Bombana, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Rapat Evaluasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Senin, 19 Mei 2025. Dalam rapat tersebut, Bupati menekankan pentingnya MCSP sebagai instrumen pencegahan dini dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Kita ingin MCSP bukan sekadar dokumen administratif, tapi menjadi alat kendali yang benar-benar hidup dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta pengawasan kinerja daerah,” tegas Burhanuddin di hadapan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

Evaluasi ini tidak hanya menyoroti capaian dan tantangan pelaksanaan MCSP sepanjang tahun 2024, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong percepatan penyusunan dokumen perubahan MCSP Tahun 2025. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa dokumen tersebut disusun secara responsif dan adaptif terhadap dinamika serta kebutuhan riil masyarakat Bombana.

Dalam arahannya, Burhanuddin menggarisbawahi bahwa MCSP merupakan langkah konkret pemerintah dalam mendeteksi potensi masalah secara dini. Dengan sistem pengawasan yang terukur, MCSP diharapkan mampu memperkuat strategi pencegahan terhadap berbagai risiko dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.

“Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MCSP 2024 menjadi landasan penting bagi kita dalam melakukan pembenahan. Namun yang lebih penting adalah menyiapkan dokumen MCSP 2025 secara lebih adaptif,” ujarnya.

Rapat ini juga menjadi forum konsolidasi lintas sektor. Bupati meminta seluruh OPD untuk aktif berkontribusi melalui data, analisis, serta usulan program-program inovatif yang dapat memperkuat arah kebijakan berbasis pencegahan. Sinergi dan kolaborasi antar sektor diharapkan melahirkan strategi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.

“MCSP harus dibangun dari informasi yang kuat. Maka saya minta semua OPD menyumbang data dan inovasi. Ini bukan kerja satu lembaga, tapi kerja kolektif kita semua,” lanjutnya.

Hasil monitoring dan evaluasi MCSP 2024 yang dipaparkan dalam rapat mencakup identifikasi sejumlah titik rawan dalam pelaksanaan program pembangunan, tantangan koordinasi antar unit kerja, serta perlunya peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi informasi. Berbagai rekomendasi strategis juga disampaikan guna meningkatkan efektivitas pengawasan di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Bombana terus berkomitmen untuk memperkuat prinsip tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pencegahan. Evaluasi ini merupakan bagian dari proses berkelanjutan yang menekankan pentingnya pembelajaran dari pengalaman dan penguatan kelembagaan secara sistematis.

“Semangat kita adalah pencegahan. Ini bukan hanya soal administratif, ini soal bagaimana kita melindungi masa depan daerah kita,” kata Burhanuddin.

Langkah percepatan penyusunan perubahan dokumen MCSP 2025 akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemerintah berharap proses ini akan menghasilkan dokumen yang lebih terukur, realistis, dan selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bombana.

Rapat yang berlangsung secara kondusif ini ditutup dengan penyusunan agenda tindak lanjut yang akan dikawal secara ketat oleh tim lintas sektor. Evaluasi rutin dan monitoring berkelanjutan dirancang sebagai mekanisme untuk menjaga konsistensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MCSP ke depan.

Melalui pendekatan ini, Pemkab Bombana kembali menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang responsif dan tangguh menghadapi tantangan zaman. MCSP menjadi simbol keseriusan daerah dalam memperkuat sistem pencegahan sejak dini—untuk masyarakat yang lebih terlindungi, program yang lebih tepat sasaran, serta tata kelola yang lebih berkualitas.

Kendari, Sultranet.com – Di tengah hujan rintik yang menyelimuti halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, apel gabungan lingkup Pemerintah Provinsi Sultra tetap digelar dengan khidmat dan penuh semangat. Kegiatan yang berlangsung di lobby Kantor Gubernur pada Senin pagi, 19 Mei 2025 itu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling.

Apel dihadiri oleh para staf ahli gubernur, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Hugua mengajak seluruh peserta apel untuk merefleksikan makna Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei.

“Bangkitnya Budi Utomo pada tahun 1908 adalah momentum lahirnya kesadaran nasional sebagai bangsa yang merdeka. Ini bukan sekadar tanggal dalam buku sejarah, tapi panggilan jiwa untuk kita semua agar memahami kembali semangat juang para pendahulu bangsa,” kata Hugua dengan suara mantap di hadapan para ASN.

Ia menekankan bahwa kebangkitan nasional bukan hanya tentang perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi juga tentang membangun karakter dan kesadaran kolektif sebagai bangsa yang besar. Oleh karena itu, menurutnya, ASN harus bekerja dengan jiwa pelayanan yang berakar dari semangat sejarah dan tanggung jawab sosial.

“Tanpa pemahaman sejarah dan empati terhadap masyarakat, kita hanya akan menjadi manusia robot—bekerja tanpa jiwa, tanpa arah, dan kehilangan makna,” tegas Hugua.

Dalam pidatonya, mantan Bupati Wakatobi dua periode itu juga menyoroti pentingnya kecerdasan emosional dalam dunia birokrasi dan kehidupan sosial. Ia menyebut bahwa keberhasilan seorang pemimpin atau pegawai tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual.

“Delapan puluh persen kesuksesan seseorang berasal dari kecerdasan emosional dan kemampuan membangun hubungan baik. Hanya dua puluh persen yang ditentukan oleh kecerdasan akademik. Seorang dokter, insinyur, atau pejabat bisa saja gagal jika tidak mampu memahami lingkungannya secara emosional,” jelasnya.

Lebih jauh, Hugua mendorong para ASN untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan disiplin dalam bertugas. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Sultra akan memberikan apresiasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan kinerja terbaik sebagai bentuk motivasi bagi seluruh instansi.

“Besok akan diumumkan SKPD terbaik dan terdisiplin. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi bagian dari budaya kerja kita. Disiplin adalah fondasi utama dalam membangun birokrasi yang kokoh dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.

Momentum apel gabungan ini menjadi ruang yang tidak hanya menguatkan semangat nasionalisme, tetapi juga mempererat kebersamaan antar ASN dan memperkuat nilai-nilai pengabdian. Suasana hangat dan penuh semangat di tengah cuaca yang gerimis justru menambah kekhidmatan apel tersebut.

Menurut beberapa peserta apel, pesan-pesan Wakil Gubernur memberi energi baru dalam menghadapi tantangan birokrasi ke depan. “Apa yang disampaikan Pak Wakil Gubernur sangat menyentuh. Kami diingatkan kembali bahwa pelayanan publik harus punya hati, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” ujar salah satu ASN yang hadir.

Kegiatan apel gabungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam membangun etos kerja yang berlandaskan nilai-nilai sejarah, integritas, dan solidaritas. Dengan semangat kebangkitan nasional, Pemprov Sultra berharap seluruh ASN mampu menjawab tuntutan zaman dengan pelayanan yang lebih manusiawi dan berkualitas.

Kendari, Sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) membuka ruang dialog bagi masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan dan pengelolaan lahan di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, M.Ling saat menerima kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Senin, 19 Mei 2025.

Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan kerja advokasi DPD RI untuk merespons aspirasi masyarakat, khususnya menyangkut dampak investasi pertambangan dan persoalan lahan yang kian mendapat sorotan publik.

“Kegiatan advokasi ini adalah penyegaran dalam menyampaikan informasi. Saya secara pribadi hanya membuka kegiatan ini karena di saat yang sama saya juga harus menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sultra. Namun saya ingin menekankan bahwa pemerintah provinsi membuka ruang seluas-luasnya untuk dialog, dengan harapan informasi yang disampaikan dapat menyejukkan, bukan memihak satu sisi saja,” kata Wakil Gubernur Hugua dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. “Kami ingin setiap persoalan diselesaikan dengan baik. Kehadiran DPD RI di sini menjadi bagian penting dari penyelesaian masalah, demi menjaga harmoni pembangunan di daerah,” imbuhnya.

Komite II DPD RI hadir di Sultra dalam rangka menindaklanjuti dua laporan resmi yang diterima dari organisasi masyarakat sipil. Laporan pertama datang dari DPW Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Metal Indonesia (FKSPMI) Provinsi Sultra pada 2 Februari 2025, yang mengadukan dugaan pelanggaran dalam aktivitas investasi pertambangan oleh PT OSS dan PT VPNI di Kabupaten Konawe, serta dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya. Laporan kedua berasal dari Serikat Tani Konawe Selatan (STKS) pada 7 Mei 2025, terkait penggusuran lahan pertanian milik warga oleh perusahaan di Kabupaten Konawe Selatan.

“Kami datang untuk mendengarkan dan menjembatani antara masyarakat dan pemerintah daerah maupun pusat. Ini adalah bentuk nyata kehadiran DPD RI sebagai representasi daerah dalam upaya menyelesaikan masalah,” ujar Pimpinan Komite II DPD RI, Abdul Waris Halid.

Ia menambahkan bahwa kegiatan advokasi ini tidak hanya sebagai forum diskusi, tetapi akan menjadi dasar bagi DPD RI dalam menyusun rekomendasi yang akan diteruskan kepada pihak terkait di tingkat nasional maupun daerah. Komite II memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan advokasi dalam bidang pengelolaan sumber daya ekonomi dan kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat daerah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk anggota Komite II DPD RI Laode Umar Bonte, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Bupati Konawe dan Bupati Konawe Selatan beserta jajarannya, serta perwakilan dari sejumlah dinas dan lembaga seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, DPMPTSP, Biro Pemerintahan dan Otda, ATR/BPN, dan Kementerian Investasi dan Lingkungan Hidup.

Selain itu, hadir pula para tokoh masyarakat, pemuda, serikat pekerja seperti Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Nasional, Ketua FKSPMI Sultra, Ketua Serikat Pekerja Konawe Selatan, serta perwakilan perusahaan, di antaranya manajer proyek PT Merbau Jaya Indah dan PT Tiran Indonesia.

Dalam suasana penuh perhatian, masing-masing pihak saling memberi masukan dan pandangan terkait persoalan yang dihadapi. Komite II DPD RI mencatat seluruh masukan yang diberikan untuk dijadikan dasar dalam merumuskan langkah strategis ke depan.

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Pemerintah Provinsi Sultra bersama DPD RI berkomitmen untuk terus mencarikan solusi terbaik, dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kendari, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam menjaga keharmonisan dan toleransi antarumat beragama dengan menghadiri Perayaan Tri Suci Waisak 2569 Buddhis Era (BE) tingkat Provinsi Sultra yang digelar khidmat di Hotel Fortune, Kendari, pada Sabtu malam, 17 Mei 2025.

Acara keagamaan yang sarat makna spiritual ini dihadiri oleh para Bhikkhu Sangha, Ketua DPRD Sultra, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), para ketua lembaga keagamaan Buddha, serta tokoh umat Buddha dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Iwan Susanto. Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Iwan, ia menyampaikan selamat Hari Raya Tri Suci Waisak kepada seluruh umat Buddha di Sultra maupun di tempat lain.

“Perayaan Tri Suci Waisak adalah momen penting bagi umat Buddha untuk mengenang tiga peristiwa agung dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu kelahiran Pangeran Siddharta, pencapaian Penerangan Sempurna, dan Parinibbana,” ucap Iwan saat membacakan sambutan gubernur di hadapan ratusan peserta.

Perayaan Waisak tahun ini mengusung tema “Tingkatkan Pengendalian Diri dan Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia.” Tema tersebut dianggap sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini yang membutuhkan lebih banyak keteduhan, introspeksi, dan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan.

Dalam sambutannya, Gubernur juga mengapresiasi semangat umat Buddha di Sultra yang tak hanya merayakan Waisak lewat ritual keagamaan, tetapi juga turut aktif dalam kegiatan sosial. Hal ini, menurutnya, merupakan bentuk nyata dari pengamalan nilai-nilai luhur ajaran Buddha yang patut dijadikan contoh bagi umat beragama lainnya.

“Kegiatan sosial yang dilakukan umat Buddha menunjukkan bahwa nilai keagamaan tidak berhenti di altar sembahyang, tetapi mengalir hingga ke kehidupan sosial. Ini adalah bentuk nyata cinta kasih yang universal,” ujar Iwan.

Ia menekankan pentingnya peran para Bhikkhu dan tokoh agama untuk terus menjadi pelita yang membimbing umatnya mendekatkan diri pada ajaran agama. “Selama umat masih berjarak dengan ajarannya, maka peran para Bhikkhu belumlah selesai. Kehadiran pemuka agama sangat penting untuk menjaga moral dan spiritual masyarakat,” tegasnya.

Sulawesi Tenggara dikenal sebagai daerah yang plural dengan beragam latar belakang etnis, budaya, dan agama. Meski demikian, masyarakatnya dikenal menjunjung tinggi nilai toleransi. Gubernur melalui sambutannya menegaskan bahwa kerukunan ini harus dijaga bersama tanpa terkecuali.

“Sulawesi Tenggara adalah milik kita bersama, bukan milik golongan, suku, atau agama tertentu. Mari kita rawat keberagaman ini dengan cinta dan semangat persaudaraan,” katanya.

Acara Waisak ini tidak hanya menjadi perayaan spiritual, tetapi juga menjadi ajang mempererat tali persaudaraan lintas iman dan budaya di Bumi Anoa. Suasana damai dan kekhidmatan yang tercipta sepanjang acara menjadi bukti nyata bahwa kerukunan bukan sekadar wacana, tetapi sesuatu yang hidup dalam keseharian masyarakat Sultra.

Menutup sambutannya, Gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada umat Buddha atas kontribusinya dalam pembangunan daerah. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi mewujudkan Sultra yang aman, religius, dan sejahtera.

“Waisak ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat komitmen menjaga persatuan, meneladani nilai-nilai luhur Sang Buddha, serta menebar cinta kasih dan empati kepada sesama,” pungkas Iwan Susanto.

Perayaan Tri Suci Waisak 2569 BE tahun ini menjadi refleksi bahwa kedamaian dunia bukanlah cita-cita yang jauh, melainkan bisa dimulai dari dalam diri, dengan pengendalian emosi, kesadaran spiritual, dan kebijaksanaan dalam bertindak. Inilah pesan yang ingin dibagikan umat Buddha kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dan dunia.

Muna, Sultranet.com — Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ny. Arinta Andi Sumangerukka, melakukan kunjungan kerja ke Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sabtu (17/5/2025). Dalam kunjungan tersebut, Arinta menyerahkan bantuan bahan baku berupa benang kepada ibu-ibu perajin tenun sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

Kehadiran Arinta yang didampingi Wakil Ketua Dekranasda Sultra Ny. Ratna Lada Hugua, Ketua Dekranasda Muna Prof. Dr. Hj. Siti Leomo Bachrun, SE., M.Si, serta sejumlah pejabat terkait, menjadi momen penuh makna. Tidak hanya menyerahkan bantuan, kunjungan ini juga menjadi ruang dialog yang hangat antara Ketua Dekranasda dan para perajin yang selama ini setia melestarikan tradisi menenun di desa mereka.

“Saya merasa sangat senang berada di Desa Masalili, bisa bertemu langsung dengan ibu-ibu perajin yang selama ini hasil karyanya saya pakai ke mana-mana, tanpa tahu siapa pembuatnya. Hari ini, alhamdulillah, saya bisa menyapa langsung para perajin, tahu prosesnya dari benang sampai menjadi kain tenun yang cantik seperti yang saya pakai saat ini,” ujar Arinta dengan penuh semangat.

Dalam percakapan bersama para penenun, Arinta menggali latar belakang para ibu-ibu yang kebanyakan menenun karena dorongan ekonomi, namun juga menyimpan kecintaan terhadap kerajinan warisan leluhur tersebut. Ia memuji ketekunan dan peran penting para perajin perempuan yang mampu menggerakkan roda ekonomi keluarga dari rumah mereka.

“Alhamdulillah, ibu-ibu dikasih jalan oleh Tuhan untuk bisa mengendalikan perekonomian keluarga lewat menenun. Ini luar biasa, karena meskipun ibu-ibu, mereka bisa berkontribusi besar bagi keluarga,” ungkapnya.

Arinta juga menyoroti kualitas tenun Masalili yang menurutnya tidak kalah bersaing dengan tenun dari daerah lain seperti Lombok. Ia menyebut motif dan warna tenun Masalili begitu khas dan ceria, sebuah karakter kuat yang patut dijaga agar tetap eksklusif dan menjadi kebanggaan Sultra.

“Tenun Masalili itu berwarna, ceria, dan motifnya khas. Kita harus jaga kualitasnya agar tetap eksklusif dan membanggakan Sultra,” tambahnya.

Dalam dialog tersebut, Arinta juga menyinggung pentingnya strategi promosi yang lebih luas untuk memperkenalkan tenun Masalili. Ia bahkan mengusulkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muna memproduksi video dokumenter pendek tentang perjalanan Desa Masalili sebagai desa tenun.

“Kalau tenun Masalili dipromosikan lebih baik, baik di media sosial maupun pameran nasional, saya yakin pasar akan lebih terbuka. Orang perlu tahu siapa pembuat kain indah ini dan bagaimana proses kreatifnya,” katanya.

Perhatian Arinta juga tertuju pada aspek kesejahteraan perajin. Dari dialog yang berlangsung, diketahui rata-rata perajin bisa menghasilkan tiga lembar kain dalam sebulan, dengan penghasilan antara Rp325 ribu hingga Rp1 juta tergantung tingkat kerumitan motif. Ia menilai, hasil karya yang lahir dari ketekunan dan keterampilan tinggi tersebut seharusnya mendapat apresiasi yang sepadan.

“Pekerjaan ibu-ibu perajin ini membutuhkan ketekunan dan keahlian tinggi. Karya yang luar biasa tentu patut dihargai dengan harga yang sepadan. Saya pribadi merasa sangat bangga bisa memakai produk tenun Masalili yang memiliki karakter khas dan nilai budaya tinggi,” ujar Arinta.

Kegiatan di Desa Masalili merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Dekranasda Provinsi Sultra di Kabupaten Muna yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Selain mengunjungi rumah tenun kelompok Musrifah dan menyerahkan bantuan bahan baku, rombongan juga melakukan eksplorasi wisata budaya dan alam di beberapa titik potensial di Muna.

Lokasi yang disambangi antara lain Gua Prasejarah Liangkobori di Desa Liangkobori, tempat para pengrajin nentu di Desa Korihi Kecamatan Lohia, hingga ke destinasi wisata Danau Napabale dan Puncak Wakila di Desa Kondongia.

Rangkaian kegiatan ini menjadi bentuk konkret sinergi antara pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengembangan potensi pariwisata berbasis komunitas. Bagi Arinta, kerja kolaboratif lintas sektor ini penting untuk menjadikan desa seperti Masalili sebagai simbol kemajuan yang tetap berakar kuat pada identitas budaya.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mendorong semangat ibu-ibu perajin untuk terus berkarya, menjaga warisan budaya, dan menjadikan Desa Masalili sebagai desa mandiri yang mampu bersaing di tingkat nasional,” tutupnya.

Kendari, Sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., mengajak seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bersama-sama menjaga kebersihan kawasan MTQ Kota Kendari melalui kegiatan senam pagi dan kerja bakti bersama, Jumat, 16 Mei 2025.

Kegiatan dimulai sejak pagi hari dengan senam bersama yang diikuti oleh para pegawai dari berbagai instansi pemerintah. Suasana penuh semangat tampak mewarnai lapangan MTQ Kendari saat para peserta bergerak serempak mengikuti instruktur senam.

Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, dalam arahannya seusai senam, mengajak seluruh peserta untuk melanjutkan kegiatan dengan kerja bakti di lokasi masing-masing yang telah dibagi sebelumnya. Ia menekankan pentingnya kebersihan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah plastik yang sering menjadi masalah di area publik seperti kawasan MTQ.

“Setelah senam ini, kita akan melanjutkan kerja bakti di titik-titik lokasi yang telah dibagi. Fokuskan pada pembersihan lingkungan, terutama sampah plastik. Teman-teman dari OPD yang berwenang agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang datang berolahraga di sini untuk senantiasa membuang sampah pada tempatnya,” kata Hugua.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah provinsi menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan sampah, dan berupaya mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Dalam waktu dekat, katanya, Pemprov Sultra akan menyiapkan sarana pemilahan sampah agar pengelolaan limbah plastik dan organik bisa berjalan lebih optimal.

“Mudah-mudahan tahun ini sudah dapat disiapkan tempat sampah terpisah, antara sampah plastik dan sampah basah, agar pengelolaannya lebih optimal,” ujarnya.

Usai memberikan arahan, Wakil Gubernur turun langsung meninjau titik-titik lokasi kerja bakti. Dengan berjalan kaki menyusuri area MTQ, Hugua menyapa para pegawai yang tengah membersihkan lingkungan. Beberapa tampak memungut sampah plastik, menyapu daun kering, dan merapikan taman-taman kecil di sekitar lokasi.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja bakti berjalan dengan baik dan memberi dampak langsung terhadap kebersihan kawasan MTQ yang menjadi salah satu ruang publik penting di Kota Kendari. Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

Menurut Hugua, kawasan MTQ tidak hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan, tapi juga menjadi ruang terbuka hijau yang ramai dikunjungi warga untuk berolahraga dan bersantai. Oleh karena itu, menjaga kebersihan di tempat ini adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat.

“Tempat ini milik kita bersama. Mari kita rawat, jaga kebersihannya, dan tumbuhkan rasa memiliki, karena lingkungan yang bersih akan membawa dampak besar terhadap kesehatan dan kenyamanan kita semua,” tegasnya.

Kegiatan senam dan kerja bakti ini merupakan bagian dari agenda rutin Pemprov Sultra untuk meningkatkan kebugaran jasmani para ASN sekaligus memperkuat semangat kolaborasi antarsektor dalam menjaga fasilitas publik. Tidak hanya soal fisik, kegiatan ini juga mempererat solidaritas dan kebersamaan antarpersonel SKPD.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap inisiatif semacam ini dapat menjadi pemicu bagi seluruh elemen masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di ruang-ruang publik yang digunakan secara luas.

Dengan langkah-langkah kecil namun konsisten, seperti memungut sampah atau menanam pohon, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif yang dapat membawa perubahan besar bagi wajah kota dan kualitas hidup masyarakat di masa depan.

Kendari, Sultranet.com – Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. Hj. Waode Munanah Asrun Lio, resmi dilantik bersama jajaran pengurus masa bakti 2024–2029 oleh Ketua Umum DWP Pusat, Ny. Ida Budi Gunadi Sadikin, dalam sebuah prosesi virtual yang berlangsung serentak di seluruh Indonesia, Kamis, 15 Mei 2025.

Pelantikan ini dipusatkan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra dan diikuti oleh jajaran DWP dari 38 provinsi dan 513 kabupaten/kota secara daring. Hadir langsung dalam acara ini, Penasehat DWP Sultra H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., Asisten II Setda Sultra Dra. Hj. Yuni Nurmalawati, M.Si, serta para pengurus DWP Provinsi Sultra.

Momen pelantikan ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan Ketua Umum DWP Pusat Nomor 174 Tahun 2025 tentang pengesahan pengurus baru. Pembacaan SK dilakukan oleh tim Sekretariat DWP Pusat yang terdiri dari Ny. Lies Supranawa Yusuf, Ny. Sri Hartanti Azhar, Ny. Retno E.P. Setya Utama, Ny. Nena Bachtiar, dan Ny. Teti Aminuddin Azis.

Dalam sambutannya, Ny. Ida Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab pengurus DWP dalam menjalankan roda organisasi. “Kepengurusan ini bukan sekadar formalitas, tapi amanah yang harus dijalankan sesuai AD/ART. Mari kita jaga kekompakan dan bekerja dengan semangat kebersamaan,” ujarnya.

Lebih jauh, Ketua Umum DWP Pusat juga memperkenalkan batik resmi baru hasil rancangan desainer nasional Didit Maulana. Batik berwarna dasar peach dengan motif bunga ini, menurutnya, merepresentasikan karakter perempuan Indonesia yang aktif, mandiri, dan menjunjung nilai budaya. “Batik ini menjadi simbol kekuatan perempuan dalam membangun keluarga dan bangsa,” ucapnya.

Selain pelantikan, DWP Pusat juga meluncurkan Kartu Identitas Anggota DWP hasil kerja sama dengan Bank Mandiri. ID Card ini menjadi langkah konkret dalam mendigitalisasi pendataan anggota dari tingkat pusat hingga daerah. Pihak Bank Mandiri turut memberikan sosialisasi teknis penggunaannya secara daring kepada seluruh peserta pelantikan.

Sebagai penasehat DWP Sultra, H. Asrun Lio dalam sambutannya mengajak seluruh pengurus untuk terus melakukan reformasi organisasi secara berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya pembaruan data anggota secara rutin serta penguatan peran DWP sebagai mitra strategis pemerintah daerah. “DWP harus mampu menjadi kontrol sosial sekaligus motor kemajuan, terutama dalam mendukung tugas para suami di pemerintahan,” tegasnya.

Tak kalah penting, pada pelantikan ini juga dikukuhkan tagline baru “DWP Sehat, Berdaya” sebagai arah gerak organisasi ke depan. Tagline ini mencerminkan visi besar DWP dalam membentuk perempuan yang kuat secara fisik, mental, ekonomi, dan sosial. Menurut Ny. Ida, dari perempuan yang sehat dan berdaya akan lahir keluarga yang kokoh dan generasi hebat menuju Indonesia Emas 2045.

Acara ditutup dengan doa bersama serta penyampaian komitmen dari seluruh peserta, baik yang hadir secara langsung maupun virtual, untuk membawa DWP menjadi organisasi perempuan yang adaptif, progresif, dan relevan dalam menjawab tantangan pembangunan nasional.

Kendari, Sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi melepas 2.018 jamaah calon haji (JCH) asal Sulawesi Tenggara untuk menunaikan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi. Acara pelepasan berlangsung khidmat di Aula Asrama Haji Kendari, Kamis, 15 Mei 2025, disertai istighotsah dan doa bersama.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka atau yang akrab disapa ASR menyampaikan rasa syukur atas keberangkatan para calon jamaah haji. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sultra dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji, termasuk bantuan langsung berupa uang saku.

“Ada uang saku untuk jamaah haji Sultra 2025. Rp1 juta per jamaah. Bagi yang lansia, saya tambahkan menjadi Rp1,5 juta,” ujar ASR yang disambut gemuruh tepuk tangan dari ribuan jamaah dan keluarga yang hadir.

Gubernur menegaskan bahwa bantuan tersebut berasal dari sedekah pribadinya yang diniatkan untuk meringankan beban para jamaah, terutama mengingat masa tunggu haji yang panjang di Sultra, mencapai 27 tahun. Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Sultra siap menanggung biaya pengobatan jamaah selama di Tanah Suci jika diperlukan.

“Ini sebagai bentuk keikhlasan. Kalau ada jamaah yang sakit di sana dan butuh pengobatan, kita siap bantu,” ujarnya.

Gubernur juga berpesan kepada para calon jamaah untuk menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Ia mengingatkan pentingnya menjaga lisan, perilaku, dan membersihkan hati serta jiwa sebelum berangkat.

“Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Perlu menjaga lisan dan perilaku serta bersihkan hati dan jiwa sebelum menunaikan ibadah haji,” pesannya.

Tak hanya itu, Gubernur ASR juga menitipkan pesan khusus agar para jamaah turut menjaga nama baik daerah.

“Terakhir saya pesan, jaga nama baik Sulawesi Tenggara,” tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. H. Muhammad Saleh, M.Ag, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Sultra, dalam laporannya menyampaikan rincian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Total 2.018 jamaah terbagi dalam 1.900 jamaah reguler, dengan 1.001 di antaranya merupakan jamaah lanjut usia (lansia), serta 15 petugas PPIH.

Jamaah diberangkatkan dalam enam kloter, lima di antaranya merupakan kloter utuh (UPG 33, 35, 36, 38, dan 39) masing-masing berisi 393 orang, sementara satu kloter gabungan UPG 31 berjumlah 55 orang bergabung dengan jamaah asal Sulawesi Selatan dan Papua. Kloter pertama dijadwalkan masuk asrama pada 22 Mei dan berangkat menuju Jeddah melalui embarkasi Makassar pada 23 Mei 2025.

Setiap kloter akan didampingi oleh tujuh petugas, terdiri atas satu Ketua Kloter (TPHI), satu Pembimbing Ibadah (TPIHI), tiga Petugas Haji Daerah (PHD), serta dua tenaga kesehatan (TKHI).

“Alhamdulillah seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Petugas PPIH juga sudah lebih dahulu diberangkatkan untuk menyiapkan akomodasi dan konsumsi jamaah di Tanah Suci,” jelas Muhammad Saleh.

Jamaah termuda tahun ini tercatat berusia 19 tahun dari Kota Kendari, sementara jamaah tertua berusia 101 tahun berasal dari Kabupaten Kolaka. Mereka berasal dari 17 kabupaten/kota di Sultra, dan menempuh perjalanan dengan berbagai moda transportasi seperti darat, laut, dan udara. Sebagian besar diberangkatkan dari Bandara Haluoleo Kendari, sementara lainnya dari Bandara Betoambari Baubau.

Acara pelepasan ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Sultra, unsur Forkopimda, Danrem, Danlanud, perwakilan Danlanal, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala BIN Daerah, pimpinan instansi vertikal, serta para tokoh agama dan masyarakat.

Suasana haru menyelimuti akhir acara saat doa bersama digelar. Para calon jamaah tampak meneteskan air mata, memeluk keluarga mereka dengan penuh haru dan syukur, siap menunaikan rukun Islam kelima dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan.

Kendar, Sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPRD Sultra resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama atas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029. Penandatanganan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Kamis, 15 Mei 2025.

Dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, para anggota dewan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kesepakatan ini menandai dimulainya proses penyusunan dokumen strategis pembangunan lima tahun ke depan.

Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan arah kebijakan utama yang akan menjadi panduan penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Menurutnya, RPJMD adalah cerminan janji politik kepala daerah kepada masyarakat Sultra.

“Sebagai pemegang amanah rakyat, kita berkewajiban mewujudkan pembangunan yang nyata dan pelayanan publik yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Andi Sumangerukka dalam sambutannya. “Itu semua demi meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.”

Gubernur juga menekankan pentingnya proses penyusunan RPJMD yang partisipatif dan berbasis data. Ia berharap, rancangan awal yang telah dibahas dan disepakati bersama ini mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Sulawesi Tenggara selama lima tahun ke depan.

“RPJMD ini disusun dengan prinsip kolaboratif dan inklusif. Kita ingin memastikan bahwa seluruh program pembangunan didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan warga Sultra,” ujarnya.

Visi daerah yang diusung dalam RPJMD kali ini adalah “Sulawesi Tenggara yang Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius.” Gubernur menegaskan bahwa untuk mencapai visi tersebut, dibutuhkan komitmen dan sinergi antara semua unsur pemerintahan, termasuk dukungan legislatif dan masyarakat.

Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan langsung oleh Gubernur Andi Sumangerukka dan Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala, serta disaksikan oleh anggota DPRD, Forkopimda, pejabat tinggi pratama Pemprov Sultra, pimpinan instansi vertikal, kementerian/lembaga, hingga perwakilan BUMN.

Gubernur mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih kepada DPRD Sultra atas kerja sama yang terjalin selama ini. Ia menyebut bahwa saran dan masukan dari legislatif akan menjadi rekomendasi penting dalam penyempurnaan dokumen RPJMD sebelum dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

“Saya sangat menghargai sinergi yang telah dibangun bersama DPRD. Semangat kolektif inilah yang menjadi fondasi kuat dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa RPJMD harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Hal ini penting untuk menjamin percepatan pelaksanaan program prioritas yang sudah dirancang dalam dokumen tersebut.

Rapat paripurna yang berlangsung penuh keakraban ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Kepala BIN Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, serta tokoh-tokoh penting di lingkup pemerintahan dan institusi vertikal lainnya.

Melalui momentum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPRD menunjukkan komitmen bersama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terarah, inklusif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Nota Kesepakatan RPJMD menjadi bukti kuat bahwa semangat gotong royong antara eksekutif dan legislatif masih menjadi fondasi utama dalam menggerakkan roda pembangunan Sultra menuju masa depan yang lebih baik.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) E-MTQ dan E-MAQRA dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadist (STQH) ke-XXVIII tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung tahun ini. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Kesra Setda Sultra, Iwan Susanto, di Ballroom Swiss-Belhotel Kendari, pada Kamis, 15 Mei 2025.

Bimtek yang berlangsung selama tiga hari hingga 17 Mei 2025 ini diikuti oleh Satuan Tugas (Satgas) E-MTQ tingkat provinsi serta para admin E-MTQ dari seluruh kabupaten dan kota se-Sultra. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas teknis dan pemahaman operasional seluruh pihak terkait dalam menyelenggarakan STQH yang profesional, tertib, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Iwan Susanto menegaskan bahwa STQH bukan hanya sekadar kompetisi membaca Al-Qur’an dan Hadist, melainkan juga menjadi ajang dakwah dan syiar Islam di tengah masyarakat.

“STQH bukan sekadar ajang seremonial atau kompetisi antar-kafilah, melainkan merupakan sarana dakwah, syiar Islam, serta momentum untuk membumikan nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadist dalam kehidupan masyarakat,” ujar Iwan.

Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti STQH. Menurutnya, penerapan sistem berbasis elektronik seperti aplikasi E-MTQ menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan era digital sekaligus memperkuat integritas data serta efektivitas administrasi.

“Transformasi digital adalah keniscayaan. Melalui aplikasi E-MTQ, kita bisa melakukan pendaftaran peserta, verifikasi data, hingga pelaporan secara terintegrasi dan transparan,” jelasnya.

Bimtek ini, lanjut Iwan, menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pelaksana teknis di lapangan memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup dalam mengoperasikan sistem digital yang digunakan.

“Bimbingan teknis ini adalah wujud komitmen bersama untuk memastikan seluruh pelaksana, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki keterampilan dan pemahaman memadai dalam mengoperasikan sistem E-STQ,” tegasnya.

Ia pun memberikan apresiasi kepada seluruh narasumber, instruktur, dan panitia pelaksana atas kerja keras dan kolaborasi yang solid dalam mendukung terselenggaranya Bimtek ini. Menurutnya, peran serta aktif para peserta sangat penting demi suksesnya pelaksanaan STQH di tahun 2025.

“Saya berharap para peserta dapat memahami kebijakan umum STQH, menguasai teknis penggunaan aplikasi E-STQ, dan menjadi penghubung yang andal di daerah masing-masing,” ucapnya menutup sambutan.

Dalam suasana penuh semangat dan antusiasme, para peserta mengikuti sesi pelatihan teknis yang mencakup pengenalan aplikasi E-MTQ, simulasi penggunaan sistem, serta diskusi mengenai kendala yang mungkin dihadapi di lapangan. Para instruktur memberikan materi secara interaktif agar seluruh peserta benar-benar memahami peran dan tugas mereka.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap kegiatan ini akan membawa dampak positif tidak hanya terhadap pelaksanaan STQH tahun ini, tetapi juga sebagai bagian dari peningkatan kualitas tata kelola kegiatan keagamaan berbasis digital di masa mendatang.

Selain penguatan kapasitas teknis, Bimtek ini juga menjadi sarana mempererat koordinasi antara pemangku kepentingan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menyukseskan agenda besar STQH yang menjadi kebanggaan masyarakat Sultra.