Kolaka Utara, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional dengan menggelar aksi lingkungan di Pantai Berova, Kecamatan Lasusua, Jumat 23 Mei 2025.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Utara itu diawali dengan apel siaga yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE. Dalam apel tersebut, Jumarding mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan peringatan Hari Keanekaragaman Hayati sebagai momentum refleksi atas pentingnya menjaga alam.

“Ini bukan hanya seremonial. Ini pengingat untuk kita semua bahwa kekayaan hayati adalah penyangga kehidupan. Kalau kita abai, maka dampaknya akan kembali ke kita juga,” ujar Jumarding di hadapan para peserta apel.

Wakil Bupati menekankan bahwa menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar. Justru, menurutnya, perubahan dimulai dari tindakan sederhana namun konsisten. “Mari kita mulai dari hal kecil: menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, memakai produk ramah lingkungan, dan sadar akan pentingnya konservasi. Semua ini bisa kita lakukan bersama,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap ajakan tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan aksi tanam pohon di sekitar area Pantai Berova. Wakil Bupati bersama peserta kegiatan—yang terdiri dari aparatur sipil negara, pelajar, aktivis lingkungan, dan masyarakat umum—secara simbolis menanam bibit pohon yang telah disiapkan oleh panitia.

Pantai Berova dipilih sebagai lokasi kegiatan karena kawasan ini merupakan salah satu pesisir yang memiliki potensi keanekaragaman hayati laut dan darat yang masih terjaga. Dengan penanaman pohon di area tersebut, Pemkab Kolaka Utara berharap dapat mendorong peningkatan kualitas ekosistem sekaligus meningkatkan kesadaran warga untuk ikut menjaga kawasan pesisir dari kerusakan lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kolaka Utara, Suhardi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis pemulihan lingkungan yang telah dicanangkan pemerintah daerah. Ia menilai, partisipasi publik dalam kegiatan seperti ini sangat penting karena pelestarian alam tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata.

“Kami butuh kolaborasi dari semua pihak. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan ini, kami berharap ada rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan,” jelas Suhardi.

Dalam kesempatan itu, para pelajar juga diberikan edukasi singkat tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan peran mereka dalam menjaga lingkungan sejak usia dini. Materi disampaikan dengan pendekatan interaktif agar mudah dipahami, sekaligus membangun kesadaran ekologis generasi muda.

Selain penanaman pohon, acara juga diisi dengan pameran produk daur ulang dari sampah plastik, yang diprakarsai oleh kelompok-kelompok sadar lingkungan dari berbagai desa di Kolaka Utara. Produk-produk ini menunjukkan bahwa sampah bisa memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan benar, sekaligus menjadi solusi pengurangan sampah plastik di masyarakat.

Kegiatan ini diakhiri dengan penyerahan bibit pohon secara simbolis kepada perwakilan masyarakat dan sekolah, sebagai dorongan agar gerakan menanam pohon dapat terus berlanjut di luar kegiatan peringatan ini.

Pemkab Kolaka Utara berharap, melalui peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Internasional ini, tumbuh kesadaran kolektif untuk menjaga alam sebagai warisan yang tidak ternilai bagi generasi mendatang.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana memulai langkah nyata menuju lingkungan yang bersih dan tertata dengan meluncurkan program “Berani Bersih Wonuaku”, Jumat, 23 Mei 2025. Program ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030, yang diawali dengan aksi bersih-bersih serentak di berbagai kecamatan.

Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si, turun langsung ke lapangan untuk meninjau pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta warga setempat. Aksi ini mencakup pembersihan saluran air, pengangkutan sampah, hingga penataan ruang publik. Masyarakat terlihat antusias bergotong royong bersama aparat pemerintah demi mewujudkan lingkungan yang nyaman dan sehat.

Dalam keterangannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari upaya kolektif membangun kesadaran lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

“Kami ingin menanamkan semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang layak huni. Ini bukan hanya program pemerintah, tapi gerakan seluruh masyarakat Bombana,” kata Burhanuddin saat ditemui di lokasi kegiatan.

Program “Berani Bersih Wonuaku” dirancang sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola lingkungan sekaligus mengubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Sejak hari pertama peluncuran, program ini telah menjadi penggerak semangat baru di tengah warga.

Kegiatan bersih-bersih dilakukan secara masif di pusat kota maupun wilayah kecamatan. Di beberapa titik, warga terlihat bergandengan tangan bersama petugas kebersihan dan aparat desa membersihkan sampah dan merapikan fasilitas umum. Bupati menyebut, partisipasi aktif masyarakat menjadi indikator utama kesuksesan program ini.

“Kalau semua orang terlibat, maka perubahan akan lebih mudah dan terasa. Kami tidak ingin ini berhenti di 100 hari kerja, tapi menjadi budaya hidup bersih yang terus tumbuh,” ujar Burhanuddin.

Menurutnya, inisiatif ini juga dirancang untuk membentuk karakter masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan mengintegrasikan program ini dengan kegiatan rutin pemerintahan, termasuk melalui pelibatan sekolah, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal.

Program ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun pendekatan pembangunan yang dimulai dari hal-hal mendasar. Burhanuddin meyakini, pembangunan fisik dan sosial akan berjalan beriringan jika kebersihan dan kerapian lingkungan dijadikan fondasi awal.

“Perubahan itu harus dimulai dari sesuatu yang sederhana, dan membersihkan lingkungan adalah salah satunya. Ini tentang keberanian untuk peduli, keberanian untuk memulai,” ungkapnya.

Pemerintah daerah juga telah menginstruksikan agar seluruh OPD tidak hanya melibatkan diri dalam kegiatan fisik, tetapi turut menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan kepada warga di setiap kesempatan. Upaya ini dinilai sebagai bentuk sinergi antara pelayanan publik dan partisipasi warga dalam pembangunan.

Sejumlah warga yang ikut serta dalam kegiatan tersebut mengaku senang dan merasa dilibatkan secara langsung oleh pemerintah. Mereka berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut dan tidak berhenti hanya karena target 100 hari kerja.

“Kalau bisa rutin seperti ini. Kami jadi lebih merasa memiliki tanggung jawab. Apalagi kalau Bupati sendiri datang lihat langsung, itu membuat kami lebih semangat,” kata Arif, warga Kecamatan Rumbia.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan bahwa pembangunan tidak harus dimulai dari proyek besar, melainkan dari niat kolektif dan keberanian untuk bersih.

Kendari, sultranet.com – Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Arinta Andi Sumangerukka, secara resmi membuka Seminar Public Speaking Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sultra yang digelar di Hotel Claro Kendari, Jumat (23/5/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam berorganisasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi aktif di tengah masyarakat.

Seminar ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Penasehat DWP Provinsi Sultra, Ratna Lada Hugua, Ketua DWP Provinsi Sultra, Hj. Wa Ode Munanah Asrun Lio, serta para ketua dan anggota DWP dari kabupaten/kota se-Sultra dan organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra. Hadir sebagai narasumber dari Jakarta, Linda Nur Lestari, yang menyampaikan materi bertajuk Effective Presentation & Public Speaking.

“Perempuan adalah pemimpin utama dalam keluarga, terutama dalam hal pendidikan. Maka dari itu, kita harus terus meng-upgrade diri dengan pengetahuan dan kemampuan baru,” kata Arinta dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa tantangan perempuan ke depan semakin kompleks. Oleh sebab itu, organisasi seperti Dharma Wanita Persatuan harus menjadi ruang yang berkualitas, produktif, dan berdaya guna dalam mendukung program pembangunan daerah dan nasional.

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus DWP Sultra atas terselenggaranya seminar ini. Ini adalah bentuk kontribusi nyata terhadap kemajuan perempuan dan pembangunan daerah,” ujarnya sebelum secara resmi membuka kegiatan dengan mengucapkan “Bismillahirrahmanirrahim”.

Ketua Panitia, Iffah Insyirah Mukty Parinringi, dalam laporannya menjelaskan bahwa tema Public Speaking dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota DWP, baik dalam organisasi maupun kontribusi eksternal terhadap masyarakat.

Ada tiga fokus utama dari seminar ini. Pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi serta kepercayaan diri. Kedua, membekali peserta dengan keterampilan berbicara di depan umum secara efektif. Ketiga, memperkuat sinergi dan kolaborasi antaranggota DWP se-Sultra agar organisasi lebih solid dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Sultra, Hj. Wa Ode Munanah Asrun Lio, dalam sambutannya menyebutkan bahwa anggota DWP merupakan salah satu pilar penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Ia menekankan pentingnya semangat belajar yang tidak mengenal usia.

“Kita ini madrasah pertama bagi anak-anak kita. Ilmu yang kita pelajari hari ini, meskipun tampak sederhana, akan sangat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bahkan diri sendiri,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh anggota untuk memahami struktur dan administrasi organisasi, termasuk pentingnya kartu anggota sebagai identitas resmi. Menurutnya, kolaborasi antara DWP provinsi, kabupaten/kota, dan OPD harus terus diperkuat agar program-program yang dijalankan selaras dengan visi pembangunan Sultra.

Dalam aspek kelembagaan, Munanah menekankan pentingnya menjaga etika organisasi. Hal ini mencakup kedisiplinan dalam penggunaan seragam, penyusunan dokumen kegiatan, hingga pelaporan administrasi secara sistematis dan profesional.

“Organisasi kita harus tertata rapi agar mampu berjalan sesuai arah kebijakan nasional dan tetap dipercaya publik,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi antusiasme seluruh peserta dan berharap agar materi yang disampaikan dalam seminar bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun dalam kontribusi sosial kemasyarakatan.

Kegiatan seminar ini menjadi langkah nyata DWP Provinsi Sultra dalam mendorong anggotanya agar lebih percaya diri berbicara di depan umum serta memperkuat peran mereka sebagai perempuan aktif, komunikatif, dan inspiratif. Melalui penguatan kapasitas komunikasi ini, DWP Sultra diharapkan dapat tampil sebagai organisasi yang lebih tangguh, berdaya saing, dan relevan dalam setiap lini pembangunan, baik daerah maupun nasional.

Dengan semangat kolaboratif dan tekad meningkatkan kualitas sumber daya perempuan, Dharma Wanita Persatuan Sultra melangkah lebih jauh untuk menciptakan perubahan yang bermakna, bukan hanya di ranah domestik, tapi juga dalam peran publik yang semakin luas.

Kolaka Utara, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kembali menggelar Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten tahun 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat budaya baca dan mengembangkan literasi masyarakat di wilayah pedesaan.

Kegiatan penilaian lapangan dimulai pada Kamis, 22 Mei 2025, dengan melibatkan langsung Bunda Literasi Kabupaten Kolaka Utara, Dra. Hj. Andi Nurhayani Nur Rahman, yang hadir sebagai salah satu anggota dewan juri. Kehadirannya memberikan semangat tersendiri bagi para pengelola perpustakaan desa dalam menumbuhkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan layanan literasi.

Dua desa yang menjadi lokasi awal penilaian lapangan adalah Desa Totallang dan Desa Woitombo. Tim juri yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan pegiat literasi melakukan kunjungan langsung untuk menilai manajemen perpustakaan, koleksi buku, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan literasi.

“Perpustakaan desa bukan hanya tempat membaca buku, tetapi juga ruang edukasi, pemberdayaan, dan inovasi. Saya bangga melihat geliat literasi yang terus tumbuh di desa-desa kita,” ujar Dra. Hj. Andi Nurhayani Nur Rahman saat memberikan sambutan di sela-sela penilaian.

Di Desa Woitombo, Kepala Desa Muh. Akbar menjelaskan bahwa pihaknya menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat dengan pendekatan inklusif. “Alhamdulillah, perpustakaan desa sekarang sudah menjadi tempat berkumpulnya anak-anak, ibu-ibu PKK, komunitas, dan kelompok warga lainnya. Mereka membaca, berdiskusi, hingga mengikuti pelatihan keterampilan dasar,” katanya.

Sementara itu, di Desa Totallang, Kepala Desa mengungkapkan bahwa pembangunan perpustakaan dilakukan secara bertahap melalui Dana Desa. Selain membangun fisik gedung, mereka juga membentuk relawan literasi dari kalangan warga dan menjalin kerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk pelatihan pengelola dan penambahan koleksi buku.

“Partisipasi warga sangat tinggi. Mereka merasa memiliki dan ikut menjaga serta memanfaatkan perpustakaan desa sebagai ruang bersama,” ujarnya.

Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan ini merupakan bagian dari program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang telah diterapkan secara konsisten di Kolaka Utara. Program ini mendukung visi Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah yang Madani, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan, dengan mendorong peran strategis perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Aspek penilaian dalam lomba ini mencakup berbagai indikator penting, mulai dari ketersediaan dan keberagaman koleksi buku, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, tingkat kunjungan dan keterlibatan masyarakat, hingga dampaknya terhadap peningkatan literasi dan pemberdayaan warga.

Dialog langsung dengan pengelola perpustakaan, perangkat desa, dan masyarakat menjadi bagian penting dari proses penilaian, untuk melihat sejauh mana perpustakaan mampu menjawab kebutuhan informasi dan menjadi pusat aktivitas warga.

Kegiatan penilaian ini akan terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan dengan mengunjungi desa-desa lainnya. Diharapkan, melalui lomba ini, semakin banyak desa yang terinspirasi untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat kegiatan literasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemkab Kolaka Utara berharap lomba ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang apresiasi terhadap kerja keras pengelola perpustakaan desa yang telah berkontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang melek informasi, kreatif, dan berdaya saing.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Sidang Terpadu Isbat Nikah Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2025 sebagai bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Kegiatan ini berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, pada Rabu, 21 Mei 2025.

Sebanyak 51 pasangan suami istri dari berbagai desa se-Kabupaten Bombana mengikuti sidang terpadu tersebut. Mereka adalah pasangan yang telah menikah secara agama, namun belum memiliki legalitas hukum dalam bentuk akta nikah yang tercatat oleh negara.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, secara resmi membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sidang isbat nikah bukan hanya soal administrasi, tetapi berkaitan erat dengan hak-hak dasar masyarakat, khususnya perlindungan terhadap status hukum keluarga dan masa depan anak-anak mereka.

“Program ini bukan hanya terkait status hukum, tetapi juga berhubungan dengan masa depan anak-anak serta akses mereka terhadap layanan umum, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, kegiatan ini akan kami lakukan secara teratur sepanjang masa kepemimpinan saya,” ujar Bupati Burhanuddin di hadapan peserta dan tamu undangan.

Ia menambahkan, pasangan yang belum memiliki surat nikah kerap menghadapi kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pembuatan akta kelahiran anak, registrasi kartu keluarga, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya sidang terpadu ini, pemerintah hadir memberikan solusi menyeluruh melalui satu layanan terintegrasi yang efisien dan mudah diakses.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Bombana, jajaran Pengadilan Negeri Bombana, Penjabat Sekda, kepala OPD, camat dan kepala desa se-Kabupaten Bombana, serta tokoh pemuda dan tokoh agama.

Program sidang terpadu ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bombana, Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui kerja sama ini, masyarakat mendapatkan kemudahan mulai dari pengesahan pernikahan hingga penerbitan akta nikah dan dokumen kependudukan lainnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana, H. Adnan Saufi, S.Pd., M.Si., menyampaikan bahwa pelaksanaan sidang terpadu akan terus dikembangkan. “Kami akan terus memperluas cakupannya. Tidak hanya dari sisi jumlah peserta, tetapi juga jangkauan wilayahnya. Tujuannya agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, selain memberikan perlindungan hukum, program ini turut memperkuat tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Bombana, serta mendukung akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial dan publik secara lebih luas.

Antusiasme peserta sidang terpadu kali ini menjadi cerminan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam hal legalisasi pernikahan. Dengan legalitas yang jelas, anak-anak dari pasangan tersebut juga akan lebih mudah memperoleh dokumen identitas diri yang penting bagi kelangsungan hidup dan pendidikan mereka.

Kegiatan ini menjadi bukti konkret komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana di bawah kepemimpinan Ir. H. Burhanuddin dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Mereka bertekad membangun Bombana yang lebih tertib secara administrasi, inklusif dalam layanan publik, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan pelaksanaan sidang terpadu yang akan dilakukan secara berkala, Pemkab Bombana berharap semakin banyak keluarga di daerah ini yang memperoleh kepastian hukum dan perlindungan sosial yang layak, sekaligus memperkuat sendi-sendi pembangunan masyarakat yang berdaya dan bermartabat.

Bombana, Sulawesi Tenggara — Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian melalui penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada 19 kelompok tani yang tersebar di berbagai kecamatan.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam sebuah acara yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati pada Rabu, 21 Mei 2025. Acara tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, jajaran Dinas Pertanian, serta para petani penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa bantuan ini bukan sekadar distribusi alat pertanian, melainkan bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada petani lokal. Ia juga memberi peringatan tegas agar bantuan ini tidak disalahgunakan.

“Bantuan ini harus digunakan sebagaimana mestinya. Tidak boleh dijual, tidak boleh ada pungutan atau bayaran sebelum alat digunakan. Ini murni untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau ada yang menyalahgunakan, kami akan tindak tegas melalui jalur hukum,” kata Burhanuddin dengan nada serius di hadapan para undangan.

Adapun alsintan yang dibagikan meliputi traktor roda dua, traktor roda empat, dan handsprayer. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat proses tanam dan panen, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja petani di lapangan.

Lebih jauh, Burhanuddin meminta jajaran Dinas Pertanian untuk memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan alsintan tersebut.

“Saya minta Dinas Pertanian dan semua pihak terkait melakukan evaluasi minimal tiga bulan sekali. Pemerintah itu bukan hanya sekadar memberi lalu pergi. Kita harus pastikan apakah alat-alat ini masih layak digunakan dan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan hasil panen masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga menggarisbawahi bahwa peran aktif masyarakat, khususnya kelompok tani, sangat dibutuhkan untuk menjaga dan merawat bantuan yang telah diberikan. Ia berharap agar alsintan tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok, tetapi juga dapat mendorong kerja sama dan solidaritas antarpetani.

Sementara itu, para kelompok tani penerima manfaat menyambut baik program ini. Mereka menyatakan kesiapannya untuk menjaga dan memanfaatkan alsintan secara bertanggung jawab.

“Kami merasa sangat terbantu. Bantuan ini akan meringankan pekerjaan kami di sawah. Kami akan menjaga baik-baik alat ini dan memakainya sesuai kebutuhan,” ujar salah satu ketua kelompok tani usai menerima bantuan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas petani. Dengan adanya modernisasi alat pertanian, diharapkan para petani dapat bekerja lebih cepat, efisien, dan menghasilkan panen yang lebih baik.

Program distribusi alsintan ini juga sejalan dengan visi Pemkab Bombana dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan dan berbasis teknologi tepat guna. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi pemicu semangat para petani untuk terus berkembang dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Bantuan alsintan kali ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian petani, sekaligus mendorong terciptanya sistem pertanian yang lebih modern dan kompetitif.

Dengan peran aktif semua pihak, dari pemerintah hingga kelompok tani, keberlanjutan program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat Bombana.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di halaman Kantor Bupati Bombana, Selasa (20/5/2025). Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si bertindak sebagai inspektur upacara dan memimpin langsung jalannya kegiatan yang berlangsung khidmat dan tertib.

Upacara yang menjadi simbol semangat nasionalisme itu turut dihadiri Wakil Bupati Bombana, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Penjabat Sekretaris Daerah, para staf ahli dan asisten, Kepala OPD, unsur Forkopimda, ASN, serta CPNS dan PPPK formasi tahun 2024 yang akan segera mengemban tugas di lingkup pemerintahan daerah.

Dalam amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Republik Indonesia yang dibacakan Bupati Burhanuddin, ditegaskan pentingnya menjadikan Harkitnas sebagai momen untuk meneguhkan arah perjalanan bangsa. Pemerintah, kata dia, telah menetapkan Asta Cita sebagai kompas utama dalam merancang kebangkitan nasional menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

“Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum bersejarah yang menandai lahirnya kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa. Kini, semangat itu harus kita gelorakan kembali dalam konteks pembangunan dan transformasi digital yang merata dan inklusif,” ujar Burhanuddin saat membacakan amanat Menkomdigi.

Ia melanjutkan, tantangan zaman menuntut kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam menguasai teknologi digital, serta meningkatkan komitmen terhadap pelayanan publik. “Kerja kolaboratif, penguasaan teknologi, dan semangat pelayanan adalah bentuk nyata dari kebangkitan nasional hari ini,” ucapnya.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun anggaran 2024. SK tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Bombana kepada sejumlah perwakilan CPNS dan PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi dan siap bertugas.

Penyerahan SK ini disambut haru dan penuh semangat oleh para penerima. Banyak di antara mereka mengungkapkan rasa syukur dan tekad untuk mengabdi sebaik mungkin. “Alhamdulillah, ini adalah awal perjalanan pengabdian saya sebagai ASN. Saya siap memberikan yang terbaik untuk masyarakat Bombana,” ujar salah satu CPNS usai menerima SK.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan pemasangan stiker logo Pemerintah Kabupaten Bombana pada seluruh kendaraan dinas yang merupakan aset daerah. Aksi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pemanfaatan aset publik.

Secara simbolis, Bupati Bombana memasang langsung stiker pada salah satu kendaraan dinas yang telah disiapkan di lokasi upacara. Langkah ini, menurutnya, adalah bentuk pengingat bagi seluruh pengguna kendaraan dinas agar lebih bijak dan bertanggung jawab.

“Stiker ini bukan hanya simbol. Ini adalah pesan moral bahwa aset pemerintah harus digunakan untuk kepentingan rakyat dan dirawat dengan baik. Etika penggunaan kendaraan dinas menjadi tanggung jawab kita bersama,” tutur Burhanuddin.

Kegiatan peringatan Harkitnas tahun ini mencerminkan semangat kolektif Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong nilai-nilai kebangkitan nasional ke dalam praktik nyata pelayanan publik. Tak hanya menjadi seremoni tahunan, momen ini sekaligus menjadi panggung komitmen bersama dalam membangun Bombana yang lebih maju dan inklusif.

Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Rakor ini sekaligus menjadi momen sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ini diikuti oleh seluruh gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan sejumlah narasumber lain turut hadir memberikan arahan.

Agenda utama rapat ini adalah membahas langkah-langkah konkret pengendalian inflasi daerah sepanjang tahun 2025 sekaligus memperkuat pemahaman pemerintah daerah tentang Inpres No. 9 Tahun 2025 yang menginstruksikan percepatan pembentukan koperasi di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi dan pembentukan koperasi memerlukan sinergi kuat antar lembaga dan pemerintah daerah. “Pembentukan koperasi ini sangat membutuhkan peran aktif kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bupati dan wali kota sebagai pembina harus memfasilitasi percepatan pembentukan koperasi. Ini adalah program strategis nasional yang wajib didukung seluruh jajaran pemerintah,” ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan menyampaikan amanat Presiden Prabowo Subianto melalui dua kebijakan kunci: Inpres No. 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan. Satgas ini bertugas di tingkat nasional hingga kabupaten/kota dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

“Presiden ingin desa-desa tumbuh dan berkembang, petani serta nelayan sejahtera, dan rantai pasok kebutuhan pokok dipersingkat agar harga tetap terkendali. Koperasi adalah kunci untuk mencapai semua itu,” tegas Zulkifli Hasan.

Satgas tersebut memiliki lima tugas utama: koordinasi kebijakan antar kementerian/lembaga dan pemda, memastikan pembentukan 80.000 koperasi desa, pemetaan potensi desa/kelurahan, pendampingan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta menyelesaikan hambatan melalui mekanisme debottlenecking.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan perkembangan inflasi di minggu ketiga Mei 2025. Berdasarkan data BPS, terdapat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di tujuh provinsi, sementara 31 provinsi lainnya mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya. Komoditas utama penyumbang kenaikan harga adalah cabai rawit dan cabai merah. Beberapa bahan pokok lain seperti bawang putih, minyak goreng, telur ayam ras, dan daging ayam ras mengalami fluktuasi harga.

“Perlu kewaspadaan ekstra terhadap harga beras dan telur ayam ras karena ini merupakan konsumsi harian masyarakat,” kata Amalia.

Dalam arahannya, Mendagri melalui Sekretaris Jenderal Kemendagri menginstruksikan seluruh kepala daerah dan dinas terkait untuk aktif memonitor harga bahan pokok strategis seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, dan bawang putih guna menyusun langkah pengendalian inflasi yang efektif.

Dari Sulawesi Tenggara, Gubernur Andi Sumangerukka didampingi sejumlah pejabat tinggi daerah seperti Asisten II Sekda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra. Kolaborasi lintas sektor ini menegaskan komitmen Sultra dalam mendukung pengendalian inflasi sekaligus suksesnya program pembentukan Koperasi Merah Putih.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa, Sultra berharap upaya stabilisasi harga dan penguatan ekonomi rakyat dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini diharapkan bisa menjadi kunci penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional.

Kendari, Sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Selasa (20/5). Peringatan tahun ini mengusung tema “Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat” dan diikuti oleh para pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mulai dari Sekretaris Daerah hingga ASN dari berbagai instansi.

Dalam kesempatan tersebut, Hugua membacakan sambutan resmi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid, yang menegaskan pentingnya makna historis Hari Kebangkitan Nasional sekaligus sebagai penyemangat menghadapi tantangan masa kini.

“117 tahun lalu, melalui pendirian Budi Utomo, lahirlah kesadaran nasional yang menolak ketergantungan pada kekuatan asing. Kebangkitan itu harus terus kita hidupkan, bukan sekadar sebagai romantisme sejarah, tapi sebagai energi untuk menjawab tantangan zaman seperti disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan, dan ancaman kedaulatan digital,” ucap Meutya dalam sambutannya.

Lebih lanjut, sambutan menekankan posisi Indonesia yang saat ini mengusung politik luar negeri bebas aktif. “Kita memilih menjadi mitra terpercaya dalam percaturan dunia, sekaligus membangun kekuatan dari dalam melalui kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Selama 150 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah program strategis sudah dijalankan sebagai fondasi kebangkitan nasional. Di antaranya program makan bergizi gratis yang telah menyasar lebih dari 3,5 juta anak Indonesia, layanan kesehatan gratis untuk 777.000 warga, serta digitalisasi layanan kesehatan agar lebih inklusif dan cepat. Pembentukan Danantara Investment Agency sebagai pengelola kekayaan nasional juga menjadi langkah strategis untuk kemandirian ekonomi.

Pemerintah juga memperkuat pelatihan vokasi dan pengembangan talenta digital, termasuk pembangunan AI Centre of Excellence di Papua. Perlindungan sosial di ruang digital tidak luput dari perhatian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS), demi menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan beretika bagi anak-anak Indonesia.

“Hari Kebangkitan Nasional ke-117 menjadi momentum untuk meneguhkan arah perjuangan bangsa dengan Asta Cita, delapan misi besar yang menjadi kompas perubahan nyata dan berpihak pada rakyat,” jelas sambutan tersebut. Semangat kebangkitan diibaratkan seperti akar pohon yang kokoh menopang kehidupan meski tak selalu terlihat.

Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teraktif dalam apel pagi berdasarkan tingkat kehadiran. Lima OPD dengan kehadiran terbaik adalah Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (89,98%), Badan Pendapatan Daerah (86,77%), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (86,63%), Rumah Sakit Jiwa (85,22%), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) (85,11%).

Selain itu, penghargaan ASN teladan diberikan kepada Saudara Rezki Naresi, S.P., dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan disiplin kerjanya.

Peringatan Harkitnas tahun ini tidak hanya menjadi refleksi sejarah, tetapi juga dorongan kuat agar seluruh elemen bangsa terus bangkit bersama demi mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berkomitmen memperkuat sektor energi dan hilirisasi sebagai penggerak pembangunan daerah dan nasional. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., saat membuka secara resmi Seminar Nasional Kajian Strategis Energi dan Hilirisasi dalam Mendukung Pembangunan Nasional, Selasa (20/5/2025) di Kendari. Kegiatan ini mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.

Dalam sambutannya, Asrun Lio menekankan pentingnya momentum seminar tersebut sebagai ruang strategis untuk membicarakan kembali rencana pengembangan energi daerah. Menurutnya, kebijakan energi yang dirumuskan saat ini sangat penting sebagai acuan pemerintah kabupaten, kota, hingga provinsi dalam meningkatkan komitmen, konsistensi, dan sinergi pembangunan.

“Energi telah memainkan peran yang sangat menentukan dalam ekonomi global. Bahkan, energi telah membentuk peradaban dan keberlangsungan bangsa. Pemerintah Indonesia telah menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, dan ini merupakan bagian dari komitmen menuju Net Zero Emission tahun 2060,” ujar Asrun Lio.

Meski begitu, capaian energi terbarukan di Sultra hingga Desember 2024 baru berada di angka 4,8 persen dari target 5,32 persen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Hal ini, kata dia, disebabkan masih minimnya pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan yang hanya mencapai kapasitas 27.925,31 KW, sementara pembangunan energi fosil untuk industri masih mendominasi.

Asrun Lio menegaskan bahwa Sultra merupakan salah satu daerah strategis penghasil nikel di Indonesia, dengan total sumber daya terukur mencapai 1,29 miliar ton. Ia berharap, potensi tersebut dapat dikelola secara optimal agar mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ketergantungan kita terhadap satu jenis sumber energi tertentu harus dikurangi. Kita harus mulai mengoptimalkan sumber-sumber energi terbarukan, dan mendorong efisiensi teknologi energi. Hal ini penting untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca,” tegasnya.

Ia menyebutkan, berbagai jenis energi terbarukan seperti tenaga air, surya, angin, panas bumi, biomassa, hingga biogas, harus mulai diprioritaskan. Bahkan, energi baru seperti gasifikasi batu bara, hidrogen, hingga nuklir menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan untuk masa depan yang berkelanjutan.

“Kami di pemerintah provinsi terus berusaha keras memenuhi kebutuhan energi tersebut, baik melalui program mandiri maupun kerja sama lintas sektor. Ini adalah pekerjaan jangka panjang yang memerlukan dukungan banyak pihak,” ujar Asrun Lio.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para penyelenggara seminar nasional yang telah memberikan ruang diskusi produktif dalam merumuskan strategi energi dan hilirisasi. Menurutnya, tanpa pengelolaan yang tepat serta penguatan sumber daya manusia, potensi energi dan tambang yang dimiliki Sultra hanya akan menjadi angka tanpa makna.

“Harapan kami, seminar ini dapat membuka dan mengembangkan cara pandang kita bersama tentang masa depan energi di Sultra. Jangan hanya berhenti pada potensi, tapi harus didorong oleh kualitas SDM dan tata kelola yang unggul,” tutupnya.

Seminar nasional ini turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Tenaga Ahli Menteri ESDM Irwanuddin, Anggota Dewan Energi Nasional RI Dr. Ir. Musri, MT, dan tokoh nasional Prof. Dr. La Ode Masihu Kamaludin. Hadir pula Komjen Pol (Purn) Drs. Nanan Soekarna, Ketua Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau yang mewakili, DR. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN Eng, Presedium MW KAHMI Sultra, Ketua KADIN Sultra Anton Timbang, serta sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sultra dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.