Bombana, SultraNET.com | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Kabupaten Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W, berpartisipasi dalam teleconference bersama Presiden Joko Widodo. Acara tersebut bertujuan untuk mendorong pemerataan konektivitas digital di desa-desa Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T) demi mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kamis (28/12/2023)

Pertemuan daring ini, yang diadakan di Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara di lokasi Base Transceiver Station (BTS) yang dikerjakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), dihadiri oleh beberapa pihak termasuk Camat Rarowatu Utara, Kepala Desa Lantowua, dan perwakilan dari vendor.

Keterlibatan Sofian Baco menegaskan komitmen Bombana dalam mendukung percepatan transformasi digital, terutama dalam memperluas akses internet dan teknologi di daerah. Kabupaten Bombana saat ini menerima pembangunan 55 BTS dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI).

Dalam diskusi tersebut, Sofian Baco menegaskan komitmen dan upaya konkret yang telah dilakukan Kabupaten Bombana untuk meratakan teknologi informasi dan komunikasi demi kesejahteraan masyarakat lokal.

“Partisipasi kami di kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang signifikan dalam mewujudkan impian Indonesia maju dan inklusif di ranah digital,” ujar Sofian Baco.

Diskusi teleconference ini menekankan semangat untuk menciptakan perubahan positif dan kesetaraan dalam akses teknologi di daerah 3T. Kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi fondasi penting dalam merealisasikan visi besar transformasi digital di Indonesia.

Bombana, SultraNET. | Sebagai wujud pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Konsultasi Publik yang ke 2, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Poleang, bertempat di Aula Kantor Camat Poleang, Jumat (15/12/2023)

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bombana, Rafid menjelaskan KLHS dalam RDTR merupakan proses penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. KLHS dilakukan untuk mengevaluasi potensi dampak yang mungkin terjadi akibat implementasi RDTR terhadap lingkungan, seperti penggunaan lahan, peningkatan infrastruktur, dampak terhadap sumber daya alam, polusi udara, air, dan lainnya.

Penyusunan KLHS memungkinkan pihak terkait untuk mengidentifikasi dampak potensial yang dapat timbul dari rencana detail tata ruang tersebut. Informasi dari KLHS membantu dalam menentukan langkah-langkah mitigasi atau pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.

“Ini untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” ujarnya

Kegiatan yang dihadiri tokoh masyarakat, pemerintah desa dan stakeholdr terkait itu, menghadirkan 2 orang pemateri yang merupakan praktisi lingkungan hidup dan praktisi perencanaan wilayah.

Tenaga Ahli KLHS RDTR Kawasan Poleang, Laode Sir Muhammad Ikbal, ST, M.SP. IAP menjelaskan, kegiatan Konsultasi Publik ke 2 ini merupkan kegiatan terakhir yang melibatkan masyarakat setelah sebelumnya telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan dokumen KLHS RDTR.

Serangkaian pertemuan yang telah diadakan sebelumnya, seperti FGD dan Konsultasi Publik 1 yang membahas pola ruang, struktur ruang, pusat pelayanan, sistem jaringan, utilitas, jalan, drainase,  air limbah dan berbagai isu lainnya.

“Kita ingin memastikan kesesuaian dokumen dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diacu dari memorandum PBB dan prinsip-prinsip lainnya,” bebernya.

Sementara itu narasumner lainnya Ir. Asri Sugiarto, M.PW. IAP, menjelaskan pentingnya kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam dokumen RDTR. Kajian tersebut bertujuan untuk menjamin integritas lingkungan hidup seiring dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi.

Ketua Asosiasi Ikatan Ahli Perencanaan Sulawesi Tenggara itu menyebut terdapat enam isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan di kawasan Poleang telah diidentifikasi. Di antaranya adalah penanganan banjir, pengelolaan limbah, kendala kemacetan, serta sejumlah permasalahan lingkungan lainnya.

Asri menegaskan bahwa tindak lanjut dari konsultasi publik ini akan melibatkan proses validasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara. Proses validasi ini akan memastikan apakah implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis oleh Pemerintah Kabupaten Bombana telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari segi dokumen, substansi, maupun administrasi.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa konsultasi publik kedua akan memberikan alternatif skenario apabila rencana pembangunan yang terdapat dalam RDTR tersebut berpotensi berisiko terhadap lingkungan hidup.

“Contohnya adalah skenario terkait rencana pembangunan jalan yang perlu diperhatikan aspek kebutuhan jangka panjang, serta memberikan alternatif yang lebih mempertegas struktur dan kelengkapan infrastruktur jalan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan,” jelas Asri Sugiarto.

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun dalam RDTR mampu mempertahankan keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup di kawasan Poleang. (IS)

Jogyakarta, SultraNET. | Bupati Konawe Utara H. Ruksamin membuat gebrakan yang luar biasa dengan mengunjungi mahasiswa asal daerahnya yang sedang menempuh pendidikan di sejumlah kampus di Yogyakarta.

Momen bersejarah ini terjadi dalam pertemuan yang penuh keakraban di Gedung Tarumartani Jogjakarta pada Sabtu malam, 09 Desember 2023.

Dalam suasana santai, bupati tidak hanya hadir sebagai pemimpin, tetapi turut aktif dalam dialog bermakna dengan duduk melantai bersama mahasiswa.

Tindakan ini tidak hanya menciptakan atmosfer yang akrab, tetapi juga memperlihatkan kesediaan bupati untuk mendengarkan langsung aspirasi dan pandangan dari para mahasiswa.

Tidak hanya sekadar memberikan kehadiran, bupati Konawe Utara juga memberikan motivasi secara langsung kepada mahasiswa.

Melalui kata-kata yang penuh semangat, bupati memberikan dorongan agar para mahasiswa terus mempertahankan semangat juang dan meraih cita-cita mereka.

Selain itu, tak hanya sebatas memotivasi, Bupati juga menyampaikan kebijakan positif dengan memastikan bahwa SPP mahasiswa dari Konawe Utara telah dibayarkan oleh pemerintah daerah.

“Ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan mahasiswa dan mendukung kelancaran proses pembelajaran mereka,” ujar Bupati Ruksamin

Hal ini tidak hanya menjadi bentuk dukungan finansial bagi para mahasiswa, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Dengan kehadiran Bupati Konawe Utara dan Kepala Dinas Pendidikan dalam pertemuan ini, diharapkan dapat membuka jalan bagi sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan dunia pendidikan.

Langkah-langkah proaktif ini diharapkan mampu menciptakan dampak positif bagi perkembangan pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa asal Konawe Utara di Yogyakarta.

Diketahui, dalam kunjungan itu bupati juga didampingi Kabag Kerja Sama, Kabag Tata Pemerintahan, Kabag Protokol, dan Kabag Umum Sekretariat DPRD Konut. (Sumber dan Gambar : Kominfo).

Keputusan Bupati Bombana Nomor 1480Tahun 2023,

Tanggal, 10 November 2023,

Tentang Penetapan Penerima Beasiswa Bombana Pintar Tahap 2 tahun 2023.

Download Daftar Penerima Beasiswa Bombana Pintar Tahap 2 tahun 2023.

KLIK LINK DOWNLOAD DIBAWAH INI

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BOMBANA PINTAR TAHUN 2023 TAHAP II

Buton, SultraNET. | Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Buton yang sehat pada tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Buton menggelar pertemuan advokasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dan program Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Zoom Meeting yang digelar di Ruang VIP, Kantor Bupati Buton pada Selasa, 7 November 2023, menghadirkan sejumlah stakeholder kesehatan dari berbagai tingkatan.

Pertemuan virtual ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Kabupaten Buton dalam mencapai standar KKS yang terintegratif. Selain dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, juga diikuti oleh para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tenggara, Kepala OPD Terkait Lingkup Pemkab Sultra, dan mitra pembangunan kesehatan dari pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Sambutan dari Plh. Sekda Sultra, Sahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, La Ode Fasikin, SPi, MSi, memaparkan bahwa Sulawesi Tenggara memiliki karakteristik eksoris dengan dua zona, daratan dan kepulauan. Meski demikian, hal ini dianggap sebagai motivasi untuk Kabupaten/Kota inovatif dalam mewujudkan provinsi yang sehat.

“Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong inovasi di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, meningkatkan partisipasi dalam program KKS, dan memberikan dorongan untuk menghentikan praktik Buang Air Besar Sembarangan,” ujar La Ode Fasikin

Dalam pembahasan, terungkap bahwa baru lima Kabupaten/Kota di Sultra yang telah menyelenggarakan KKS, yaitu Kota Kendari, Kota Bau-bau, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, dan Wakatobi. Sedangkan progres program Stop Buang Air Besar di Provinsi Sulawesi Tenggara baru mencapai 71%.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton, Syafaruddin, SKM, MSi, menegaskan komitmen kuat untuk mewujudkan Kabupaten Buton yang sehat pada tahun 2024. Upaya yang dilakukan meliputi penerbitan SK tim pembina Kabupaten/Kota Sehat (KKS), pembentukan forum koordinasi, serta pembentukan tim pembina terkait. Dalam hal ini, beberapa OPD turut terlibat untuk mencapai Kabupaten Buton Sehat 2024, termasuk Kepala Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Dinas PU.

Dengan progres yang telah dicapai, diharapkan melalui tahapan ini Kabupaten Buton dapat mencapai status Open Defecation Free (ODF) di sebagian besar desa/kelurahan pada akhir tahun 2023. Ini menjadi langkah konkret dalam mencapai visi Kabupaten Buton yang sehat pada tahun 2024 (KI)

Buton, SultraNET. | Asisten Tata Pemerintah dan Kesra Sekda Buton, Alimani, SSos, MSi, mewakili Pj. Bupati Buton, secara resmi membuka pelatihan Kewirausahaan UMKM dengan tema “Strategis Peningkatan Kualitas Produksi Menuju UMKM Naik Kelas.” Acara berlangsung di Aula Kantor Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa pada Selasa, 7 November 2023.

Pelatihan yang diprakarsai oleh Indomaret bekerja sama dengan Dinas Perdagangan ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah. Asisten menyatakan bahwa pelatihan ini memberikan bekal yang sangat baik, terutama bagi peserta yang hadir. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan semacam ini dan berharap agar peserta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujar Asisten.

Dalam pidatonya, Asisten menekankan pentingnya pengembangan pelatihan yang memiliki ciri khas dan kualitas yang dapat ditingkatkan. Ia juga mengajak dinas terkait, seperti Dinas Perikanan dan Dinas Tenaga Kerja, untuk mendukung dan mendampingi pelaku UMKM.

“Kerjasama ini sangat positif, terutama dengan dukungan kuat yang telah diberikan oleh Indomaret sebagai mitra usaha,” ujarnya.

Asisten memberikan pesan kepada peserta pelatihan agar benar-benar fokus pada materi yang disampaikan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam pengembangan usaha mereka.

“Kami berharap pelatihan ini tidak hanya menjadi pengalaman belaka, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan UMKM di daerah ini,” tegasnya

Pelatihan Kewirausahaan UMKM ini diharapkan dapat menjadi dorongan strategis untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM dan membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi.

Asisten berharap para peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini sebagai langkah awal menuju perkembangan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Buton. (KI)