Bombana, sultranet.com – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Binnuraeni AS, SE., S.Pd., turut serta dalam acara peluncuran Penguatan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang digelar di Polres Bombana. Program ini bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan serta menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 24 Februari 2025.

Acara ini diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Julianti Listyo Sigit. Seluruh jajaran Polda, Polres, dan Polrestabes se-Indonesia turut serta dalam kegiatan ini. Dari Polres Bombana, peluncuran program dihadiri oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., Wakapolres, serta jajaran Pejabat Utama (PJU), termasuk Kabag, Kasat, dan Kanit.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., menekankan bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah. “Kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan sehat dan bergizi. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam, kita bisa menciptakan sumber pangan mandiri,” ujarnya.

Selain peluncuran program, kegiatan ini juga diisi dengan aksi nyata, seperti penanaman bibit sayuran serta panen cabai dan ikan air tawar di Kebun Polres Bombana. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan mereka secara produktif.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni AS, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. “Program P2L sangat sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pangan. Kami berharap program ini dapat berkembang dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan,” katanya.

Melalui program ini, Dinas Ketahanan Pangan Bombana bersama Polres Bombana berupaya mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam bercocok tanam di pekarangan rumah mereka. Selain meningkatkan ketahanan pangan keluarga, langkah ini juga mendukung kebijakan pemerintah dalam pemenuhan gizi bagi warga Bombana.

SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi menjelang bulan suci Ramadan. Hal ini disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin, 24 Februari 2025.

Rapat koordinasi mingguan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, ini turut diikuti oleh sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS M. Habibullah, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta perwakilan dari Bulog dan Kementerian Perdagangan.

Dari Sultra, rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah Asrun Lio, Asisten II Setda, Staf Ahli Gubernur, kepala OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas ESDM, Biro Perekonomian, serta perwakilan Bank Indonesia.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri yang biasanya diiringi peningkatan konsumsi masyarakat.

“Pemerintah daerah harus memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” tegas Tomsi. Ia meminta agar pemda lebih aktif memantau harga pasar dan segera mengambil langkah intervensi jika terjadi lonjakan signifikan. Bentuk intervensi yang disarankan antara lain melalui operasi pasar dan subsidi biaya distribusi.

Tomsi juga menyampaikan bahwa mulai tahun ini, setiap daerah akan ditunjuk secara bergiliran untuk melaporkan kondisi harga dan strategi pengendalian inflasi yang telah dilakukan. “Dengan begitu, masing-masing daerah akan lebih aktif menekan laju kenaikan harga tanpa selalu mengandalkan dukungan dari luar,” ujarnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa pada minggu ketiga Februari 2025, delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), termasuk Sulawesi Tenggara. Kenaikan harga di daerah ini dipengaruhi oleh komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan beras. Kabupaten Bombana bahkan mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,38 persen, didorong oleh naiknya harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah.

Plh. Deputi BPS, M. Habibullah, menyebutkan bahwa pada Ramadan tahun sebelumnya, lima komoditas utama penyumbang inflasi adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, dan bawang putih. Untuk Februari 2025, harga gula pasir mengalami kenaikan sebesar 1,01 persen dibandingkan Januari 2025, sementara harga cabai rawit justru turun 4,37 persen. Adapun minyak goreng mengalami kenaikan harga sebesar 0,48 persen.

Menanggapi kondisi ini, Sekda Sultra Asrun Lio meminta seluruh instansi terkait agar memperkuat koordinasi dalam menjaga kestabilan harga. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan BPS dalam menganalisis perkembangan harga dan merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat,” ujar Asrun.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sultra siap melakukan intervensi jika dibutuhkan, termasuk dalam bentuk pengurangan biaya distribusi dan pengendalian biaya transportasi. Langkah ini dianggap penting agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan tidak membebani masyarakat.

Menurut Asrun, distribusi menjadi salah satu faktor utama dalam pengendalian harga. “Kalau distribusi terganggu, maka harga di pasaran pasti ikut terdampak. Maka dari itu, kita akan fokus pada penguatan rantai distribusi agar tidak ada kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak wajar,” katanya.

Pemprov Sultra pun berkomitmen untuk mempercepat respons jika terjadi gangguan pasokan bahan pokok di pasar. Selain operasi pasar, pemerintah juga akan mengupayakan kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga barang strategis.

Dengan antisipasi dan strategi yang matang, pemerintah berharap lonjakan harga yang biasa terjadi menjelang Ramadan bisa diminimalisir. Fokus utama Pemprov Sultra saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat tetap stabil dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.

Kolaka Utara, sultranet.com – SMU 1 Kodeoha menggelar Diskusi Literasi Publik pada Sabtu (22/2/2025) di Rumah Literasi sekolah tersebut.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan pemerintah serta membahas pentingnya sinergi antara sekolah dan pemerintah dalam penguatan literasi di era digital.

Diskusi ini dipandu oleh Pembina Literasi SMU 1 Kodeoha, Gusno Agus, S.Pd., M.Pd., dengan menghadirkan narasumber Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, S.H., Kepala SMU 1 Kodeoha, Waode Nurhasna, S.Pd., M.M., dan Kepala Perpustakaan SMU 1 Kodeoha, Muh. Saleh, S.Pd.

Dalam sambutannya, Waode Nurhasna memaparkan berbagai prestasi yang telah diraih SMU 1 Kodeoha, di antaranya Juara 3 Lomba Menulis se-Sulawesi Tenggara, penghargaan Guru Berprestasi se-Sulawesi Tenggara, serta masuk dalam 50 nominasi Sekolah Literasi Nasional.

Ia juga mengungkapkan rencana sekolah untuk menjadi tuan rumah Festival Literasi Daerah se-Kabupaten Kolaka Utara yang akan melibatkan 75 sekolah dari jenjang SMP, SMU/SMK, dan Madrasah Aliyah (MA).

Sementara itu, Syahlan Launu dalam pemaparannya menekankan pentingnya literasi digital dalam menghadapi perkembangan zaman.

“Paradigma literasi dewasa ini telah beranjak kepada literasi digital sebagai sebuah konsekuensi dari kemajuan teknologi. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kecakapan dalam bermedia digital dengan prinsip cakap, berbudaya, aman, dan etis,” ujarnya.

Ia juga menyinggung upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan di dunia digital, khususnya pemberantasan judi online yang dapat merusak karakter generasi muda.

“Pemerintah memiliki peran sebagai public service sekaligus katalisator dalam mendorong literasi produktif di masyarakat,” tambahnya.

Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam mendukung literasi, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Jakarta, sultranet.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana melakukan audiensi dan konsultasi terpadu di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). Kunjungan ini bertujuan untuk membahas penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam perencanaan pembangunan daerah. (22/2)

Kepala DP3A Bombana, Drs. Abdul Rahman, M.Si, mengatakan bahwa audiensi ini dilakukan untuk memperkuat komitmen daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan.

“Kami ingin memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran di Bombana benar-benar inklusif, mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan anak, serta kelompok rentan lainnya,” ujar Abdul Rahman melalui Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DP3A Bombana.

Dalam pertemuan tersebut, tim dari DP3A Bombana bersama Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkonsultasi mengenai implementasi ARG dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI. Mereka juga membahas bagaimana ARG dapat lebih terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Anggaran Responsif Gender (ARG) sendiri merupakan pendekatan dalam penyusunan anggaran yang memastikan bahwa kebijakan pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan. ARG bukanlah anggaran khusus untuk perempuan, melainkan strategi agar alokasi dana pembangunan lebih adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

Menurut Abdul Rahman, pemahaman yang kuat mengenai ARG sangat penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama perempuan dan anak.

“Dengan adanya audiensi ini, kami berharap daerah semakin paham bagaimana ARG bisa diterapkan secara optimal. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar kebijakan ini berjalan efektif,” tambahnya.

Selain membahas aspek teknis penerapan ARG, audiensi ini juga menjadi forum berbagi pengalaman antar daerah terkait tantangan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman dan efektivitas penerapan ARG agar program pembangunan yang dijalankan lebih inklusif dan berkeadilan.

Sebagai dasar implementasi ARG, terdapat sejumlah regulasi yang mengatur mekanisme penganggaran berbasis gender di Indonesia, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, yang memungkinkan penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang menjadi pedoman dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan anggaran negara.

Melalui konsultasi ini, DP3A Bombana berharap penerapan ARG semakin maksimal di daerah. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, kebijakan pembangunan di Kabupaten Bombana diharapkan lebih berkeadilan dan berdampak luas bagi masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana kembali menggelar layanan administrasi kependudukan keliling di Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Jumat (21/2/2025). Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil.

Pelayanan yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan, Tasman, S.KM, ini disambut antusias oleh warga. Kepala Desa Langkowala, Juhardi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Disdukcapil dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Disdukcapil Bombana yang telah datang langsung ke desa kami. Ini sangat membantu warga, terutama yang memiliki keterbatasan akses ke pusat layanan,” ujar Juhardi.

Dalam pelayanan tersebut, tim Disdukcapil berhasil menerbitkan berbagai dokumen kependudukan, antara lain 30 Kartu Keluarga (KK), 30 akta kelahiran baru, 30 Kartu Identitas Anak (KIA), 10 akta lama yang diperbaharui, 15 KK lama yang diperbaiki, serta 10 akta kematian. Selain itu, tim juga melayani pembuatan Akta Perkawinan Non-Muslim.

Tasman menyebutkan bahwa layanan ini merupakan bagian dari komitmen Disdukcapil Bombana untuk meningkatkan aksesibilitas administrasi kependudukan bagi masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh warga Bombana memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid. Dengan layanan keliling seperti ini, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan,” kata Tasman.

Ia juga menegaskan bahwa program ini akan terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak desa di Bombana.

Masyarakat Langkowala berharap agar layanan jemput bola ini bisa dilakukan secara rutin dan diperluas ke desa-desa lain yang masih kesulitan mengakses layanan administrasi kependudukan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya sekali, tetapi bisa lebih sering dilakukan agar masyarakat semakin mudah dalam mengurus dokumen penting,” ujar salah seorang warga.

Dengan adanya program layanan keliling ini, Disdukcapil Bombana berupaya memberikan kemudahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Selain mempercepat proses administrasi, layanan ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencatatan sipil yang lebih tertib dan akurat.

Kolaka Utara, sultranet.com – Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) ke-II serta Pemilihan Duta-duta dan Qasidah Tingkat Kabupaten Kolaka Utara resmi ditutup pada Kamis (20/2/2025) malam. Acara yang berlangsung di Kecamatan Tolala ini mengusung tema “Merawat Toleransi untuk Kolaka Utara Maju dan Madani.”

Kegiatan ini menjadi ajang tahunan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kolaka Utara, khususnya para pecinta seni baca Al-Qur’an dan qasidah. Ribuan peserta dan pendukung dari berbagai kecamatan hadir, memenuhi arena perlombaan dengan semangat kebersamaan dan syiar Islam. Sorak-sorai dan tepuk tangan meriah kerap terdengar setiap kali nama-nama pemenang diumumkan.

Mewakili Pemerintah Daerah, Plt. Staf Ahli Bupati Kolaka Utara, Murni Baso, S.Pd., secara resmi menutup STQH dan Pemilihan Duta-duta Qasidah 2025.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, dan masyarakat yang telah mendukung kesuksesan acara ini. Menurutnya, STQH bukan sekadar ajang mencari juara, tetapi juga wadah untuk memperkuat syiar Islam dan membumikan Al-Qur’an di tengah masyarakat.

“Ajang ini adalah ruang bagi kita semua untuk lebih memahami, mencintai, dan mengamalkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Bagi para juara, selamat atas pencapaiannya. Untuk yang belum berhasil, jangan berkecil hati, tetap semangat dan terus berlatih untuk kesempatan berikutnya,” ujar Murni.

Setelah melalui persaingan yang ketat, Kecamatan Kodeoha akhirnya keluar sebagai Juara Umum dengan perolehan 140 poin, mengungguli Kecamatan Lasusua dan Kecamatan Ngapa. Berikut hasil lengkapnya:

• Juara Umum 1: Kecamatan Kodeoha (140 poin)
• Juara Umum 2: Kecamatan Lasusua (130 poin)
• Juara Umum 3: Kecamatan Ngapa (115 poin)

Sementara itu, dalam ajang Pemilihan Duta-duta Qasidah yang diselenggarakan oleh Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI), Kecamatan Lasusua berhasil meraih Juara Umum dengan 81 poin, disusul Kecamatan Pakue dan Kecamatan Lambai.

• Juara Umum 1: Kecamatan Lasusua (81 poin)
• Juara Umum 2: Kecamatan Pakue (38 poin)
• Juara Umum 3: Kecamatan Lambai (33 poin)

Keberhasilan Kecamatan Kodeoha menjadi juara umum STQH disambut dengan rasa haru dan bangga oleh para peserta serta masyarakat. Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, SH, mengungkapkan bahwa kemenangan ini merupakan hasil kerja keras dan kekompakan semua pihak.

“Ini bukan hanya kemenangan bagi peserta, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Kodeoha. Prestasi ini adalah buah dari kerja keras para santri, pembina, dan dukungan penuh dari pemerintah kecamatan, desa, serta para orang tua. Kami juga memberikan apresiasi khusus kepada Ustaz Hamka yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan peserta hingga mencapai hasil terbaik,” ujar Syahlan.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pembinaan di masa mendatang. Syahlan berharap, ke depan, semakin banyak generasi muda yang mau dan mampu menghafal, memahami, serta mengamalkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Syahlan Launu yang juga menjabat Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara itu, menilai STQH ini juga memiliki peran penting dalam mempererat silaturahmi antarwarga. Menurutnya, ajang seperti ini harus terus mendapat perhatian dan dikemas lebih menarik agar semakin banyak generasi muda yang terlibat.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kolaka Utara menegaskan bahwa STQH bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana untuk memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Ia berharap ajang ini terus berlanjut dan menjadi agenda tahunan yang semakin berkualitas.

“Semoga kegiatan seperti ini terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan semakin banyaknya generasi Qur’ani, kita berharap Kolaka Utara menjadi daerah yang tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga memiliki masyarakat yang berakhlak mulia dan religius,” katanya.

Dengan berakhirnya STQH 2025, diharapkan semangat dalam membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur’an semakin tumbuh di tengah masyarakat Kolaka Utara. Lebih dari sekadar lomba, ajang ini menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkokoh nilai-nilai keislaman, dan melahirkan generasi Qur’ani yang unggul dan berakhlak mulia.

MUNA, sultranet.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun laporan evaluasi pemilihan 2024. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Raha, Jumat (21/2/2025), dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Ketua KPU Muna, LM Askar Ady Jaya, menegaskan pentingnya diskusi ini dalam mengumpulkan saran dan masukan dari berbagai unsur, seperti pers, partai politik, lembaga pemantau, dan Bawaslu Muna. Menurutnya, evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai seluruh tahapan yang telah dilalui dalam penyelenggaraan pemilihan.

“Tujuan kita adalah menyusun laporan akhir pemilihan tahun 2024. Kami ingin mendapatkan saran dan masukan dari seluruh rangkaian tahapan yang sudah dilalui,” ujar Askar.

Ia menambahkan bahwa FGD ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi kendala serta merumuskan rekomendasi demi peningkatan kualitas pemilihan di masa mendatang.

“Kami ingin memastikan bahwa laporan evaluasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang proses pemilihan yang telah dilaksanakan,” tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh unsur pers, partai politik, lembaga pemantau, serta perwakilan Bawaslu Muna. Diskusi dipandu oleh Alimudin, yang bertanggung jawab di divisi data dan informasi KPU Muna.

Bombana, sultranet.com – Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Rarowatu Utara mendampingi petani dalam panen perdana padi di Desa Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Panen ini berlangsung di lahan seluas tiga hektare milik Dominikus, yang dikelola oleh Kelompok Tani di bawah kepemimpinan H. Sakir. Jumat, 21 Februari 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh PPL Rarowatu Utara, Arisadayanto, SP., Babinsa Koramil 1431-01/Rumbia, Serda M. Kosim, serta sejumlah pihak yang berperan dalam sektor pertanian, seperti Khusairi (PPL Desa Marga Jaya), Jamal, SP. (PPL Desa Tembe), dan Kopda Iwan (Babinsa Desa Lantowua). Kehadiran mereka menunjukkan sinergi antara TNI dan instansi pertanian dalam meningkatkan produktivitas petani.

Serda M. Kosim menegaskan bahwa TNI akan terus mendukung petani sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

“Kami selalu siap mendampingi petani agar hasil panennya optimal. Kehadiran Babinsa di tengah petani adalah bentuk dukungan nyata kami terhadap pertanian,” ujarnya.

Ia juga berharap panen perdana ini menjadi motivasi bagi petani lainnya untuk terus meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam bercocok tanam.

“Semoga hasil panen kali ini menjadi penyemangat bagi petani lain agar lebih giat dalam mengelola lahan mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Arisadayanto, SP., selaku PPL Rarowatu Utara, menjelaskan bahwa pendampingan ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada petani agar lebih percaya diri dalam mengembangkan sektor pertanian. Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

“Kami berharap kolaborasi antara petani, penyuluh, dan Babinsa terus terjalin dengan baik sehingga produksi pertanian di Bombana semakin meningkat,” ujarnya.

Ketua Kelompok Tani, H. Sakir, turut menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan oleh Babinsa dan penyuluh pertanian.

“Kami sangat terbantu dengan kehadiran Babinsa dan para penyuluh yang selalu memberikan semangat kepada petani. Ini menjadi bukti bahwa pertanian mendapat perhatian serius dari berbagai pihak,” ungkapnya.

Panen perdana ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi petani di Desa Marga Jaya untuk meningkatkan hasil produksi mereka. Dengan adanya pendampingan dari penyuluh pertanian dan Babinsa, petani diharapkan dapat menerapkan teknik budidaya yang lebih baik guna meningkatkan hasil panen ke depan.

Sinergi antara petani, pemerintah, dan aparat keamanan terus menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan, terutama di daerah pertanian seperti Kabupaten Bombana.

Bombana, sultranet.com – Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Safruddin Ratta, S.P., M.A.P., menjadi narasumber dalam Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas Polres Bombana guna mendukung ketahanan pangan. Kegiatan ini berlangsung di Café Grand Lampusui dan dihadiri oleh Kapolres Bombana, Wakapolres, para Kabag, Kasat, serta Kanit dan Bhabinkamtibmas dari seluruh wilayah Polsek Bombana. Kamis, 20 Februari 2025.

Dalam pemaparannya, Safruddin Ratta menjelaskan bahwa ketahanan pangan memiliki empat pilar utama, yaitu kecukupan ketersediaan pangan, stabilisasi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan kualitas atau mutu pangan. Ia menekankan bahwa keluarga dapat berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan cara memanfaatkan lahan pekarangan, mengatur ekonomi keluarga agar mampu memenuhi kebutuhan pangan, melakukan diversifikasi pangan, serta memanfaatkan lahan kosong atau lahan tidur untuk pertanian dan peternakan.

“Pemanfaatan lahan pekarangan sangat penting dalam menjamin ketersediaan pangan yang beragam. Selain itu, masyarakat dapat menanam tanaman pangan dan hortikultura, serta memelihara ternak dan ikan air tawar untuk mendukung ketahanan pangan keluarga,” ujar Safruddin Ratta.

Ia juga menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan guna memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Lebih lanjut, Safruddin menjelaskan bahwa kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui budidaya tanaman yang berorientasi pasar.

Para peserta pelatihan menyambut baik materi yang disampaikan dan berharap agar kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan peran Kanit Binmas dan Bhabinkamtibmas dalam mendukung ketahanan pangan semakin optimal, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dalam hal pangan. Pemerintah Kabupaten Bombana pun berkomitmen untuk terus mendukung inovasi dan kebijakan yang memperkuat ketahanan pangan di wilayahnya.

MUNA, Sultranet.com – Badan Pengurus Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Muna menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih, Bachrun Labuta-La Ode Asrafil, hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Ketua BPC Gapensi Muna, Ramaddan, mengungkapkan bahwa kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi pembangunan daerah serta menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Kami yakin, dengan kepemimpinan Bachrun-Asrafil, Kabupaten Muna akan semakin maju dan berkembang, serta dapat bersaing dengan daerah lain di Sulawesi Tenggara,” ujar Ramaddan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Gapensi Muna siap bersinergi dan berkontribusi dalam mendukung kebijakan serta program pembangunan pemerintah daerah ke depan.

“Sebagai organisasi yang beranggotakan para kontraktor, Gapensi Muna siap mendukung serta berperan aktif dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah daerah,” tegasnya.

Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen, termasuk Gapensi, diharapkan program kerja Bachrun-Asrafil dapat berjalan optimal demi kemajuan Kabupaten Muna.