Sultranet.com, Kolaka Utara – Program pemberian makanan bergizi gratis bagi siswa di Kabupaten Kolaka Utara sebagai program yang digagas Penjabat Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., MH terus berlanjut ke siklus ke-11. Sabtu (26/10/2024)

Program andalan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara ini, bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, yang diharapkan dapat mendukung perkembangan fisik dan mental mereka.

Program ini mencakup berbagai sekolah di seluruh kecamatan, dari tingkat TK hingga SMP, dengan total lebih dari 2.000 siswa terdaftar sebagai penerima manfaaf.

Penjabat Ketua TP PKK Kolaka Utara, Ny. Nurhayati Yusmin, S.Pd., MM., menyampaikan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak di wilayahnya.

Menurutnya, pemberian makanan bergizi gratis ini diharapkan membantu tumbuh kembang siswa, mendukung perkembangan otak, pertumbuhan yang sehat, dan meningkatkan kekebalan tubuh.

“Kami berharap program ini terus berjalan agar dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kolaka Utara hingga mencapai zero stunting,” ujar Istri orang nomor 1 di Kolaka Utara itu.

Ia menjelaskan bahwa program yang sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto ini mendapat dukungan luas, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi anak-anak usia sekolah di Kolaka Utara.

“Inisiatif ini kita harapkan tidak hanya mampu memperbaiki kondisi kesehatan siswa saat ini, tetapi juga menjadi pondasi bagi masa depan mereka,” tegasnya.

Sementara itu, menurut dr. Mardiana Mustawa, SpGK, dokter spesialis gizi klinik RSUD Djafar Harun Lasusua, program ini memberikan dampak positif yang besar.

Menurutnya, program ini sangat baik untuk membantu pemenuhan kebutuhan zat gizi seimbang bagi anak-anak sekolah.

“Ternyata, masih banyak anak yang di rumahnya belum bisa menikmati makanan bergizi seimbang. Karena itu, mereka sangat antusias menunggu kedatangan makanan program ini,” jelas dr. Mardiana.

Ia menambahkan, pemantauan yang dilakukan di sekolah-sekolah penerima program menunjukkan bahwa anak-anak sangat bersemangat dan berterima kasih atas makanan yang disediakan.

“Anak-anak sangat antusias dengan program ini,” ungkapnya

Program ini diharapkan dapat menjadi model keberhasilan dalam menekan angka stunting, tidak hanya di Kolaka Utara tetapi juga di wilayah lain yang ingin mengadopsi inisiatif serupa.

Untuk diketahui, Program makan gratis bergizi di Kabupaten Kolaka Utara mencakup total 38 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di seluruh kecamatan.

Pada jenjang TK/PAUD, ada 25 sekolah dengan jumlah total siswa 874. Beberapa di antaranya adalah TK Al-Azhar di Desa Uluwawo, Kecamatan Wawo dengan 29 siswa.

TK Samuturu Rante Baru di Kecamatan Ranteangin dengan 46 siswa, dan TK Ar-Rahman di Desa Tebongeano, Kecamatan Lambai dengan 21 siswa.

Program ini juga melibatkan 12 sekolah dasar (SD) dengan total 1.020 siswa. Di antara sekolah SD yang berpartisipasi adalah SD Negeri 2 Kodeoha di Desa Kalu Kaluku, Kecamatan Kodeoha, dengan 119 siswa, serta SD Negeri 1 Batuputih di Kecamatan Batuputih, dengan 209 siswa.

Program ini juga mencakup jenjang SMP, yaitu SMP Negeri 13 Kolaka Utara di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, dengan total 131 siswa.

Setiap sekolah di Kabupaten Kolaka Utara tersebut menerima makanan bergizi yang didistribusikan tiga kali seminggu, yakni pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Kecamatan yang terlibat dalam program ini meliputi Wawo, Ranteangin, Lambai, Lasusua, Katoi, Kodeoha, Tiwu, Ngapa, Watunohu, Pakue, Pakue Tengah, Pakue Utara, Batuputih, Porehu, dan Tolala.

Total keseluruhan siswa penerima manfaat program ini mencapai 2.025 anak, dengan harapan pemberian makanan bergizi secara rutin ini dapat mendukung kesehatan, perkembangan, dan prestasi belajar mereka di sekolah.

Sumber : Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara

Bombana, 25 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) terkait Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Plh. Sekda Kabupaten Bombana, H. Rustam, S.Sos., M.Si., yang mewakili Pj. Bupati Bombana.

Acara yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati ini dihadiri oleh berbagai stakeholder penting, di antaranya Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala OPD terkait, serta perwakilan dari sektor hukum dan masyarakat sipil. FGD ini menjadi momentum awal dalam rangkaian proses legislasi dua kebijakan strategis yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

Dalam sambutannya, H. Rustam menyampaikan urgensi kolaborasi antar pihak dalam penyusunan regulasi yang efektif. “FGD ini menjadi wadah strategis untuk mendapatkan masukan konstruktif dari berbagai pihak, sehingga Raperda yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Harapannya, kebijakan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diaplikasikan secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana,” ujar H. Rustam.

Plh. Sekda juga menekankan bahwa tata kelola cadangan pangan yang baik adalah langkah penting dalam menjamin ketahanan pangan daerah, khususnya dalam menghadapi situasi darurat atau bencana. Selain itu, analisis dampak lalu lintas diharapkan mampu menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang memitigasi potensi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di jalan.

Sesi diskusi dalam FGD berlangsung interaktif. Para peserta, termasuk perwakilan dari OPD yang membidangi ketahanan pangan dan perencanaan wilayah, menyampaikan berbagai tantangan serta solusi terkait pengelolaan cadangan pangan dan dampak lalu lintas akibat kegiatan ekonomi di Bombana.

Ketua panitia FGD, Nina Meirina, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Setda, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menyusun kebijakan. “Kita harus mengedepankan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan integrasi data yang solid, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan berdaya guna,” jelas Nina.

Beberapa peserta mengusulkan perlunya penguatan infrastruktur penyimpanan pangan, seperti gudang berkapasitas besar yang terintegrasi dengan sistem distribusi digital. Hal ini dianggap mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan cadangan pangan, terutama dalam kondisi darurat. Sementara itu, terkait dampak lalu lintas, masukan mencakup pengembangan sistem transportasi berbasis teknologi yang dapat memantau lalu lintas secara real-time.

FGD juga menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan wawasan mengenai praktik terbaik dari daerah lain. Salah satu narasumber memaparkan bagaimana daerah tertentu berhasil mengelola cadangan pangan berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam distribusi dan pengawasan. Dalam sesi lain, narasumber membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengurangi dampak lalu lintas di kawasan ekonomi.

“Kita perlu belajar dari daerah yang telah berhasil, tetapi harus disesuaikan dengan karakteristik Bombana. Tidak ada solusi tunggal, tetapi melalui kolaborasi, kita dapat menemukan pendekatan terbaik,” kata salah satu narasumber.

FGD ini menjadi pijakan awal bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mewujudkan dua kebijakan strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Plh. Sekda berharap hasil diskusi ini dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk penyusunan Raperda yang efektif dan aplikatif.

“Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus melibatkan semua elemen dalam proses legislasi. Partisipasi aktif dari berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan, baik dalam ketahanan pangan maupun tata kelola lalu lintas,” tegas H. Rustam.

Dengan berakhirnya FGD ini, diharapkan rancangan Perda tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan dan analisis dampak lalu lintas dapat segera difinalisasi dan menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sultranet.com, Kolaka Utara – Program pemberian makanan bergizi gratis di Kabupaten Kolaka Utara telah memasuki siklus ke-10 sejak diluncurkan pada 3 Oktober 2024.

Program ini menjangkau 38 sekolah yang tersebar di berbagai kecamatan, dengan total 2.025 siswa yang mendapatkan manfaat.

Pemberian makanan dilakukan tiga kali dalam seminggu, yakni pada Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Sebanyak 38 sekolah, mulai dari tingkat TK hingga SMP, melanjutkan jadwal pemberian makanan gratis. Kamis (24/10/2024)

Beberapa sekolah yang ikut berpartisipasi dalam program ini di antaranya TK Al-Azhar di Uluwawo dan SMP Negeri 13 di Rante Limbong.

Sejak pertama kali dilaksanakan, program ini telah melalui 10 siklus pemberian makanan dengan total 874 siswa TK, 1.020 siswa SD, dan 131 siswa SMP yang terlibat.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap program ini tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga mendukung prestasi belajar mereka.

Kepala Dinas Pendidikan Kolaka Utara, H. Idrus M.S., S.Sos., M.Si., mengapresiasi dukungan penuh dari masyarakat dan menyatakan harapannya agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan setiap siswa di Kolaka Utara mendapatkan asupan makanan bergizi yang dapat mendukung kesehatan dan konsentrasi mereka di sekolah,” tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, program makan gratis ini juga menjadi salah satu prioritas yang sesuai dengan arahan Presiden Prabowo dalam 8 Program Aksi Cepat.

Pemberian makanan bergizi kepada siswa menjadi bagian penting untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan unggul menuju 2045.

Program ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2024 dan akan berlangsung hingga awal Desember 2024.

Pj Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., M.H., menegaskan bahwa program ini akan terus berlanjut di masa mendatang, siapapun Bupati yang terpilih nantinya.

“Program ini adalah program mandatori yang terukur capaianya untuk menciptakan generasi muda Kolaka Utara yang sehat, cerdas, dan siap menyambut Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yusmin menyatakan bahwa timnya terus melakukan peninjauan terhadap menu yang disajikan kepada siswa.

Setiap menu dirancang dengan melibatkan ahli gizi untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar kesehatan dan gizi yang baik.

Dengan antusiasme tinggi dari siswa dan pihak sekolah, program makan gratis ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan anak-anak, tetapi juga dalam membentuk generasi yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Sumber: Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus melakukan berbagai upaya dalam menciptakan situasi aman dan kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kolaka Utara yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah doa dan dzikir bersama yang dilakukan di 3 zona kecamatan secara bergiliran.

Asisten I Setda Kolaka Utara, Mukhlis Bachtiar, mewakili Pj. Bupati Kolaka Utara H. Yusmin, S.Pd., M.H., memimpin kegiatan doa dan dzikir bersama di Masjid Raya Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Putih yang merupakan bagian dari Zona 3. Kamis (17/10/2024),

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pj. Bupati Kolaka Utara yang bertujuan untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan menciptakan suasana aman serta damai menjelang pelaksanaan Pilkada.

“Doa dan dzikir ini adalah momen penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif menjelang Pilkada,” ujar Mukhlis Bachtiar dalam sambutannya.

Selain di Kecamatan Batu Putih, kegiatan serupa telah dilaksanakan di beberapa zona lainnya. Zona 1 meliputi Kecamatan Wawo, Tante Angin, Lambai, Lasusua, dan Katoi dengan pelaksanaan di Masjid Agung Lasusua.

Sementara, Zona 2 dilaksanakan di Masjid Raya Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, yang mencakup Kecamatan Kodeoha, Tiwu, Ngapa, dan Watunohu.

“Melalui kegiatan doa dan dzikir di seluruh kecamatan, kami berharap Pilkada Kolaka Utara dapat berjalan aman, damai, dan lancar,” lanjut Mukhlis.

Kegiatan doa dan dzikir ini juga diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh ASN agar menjaga netralitas dalam proses Pilkada.

“Netralitas ASN adalah hal yang krusial. Kami mengajak seluruh ASN untuk tetap profesional dalam melaksanakan tugasnya demi menjaga demokrasi yang bersih,” tutupnya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan doa dan dzikir di Zona 3 yang mencakup Kecamatan Pakue, Pakue Utara, Pakue Tengah, Porehu, Tolala, dan Batu Putih, pemerintah daerah optimis bahwa seluruh proses tahapan Pilkada akan berlangsung dengan baik.

Pj. Bupati Kolaka Utara, H. Yusmin, S.Pd., M.H., dalam beberapa kesempatan juga menegaskan bahwa doa dan dzikir bersama ini merupakan wujud sinergi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah.

“Kita berdoa dan berdzikir bersama, seraya memohon agar Allah SWT memberikan keberkahan dan kelancaran pada setiap tahapan Pilkada. Kami yakin dengan kekuatan doa, Pilkada akan berlangsung damai,” ungkapnya.

Sumber: Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut

Kolaka Utara, sultranet.com – Ratusan santri dan pelajar mengikuti Jambore Santri tingkat Kabupaten Kolaka Utara tahun 2024 yang dipusatkan di Pondok Pesantren Baitul Maqdis, Desa Totallang, Kecamatan Lasusua. Jumat (18/10/2024)

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dari 18 hingga 20 Oktober 2024, dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada 22 Oktober mendatang.

Penjabat (Pj) Bupati Kolaka Utara, H. Yusmin, S.Pd., M.H., melalui Sekretaris Daerah Kolaka Utara, Dr. Taufiq S., membuka secara resmi kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya yang dibacakan Dr. Taufiq, ia menyampaikan kebanggaan Pemda Kolaka Utara atas peringatan ini.

“Kami bangga dapat ambil bagian dalam peringatan Hari Santri Nasional 2024,” katanya.

Dr. Taufiq juga menegaskan bahwa peran santri dalam perjuangan kemerdekaan tidak bisa diabaikan.

“Santri dan ulama berperan besar dalam melawan penjajah,” ujarnya.

Ia berharap jambore ini terus berlanjut dan digilir di pondok pesantren lain.

“Kegiatan ini harus dibuat lebih meriah ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Jambore, Ustadz Saliuddin Hasyim, menyampaikan bahwa peserta jambore kali ini mencapai 534 orang dari pondok pesantren, SD/MI, dan MTs di Kolaka Utara.

“Total ada 534 peserta dari berbagai sekolah dan pesantren,” jelasnya.

Jambore ini juga dirangkaikan dengan lomba Pionering, Cerdas Cermat, Yel-yel, Masakan Tradisional, Karnaval, Hafalan Al-Qur’an, dan Syarh Al-Qur’an.

“Kita ini meningkatkan kreativitas dan kebersamaan di antara santri,” bebernya.

Sumber: Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolut 

Bombana, 17 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) bekerja sama dengan PT Tatacipta Teknologi Indonesia (TATI) menggelar Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat Kabupaten Bombana. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari efektif pada 17-18 Oktober 2024 di Hotel Bumi Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Forum ini dihadiri oleh Pj. Bupati Bombana, Direktur PT TATI, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta staf terkait, serta stakeholder lainnya.

Forum Kolaborasi SPBE ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bombana, guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, dalam sambutannya saat membuka acara menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam mendorong transformasi digital, khususnya di sektor pemerintahan. “Transformasi digital ini tidak bisa berjalan tanpa adanya data dan informasi yang dikelola dengan baik. Penggunaan data yang tepat dapat mendorong terciptanya inovasi dalam pelayanan publik yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat,” ungkap Edy Suharmanto.

Bupati Bombana berharap melalui forum ini, seluruh OPD di Kabupaten Bombana dapat mengoptimalkan sistem pemerintahan yang ada dan menerapkannya secara elektronik. Ia menegaskan bahwa implementasi SPBE bukanlah pekerjaan yang hanya dilakukan oleh satu pihak saja, seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, tetapi harus melibatkan kolaborasi antara seluruh OPD yang ada. “Keterpaduan antar OPD sangat penting dalam memastikan penerapan SPBE berjalan lancar dan efektif,” tambahnya.

Forum ini menjadi tempat bagi para pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi, serta menggali berbagai peluang dan tantangan dalam implementasi SPBE. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bombana, Ir. Rusdiamin, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penerapan teknologi dalam pemerintahan. Menurutnya, penggunaan teknologi dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik. “Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa mempercepat berbagai proses administrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan publik,” ujarnya.

Salah satu fokus utama dalam forum ini adalah penerapan inovasi teknologi di Kabupaten Bombana, seperti penggunaan aplikasi mobile untuk pelayanan izin dan pengaduan masyarakat. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat layanan serta mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mengajukan permohonan layanan. Diskusi panel yang digelar dalam forum ini melibatkan berbagai ahli dan praktisi yang membahas tantangan dan peluang dalam penerapan SPBE di pemerintahan daerah. Para pembicara menyampaikan berbagai pandangan terkait pentingnya kolaborasi antar sektor dalam memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang ada.

“Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan agar SPBE di Kabupaten Bombana bisa berfungsi dengan optimal. Teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi juga sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” tambah Ir. Rusdiamin.

Selain itu, forum ini juga membuka kesempatan untuk memaparkan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan SPBE yang lebih baik di masa depan. Harapan besar disampaikan oleh para peserta bahwa melalui forum ini, pemerintah Kabupaten Bombana dapat mengimplementasikan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien, serta memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari forum ini, juga dilaksanakan sesi workshop yang memungkinkan peserta untuk mempraktikkan berbagai aspek teknis terkait implementasi SPBE, mulai dari manajemen data hingga aplikasi sistem pemerintahan elektronik. Dengan demikian, peserta diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mengelola dan menerapkan teknologi di masing-masing instansi.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga menargetkan agar semua OPD dapat mengimplementasikan SPBE secara penuh dalam waktu dekat. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap dinamika perkembangan masyarakat.

Forum Kolaborasi SPBE Kabupaten Bombana ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih maju, serta memperkuat koordinasi antara seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Bombana. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Kabupaten Bombana dapat lebih siap menghadapi tantangan di era digital dan menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Sebagai penutupan, Pj. Bupati Bombana menyampaikan harapannya agar seluruh peserta forum dapat membawa pulang pemahaman dan wawasan yang bermanfaat untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bombana. “Kita harus bersatu dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan transparan, yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tutup Edy Suharmanto.

Kegiatan ini menjadi momentum yang sangat penting dalam perjalanan Kabupaten Bombana menuju transformasi digital yang lebih baik. Dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang solid, Kabupaten Bombana diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih responsif di masa depan.

Bombana, 15 Oktober 2024 – Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait Keterbukaan Informasi Publik terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bombana. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana ini diterima langsung oleh Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, Sofian Baco, ST., MPW. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda tahunan Komisi Informasi Sultra (KIP) untuk menilai sejauh mana keterbukaan informasi publik diterapkan oleh badan publik di wilayah Provinsi Sultra.

Tim dari Komisi Informasi Sultra yang dipimpin oleh Andi Ulil Amri, S.Sos., M.Cd, selaku Ketua KIP Sultra, didampingi oleh Rahmawati, S.Pd., MA selaku Komisioner KIP Sultra, melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kinerja PPID Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa PPID berfungsi sesuai dengan amanat undang-undang, serta mematuhi peraturan yang berlaku dalam menyediakan akses informasi publik bagi masyarakat.

“Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa PPID Kabupaten Bombana berfungsi dengan baik dan optimal, dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Andi Ulil Amri, Ketua KIP Sultra, dalam sambutannya.

Selama kegiatan visitasi, tim Komisi Informasi Sultra melakukan penilaian terhadap lima indikator utama yang menjadi parameter dalam menilai kinerja PPID, antara lain pengumuman informasi publik, penyediaan dokumen informasi publik, pengembangan website sebagai sarana publikasi informasi, pengadaan barang dan jasa, serta kelembagaan PPID. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan apakah PPID Kabupaten Bombana sudah menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik dengan baik dan memadai.

Andi Ulil Amri juga memberikan apresiasi terhadap kinerja PPID Kabupaten Bombana yang dinilai cukup baik. “Secara umum, saya mengapresiasi kinerja PPID Kabupaten Bombana. Kami mencatat bahwa hampir 80% dari parameter yang dinilai sudah dipenuhi dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bombana telah berupaya keras untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik,” tambahnya.

Lebih lanjut, tim Komisi Informasi Sultra memberikan beberapa masukan dan rekomendasi untuk perbaikan, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi kepada masyarakat. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) di PPID juga menjadi salah satu fokus penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Tim KIP juga mendorong agar anggaran untuk pengelolaan PPID dapat dialokasikan dengan lebih optimal, guna mendukung kelancaran tugas PPID dalam menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat.

Plh. Sekda Kabupaten Bombana, Sofian Baco, mengungkapkan apresiasi dan komitmennya terhadap pentingnya transparansi informasi di Kabupaten Bombana. “Kami menyambut baik kunjungan ini. Pemkab Bombana berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat transparansi informasi kepada publik. Dengan adanya pemantauan ini, kami berharap PPID Kabupaten Bombana dapat lebih efektif dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sofian Baco juga menekankan bahwa Pemkab Bombana akan terus berupaya untuk memenuhi harapan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas informasi, sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan yang berbasis informasi yang lebih baik di masa depan. “Keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari upaya kami untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, diharapkan PPID Kabupaten Bombana dapat segera menindaklanjuti masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh tim Komisi Informasi Sultra, untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengelolaan informasi publik di daerah. Pemkab Bombana juga berharap agar dengan adanya pemantauan ini, pelayanan informasi publik akan semakin transparan, mudah diakses oleh masyarakat, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Ke depannya, diharapkan Kabupaten Bombana dapat menjadi contoh dalam penerapan keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, informasi yang akurat dan tepat waktu akan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sultra ini memberikan gambaran jelas mengenai sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh PPID Kabupaten Bombana dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat, sekaligus mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan transparan di Kabupaten Bombana.

Bombana, 10 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana, melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Ir. Rusdiamin, secara resmi membuka Expose Data Peresmian Laica Data Lakomea di Kantor Desa Lakomea. Acara yang digelar dalam rangka Pembinaan Desa CANTIK (Cinta Statistik) ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, Kepala Desa, serta pihak-pihak yang mendukung program pembinaan desa berbasis data.

Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bombana. Pembinaan desa CANTIK diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengelolaan data desa di seluruh Kabupaten Bombana, sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan relevan untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik dan tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya pengelolaan data yang akurat dan valid sebagai dasar perencanaan pembangunan di desa. Menurutnya, desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan, yang tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan program-program pemerintah, tetapi juga berperan dalam pengumpulan data sektoral yang sangat penting bagi pengambilan keputusan pembangunan. “Penting bagi setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Bombana untuk memiliki sistem pengelolaan data yang presisi, sehingga dapat menjadi acuan yang kuat dalam merencanakan pembangunan yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, desa diharapkan dapat menjadi subjek dan motor penggerak pembangunan, bukan hanya sebagai objek dari kebijakan yang ada. Oleh karena itu, pengelolaan data yang baik di tingkat desa menjadi sangat vital, dan hal ini sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam upaya ini, Pemerintah Kabupaten Bombana telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Bombana, yang bertujuan untuk menyatukan berbagai sumber data di tingkat daerah dan desa.

Lebih lanjut, Ir. Rusdiamin menjelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bombana dalam rangka Desa CANTIK bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas statistik desa, terutama dalam hal pengumpulan dan pengolahan data. “Pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola oleh desa, yang pada gilirannya akan mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Lakomea menyampaikan laporan mengenai kegiatan statistik yang telah dilakukan di desanya. Desa Lakomea, yang terletak di salah satu wilayah di Kabupaten Bombana, telah berhasil menjalani seluruh tahapan kegiatan statistik dengan baik. Salah satu pencapaian yang luar biasa adalah rilisnya buku “Lakomea Dalam Angka”, yang menyajikan berbagai data penting mengenai kondisi sosial-ekonomi desa, dengan fokus pada sektor pertanian yang menjadi sektor utama di desa ini. Buku tersebut memuat informasi yang berguna bagi perencanaan pembangunan, serta memberikan gambaran mengenai potensi dan kebutuhan yang ada di Lakomea.

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan di Lakomea sangat sesuai dengan karakteristik desa, di mana sektor pertanian merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat setempat. Buku “Lakomea Dalam Angka” berisi data tentang jumlah penduduk, komoditas pertanian utama, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta indikator sosial lainnya yang penting untuk dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan di desa tersebut.

BPS Kabupaten Bombana juga mempresentasikan hasil survei terbaru yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa di seluruh wilayah Kabupaten Bombana. Survei tersebut mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi, yang semuanya penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil survei ini juga menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan kebijakan yang lebih berbasis pada data dan fakta di lapangan.

“Dengan adanya data yang lebih lengkap dan terstruktur, kami berharap desa-desa di Kabupaten Bombana dapat lebih berdaya dan mandiri dalam merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat,” kata Kepala BPS Kabupaten Bombana dalam presentasinya.

Pemanfaatan data statistik yang lebih baik ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa. Selain itu, dengan pengelolaan data yang lebih efisien dan transparan, diharapkan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah akan lebih tepat sasaran dan memiliki dampak yang lebih besar.

Ir. Rusdiamin juga mengungkapkan harapannya agar desa-desa di Kabupaten Bombana dapat terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola data, serta memanfaatkan teknologi untuk memperoleh data yang lebih akurat dan relevan. “Kami sangat mendukung program pembinaan ini dan berharap ke depan akan semakin banyak desa yang dapat menerapkan pengelolaan data yang baik dan menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang lebih bijak dalam pembangunan,” ujarnya.

Dengan diluncurkannya Laica Data Lakomea, Pemkab Bombana berharap dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Bombana untuk lebih giat dalam meningkatkan kapabilitas statistiknya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus memperkuat program-program pembinaan desa CANTIK dan memperluas cakupan pengelolaan data desa di seluruh wilayah Kabupaten Bombana. Dengan adanya data yang lebih akurat dan terintegrasi, diharapkan pembangunan yang dilakukan akan lebih optimal, serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.

Bombana, 8 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Seminar Awal Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi. Kegiatan ini dipimpin oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Ir. Rusdiamin, yang mewakili Penjabat Bupati Bombana. Seminar berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Bombana, dengan dihadiri oleh berbagai stakeholder terkait, termasuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, akademisi, praktisi, serta Kepala Desa dan Lurah se-Bombana.

Dalam sambutannya, Ir. Rusdiamin menekankan pentingnya pemanfaatan data presisi dalam mendukung kebijakan pemerintahan daerah. Menurutnya, di era digital yang serba cepat ini, penggunaan data yang akurat dan berbasis teknologi bukan hanya sebuah pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan. “Di Bombana, kita menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan, seperti pemerataan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik yang merata. Semua tantangan ini hanya bisa kita hadapi dengan perencanaan yang berbasis data presisi dan terkini,” ujar Rusdiamin.

Pentingnya data yang akurat dan relevan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Dalam hal ini, Raperda tentang Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan data yang lebih sistematis dan efisien di level desa dan kelurahan. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum ini menjelaskan bahwa raperda ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis data, dengan harapan data yang dikumpulkan akan lebih lengkap, akurat, serta dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan adanya payung hukum ini, kita ingin memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya lebih akurat, tetapi juga dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Harapannya, data ini dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rusdiamin menyampaikan bahwa proses penyusunan Raperda ini tidak hanya akan fokus pada aspek teknis pengelolaan data, tetapi juga memperhatikan faktor regulasi, sosial, dan budaya yang melekat pada masyarakat desa dan kelurahan di Bombana. Oleh karena itu, masukan dari seluruh pihak yang hadir dalam seminar ini sangat diharapkan untuk memperkaya substansi Raperda, sehingga bisa menghasilkan regulasi yang realistis dan aplikatif di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa Raperda ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat kita. Masukan dari semua pihak sangat penting untuk membuat regulasi yang mampu menjawab tantangan di lapangan,” tambahnya.

Seminar ini diikuti dengan diskusi aktif antara peserta yang mencakup berbagai sektor, baik pemerintah maupun masyarakat. Beberapa masukan konstruktif diberikan terkait dengan mekanisme pengumpulan dan penggunaan data, dengan harapan agar sistem yang akan diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan karakteristik masyarakat Bombana. Salah satu hal yang ditekankan dalam diskusi adalah pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Para peserta seminar juga memberikan penekanan khusus pada pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini agar kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu rekomendasi yang muncul adalah perlunya pelatihan dan sosialisasi kepada perangkat desa dan kelurahan agar mereka dapat memahami pentingnya data dalam proses pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, seminar ini juga membuka kesempatan bagi akademisi dan praktisi untuk memberikan pandangan mereka mengenai penggunaan data presisi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Mereka menyarankan agar sistem yang dibangun tidak hanya mengandalkan teknologi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang ada di setiap desa dan kelurahan. Pendekatan yang holistik ini diharapkan dapat menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih inklusif, dimana data yang tersedia dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Penyusunan Raperda ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Bombana untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih modern dan berbasis data. Diharapkan, dengan adanya peraturan daerah yang mengatur sistem pemerintahan berbasis data desa dan kelurahan presisi, akan ada peningkatan dalam kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya daerah yang lebih efektif.

Ke depan, Pemkab Bombana berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem yang berbasis data presisi, guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan transparan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seminar ini menjadi titik awal penting dalam menyusun regulasi yang relevan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat Bombana, dengan harapan dapat menghadirkan solusi nyata atas tantangan pembangunan yang ada.