Kendari, Sultranet.com – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh atlet-atlet gateball asal Sulawesi Tenggara (Sultra) pada ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Gateball 2025 yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Satu medali emas berhasil diraih dalam kategori Tunggal Putra atas nama Doni, sementara tiga kategori lainnya sukses menembus babak delapan besar.

Kabar menggembirakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sultra. Ia menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas pencapaian para atlet yang membawa nama baik Sultra di kancah nasional.

“Alhamdulillah, setelah mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tahun 2025, kami mendapatkan kabar bahagia dari Bogor. Tiga kategori berhasil menembus babak delapan besar dan satu kategori berhasil meraih medali emas pada nomor tunggal putra atas nama Saudara Doni,” kata Asrun Lio saat ditemui di Kendari, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya, keberhasilan ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga menjadi simbol kemajuan olahraga gateball di Sultra. Ia menegaskan, prestasi Doni patut diapresiasi karena telah mengharumkan nama daerah dan membuka peluang untuk tampil di level yang lebih tinggi.

“Keberhasilan Saudara Doni tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Melalui prestasi ini, nama Sulawesi Tenggara akan semakin dikenal di tingkat nasional, karena Doni akan menjadi salah satu atlet yang mewakili Indonesia di ajang nasional,” ucap Asrun Lio.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim, pelatih, manajer, serta pihak-pihak yang telah mendukung perjuangan para atlet gateball Sultra hingga bisa tampil maksimal dalam kejuaraan bergengsi ini.

“Atas nama Ketua Pergatsi Sultra, saya menyampaikan selamat dan terima kasih kepada para atlet, pelatih, manajer, dan seluruh tim yang telah berjuang dan mengharumkan nama Sultra di Kejurnas Gateball tahun ini. Ini adalah kerja keras bersama yang patut diapresiasi,” ujar Asrun.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa pencapaian ini harus dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan pembinaan dan pengembangan atlet gateball di daerah. Ia berharap, dengan capaian ini, perhatian terhadap cabang olahraga gateball akan semakin meningkat, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat luas.

“Semoga ini menjadi awal yang baik bagi perkembangan gateball di Sultra. Prestasi ini harus menjadi pemicu semangat untuk terus mencetak atlet-atlet berprestasi di masa depan,” pungkasnya.

Kejuaraan Nasional Gateball 2025 merupakan ajang tahunan yang mempertemukan para atlet terbaik dari 32 provinsi se-Indonesia. Sebanyak 506 peserta, termasuk atlet dan ofisial, turut ambil bagian dalam kompetisi ini. Terdapat 11 kategori yang dipertandingkan, mulai dari nomor tunggal, ganda, triple, hingga beregu, baik untuk putra, putri, maupun campuran.

Keikutsertaan Sultra dalam kejuaraan ini menjadi sinyal kuat bahwa daerah ini tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga berpeluang besar mencetak prestasi di level nasional. Perjalanan para atlet gateball Sultra, termasuk Doni, menjadi inspirasi dan bukti nyata bahwa dengan kerja keras dan dukungan yang tepat, prestasi tinggi bisa diraih.

Bombana, Sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana mulai mengambil langkah serius dalam penataan kawasan pesisir dengan menertibkan bangkai kapal perikanan yang selama ini berserakan di area tambatan perahu wilayah Rumbia dan Rumbia Tengah. Rapat koordinasi terkait hal tersebut digelar di Aula Kantor Bappeda dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Senin, 19 Mei 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari program prioritas “Berani Bersih Wonuaku”, yang menjadi tonggak gerakan pembenahan lingkungan selama 100 hari kerja pertama Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030. Program ini berfokus pada penataan ruang publik dan kawasan pesisir demi menciptakan wilayah yang bersih, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menegaskan pentingnya penertiban bangkai kapal untuk menjamin keselamatan pelayaran dan kelestarian lingkungan laut. Ia menekankan bahwa kondisi kawasan tambatan perahu saat ini memerlukan perhatian serius.

“Bangkai kapal yang dibiarkan menumpuk sangat mengganggu. Tidak hanya merusak pemandangan, tapi juga mengancam keselamatan nelayan dan mencemari laut. Ini adalah tanggung jawab kita bersama agar laut tetap bersih dan aman,” ujar Ahmad Yani.

Rapat ini dihadiri oleh unsur lintas sektor, termasuk Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Camat Rumbia dan Rumbia Tengah, aparat kelurahan, serta tokoh masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak mencerminkan komitmen bersama dalam menjadikan kawasan pesisir sebagai ruang hidup yang sehat dan produktif.

Beberapa langkah konkret disepakati dalam rapat tersebut, antara lain pendataan bangkai kapal, pemberian tenggat waktu kepada pemilik kapal, tindakan tegas terhadap kapal tak bertuan, dan pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan laut. Upaya ini akan disertai pengawasan terpadu serta dukungan aktif dari masyarakat pesisir.

“Warga pesisir memiliki peran vital dalam menjaga kebersihan laut. Dengan keterlibatan langsung mereka, program ini bukan hanya instruksi dari atas, tetapi gerakan bersama,” tambah Wakil Bupati.

Program “Berani Bersih Wonuaku” tak hanya menyasar kawasan pesisir, tetapi juga mencakup penataan fasilitas umum, ruang terbuka hijau, serta penguatan kesadaran warga dalam menjaga lingkungan. Pemerintah berharap program ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan Bombana sebagai daerah yang bersih, rapi, dan lestari.

Sebagai tindak lanjut, tim terpadu dari berbagai dinas terkait akan segera bergerak untuk melakukan identifikasi bangkai kapal dan menentukan langkah penanganan secara bertahap. Penanganan ini akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi yang dianggap paling rawan dan berdampak terhadap aktivitas nelayan.

“Pemerintah tidak bekerja sendiri. Kami ingin masyarakat menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton. Dengan begitu, setiap langkah yang diambil akan memberi manfaat jangka panjang,” tegas Ahmad Yani.

Penertiban bangkai kapal menjadi salah satu indikator awal keberhasilan program “Berani Bersih Wonuaku.” Pemerintah berharap langkah ini membuka jalan untuk pembenahan menyeluruh kawasan pesisir, baik dari segi fisik maupun sosial.

Melalui pendekatan kolaboratif, Pemerintah Kabupaten Bombana ingin membangun kesadaran kolektif bahwa lingkungan yang bersih bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi buah dari kepedulian bersama seluruh elemen masyarakat.

Bombana, Sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menegaskan pentingnya percepatan penyusunan perubahan dokumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025 guna memperkuat sistem pencegahan risiko tata kelola pemerintahan. Penegasan ini disampaikan saat memimpin langsung Rapat Evaluasi Hasil Monitoring dan Pengendalian MCSP Tahun 2024 di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Senin (19/5/2025).

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan bahwa MCSP tidak hanya sekadar dokumen administratif, tetapi seharusnya menjadi alat kendali strategis dalam mendeteksi dini berbagai potensi masalah serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat di lingkup pemerintahan daerah.

“Evaluasi menyeluruh atas MCSP 2024 menjadi pijakan awal yang sangat penting bagi kita. Namun, yang lebih mendesak adalah bagaimana kita menyusun dokumen MCSP 2025 dengan lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan serta kebutuhan nyata daerah,” ujar Burhanuddin di hadapan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk membedah capaian, tantangan, dan hasil monitoring yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Evaluasi ini juga menjadi langkah awal perbaikan guna memastikan MCSP ke depan lebih tepat sasaran, efektif, dan selaras dengan arah pembangunan Bombana.

Lebih lanjut, Burhanuddin menekankan bahwa penyusunan dokumen MCSP 2025 harus berbasis bukti dan kolaboratif. Setiap OPD diminta untuk berkontribusi aktif dengan menyampaikan data, analisis, serta gagasan inovatif guna memperkuat strategi pencegahan yang terukur dan aplikatif.

“Saya minta kepada seluruh OPD, jangan hanya jadi penonton. Kita butuh data dari kalian, kita butuh masukan program yang kreatif, supaya dokumen MCSP ini bukan hanya formalitas, tapi benar-benar bisa menjadi referensi kita dalam bekerja dan mengambil kebijakan,” katanya.

Menurut Bupati, semangat pencegahan dalam tata kelola tidak cukup hanya di atas kertas. MCSP harus mampu menjelma sebagai sistem deteksi dini yang dapat menekan potensi penyimpangan, memperkuat transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja daerah. Oleh karena itu, kecepatan, ketepatan, dan kolaborasi menjadi kunci dalam menyusun ulang dokumen MCSP yang baru.

Dalam rapat yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut, berbagai masukan strategis dari pimpinan OPD menjadi catatan penting. Diskusi berjalan dinamis, dengan semangat bersama untuk membenahi kekurangan dan memperkuat hal-hal yang sudah berjalan baik di tahun sebelumnya.

Bupati Burhanuddin juga menggarisbawahi bahwa MCSP harus bisa menjawab tantangan zaman, termasuk tuntutan digitalisasi, keterbukaan informasi, serta kompleksitas permasalahan sosial dan pembangunan yang terus berkembang.

“Kita ingin MCSP ini hidup. Hidup artinya dokumen ini dipakai setiap hari, jadi acuan kerja, jadi bahan evaluasi, dan bisa menggerakkan perubahan ke arah yang lebih baik,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan komitmennya untuk menjadikan pendekatan pencegahan sebagai fondasi utama dalam membangun tata kelola yang bersih, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Evaluasi dan perencanaan ulang MCSP 2025 ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi seluruh komponen pemerintahan untuk memperkuat peran strategis pengawasan internal yang lebih progresif.

Penegasan Bupati Burhanuddin menjadi sinyal kuat bahwa tata kelola pemerintahan di Bombana tidak boleh stagnan. Dengan mengandalkan pendekatan pencegahan dan sistem monitoring yang lebih canggih, pemerintah daerah berharap mampu merespons berbagai tantangan dengan cepat dan tepat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Proses penyusunan perubahan dokumen MCSP Tahun 2025 dijadwalkan rampung sebelum akhir triwulan ketiga tahun ini, agar bisa segera diimplementasikan secara maksimal pada awal tahun 2026 mendatang.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 dengan upacara yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Bombana. Upacara yang mengangkat tema “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Bombana, para kepala OPD, ASN dan non-ASN, tenaga pendidik, pelajar, serta tokoh masyarakat.
Senin, 19 Mei 2025.

Dalam amanatnya, Bupati Burhanuddin menyampaikan pesan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa peringatan Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum penting untuk meneguhkan komitmen terhadap amanat konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Ini bukan sekadar peringatan, tapi ajakan untuk meningkatkan dedikasi dan semangat kita dalam memberi layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa,” kata Burhanuddin di hadapan peserta upacara.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan merupakan prioritas utama dalam pembangunan bangsa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor pendidikan sebagai ujung tombak pemutus rantai kemiskinan. Pemerintah, lanjutnya, terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui revitalisasi infrastruktur, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.

“Namun pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh dukungan semua pihak – mulai dari orang tua, masyarakat, dunia usaha hingga media – agar anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang hebat dan kuat,” ujarnya.

Dalam upacara yang berlangsung dengan penuh semangat itu, Pemerintah Kabupaten Bombana juga memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada para ASN yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun tanpa cela. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan integritas para abdi negara, terutama yang berkarya di sektor pendidikan.

“Penghargaan ini bukan hanya simbol, tapi bentuk nyata bahwa negara hadir untuk mengakui pengabdian para ASN yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa, khususnya di Bombana,” ucap Burhanuddin.

Kegiatan peringatan Hardiknas 2025 semakin bermakna dengan peluncuran program “Angkutan Gratis Khusus Pelajar” untuk wilayah Kecamatan Poleang. Program ini dirancang sebagai solusi atas kendala akses transportasi yang masih menjadi tantangan bagi sebagian pelajar di pelosok desa.

“Banyak anak-anak kita yang semangat belajarnya tinggi, tapi terkendala jarak dan ongkos. Maka hari ini kami luncurkan program angkutan gratis bagi pelajar agar tidak ada lagi yang tertinggal hanya karena soal transportasi,” kata Burhanuddin.

Ia menambahkan, kendaraan ini akan mulai beroperasi secara bertahap dengan rute yang mencakup desa-desa terpencil, dan diharapkan mampu mendukung pemerataan akses pendidikan di Bombana.

“Dua agenda besar hari ini – pemberian penghargaan kepada ASN dan peluncuran angkutan pelajar – adalah wujud nyata komitmen kami dalam memajukan sektor pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa setiap anak Bombana punya peluang yang sama untuk meraih masa depan,” tegasnya.

Peringatan Hardiknas 2025 di Bombana tak hanya menjadi simbol semangat pendidikan nasional, tetapi juga menjadi refleksi nyata bahwa kolaborasi semua elemen sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan bermutu.

Bombana, Sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bombana melalui Bidang Bina Marga melakukan review teknis terhadap rencana pembangunan jalur bypass di kawasan perairan Rumbia. Kegiatan ini ditandai dengan pengukuran ulang menggunakan alat waterpass yang dilaksanakan pada Senin, 19 Mei 2025, di lokasi yang direncanakan sebagai trase jalan, tepatnya di sekitar Pelabuhan Kapal Rumbia.

Pengukuran ulang ini menjadi langkah evaluatif yang sangat penting sebelum konstruksi dimulai. Tujuannya untuk memastikan desain trase jalan tidak hanya sesuai dengan gambar perencanaan, tetapi juga selaras dengan kondisi topografi aktual di lapangan, terutama pada wilayah pesisir yang memiliki kontur tidak stabil.

“Pengukuran ulang ini kami lakukan untuk menjamin bahwa rencana pembangunan tidak hanya akurat secara desain, tapi juga aman dan efisien dari sisi konstruksi,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga, Ir. Ishak, ST, MT di sela-sela kegiatan pengukuran.

Jalur bypass yang direncanakan memiliki panjang sekitar 1 kilometer. Trase ini akan menghubungkan area Pelabuhan Kapal langsung ke kawasan lingkar Tugu Munajah. Dengan demikian, arus lalu lintas kendaraan barang dan penumpang dari dan menuju pelabuhan tidak lagi melewati jalan utama kota, sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan efisiensi distribusi logistik di wilayah tersebut.

Menurut Ir. Ishak, pengukuran ulang ini bukan hanya sebatas kegiatan teknis rutin, tetapi bagian dari upaya serius pemerintah daerah dalam menghadirkan infrastruktur yang presisi, fungsional, dan berkelanjutan. Terlebih, pembangunan jalan di kawasan pesisir seperti Rumbia memiliki tantangan tersendiri, termasuk risiko penurunan tanah dan perubahan kontur akibat kondisi geologis laut.

Tim teknis dari Bina Marga turun langsung ke lokasi dengan membawa sejumlah alat bantu modern. Selain menggunakan waterpass untuk mengecek elevasi secara akurat, mereka juga mengandalkan alat ukur digital dan data peta topografi terkini. Semua data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memverifikasi ulang rencana awal serta menjadi dasar dalam pembaruan desain teknis.

“Setiap titik pengukuran kami pastikan mengacu pada standar teknis nasional. Kami tidak ingin ada kesalahan yang nantinya berdampak pada keselamatan pengguna jalan maupun efektivitas fungsi jalan bypass itu sendiri,” ujar Ir. Ishak.

Proyek ini sendiri menjadi salah satu prioritas strategis dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Bombana tahun 2025. Selain membuka aksesibilitas baru, keberadaan jalan bypass ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pelabuhan dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

Di lapangan, kegiatan pengukuran berlangsung lancar. Tim Bina Marga bekerja sejak pagi hingga sore hari menyusuri titik-titik trase yang telah ditentukan. Meski berada di kawasan perairan dan membutuhkan peralatan khusus, tim terlihat sigap dan terkoordinasi dengan baik.

Pembangunan jalan bypass ini juga mendapat dukungan dari masyarakat setempat yang berharap agar pelabuhan dan kawasan sekitarnya bisa berkembang menjadi pusat ekonomi baru. “Kalau jalur ini jadi, tentu akses lebih mudah. Pelabuhan juga akan lebih ramai, dan ini bisa jadi peluang bagi warga sekitar,” ujar La Ode Natsir, warga Kelurahan Lauru yang rumahnya tak jauh dari pelabuhan.

Setelah tahap pengukuran dan review teknis selesai, Dinas PU akan melanjutkan dengan finalisasi dokumen perencanaan dan penyesuaian desain, sebelum masuk ke proses tender konstruksi. Semua tahapan dilakukan secara bertahap dan transparan, mengedepankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan pada aturan teknis pembangunan infrastruktur.

Dengan pelaksanaan review teknis yang cermat dan teliti, Dinas PU Bombana menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang bukan hanya cepat, tetapi juga tepat dan berorientasi jangka panjang. Pembangunan jalur bypass Rumbia bukan hanya soal infrastruktur, melainkan bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi menggelar Festival Anak Saleh/Salihah Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2025 sebagai salah satu program prioritas dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030. Kegiatan ini menjadi komitmen awal pemerintah daerah untuk mencetak generasi muda Islam yang cerdas, berakhlak mulia, dan berjiwa qur’ani.

Festival ini dibuka secara resmi oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Senin, 19 Mei 2025.

Hadir dalam acara pembukaan tersebut unsur Forkopimda, Ketua TP PKK Bombana, Pj. Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Bombana, para camat, kepala KUA, tokoh agama, serta ratusan peserta dari seluruh kecamatan di Bombana.

Festival Anak Saleh/Salihah menjadi ajang kompetisi sekaligus pembinaan karakter anak-anak dari usia dini hingga remaja. Berbagai lomba islami diadakan untuk memupuk kecintaan peserta terhadap Al-Qur’an dan nilai-nilai keislaman, serta menanamkan pondasi moral sejak dini.

“Festival ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi lebih dari itu, ini adalah ruang pembinaan karakter dan tumbuhnya semangat ukhuwah. Kita ingin anak-anak kita tumbuh menjadi insan yang cinta Al-Qur’an dan berakhlak mulia,” ujar Bupati Burhanuddin dalam sambutannya.

Ia menyebut bahwa investasi terbaik bagi masa depan daerah terletak pada pembentukan karakter generasi mudanya. Karena itu, kegiatan ini diharapkan tidak berhenti di tahun ini saja.

“Kita berharap festival ini bisa menjadi agenda tahunan, bahkan bisa kita bawa ke tingkat provinsi hingga nasional. Ini adalah upaya serius kita dalam membentuk generasi penerus Bombana yang religius, cerdas, dan berbudaya,” ucap Burhanuddin.

Festival ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga para santri pondok pesantren yang tersebar di Bombana.

Peserta yang tampil adalah mereka yang telah lolos seleksi di tingkat kecamatan dan datang mewakili daerah masing-masing. Mereka berkompetisi dalam berbagai cabang lomba islami yang dibagi berdasarkan kategori usia, antara lain lomba azan, tilawah Al-Qur’an, dakwah, dan tahfiz Al-Qur’an.

Untuk menjaga kualitas penilaian, panitia menghadirkan dewan juri yang terdiri dari ustaz, guru agama, dan tokoh masyarakat yang berkompeten di bidangnya.

Burhanuddin juga mengapresiasi keterlibatan semua pihak dalam menyukseskan acara tersebut, terutama para orang tua, guru pembimbing, dan panitia pelaksana.

“Terima kasih atas kerja keras semua pihak, mulai dari orang tua, guru, panitia, hingga para tokoh agama. Kebersamaan ini mencerminkan semangat kolektif kita dalam membangun Bombana yang religius,” tuturnya.

Selain sebagai ajang kompetisi, festival ini menjadi salah satu wujud konkret keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan karakter berbasis nilai keislaman. Pemerintah berharap kegiatan serupa bisa menjadi budaya baru yang tumbuh di tengah masyarakat, seiring dengan visi daerah mewujudkan generasi Qur’ani.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam menghadirkan ruang tumbuh yang sehat dan bernilai bagi anak-anak, tidak hanya sebagai pelajar cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan sosial.

Dengan atmosfer religius dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, Festival Anak Saleh/Salihah 2025 diharapkan menjadi tonggak awal dalam membentuk karakter emas generasi muda Bombana untuk masa depan yang lebih baik.

Bombana, Sultra.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir dengan menggelar rapat koordinasi penertiban bangkai kapal perikanan di wilayah tambatan perahu Rumbia dan Rumbia Tengah. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, di Aula Kantor Bappeda, Senin, 19 Mei 2025.

Langkah ini menjadi bagian dari program prioritas 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030, yakni “Berani Bersih Wonuaku.” Program ini menitikberatkan pada penataan ulang ruang publik dan kawasan pesisir, demi menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menyebutkan bahwa bangkai kapal yang dibiarkan menumpuk bukan hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan aktivitas pelayaran dan kehidupan laut.

“Bangkai kapal yang dibiarkan sangat mengganggu. Bukan hanya menurunkan estetika kawasan pesisir, tetapi juga bisa menimbulkan kecelakaan laut dan pencemaran lingkungan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama agar laut tetap bersih dan aman,” kata Ahmad Yani.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Camat Rumbia dan Rumbia Tengah, aparat kelurahan, serta sejumlah tokoh masyarakat. Seluruh peserta sepakat bahwa penanganan bangkai kapal perlu ditangani secara serius dan terpadu.

Beberapa langkah strategis yang dihasilkan dari rapat tersebut antara lain pendataan bangkai kapal yang ada, pemberian tenggat waktu kepada pemilik kapal, tindakan tegas terhadap bangkai kapal tak bertuan, serta kampanye sosialisasi kesadaran lingkungan kepada warga pesisir.

Penertiban ini juga menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada nelayan, agar mereka dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara nyaman dan aman. Pemerintah ingin memastikan bahwa kawasan pesisir tidak hanya indah secara visual, tetapi juga fungsional dan aman bagi kehidupan masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut.

“Kalau dibiarkan, bangkai-bangkai ini bisa menjadi bom waktu. Kita tidak ingin nelayan kesulitan bersandar atau bahkan mengalami kecelakaan karena terganggu puing-puing kapal yang berserakan. Maka kita harus bergerak cepat dan terorganisir,” lanjut Ahmad Yani.

Melalui program “Berani Bersih Wonuaku”, Pemerintah Kabupaten Bombana mendorong perubahan budaya hidup bersih yang berkelanjutan. Tidak hanya soal infrastruktur dan penataan kawasan, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar mereka.

Pemerintah juga akan membentuk tim lintas sektor untuk memantau langsung pelaksanaan hasil rapat tersebut. Pemantauan akan melibatkan peran aktif warga, termasuk tokoh masyarakat dan kelompok nelayan, sebagai ujung tombak dalam menciptakan kawasan pesisir yang bersih dan tertata.

“Kita ingin masyarakat ikut menjadi pelaku perubahan. Bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek yang aktif dan terlibat langsung. Karena tanpa peran serta masyarakat, program sebagus apa pun tidak akan berjalan optimal,” ujar Wakil Bupati.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana tidak menunda-nunda upaya penataan kawasan strategis, termasuk pesisir yang menjadi urat nadi ekonomi sebagian besar warga Rumbia dan Rumbia Tengah. Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kebijakan lingkungan jangka panjang yang berpihak pada keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, pemerintah berharap kawasan pesisir Bombana dapat menjadi contoh penataan lingkungan berbasis masyarakat, serta menjadi cerminan keberhasilan visi “Berani Bersih Wonuaku” yang nyata di lapangan.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Senin, 19 Mei 2025. Dalam rapat tersebut, Bupati menekankan pentingnya MCSP sebagai instrumen pencegahan dini dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Kita ingin MCSP bukan sekadar dokumen administratif, tapi menjadi alat kendali yang benar-benar hidup dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta pengawasan kinerja daerah,” tegas Burhanuddin di hadapan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

Evaluasi ini tidak hanya menyoroti capaian dan tantangan pelaksanaan MCSP sepanjang tahun 2024, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan penyusunan dokumen perubahan MCSP Tahun 2025. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa dokumen tersebut disusun secara responsif dan adaptif terhadap dinamika serta kebutuhan riil masyarakat Bombana.

Dalam arahannya, Burhanuddin menggarisbawahi bahwa MCSP merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendeteksi potensi masalah secara dini. Dengan sistem pengawasan yang terukur, MCSP diharapkan mampu memperkuat strategi pencegahan terhadap berbagai risiko dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.

“Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MCSP 2024 menjadi landasan penting bagi kita dalam melakukan pembenahan. Namun yang lebih penting adalah menyiapkan dokumen MCSP 2025 secara lebih adaptif,” ujarnya.

Rapat ini juga menjadi forum konsolidasi lintas sektor. Bupati meminta seluruh OPD untuk aktif berkontribusi melalui data, analisis, serta usulan program-program inovatif yang dapat memperkuat arah kebijakan berbasis pencegahan. Sinergi dan kolaborasi antar sektor diharapkan melahirkan strategi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.

“MCSP harus dibangun dari informasi yang kuat. Maka saya minta semua OPD menyumbang data dan inovasi. Ini bukan kerja satu lembaga, tapi kerja kolektif kita semua,” lanjutnya.

Hasil monitoring dan evaluasi MCSP 2024 yang dipaparkan dalam rapat mencakup identifikasi sejumlah titik rawan dalam pelaksanaan program pembangunan, tantangan koordinasi antar unit kerja, serta perlunya peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi informasi. Berbagai rekomendasi strategis juga disampaikan guna meningkatkan efektivitas pengawasan di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Bombana terus berkomitmen untuk memperkuat prinsip tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan. Evaluasi ini merupakan bagian dari proses berkelanjutan yang menekankan pentingnya pembelajaran dari pengalaman dan penguatan kelembagaan secara sistematis.

“Semangat kita adalah pencegahan. Ini bukan hanya soal administratif, ini soal bagaimana kita melindungi masa depan daerah kita,” kata Burhanuddin.

Langkah percepatan penyusunan perubahan dokumen MCSP 2025 akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemerintah berharap proses ini akan menghasilkan dokumen yang lebih terukur, realistis, dan selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bombana.

Rapat yang berlangsung secara kondusif ini ditutup dengan penyusunan agenda tindak lanjut yang akan dikawal secara ketat oleh tim lintas sektor. Evaluasi rutin dan monitoring berkelanjutan dirancang sebagai mekanisme untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MCSP ke depan.

Melalui pendekatan ini, Pemkab Bombana kembali menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang responsif dan tangguh menghadapi tantangan zaman. MCSP menjadi simbol keseriusan daerah dalam memperkuat sistem pencegahan sejak dini—untuk masyarakat yang lebih terlindungi, program yang lebih tepat sasaran, serta tata kelola yang lebih berkualitas.

Kendari, Sultranet.com – Di tengah hujan rintik yang menyelimuti halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, apel gabungan lingkup Pemerintah Provinsi Sultra tetap digelar dengan khidmat dan penuh semangat. Kegiatan yang berlangsung di lobby Kantor Gubernur pada Senin pagi, 19 Mei 2025 itu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling.

Apel dihadiri oleh para staf ahli gubernur, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Hugua mengajak seluruh peserta apel untuk merefleksikan makna Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei.

“Bangkitnya Budi Utomo pada tahun 1908 adalah momentum lahirnya kesadaran nasional sebagai bangsa yang merdeka. Ini bukan sekadar tanggal dalam buku sejarah, tapi panggilan jiwa untuk kita semua agar memahami kembali semangat juang para pendahulu bangsa,” kata Hugua dengan suara mantap di hadapan para ASN.

Ia menekankan bahwa kebangkitan nasional bukan hanya tentang perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi juga tentang membangun karakter dan kesadaran kolektif sebagai bangsa yang besar. Oleh karena itu, menurutnya, ASN harus bekerja dengan jiwa pelayanan yang berakar dari semangat sejarah dan tanggung jawab sosial.

“Tanpa pemahaman sejarah dan empati terhadap masyarakat, kita hanya akan menjadi manusia robot—bekerja tanpa jiwa, tanpa arah, dan kehilangan makna,” tegas Hugua.

Dalam pidatonya, mantan Bupati Wakatobi dua periode itu juga menyoroti pentingnya kecerdasan emosional dalam dunia birokrasi dan kehidupan sosial. Ia menyebut bahwa keberhasilan seorang pemimpin atau pegawai tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual.

“Delapan puluh persen kesuksesan seseorang berasal dari kecerdasan emosional dan kemampuan membangun hubungan baik. Hanya dua puluh persen yang ditentukan oleh kecerdasan akademik. Seorang dokter, insinyur, atau pejabat bisa saja gagal jika tidak mampu memahami lingkungannya secara emosional,” jelasnya.

Lebih jauh, Hugua mendorong para ASN untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan disiplin dalam bertugas. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Sultra akan memberikan apresiasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kinerja terbaik sebagai bentuk motivasi bagi seluruh instansi.

“Besok akan diumumkan SKPD terbaik dan terdisiplin. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi bagian dari budaya kerja kita. Disiplin adalah fondasi utama dalam membangun birokrasi yang kokoh dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Momentum apel gabungan ini menjadi ruang yang tidak hanya menguatkan semangat nasionalisme, tetapi juga mempererat kebersamaan antar ASN dan memperkuat nilai-nilai pengabdian. Suasana hangat dan penuh semangat di tengah cuaca yang gerimis justru menambah kekhidmatan apel tersebut.

Menurut beberapa peserta apel, pesan-pesan Wakil Gubernur memberi energi baru dalam menghadapi tantangan birokrasi ke depan. “Apa yang disampaikan Pak Wakil Gubernur sangat menyentuh. Kami diingatkan kembali bahwa pelayanan publik harus punya hati, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” ujar salah satu ASN yang hadir.

Kegiatan apel gabungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam membangun etos kerja yang berlandaskan nilai-nilai sejarah, integritas, dan solidaritas. Dengan semangat kebangkitan nasional, Pemprov Sultra berharap seluruh ASN mampu menjawab tuntutan zaman dengan pelayanan yang lebih manusiawi dan berkualitas.

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) membuka ruang dialog bagi masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan dan pengelolaan lahan di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, M.Ling saat menerima kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin, 19 Mei 2025.

Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan kerja advokasi DPD RI untuk merespons aspirasi masyarakat, khususnya menyangkut dampak investasi pertambangan dan persoalan lahan yang kian mendapat sorotan publik.

“Kegiatan advokasi ini adalah penyegaran dalam menyampaikan informasi. Saya secara pribadi hanya membuka kegiatan ini karena di saat yang sama saya juga harus menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sultra. Namun saya ingin menekankan bahwa pemerintah provinsi membuka ruang seluas-luasnya untuk dialog, dengan harapan informasi yang disampaikan dapat menyejukkan, bukan memihak satu sisi saja,” kata Wakil Gubernur Hugua dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. “Kami ingin setiap persoalan diselesaikan dengan baik. Kehadiran DPD RI di sini menjadi bagian penting dari penyelesaian masalah, demi menjaga harmoni pembangunan di daerah,” imbuhnya.

Komite II DPD RI hadir di Sultra dalam rangka menindaklanjuti dua laporan resmi yang diterima dari organisasi masyarakat sipil. Laporan pertama datang dari DPW Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Metal Indonesia (FKSPMI) Provinsi Sultra pada 2 Februari 2025, yang mengadukan dugaan pelanggaran dalam aktivitas investasi pertambangan oleh PT OSS dan PT VPNI di Kabupaten Konawe, serta dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya. Laporan kedua berasal dari Serikat Tani Konawe Selatan (STKS) pada 7 Mei 2025, terkait penggusuran lahan pertanian milik warga oleh perusahaan di Kabupaten Konawe Selatan.

“Kami datang untuk mendengarkan dan menjembatani antara masyarakat dan pemerintah daerah maupun pusat. Ini adalah bentuk nyata kehadiran DPD RI sebagai representasi daerah dalam upaya menyelesaikan masalah,” ujar Pimpinan Komite II DPD RI, Abdul Waris Halid.

Ia menambahkan bahwa kegiatan advokasi ini tidak hanya sebagai forum diskusi, tetapi akan menjadi dasar bagi DPD RI dalam menyusun rekomendasi yang akan diteruskan kepada pihak terkait di tingkat nasional maupun daerah. Komite II memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan advokasi dalam bidang pengelolaan sumber daya ekonomi dan kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat daerah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota Komite II DPD RI Laode Umar Bonte, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Bupati Konawe dan Bupati Konawe Selatan beserta jajarannya, serta perwakilan dari sejumlah dinas dan lembaga seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, DPMPTSP, Biro Pemerintahan dan Otda, ATR/BPN, dan Kementerian Investasi dan Lingkungan Hidup.

Selain itu, hadir pula para tokoh masyarakat, pemuda, serikat pekerja seperti Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Nasional, Ketua FKSPMI Sultra, Ketua Serikat Pekerja Konawe Selatan, serta perwakilan perusahaan, di antaranya manajer proyek PT Merbau Jaya Indah dan PT Tiran Indonesia.

Dalam suasana penuh perhatian, masing-masing pihak saling memberi masukan dan pandangan terkait persoalan yang dihadapi. Komite II DPD RI mencatat seluruh masukan yang diberikan untuk dijadikan dasar dalam merumuskan langkah strategis ke depan.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Pemerintah Provinsi Sultra bersama DPD RI berkomitmen untuk terus mencarikan solusi terbaik, dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Sulawesi Tenggara.