Kendari, SultraNet.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menghadiri secara virtual kegiatan Penulisan Mushaf Nusantara yang digelar serentak di 29 provinsi di Indonesia melalui aplikasi Zoom, Rabu, 19 Maret 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Semarak Ramadan yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuannya adalah memperkuat literasi baca-tulis Al-Qur’an sekaligus melestarikan seni dan budaya Islam khas Nusantara.

Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag RI, Ahmat Zayadi, M.Pd., yang juga menjabat Sekretaris MTQ Nasional, dalam pemaparannya menegaskan bahwa program ini lebih dari sekadar penulisan mushaf.

“Kegiatan ini bukan hanya menulis mushaf, tetapi juga memperkuat ekosistem pendidikan Al-Qur’an di Indonesia. Dengan melibatkan para juara MTQ, kita ingin memastikan bahwa Al-Qur’an bukan hanya dibaca, tetapi juga ditulis dan dipahami dengan baik oleh masyarakat luas,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa Mushaf Nusantara memiliki dimensi seni dan budaya yang kuat. Dalam proses penulisannya, mushaf dihiasi iluminasi dan ragam hias kaligrafi yang menggambarkan kekayaan seni Islam di tanah air. Menurutnya, penggunaan aksara Arab Jawi, Arab Pegon, dan Arab Melayu menjadi bagian penting dalam pelestarian identitas literasi Islam Indonesia.

“Ke depan, kita ingin Mushaf Nusantara tidak hanya dikenal dari segi isinya, tetapi juga dari segi seni dan budaya yang menjadi bagian dari identitas Islam di Indonesia. Inilah bentuk nyata bagaimana agama dan budaya bisa berjalan seiring dalam membangun peradaban yang lebih maju,” ujar Ahmat Zayadi.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pelaksanaan kegiatan ini juga disambut antusias. Sebanyak delapan peserta dari berbagai kabupaten ambil bagian dalam proses penulisan Mushaf Nusantara. Kepala Kanwil Kemenag Sultra, H. Muhamad Saleh, yang turut hadir secara virtual, menyampaikan bahwa progres penulisan berjalan baik berkat kolaborasi antara LPTQ, Kemenag, serta para pegiat kaligrafi Islam lokal.

“Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam mengembangkan tradisi keislaman yang berakar kuat pada budaya lokal,” kata Muhamad Saleh.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Sultra Drs. Asrun Lio turut menyerahkan penghargaan kepada peserta terbaik dari Sulawesi Tenggara yang berprestasi dalam ajang MTQ VIII Korpri Tingkat Nasional 2024 di Kalimantan Tengah. Penyerahan dilakukan secara simbolis sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasi para qari dan qariah asal Sultra.

Berikut daftar peserta terbaik Sultra:

• Lalu Suharja Hambali, S.Pd.I., M.Pd. – Juara I Cabang Hifzh Al-Qur’an Golongan Surah An-Nisa (Dinas Pendidikan Kota Baubau)
• Dr. Danial, Lc., M.Th.I. – Juara I Cabang Dakwah Al-Qur’an Kategori Da’i (IAIN Kendari)
• Sitti Syahali, S.Pd. – Harapan III Cabang Dakwah Al-Qur’an Kategori Da’iyah (Pemda Buton Utara)
• H. Syafuddin Mustaming, S.Ag., MA – Juara III Cabang Khutbah Jumat (Kantor Kesra Pemda Kolaka)
• Syamsu Alam – Harapan I Cabang Hifzh Al-Qur’an Golongan 7 Surah Pilihan (Kemenag Kolaka Utara)

Asrun Lio menyampaikan apresiasi atas kiprah peserta MTQ asal Sultra yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Ia juga berharap kegiatan Mushaf Nusantara bisa memperkuat identitas keislaman yang selaras dengan budaya lokal.

“Al-Qur’an bukan hanya menjadi bacaan, tetapi juga warisan budaya yang harus dijaga bersama. Lewat kegiatan ini, kita bisa melihat bagaimana Islam tumbuh bersama budaya kita sendiri,” ungkap Asrun Lio.

Penulisan Mushaf Nusantara menjadi ruang pengabdian baru bagi umat Islam di Indonesia, di mana seni, budaya, dan nilai keagamaan bisa menyatu dalam harmoni. Inisiatif ini juga menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali literasi Islam yang tidak sekadar tekstual, tetapi juga visual dan artistik.

Program ini turut menumbuhkan semangat generasi muda untuk tidak hanya mencintai Al-Qur’an, tetapi juga mewarisinya melalui medium seni. Pemerintah berharap kolaborasi ini bisa menjadi fondasi kuat dalam membangun ekosistem Qur’ani yang inklusif, berbudaya, dan membumi.

Kendari, SultraNet.com – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini dibuka resmi oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Lig, bersama Ny. Ratna Lada Hugua di Pelataran Eks MTQ Kendari, Rabu, 19 Maret 2025.

GPM digelar serentak di 17 kabupaten/kota se-Sultra dan disiarkan langsung dari 22 titik di TVRI Pusat serta 21 stasiun TVRI daerah. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Hadir secara langsung maupun daring antara lain Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional RI, Maino Dwi Hartono, S.T.P., M.P., Forkopimda Sultra, perwakilan Bank Indonesia, Kepala BPS, Pimpinan Wilayah Bulog, serta kepala OPD di lingkup Pemprov Sultra dan kabupaten/kota.

“Gerakan ini merupakan bagian dari aksi 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur ASR-Hugua. Kami ingin memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi daerah terkendali dengan menyediakan bahan pokok di bawah harga pasar,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sultra, Ir. Ari Sismanto.

Program ini dinilai tepat sasaran. Data inflasi per Februari 2025 menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi Sultra tercatat sebesar 0,22% secara tahunan (YoY), lebih rendah dari Januari 2025 yang sebesar 0,38%. Kota Kendari mencatat inflasi 0,06% YoY, Baubau 0,08%, Kolaka 0,16%, dan bahkan deflasi sebesar -1,54% di Kabupaten Konawe. Seluruh angka ini lebih baik dari rata-rata inflasi nasional yang berada di angka 0,76% YoY.

Maino Dwi Hartono dari Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa GPM adalah bagian dari strategi nasional pengendalian harga dan pasokan pangan. “Secara nasional, GPM telah dilaksanakan di sekitar 1.600 titik. Di Sultra sendiri, kegiatan ini sudah digelar sebanyak 66 kali. Bahkan, sejak 24 Februari hingga 29 Maret 2025, operasi pangan murah juga dilakukan melalui 49 titik kantor pos di Sultra,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ir. Hugua menegaskan pentingnya sinergi antar pihak dalam menjaga ketahanan pangan. “Saya apresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. GPM adalah bukti nyata kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan rakyat, terlebih menjelang hari besar keagamaan,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi borong atau penimbunan bahan pokok. “Stok pangan kita aman dan cukup hingga tiga bulan ke depan. Panen raya akan berlangsung pada April hingga Mei. Mari manfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam komoditas pangan bernilai ekonomi,” tambah Hugua.

GPM di Sultra berlangsung selama lima hari, dari 19 hingga 23 Maret 2025. Selain menjual bahan pangan dengan harga murah, kegiatan ini juga menggandeng berbagai instansi, termasuk Dinas ESDM yang menyediakan gas elpiji 3 kg dengan harga terjangkau, serta Bank Indonesia yang menyediakan layanan penukaran uang rupiah menjelang Idulfitri.

Kegiatan ditutup dengan pemantauan virtual oleh Wakil Gubernur terhadap pelaksanaan GPM di 17 kabupaten/kota, serta kunjungan langsung ke lokasi GPM di Kota Kendari. Melalui program ini, pemerintah berharap kestabilan harga dapat terjaga dan masyarakat bisa menyambut hari raya dengan tenang dan penuh suka cita.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melanjutkan Safari Ramadan dengan mengunjungi Kecamatan Pakue Tengah. Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., hadir langsung di Desa Latali untuk bersilaturahmi dengan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan moral dalam suasana bulan suci. Senin, 17 Maret 2025

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempererat hubungan dengan warga serta menyerap aspirasi demi pembangunan Kolaka Utara yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati H. Jumarding mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat keimanan dan menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kebersamaan agar daerah dapat berkembang lebih maju.

“Mari kita manfaatkan bulan suci ini untuk mempererat kembali silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan dan kebersamaan, kita bisa membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tutur H. Jumarding di hadapan masyarakat yang hadir.

Safari Ramadan di Pakue Tengah tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mendengar langsung berbagai aspirasi masyarakat. Berbagai isu lokal seperti infrastruktur, kesejahteraan ekonomi, dan pelayanan publik menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut.

Masyarakat menyambut baik kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan Safari Ramadan ini. Mereka berharap program ini terus dilaksanakan setiap tahun agar komunikasi antara pemerintah dan warga tetap terjalin erat. Selain itu, warga juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berkomitmen menjadikan Safari Ramadan sebagai agenda tahunan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan mendengar langsung keluhan dan harapan warga, pemerintah diharapkan dapat lebih responsif dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan Kolaka Utara yang lebih maju dan sejahtera. Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai wadah memperkuat nilai-nilai kebersamaan serta membangun optimisme terhadap masa depan daerah.

Kendari, SultraNet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen TNI (Purn) Andi Sumareruka, menegaskan pentingnya peran Bank Sultra sebagai pilar utama dalam pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin, 17 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumareruka mengapresiasi kinerja Bank Sultra yang dinilai mampu mengelola dana pemerintah daerah secara optimal serta mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai keberhasilan tersebut patut dijadikan motivasi untuk terus berkembang dan berinovasi.

“Bank Sultra adalah kebanggaan kita semua. Perannya sangat besar dalam membangun ekonomi daerah. Kinerja yang telah ditunjukkan selama ini harus dijaga dan ditingkatkan agar bisa terus memberi manfaat luas bagi masyarakat,” kata Gubernur.

Ia juga menegaskan bahwa Bank Sultra harus memperkuat tata kelola, menjaga integritas, serta meningkatkan inovasi layanan berbasis digital agar tetap kompetitif dan dipercaya oleh publik. Selain itu, Gubernur memberikan sejumlah arahan strategis untuk penguatan posisi Bank Sultra di masa depan.

Beberapa arahan yang disampaikan antara lain adalah penguatan tata kelola perusahaan agar kegiatan operasional bank sesuai dengan regulasi dan berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan dengan inovasi produk perbankan digital, serta peningkatan integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan.

“Bank Sultra harus terus berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM, serta mendukung pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Komisaris Bank Sultra, Suhud, dalam laporannya menyampaikan bahwa keberhasilan Bank Sultra di tahun 2024 merupakan buah dari strategi bisnis yang selaras dengan kebijakan perusahaan serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Pencapaian ini hasil dari perencanaan yang matang, tata kelola yang konsisten, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Namun demikian, evaluasi dan pengawasan tetap harus diperkuat agar Bank Sultra tetap berada di jalur yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Suhud.

Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif, dalam laporannya menyampaikan capaian keuangan positif sepanjang tahun 2024. Hingga 31 Desember 2024, total aset Bank Sultra tercatat sebesar Rp14,1 triliun, dengan laba bersih setelah pajak mencapai Rp418,3 miliar. Laporan keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dinyatakan wajar dalam semua aspek material.

Abdul Latif menjelaskan bahwa Bank Sultra menjalankan sejumlah strategi untuk memperkuat peranannya dalam pembangunan daerah. Di antaranya melalui program kredit tanpa bunga bagi pelaku UMKM, pengembangan produk tabungan dengan hadiah dan program cashback rekening giro, serta digitalisasi layanan perbankan.

“Inovasi digital kami terus berkembang, seperti implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sistem Host to Host Payment Gateway, hingga QRIS. Selain itu, ekspansi kantor cabang dan peningkatan infrastruktur layanan juga terus kami lakukan,” jelas Latif.

Ia juga menegaskan bahwa Bank Sultra terus berupaya memenuhi ketentuan modal inti minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menjaga keberlangsungan dan kekuatan permodalan perusahaan.

“Kami berkomitmen memperkuat posisi Bank Sultra sebagai lembaga keuangan yang inovatif dan terpercaya. Dengan dukungan penuh dari para pemegang saham dan pemerintah daerah, kami optimistis bisa mencapai pertumbuhan yang lebih baik di masa depan,” pungkas Latif.

RUPS Tahun Buku 2024 dan RUPS-LB ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara, kepala Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi, jajaran komisaris dan direksi Bank Sultra, serta para pegawai dan pejabat terkait lainnya.

Kendari, SultraNet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, M.Ling., mengajak umat Islam untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan. Seruan itu ia sampaikan saat memberikan sambutan pada Peringatan Nuzulul Qur’an tingkat Provinsi Sultra 1446 H/2025 M, yang dirangkaikan dengan penyerahan hibah keagamaan di Masjid Raya Al-Kautsar Kendari, Senin, 17 Maret 2025.

“Al-Qur’an adalah pedoman hidup bagi kita semua. Peringatan ini bukan hanya seremoni, tapi menjadi pengingat agar kita membaca, memahami, dan mengamalkan isinya dalam setiap aspek kehidupan,” kata Wakil Gubernur di hadapan ratusan jamaah dan tokoh agama yang hadir.

Hugua menekankan pentingnya menjadikan peringatan Nuzulul Qur’an sebagai momentum refleksi spiritual di bulan Ramadhan. Ia mengajak umat Islam untuk terus bersyukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan menjalankan ibadah di bulan suci ini.

Turut hadir dalam acara tersebut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sultra, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sultra, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sultra, Ketua Pengurus Masjid Raya Al-Kautsar, serta para ulama, tokoh agama, dan masyarakat muslim dari berbagai wilayah.

Sebagai wujud komitmen Pemprov dalam mendukung peran lembaga keagamaan, Wakil Gubernur menyerahkan bantuan hibah secara simbolis kepada sejumlah penerima, yakni BAZNAS Sultra, MUI Sultra, Masjid Raya Al-Kautsar Kendari, Masjid Akbar Kelurahan Anduonohu, Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Petoaha Kecamatan Nambo, dan Masjid Babul Khair BTN I Kelurahan Bende Kecamatan Kadia.

“Kami berharap bantuan ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk menunjang kegiatan keagamaan dan operasional masjid, agar pelayanan keumatan semakin maksimal,” ujarnya usai menyerahkan bantuan didampingi Kepala Kanwil Kemenag Sultra dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Sultra.

Hugua juga menyinggung beberapa program prioritas Pemprov Sultra yang menjadi wujud nyata keberpihakan pada masyarakat, di antaranya beasiswa pendidikan untuk jenjang S1, S2, dan S3, layanan ambulans darat dan laut gratis, bantuan modal usaha bagi ibu-ibu, serta penyediaan seragam sekolah gratis bagi pelajar.

Menurutnya, program-program ini selaras dengan nilai-nilai Al-Qur’an yang mendorong keadilan sosial dan keberpihakan kepada kelompok rentan. “Pemerintah hadir untuk menebar manfaat, bukan hanya lewat pembangunan fisik, tapi juga lewat penguatan nilai-nilai keagamaan,” jelas Hugua.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Sultra, H. Muh. Saleh, S.Ag., M.A., dalam sambutannya menegaskan bahwa Al-Qur’an merupakan sumber inspirasi utama dalam membangun peradaban yang adil dan beradab. Ia menyatakan komitmen Kemenag untuk terus memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Al-Qur’an melalui program pembinaan dan pendidikan.

“Kementerian Agama memiliki tanggung jawab besar dalam membina umat agar senantiasa menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan,” ucapnya.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan tausiah Hikmah Nuzulul Qur’an yang dibawakan oleh K.H. Zainal Mustamin, S.Ag., M.A. Dalam ceramahnya, ia menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur’an sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.

“Al-Qur’an bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dijadikan petunjuk dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Kita harus menumbuhkan semangat untuk menghidupkan ajaran Al-Qur’an dalam setiap lini kehidupan,” tutur KH. Zainal.

Peringatan Nuzulul Qur’an ditutup dengan pelaksanaan shalat tarawih berjamaah, yang menjadi penanda kuatnya nuansa ibadah dan spiritualitas umat Islam di Sulawesi Tenggara selama bulan Ramadhan. Kehadiran para tokoh penting daerah dalam acara ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat nilai keagamaan dan kebersamaan.

Ramadhan kali ini diharapkan menjadi momentum peningkatan keimanan dan kepedulian sosial bagi seluruh umat Islam di Sultra, sejalan dengan semangat membangun daerah yang religius, adil, dan sejahtera.

Bombana, Sultranet.com – Aktivitas pasar ilegal sore yang selama ini meresahkan warga di Jalan Pattimura, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, resmi ditertibkan oleh tim terpadu pada Jumat (14/03/2025) sore. Operasi ini melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah Kabupaten Bombana, mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perindagkop, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PTSP, hingga aparat TNI-Polri, serta pihak Kecamatan Rumbia Tengah dan Kelurahan Lauru.

Penertiban ini menyasar pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan bahu jalan, mendirikan lapak tanpa izin, serta memarkir kendaraan secara sembarangan yang menyebabkan kemacetan. Jalan Pattimura yang selama ini menjadi titik sentral aktivitas perdagangan liar, kini mulai dibersihkan dan ditata kembali untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar sebagai fasilitas umum.

“Masih banyak pedagang yang nekat berjualan di atas trotoar dan badan jalan. Ini jelas melanggar aturan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas,” ujar La Ode Sahidun, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Bombana, saat ditemui di lokasi.

Menurut La Ode Sahidun, penertiban ini bukan langkah mendadak. Pemerintah daerah bersama tim terpadu sebelumnya telah melakukan sosialisasi, menyampaikan himbauan, serta memberikan peringatan kepada para pedagang agar berpindah ke zona resmi.

“Kami arahkan para pedagang ke pasar Tadoha Mapaccing di Desa Tapuahi. Di sana sudah tersedia fasilitas yang layak dan aman untuk berjualan. Kalau masih membandel, sanksi tegas akan diberlakukan,” tegasnya.

Pasar Tadoha Mapaccing yang menjadi lokasi relokasi, menurut pemerintah, dirancang untuk menampung seluruh aktivitas niaga warga dengan lebih tertib. Pemerintah daerah berharap pendekatan persuasif dan edukatif yang telah dilakukan sebelumnya bisa mendorong kepatuhan para pedagang.

Kepala Dinas Perindagkop Bombana, Azis Fair, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan pembenahan kawasan pasar agar bisa memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli.

“Kami berharap para pedagang bisa memanfaatkan fasilitas resmi yang telah disiapkan. Pasar Tadoha Mapaccing ini dibangun untuk mendukung ekonomi warga, bukan untuk dikosongkan,” kata Azis.

Penertiban pasar ilegal sore di Kelurahan Lauru ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan meningkatkan kualitas tata kota. Keberadaan pasar liar yang tak tertata, selain menyalahi aturan, juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan dan menurunkan nilai estetika lingkungan kota.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa kegiatan seperti ini akan dilakukan secara berkala, dengan pendekatan yang tetap mengedepankan sisi kemanusiaan. Aparat di lapangan juga dibekali dengan pendekatan komunikasi yang humanis untuk meminimalkan gesekan dan membangun kesadaran masyarakat.

Lurah Lauru, Ilyas, yang turut hadir dalam kegiatan ini, mengapresiasi keterlibatan semua unsur dalam penertiban tersebut. Ia berharap warga bisa memahami bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman.

“Ini untuk kebaikan kita bersama. Ketika lingkungan bersih, tertata dan tidak semrawut, semua orang akan merasakan manfaatnya,” ujar Ilyas.

Camat Rumbia Tengah, Rahmat Saleh, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat merupakan kunci utama suksesnya penataan ruang publik.

“Kami akan terus mendampingi warga, khususnya para pedagang, agar bisa beraktivitas ekonomi tanpa mengganggu ketertiban umum. Pemerintah bukan melarang orang mencari nafkah, tapi menata agar semua tertib dan nyaman,” ucap Rahmat.

Dengan penertiban ini, pemerintah daerah berharap tidak ada lagi pasar ilegal baru yang muncul di titik-titik lain. Penataan ruang publik dan zona niaga yang tertib dinilai sangat penting demi terciptanya kota yang ramah bagi semua.

Bombana, Sultranet.com – Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Bombana menertibkan Pasar Ilegal Sore yang berada di Jalan Pattimura, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, Jumat, 14 Maret 2025. Penertiban menyasar pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar, bahu jalan, lapak-lapak liar, serta kendaraan parkir sembarangan yang kerap menimbulkan kemacetan di kawasan tersebut.

Kegiatan ini melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), aparat TNI-Polri, serta pemerintah Kecamatan Rumbia Tengah.

“Kami menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sebelumnya. Penertiban ini merupakan upaya menjaga ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas,” kata La Ode Sahidun, S.Si, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Bombana saat ditemui di lokasi.

Menurutnya, meski imbauan sudah berulang kali disampaikan, masih banyak pedagang yang tetap nekat berjualan di atas trotoar dan badan jalan. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu pengguna jalan, tetapi juga menyalahi aturan perundang-undangan tentang ketertiban umum dan pemanfaatan fasilitas publik.

“Sudah sering kami beri peringatan secara persuasif. Tapi sebagian pedagang tetap memilih berjualan di area terlarang. Kalau begini terus, tentu akan ada sanksi lebih tegas,” ujarnya.

Sebelum tindakan penertiban dilakukan, Tim Terpadu telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang agar mereka dapat berpindah ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah, yakni Pasar Tadoha Mapaccing di Desa Tapuahi, yang masih berada di wilayah Kecamatan Rumbia Tengah.

Pasar tersebut, menurut Dinas Perindagkop Bombana, dibangun sebagai solusi jangka panjang agar pedagang kaki lima memiliki lokasi yang layak dan aman, sekaligus mendorong terciptanya pusat ekonomi yang lebih tertata dan terorganisir.

“Kami harap semua pedagang bisa memanfaatkan pasar resmi ini. Fasilitas sudah kami sediakan. Jangan ada lagi alasan untuk berjualan di tempat yang melanggar aturan,” ujar Azis Fair, Kepala Dinas Perindagkop Bombana.

Azis menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak melarang aktivitas ekonomi masyarakat, melainkan ingin memastikan semua kegiatan berjalan dalam koridor aturan serta tetap menjaga keindahan dan keteraturan kota.

Ia juga menambahkan bahwa Pasar Tadoha Mapaccing telah dilengkapi dengan fasilitas umum seperti los dagang, tempat parkir, sanitasi, serta sistem pengelolaan sampah, agar pedagang dan pengunjung merasa lebih nyaman.

“Dengan relokasi ini, kami berharap terjadi pemerataan ekonomi dan kenyamanan berbelanja bagi masyarakat,” ujarnya.

Tim Terpadu menyatakan bahwa penertiban akan terus dilakukan secara berkala. Fokusnya bukan hanya pada pembongkaran lapak ilegal, tetapi juga pengawasan parkir liar dan perbaikan sistem lalu lintas di kawasan padat.

Masyarakat sekitar pun menyambut positif langkah ini. Beberapa warga menilai aktivitas pasar sore di Jalan Pattimura kerap menimbulkan kemacetan dan tumpukan sampah yang tidak terkelola.

“Kalau bisa dipindah ke tempat resmi, kenapa harus ganggu jalan umum? Kami sebagai pengguna jalan jadi susah lewat, belum lagi baunya kalau sore,” ujar Andi, warga Kelurahan Lauru.

Penertiban pasar ilegal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata wajah kota Rumbia sebagai pusat administrasi dan ekonomi Kabupaten Bombana. Program ini akan terus dikawal oleh lintas sektor, termasuk aparat keamanan, demi menjaga keberlanjutan dan kedisiplinan pelaku usaha mikro dan kecil.

Dengan tindakan tegas namun humanis ini, pemerintah berharap pedagang dapat memahami bahwa keteraturan kota adalah tanggung jawab bersama. Menata pasar bukan sekadar urusan estetika, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan tertib bagi semua pihak.

Kendari, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong penguatan implementasi program Satu Data Indonesia (SDI) melalui kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 yang digelar di Aula Utama Lantai 4 Kantor BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dibuka secara virtual oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M. Ling, melalui Zoom Meeting, Rabu, 20 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra yang selama ini telah bekerja keras mengintegrasikan data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam satu sistem yang lebih terukur dan akurat.

“Saya berharap dengan sinergi ini, data sektoral kita semakin berkualitas. Dalam 100 hari pertama Quick Win ASR-Hugua, kita harus mulai membangun dasar-dasar penting untuk sistem satu data ini. Paling tidak, pada akhir 2025 nanti, peringkat Sulawesi Tenggara yang saat ini berada di posisi keenam bisa meningkat ke level yang lebih baik,” ujar Hugua.

Ia menekankan pentingnya penyediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan indeks pembangunan strategis daerah yang salah satunya ditentukan oleh kualitas data sektoral.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mendukung Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Statistik (EPSS) di tingkat daerah, serta menegaskan komitmen Pemprov Sultra terhadap keterbukaan data publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., turut memberikan pernyataan penting dalam kegiatan tersebut. Ia mengatakan, pelaksanaan pembinaan statistik sektoral merupakan bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan nilai evaluasi statistik Sultra, yang tahun lalu berada pada angka 2,9.

“Implementasi Perpres Satu Data Indonesia di Sultra hingga saat ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, saya berharap OPD, walidata, dan sekretariat forum dapat bekerja sama dalam membangun data sektoral yang lebih baik. Satu Data menjadi salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur, yang harus menjadi penguat bagi kita semua untuk bekerja lebih optimal,” ujar Ridwan.

Ia menambahkan, keberhasilan pengelolaan data sektoral tidak hanya berdampak pada kinerja pemerintah, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan pemerintah daerah. Menurutnya, data yang terbuka dan dapat diakses masyarakat menjadi syarat mutlak dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

“Undang-Undang Keterbukaan Informasi mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan data yang dapat diakses masyarakat. Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal tanggung jawab moral kita kepada publik,” ujarnya.

Pembinaan Statistik Sektoral ini diikuti oleh perwakilan dari 18 OPD yang menjadi sasaran pembinaan, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, hingga Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Seluruh peserta diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip SDI di unit kerja masing-masing secara berkelanjutan.

Kolaborasi antara BPS, Diskominfo, dan Bappeda dianggap sebagai tulang punggung penguatan tata kelola data sektoral daerah. Dengan adanya dukungan lintas lembaga ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan peningkatan kualitas dan keterpaduan data guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pembukaan resmi kegiatan dilakukan oleh Wakil Gubernur Hugua melalui sambungan Zoom Meeting. Ia mengungkapkan harapannya agar sinergi antara lembaga yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan dan memberi manfaat besar bagi pembangunan daerah serta pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan semangat membangun data yang kredibel dan terintegrasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen menjadikan SDI sebagai pilar utama dalam menciptakan kebijakan yang berbasis data dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara tepat dan cepat.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara resmi meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai bagian dari inisiatif nasional Presiden dalam rangka Astacita, yang bertujuan menciptakan masyarakat sehat dan berdaya saing. Kegiatan ini diselenggarakan serentak di 16 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan pelaksanaan perdana dipusatkan di Puskesmas Lasusua. Program ini menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan dasar dan edukasi kesehatan guna meningkatkan kesadaran serta mendeteksi dini potensi penyakit, demi mendukung produktivitas dan kualitas hidup warga. Rabu (5/3/2025).

Dalam acara launching, pejabat daerah turut hadir bersama tokoh masyarakat, antara lain Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, para kepala OPD, serta kepala desa di Kecamatan Lasusua. Acara ini merupakan wujud nyata sinergi antar instansi untuk mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di tengah upaya pemerintah mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Pelaksanaan PKG juga didukung penuh oleh Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kolaka Utara, salah satu laboratorium kesehatan terbesar di Sulawesi Tenggara, yang menyediakan fasilitas pemeriksaan modern dan akurat guna memaksimalkan deteksi dini penyakit.

Program ini menyediakan berbagai layanan kesehatan, antara lain pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, serta pemeriksaan dasar lainnya yang penting untuk menjaga keseimbangan kesehatan. Masyarakat yang ingin berpartisipasi cukup membawa Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat administrasi. Selain itu, edukasi mengenai pola hidup sehat turut disampaikan guna menanamkan budaya pencegahan sejak dini. Kegiatan ini juga melibatkan dukungan dari aparat keamanan, di mana Kapolres Kolaka Utara, AKP Arif Irawan, mengumumkan kesiapan Polri dan TNI dalam menyediakan tenaga medis tambahan dari klinik kepolisian untuk membantu kelancaran pemeriksaan.

Kepala Dinas Kesehatan Kolaka Utara, Irham, S.KM, M.Kes, menjelaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan gratis, tetapi juga sebagai media untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan rutin. Menurutnya, “Deteksi dini merupakan kunci dalam mencegah penyakit berkembang menjadi lebih serius, sehingga masyarakat diharapkan tidak menunda-nunda untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.” Ia menambahkan bahwa evaluasi berkala akan dilakukan untuk terus menyempurnakan layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini diharapkan mampu menciptakan budaya hidup sehat di masyarakat Kolaka Utara, dengan tujuan agar setiap warga melakukan check-up setidaknya setiap tiga bulan. Selain itu, program ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pencegahan dini terhadap penyakit yang berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. Dengan sinergi antar instansi dan dukungan penuh dari aparat keamanan, diharapkan program ini dapat menjadi model penerapan pelayanan kesehatan terpadu bagi daerah lain di masa mendatang.

“Hanya dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin, kita dapat mendeteksi penyakit lebih awal dan mengambil langkah preventif sebelum kondisi memburuk. Program ini adalah salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif,” ujar H. Jumarding, SE dalam sambutannya.

“Kami mendorong masyarakat untuk tidak ragu melakukan pemeriksaan kesehatan. Deteksi dini merupakan investasi kesehatan untuk masa depan, dan program ini akan terus kami evaluasi agar pelayanan semakin optimal,” ungkap Irham, S.KM, M.Kes.

“Kami, dari pihak Polri dan TNI, siap mendukung penuh dengan menyediakan tenaga medis untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan. Kesehatan adalah tanggung jawab bersama, dan sinergi ini merupakan kunci untuk kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” tegas AKP Arif Irawan.

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warga melalui layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau. Dengan penerapan program ini, diharapkan masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan, serta mengintegrasikan pemeriksaan rutin sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Inisiatif tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan individu, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional.

Kolaka Utara, sultranet.com – Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah menetapkan besaran nilai zakat fitrah tahun 2025 melalui rapat koordinasi intensif. Kebijakan ini mengacu pada standar harga beras sebagai acuan, dengan tujuan memudahkan umat Islam dalam memenuhi kewajiban zakat sesuai dengan makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Penetapan ini juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dan budaya masyarakat setempat serta diharapkan dapat menyemangati kepedulian sosial menjelang Idulfitri. Rabu (05/03/2025).

Dalam rapat tersebut, dua kategori standar harga beras ditetapkan sebagai berikut. Kategori pertama menggunakan harga Rp14.000 per liter, sehingga dengan takaran 3,5 liter, jumlahnya mencapai Rp49.000. Ditambahkan dengan infak sebesar Rp5.000, total zakat fitrah per jiwa mencapai Rp54.000. Sementara itu, kategori kedua menggunakan harga Rp13.000 per liter, menghasilkan perhitungan 3,5 liter x Rp13.000 sebesar Rp45.500, ditambah infak Rp5.000 sehingga total menjadi Rp50.500. Sebagai alternatif, tersedia pula opsi pembayaran zakat fitrah dengan bahan pangan lain, yakni sagu dan jagung. Untuk sagu, dengan harga Rp7.000 per liter, perhitungan 3,5 liter menghasilkan Rp24.500 ditambah infak Rp5.000, sehingga total yang harus dibayarkan adalah Rp29.500. Sedangkan opsi jagung dihitung serupa, yakni 3,5 liter x Rp7.000 menghasilkan Rp24.500, ditambah infak Rp500 menghasilkan total Rp25.000.

Keputusan ini diambil menyusul hasil survei yang dilakukan oleh KUA dan pihak terkait, yang menunjukkan bahwa sekitar 95% masyarakat Kolaka Utara memilih membayar zakat fitrah dalam bentuk beras. Hal ini disebabkan karena beras merupakan makanan pokok yang akrab dan mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembayaran zakat fitrah pun dapat dilakukan sejak awal Ramadan, meskipun umumnya masyarakat melaksanakannya pada akhir bulan Ramadan, tepat sebelum pelaksanaan Salat Idulfitri. Dengan demikian, umat Islam diimbau untuk menyelesaikan kewajiban ini tepat waktu guna menghindari penilaian fiqih bahwa pembayaran setelah salat Idulfitri tergolong makruh bahkan haram.

Pembahasan rapat melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, dengan mempertimbangkan fluktuasi harga pangan dan dinamika ekonomi lokal. Para peserta rapat sepakat bahwa penetapan dua kategori harga beras memberikan fleksibilitas bagi masyarakat sesuai kemampuan ekonomi masing-masing. Sementara opsi alternatif menggunakan sagu dan jagung dihadirkan sebagai inovasi untuk daerah yang mungkin memiliki pasokan pangan berbeda, meski pada praktiknya, opsi tersebut masih jauh dari minat mayoritas warga. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan kewajiban zakat, tetapi juga meningkatkan solidaritas sosial dan mengokohkan semangat keislaman di tengah dinamika ekonomi.

Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, Drs. Alimuddin, “Dari hasil survei yang dilakukan oleh KUA dan pihak terkait, sekitar 95% masyarakat Kolaka Utara membayarkan zakat fitrah dalam bentuk beras. Hal ini sesuai dengan prinsip zakat fitrah yang harus disesuaikan dengan makanan pokok sehari-hari.”

“Dengan menetapkan besaran zakat fitrah yang proporsional, kami mengimbau umat Islam di Kolaka Utara untuk segera menunaikan kewajiban tersebut sebelum Idulfitri. Jika zakat dikeluarkan setelah pelaksanaan salat Id, maka hukumnya makruh bahkan haram menurut perspektif fiqih,” tambahnya.

Langkah penetapan besaran zakat fitrah tahun 2025 ini mendapat sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan sinergi antarinstansi dan mengoptimalkan pemanfaatan zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial. Seiring dengan datangnya Ramadan, inisiatif tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas ibadah dan kepedulian sosial di antara umat Islam. Masyarakat didorong untuk segera menyelesaikan pembayaran zakat fitrah agar keberkahan dan manfaat sosialnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, sekaligus menghindarkan mereka dari potensi persoalan fiqih. Kebijakan ini juga diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelaraskan kewajiban keagamaan dengan kondisi ekonomi dan budaya lokal, sekaligus membangun rasa kebersamaan dalam menyambut hari kemenangan.