Kendari, Sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi menyerahkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029 kepada DPRD Sultra dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Sultra, Kamis, 8 Mei 2025.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, tersebut memuat tiga agenda penting: penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025, penyerahan dan penjelasan Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, serta penyerahan dokumen Ranperda perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sultra dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua menegaskan bahwa penyusunan dokumen RPJMD menjadi kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang mengharuskan RPJMD disusun dan ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

“Rancangan awal RPJMD ini kami susun dengan pendekatan holistik, partisipatif, dan akuntabel. Harapannya, dokumen ini mampu menjawab tantangan pembangunan, baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan,” kata Hugua dalam pidatonya.

Hugua mengungkapkan bahwa Sulawesi Tenggara tengah menghadapi sejumlah tantangan struktural dan dinamika global, seperti ketimpangan sosial dan antarwilayah, perubahan iklim, serta transformasi digital dan industri. Tak kalah penting, masyarakat kini menuntut layanan publik yang cepat, inklusif, dan berkeadilan.

Untuk itu, RPJMD 2025–2029 mengusung visi pembangunan: “Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.” Visi tersebut diturunkan ke dalam tiga misi pembangunan utama.

“Misi pertama adalah mewujudkan masyarakat yang terjamin hak dan perlindungan sosialnya. Kedua, menumbuhkan perekonomian melalui konektivitas serta penguatan sektor pertanian dalam arti luas, kemaritiman, dan dunia usaha. Dan yang ketiga adalah menguatkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas dengan nilai budaya dan religiusitas,” jelas Hugua.

Ia menambahkan, penyerahan dokumen RPJMD ini bukanlah akhir, melainkan awal dari proses kolaboratif antara eksekutif dan legislatif.

“Kami berharap dokumen ini akan dibahas secara konstruktif bersama DPRD agar dapat disempurnakan dan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD Provinsi Sultra juga menetapkan Propemperda 2025 yang mencakup 21 Rancangan Peraturan Daerah. Ketua Komisi I DPRD, La Isra, menyatakan bahwa penyusunan Propemperda harus disusun secara sistematis dan mendukung prioritas pembangunan daerah.

“Propemperda adalah alat perencanaan hukum yang wajib mematuhi aturan perundang-undangan dan bersinergi dengan arah pembangunan daerah,” ucap La Isra dalam laporannya.

Selain itu, turut diserahkan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 mengenai perubahan status hukum Bank Pembangunan Daerah Sultra dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 yang mengatur modal inti minimum perbankan sebesar Rp3 triliun.

“Perubahan status badan hukum ini langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan peran BPD dalam pembangunan daerah,” ujar Hugua.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Forkopimda Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama, Kabinda, Kepala BNNP, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, Kepala Kanwil Kemenkumham, Sekda Provinsi Sultra, pimpinan instansi vertikal, dan seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.

Acara ditutup dengan penyerahan dokumen Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 yang dilakukan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Hugua kepada Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala, didampingi Wakil Ketua DPRD Sultra, Hj. Hasmawati.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menjajaki kerjasama strategis dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan Lumbung Pangan Daerah. Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan rapat virtual yang diikuti langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si pada Kamis, 8 Mei 2025, dari Kantor Penghubung Pemda Bombana di Kota Kendari.

Rapat yang berlangsung melalui Zoom ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi yang disampaikan Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB kepada Pemkab Bombana. Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah pihak penting, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Bombana hingga para pakar dari IPB.

Fokus utama rapat ini adalah menyusun langkah awal kolaborasi dalam pengembangan sistem ketahanan pangan berbasis riset dan teknologi. Pemerintah Kabupaten Bombana menilai, kemitraan ini bukan hanya bentuk sinergi institusional, tetapi juga upaya menjawab tantangan nyata yang dihadapi sektor pertanian dan pangan daerah.

“Kerjasama ini sangat penting bagi kami. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ketahanan pangan berbasis pengetahuan dan teknologi. IPB memiliki kapasitas riset yang luar biasa dan kami ingin menjadikan itu sebagai fondasi untuk mendorong produktivitas pangan di Bombana,” kata Bupati Burhanuddin saat memimpin rapat secara daring.

Bupati menegaskan bahwa kemitraan ini sejalan dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam program unggulan “Satu Desa Satu Produk” yang menjadi prioritas kepemimpinannya. Ia meyakini, melalui pendekatan ilmiah dan teknologi, potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Bombana dapat dikelola secara berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa Bombana tidak lagi hanya mengandalkan SDA, tapi juga memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil pertanian dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang,” ujarnya.

Rapat tersebut juga menjadi forum pertukaran gagasan antara Pemda Bombana dan IPB, khususnya terkait pemanfaatan inovasi pertanian, pengelolaan sumber pangan lokal, dan strategi peningkatan kapasitas petani. IPB sendiri menyampaikan komitmennya untuk mendampingi Bombana dalam menyusun roadmap Lumbung Pangan Daerah yang terukur, efisien, dan berorientasi jangka panjang.

Menurut Bupati Burhanuddin, upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan sistem pengelolaan pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar. Dengan pendekatan ilmiah yang tepat, Pemkab Bombana berharap bisa mendorong sektor pertanian menjadi lebih modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

“Lumbung pangan bukan sekadar gudang, tapi sistem yang mencakup produksi, distribusi, dan keberlanjutan. Kami ingin menjadikan Bombana sebagai contoh daerah yang mampu berdikari dalam pemenuhan kebutuhan pangannya,” ujarnya.

Dalam jangka panjang, kerjasama ini juga diharapkan dapat membuka peluang baru bagi masyarakat, seperti terbukanya lapangan kerja, peningkatan kapasitas petani lokal, dan penguatan ekonomi desa. Pemda Bombana berkomitmen untuk terus mendukung proses ini dengan langkah-langkah konkret, termasuk penganggaran, pendampingan teknis, dan sinergi antarinstansi.

Kemitraan ini dinilai sebagai babak baru pembangunan pangan daerah, yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Pemkab Bombana optimistis, dengan dukungan IPB, sektor pertanian di daerah ini akan mengalami transformasi yang signifikan dalam waktu dekat.

Bombana, Sultranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si secara resmi membuka Seminar Pendidikan Indonesia Moronene yang mengangkat tema “Adaptasi Pendidikan Ramah Lingkungan untuk Masa Depan yang Berkelanjutan,” Kamis, 8 Mei 2025, di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana.

Seminar ini digagas oleh Organisasi Indonesia Moronene (IM) sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendorong sistem pendidikan yang adaptif terhadap tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Bombana, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Bombana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pariwisata, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan, akademisi, guru, pelajar, hingga aktivis lingkungan.

Seminar ini menjadi ruang strategis untuk membahas pentingnya integrasi nilai keberlanjutan dalam sistem pendidikan, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pelestarian lingkungan hidup sejak usia dini.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan seminar tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat relevan di tengah meningkatnya krisis lingkungan global, yang membutuhkan respons aktif dari semua lapisan masyarakat, termasuk dunia pendidikan.

“Kita membutuhkan sistem pendidikan yang tidak hanya mengedepankan prestasi akademik, tapi juga menanamkan kepedulian terhadap alam dan masa depan bumi. Tema seminar ini sangat relevan dan patut diapresiasi,” ujarnya.

Ahmad Yani menekankan, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah dan kebersihan, bukan lagi isu lokal, melainkan sudah menjadi perhatian global. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan pendidikan sebagai pintu masuk perubahan perilaku masyarakat terhadap isu-isu lingkungan.

“Lingkungan yang bersih bukan hanya isu lokal, melainkan sudah menjadi perhatian dunia. Jika kita mampu mengatasi persoalan sampah, manfaatnya tidak hanya akan dirasakan secara global, tetapi juga oleh masyarakat kita di Bombana,” ungkapnya.

Ia juga mengajak generasi muda Bombana untuk menggali kembali nilai-nilai budaya lokal yang selama ini mengajarkan tentang hubungan harmonis antara manusia dan alam. Menurutnya, kearifan lokal bisa menjadi fondasi kuat dalam membangun kesadaran lingkungan secara berkelanjutan.

“Nilai-nilai budaya kita banyak mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Ini bisa menjadi modal besar dalam menghadapi krisis lingkungan saat ini,” katanya.

Sementara itu, Ketua Organisasi Indonesia Moronene dalam sambutannya mengatakan, seminar ini merupakan bagian dari komitmen IM untuk mendorong transformasi pendidikan lokal agar lebih responsif terhadap persoalan lingkungan dan perubahan iklim.

“Pendidikan harus menjadi bagian dari solusi. Kita tidak bisa lagi mengabaikan isu lingkungan dalam kurikulum. Seminar ini adalah langkah awal untuk membangun kerja sama lintas sektor demi pendidikan yang berpihak pada masa depan lingkungan,” tuturnya.

Ia berharap, dari forum ini lahir gagasan konkret dan kerja kolaboratif yang mampu mendorong pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih ramah lingkungan, serta membuka ruang partisipasi bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun dunia pendidikan.

Seminar ini juga dirangkaikan dengan sesi diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari praktisi pendidikan, pegiat lingkungan, hingga perwakilan pemerintah daerah. Peserta seminar terlihat antusias mengikuti diskusi, yang banyak menyoroti praktik-praktik pendidikan hijau dan strategi penerapannya di lingkungan sekolah.

Semangat kolaboratif yang tercipta dalam seminar ini diharapkan menjadi pemantik gerakan nyata di tingkat komunitas, sekolah, dan kebijakan publik, yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun kesadaran ekologis dan tanggung jawab bersama terhadap bumi.

Kendari, Sultranet.com — Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Bombana. Hal ini disampaikan Burhanuddin saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kendari, dalam rangka pengawasan pelaksanaan dan penyelenggaraan BUMD dan BLUD di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Rabu, 7 Mei 2025.

Acara tersebut menjadi bagian dari agenda Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025. Dihadiri oleh jajaran kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, pejabat dari kementerian terkait, dan para anggota Komisi II DPR RI, kegiatan ini bertujuan memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap BUMD dan BLUD sebagai instrumen penting dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI dan seluruh kepala daerah atas partisipasinya dalam penguatan peran BUMD dan BLUD. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta perlunya dukungan regulasi untuk meningkatkan kinerja dua badan strategis tersebut.

“BUMD dan BLUD punya peran strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Pemerintah provinsi terus mendorong pengelolaan yang profesional, adaptif, dan transparan. Sinergi dengan DPR RI ini jadi momentum penting untuk memperbaiki sistem dan memperkuat arah kebijakan kita ke depan,” kata Hugua di hadapan para peserta.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, dalam sesi dialog menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana menyambut baik kegiatan pengawasan ini sebagai ajang evaluasi dan refleksi bersama. Ia menyebut bahwa BUMD dan BLUD di Bombana akan terus didorong menjadi institusi yang tidak hanya fokus pada pelayanan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

“Kami terus berkomitmen memperkuat kinerja BUMD dan BLUD melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akuntabilitas anggaran, dan efisiensi layanan. Tujuannya adalah agar lembaga ini benar-benar memberi dampak nyata, baik bagi masyarakat maupun untuk keuangan daerah,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menambahkan bahwa tantangan ke depan adalah membangun sistem kelembagaan yang solid, serta mendorong transparansi dalam tata kelola. Baginya, BUMD dan BLUD harus menjadi entitas yang mampu bersaing secara sehat dan memiliki standar pelayanan yang tinggi.

Kegiatan ini juga diisi dengan paparan dari Komisi II DPR RI terkait hasil pengawasan dan temuan strategis di sejumlah daerah. Komisi menyampaikan sejumlah rekomendasi awal yang diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya dalam sektor pelayanan publik dan tata kelola keuangan daerah.

Diskusi berjalan konstruktif dan terbuka, mencerminkan semangat kolaboratif antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah. Komisi II menekankan bahwa pembenahan BUMD dan BLUD tidak cukup hanya pada sisi teknis, melainkan juga menyentuh aspek kelembagaan, regulasi, serta penguatan integritas pengelolanya.

Melalui forum ini, para kepala daerah diberi ruang untuk menyampaikan kondisi riil di wilayahnya masing-masing, termasuk tantangan yang dihadapi dalam mengelola BUMD dan BLUD secara efektif. Bupati Bombana termasuk salah satu yang secara aktif menyampaikan pandangan dan strategi pembangunan kelembagaan yang sedang ditempuh di daerahnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat daerah, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal dan penyediaan layanan publik yang inklusif.

Bombana, Sultranet.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mempercepat pembangunan desa kembali ditegaskan melalui sinergi bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124 resmi dimulai di Desa Wia-Wia, Kecamatan Matausu, Selasa, 6 Mei 2025.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si membuka langsung kegiatan ini dan bertindak sebagai Inspektur Upacara. Didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., Bupati menyampaikan bahwa TMMD merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja dirinya bersama Wakil Bupati Bombana.

“TMMD ini adalah wujud nyata semangat gotong royong antara TNI, pemerintah, dan masyarakat. Program ini juga bagian dari upaya kami untuk membuka akses wilayah pedesaan, memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal, serta mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi rakyat,” ujar Bupati Burhanuddin di hadapan peserta upacara.

Bupati menegaskan bahwa program TMMD sejalan dengan visi misi daerah “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan”, di mana pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat desa.

Ia pun mengapresiasi jajaran TNI, khususnya Kodim 1431/Bombana, atas sinergi dan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah. Bupati juga menyerukan agar semua pihak, mulai dari jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga masyarakat, bergandengan tangan menyukseskan TMMD sebagai bagian dari gerakan bersama membangun desa.

“Kami berharap kegiatan ini bukan hanya memberikan dampak nyata dalam bentuk fisik, tetapi juga mampu memperkuat kesadaran kebangsaan, solidaritas sosial, serta membangun semangat kebersamaan di tengah masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 1431/Bombana Letkol Inf Andi Irfandi, S.I.P., yang juga bertindak sebagai Dansatgas TMMD ke-124, menjelaskan bahwa kegiatan ini mencakup dua fokus utama, yakni pembangunan fisik dan non-fisik.

“Pembangunan fisik meliputi perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan desa, drainase, dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan kegiatan non-fisik melibatkan penyuluhan tentang narkoba, bela negara, wawasan kebangsaan, penyuluhan lingkungan, hingga program kesehatan keluarga,” jelasnya.

TMMD menurutnya bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga media untuk membangun karakter masyarakat desa agar lebih tangguh, berwawasan kebangsaan, dan sehat secara sosial maupun lingkungan.

Suasana semarak dan penuh kebersamaan menyelimuti pembukaan kegiatan TMMD. Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana, Camat Matausu, Kepala Desa, Kepala Sekolah, para guru, siswa-siswi serta tokoh masyarakat setempat. Antusiasme warga terlihat jelas saat mengikuti jalannya upacara yang juga menandai dimulainya kerja kolaboratif antara TNI dan Pemkab Bombana.

Program TMMD ke-124 ini diharapkan menjadi titik tolak pembangunan berkelanjutan di desa-desa Kabupaten Bombana. Tidak hanya menghadirkan infrastruktur yang memadai, namun juga membangun ketahanan sosial masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup warga desa secara menyeluruh.

Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI, pembangunan desa diharapkan menjadi lebih terarah dan berdaya guna, menciptakan Bombana sebagai daerah yang tangguh, berdaya saing, dan berakar kuat pada nilai-nilai gotong royong.

Pemerintah Kabupaten Bombana terus menegaskan komitmennya untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus fondasi utama pembangunan daerah ke depan. Program TMMD menjadi salah satu bukti nyata bahwa pembangunan harus dimulai dari desa, oleh dan untuk masyarakat desa itu sendiri.

Kendari, Sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Lapangan Kantor Gubernur, Senin (5/5/2025). Kegiatan ini menjadi momen reflektif yang sarat makna, sekaligus menyatukan semangat ASN dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional serta hari jadi sejumlah daerah di Sultra.

Dalam apel yang diikuti ribuan ASN dari berbagai instansi itu, hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, para pejabat pimpinan tinggi pratama, staf ahli gubernur, asisten Sekda, kepala OPD, kepala biro, serta pejabat struktural dan fungsional. Hugua membuka sambutan dengan menyampaikan pentingnya momentum ini sebagai ajang refleksi bersama.

“Baru saja kita rayakan 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional, sekaligus Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara, Konawe Selatan, dan Kota Kendari. Ini momentum penting bagi kita semua untuk merefleksikan makna dari pendidikan dan pembangunan daerah,” kata Hugua.

Ia menekankan bahwa pendidikan tidak semata-mata tentang kecerdasan intelektual, namun lebih luas menyangkut pembentukan karakter, spiritualitas, akhlak, dan kepribadian. “Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hanya satu dari enam tujuan pendidikan yang menyangkut aspek intelektual. Lima lainnya menekankan pembentukan kepribadian, spiritual keagamaan, akhlak mulia, serta kecerdasan emosional,” jelasnya.

Hugua juga menyoroti pentingnya semangat belajar dan sikap pantang menyerah dalam menjalani tugas sebagai ASN. “Dalam pendidikan tidak ada kata gagal, yang ada hanyalah belajar dan sukses. Ini juga harus menjadi prinsip dalam bekerja sebagai ASN,” ujarnya menegaskan.

Salah satu hal yang turut disorot dalam apel tersebut adalah peningkatan signifikan tingkat kedisiplinan ASN sejak Hugua dilantik pada 20 Februari 2025. Menurutnya, angka kehadiran ASN di awal hari kerja pukul 07.45 melonjak dari 8-10 persen menjadi sekitar 50-60 persen dalam dua bulan terakhir.

“Disiplin adalah mahkota ASN, karena di dalamnya ada komitmen dan dedikasi terhadap tugas,” katanya. Hugua menambahkan bahwa kedisiplinan bukan hanya menyangkut kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berdampak positif pada kondisi psikologis dan fisik ASN. “Disiplin mampu memicu hormon positif seperti endorfin, dopamin, oksitosin, dan serotonin, yang semuanya meningkatkan semangat dan produktivitas,” jelasnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat kedisiplinan tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra berencana memberikan penghargaan dan evaluasi berkala. “Setiap tanggal 17 bertepatan dengan Hari Kesadaran Nasional, akan diumumkan ASN serta instansi dengan tingkat kehadiran terbaik dan terendah. Penghargaan akan diberikan berdasarkan prestasi masing-masing,” ungkapnya.

Ia berharap, peningkatan disiplin ini tidak hanya bersifat sesaat, tetapi menjadi budaya kerja yang tertanam kuat di lingkungan birokrasi Pemprov Sultra. Hugua menutup sambutannya dengan mengajak seluruh ASN untuk menjadikan disiplin dan semangat belajar sebagai bekal utama dalam membangun daerah yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.

“Kita adalah pelayan masyarakat. Disiplin dan semangat belajar bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk tanggung jawab kita terhadap pembangunan Sulawesi Tenggara,” pungkas Hugua.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) kembali ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI). Rakor ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sultra pada Senin, 5 Mei 2025.

Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) di Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini; Deputi III Kantor Staf Presiden, Edy Priyono; serta Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi.

Pemprov Sultra diwakili oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, dan sejumlah OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa rakor mingguan ini menjadi sarana penting untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan inflasi daerah. Ia meminta pemerintah daerah lebih aktif dalam menangani laju inflasi, terutama di daerah-daerah yang mencatatkan angka tinggi.

“Kami berharap daerah-daerah dengan inflasi tinggi dapat memaparkan langkah-langkah yang sudah dilakukan dan kendala apa saja yang mereka hadapi,” ujar Tomsi.

Ia menambahkan bahwa pada minggu pertama Mei 2025, sejumlah harga komoditas pangan mengalami penurunan. “Bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, gula pasir, daging ayam, dan telur ayam mengalami penurunan harga. Ini merupakan sinyal positif, namun upaya pengendalian tetap harus diperkuat,” kata Tomsi.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus menjalin koordinasi dengan BPS setempat, serta merencanakan penanaman komoditas strategis, terutama cabai rawit, untuk pengendalian inflasi jangka menengah. “Daerah harus aktif memantau harga, memperkuat cadangan pangan, dan bergerak cepat mengambil langkah konkret,” tegasnya.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menurut Tomsi, menjadi kunci keberhasilan dalam menekan inflasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, Bulog, hingga pelaku usaha di tingkat lokal.

Sementara itu, Deputi BPS Puji Ismartini menyampaikan bahwa inflasi pada April 2025 tercatat sebesar 1,17 persen secara bulanan (month-to-month) dan 1,95 persen secara tahunan (year-on-year). Menurutnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan kontribusi ketiga terbesar terhadap inflasi, yakni sebesar 0,02 persen.

“Komoditas penyumbang utama inflasi bulan April adalah bawang merah, cabai merah, tomat, bawang putih, dan jeruk. Sedangkan cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras justru menahan laju inflasi,” jelas Puji.

Ia juga memaparkan data penurunan harga pada awal Mei 2025. “Harga bawang merah turun 6,11 persen, cabai merah turun 5,06 persen, dan cabai rawit turun signifikan sebesar 15,30 persen. Minyak goreng merek Minyakita juga turun 0,21 persen, dan gula pasir turun 0,08 persen,” sebutnya.

Dalam forum ini, setiap daerah diberikan kesempatan untuk menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Rakor ini menjadi media strategis untuk mendiskusikan berbagai inisiatif kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli masyarakat.

Pemerintah berharap, melalui rakor yang konsisten, setiap daerah dapat memperbaiki koordinasi antarinstansi dan menyusun langkah lebih terukur dalam menghadapi dinamika harga kebutuhan pokok yang cenderung fluktuatif. Termasuk mendorong produktivitas pertanian lokal dan memperkuat sinergi antarsektor.

Rakor ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui peran aktif semua level pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan pokok.

Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi membuka kegiatan Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, Senin pagi, 5 Mei 2025. Pembukaan kegiatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., bertempat di Hotel Qubah 9 Kendari.

Kegiatan seleksi ini diikuti oleh para siswa-siswi terbaik dari 17 kabupaten dan kota se-Sultra yang telah lolos tahapan awal di tingkat daerah. Acara turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Danlanal Kendari, Danlanud Halu Oleo, Kepala Badan Kesbangpol kabupaten/kota, panitia seleksi, serta perwakilan instansi dan dinas-dinas terkait.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Sekda Sultra, ditegaskan bahwa menjadi anggota Paskibraka bukan sekadar tugas seremonial, melainkan kehormatan besar dan bentuk pengabdian nyata kepada bangsa dan negara.

“Menjadi anggota Paskibraka adalah sebuah kehormatan. Ini adalah amanah besar untuk mengibarkan Bendera Pusaka Sang Merah Putih dalam momentum-momentum bersejarah seperti Hari Kemerdekaan RI, Hari Lahir Pancasila, dan peringatan nasional lainnya,” ujar Asrun Lio saat membacakan sambutan gubernur.

Ia juga mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi atas semangat para peserta yang telah melewati seleksi di tingkat kabupaten/kota dan kini siap bersaing secara sehat di tingkat provinsi.

“Seleksi ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah bagian penting dalam membentuk karakter, integritas, jiwa kepemimpinan, serta nasionalisme generasi muda kita,” jelas Asrun Lio.

Menurutnya, Paskibraka bukan hanya soal baris-berbaris atau pengibaran bendera. Lebih dari itu, proses seleksi ini menjadi ruang pembinaan kepribadian, pembentukan mental tangguh, dan penanaman wawasan kebangsaan bagi para peserta.

Ia menekankan bahwa peserta yang terpilih nantinya harus memiliki keunggulan jasmani dan rohani, mampu menunjukkan kedisiplinan, kepemimpinan, dan semangat persatuan.

“Terpilih atau tidak, kalian semua adalah putra-putri terbaik daerah yang punya potensi besar untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan,” tambahnya.

Selain itu, Sekda juga mengingatkan pentingnya membangun rasa kasih sayang, persaudaraan, dan kerukunan antarsesama generasi muda. Ia berharap, semangat seleksi ini menjadi fondasi kokoh bagi penguatan persatuan bangsa.

Kepada tim seleksi, ia berpesan agar menjalankan tugas secara objektif, adil, transparan, dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap proses penilaian.

“Saya percaya panitia dan tim seleksi akan mengedepankan kejujuran dan profesionalisme dalam memilih yang terbaik. Jangan pernah abaikan aspek karakter dan nasionalisme,” katanya.

Menutup sambutannya, Asrun Lio menyampaikan harapan agar kegiatan seleksi ini dapat berjalan lancar dan menjadi momentum positif dalam pembinaan generasi muda Sultra.

“Selamat mengikuti seleksi. Tunjukkan semangat terbaik kalian, jaga kesehatan, dan semoga kegiatan ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” tuturnya penuh semangat.

Seleksi Calon Paskibraka tingkat Provinsi Sultra ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, dengan berbagai tahapan penilaian mulai dari aspek fisik, mental, hingga wawasan kebangsaan. Para peserta yang lolos nantinya akan mewakili Sulawesi Tenggara di tingkat nasional maupun dalam upacara kenegaraan tingkat provinsi.

Acara ini diharapkan menjadi sarana pembentukan generasi muda yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan kesadaran penuh akan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Dengan atmosfer semangat dan kebersamaan, seleksi ini bukan hanya mencari sosok pengibar bendera, melainkan juga menyiapkan calon pemimpin masa depan yang cinta tanah air dan menjunjung tinggi nilai persatuan.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mulai menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan melalui Rapat Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, di Aula Bappeda Bombana, Senin, 5 Mei 2025.

Rapat penting ini dihadiri oleh para asisten dan staf ahli Bupati, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perencana dari masing-masing perangkat daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Agenda utama pertemuan tersebut adalah menyusun peta jalan pembangunan daerah yang lebih terstruktur dan selaras dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025–2030.

“Penyusunan RPJMD dan Renstra ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan pembangunan Bombana yang lebih berkualitas, terarah, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati Burhanuddin saat membuka rapat.

Menurutnya, dokumen perencanaan ini harus mampu menjawab berbagai tantangan daerah dan menjawab harapan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunannya perlu dilakukan secara cermat, inklusif, dan tepat waktu.

“Rencana pembangunan yang kita susun harus berangkat dari realitas yang ada. Kita tidak bisa menyusun program tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat atau mengabaikan dinamika yang terjadi di lapangan,” tegas Burhanuddin.

Bupati juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk memastikan ketepatan waktu dalam menyusun dokumen RPJMD dan Renstra. Menurutnya, keterlambatan dalam proses ini dapat berdampak pada tertundanya pelaksanaan berbagai program strategis daerah yang telah dirancang.

“Saya harap tim perencana OPD bisa bekerja secara disiplin dan profesional. Jangan sampai terjadi keterlambatan, karena itu bisa menghambat pelaksanaan kebijakan yang sudah kita rancang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menegaskan bahwa RPJMD dan Renstra harus menjadi turunan langsung dari visi dan misi kepala daerah. Hal ini penting agar arah pembangunan tidak keluar jalur dan tetap dalam bingkai tujuan besar yang telah ditetapkan.

“RPJMD ini adalah wajah kita lima tahun ke depan. Semua program dan kegiatan harus merujuk ke sana. Kita ingin Bombana menjadi lebih baik, lebih maju, dan masyarakatnya makin sejahtera,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bombana, Husrifna Rahim, dalam laporannya mengatakan bahwa penyusunan RPJMD dan Renstra tahun 2025–2029 akan berlangsung selama beberapa hari. Ia menyebutkan bahwa kegiatan ini akan melibatkan seluruh perangkat daerah agar dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah secara menyeluruh.

“Kegiatan ini adalah bagian dari tahapan perencanaan jangka panjang yang melibatkan banyak pihak, termasuk elemen masyarakat. Kita berharap dokumen RPJMD dan Renstra yang lahir nanti bisa menjadi pedoman yang konkret dan implementatif,” ujar Husrifna.

Ia juga menekankan bahwa rencana pembangunan lima tahun ke depan akan difokuskan pada pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.

Seluruh peserta rapat menyambut baik proses penyusunan RPJMD dan Renstra ini. Para kepala OPD menyatakan komitmennya untuk berkontribusi aktif dan menyelaraskan program kerja masing-masing dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Rapat ini menjadi titik awal penting dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Diharapkan, hasil dari rapat ini mampu melahirkan dokumen perencanaan yang tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat Bombana.

Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat langkah konkret menuju predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan menggelar Rapat Koordinasi (RAKOR) Gugus Tugas KLA Tahun 2025, Senin, 5 Mei 2025. Bertempat di Aula Bappeda Bombana, kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos.

RAKOR ini menjadi forum penting lintas sektor untuk menyamakan persepsi, merumuskan strategi, sertAa menyusun langkah terukur dalam mewujudkan Bombana sebagai wilayah yang ramah dan aman bagi tumbuh kembang anak. Hadir pula unsur Forkopimda, Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Bank Sultra, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, serta organisasi pemerhati anak.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak anak bukan sekadar program pelengkap, tetapi bagian dari fondasi pembangunan berkelanjutan yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak.

“Mewujudkan Kabupaten Layak Anak bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Setiap anak di Bombana berhak tumbuh dan berkembang dengan aman, sehat, dan bahagia. Oleh karena itu, sinergi dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan,” ujar Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, yang kemudian diperkuat melalui peran aktif masyarakat dan dukungan kebijakan pemerintah. Menurutnya, semakin banyak elemen masyarakat yang terlibat, semakin besar pula peluang Bombana meraih status KLA dengan kualitas yang baik dan menyeluruh.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, turut menggarisbawahi peran penting perempuan dan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak.

“PKK siap mendukung dan terlibat aktif dalam setiap program yang berorientasi pada perlindungan anak. Kita ingin menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial,” katanya.

Fatmawati menambahkan, kader PKK akan terus mengedukasi masyarakat mengenai pola asuh yang positif, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta pentingnya pemenuhan gizi dan pendidikan yang layak bagi anak-anak. Ia berharap, dengan keterlibatan PKK di tingkat desa hingga kabupaten, upaya kolektif ini dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

RAKOR ini juga menghadirkan sejumlah narasumber yang memaparkan indikator penilaian KLA, termasuk tantangan dan solusi dalam pencapaian target-target strategis. Diskusi berjalan aktif dengan banyak masukan dari peserta yang berasal dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan hukum bagi anak.

Gugus Tugas KLA juga membahas rancangan program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025, yang difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, integrasi layanan ramah anak, serta penguatan sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan anak.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memenuhi indikator penilaian formal, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata di lapangan. Pemerintah juga menegaskan akan terus mendorong penyusunan regulasi daerah yang berpihak pada kepentingan anak dan menyediakan ruang partisipasi seluas-luasnya bagi anak dalam pembangunan.

Dengan semangat kolaboratif dan komitmen bersama, Pemerintah Kabupaten Bombana optimis bahwa impian menjadikan daerah ini sebagai Kabupaten Layak Anak dapat terwujud secara berkelanjutan, inklusif, dan berdampak luas bagi masa depan generasi muda Bombana.