Konkep, Sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) semakin menegaskan kualitas tata kelola keuangannya yang andal dan terpercaya, dengan kembali menerima penghargaan kepatuhan penyetoran iuran dari PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Kendari. Ini adalah kali kedua berturut-turut predikat keberhasilan ini diraih sepanjang tahun 2026.

Penghargaan resmi diserahkan dalam kegiatan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Data dan Penyetoran Iuran PFK 8 Persen Triwulan II Tahun 2026, yang berlangsung di Swiss-Belhotel Kendari, Rabu (22/7). Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 17 pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dari seluruh daerah yang berpartisipasi, hanya tiga pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan konsistensi penyetoran iuran tepat waktu sepanjang tahun 2026, yaitu Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Kepulauan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep, Mahmud, SP., M.PW., menyambut baik penghargaan tersebut dan menyampaikan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata komitmen bersama seluruh jajaran Pemkab Konkep.

“Alhamdulillah, ini merupakan penghargaan kedua yang diberikan PT Taspen Kendari kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Kami akan terus menjaga ritme kerja dan berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan,”ujar Mahmud dikonfirmasi, Rabu (22/7/2026).

Pencapaian ini semakin memperkuat posisi Konkep sebagai daerah yang memegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan prioritas pada kesejahteraan pegawai. Pemkab Konkep berkomitmen untuk terus mempertahankan konsistensi ini, serta terus menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan demi mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat di wilayah pulau Wawonii dan sekitarnya.

Menurut Mahmud, capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah yang terus menjaga tata kelola keuangan tetap disiplin dan akuntabel.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak, ST, Wakil Bupati Muhamad Farid, SE, Sekretaris Daerah, seluruh kepala OPD, serta Bank Sultra Cabang Konawe Kepulauan yang selama ini memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran pengelolaan gaji ASN.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan baik, khususnya Bank Sultra Cabang Konawe Kepulauan yang terus mendukung proses pembayaran gaji ASN secara tepat waktu,”katanya.

Laporan: Aldi Dermawan

Makna Mendalam Mahmud di BKD KONKEP :
Jejak Prestasi Gemilang Dihiasi Spiritual dan Moral Luhur

SULTRANET.COM, KONAWE KEPULAUAN- Bagi Mahmud, jabatan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) bukanlah sebuah mahkota kemegahan yang dipakai untuk dipuji, bukan pula sekadar atribut kedudukan yang menyertai nama. Ia memandang jabatan ini sebagai tugas atas kepercayaan yang sangat berat namun mulia, sebuah amanah intelektual yang dititipkan langsung oleh masyarakat, Dimana ia memikul amanah yang membentang luas dari setiap sudut Pulau Wawonii dalam satu harapan yakni kemajuan.

Sebagai pengelola urat nadi pembangunan daerah, Mahmud menyadari sepenuhnya bahwa setiap keputusan yang diambil, setiap anggaran yang dialokasikan, dan setiap kebijakan yang ditetapkan, akan berdampak langsung pada kehidupan ribuan warga. Karena itulah, ia menanamkan keyakinan mendalam bahwa memegang jabatan menuntut lebih dari sekadar kehadiran fisik atau pelaksanaan tugas rutin. Diperlukan pemikiran yang tajam, wawasan yang luas, kebijaksanaan yang matang, serta tanggung jawab yang besar untuk mempertanggungjawabkan segala hal secara transparan dan jujur di tanah kelahiranya serta terhadap Masyarakat Konkep.

Pandangan hidup ini tidak hanya menjadi pedoman pribadinya, tetapi juga menjadi ruh yang ia tanamkan ke dalam setiap jajaran ASN di lingkungan BKD. Mahmud selalu mengingatkan kepada para pegawainya agar tidak terbuai oleh kewibawaan jabatan atau merasa lebih. Baginya, kesalahan terbesar seseorang adalah ketika ia menganggap apa yang diraihnya sebagai alat untuk meninggikan harga diri sendiri atau sekadar sarana pencitraan semata.

“Jabatan itu adalah alat kerja, instrumen pelayanan, dan sarana pemecahan masalah. Tidak ada gunanya kedudukan tinggi jika tidak mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” ujar Mahmud tegas, pesan yang selalu ia sampaikan dalam setiap pertemuan, rapat kerja, maupun momen evaluasi kinerja. Tujuan akhir dari segala pengabdian ini sangat jelas mempercepat laju kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga ke wilayah-wilayah pelosok pulau Wawonii sekalipun.

Ia memahami bahwa jabatan eselon II—yang memegang kendali strategis dan penentu arah kebijakan, tentu standar kerja yang tinggi adalah hal tidak bisa ditawar.

“Alhamdulillah kita terus berbenah memperbaiki tata kelola kita, saat saya dilantik ditunjuk oleh atasan dalam hal ini Bupati mengemban jabatan sebagai Kepala badan saya memaknai bahwa Pemimpin di tingkat ini tidak boleh bergerak hanya sekadar mengikuti arus atau bekerja sebatas formalitas. Tetapi harus mampu berinovasi, berpikir kreatif, dan berani mencari jalan terobosan, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan mulai dari sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, hingga tantangan lainya terlebih kita daerah kita terpisah dengan daratan,”terangnya.

Bagi Mahmud, segala keterbatasan itu bukan alasan untuk berhenti atau bekerja seadanya. Justru di situlah letak ujian sesungguhnya dari amanah intelektual yang diemban. Bagaimana seorang pemegang komando mampu memaksimalkan apa yang ada, mengelola keuangan dengan prinsip hemat, cermat, dan efisien, serta memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar bermanfaat bagi kepentingan bersama.

“Seorang pemimpin sejati tidak akan berhenti berkarya hanya karena sudah mencapai puncak jabatan. Ia akan terus bergerak, terus berpikir, dan terus menciptakan gagasan baru. Ingatlah, nilai keberhasilan kita tidak dinilai dari seberapa besar wewenang yang kita miliki, melainkan dari seberapa besar manfaat yang kita berikan dan perubahan positif yang kita hadirkan bagi kehidupan orang banyak,” tegas Mahmud dengan penuh keyakinan.

Dari Ketidakteraturan Menuju Kegemilangan. Mahmud Sukses memoles Wajah Kusut BKD Konkep: Transformasi BKD yang Menginspirasi

Prinsip-prinsip luhur yang dipegang teguh itulah yang kemudian membawa Mahmud dan seluruh jajarannya mencatatkan sejarah keberhasilan yang luar biasa. BKD Konkep tidak sebatas meraih prestasi pada tingkat Provinsi Sultra belaka pun pada tingkat nasional disabetnya, WTP, IPKD, dan Prestasi lainya terbaru Konkep diganjar prestasi terbaik oleh BPJS Kesehatan atas ketepatan membayar iuran

BKD yang saat ini tidak hadir tanpa proses dan kerja keras selama empat tahun terakhir Saat pertama kali memimpin Badan Keuangan, Mahmud mendapati kondisi yang belum tertata rapi sistem tata kelola yang masih amburadul, pola kerja yang belum terstruktur, serta disiplin dan semangat kerja yang belum optimal. Wajah institusi ini saat itu masih terlihat kusut dan jauh dari harapan.

Namun, berkat ketegasan sikap, ketelitian yang tinggi, serta visi dan misi yang sangat jelas dan terarah, Mahmud perlahan namun pasti melakukan perubahan besar. Ia merombak sistem, menata ulang pola kerja, dan membangun budaya kerja yang disiplin dan berorientasi pada hasil. Hasilnya sungguh mengagumkan BKD yang semula berantakan kini berubah menjadi institusi yang tertib, terpercaya, dan berprestasi gemilang.

Deretan penghargaan pun mengalir masuk, mulai dari tingkat kabupaten, pengakuan di tingkat provinsi, hingga penghargaan bergengsi di tingkat nasional. Semua prestasi ini menjadi bukti sahih bahwa kerja keras, integritas, dan manajemen yang baik mampu mengubah tantangan menjadi kekuatan. BKD Konawe Kepulauan kini bukan hanya menjadi rujukan bagi instansi lain, tetapi juga membanggakan nama daerah di kancah yang lebih luas.

Namun, di balik segala keberhasilan manajerial dan deretan piala penghargaan itu, ada satu hal yang menjadikan kepemimpinan Mahmud sangat istimewa dan berbeda dari pemimpin lainnya. Ia tidak hanya membangun kecerdasan intelektual dan keterampilan teknis pegawai, tetapi juga sangat gencar dan konsisten menanamkan nilai-nilai spiritual serta moral yang luhur di seluruh lingkungan kerja BKD.

Bagi Mahmud, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak cukup hanya diukur dari kerapian administrasi atau kelancaran alur kerja. Keberhasilan sejati sangat bergantung pada kualitas keimanan dan ketaqwaan para pengelolanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah filosofi besar yang ia pegang: uang rakyat yang dikelola adalah amanah suci, dan amanah suci hanya bisa dijaga oleh tangan-tangan yang bersih, yang dijaga oleh iman dan ketakwaan.

Oleh sebab itu, di bawah kepemimpinannya, BKD menerapkan standar kedisiplinan yang unik dan sangat mendalam. Kehadiran pegawai tidak hanya dinilai dari absen masuk dan pulang kerja, tetapi kewajiban melaksanakan ibadah sholat juga sangat ditegakkan, diawasi pelaksanaannya, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penilaian kinerja serta integritas pribadi setiap pegawai.

“Bagi kami di BKD, pegawai yang baik adalah mereka yang cerdas, terampil, dan bekerja keras, tetapi di atas segalanya: taat beribadah, berakhlak mulia, dan memiliki integritas moral yang tinggi. Ketaatan kepada Tuhan adalah benteng pertahanan terkuat kita. Jika iman seseorang kokoh, maka pengelolaan keuangan daerah pun akan amanah, bersih dari penyimpangan, jujur, dan tepat sasaran demi rakyat,” jelasya, belum lama ini.

Langkah bijaksana ini mendapatkan apresiasi luas, baik dari kalangan pegawai yang merasa dibimbing menjadi pribadi yang lebih baik, maupun dari masyarakat yang kini merasakan pemerintahan yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga beradab dan bertuhan. Instansi yang dipimpin Mahmud telah menjelma menjadi institusi yang gemilang berprestasi tinggi, tertib administrasi, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai spiritual dan moral.

“Tentang pengabdian ini adalah pertanggung jawaban moral terhadap daerah saya terhadap tanah kelahiran saya, kampung halaman saya, orang tua saya, serta saudara saudara saya yakni masyarakat Pulau Wawonii atas implementasi ilmu yang telah saya dapat, demi memajukan Pulau Wawonii,” tutupnya

laporan: Aldi Dermawan

KONKEP, SULTRANET.COM– Pemerintah Desa Langara Indah, Kecamatan Wawonii barat, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun Anggaran 2026. Bantuan ini diberikan kepada 20 warga lanjut usia (lansia) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rabu (18/5/2026)

Bantuan disalurkan untuk periode empat bulan dengan nilai Rp225 ribu per bulan, sehingga setiap penerima mendapatkan total bantuan sebesar Rp 900 ribu

Kegiatan penyaluran bantuan ini merupakan wujud kepedulian serta upaya nyata pemerintah desa Langara Inda dalam membantu meringankan beban ekonomi warga yang dianggap layak dan sangat membutuhkan.

Kepala Desa Langara Indah, Bahudin dalam kesempatannya, menyampaikan harapan besar agar bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Alhamdulillah, kita telah menyalurkan bantuan kepada 20 KPM. Saya berharap bantuan ini benar-benar dapat meringankan beban ekonomi keluarga dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Bahudin.

Lebih lanjut, ia juga berpesan agar bantuan yang diterima dapat digunakan secara bijak dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan pokok keluarga.

“Semoga apa yang disalurkan ini membawa manfaat dan berkah bagi penerima. Pemerintah desa akan terus berupaya maksimal agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.

Dengan adanya penyaluran BLT ini diharapkan dapat sedikit membantu meringankan beban masyarakat setempat serta meningkatkan kesejahteraan warga desa Langara Indah.

Laporan: Aldi Dermawan

KONAWE KEPULAUAN, SULTRANET.COM – Komitmen tinggi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat kembali membuahkan hasil membanggakan. Konsistensi dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan membuahkan apresiasi luar biasa, dengan diraihnya penghargaan sebagai Peringkat Kedua Terbaik.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam acara rekonsiliasi pemenuhan kewajiban Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Penerima Upah (PPU) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Kota Kendari, Jumat (19/6/2026).

Penilaian ini dilakukan untuk seluruh lingkup Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara, menjadikan capaian ini bukti nyata bahwa Pemda Konkep berada di garis depan dalam kepatuhan administrasi dan fiskal terhadap program jaminan sosial nasional.

Turut hadir dalam  kegiatan tersebut, Asisten III Setda Konkep Abd Fatah, Kepala BKD Konkep Mahmud,  Sekretaris Bappeda Konkep Warita, Kepala Dinkes Konkep Bisman Abdullah, serta Kepala Dinas Pendidikan Konkep Armin .

Bupati Konkep, Rifqi Saifullah Razak, melalui Kepala BKD Konkep, Mahmud, menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar piala atau penghargaan semata, melainkan cerminan nyata dari visi pemerintah daerah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Pulau Wawonii.

“Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan atas capaian ini. Penghargaan ini adalah bukti komitmen kuat Pemda Konkep dalam menunaikan kewajiban sebagai kontribusi nyata untuk kemaslahatan masyarakat. Pembayaran iuran yang tepat waktu dan penuh ini sangat krusial, karena secara langsung menjamin kelancaran layanan kesehatan bagi warga kita di Puskesmas maupun Rumah Sakit. Tidak ada lagi hambatan administrasi, sehingga hak masyarakat untuk sehat dan terlindungi dapat terpenuhi sepenuhnya,” tegas Mahmud.

Lebih lanjut dijelaskan, kepatuhan ini juga merupakan bentuk dukungan penuh Pemda Konkep terhadap program pemerintah pusat, agar sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan sehat, berkelanjutan, dan semakin membaik kualitas pelayanannya.

“Kami mengajak seluruh pihak, untuk sama-sama disiplin memenuhi kewajiban iuran. Karena ketika kewajiban kita jalankan dengan baik, maka manfaat dan perlindungan bagi masyarakat Wawonii akan semakin maksimal. Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja keuangan daerah demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Dengan diraihnya prestasi ini, Kabupaten Konawe Kepulauan kini menjadi teladan bagi daerah lain. Membuktikan bahwa tertib administrasi dan kepatuhan membayar iuran adalah investasi terbaik untuk kesehatan dan masa depan bangsa.

Laporan: Aldi Dermawan

KONKEP, SULTRANET.COM – Pemerintah Desa Tangkombuno, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026 kepada 15 warga lanjut usia (lansia) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp1,2 juta untuk alokasi enam bulan, dengan nilai Rp200 ribu per bulan. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Balai Desa Tangkombuno, Senin (15/6/2026).

Program BLT Dana Desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat rentan yang mengalami keterbatasan ekonomi. Di Desa Tangkombuno, bantuan tersebut diprioritaskan bagi warga lansia yang dinilai membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Tangkombuno, Jajan Mirwan, mengatakan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah desa dalam membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga.

Menurutnya, pemerintah desa berupaya memastikan bantuan yang bersumber dari Dana Desa tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak melalui proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan secara terbuka.

“Alhamdulillah, kita telah menyalurkan bantuan kepada 15 KPM. Saya berharap bantuan ini benar-benar dapat meringankan beban ekonomi keluarga dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Jajan Mirwan.

Ia menjelaskan, para penerima bantuan telah melalui proses pendataan dan penetapan berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa serta unsur masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.

Selain itu, Jajan mengimbau para penerima manfaat agar menggunakan dana yang diterima secara bijak untuk kebutuhan yang bersifat mendasar, seperti pembelian bahan makanan, kebutuhan kesehatan, dan keperluan rumah tangga lainnya.

“Semoga apa yang disalurkan ini membawa manfaat dan berkah bagi penerima. Pemerintah desa akan terus berupaya maksimal agar bantuan sosial dapat tepat sasaran dan menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan,” tambahnya.

Penyaluran BLT Dana Desa disambut baik oleh para penerima manfaat. Mereka mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah desa yang dinilai telah membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya bagi warga lansia yang tidak lagi memiliki penghasilan tetap.

Pemerintah Desa Tangkombuno berharap program bantuan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta menjadi bagian dari upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas hidup warga melalui berbagai program sosial yang berkelanjutan.

Pewarta: Aldi Dermawan 

SULTRANET.COM. KONKEP– Di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Sulawesi Tenggara, deretan piala dan piagam penghargaan kini makin berjejer rapi itu bukan sekadar hiasan dinding. Itu adalah bukti hitam di atas putih, pengakuan atas kerja keras, ketelitian, dan integritas dalam menjaga denyut nadi keuangan daerah. Nama Mahmud SP., M.PW berkilau  dalam bingkai penghargaan atas pencapain terhadap kinerjanya menjaga kondisi fisikal daerahnya.

Eks Bupati Amrullah patut berbangga atas keputusannya  menunjuk Sang  agronom yang juga Magister Perencanaan Wilayah itu sebagai Kepala Badan Keuangan, Konkep banyak diganjar prestasi, berkat inovasi dan disiplin dalam menjalan tugas serta tanggung jawabnya Mahmud Sukses Memoles Wajah Kusut BKD Konkep. Hal itu bukan sekadar pujian belaka.

Di bawah kepemimpinannya Pulau Wawonii  kini menjadi rujukan. Bukan hanya di tingkat Sulawesi Tenggara, namun juga di kancah nasional. Berbagai capaian gemilang berhasil dibukukan, mulai dari urusan penyaluran dana, ketepatan waktu, hingga kualitas laporan keuangan yang bertahan konsisten selama bertahun-tahun.

Tujuh Kali Bertahan: Opini WTP sebagai Identitas

Prestasi paling bergengsi dan menjadi landasan kuat kepercayaan publik adalah capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Selama tujuh tahun berturut-turut, Konawe Kepulauan mampu mempertahankan predikat ini. Bukan hal mudah, mengingat standar pemeriksaan kian ketat dan aturan pengelolaan keuangan negara terus diperbarui. Namun di tangan Mahmud, sistem pengawasan internal diperkuat, pencatatan disempurnakan, dan setiap transaksi dipastikan memiliki dasar hukum serta bukti yang sah. WTP bukan lagi sekadar target, melainkan budaya kerja yang melekat di jajaran pengelola keuangan daerah.

Rantai keberhasilan ini tak berhenti di situ. Komitmen tertib administrasi diperluas hingga ke urusan perpajakan dan jaminan sosial. Pada tahun 2025, Pemkab Konkep meraih Penghargaan BPJS Kesehatan, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa tunggakan iuran. Ini memastikan seluruh ASN dan warga yang terdaftar mendapatkan perlindungan kesehatan tanpa hambatan.

Tak hanya itu, kepatuhan administrasi ASN pun mendapat apresiasi. Konkep dinobatkan sebagai daerah dengan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak ASN Tertinggi. Mahmud sadar, disiplin keuangan negara dimulai dari kesadaran individu pengelolanya. Maka, sosialisasi dan pendampingan terus digalakkan hingga angka kepatuhan mencapai tingkat terbaik.

Tercepat dan Terbaik: Rekam Jejak Penyaluran Dana

Keunggulan tata kelola di bawah arahan Mahmud terlihat nyata dalam kecepatan dan ketepatan penyaluran anggaran pembangunan maupun kesejahteraan pegawai.

Tahun 2023, Kabupaten Konawe Kepulauan dinobatkan sebagai Terbaik Pertama Nasional dalam Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap I. Di saat banyak daerah masih berjuang menyelesaikan administrasi, Konkep sudah menyalurkan dana tersebut tepat waktu hingga ke rekening pelaksana kegiatan, sehingga pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terluar bisa berjalan sesuai jadwal.

Kecepatan dan ketepatan ini kembali terulang pada tahun 2026. Dari total 546 pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia, Konkep berhasil masuk ke dalam 5 Besar Daerah Tercepat dalam Penyaluran Gaji 13. Keberhasilan ini sejalan dengan penghargaan yang diterima dari PT Taspen Cabang Kendari, di mana Pemkab Konkep mendapat apresiasi khusus karena selalu menyalurkan gaji tepat waktu, tanpa keterlambatan sehari pun. Ketepatan waktu ini sangat krusial, mengingat kesejahteraan ASN menjadi salah satu kunci produktivitas kerja pelayanan publik.

Tak kalah membanggakan, di tahun 2025 pula, Pemkab Konkep meraih penghargaan TOP Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ini menegaskan bahwa di bawah koordinasi Mahmud, pengelolaan perusahaan milik daerah pun tumbuh sehat, memberikan keuntungan, dan berkontribusi nyata menambah Pendapatan Asli Daerah.

Grafik APBD 2021–2025: Pertumbuhan dan Realisasi yang Terjaga

Keberhasilan ini juga tercermin dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama enam tahun terakhir, yang menunjukkan grafik kenaikan kapasitas keuangan daerah sekaligus ketelitian dalam pelaksanaannya.

Perkembangan Anggaran dan Realisasi APBD Konkep (2021–2025)

Dari tabel tersebut terlihat jelas adanya tren kenaikan anggaran pendapatan yang konsisten setiap tahun, dari angka 528 miliar lebih di tahun 2021 menembus angka 715,8 miliar rupiah di tahun. Peningkatan ini menunjukkan makin kuatnya kapasitas fiskal daerah, baik dari sisi pendapatan asli daerah maupun perolehan transfer pusat.

Hal yang paling mencolok adalah tingkat realisasi pendapatan yang selalu mendekati angka rencana, bahkan rata-rata mencapai 97% hingga 98%. Ini bukti akurasi perencanaan dan ketangguhan tim dalam mengumpulkan sumber daya keuangan.

Di sisi belanja, anggaran pun terus bertambah menjadi 743,5 miliar rupiah di tahun 2026, namun realisasinya tetap dijaga cermat di angka 671,2 miliar rupiah. Selisih ini bukanlah indikator kinerja rendah, melainkan cerminan prinsip kehati-hatian: pengeluaran dilakukan benar-benar untuk kebutuhan mendesak dan yang sudah pasti sah, menghindari pemborosan maupun pengeluaran yang tidak sesuai aturan. Di tangan Mahmud, uang negara tidak boleh terpakai hanya demi menghabiskan anggaran, tapi harus terpakai untuk hasil yang nyata dan terukur.

Amanah yang Terjaga

Bagi Mahmud, tumpukan penghargaan dan grafik keuangan yang terus tumbuh itu adalah satu kesatuan cerita. Cerita tentang bagaimana sebuah daerah Kepulauan dengan tantangan geografis berat, mampu mengelola keuangannya lebih rapi, lebih cepat, dan lebih akuntabel dibandingkan ratusan daerah lain di Indonesia.

“Orang bilang semua tuntas di tangan Mahmud. Saya tidak bekerja sendiri. Tapi saya pastikan, setiap rupiah, setiap laporan, dan setiap penyaluran dana kami kerjakan dengan standar tertinggi. Tujuh tahun WTP, penghargaan nasional, dan grafik APBD yang naik terus adalah bukti: Konkep siap melangkah lebih jauh,” ujarnya tenang.

Sebelum mengakhiri sebuah wawancara ekslusif pada, Selasa 09 Juni 2026 diruang kerjanya dengan suara rendah dan tatapan datar Mahmud berkata Semua didasari hati yang iklhas bekerja membangun tanah kelahiran sebab;

’’Kerja yang kamu lakukan hari ini adalah versi masa depanmu, jangan menunggu Waktu menjadikanmu sampah untuk daerah’’

“Ikhlas  dalam bekerja atau menjalankan tugas insya allah Prestasi adalah ikhtiarnya dan tidak semua kata “siap iya bos” bisa jadi tiket promosi,” tutupnya sambil merapikan beberapa tumpukan berkas di atas meja kerjanya. (Advertorial)

Laporan: Aldi Dermawan

Bombana, Sultranet.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Tahun 2026 dengan mengusung tema “Solid Bergerak Merakyat Menuju Pemenangan 2029”. Kegiatan yang menjadi bagian dari konsolidasi organisasi partai tersebut dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan Kantor DPC PDIP Bombana dan dihadiri jajaran pengurus partai, kader, simpatisan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan partai politik tingkat kabupaten, serta Bupati Bombana, di Aula Tanduale, Kabupaten Bombana, Minggu (7/6/2026).

Musancab digelar sebagai forum strategis untuk memperkuat struktur organisasi partai hingga tingkat kecamatan sekaligus menyatukan langkah kader dalam menghadapi agenda politik mendatang. Selain menjadi sarana konsolidasi internal, kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog antara partai politik dan pemerintah daerah dalam membangun sinergi untuk kemajuan Kabupaten Bombana.

Ketua DPC PDIP Bombana, Andi Muhammad Khaekal, dalam sambutannya menegaskan bahwa dinamika politik pasca pemilihan kepala daerah telah berakhir dan seluruh pihak perlu mengedepankan semangat kebersamaan demi pembangunan daerah.

“Proses pemilihan telah selesai dan tidak ada lagi persoalan terkait hasil pemilihan. Karena itu Fraksi PDI Perjuangan dan saya selaku Ketua DPC memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintahan Bupati Bombana yang terpilih saat ini,” kata Khaekal.

Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak ditentukan oleh figur individu semata, melainkan oleh kekuatan kerja kolektif seluruh unsur partai. Karena itu, ia mengajak seluruh kader untuk memperkuat solidaritas dan menjaga kekompakan organisasi.

“Superman hanya ada dalam cerita fiksi. Dalam organisasi yang dibutuhkan adalah super team,” ujarnya yang disambut tepuk tangan para kader dan peserta Musancab.

Khaekal juga menekankan bahwa semangat gotong royong harus menjadi fondasi utama dalam membangun kekuatan partai di tingkat akar rumput. Dengan organisasi yang solid, kata dia, PDIP akan mampu menjalankan fungsi politik, sosial, dan kemasyarakatan secara lebih efektif.

Sementara itu, Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, mengawali sambutannya dengan menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah kepada seluruh peserta yang hadir.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bombana, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT senantiasa menerima amal ibadah kita,” ucap Burhanuddin.

Ia memberikan apresiasi kepada jajaran DPC PDIP Bombana atas terselenggaranya Musancab yang dinilai sebagai bagian penting dari proses demokrasi yang sehat dan inklusif.

Menurut Burhanuddin, kegiatan tersebut bukan hanya agenda internal partai, melainkan juga menjadi bukti bahwa mekanisme demokrasi berjalan dengan baik hingga tingkat akar rumput.

“PDI Perjuangan memiliki peran penting sebagai salah satu pilar demokrasi bangsa. Melalui Musancab ini, partai dapat memperkuat perannya sebagai ujung tombak perjuangan yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat,” katanya.

Burhanuddin menegaskan bahwa Musancab harus dimanfaatkan untuk menyelaraskan visi organisasi, memperkuat kaderisasi berbasis gotong royong, serta meningkatkan fungsi partai sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh kader partai untuk berperan aktif mendukung pembangunan daerah yang saat ini diarahkan pada penguatan sektor agrominapolitan.

“Saat ini Pemerintah Kabupaten Bombana tengah bergerak cepat mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing berbasis agrominapolitan. Kami terus mengoptimalkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pembangunan konektivitas antarwilayah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Menurut Burhanuddin, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, dalam memberikan gagasan dan dukungan konstruktif bagi kemajuan daerah.

“Mari kita jadikan perbedaan pandangan politik sebagai dinamika demokrasi. Namun di atas semua itu, persatuan rakyat, stabilitas daerah, dan kemajuan Kabupaten Bombana harus tetap menjadi prioritas utama kita bersama,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPD PDIP Sulawesi Tenggara, Hasrat Haji Nabi, yang sekaligus membuka secara resmi Musancab PDIP Bombana, menyoroti pentingnya menjaga hubungan baik setelah berakhirnya kontestasi politik.

Menurut Hasrat, kedewasaan politik tercermin dari kemampuan para pemimpin dan kader untuk tetap membangun komunikasi dan kerja sama meskipun sebelumnya berada dalam kompetisi politik yang ketat.

“Tidak banyak orang yang setelah bertarung habis-habisan di lapangan politik masih bisa tersenyum, menyapa, dan merangkul semua pihak,” katanya.

Hasrat menegaskan bahwa kepentingan daerah harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok maupun individu. Ia mengingatkan bahwa seluruh elemen politik memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan Bombana.

“Yang harus diselamatkan adalah kapal besar yang bernama Kabupaten Bombana,” ujarnya.

Dalam arahannya kepada para kader, Hasrat juga menyampaikan bahwa tantangan terbesar dalam dunia politik bukanlah mengalahkan lawan, melainkan mengendalikan ego pribadi demi kepentingan yang lebih besar.

“Yang paling berat bukan mengalahkan musuh politik, tetapi menaklukkan ego politik,” katanya.

Musancab PDIP Bombana Tahun 2026 diharapkan mampu melahirkan kepengurusan baru yang memiliki integritas, loyalitas, dan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat. Selain itu, forum tersebut juga diharapkan menghasilkan program kerja yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat posisi partai sebagai jembatan aspirasi rakyat.

Rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat kebersamaan, ditandai dengan komitmen seluruh kader untuk memperkuat soliditas organisasi dan mendukung pembangunan Kabupaten Bombana menuju daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Pewarta: Zull

SULTRANET.COM, KONKEP – Sebanyak 11 kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Langkowala, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menerima honor kerja sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka dalam pelayanan kesehatan masyarakat, Kamis (28/5/2026).

Masing-masing kader menerima total dana sebesar Rp1.200.000 yang mencakup pembayaran jasa pelayanan selama periode enam bulan. Angka tersebut dihitung berdasarkan besaran honor bulanan yang diterima setiap petugas, yakni sebesar Rp200.000 per bulan. Dana ini diharapkan dapat menjadi pendorong semangat serta pengakuan nyata atas peran penting yang mereka emban sehari-hari.

Para kader ini merupakan garda terdepan yang berperan aktif melaksanakan berbagai program kesehatan dasar, mulai dari pemantauan pertumbuhan balita, pelayanan ibu hamil, penyuluhan gizi, hingga upaya pencegahan penyakit di lingkungan masyarakat. Kehadiran dan kerja keras mereka dinilai sangat berpengaruh terhadap peningkatan derajat kesehatan warga di wilayah tersebut.

“Saya mewakili rekan-rekan kader mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti bagi kami dan akan menjadi motivasi agar dapat bekerja lebih rajin, cermat, dan ikhlas dalam melayani warga desa Langkowala,” ungkap salah satu perwakilan kader dengan penuh rasa syukur.

Kepala desa Langkowala, Arni Yunus menyatakan bahwa pemberian honor ini merupakan bukti nyata perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kader. Langkah ini juga diharapkan dapat menjaga keberlanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan di setiap Posyandu yang ada.

“Kegiatan penyaluran ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memajukan pelayanan kesehatan dasar yang ada di desa serta menghargai kontribusi para pegiat kesehatan yang bekerja tanpa kenal lelah demi kepentingan bersama, sehingga menciptakan desa yang sehat,”terangnya.

Laporan: Aldi Dermawan

Sultranet.com, Konkep – Pemerintah Desa Langkowala, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2026 kepada enam Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama enam bulan atau total Rp1,8 juta per keluarga. Penyaluran bantuan dilakukan di Desa Langkowala, Selasa, 26 Mei 2026.

Kepala Desa Langkowala, Arni Yunus, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi, khususnya keluarga dengan kondisi ekonomi rentan.

Menurutnya, seluruh penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan validasi data secara terbuka agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima warga yang berhak.

“Alhamdulillah, penyaluran BLT DD tahun ini berjalan lancar dan tepat sasaran. Enam keluarga yang telah ditetapkan masing-masing menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama enam bulan, sehingga total yang diterima mencapai Rp1,8 juta,” ujar Arni Yunus.

Ia menjelaskan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Nilainya memang tidak besar, tetapi kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebutuhan yang benar-benar penting,” katanya.

Arni juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan bantuan secara bijak dan bertanggung jawab. Pemerintah desa, lanjutnya, berkomitmen menjaga proses penyaluran bantuan tetap transparan, jujur, dan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami berharap bantuan ini menjadi berkah bagi masyarakat Desa Langkowala dan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat,” tambahnya.

Sementara itu, para penerima manfaat mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah desa. Mereka menilai BLT DD sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.

Pewarta: Aldi Dermawan

SULTRANET.COM, KONKEP— Pemerintah Desa Mata Buranga kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat penerima manfaat. Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di kantor desa dengan suasana tertib dan lancar.

Sebanyak 16 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan BLT Dana Desa yang dibayarkan sekaligus untuk periode enam bulan. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan, sehingga total yang diterima masing-masing warga mencapai Rp1,8 juta.

Adapun total anggaran BLT Dana Desa yang disalurkan Pemerintah Desa Mata Buranga pada tahap tersebut mencapai Rp28,8 juta.

Kepala Desa Mata Buranga Rusmal, S.Sos mengatakan, mayoritas penerima bantuan merupakan warga lanjut usia (lansia) yang dinilai membutuhkan perhatian dan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Penyaluran BLT ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah desa kepada masyarakat, khususnya para lansia dan warga kurang mampu agar dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok,” ujar Rusmal, Selasa (19/05/2026).

Ia menambahkan, penetapan penerima bantuan telah melalui proses pendataan dan musyawarah desa sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan transparan.

Warga penerima bantuan pun mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah desa. Menurut mereka, bantuan tersebut sangat membantu di tengah meningkatnya kebutuhan hidup.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu kami, terutama untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkap salah seorang penerima manfaat.

Melalui program BLT Dana Desa, Pemerintah Desa Mata Buranga berharap kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat serta hubungan antara pemerintah desa dan warga tetap terjalin dengan baik.

Laporan: Aldi Dermawan