Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pencapaian Laporan Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2025 Triwulan III serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, dan Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, bertempat di Ruang Rapat Measa Laro, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan Monev tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat pengelola keuangan, serta operator pelaporan pembangunan. Forum ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program pembangunan dan serapan anggaran hingga triwulan ketiga tahun berjalan.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan pentingnya kegiatan evaluasi sebagai upaya menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. “Laporan realisasi ini menjadi alat ukur yang sangat penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan agar pelaksanaan program di sisa tahun anggaran 2025 dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. “Kita ingin memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi,” jelasnya.

Dari hasil rekapitulasi yang disampaikan dalam forum tersebut, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana hingga triwulan III tercatat sebesar Rp69,6 miliar dari target Rp75,5 miliar atau mencapai 92,18 persen. Pemerintah daerah optimistis target PAD tahun ini dapat tercapai sepenuhnya seiring dengan langkah-langkah strategis yang tengah dijalankan.

“Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, dan memperbaiki sistem pelaporan serta penatausahaan keuangan di setiap OPD,” kata Burhanuddin.

Wakil Bupati Ahmad Yani menambahkan, pentingnya kolaborasi antar-OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun anggaran. “Kita harus bergerak cepat dan sinergis. Keterlambatan satu sektor bisa berdampak pada capaian pembangunan daerah secara keseluruhan,” ujarnya.

Sementara itu, Pj. Sekda Bombana, Syahrun, menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran publik. Ia menyebut, pelaporan yang akurat dan tepat waktu menjadi cerminan profesionalisme pemerintah daerah. “Setiap rupiah yang dikelola harus bisa dipertanggungjawabkan, karena itu adalah amanah masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan Monev ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan transparan. Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini juga berfungsi memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah berharap, melalui forum ini, setiap OPD semakin memahami posisi dan tanggung jawabnya dalam mendukung tercapainya visi pembangunan daerah. Evaluasi rutin seperti ini juga diharapkan dapat memacu semangat kerja ASN di lingkup Pemkab Bombana untuk terus berinovasi dan berorientasi pada hasil yang berdampak nyata.

Dalam suasana rapat yang berlangsung hangat, seluruh peserta tampak antusias memberikan laporan dan masukan untuk peningkatan kinerja ke depan. Bupati Burhanuddin menutup kegiatan dengan ajakan agar seluruh jajaran tetap fokus dan disiplin dalam melaksanakan program pembangunan. “Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan bahwa pembangunan Bombana berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan efektivitas pembangunan daerah sekaligus memperkuat semangat kolektif dalam mewujudkan Bombana yang maju, transparan, dan berdaya saing.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si melantik Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu, Moh. Syukur Pimpie, SKM., M.A.P di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (6/10/2025).

Pelantikan ini digelar untuk memastikan roda pemerintahan Desa Tahi Ite tetap berjalan dengan baik, pasca meninggalnya kepala desa sebelumnya. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Asisten dan Staf Ahli Bupati, sejumlah kepala perangkat daerah, Plt. Camat Rarowatu, unsur Forkopimcam, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa pelantikan penjabat kepala desa bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik di tingkat desa. “Penjabat kepala desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pemerintahan desa tetap tertib, pelayanan publik berjalan optimal, dan program pembangunan dapat dilanjutkan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah jabatan. Burhanuddin mengingatkan agar penjabat kepala desa senantiasa menjaga netralitas, bersikap terbuka terhadap masyarakat, serta membangun hubungan kerja yang harmonis dengan perangkat desa dan BPD. “Jabatan ini adalah amanah, bukan sekadar posisi administratif. Saya berharap Pj. Kepala Desa dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan,” katanya.

Bupati juga menyoroti peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan perekonomian desa. Ia meminta agar BUMDes dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “BUMDes harus menjadi motor ekonomi desa, bukan sekadar lembaga formalitas. Jika dikelola dengan baik, BUMDes dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga,” tutur Burhanuddin.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kemajuan desa hanya bisa dicapai dengan kerja sama seluruh elemen masyarakat. Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat harus bersinergi dalam melanjutkan pembangunan. “Tidak ada kemajuan tanpa kolaborasi. Pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dan partisipasi masyarakat agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya,” imbuhnya.

Sementara itu, suasana pelantikan berlangsung penuh keakraban. Sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pemerintahan di tingkat desa. Bagi warga Tahi Ite, pelantikan ini menjadi harapan baru untuk melanjutkan pembangunan dan pelayanan publik di desa mereka.

Di akhir acara, Bupati Burhanuddin mengucapkan selamat kepada Moh. Syukur Pimpie yang resmi dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa Tahi Ite. Ia berharap kepercayaan yang diberikan dapat dijaga dengan dedikasi dan pengabdian. “Selamat mengemban tugas baru. Jadikan jabatan ini sebagai ladang pengabdian bagi masyarakat dan daerah,” tutupnya.

Pelantikan Penjabat Kepala Desa Tahi Ite menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di desa-desa. Dengan kepemimpinan baru, diharapkan pelayanan publik semakin baik dan pembangunan desa semakin maju menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Bombana, sultranet.com — Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kabupaten Bombana berlangsung khidmat dengan menghadirkan nuansa kebersamaan dan penuh makna. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bombana ini dihadiri langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Senin (15/09/2025).

Dalam acara bertema “Ciptakan Generasi Berilmu, Berkarakter, dan Berbudaya untuk Kabupaten Bombana” tersebut, Bupati menekankan pentingnya meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam membangun generasi yang berilmu dan berkarakter.

“Melalui peringatan Maulid Nabi ini, mari kita jadikan akhlak Rasulullah SAW sebagai pedoman. Dengan generasi yang berilmu, berkarakter, dan berbudaya, InsyaAllah Bombana akan semakin maju dan sejahtera,” ujar Bupati Burhanuddin dalam sambutannya.

Acara yang dipusatkan di lingkungan Dinas Dikbud Bombana itu juga dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, para kepala perangkat daerah, tokoh agama, kepala sekolah, guru, serta peserta didik dari berbagai satuan pendidikan. Kehadiran mereka mempertegas bahwa momentum peringatan Maulid Nabi bukan sekadar seremoni, melainkan ajang memperkuat nilai moral dan spiritual di tengah masyarakat, khususnya dunia pendidikan.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, lantunan shalawat, tausiyah agama, hingga doa bersama. Suasana khidmat tercipta saat jamaah larut dalam lantunan shalawat yang menggema. Tausiyah yang disampaikan para ulama juga menekankan pentingnya meneladani sikap Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

Selain bernuansa religius, peringatan Maulid Nabi di Dinas Dikbud Bombana juga menghadirkan kepedulian sosial. Panitia menyalurkan bantuan kepada anak-anak yatim piatu. Bantuan itu diharapkan tidak hanya meringankan beban mereka, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus menuntut ilmu dan menggapai cita-cita.

“Anak-anak yatim piatu ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Kami ingin mereka merasakan bahwa pemerintah hadir untuk memberi semangat dan dukungan, terutama dalam pendidikan mereka,” kata salah seorang panitia pelaksana.

Di sela acara, para guru dan tenaga pendidik menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif pemerintah daerah yang menjadikan Maulid Nabi sebagai ruang pembelajaran nilai-nilai keteladanan. Para peserta didik tampak antusias mengikuti kegiatan, seakan mendapat energi baru untuk terus belajar dan berbuat baik.

Bupati Burhanuddin dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa pendidikan di Bombana harus terus diarahkan pada pembentukan karakter. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur atau ekonomi, tetapi juga dari kualitas moral generasi mudanya.

“Bombana membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Karena sejatinya, kemajuan daerah akan bertahan lama jika dibangun di atas fondasi nilai-nilai moral dan spiritual,” tambahnya.

Dengan terselenggaranya peringatan Maulid Nabi ini, diharapkan seluruh peserta, baik dari kalangan pendidik, pelajar, maupun masyarakat umum, dapat meneladani Rasulullah SAW dan mengimplementasikan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan ini juga menjadi ruang silaturahmi dan refleksi bersama, bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga penanaman nilai dan budaya luhur.

Acara ditutup dengan doa bersama, penuh harap agar Kabupaten Bombana semakin diberkahi, damai, dan sejahtera. Nuansa kebersamaan terasa kental, mempertegas bahwa semangat meneladani Rasulullah dapat menjadi pengikat harmoni sosial dan pendorong kemajuan daerah.

Bombana, sultranet.com – Maraknya peredaran akun palsu yang mengatasnamakan pejabat Pemerintah Kabupaten Bombana di media sosial mendapat sorotan serius. Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bombana, Fadlan, S.Si., M.M., mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan berhati-hati terhadap akun mencurigakan. Pernyataan ini disampaikan Fadlan pada Senin (16/09/2025) di Bombana.

Menurutnya, sejumlah akun palsu belakangan memanfaatkan nama pejabat, termasuk Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., untuk melakukan pendekatan personal. Modusnya beragam, mulai dari meminta data pribadi, identitas penting, hingga menjanjikan bantuan tertentu.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan pejabat, khususnya Bupati Bombana. Jika ada akun yang meminta sesuatu, baik berupa data maupun janji bantuan, itu pasti bukan akun resmi,” tegas Fadlan.

Ia menekankan bahwa Bupati Bombana tidak pernah melakukan komunikasi pribadi melalui pesan langsung (DM) di media sosial untuk kepentingan apa pun. Seluruh komunikasi resmi, kata Fadlan, hanya disampaikan melalui kanal resmi pemerintah yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami mohon masyarakat tidak mudah tergiur atau takut ketika menerima pesan dari akun tidak resmi. Bila ragu, silakan konfirmasi langsung ke kantor atau kanal resmi Pemerintah Kabupaten Bombana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadlan mengajak masyarakat aktif melaporkan keberadaan akun palsu jika menemukan aktivitas mencurigakan di media sosial. Laporan dapat disampaikan melalui saluran resmi PPID Utama Kabupaten Bombana.

“Bijak bermedia sosial adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan biarkan ruang digital kita disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

PPID Utama Kabupaten Bombana membuka kanal pengaduan resmi yang dapat diakses publik. Masyarakat bisa menghubungi nomor WhatsApp 0852-9860-1111 atau mengunjungi website resmi https://www.ppid.bombanakab.go.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Fenomena penyalahgunaan akun pejabat di media sosial bukanlah hal baru. Seiring dengan meningkatnya aktivitas digital masyarakat, kasus serupa sering kali muncul di berbagai daerah. Pemerintah daerah melalui PPID menegaskan pentingnya literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi, mengenali sumber resmi, dan tidak terjebak dalam modus penipuan daring.

Fadlan berharap dengan adanya imbauan ini, masyarakat Bombana semakin cerdas dan kritis dalam berinteraksi di ruang digital. “Kami ingin warga merasa aman saat menggunakan media sosial. Mari kita bersama-sama menjaga ekosistem digital tetap sehat dan bermanfaat,” tutupnya.

Imbauan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa kewaspadaan publik menjadi benteng utama dalam mencegah praktik penipuan yang mengatasnamakan pejabat pemerintah. Dengan langkah kolektif antara pemerintah dan masyarakat, ruang digital di Kabupaten Bombana diharapkan semakin terlindungi dari upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bombana, sultranet.com – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana memberikan klarifikasi resmi terkait informasi di media sosial yang menyebut adanya lonjakan drastis pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Rp50 ribu menjadi Rp800 ribu. Penjelasan ini disampaikan menyusul unggahan salah satu akun Facebook warga Bombana yang menimbulkan keresahan masyarakat, Jumat (12/9/2025).

BKD menegaskan, tidak ada kenaikan PBB sebagaimana isu yang beredar. Kepala BKD Bombana menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan data, objek pajak dengan NOP 74.07.110.006.004-0134.0 atas nama Nurdin dan NOP 74.07.110.006.004-0135.0 atas nama Sabe baru terdaftar pada tahun 2024. Dengan demikian, kewajiban pembayaran PBB baru dimulai sejak 2024 hingga saat ini.

“Jumlah PBB yang dibayarkan pada tahun 2024 dan 2025 tetap sama. Jadi tidak benar jika ada informasi terjadi kenaikan pembayaran hingga Rp800 ribu,” ujar pejabat BKD Bombana.

BKD juga menelusuri asal-usul informasi Rp50 ribu yang disebutkan dalam unggahan media sosial. Setelah diverifikasi, ternyata angka itu merujuk pada data lama tahun 2007 ketika wilayah tersebut masih berada dalam administrasi Kabupaten Buton, dengan NOP berbeda atas nama Kadda. Setelah tahun itu, tidak ditemukan lagi catatan pembayaran untuk objek pajak yang sama.

“Dari hasil verifikasi langsung, wajib pajak menyadari adanya perbedaan Nomor Objek Pajak (NOP) yang membuat muncul persepsi keliru. Wajib pajak juga mengonfirmasi bahwa nilai PBB tahun ini sama dengan tahun lalu,” terang BKD.

Lembaga itu menegaskan, penetapan PBB-P2 di Bombana dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dibuktikan melalui dokumen resmi. BKD juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami membuka diri bagi warga yang ingin memastikan kebenaran tagihan PBB. Silakan lakukan pengecekan langsung melalui SPPT atau berkonsultasi dengan petugas pajak di kantor kecamatan maupun di BKD Bombana,” tambah pejabat tersebut.

Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses administrasi perpajakan di Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah berkomitmen memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel dalam setiap penetapan pajak.

Masyarakat Bombana pun diimbau untuk memanfaatkan saluran resmi pemerintah dalam mendapatkan informasi, sehingga tidak mudah termakan kabar yang tidak jelas sumber dan kebenarannya.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana menggelar Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) melalui virtual zoom meeting. Kegiatan yang diikuti Tim Pengendali Genting (TPG) se-Kabupaten Bombana itu dipusatkan di Aula Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Rabu (10/9/2025).

Kepala DPPKB Kabupaten Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, menegaskan pentingnya pemahaman bersama terkait mekanisme pelaksanaan pekan GENTING. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antar-stakeholder untuk memastikan program berjalan lebih terarah.

“Melalui sosialisasi Juklak ini kita dapat memahami mekanisme pelaksanaan pekan GENTING secara lebih terarah. Harapannya, semua tim pengendali Genting di Kabupaten Bombana dapat mengimplementasikan program ini dengan baik. Orang tua asuh sebagai mitra juga diharapkan mampu memastikan pemenuhan gizi anak-anak, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” kata Abdul Azis.

Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan hingga kini terdapat 876 Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang terdata di Kabupaten Bombana. Dari jumlah tersebut, 401 KRS telah mendapat intervensi, sementara 475 KRS masih belum teredukasi dan menjadi fokus utama penanganan.

“Alhamdulillah dari total 876 KRS, kita sudah melakukan intervensi pada 401 KRS. Masih ada 475 KRS yang belum teredukasi. Dengan adanya pembentukan dan penunjukan GENTING mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan dan desa, kita akan membagikan penanganan ini kepada setiap stakeholder,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Azis menjelaskan setiap stakeholder nantinya diberi tanggung jawab melakukan intervensi minimal pada dua keluarga risiko stunting. Bentuk intervensi yang dimaksud bisa berupa edukasi, pembinaan, hingga penanganan langsung sesuai kebutuhan di lapangan.

“Strategi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian masalah stunting secara merata di seluruh wilayah Bombana. Dengan peran aktif semua pihak, target percepatan penurunan stunting dapat dicapai secara berkelanjutan,” tambahnya.

DPPKB Bombana bersama TPG juga berkomitmen memperkuat peran lintas sektor dalam menekan angka stunting. Program ini diharapkan tidak hanya menekan angka prevalensi, tetapi juga memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.

Upaya tersebut, kata Abdul Azis, sejalan dengan visi menciptakan generasi sehat, cerdas, dan berkualitas di Bombana. “Kami yakin, bila setiap stakeholder bergerak bersama, maka masalah stunting dapat ditangani lebih cepat. Generasi Bombana yang tumbuh sehat akan menjadi modal besar untuk masa depan daerah,” pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi Juklak GENTING ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bombana untuk menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi stunting. Melibatkan lintas sektor, program ini menegaskan bahwa persoalan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana mengikuti Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti seluruh Tim Pengendali Genting (TPG) Bombana dan terpusat di Aula Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Rabu (10/9/2025).

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si, mengatakan sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam menyatukan pemahaman lintas sektor mengenai pelaksanaan pekan GENTING. Menurutnya, program tersebut hadir untuk mengoptimalkan peran orang tua asuh dalam memastikan pemenuhan gizi anak serta memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi yang sehat dan berkualitas.

“Melalui sosialisasi Juklak ini, kita bisa memahami mekanisme pelaksanaan pekan GENTING secara lebih terarah. Harapannya, semua tim pengendali Genting dapat mengimplementasikan program ini dengan baik, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi yang lebih sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Abdul Azis mengungkapkan, saat ini terdapat 876 Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang terdata di Kabupaten Bombana. Dari jumlah tersebut, sebanyak 401 KRS telah mendapat intervensi, sementara 475 KRS masih belum tersentuh edukasi. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus fokus utama dalam upaya percepatan penanganan stunting.

“Alhamdulillah dari total 876 KRS, kita sudah melakukan intervensi pada 401 KRS. Masih ada 475 KRS yang belum teredukasi. Dengan adanya penunjukan GENTING mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, kita akan membagikan penanganan ini kepada setiap stakeholder,” jelasnya.

Lebih jauh ia menerangkan, strategi yang disusun DPPKB menekankan kolaborasi lintas sektor. Setiap stakeholder nantinya akan diberikan tanggung jawab untuk melakukan intervensi minimal pada dua KRS, baik melalui edukasi, pembinaan, maupun penanganan langsung. Dengan cara ini, beban penanganan tidak hanya dipikul pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Setiap stakeholder akan diberikan tanggung jawab minimal dua KRS. Bisa berupa edukasi, pembinaan, atau intervensi langsung. Strategi ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian masalah stunting secara merata di seluruh wilayah Bombana,” tambahnya.

Melalui GENTING, DPPKB Bombana bersama TPG berkomitmen memperkuat peran serta lintas sektor dalam menekan angka stunting. Program ini diharapkan bukan sekadar intervensi sementara, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal.

Pemerintah Kabupaten Bombana percaya, upaya percepatan penurunan stunting harus berangkat dari kesadaran kolektif. Gerakan orang tua asuh dianggap mampu menjadi jembatan kepedulian sosial, memastikan anak-anak dari keluarga berisiko mendapat perhatian penuh, terutama terkait gizi dan kesehatan.

“Melalui keterlibatan berbagai pihak, kita ingin memastikan bahwa anak-anak Bombana tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” tutup Abdul Azis.

Dengan berjalannya strategi ini, Bombana menargetkan angka stunting dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga mitra pembangunan, menjadi kunci keberhasilan program yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama.

Bombana, sultranet.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bombana menggelar kegiatan penguatan kelembagaan pengawas pemilu sebagai upaya memperkokoh peran lembaga pengawas dalam mewujudkan demokrasi yang substansial. Acara resmi dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, yang mewakili Bupati Bombana di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Rabu (10/9/2025).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Tenaga Ahli Komisi II DPR RI sekaligus pegiat pemilu Jerry Sumampow, S.Th, serta Arif Nur Alam. Hadir pula perwakilan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Forkopimda Bombana, Kepala Kesbangpol, jajaran Bawaslu, Panwaslu kecamatan, stakeholder terkait, hingga elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Syahrun memberikan apresiasi terhadap peran semua pihak yang berhasil menjaga stabilitas politik pada Pilkada Bombana 2024/2025. Ia menyebut, pesta demokrasi di Bombana berlangsung damai dan menjadi sejarah tersendiri.

“Mulai dari pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat Bombana, Pilkada 2024/2025 adalah pilkada terdamai dalam sejarah daerah ini. Padahal kita tahu Bombana punya catatan politik yang keras. Oleh karena itu, kami menilai investasi anggaran 2025 membuahkan hasil yang baik,” ujar Syahrun.

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan penuh kepada Bawaslu dalam memperkuat kualitas pengawasan pemilu. “Jangan pernah berhenti mencintai Bombana. Kami berharap kegiatan ini bermanfaat untuk Bawaslu ke depan, dan pemerintah daerah selalu siap mendukung,” tambahnya.

Senada dengan itu, perwakilan Bawaslu Sultra menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga. Ia menyebut pengawasan pemilu tidak bisa berjalan hanya dengan kerja KPU dan Bawaslu.

“Kegiatan pemilu ini tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat dan seluruh forkopimda. Di luar tugas utama, Bawaslu terus melakukan penguatan kelembagaan sebagai bagian dari edukasi politik. Kami juga bermitra dengan Komisi II DPR untuk mendapatkan masukan agar kualitas pengawasan semakin baik, apalagi saat ini kewenangan Bawaslu semakin bertambah,” tegasnya.

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penguatan internal kelembagaan, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta untuk mendalami strategi pengawasan, mengevaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu. Diskusi panel turut menyoroti berbagai tantangan pengawasan di tingkat lokal, mulai dari minimnya partisipasi masyarakat, pengaruh politik uang, hingga pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan modern.

Bagi Bawaslu Bombana, kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut agenda nasional pengawasan Pemilu dan Pilkada serentak 2024/2025. Selain menjadi ajang refleksi atas pelaksanaan pemilu yang telah usai, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan lembaga pengawas menghadapi kontestasi demokrasi ke depan.

Dengan penguatan kelembagaan, Bawaslu Bombana menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap proses pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Forum Group Discussion (FGD) penyusunan naskah akademik dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang berkaitan dengan perumahan dan permukiman. Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., mewakili Bupati Bombana, di Aula Kantor Bappeda Bombana, Rabu (10/9/2025).

Dalam forum tersebut, dibahas dua regulasi penting yang tengah disiapkan, yaitu Raperda tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Syahrun dalam sambutannya menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan perencanaan matang dan keterlibatan semua pihak. “Perumahan dan permukiman kumuh adalah pekerjaan rumah kita bersama. Melalui FGD ini, kita berharap lahir naskah akademik yang kuat sebagai dasar terbentuknya Peraturan Daerah, agar Bombana memiliki arah yang jelas dalam pembangunan perumahan dan permukiman,” ujarnya.

Menurutnya, kedua Raperda tersebut sangat strategis karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, risiko munculnya kawasan kumuh baru akan semakin besar di masa depan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, serta perwakilan perangkat daerah terkait. Mereka hadir untuk memberikan pandangan sekaligus masukan yang dibutuhkan guna memperkuat substansi naskah akademik sebelum diajukan dalam bentuk Raperda. Diskusi berlangsung interaktif, dengan peserta menyampaikan pandangan tentang persoalan mendasar di lapangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, kepadatan hunian, hingga tantangan ketersediaan lahan yang layak huni.

Selain menghimpun masukan, FGD ini juga dimaksudkan sebagai ruang penyamaan persepsi antarperangkat daerah. Pemerintah daerah menilai, kesamaan arah sangat penting agar kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dengan regulasi yang kuat, diharapkan setiap program pembangunan perumahan dan permukiman ke depan dapat terintegrasi dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap, lahirnya dua Raperda ini nantinya bisa memberikan kepastian hukum sekaligus peta jalan pembangunan sektor perumahan. Tidak hanya mencegah munculnya kawasan kumuh baru, regulasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih layak. “Harapan kita semua, Bombana ke depan bisa menjadi daerah dengan permukiman yang tertata, lingkungan sehat, dan masyarakat yang lebih sejahtera,” kata Syahrun menambahkan.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk menjadikan pembangunan perumahan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Apel Siaga Kebangsaan di Halaman Kantor Bupati Bombana, Senin 8 September 2025. Apel ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., dan diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana yang dipimpin Kepala Badan, dr. Sunandar, MM.Kes.

Dalam kegiatan yang diikuti ribuan peserta tersebut, Wakil Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat publik, untuk menjaga persatuan serta tidak mudah terpecah belah oleh isu-isu provokatif yang dapat mengganggu stabilitas daerah maupun nasional.

“Kita harus bersatu. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi-narasi yang memecah belah. Kita juga harus menjadi contoh dalam penggunaan bahasa yang santun, menyejukkan, dan penuh empati — baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial,” tegas Ahmad Yani saat memberikan amanat apel.

Wakil Bupati menekankan pentingnya menyikapi situasi bangsa dengan bijak. Ia mengimbau agar seluruh pihak menunda kegiatan yang bersifat pemborosan serta tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, roda pemerintahan harus dijalankan secara sederhana, efisien, dan bermakna sehingga benar-benar menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

“Pemerintah daerah harus lebih fokus menyelenggarakan kegiatan pro rakyat, seperti pasar murah, penyaluran bantuan sosial, dan program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ahmad Yani.

Apel yang berlangsung khidmat itu dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bombana, Penjabat Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Tim Penggerak PKK Bombana bersama jajaran, Camat Rumbia dan Rumbia Tengah, serta seluruh ASN dan non-ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Ciri khas yang membedakan apel siaga kali ini adalah penggunaan pita merah atau kacu merah di kepala seluruh peserta. Simbol tersebut dimaknai sebagai lambang semangat persatuan, kebersamaan, sekaligus kecintaan terhadap tanah air.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap Apel Siaga Kebangsaan ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai kebangsaan dan solidaritas sosial. Hal ini dinilai penting sebagai pondasi dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, baik dari aspek sosial, politik, maupun ekonomi.

“Kalau ada keretakan-keretakan maka mari kita sulam bersama untuk menjaga negeri ini supaya bisa menjadi negeri yang damai, negeri yang ṭayyibatun wa rabbun ghafūr,” ungkap Ahmad Yani, menutup amanatnya sebelum meninggalkan lokasi apel.

Apel Siaga Kebangsaan ini bukan hanya menjadi ruang kebersamaan ASN, pejabat publik, dan masyarakat, tetapi juga penegasan komitmen pemerintah daerah untuk terus merawat persatuan, memperkuat kebangsaan, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Dengan semangat kebangsaan yang terus terjaga, Kabupaten Bombana optimistis mampu mewujudkan daerah yang damai, sejahtera, dan semakin maju.