensi pengembangan produk dan layanan keuangan yang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk program literasi keuangan dan dukungan pembiayaan bagi sektor produktif.

Pemerintah daerah berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi pijakan dalam menyusun program-program lanjutan yang lebih terarah dan berdampak, demi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com – Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar pelayanan KB gratis yang berlangsung di Balai Penyuluh KB Kecamatan Rarowatu, Senin (23/06/2025).

Kegiatan ini melibatkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang memberikan pendampingan langsung kepada tujuh akseptor di wilayah binaan masing-masing. Program ini bertujuan memperluas akses layanan KB yang aman dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga di wilayah prioritas.

Kepala Bidang Pembinaan Keluarga, Irmawaty, S.Si., Apt., mengatakan bahwa pelayanan KB ini merupakan bagian penting dari pembangunan keluarga yang sehat dan sejahtera.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan KB yang mudah, aman, dan gratis. Ini juga sebagai bentuk nyata dalam mendukung pengendalian jumlah penduduk dan menjaga keselamatan ibu dan anak,” ujarnya.

Irmawaty juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini petugas turun langsung ke desa dan kelurahan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Pelayanan KB yang diberikan meliputi tiga jenis metode, yaitu KB Implan, KB Suntik, dan KB Pil. Sebelum pemasangan, para akseptor diberikan edukasi tentang manfaat dan efek samping masing-masing metode, agar mereka memahami dan merasa nyaman dengan pilihan yang diambil.

Pemasangan KB dilakukan oleh Bidan Koordinator Kecamatan Rarowatu, Lisa Susanti Tonapa, S.Tr. Keb., yang juga turut memberikan bimbingan langsung kepada para ibu yang menjadi peserta.

“Kami pastikan pelayanan dilakukan secara profesional dan penuh pendampingan. Setiap ibu mendapatkan penjelasan menyeluruh agar mereka bisa menjalani program KB ini dengan sehat dan nyaman,” kata Lisa.

DPPKB Bombana menegaskan bahwa pelayanan KB gratis ini bukan hanya bentuk pelayanan kesehatan, tetapi juga bagian dari upaya penguatan ketahanan keluarga dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di daerah.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Harganas yang mengusung semangat membangun keluarga berkualitas dari hulu, dengan mendorong peran aktif masyarakat dalam perencanaan kehidupan berkeluarga.

Diharapkan dengan program ini, semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam program KB dan mampu merencanakan keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera.