Kolaka Utara, sultranet.com – Selasa (4/3/2025) – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Pembacaan Visi-Misi Bupati periode 2025-2030 mengumumkan komitmen kuat untuk meningkatkan kebersihan kota serta memperbaiki penerangan jalan. Langkah ini merupakan bagian awal program kerja strategis yang bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan bersatu, khususnya pasca Pemilukada. Keduanya, Bupati Drs. H. Nurrahman Umar, M.H dan Wakil Bupati H. Jumarding, SE, menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik akan menjadi prioritas guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat.

Dalam agenda paripurna yang berlangsung pada Selasa (4/3/2025), pimpinan daerah menyoroti bahwa masih banyak wilayah di dalam kota yang belum mendapatkan perhatian serius dalam hal kebersihan. Mereka menyampaikan bahwa upaya pembersihan masif di sejumlah area strategis akan segera digelar sebagai langkah awal. Selain itu, program perbaikan dan pemasangan lampu jalan juga akan segera dilakukan untuk memastikan setiap sudut kota mendapatkan pencahayaan yang optimal. Penerangan jalan yang baik diharapkan mampu meningkatkan rasa aman warga, terutama pada malam hari, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

Pemerintah daerah juga mengintegrasikan program gizi gratis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh asupan gizi yang cukup sebagai fondasi kesehatan, sehingga sinergi antara perbaikan lingkungan dan kesejahteraan gizi dapat menciptakan komunitas yang produktif dan harmonis. Keduanya menekankan bahwa kolaborasi antara aparat pemerintah, lembaga terkait, dan partisipasi aktif warga menjadi kunci utama dalam merealisasikan target-target ambisius tersebut.

Upaya ini juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyatukan kembali masyarakat yang sempat terpecah belah pada masa Pemilukada. Bupati Nurrahman Umar menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik telah berlalu, dan kini fokus utama adalah mengembalikan semangat persatuan serta meningkatkan kualitas layanan publik. Pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien juga menjadi perhatian agar setiap program dapat berjalan maksimal dan memberi dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan kebersihan kota tidak hanya berdampak pada kenyamanan visual, tetapi juga berperan penting dalam mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sementara itu, perbaikan penerangan jalan menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan warga. Diharapkan, dengan keberhasilan program-program tersebut, Kolaka Utara dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan kebijakan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kami melihat banyak area dalam kota yang masih belum tersentuh dalam hal kebersihan. Oleh karena itu, kami akan memulai dari sana sebagai tahap awal,” ujar Bupati Drs. H. Nurrahman Umar, M.H.

“Kami akan memaksimalkan perbaikan dan pemasangan lampu jalan agar bisa segera digunakan oleh masyarakat. Target kami adalah mengembalikan suasana persatuan dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi seluruh warga,” tambahnya.

“Program gizi gratis juga akan terus kami laksanakan karena merupakan salah satu upaya penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Kita harus bekerja bersama untuk membangun daerah ini,” tegas Wakil Bupati H. Jumarding, SE.

Melalui serangkaian inisiatif ini, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap dapat menciptakan perubahan signifikan yang tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menguatkan ikatan sosial antarwarga. Langkah-langkah strategis tersebut diharapkan akan menghasilkan dampak positif jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan.

Kolaka Utara, sultranet.com – Selasa, (4/3/2025) – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyiapkan rumah jabatan (rujab) baru bagi Bupati dan Wakil Bupati yang berlokasi di Desa Lanipa-nipa, Kecamatan Katoi, tepat di jalur wisata ByPass Tobaku-Lasusua. Proyek pembangunan rujab ini dilaksanakan dalam dua tahap sejak tahun 2022 dengan total anggaran mencapai Rp18,7 miliar, di mana pembangunan rujab Bupati menghabiskan Rp12 miliar dan rujab Wakil Bupati Rp6,7 miliar.

Proyek pembangunan rujab baru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat Kolaka Utara. Menurut pihak berwenang, pemindahan ke rujab baru akan dilakukan setelah seluruh fasilitas di dalamnya terselesaikan, sehingga seluruh perangkat dan staf dapat beroperasi secara optimal di lingkungan yang lebih nyaman dan representatif.

Lokasi rujab yang strategis di Desa Lanipa-nipa tidak hanya dipilih karena letaknya yang mudah diakses melalui jalur wisata ByPass Tobaku-Lasusua, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan infrastruktur dan meningkatkan citra pemerintahan. Dalam proses pembangunan, pemerintah daerah telah melibatkan berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh fasilitas pendukung, mulai dari ruang kerja, ruang pertemuan, hingga sarana pendukung lainnya, tersedia secara lengkap dan maksimal.

Pemerintah daerah menargetkan pemindahan ke rujab baru dilakukan pada tahun ini. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi para pejabat daerah, tetapi juga mendongkrak kinerja administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, rujab baru diharapkan dapat menjadi simbol modernisasi dan profesionalisme dalam sistem pemerintahan di Kolaka Utara.

“Dimaksimalkan. Harus dipindai setelah semua fasilitas di dalamnya lengkap. Kalau laki-laki biasanya tidak ada masalah saat pindah, tapi ibu-ibu banyak keinginannya, banyak kebutuhannya. Kita sempurnakan dulu, barulah kami pindah,” ujar Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, M.H.

“Targetnya tahun ini. Mungkin Pak Wakil juga begitu,” tambahnya.

Selain memastikan kesiapan rujab, Bupati Nurrahman juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menjalankan program prioritas lain, seperti peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap langkah pembangunan harus berorientasi pada pelayanan prima dan efisiensi birokrasi yang akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah ke depan.

Dengan terselesaikannya pembangunan rujab baru, diharapkan atmosfer kerja pemerintahan akan semakin kondusif dan dapat memacu inovasi serta sinergi antar instansi. Proyek ini juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Kolaka Utara senantiasa berupaya menyelaraskan visi pembangunan dengan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan fasilitas kerja yang modern dan fungsional.

Kolaka Utara, sultranet.com – Selasa (4/3/2025) – Setelah dua dekade menghilang tanpa kabar, Zainal Abidin, pria asal Wajo, Sulawesi Selatan, akhirnya ditemukan dan dipertemukan kembali dengan keluarganya di Kota Malang. Berkat informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kolaka Utara, keluarga yang selama ini terus mencari keberadaannya kini bisa bernapas lega. Selasa (4/3/2025)

Zainal Abidin, yang terakhir diketahui bermukim di Gontor, Ponorogo, secara misterius kehilangan kontak dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Selama 20 tahun, keluarga tidak pernah menyerah menelusuri jejaknya, meskipun setiap usaha pencarian selalu menemui jalan buntu. Mereka telah mengunjungi berbagai tempat, berharap ada kabar yang dapat mengembalikan kehangatan ikatan keluarga.

Upaya pencarian akhirnya menemukan titik terang ketika keluarga menghubungi Dukcapil Kolaka Utara. Dengan sigap, salah satu operator Dukcapil berhasil melacak data kependudukan Zainal. Dari informasi tersebut, terungkap bahwa ia telah membangun keluarga baru di Kota Malang, di mana ia kini tinggal bersama istri yang bekerja sebagai guru TK di Yayasan Al Ya’lu serta tiga orang anak. Informasi ini membuka lembaran baru dalam pencarian yang telah berlangsung puluhan tahun.

Mengikuti data tersebut, keluarga melakukan verifikasi lebih lanjut dengan mencari orang-orang yang mengenal istri Zainal. Setelah mendapatkan kepastian dan rujukan yang akurat, akhirnya pertemuan yang sangat mengharukan terselenggara. Reuni ini membawa air mata bahagia, menghapus kepedihan perpisahan selama dua dekade, dan menyalakan kembali harapan yang sempat pudar.

Kepala Dinas Dukcapil Kolaka Utara, Drs. Buhari, menegaskan bahwa peran Dukcapil tidak hanya sebatas pencatatan data, tetapi juga memiliki dampak sosial yang besar. Ia menyatakan bahwa sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi mampu membantu mempertemukan kembali keluarga yang telah lama terpisah dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

Pertemuan kembali Zainal Abidin dengan keluarganya pun terjadi di sebuah ruang pertemuan sederhana di Kota Malang. Momen tersebut sangat mengharukan, terutama menjelang bulan suci Ramadhan, di mana kehangatan keluarga menjadi anugerah yang sangat dinanti. Reuni ini tidak hanya mengembalikan keutuhan sebuah keluarga, tetapi juga mengingatkan bahwa di balik setiap data terdapat cerita kehidupan yang penuh harapan dan emosi.

“Kami di Dukcapil tidak hanya bertugas mencatat data kependudukan, tetapi juga berperan aktif membantu masyarakat, termasuk mempertemukan kembali keluarga yang telah lama terpisah. Kisah Zainal Abidin ini membuktikan bahwa sistem administrasi yang baik dapat mengubah kehidupan secara nyata,” ujar Drs. Buhari.

“Sungguh mengharukan bisa dipertemukan kembali dengan Zainal setelah 20 tahun. Momen ini adalah berkah yang luar biasa bagi kami, terutama menjelang Ramadhan,” ungkap salah satu anggota keluarga dengan penuh haru.

Reuni ini menjadi bukti nyata bahwa integritas data dan komitmen pelayanan publik memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar pencatatan. Bagi keluarga Zainal, pertemuan kembali ini membuka lembaran baru yang penuh harapan dan kebersamaan, sekaligus menginspirasi masyarakat untuk tidak pernah menyerah dalam mencari keadilan dan keutuhan sebuah keluarga.

Kolaka Utara, sultranet.com – Selasa (4/3/2025) – DPRD Kabupaten Kolaka Utara menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara periode 2025-2030. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Muhammad Syair dan Agusdin, serta pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan unsur Forkopimda ini menjadi momentum penting pasca pemilu untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat. Hadir pula Bupati Drs. H. Nurrahman Umar, MH dan Wakil Bupati H. Jumarding, SE yang langsung menggarisbawahi prioritas pembangunan daerah.

Rapat tersebut membahas berbagai agenda strategis guna mewujudkan Kolaka Utara yang madani, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dalam pidatonya, Bupati Nurrahman Umar mengemukakan bahwa visi pembangunan daerah berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan medis, serta dorongan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Selain itu, pembangunan infrastruktur merata dan berkualitas, seperti pembangunan bandara, optimalisasi penerangan jalan, serta peningkatan fasilitas umum, juga menjadi sorotan utama.

Lebih jauh, Bupati menekankan pentingnya revitalisasi dan penguatan sektor pertanian serta ekonomi lokal. “Kami akan mendorong penyediaan pupuk bersubsidi dan penerapan teknologi pertanian presisi, didukung oleh digitalisasi sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan industri berbasis sumber daya lokal,” paparnya. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan sinergi antara sektor hulu dan hilir, sehingga tercipta stabilitas ekonomi dan daya saing yang lebih tinggi.

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati juga memperkenalkan program kerja 100 hari pertama, yang mencakup rangkaian kegiatan seperti safari Ramadan sebagai wujud rekonsiliasi sosial, penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah (RPD) 2025-2030, serta peningkatan kebersihan dan penerangan kota. Program-program tersebut dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus memacu kemajuan pembangunan daerah.

Rapat paripurna ini tidak hanya menjadi forum penyampaian visi dan misi, tetapi juga sebagai wadah dialog antar elemen masyarakat dan aparat pemerintahan untuk menentukan arah kebijakan strategis. Berbagai pihak menilai, transparansi dan keterbukaan dalam rapat tersebut sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam program pembangunan.

“Kita tidak lagi melihat perbedaan status atau nomor urut. Kini saatnya kita bersatu untuk membangun daerah ini,” tegas Bupati Nurrahman Umar dalam sambutannya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap program yang telah dirancang. Kolaka Utara adalah rumah kita bersama, dan kerja sama inilah yang akan membawa kemajuan yang lebih baik,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati H. Jumarding, SE juga menyampaikan dukungan penuh terhadap visi-misi yang telah dirumuskan. Ia menyatakan, “Kami akan memastikan setiap program dilaksanakan secara optimal dan menyentuh semua lapisan masyarakat, sehingga setiap inisiatif membawa manfaat langsung kepada warga Kolaka Utara.”

Rapat paripurna tersebut diakhiri dengan komitmen bersama antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah yang ambisius. Agenda dan program yang telah disepakati diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dengan dukungan sinergis dari semua pihak, sehingga Kolaka Utara dapat berkembang menjadi daerah yang tidak hanya madani tetapi juga kompetitif di era globalisasi.

Dengan semangat persatuan dan gotong royong, rapat paripurna visi-misi 2025-2030 ini menjadi landasan awal yang kokoh dalam merencanakan program-program strategis demi kesejahteraan bersama. Langkah awal ini diyakini akan membuka jalan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kolaka Utara.

Bombana, Sultranet.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bombana terus mematangkan persiapan untuk menyambut kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Bombana terpilih periode 2025–2030. Penyambutan dijadwalkan berlangsung pada 3 Maret 2025, sehari setelah keduanya tiba di Bandara Haluoleo, Kendari.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bombana, Rusman, menegaskan bahwa pihaknya mengerahkan seluruh personel demi memastikan kelancaran dan keamanan selama prosesi penyambutan berlangsung. Pengamanan melibatkan pengawalan dari bandara hingga ke rumah jabatan di Bombana.

“Sudah menjadi tanggung jawab pokok kami untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman, termasuk keamanan pimpinan daerah. Ini adalah tugas yang harus kami jalankan secara maksimal,” ujar Rusman dalam keterangannya.

Persiapan pengamanan dilakukan secara menyeluruh di sejumlah titik strategis. Selain pengawalan dari Bandara Haluoleo menuju kediaman pribadi Bupati di Mandonga, Kendari, Satpol PP juga telah menyiapkan skema pengamanan di titik-titik perlintasan menuju Kabupaten Bombana, termasuk di Jembatan Langkoala, Kecamatan Lantari Jaya, yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Bombana dan Konawe Selatan.

“Beberapa titik akan menjadi fokus pengamanan kami, mulai dari bandara, kediaman pribadi Bupati, hingga jalur masuk ke Bombana. Kami ingin memastikan seluruh rangkaian berjalan aman dan tertib,” jelas Rusman, yang sebelumnya menjabat Kepala BKPSDM Bombana.

Menurutnya, Satpol PP juga aktif berkoordinasi dengan pihak keamanan lainnya, termasuk kepolisian dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Koordinasi juga dilakukan bersama Dinas Perhubungan dan OPD teknis lainnya untuk mendukung acara penyambutan yang dirancang meriah dan penuh makna.

Diketahui, Bupati dan Wakil Bupati Bombana hasil Pilkada 2024 telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 20 Februari 2025. Setelah pelantikan, keduanya menjalani rangkaian orientasi dan retret kepemimpinan nasional di Magelang. Keduanya dijadwalkan tiba di Kendari pada pagi hari 2 Maret 2025, sebelum akhirnya menuju Kabupaten Bombana sehari kemudian.

“Kami masih terus menggelar rapat-rapat internal dengan para asisten dan pihak terkait. Semua unsur Satpol PP akan dilibatkan sepenuhnya. Ini adalah momen penting menyambut pemimpin baru kita di Wonua Bombana,” tambah Rusman.

Ia juga berharap seluruh personel Satpol PP Bombana dapat menunjukkan sikap disiplin dan siap siaga dalam menjalankan tugasnya. “Saya minta semua anggota menyiapkan diri sebaik mungkin. Kita harus sambut pemimpin kita dengan cara yang bermartabat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Bombana pun dikabarkan tengah menyusun berbagai acara seremoni, baik saat penjemputan di bandara maupun saat penyambutan di rumah jabatan. Agenda ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi pemerintahan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan atas legitimasi pemimpin baru hasil pilihan rakyat.

Dengan pendekatan pengamanan yang humanis, Satpol PP Bombana berharap acara penyambutan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat berlangsung lancar tanpa hambatan serta menjadi momentum awal yang baik bagi roda pemerintahan periode 2025–2030.

Kendari, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar gladi bersih penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dan Ir Hugua, di Bandara Haluoleo, Jumat (28/2/2025). Penyambutan ini menjadi bagian awal dari rangkaian agenda serah terima jabatan dan pelantikan resmi pasangan pemimpin baru Sultra periode 2025-2030, yang akan berlangsung hingga 3 Maret 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, menjelaskan bahwa gladi bersih dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan acara berjalan lancar dan khidmat. Ia menegaskan bahwa Pemprov telah mempersiapkan seluruh teknis kegiatan secara matang. “Gladi ini penting agar seluruh unsur yang terlibat memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan nanti bisa berjalan tanpa hambatan,” ujar Asrun Lio.

Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra terpilih dijadwalkan tiba di Bandara Haluoleo Kendari pada Sabtu, 1 Maret 2025 pukul 01.55 WIB. Setibanya, keduanya akan disambut dengan prosesi adat Tolaki berupa pengalungan selempang dan penyematan kampurui, sebagai simbol penghormatan adat kepada pemimpin baru.

Ketua Tim Pengendali Program Quick Win ASR-Hugua, Mayjen TNI (Purn) Purnomo Sidi, S.I.P., M.H., M.M, menuturkan bahwa penyambutan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi juga bentuk penerimaan dari seluruh masyarakat Sultra. “Ini adalah wujud kebersamaan kita dalam menyambut pemimpin daerah yang akan membawa Sultra ke arah yang lebih baik,” ungkap Purnomo Sidi.

Rangkaian kegiatan penyambutan dilanjutkan dengan arak-arakan menuju Rumah Jabatan Gubernur Sultra. Di sana, pasangan gubernur dan wakil gubernur akan disambut tarian dari empat etnis di Sultra. Turut hadir menyambut, para staf ahli, asisten Sekda dan istri, kepala OPD beserta istri/suami, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan sejumlah paguyuban adat.

Sore harinya, kegiatan berlanjut di Aula Merah Putih Rujab Gubernur Sultra dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja seluruh pimpinan OPD. Penandatanganan ini menjadi komitmen awal pemerintahan baru untuk menjunjung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menjelang malam, diadakan kultum, buka puasa bersama, salat Magrib berjamaah, perkenalan pejabat, makan malam bersama, serta salat Isya dan Tarawih. Kegiatan tersebut dihadiri Forkopimda beserta istri, para kepala OPD dan pasangan, tokoh agama, adat, serta masyarakat.

Agenda hari kedua, Minggu 2 Maret 2025, diisi dengan pengambilan voice over Ramadhan oleh RRI dan dilanjutkan dengan pembagian sembako yang dihadiri seluruh kepala perangkat daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur juga dijadwalkan memberikan ceramah usai salat Isya dan Tarawih berjamaah.

Puncak rangkaian kegiatan berlangsung pada Senin, 3 Maret 2025. Dimulai dengan apel pagi dan pembagian 556 paket sembako bagi ASN Golongan I dan II. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum berbagi di awal masa jabatan pemerintahan baru.

Masih di hari yang sama, dilaksanakan serah terima jabatan antara Pj Gubernur Sultra 2023–2025, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H dengan Gubernur definitif Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Acara tersebut juga diisi dengan sambutan dari kedua belah pihak, serta penyerahan memori jabatan.

Rangkaian seremoni itu turut disaksikan oleh unsur Forkopimda, Ketua DPRD, Kapolda Sultra, Danrem 143/HO, Kajati, Kapengti, Kabinda, Danlanal, Danlanud, bupati/wali kota se-Sultra, instansi vertikal, kepala OPD, serta unsur PKK dan Dharma Wanita.

Sebagai penutup agenda resmi, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara akan menggelar rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sultra dengan menyampaikan pidato pengantar, menandai babak baru pemerintahan Sulawesi Tenggara selama lima tahun ke depan.

Agenda ini sekaligus menjadi wujud sinergi lintas lembaga dan tokoh masyarakat dalam menyongsong pemerintahan baru yang diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sultra.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus melanjutkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026. Memasuki hari ketiga, Musrenbang kali ini berlangsung di Gedung Pertemuan Desa Lahabaru, Kecamatan Watunohu, dengan melibatkan tiga kecamatan, yaitu Ngapa, Tiwu, dan Watunohu sebagai tuan rumah. Kamis (27/02/2025)

Asisten II Setda Kolaka Utara Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan, H. Syamsuddin, SH., yang mewakili Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., membuka kegiatan tersebut secara resmi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya Musrenbang tingkat kecamatan sebagai bagian strategis dalam penyusunan pembangunan daerah.

“Musrenbang ini merupakan tindak lanjut dari musyawarah desa yang telah dilakukan sebelumnya. Semua usulan yang diajukan akan dievaluasi, apakah sudah terealisasi atau belum. Jika belum, maka akan tetap dilanjutkan dan dimasukkan dalam skala prioritas sesuai dengan kemampuan anggaran daerah,” ujar Syamsuddin.

Dalam proses Musrenbang, setiap desa diberikan kesempatan untuk mengajukan tiga prioritas pembangunan, yang terdiri dari satu usulan pembangunan fisik dan dua usulan nonfisik. Namun, berdasarkan hasil diskusi, mayoritas desa cenderung mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik sebagai kebutuhan utama masyarakat.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., yang turut hadir dalam kegiatan ini, menilai Musrenbang memiliki banyak manfaat dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Musrenbang menjadi wahana brainstorming antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Ini juga menjadi forum uji publik terhadap berbagai kebijakan dan keputusan pembangunan yang telah dan akan dilakukan,” katanya.

Lebih lanjut, Syahlan menambahkan bahwa Musrenbang juga menjadi ajang evaluasi efektivitas pembangunan dengan pendekatan kemanfaatan bagi masyarakat. “Pemerintah memang belum mampu merealisasikan semua harapan dan usulan masyarakat, terutama di bidang infrastruktur, tetapi setiap masukan akan menjadi perhatian dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Musrenbang RKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2026 akan terus berlangsung dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil dari pertemuan ini nantinya akan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Jakarta, SultraNet.com — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa humas pemerintah tidak boleh hanya menjadi penyampai informasi, tetapi harus menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi publik dan melawan disinformasi yang kian masif di era digital.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya Hafid saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital (Pusdiklat Kemkomdigi), Jakarta, Rabu (26/2/2025).

“Kita tidak bisa hanya reaktif, sekadar merespons ketika isu sudah berkembang liar. Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” ujar Meutya.

Ia menegaskan, sinergi antarhumas pemerintah bukan sekadar kerja teknis, melainkan bagian dari strategi nasional dalam mengelola narasi publik. Meutya mengibaratkan fungsi humas seperti tim sepak bola, di mana koordinasi, strategi, dan eksekusi menjadi kunci kemenangan dalam pertarungan opini publik.

“Kita tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah kalah oleh hoaks dan narasi liar yang dimainkan oleh segelintir pihak. Humas harus bersatu, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik oleh masyarakat,” tegasnya.

Meutya juga menyoroti perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ia menyebut media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube sebagai medan utama pertarungan narasi saat ini.

“Berdasarkan survei Katadata Insight Center tahun 2022, sekitar 73 persen pengguna internet di Indonesia mengakses informasi dari media sosial. Sementara survei IDN Research Institute pada 2025 menyebutkan 43 persen generasi Milenial dan Gen Z lebih percaya pada informasi dari media sosial ketimbang media konvensional,” ungkapnya.

Menghadapi kenyataan tersebut, Meutya menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam strategi komunikasi pemerintah.

“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” katanya.

Menurut Meutya, memberikan informasi yang benar bukan hanya kewajiban pemerintah, melainkan hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang. Ia pun mengajak seluruh jajaran humas pemerintah untuk aktif melawan disinformasi.

“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama,” ujarnya.

Meutya juga mengutip pemikir komunikasi ternama, Marshall McLuhan, yang menyatakan bahwa setiap teknologi komunikasi membawa dampak sosial dan budaya yang luas. Hal ini menurutnya menjadi penanda bahwa humas kini bukan hanya penyampai pesan, melainkan juga harus menjadi pengarah wacana publik.

“Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan. Kita harus menjadi pengarah percakapan,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menkomdigi juga memberikan apresiasi kepada Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang telah berperan sebagai pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel dan terkoordinasi.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa komunikasi bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian dari strategi utama dalam menyukseskan sebuah kebijakan.

“Komunikasi itu bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat,” ucap Hasan.

Ia juga menekankan perlunya setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Meutya dan Hasan pun sepakat bahwa sinergi kuat antarhumas pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam membentuk ruang komunikasi publik yang positif dan konstruktif.

“Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar. Humas pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis!” pungkas Meutya Hafid.

Kendari, SultraNet.com – Menjelang bulan suci Ramadhan 1446 Hijriyah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Pasar Sentral Kota Lama, Kendari, pada Selasa, 25 Februari 2025.

Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap aman selama Ramadhan. “Secara umum, harga-harga masih dalam batas wajar dan stok mencukupi. Kami juga akan cek langsung ke distributor untuk memastikan pasokan tetap lancar,” kata Asrun Lio di sela-sela sidak.

Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian utama tim meliputi beras, minyak goreng, gula, daging ayam dan sapi, telur, serta cabai. Harga-harga yang terpantau di Pasar Sentral Kendari menunjukkan kestabilan. Beras Mawar Merah ukuran 10 kilogram dijual seharga Rp150.000, daging sapi Rp140.000 per kilogram, cabai besar dan cabai keriting Rp40.000 per kilogram, serta bawang putih dan merah masing-masing Rp45.000 dan Rp40.000 per kilogram. Daging ayam per ekor dipatok Rp75.000 untuk ukuran besar dan Rp65.000 untuk ukuran sedang.

Sidak tidak hanya dilakukan di pasar tradisional. Tim juga meninjau distribusi gas LPG 3 kilogram di Pangkalan PT. Walzakri Kendari, stok barang di PT. Karya Makmur Agung Cemerlang (Wings) Kendari, serta pusat perbelanjaan Hypermart The Park Kendari.

Di pangkalan gas, Sekda memastikan tidak ada kendala distribusi menjelang hari besar. “Pertamina sudah memastikan bahwa stok LPG aman hingga Lebaran. Distribusinya lancar dan tidak ditemukan kelangkaan,” jelas Asrun Lio.

Sementara itu, di PT. Karya Makmur Agung Cemerlang, tim mendapati stok minyak goreng dan produk kebutuhan pokok lainnya cukup hingga dua bulan ke depan. “Kami ingin menenangkan masyarakat. Tidak perlu panik, stok bahan pokok cukup untuk kebutuhan Ramadhan,” tegas Sekda.

Sidak kali ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjalankan instruksi presiden terkait efisiensi anggaran. Sekda menyampaikan bahwa penghematan belanja akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengendalian inflasi.

“Efisiensi dilakukan dengan memangkas kegiatan yang tidak prioritas, seperti perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor yang tidak mendesak. Anggaran akan diarahkan ke sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah-langkah intervensi apabila ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar. Sekda menegaskan bahwa TPID akan terus melakukan pemantauan secara rutin dan siap menggelar operasi pasar jika diperlukan.

“Kalau ada pedagang yang menaikkan harga di luar batas kewajaran, kami akan ambil tindakan. Pemerintah akan hadir memastikan masyarakat tidak terbebani,” ujarnya.

Kehadiran sejumlah pejabat penting dalam sidak ini turut memperkuat komitmen pemerintah menjaga stabilitas harga. Hadir mendampingi Sekda antara lain Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Kepala Bulog Sultra Sitti Mardati Saing, Perwakilan BI Sultra Rangga, Kadis Perindag Roni Yakob Laute, Kadis Ketahanan Pangan Ari Siswanto, serta sejumlah pejabat dari instansi terkait.

Dengan pemantauan yang terus berlanjut hingga Ramadhan dan Idul Fitri nanti, pemerintah berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan nyaman tanpa kekhawatiran akan kenaikan harga.

Bombana, sultranet.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja, Senin (24/2/2025).

Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Disdukcapil ini diawali dengan Apel Pagi dan dihadiri oleh Kepala Disdukcapil Firdaus, S.Pd., MM, Sekretaris Sitti Ramlah, S.Si., M.Sc, serta Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Disdukcapil Bombana.

Perjanjian Kinerja ini bertujuan untuk memperjelas target dan tanggung jawab setiap pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kependudukan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kepala Disdukcapil Bombana, Firdaus, menegaskan bahwa Perjanjian Kinerja ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keseriusan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

“Dengan adanya perjanjian ini, saya berharap seluruh pejabat dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Ini adalah langkah nyata untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Firdaus.

Ia menambahkan bahwa perjanjian ini juga menjadi instrumen penting dalam membangun sinergi antarpejabat Disdukcapil, sehingga tercipta sistem kerja yang lebih efisien dan responsif.

Dalam kesempatan tersebut, Firdaus juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kinerja, agar setiap kendala yang dihadapi dapat segera diatasi.

“Evaluasi harus dilakukan secara berkala agar kita bisa memantau progres kinerja. Jika ada kendala, maka harus segera dicarikan solusi bersama. Saya ingin semua pihak saling mendukung dan bekerja sama demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Bombana, Sitti Ramlah, berharap dengan adanya perjanjian ini, para pejabat bisa lebih termotivasi dalam bekerja dan memberikan pelayanan yang maksimal.

“Perjanjian ini harus menjadi pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan. Jangan hanya berorientasi pada capaian individu, tapi juga harus memperkuat kerja sama tim agar pelayanan semakin optimal,” katanya.

Masyarakat Bombana berharap perjanjian ini dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah, cepat, dan transparan.

Dengan adanya penandatanganan ini, Disdukcapil Bombana semakin memperkuat komitmennya untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.