Kendari, SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang III angkatan XI hingga XVI. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025, dan dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Sultra yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio.

Kegiatan orientasi yang dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sultra ini diikuti oleh ratusan peserta PPPK dari berbagai instansi di lingkup pemerintahan Sultra. Acara ini turut dihadiri oleh Kepala BPSDM Sultra, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Koordinator Widyaiswara BPSDM, serta pejabat struktural, fungsional, dan para widyaiswara.

Dalam sambutannya, Sekda Asrun Lio menyampaikan apresiasi atas kerja keras BPSDM Sultra dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa orientasi ini merupakan bagian penting dalam proses pembentukan karakter dan etika kerja para ASN, khususnya PPPK.

“Pemprov Sultra memberikan apresiasi kepada BPSDM yang telah berupaya maksimal memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan orientasi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Asrun.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK merupakan bagian dari ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Meski bersifat kontrak, peran mereka dinilai krusial dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

“Orientasi ini menjadi langkah percepatan penyesuaian diri bagi PPPK sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Kepala LAN Nomor 15 Tahun 2020. Ini adalah pijakan awal untuk membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan memiliki dedikasi tinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Asrun Lio menekankan pentingnya nilai-nilai dasar yang harus ditanamkan sejak awal kepada para PPPK. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan integritas.

“Selain pengembangan kompetensi sesuai dengan tuntutan jabatan, orientasi ini juga menjadi ruang untuk mengenalkan core value ASN, yaitu ‘BerAKHLAK’, serta employer branding ASN, yakni ‘Bangga Melayani Bangsa’,” ungkap Asrun.

Dalam orientasi ini, para peserta tidak hanya dibekali dengan pengetahuan tentang etika kerja dan nilai-nilai ASN, tetapi juga diajak untuk memahami isu-isu nasional yang menjadi prioritas pemerintah tahun 2025. Beberapa isu penting yang diangkat antara lain penguatan ideologi Pancasila, peningkatan sistem pertahanan dan keamanan, serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan penguatan ekonomi digital.

“Sebagai pegawai pemerintah, kita harus siap berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi dan misi nasional. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Asrun.

Ia juga berharap, melalui kegiatan ini, peserta dapat memahami secara menyeluruh peran dan tanggung jawab sebagai ASN, khususnya dalam melayani masyarakat dengan profesionalisme dan semangat pengabdian.

“Mari kita jadikan orientasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kompetensi serta integritas kita dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik,” tandasnya.

Orientasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sultra dalam menciptakan birokrasi yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dengan penguatan nilai dan etika sejak dini, diharapkan PPPK dapat berperan aktif dalam membangun budaya kerja yang positif di lingkungan instansi pemerintahan.

Kendari, SultraNet.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., secara resmi melantik Roni Yakub Laute sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Sultra. Pelantikan berlangsung di lobi Kantor Gubernur Sultra, Senin, 17 Februari 2025.

Pelantikan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/49 Tahun 2025. Prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretariat Daerah (Setda), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah pejabat penting lainnya dari lingkungan Pemerintah Provinsi Sultra.

“Secara resmi saya melantik saudara dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra. Laksanakan tugas sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT bersama kita,” kata Andap dalam sambutannya saat memimpin prosesi pelantikan.

Dalam arahannya, Andap menekankan pentingnya peran strategis Kepala Dinas Perindag dalam mengakselerasi transformasi digital, khususnya yang menyentuh langsung masyarakat dan pelaku usaha lokal. Menurutnya, pengembangan potensi ekonomi daerah tak bisa lagi lepas dari pemanfaatan teknologi yang tepat sasaran.

“Saya minta yang sudah dilantik berfokus pada lima hal formalisasi digital pada masyarakat, memperbaiki dan memfasilitasi usaha konsumen yang belum sesuai dengan potensi digital daerah. Digitalisasi harus tepat sasaran untuk mendorong prinsip ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya.

Andap juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas publik yang menunjang sektor industri dan perdagangan. Ia meminta Roni Yakub Laute untuk tidak hanya berfokus pada kebijakan, tetapi juga pada pelayanan konkret yang berdampak langsung ke masyarakat.

“Prinsip ekonomi harus diterapkan dengan bijak. Apa yang tidak dapat didaur ulang harus bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Andap mengajak seluruh jajaran Dinas Perindag dan OPD terkait untuk bekerja dalam satu semangat pelayanan dan pengabdian. Ia menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

“Satukan hati dan pikiran untuk menyahtuhkan komitmen kita dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya Zazirah Sulawesi Tenggara. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memiliki sikap dan perilaku yang bermanfaat bagi sesama,” pesannya.

Dengan resmi dilantiknya Roni Yakub Laute, Pemerintah Provinsi Sultra berharap adanya pembaruan dalam pengelolaan sektor industri dan perdagangan, terutama melalui pendekatan digital yang efisien dan berkelanjutan. Kepemimpinan baru diharapkan mampu melahirkan inovasi yang menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan birokrasi Sultra menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, kehadiran Roni Yakub Laute diharapkan membawa semangat baru dalam mendorong kemajuan ekonomi lokal serta memperkuat ekosistem perdagangan berbasis digital di wilayah ini.

SultraNet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) pada Senin, 17 Februari 2025.

Rapat yang berlangsung setiap pekan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh kementerian serta lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Staf Presiden (KSP), Satgas Pangan Polri, Kementerian Pertanian, serta Badan Pangan Nasional. Pemprov Sultra sendiri mengikuti rakor ini dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, diwakili oleh unsur Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Biro Perekonomian, Dinas ESDM, serta perwakilan dari BPS, BI, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas teknis lainnya.

Dalam pembahasan utama, Tito menekankan pentingnya kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi arus mudik dan lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Tito menyebutkan bahwa Ramadan akan dimulai pada 1 Maret 2025, dengan arus mudik diprediksi terjadi mulai 28 Maret 2025 dan arus balik pada 7 April 2025.

“Setelah masuk Ramadan, kita akan menghadapi pekerjaan besar karena mobilitas masyarakat sangat tinggi menjelang Idul Fitri. Ini butuh manajemen transportasi yang matang, baik darat, laut maupun udara,” kata Tito.

Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi antarpihak, baik pusat maupun daerah. Dalam mendukung hal tersebut, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mendukung arus mudik Lebaran 2025. Surat edaran ini mencakup imbauan pengamanan, kelancaran arus transportasi, serta peningkatan sinergi antarinstansi.

Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, menambahkan bahwa pemerintah juga mengkaji penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025. Hal ini sebagai langkah untuk mengurangi beban di jalur-jalur strategis seperti Ketapang–Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai Bali, yang akan ditutup selama Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025.

“Kami mendorong pelaksanaan mudik gratis, penyediaan rest area, serta peningkatan pengawasan di titik-titik rawan kecelakaan dan kemacetan,” ujar Dudy.

Dalam rapat itu, pengendalian inflasi juga menjadi sorotan. Mendagri mengungkapkan bahwa inflasi nasional pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,76% secara tahunan (year-on-year), sementara secara bulanan (month-to-month) justru terjadi deflasi sebesar -0,76%.

Deflasi terutama dipicu oleh turunnya harga pada sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -9,16%, serta sektor informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -8,08%. Diskon 50% tarif listrik untuk pelanggan berdaya di bawah 2200 watt selama Januari dan Februari menjadi penyumbang utama deflasi tersebut.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam paparannya menjelaskan bahwa meskipun Januari mengalami deflasi, sejumlah komoditas tetap menunjukkan kenaikan harga yang signifikan menjelang Ramadan.

“Perlu diwaspadai lonjakan harga pada daging ayam ras, telur ayam, tarif angkutan udara, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan. Ini komoditas-komoditas utama yang sering memicu inflasi menjelang hari besar keagamaan,” kata Pudji.

Dalam konteks daerah, Sulawesi Tenggara mendapat sorotan karena kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kabupaten Bombana mencapai 4,98%. Angka ini menempatkan Bombana di posisi 10 besar nasional sebagai daerah dengan lonjakan IPH tertinggi.

Menanggapi hal ini, Pemprov Sultra menyatakan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak terkait guna menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayahnya. Terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri yang diprediksi akan meningkatkan tekanan inflasi akibat lonjakan permintaan barang kebutuhan pokok.

“Kami akan terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah antisipatif di lapangan, termasuk memperkuat pasokan dan distribusi pangan,” ujar perwakilan Biro Perekonomian Sultra usai rakor.

Langkah-langkah yang diambil Pemprov Sultra ini diharapkan mampu meredam gejolak harga sekaligus memastikan kelancaran arus mudik dan distribusi logistik selama periode penting Ramadan dan Idul Fitri 2025.

Jakarta, SultraNet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur terpilih Ir Hugua menjalani pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Senin (17/2/2025). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian tahapan administrasi sebelum pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Pemeriksaan ini juga diikuti oleh 16 pasangan kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

“Pemeriksaan dimulai sejak hari Minggu dan berlangsung dua hari untuk seluruh kepala daerah terpilih se-Indonesia. Sulawesi Tenggara mendapat jadwal pada hari kedua, sesi ketiga, yang dimulai pukul 13.00 WIB,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, saat dikonfirmasi secara terpisah.

Dijelaskan Asrun Lio, para kepala daerah terpilih terlebih dahulu menjalani proses registrasi di depan ruang Sasana Bhakti Praja. Selanjutnya, seluruh peserta diarahkan menuju Gedung F lantai 3 untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengambilan tanda pangkat jabatan.

Gubernur terpilih Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa seluruh proses pemeriksaan berlangsung lancar dan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Kemendagri. Ia mengapresiasi pelayanan yang diberikan dan menyatakan bahwa hasil pemeriksaannya dalam kondisi baik.

“Alhamdulillah, cek kesehatan hari ini berjalan lancar. Semua sudah terpola pelayanannya dan sesuai prosedur. Pemeriksaannya meliputi hal dasar seperti gula darah, tekanan darah, dan kolesterol. Alhamdulillah semua hasilnya normal,” ungkap Andi Sumangerukka kepada awak media.

Pemeriksaan kesehatan ini menjadi bagian dari tahapan penting sebelum pelantikan resmi kepala daerah terpilih. Selain pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, turut hadir 16 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari kabupaten/kota se-Sultra. Mereka adalah:

1. Kabupaten Kolaka: H. Amri, S.STP., M.Si dan H. Husmaluddin
2. Kabupaten Konawe: H. Yusran Akbar, S.T dan H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si
3. Kabupaten Bombana: Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si
4. Kabupaten Buton Utara: Afirudin Mathara, S.H., M.H dan Rahman, S.KM., M.Kes
5. Kabupaten Kolaka Timur: Abd. Azis, S.H., M.H dan Yosep Sahaka, S.Pd
6. Kabupaten Muna Barat: La Ode Darwin dan Drs. Ali Basa, M.S.
7. Kabupaten Konawe Selatan: Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si dan H. Wahyu Ade Pratama Imran, S.H
8. Kabupaten Muna: Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H
9. Kabupaten Buton: Alvin Akawijaya Putra, S.H dan Syarifudin Saafa, S.T
10. Kabupaten Buton Selatan: Muhammad Adios, S.Sos dan La Ode Risawal, S.H
11. Kabupaten Wakatobi: H. Haliana, S.E dan Dra. Hj. Safia Wualo
12. Kabupaten Kolaka Utara: Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H dan H. Jumarding, S.E
13. Kabupaten Konawe Utara: H. Ikbar, S.H., M.H dan H. Abu Haera, S.Sos., M.Si
14. Kabupaten Konawe Kepulauan: Rifqi Saifullah Razak, S.T dan Muhamad Farid, S.E
15. Kota Kendari: dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM dan Sudirman
16. Kota Baubau: H. Yusran Fahim, S.E dan Ir. Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc

Seluruh kepala daerah terpilih ini menjalani pemeriksaan sebagai syarat administratif menjelang pelantikan resmi yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemeriksaan ini menjadi penegasan bahwa kepala daerah yang akan dilantik memiliki kondisi kesehatan yang layak untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Kepala Biro Umum Kemendagri, Asmawa Tosepu yang mendampingi jalannya pemeriksaan menyebutkan, seluruh proses berlangsung tertib dan lancar. Menurutnya, kesiapan fisik dan administrasi menjadi aspek penting dalam proses transisi pemerintahan di daerah.

“Pemeriksaan ini memastikan bahwa semua kepala daerah terpilih berada dalam kondisi prima dan siap mengemban amanah rakyat. Ini bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas kepemimpinan di daerah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap seluruh proses hingga pelantikan kepala daerah berjalan lancar tanpa hambatan. Pemeriksaan kesehatan ini menjadi salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kolaka Utara, sultranet.com – Desa Delang Delang, Kecamatan Kodeoha, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Khusus pada Jumat, 14 Februari 2025.

Musyawarah ini membahas perencanaan dan implementasi program ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi menuju swasembada pangan desa.

Musdes yang berlangsung di kantor desa ini dihadiri oleh Plt. Camat Kodeoha Syahlan Launu, S.H., Kepala Desa Delang Delang Anwar, S.E., Ketua TP PKK, Ketua BPD, pendamping kecamatan, Kepala BPP Kodeoha Tiwu, serta penyuluh pertanian dan perikanan.

Dalam forum tersebut, disepakati alokasi dana sebesar Rp124.500.000 dari Dana Desa (DD) untuk pengembangan kolam ikan air tawar sebagai program tematik ketahanan pangan.

Plt. Camat Kodeoha, Syahlan Launu, S.H., menegaskan bahwa program ini merupakan langkah konkret dalam mewujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan menuju swasembada pangan desa.

“Kita berharap Desa Delang Delang bisa menjadi lumbung desa dalam penyediaan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana yang dialokasikan harus benar-benar tepat guna dan memberikan manfaat ekonomi bagi BUMDes, sehingga mampu menopang ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Syahlan.

Ia juga menekankan bahwa perencanaan penggunaan dana ketahanan pangan yang sebesar 20% dari Dana Desa akan direviu oleh camat, sesuai dengan amanat Kemendes/PDT Nomor 3 Tahun 2025.

Selain itu, tim RKP Desa dan Kaur Keuangan diminta untuk menyusun dokumen APBDes dengan mengacu pada Permendes Nomor 2 Tahun 2024 tentang proporsional penggunaan Dana Desa.

Kepala Desa Delang Delang, Anwar, S.E., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musdes ini memiliki empat agenda utama yang akan menjadi dasar perencanaan pembangunan desa ke depan, yaitu Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2025, Penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2025, Penetapan Ketua BUMDes Delang Delang dan Penetapan prioritas dan tematik program ketahanan pangan desa.

Anwar menegaskan bahwa program ketahanan pangan ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pengembangan kolam ikan air tawar ini adalah bagian dari rencana besar desa untuk mencapai swasembada pangan. Kami ingin memastikan bahwa desa mampu memproduksi sendiri sumber protein bagi masyarakat, yang nantinya dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengurangi ketergantungan pada pasokan luar,” jelasnya.

Penyuluh pertanian dan perikanan Kecamatan Kodeoha turut menyatakan kesiapan mereka dalam mendukung program ini melalui pendampingan teknis dan pembinaan kepada kelompok tani dan nelayan desa.

Dengan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan stakeholder terkait, diharapkan Desa Delang Delang dapat menjadi contoh sukses dalam implementasi program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Kodeoha.

MUNA, Sultranet.com – Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sulawesi Tenggara resmi melantik Ramaddan sebagai Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Gapensi Kabupaten Muna. Pelantikan ini menjadi momentum kebangkitan organisasi setelah vakum selama sembilan tahun terakhir.

BPD Gapensi Sultra menugaskan Ramaddan untuk segera membentuk kepengurusan harian masa bakti 2025-2030 serta menyelenggarakan Musyawarah Cabang (Muscab) VI selambat-lambatnya tiga bulan setelah pelantikan.

Selain itu, ia diberi tanggung jawab untuk menginventarisasi dan mengoordinasikan minimal 20 perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang tergabung dalam Gapensi Muna.

Dalam sambutannya, Ramaddan menyatakan komitmennya untuk membawa perubahan positif serta menjalin sinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna dalam mendorong pembangunan daerah.

“Saya ingin membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah untuk Muna yang lebih maju dan berkembang,” ujar Ramaddan, Rabu (12/2/2025).

Ia juga mengajak para kontraktor di Muna untuk bersatu dalam membangun kembali eksistensi Gapensi sebagai wadah yang solid dan profesional.

“Gapensi adalah organisasi besar yang berisi para kontraktor hebat. Mari bersama-sama kita berkomitmen mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.

Dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan Gapensi Muna dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan infrastruktur serta menciptakan peluang bagi para kontraktor lokal untuk berkembang dan bersaing secara profesional.

Bombana, sultranet.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana menggelar kegiatan kerja bakti di Jalan Menuju Pelabuhan Feri Bombana pada Jumat (7/2/2025). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan. Namun, kerja bakti terpaksa dihentikan karena hujan deras yang mengguyur sejak pagi.

Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes, memimpin langsung kegiatan ini dengan melibatkan seluruh staf Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di lingkungan Kesbangpol. Meski kondisi cuaca tidak bersahabat, para peserta tetap berangkat ke lokasi dan berkumpul tepat waktu pada pukul 07.30 Wita dengan harapan hujan segera reda.

“Kami sangat mengapresiasi semangat para staf yang tetap hadir meskipun cuaca tidak mendukung. Ini menunjukkan komitmen kita semua dalam menjaga kebersihan lingkungan,” ujar dr. Sunandar.

Setelah hujan sempat mereda, kegiatan kerja bakti pun dimulai. Para peserta sudah menyiapkan berbagai peralatan untuk membersihkan area sekitar jalan menuju Pelabuhan Feri Bombana. Namun, tidak lama berselang, hujan kembali turun dengan intensitas lebih deras, sehingga kegiatan terpaksa dihentikan demi keselamatan para peserta.

Menurut dr. Sunandar, pihaknya akan menjadwalkan ulang kegiatan kerja bakti ini setelah kondisi cuaca lebih kondusif. “Kami tetap berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan ini. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan kami akan mencari waktu yang tepat untuk melanjutkan kerja bakti ini,” tambahnya.

Sementara itu, beberapa peserta yang hadir mengaku antusias dengan kegiatan ini. Mereka berharap cuaca segera membaik sehingga kerja bakti dapat kembali dilaksanakan. “Sayang sekali karena hujan deras, tapi kami tetap siap jika kegiatan ini dijadwalkan ulang,” kata salah satu staf Kesbangpol.

Kegiatan kerja bakti ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat Bombana. Selain meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan, kegiatan ini juga menjadi ajang kebersamaan bagi para pegawai di lingkungan Kesbangpol.**

Bombana, sultranet.com – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap program Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Family Farming) di Kecamatan Poleang Utara. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 6 Februari 2025, dengan tujuan memastikan efektivitas program dalam meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni AS, S.E., S.Pd., bersama timnya turun langsung ke lapangan untuk meninjau perkembangan program. Mereka mengamati budidaya tanaman pangan di pekarangan rumah warga serta pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian produktif. Selain itu, mereka juga berdialog dengan peserta program guna memahami kendala yang dihadapi dan mencari solusi bersama.

“Kami ingin memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasil monitoring menunjukkan adanya peningkatan diversifikasi pangan di tingkat rumah tangga dan berkurangnya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah,” ujar Binnuraeni.

Meski menunjukkan perkembangan positif, program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kebutuhan pelatihan lanjutan bagi masyarakat serta akses terhadap sarana produksi pertanian. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan Bombana berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan, bantuan teknis, serta memfasilitasi akses ke sumber daya yang diperlukan guna mendukung keberlanjutan program.

Masyarakat setempat menyambut baik program ini dan berharap dukungan dari pemerintah terus berlanjut agar mereka dapat semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan ketahanan pangan di Kecamatan Poleang Utara dapat semakin kuat, menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana resmi menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pengelolaan keuangan negara di daerah. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, dan Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan, S.E., M.M., di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana. Kamis (6/2/2025)

MoU ini mengatur tentang pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) Kabupaten Bombana sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam tata kelola keuangan daerah. Forum ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran, memastikan transparansi, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara yang efisien dan akuntabel.

“Kami berharap FKPKN dapat menjadi solusi dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana pemerintah, baik dari APBN maupun APBD. Dengan adanya forum ini, pengelolaan keuangan daerah bisa lebih terarah dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Edy Suharmanto.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan, menjelaskan bahwa forum ini akan berfungsi sebagai ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun serta mengevaluasi kebijakan keuangan yang lebih efektif.

“FKPKN akan menjadi platform diskusi yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk mencari solusi terhadap berbagai tantangan dalam pengelolaan anggaran. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Syarwan.

Kegiatan penandatanganan MoU ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat dari Kanwil DJPb Sultra dan perwakilan dari Pemkab Bombana. Mereka turut memberikan masukan terkait strategi yang dapat diterapkan dalam optimalisasi pengelolaan anggaran, termasuk penguatan sistem pelaporan dan pengawasan keuangan.

Pembentukan FKPKN Kabupaten Bombana menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pemerintah di daerah. Dengan adanya forum ini, diharapkan penggunaan keuangan negara dapat lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana.

Bombana, sultranet.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bombana menggelar kegiatan penginputan Daftar Usulan RKPDes dan Daftar Usulan Kelurahan Tahun 2026 ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor BAPPEDA Bombana dan diikuti oleh perwakilan desa serta kelurahan se-Kabupaten Bombana, Rabu, 5 Februari 2025.

Kepala BAPPEDA Bombana, Husrifnah Rahim, ST., M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan di tingkat desa dan kelurahan dengan perencanaan pembangunan daerah. “Sinkronisasi ini penting agar usulan dari desa dan kelurahan dapat terintegrasi dengan baik dalam SIPD, sehingga meningkatkan akurasi data, transparansi, serta akuntabilitas perencanaan pembangunan,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan pendampingan teknis terkait tata cara penginputan data usulan ke dalam aplikasi SIPD. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada usulan yang terlewat dan seluruh kebutuhan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan dapat terakomodasi dalam perencanaan tahun 2026.

Para perwakilan desa dan kelurahan tampak antusias mengikuti pelatihan ini. Mereka diberikan kesempatan untuk langsung mengakses sistem serta melakukan simulasi penginputan data. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perangkat desa dan kelurahan dalam menggunakan sistem digital untuk pengelolaan usulan pembangunan.

BAPPEDA Bombana terus berupaya mengoptimalkan implementasi SIPD agar proses perencanaan pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien. “Kami ingin memastikan bahwa semua tahapan perencanaan berbasis data dan selaras dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” tambah Husrifnah Rahim.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bombana dapat lebih aktif dalam menyampaikan usulan pembangunan berbasis data yang terstruktur. Selain itu, transparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah pun semakin meningkat.

Sebagai langkah lanjutan, BAPPEDA Bombana akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penginputan usulan di aplikasi SIPD. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh usulan telah sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta dapat terealisasi secara optimal.