SULTRANET.COM, KONAWE KEPULAUAN – Desa Mata Langara, kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terus menunjukkan perubahan positif dalam berbagai sektor pembangunan. Perlahan namun pasti, desa yang berada di wilayah ibukota Kabupaten Konawe Kepulauan itu mulai memperlihatkan perkembangan yang signifikan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran warga terhadap pentingnya pendidikan mengalami peningkatan hal itu berdasarkan data yang tertuang data Kecamatan Wawonii Barat dalam angka. Jika sebelumnya masih banyak anak usia sekolah yang memilih berhenti belajar lebih awal, kini masyarakat mulai memahami bahwa pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depan generasi muda.

Hal itu bukan tanpa sebab, kemajuan tersebut tak lepas dari peran penting Pemerintah desa Mata langara dibawah komando Abd. Majid S sebagai Kepala Desa bersama tokoh masyarakat yang terus mendorong agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Juga dukungan orang tua terhadap pendidikan anak juga semakin besar. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya jumlah pelajar yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA hingga perguruan tinggi.

Selain sektor pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga mulai dirasakan warga Desa Mata Langara. Aktivitas ekonomi masyarakat yang didominasi sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil perlahan berkembang dan memberikan dampak positif terhadap pendapatan keluarga.

Berbagai program pembangunan desa turut membantu memperkuat perekonomian masyarakat. Perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas umum, hingga dukungan terhadap pelaku usaha kecil dinilai mampu membuka akses dan peluang ekonomi baru bagi warga.

“Semoga kedepannya desa kami Desa Mata langara lebih maju lagi itu harapannya”ujar salah seorang warga, Selasa (05/05/2026).

Tidak hanya itu, semangat gotong royong masyarakat Desa Mata Langara juga masih terjaga dengan baik. Kebersamaan antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam membangun desa agar lebih maju dan mandiri. Dengan kondisi pendidikan yang semakin baik dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, Desa Mata Langara optimistis mampu menjadi desa yang lebih berkembang di masa mendatang.

Perubahan yang terjadi saat ini menjadi bukti bahwa dengan kerja sama, kepedulian, dan semangat membangun, desa dapat tumbuh menjadi daerah yang maju, produktif, dan memiliki daya saing yang lebih baik untuk generasi mendatang.

Laporan: Aldi Dermawan

KONAWE KEPULAUAN — Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Mahmud, SP., M.PW. Menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi yang dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026 mendatang.

Mahmud mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar, jujur, dan akurat kepada petugas sensus demi menghasilkan data ekonomi yang berkualitas dan dapat dipercaya.

Menurutnya, keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas usaha, kondisi ekonomi, hingga potensi daerah yang dimiliki.

“Data yang akurat dan mutakhir menjadi pondasi penting dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran keuangan daerah yang transparan, tepat sasaran, dan akuntabel,” ujar Mahmud. Jumat (08/05/2026).

Ia menegaskan, hasil sensus ekonomi nantinya akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan, memperkuat sektor usaha masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga di Konawe Kepulauan.

Mahmud juga berharap masyarakat tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus resmi yang turun langsung di lapangan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.

“Sensus ekonomi bukan hanya agenda pemerintah, tetapi kepentingan bersama untuk melihat kondisi nyata ekonomi daerah kita. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai data ekonomi yang valid akan membantu pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan yang lebih efektif, termasuk dalam peningkatan pendapatan daerah, pengembangan UMKM, sektor perikanan, pertanian, hingga perdagangan lokal di wilayah kepulauan.

Di akhir pernyataannya, Mahmud mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah menuju kemajuan daerah.

“Mari bersama kita sukseskan Sensus Ekonomi Tahun 2026 menuju Wawonii Emas, ekonomi maju dan masyarakat sejahtera 2030 mendatang,” imbuhnya.

Laporan: Aldi Dermawan

Bombana, sultranet.com, – Pemerintah Kabupaten Bombana menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari kewajiban konstitusional dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui penyerahan langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani kepada Kepala BPK Sultra di Gedung BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan laporan keuangan ini menjadi tahapan awal dalam proses audit yang akan dilakukan oleh BPK. LKPD unaudited merupakan laporan yang telah disusun oleh pemerintah daerah namun belum melalui proses pemeriksaan resmi. Meski demikian, dokumen tersebut menjadi dasar penting bagi BPK dalam melakukan audit terinci sebelum memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan telah dilakukan secara maksimal oleh seluruh perangkat daerah. Ia menyebut, proses penyusunan melibatkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah guna memastikan kelengkapan dan akurasi data.

“Kami berharap laporan keuangan ini dapat menjadi dasar yang baik dalam proses pemeriksaan, serta mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ahmad Yani.

Menurutnya, ketepatan waktu dalam penyerahan laporan keuangan juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan. Hal ini sekaligus mencerminkan keseriusan Pemkab Bombana dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Sementara itu, pihak BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara memberikan apresiasi atas ketepatan waktu Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyerahkan LKPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan. BPK menilai kepatuhan terhadap tenggat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kedisiplinan dan tata kelola keuangan daerah.

Selanjutnya, BPK akan melakukan pemeriksaan terinci terhadap laporan keuangan tersebut. Proses ini meliputi verifikasi dokumen, pengujian sistem pengendalian internal, serta penilaian atas kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Hasil dari pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam pemberian opini, termasuk kemungkinan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kegiatan penyerahan LKPD ini juga diikuti oleh sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara yang secara bersamaan menyerahkan laporan keuangan masing-masing kepada BPK. Momentum ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa dalam memperkuat akuntabilitas keuangan publik di tingkat daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, penyerahan LKPD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Evaluasi yang dilakukan melalui proses audit diharapkan mampu mengidentifikasi potensi perbaikan, sehingga sistem pengelolaan keuangan daerah dapat semakin transparan, efisien, dan akuntabel.

Dengan langkah ini, Pemkab Bombana optimistis dapat kembali meraih opini terbaik dari BPK. Lebih dari itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran, demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ke depan, Pemkab Bombana juga akan terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan, serta memperkuat sistem pengawasan internal guna meminimalisir potensi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

KONAWE KEPULAUAN, SULTRANET. COM- PT Tuju Wali Wali secara resmi menyampaikan penegasan tegas terkait kabar yang beredar mengenai dugaan adanya oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merangkap menjalankan tugas sebagai Humas perusahaan PT Tuju Wali Wali di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep).

Informasi tersebut dinyatakan tidak memiliki dasar faktual dan tidak sesuai dengan realitas yang berlaku di perusahaan.

Dalam keterangan resmi yang diambil dari managemen PT Tuju Wali Wali menjelaskan bahwa struktur organisasi perusahaan dirancang dengan prinsip profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan nasional serta standar bisnis yang berlaku.

“Setiap posisi di lingkungan PT Tuju Wali Wali, termasuk divisi Humas, diisi oleh tenaga kerja yang telah melalui proses seleksi, penilaian, dan pelatihan komprehensif sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan. Tidak ada satupun individu yang memiliki status sebagai anggota TNI yang menjalankan peran atau merangkap jabatan di tim komunikasi kami, baik di wilayah Konkep maupun unit kerja perusahaan lainnya,” kata manajemen PT. Tujuh Wali-Wali Kaharuddin Ella yang di konfirmasi, Kamis (26/03/2026).

Perusahaan juga menegaskan bahwa integritas dan transparansi menjadi landasan utama dalam setiap aspek pengelolaan komunikasi publik. Setiap informasi yang disebarkan kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya selalu melalui tahapan verifikasi yang cermat untuk memastikan akurasi dan relevansinya.

“Kami menghargai perhatian masyarakat terhadap perkembangan perusahaan, namun mengimbau agar lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi. Kabar yang tidak berdasarkan fakta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memengaruhi hubungan kerja sama yang telah kami bangun dengan berbagai pihak,” tambahnya.

PT Tuju Wali Wali berkomitmen untuk terus menjalankan prinsip prinsip kerja secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di wilayah Konawe Kepulauan. Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait perusahaan dapat menghubungi kanal komunikasi resmi yang telah disediakan melalui situs web dan akun media sosial terverifikasi.

Masyarakat juga bisa mengakses informasi perusahaan melalui profil tim Humas beserta riwayat karir mereka dapat diakses melalui situs web resmi www.tujuwaliwali.co.id,

Untuk diketahui PT Tuju Wali Wali adalah Perusahaan Konstruksi yang mengerkakan Proyek pengembangan RSUD Konkep.

Bombana, sultranet.com — Ratusan warga Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, tumpah ruah mengikuti pawai obor yang digelar Karang Taruna setempat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Kegiatan ini menjadi simbol suka cita dan kebersamaan masyarakat dalam menyambut hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh, Jum’at malam (20/3/2026).

Pawai obor yang melibatkan sekitar 300 peserta ini berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Para peserta, didominasi anak muda dan remaja, berjalan beriringan sambil membawa obor berbahan bambu yang menyala, menciptakan suasana hangat dan religius di sepanjang rute yang dilalui.

Kegiatan takbiran keliling ini tidak hanya menjadi ajang tradisi tahunan, tetapi juga ruang mempererat kebersamaan antarwarga. Suara takbir yang dikumandangkan sepanjang perjalanan menambah kekhidmatan suasana, sekaligus menghidupkan nilai-nilai spiritual di tengah masyarakat desa.

Pawai obor tersebut melintasi empat dusun di Desa Rakadua, yakni Dusun Uttange, Dusun Ewolangka, Dusun Gambere, dan Dusun Pusuute. Sepanjang rute, warga yang tidak ikut serta tampak turut menyaksikan dan memberikan dukungan, menambah semarak kegiatan malam itu.

Untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib, jajaran Polsek Poleang Barat turut hadir melakukan pengamanan sekaligus memberikan arahan kepada para peserta. Petugas mengimbau agar seluruh peserta mengutamakan keselamatan selama pawai berlangsung, mengingat penggunaan api terbuka dari obor yang dibawa.

Salah satu penggagas kegiatan, Wiranto, mengungkapkan apresiasinya terhadap partisipasi aktif para pemuda Desa Rakadua dalam kegiatan tersebut. Ia menilai semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap kegiatan positif masih terjaga dengan baik di kalangan generasi muda.

“Saya mewakili rekan-rekan Karang Taruna sangat mengapresiasi para anak-anak muda Desa Rakadua yang masih respect dengan kegiatan-kegiatan positif. Harapan saya terhadap anak-anak muda, termasuk mahasiswa, mari bersama-sama menanamkan pemikiran yang positif,” ujar Wiranto.

Ia juga berharap pawai obor dapat terus menjadi agenda tahunan yang tidak hanya menjaga tradisi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter generasi muda di desa.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa tradisi lokal yang sarat nilai religius dan sosial masih hidup dan terus dilestarikan oleh masyarakat. Di tengah perkembangan zaman, semangat gotong royong dan kebersamaan yang ditunjukkan dalam pawai obor ini menjadi cerminan kuatnya identitas sosial masyarakat Desa Rakadua.

Dengan suasana yang penuh kehangatan dan kekeluargaan, pawai obor Karang Taruna Desa Rakadua berhasil menghadirkan malam takbiran yang tidak hanya meriah, tetapi juga bermakna bagi seluruh warga yang terlibat.

Pewarta: ZULL

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mulai mematangkan persiapan pelaksanaan seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2026. Langkah ini dilakukan melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, Husrifnah, guna memastikan proses seleksi berjalan transparan, objektif, dan berkualitas di Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, Rabu (18/2/2026).

Rapat persiapan tersebut dihadiri oleh sejumlah unsur yang akan terlibat dalam proses seleksi, di antaranya jajaran Badan Kesbangpol Kabupaten Bombana, perwakilan Kodim 1431/Bombana, perwakilan Polres Bombana, serta tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana. Sekitar 20 peserta hadir dalam kegiatan tersebut untuk membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan seleksi.

Dalam arahannya, Kepala Badan Kesbangpol Bombana Husrifnah menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan seleksi Paskibraka tahun ini. Ia menyampaikan bahwa meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran, hal tersebut tidak boleh mengurangi kualitas proses seleksi maupun standar penilaian yang telah ditetapkan secara nasional.

Menurutnya, seleksi Paskibraka tidak hanya sekadar memilih siswa yang memiliki kemampuan baris-berbaris yang baik, tetapi juga mencari generasi muda yang memiliki integritas, karakter kebangsaan, serta komitmen kuat terhadap nilai-nilai Pancasila.

“Efisiensi anggaran harus kita sikapi dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang solid, tanpa mengurangi kualitas dan standar seleksi yang telah ditetapkan,” tegas Husrifnah.

Dalam rapat tersebut, para peserta membahas secara rinci teknis pelaksanaan seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Bombana Tahun 2026. Salah satu poin yang ditegaskan adalah bahwa persyaratan tinggi badan bagi peserta seleksi tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, rapat juga membahas tahapan seleksi yang akan dilalui para calon peserta. Proses seleksi akan dilakukan secara berjenjang dan meliputi beberapa tahapan utama, mulai dari seleksi administrasi hingga penilaian kepribadian peserta.

Tahapan pertama adalah seleksi administrasi untuk memastikan kelengkapan dokumen dan persyaratan dasar peserta. Setelah itu, peserta akan mengikuti seleksi pembinaan ideologi Pancasila yang mencakup materi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Tes tersebut mengacu pada Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas X dan akan dilaksanakan secara daring melalui sistem yang disediakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Selanjutnya, peserta juga akan mengikuti seleksi intelegensi umum yang dilaksanakan secara daring melalui platform resmi BPIP. Tahapan berikutnya adalah seleksi kesehatan yang meliputi pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku serta tes parade.

Selain itu, peserta juga akan mengikuti seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesamaptaan untuk menguji kemampuan fisik, kedisiplinan, serta kekompakan calon anggota Paskibraka.

Tahapan terakhir adalah seleksi kepribadian yang meliputi wawancara, penelusuran minat dan bakat, serta penelusuran rekam jejak peserta, termasuk aktivitas di media sosial.

Melalui rangkaian seleksi tersebut, pemerintah daerah berharap dapat menjaring putra-putri terbaik Kabupaten Bombana yang memiliki kemampuan, integritas, serta semangat nasionalisme yang tinggi.

Husrifnah juga menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi Calon Paskibraka tingkat Kabupaten Bombana direncanakan berlangsung setelah bulan suci Ramadan. Sebelum tahapan seleksi dimulai, pihak Kesbangpol akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah di wilayah Kabupaten Bombana.

Menurutnya, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai proses seleksi serta mendorong partisipasi siswa-siswi terbaik untuk mengikuti seleksi Paskibraka.

“Setelah kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah selesai, pengumuman resmi terkait jadwal dan mekanisme seleksi akan kami sampaikan melalui media sosial dan surat resmi kepada sekolah,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh unsur yang terlibat dalam proses seleksi dapat bekerja sama secara optimal demi terselenggaranya seleksi Paskibraka yang profesional dan berintegritas.

Melalui proses seleksi yang transparan dan objektif, diharapkan akan lahir anggota Paskibraka terbaik yang siap mengemban tugas kehormatan pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang, sekaligus menjadi generasi muda yang mampu menanamkan semangat nasionalisme dan kebangsaan di tengah masyarakat.

SultraNet.com | Buton Utara – Barel Billiard &  Cafe resmi Gelar Grand Opening bertempat di Jalan Keraton, samping SPBU, Desa Wasalabose, Kecamatan Kulisusu, pada Selasa (17/02/2026) pagi.

Grand Opening ini menandai dimulainya operasional tempat olahraga dan nongkrong baru yang menyasar segmen anak muda dan pecinta olahraga biliar di Kabupaten Buton Utara.

Dengan konsep yang menggabungkan semangat olahraga dan kreativitas anak muda, Barel Billiard menyajikan fasilitas meja biliar terbaru dan suasana yang modern. Grand opening ini turut dihadiri oleh penggemar biliar lokal, komunitas olahraga, serta tokoh masyarakat setempat yang mendukung pengembangan kegiatan positif bagi generasi muda.

“Dengan semangat olahraga, billiard kami angkat sebagai sarana positif untuk kreativitas, sportivitas, dan melahirkan prestasi anak muda di Buton Utara,” ujar Azkar Skardiat, ST, selaku CEO Barel Billiard dan Cafe.

Selain menyediakan arena biliar dengan perlengkapan berkualitas, Barel Billiard  juga menghadirkan Cafe, cafe kekinian yang dirancang untuk menjadi ruang berkumpul, diskusi, dan inspirasi bagi generasi muda.

Azkar menambahkan bahwa kehadiran tempat ini tidak hanya sebagai ruang hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan minat dan bakat dalam olahraga billiard yang selama ini kurang mendapat perhatian.

“Kami terbuka untuk kolaborasi dengan komunitas billiard maupun masyarakat, anak muda juga umum, atau adanya turnamen ke depan,” jelasnya.

Suasana grand opening dimeriahkan dengan sesi permainan bebas dan lainnya. Antusiasme terlihat dari banyaknya anak muda yang hadir dan mencoba langsung fasilitas yang tersedia.

Dengan hadirnya Barel Billiard & Cafe, diharapkan dapat menjadi salah satu pusat kegiatan positif dan prestasi olahraga di Buton Utara khususnya di Kota Ereke, sekaligus mendukung gaya hidup aktif dan sehat melalui olahraga biliar. Red.

Sultranet.com | Bombana – Seorang anggota DPRD Kabupaten Bombana mendesak otoritas terkait segera melakukan penanganan permanen terhadap jembatan penghubung dua desa yang kondisinya dinilai kian membahayakan keselamatan dan menghambat perekonomian warga, Selasa (3/2/2026).

Yudi Utama Arsyad (YUA), anggota DPRD Bombana, secara khusus meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV untuk turun tangan. Desakan itu dilayangkan karena jembatan yang menghubungkan Desa Tampabulu dan Desa Tanah Poleang di Kecamatan Poleang Utara tersebut berada di atas Sungai Poleang yang menjadi wilayah kewenangan BWS.

“Jembatan ini sudah sangat memprihatinkan dan berbahaya. Hampir setiap tahun masyarakat mengeluh karena akses mereka terhambat dan keselamatan terancam,” kata Yudi.

Ia menegaskan bahwa jembatan tersebut merupakan jalur vital bagi pergerakan ekonomi masyarakat. Kerusakan yang terjadi menyebabkan distribusi hasil pertanian terganggu, biaya pengangkutan melonjak, dan menghambat aktivitas sehari-hari warga.

“Petani kesulitan membawa hasil panen, pedagang terhambat menjangkau pasar, dan masyarakat harus ekstra waspada saat melintas. Ini bukan lagi sekadar soal infrastruktur, tapi soal keselamatan dan ekonomi warga,” ujarnya.

Menurut Yudi, pemerintah desa bersama Dinas Pekerjaan Umum setempat telah beberapa kali melakukan perbaikan darurat. Namun, upaya tersebut bersifat sementara karena hanya mengganti kayu yang rusak dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar.

“Desa dan Dinas PU sudah berulang kali membantu, tapi hanya sebatas perbaikan darurat. Mereka tidak bisa membangun permanen karena jembatan ini berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai,” jelasnya.

Yudi juga menyoroti sejumlah jembatan lain di wilayah Poleang yang berada dalam pengawasan BWS Sulawesi IV, seperti jembatan penghubung Desa Teppo dan Kelurahan Bambaia, serta jembatan antara Desa Rompu-Rompu dan Desa Biru.

“Semua jembatan itu berada di atas Sungai Poleang. Artinya, tanggung jawab utama penanganannya ada pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV,” tegasnya.

Sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Bombana, Yudi berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius. Ia mendorong adanya kebijakan khusus, bahkan Inpres, untuk mempercepat pembangunan jembatan permanen di wilayah tersebut.

“Kami berharap pemerintah pusat hadir melalui kebijakan yang konkret. Jika perlu ada Instruksi Presiden agar persoalan ini tidak terus berlarut dan masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” kata Yudi.

Ia menambahkan bahwa pembangunan jembatan yang layak dan aman adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda-tunda. Percepatan penanganan, menurutnya, akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan rasa aman warga.

“Harapan kami sederhana, jembatan ini segera dibangun secara permanen agar masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan ekonomi lokal kembali berjalan normal,” tutup Yudi. (IS)

Bombana, sultranet.com – International Organization for Migration (IOM) bekerja sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi tentang migrasi aman dan risiko penyelundupan migran bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman nelayan mengenai bahaya migrasi tidak teratur serta potensi keterlibatan dalam praktik penyelundupan orang yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, Ir. Muhammad Siarah, M.Si., di Desa Terapung, Kecamatan Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana, Senin, 2 Februari 2026.

Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari nelayan, nakhoda kapal, perwakilan kelompok nelayan, serta masyarakat pesisir setempat. Mereka mendapatkan pemaparan mengenai berbagai risiko hukum, sosial, dan kemanusiaan yang dapat timbul akibat migrasi tidak teratur maupun keterlibatan dalam jaringan penyelundupan migran.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, Muhammad Siarah, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut dilatarbelakangi oleh data dari Konsulat Republik Indonesia (KRI) di Darwin, Australia. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan pelintas batas yang tertangkap karena melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Australia pada periode 1 Januari hingga 30 Oktober 2025 berasal dari Kabupaten Bombana.

“Kami menerima data dari KRI Darwin yang menunjukkan bahwa mayoritas nelayan pelintas batas yang tertangkap karena melakukan penangkapan ikan di perairan Australia berasal dari Bombana. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah,” kata Muhammad Siarah.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat pesisir, terutama para nelayan, agar lebih memahami aturan hukum internasional terkait wilayah penangkapan ikan serta risiko migrasi tidak teratur.

Pemerintah Kabupaten Bombana, lanjutnya, menyambut baik langkah cepat IOM Indonesia yang berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Kolaborasi tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen bersama untuk mendorong migrasi yang aman, tertib, dan bertanggung jawab sekaligus mencegah praktik penyelundupan migran dan perdagangan orang.

“Kami mengapresiasi kerja sama IOM Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah menghadirkan kegiatan sosialisasi ini. Ini merupakan langkah penting untuk memberikan pemahaman kepada nelayan agar terhindar dari praktik migrasi tidak teratur maupun penyelundupan migran,” ujarnya.

Menurut Muhammad Siarah, tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan informasi yang komprehensif sekaligus meningkatkan kapasitas nelayan dan masyarakat pesisir dalam memahami bahaya migrasi tidak teratur. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari aktivitas penangkapan ikan di perairan negara lain tanpa izin.

Ia menambahkan bahwa wilayah pesisir seperti Desa Terapung memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu daerah dengan aktivitas perikanan yang cukup aktif. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi nelayan menjadi sangat penting agar mereka dapat menjalankan aktivitas melaut secara aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai berbagai modus penyelundupan migran yang sering memanfaatkan jalur laut dan melibatkan kapal-kapal nelayan. Melalui pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat mengenali potensi risiko sejak dini dan tidak terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.

Selain memberikan edukasi kepada nelayan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap perdagangan orang yang sering kali berawal dari praktik migrasi tidak teratur. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara dapat ditekan.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perikanan juga menyampaikan apresiasi kepada IOM Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia atas komitmen yang terus dilakukan dalam melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, terutama mereka yang bekerja di sektor maritim dan perikanan.

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada IOM Indonesia dan Pemerintah Indonesia atas berbagai upaya yang terus dilakukan dalam melindungi warga negara Indonesia di berbagai negara, terutama dalam situasi krisis,” kata Muhammad Siarah.

Ia berharap kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. Menurutnya, informasi yang diperoleh para peserta diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga para nelayan Bombana dapat menjalankan aktivitas melaut dengan lebih aman dan terhindar dari berbagai praktik ilegal.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan menjadikan pengetahuan yang diperoleh sebagai bekal penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nelayan dan masyarakat pesisir Bombana dapat terhindar dari migrasi tidak teratur maupun praktik penyelundupan migran,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat pesisir semakin meningkat. Dengan demikian, nelayan Bombana tidak hanya mampu menjaga keselamatan diri saat melaut, tetapi juga turut berkontribusi dalam mencegah praktik migrasi ilegal dan penyelundupan manusia yang merugikan banyak pihak.

Bombana,  sultranet.com — Pemerintah Kabupaten Bombana mulai mengambil langkah serius dalam menata aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan dengan menggelar rapat Tim Penertiban Pertambangan Ilegal. Rapat ini menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk merumuskan langkah penertiban yang tetap mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah tersebut, di Ruang Tinaorima Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana, Selasa (13/1/2026).

Rapat tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Bombana Nomor 100.3.3.2-19 Tahun 2026 tentang pembentukan Tim Penertiban Pertambangan Ilegal di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Forum ini dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat koordinasi dalam pengendalian aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin resmi.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si dan dihadiri Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau yang mewakili, pejabat eselon II dan III terkait, Kepala Kantor Pertanahan, serta sejumlah awak media.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana dr. Sunandar, MM.Kes bersama Sekretaris Badan Kesbangpol Drs. Budiman, MM serta anggota tim lainnya. Rapat berlangsung mulai pukul 13.30 WITA hingga pukul 15.30 WITA.

Dalam rapat tersebut, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana memaparkan latar belakang pembentukan Tim Penertiban Pertambangan Ilegal. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menata aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, penertiban pertambangan tidak hanya bertujuan menegakkan aturan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan, keamanan daerah, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertambangan.

“Pembentukan tim ini merupakan langkah pemerintah daerah untuk menata aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai aturan, sekaligus memastikan bahwa aspek sosial dan ekonomi masyarakat tetap menjadi perhatian dalam setiap kebijakan yang diambil,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah masukan juga disampaikan oleh unsur Forkopimda sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah penanganan yang komprehensif.

Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Bombana menyampaikan bahwa pihak kepolisian siap mendampingi dan mengawal pelaksanaan tugas tim apabila diperlukan dalam proses penertiban di lapangan.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah mempertimbangkan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan pertambangan agar penataan sektor ini memiliki landasan hukum yang lebih kuat.

“Kami siap mendampingi tim dalam proses penertiban apabila diperlukan. Selain itu, kami juga mengusulkan agar disusun Peraturan Daerah terkait pertambangan serta dilakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bombana menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan secara legal.

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah memperjuangkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.

“Kebijakan yang diambil harus memberi ruang kepada masyarakat. Salah satu solusinya adalah dengan mendorong penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat dan pemberian Izin Pertambangan Rakyat agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara legal,” katanya.

Dari unsur Kejaksaan, disampaikan pula pandangan mengenai pentingnya penertiban yang menyentuh aspek perizinan serta pengelolaan lingkungan hidup. Kejaksaan juga mendorong agar hasil tambang yang diperoleh masyarakat dapat dijual kepada perusahaan yang memiliki izin resmi, sehingga rantai distribusi mineral dapat diawasi secara lebih baik.

Sementara itu, perwakilan dari Kodim menyampaikan agar pendekatan persuasif lebih diutamakan dalam tahap awal penanganan persoalan pertambangan ilegal.

Menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara intensif sebelum langkah penertiban dilakukan di lapangan.

“Sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan terlebih dahulu agar masyarakat memahami aturan yang berlaku. Penertiban tidak sebaiknya dilakukan secara langsung sebelum tahapan tersebut berjalan optimal,” ujarnya.

Menutup rapat tersebut, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menyampaikan kesimpulan bahwa langkah awal yang akan ditempuh pemerintah daerah adalah melakukan sosialisasi dan penyampaian imbauan kepada masyarakat terkait aktivitas pertambangan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Ia menjelaskan bahwa sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai media, termasuk media cetak dan media sosial, agar informasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan memanggil para kepala desa di wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan untuk diberikan arahan dan pemahaman terkait kebijakan yang sedang disiapkan.

“Hasil dari sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah kebijakan selanjutnya terkait penertiban aktivitas pertambangan ilegal,” ujar Ahmad Yani.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap langkah koordinasi ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial serta memberikan kepastian bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara legal dan berkelanjutan.