Wakatobi, SultraNET. | Rencana pinjaman ratusan milyar oleh pemerintah kabupaten Wakatobi melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 Sebesar 200 milyar, masih menjadi sorotan di kabupaten Wakatobi.

Terkait hal itu, ketua komisi I DPRD kabupaten Wakatobi, Arman Alini memberi komentar. Ia menyebutkan, pinjaman itu didasari pemahaman bahwa dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 hingga 2025, Kabupaten Wakatobi memasuki fase ke-4, dimana pada fase ini kita butuh akselerasi pembangunan terutama infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan di Wakatobi Dua yang tentunya membutuhkan anggaran puluhan milyar.

“Disisi lain, perencanaan pemerintah daerah untuk membangun kantor bupati yang baru, saya kira patut kita support karena selama ini kantor bupati Wakatobi tidak representative, olehnya itu dibutuhkan kebesaran jiwa kita anak-anak negeri untuk melihat persoalan ini secara obyektif”,sebutnya via Watshap, Jumat (27/11/2020)

Ia menambahkan, Pinjaman daerah juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa pinjaman daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau kita menyimak jenis pinjaman yang diajukan oleh pemerintah daerah kabupaten Wakatobi pada forum DPRD kemarin adalah pinjaman jangka panjang, yang tentunya harus dihitung dengan nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman”,tambahnya.

Dalam aturan ini juga kata Dia, pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Konsep dasar pinjaman daerah itu untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita berharap melalui pinjaman daerah infrastruktur publik dapat segera terbangun dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, disisi lain penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD), tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah, dan akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah”,harapnya.

Ia melanjutkan, pinjaman pasti berkonsekuensi terhadap pengembalian (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya), namun ini adalah spirit agar kita sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah ikut berkontribusi dengan tetap mengedepankan fungsi pengawasan yang melekat terhadap kinerja pemerintahan.

Disisi lain, sepanjang skema pengembalian pinjaman yang diajukan pemerintah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka kita yang menjadi bagian kemitraan perlu memberi dukungan persetujuan.

“Dinamika internal di forum rapat DPRD yang menghendaki opsi lain, tentunya kita saling menghargai, saya berharap kita semua lebih jernih menyikapi persoalan ini, karena kalau kita obyektif terhadap kemampauan keuangan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai infrastruktur daerah, tentu masih sangat terbatas”, pungkasnya.

Laporan; Samidin

Wakatobi, SultraNET. | Rencana pinjaman pemerintah daerah kabupaten Wakatobi sebesar 200 milyar yang telah termuat dalam KUA dan PPAS rancangan APBD 2021 mencuat ke publik dan menjadi perdebatan alot dikalangan anggota dewan.

Sebanyak 5 (lima) anggota dewan dari fraksi partai PDIP dan sekretaris Fraksi Gebar, Erniwati Rasyid Walk Out (Keluar) dari forum karena menilai pinjaman tersebut tidak mampu dirasionalisasikan.

Sikap dari 6 orang anggota dewan yang keluar tanpa mengikuti lebih lanjut diskusi mengenai pinjaman tersebut sangat disayangkan oleh ketua fraksi Gebar, Muhammad Ikbal. 

“Seharusnya kita berdiskusi dulu secara rasional. Bagaimana kita tau bahwa pinjaman itu bermanfaat dan tidak cacat aturan atau tidak sebelum mengikuti semua prosesnya”,ucapnya, ditemui, Kamis (26/11/2020).

Putra kelahiran Runduma ini menjelaskan, rencana pinjaman yang tertuang dalam KUA dan PPAS APBD 2021 itu, tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan politik. Justru menurutnya pinjaman itu terbilang sangat rasional karena dipagukkan untuk pembangunan jalan di Kaledupa, Tomia, Binongko dan beberapa kebutuhan untuk kesehatan.

Lagian kata Dia, yang akan menjalankan anggaran tersebut bukan bupati yang akan berakhir masa jabatannya dalam beberapa bulan kedepan, tetapi bupati Wakatobi yang terpilih dan dilantik pertengahan tahun 2021 nanti.

“Jadi jelas jika alasannya karena nanti anggaran tersebut dijalankan oleh bupati Wakatobi di sisa beberapa bulan masa jabatannya, sudah terbantahkan. Anggaran ini perlu persetujuan bupati terpilih, anggota dewan, serta kementerian dalam negeri”, jelasnya.

Senada dengan hal itu, anggota dewan besutan partai Golkar, Haerudin Buton menambahkan, dalam proses agar pinjaman Pemda tersebut tidak menyalahi aturan yang tertuang dalam PP nomor 56 tahun 2018 maka sudah benar apa yang dilakukan saat ini dengan menggelar rapat terkait pembahasan KUA dan PPAS APBD 2021.

“Apabila dikatakan bahwa pinjaman itu cacat aturan, dimana lagi letak cacatnya?. Di peraturan itukan dikatakan bahwa harus melalui persetujuan DPR, sekarang hal itu sudah dilakukan”, paparnya.

Selain itu, hasil dari rapat tersebut, rancangan pinjaman anggaran yang diparipurnakan bukan sebanyak 200 milyar melainkan hanya berjumlah 100 milyar.

“Dari hasil diskusi panjang di DPR yang pada akhirnya anggaran pinjaman yang disetujui hanya sebesar 100 milyar”, pungkasnya.

Laporan; Samidin

Rumbia, SultraNET. | Adalah Sukaji Ramang sosok yang menjadi penggerak kembali dibukanya objek wisata Air Terjun Sangkona yang terletak di perbatasan Desa Lantawonua dan Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara tempat ia menjabat sebagai Lurah.

Kepada media SultraNET., Minggu (22/11/2020) Sukaji bercerita dahulu  objek wisata air terjun Sangkona merupakan objek wisata andalan masyarakat Rumbia sebelum daerah tersebut mekar dari Kabupaten Buton  menjadi daerah otonom Kabupaten Bombana.

Karena debit air yang berkurang menjadikannya sepi pengunjung hingga tidak terurus lagi.

Hal tersebutlah yang menjadi salah satu motivasi dirinya untuk kembali menata dan mengembalikan citra Air Terjun Sangkona agar mampu menarik wisatawan lokal untuk datang berkunjung.

 “Objek wisata air terjun ini adalah satu satunya objek wisata alam yang berada di tengah ibu kota Bombana dan akses masyarakat kesini juga sangat mudah, sehingga inilah salah satu motivasi kita untuk menatanya kembali,” Ujar Lurah Doule itu.

Disamping hal tersebut lanjutnya, dengan Kembali dibukanya objek wisata ini, ia berkeyakinan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dengan pola pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaannya.

” Warga disini sangat mendukung dan antusias membantu kami, walaupun saat ini untuk menata kita masih menggunakan dana pribadi  namun untuk tenaga kerja kita tidak susah memanggil masyarakat,” Jelasnya

Melihat antusias Masyarakat setempat yang sangat tinggi tambahnya, ia optimis kedepan dapat menjadikan Lingkungan Sangkona sebagai kampung wisata.

” Disini Akan dibuka tempat kuliner, tujuannya untuk memanjakan pengunjung dan memberdayakan masyarakat lokal yang berada di Sangkona ini,” Urainya

Untuk mempercepat penataan area air terjun Ia berharap agar Pemerintah Kabupaten turun tangan memberikan sentuhan pembangunan infrastruktur pendukung.

” Salah satunya yang dibutuhkan untuk segera dibenahi yaitu Akses jalan agar permanen dan pembuatan gazebo serta pembenahan kolam tempat jatuhnya air,” Rinci Sukaji

Pantauan awak media ini dilokasi Air Terjun telah ramai dikunjungi wisatawan lokal.

(IS)

Kolaka, SultraNET. | Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Indonesia Kolaka (IMPPAK) Komisariat Samaturu yang memanfaatkan momen ramadhan ini dengan menggelar aksi sosial membagikan takjil bagi pengendara yang melintas di Simpan Tiga Koroha Desa Tamboli Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka samping Polsek Samaturu. Minggu, (17/5/2020),

Para muda-mudi ini berdiri di sisi jalan sambil membagikan paket takjil kepada pengguna jalan. Terlebih bagi mereka yang sedang terjebak kepadatan lalu lintas menjelang waktu berbuka puasa.

Tak ayal, aksi bertajuk “Takjil on the Road” itu mendapatkan perhatian dari pengguna jalan yang kebetulan tengah melalui jalur tersebut. Para pemuda yang selalu lekat dengan aktivitas sosialnya itu, terlihat dengan simpatik membagikan paket takjil.

Muhammad Aswar selaku ketua IMPPAK Komisariat Samaturu Saat di hubungi media ini mengatakan melaksanakan aktivitas Ramadan di tengah Pandemi Covid-19 penuh dengan perjuangan sehingga pihaknya berinisiatif membantu warga dengan membagikan menu takjil untuk berbuka puasa.

“semoga kegiatan kali ini bisa Meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas semua kenikmatan dan memberikan sedikit rezeki untuk kita untuk berbagi serta Mempererat tali silahturahmi dalam keorganisasian maupun dalam bermasyarakat dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama”.Ujar Aswar

Senada dengan Aswad, Andi Nurwahyuni Ketua Bidang Kerohanian IMPPAK Komisariat Samaturu menyampaikan bahwa ratusan paket takjil yang dibagikan kepada pengendara adalah upaya berbuat amal dan peduli kepada sesama. Menurutnya, kegiatan ini murni inisiatif dari Teman-teman Pengurus.

“Mereka menyisihkan sebagian rezekinya untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama saat Bulan Ramadhan ini,” Singkatnya. (Awal Kurniawan)

Batauga, SultraNET. | Seiring beralihnya bantuan sosial pangan non tunai (BPNT) yang beralih ke bantuan sosial “sembako”, Dinas Sosial Kabupaten  Buton Selatan adakan sosialisasi bantuan sosial sembako kepada jajaran Pemkab Buton Selatan dari mulai kepala desa atau lurah, seluruh camat, koorteks, pendamping bansos (TKSK), suplair, dan seluruh agen e-waroong yang berada di wilayah Kabupaten Buton Selatan, rabu 12 februari 2020. Di gedung wisata batauga.

Kepala Dinas Sosial Busel, H. La ode Taatlan, SH dalam sambutannya mengatakan bahwa Program sembako merupakan pengembangan dari program bantuan pangan non tunai (bpnt) yang perlu disosialisasikan secara masif kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui program dimaksud dimana indeks bantuan bertambah menjadi 150.000 rupiah / kpm.

Berubahnya pola bantuan dari bansos bpnt ke bansos sembako menurutnya diharapkan para kpm dapat arif dan bijaksana dalam memanfaatkan batuan senilai rp. 150.000/kpm/bulan dengan komoditi yang tersedia berupa beras dan telur, sementara untuk momoditi yang lain dinsos busel masih mengkaji  kebutuhan apa yang paling cocok dikonsumsi oleh para penerima bantunan.

” Yang jelas bantuan tersebut tidak dibenarkan untuk pembelian pulsa, rokok, indomie,” Ujar Kadis Sosial H. La ode Taatlan, SH.

Menurutnya sesuai Arahan Bapak Presiden R.I, Kartu sembako murah yang disampaikan Presiden R.I pada konvensi rakyat “optimis indonesia maju “ ditujukan untuk keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat, dan Presiden R.I juga menyampaikan pada saat rapat terbatas tanggal 29 juli 2019 dimana Presiden akan mempertimbangkan kemungkinan implementasi integrasi subsidi elpiji 3 kg, penggunaan listrik 450 va dan 900 va ke dalam “kartu sembako murah” dengan total rumah tangga penerima subsidi sekitar 31 juta kpm.

” Penyampaian nota keuangan pada tanggal 16 agustus 2019, pemerintah akan menyalurkan bpnt kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako, dengan kartu sembako kpm dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam dan jumlah bantuan secara nasional meningkat menjadi Rp. 1,8 juta per tahun,” Sebutnya.

Dalam sambutannya Ketua Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Buton Selatan yang diwakili oleh asisten pemerintahan dan kesra menyampaikan bahwa Kabupaten Buton Selatan sudah siap melaksanakan program bansos sembako dengan menggandeng pihak PT. Bank BRI Cabang Baubau, dan perum bulog sub. Divre Baubau, para agen dan suplair.

” Tujuannya pemberian bansos sembako ini juga salah satunya untuk dapat mengatasi stanting, karena didalamnya sudah ada sumber karbohidrat, sumber protein nabati dan sumber protein hewani,” ujar muslim taangi .

Moderator dalam kegiatan sosialisasi bansos sembako, Haryadi mengatakan seiiring beralihnya program bpnt ke bansos sembako diharapkan adanya dukungan dan terjalinya kerja sama yang sinergi anatara unsur pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan dalam pembenahan data para penerima manfaat.

” Hal ini sangat penting demi  suksesnya program nasional ini,” Ujar Haryadi.

Adapun yang menjadi kendala saat ini adalah mengenai penginputan data hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan yang telah dilakukan tahun lalu belum memperoleh hasil data secara maksimal, dikarenakan masih terbatasnya sarana pendukung berupa, jaringan internet, dan spek Komputer yang belum memenuhi standar

” Namun demikian Dinas Sosial juga masih tetap berusaha kerja keras untuk dapat mengatasi masalah ini, dan terbukti Kabupaten Buton Selatan secara perlahan lahan dapat kuota tambahan dari Kemensos R.I hasil penginputan melalui aplikasi Siks-ng periode bulan oktober s/d desember sejumalah 373 kpm dan diperiode januari-februari berjumlah 135 kpm, jadi total hasil penginputan pada  aplikasi Siks-ng  periode oktober 2019 s/d februari 2020 berjumlah 508 kpm,” Papar Haryadi.

Dalam acara sosialisasi bansos sembako  turut hadir, Asisten administrasi pemerintahan dan kesera setda busel; Pimpinan PT. Bank BRI Cabang Baubau, Kepala Perum Bulog Subdivre Baubau dan Camat se-Kab.Buton Selatan; Seluruh kapela desa/lurah se-kab.buton selatan, Koorteks, pendamping bansos (tksk), Para suplair dan agen se-kab.buton selatan.

(Hyd’ 2020)

Editor : Abady Makmur

SultraNET, Muna | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) memproses dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pilkada serentak 2020 dengan merekomendasikan 10 (sepuluh) nama ASN ke ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ketua Bawaslu Muna Al Abzal Naim, Sabtu (08/02/2020) membenarkan pihaknya telah merekomendasikan 10 ASN ke KASN.

Pria yang kerap disapa Bram itu menerangkan, proses hingga keluarnya rekomendasi ke KASN itu dilakukan setelah melakukan klarifikasi terhadap para ASN tersebut dan berdasarkan kajian hukum, mereka ke sepuluh (ASN) itu diduga melakukan pelanggaran netralitas sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, PP nomor 42 tahun 2014 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik ASN dan surat edaran MenPAN-RB no B71 M.SM.00.00/2017 tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak.

” Rekomendasinya sudah kami kirim ke KASN,” ungkap Al Abzal Naim.

Ditanya terkait sanksi yang akan diberikan terhadap 10 ASN itu, ia tidak dapat memastikan. Pasalnya, itu merupakan kewenangan penuh KASN.

” Soal sanksi tergantung KASN, karena tugas kita hanya menertibitkan rekomendasi,”  Tutur Bram.

Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan para ASN itu yakni, mendeklarasikan diri sebagai Bakal Calon (Balon) Bupati, memfasilitasi balon dan memberi dukungan pada balon melalui postingan di Media Sosial (Medsos).

“Kita tidak akan berhenti melakukan pengawasan terkait netralitas ASN,” tegasnya

Untuk diketahui 10 ASN adalah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin Udu (SU) dan 9 ASN yakni, Kadishub Mubar, La Ode Hanafi, Abidin Onto (ASN Mubar), Ali Moktar Jaya (ASN) Mubar), Sahibuddin Saga (ASN Mubar), LM Syahruddin, Kabid Akuntansi BPKAD Mubar dan Saidiman, staf di Sat Pol PP Damkar Muna, Asiten I Pemkab Mubar, La Ode Takari, La Rata dan La Rafini (ASN Mubar).

Laporan : Rustam

Batauga, SultraNET. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, berkomitmen dan terus berupaya untuk mendorong Percepatan Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton Selatan.

Salah satu bentuk komitmen para Anggota Dewan dari Negeri Beradat tersebut adalah melakukan studi tentang Bagaimana teknis Pengembangan Rumput laut yang rencana akan diterapkan di Kabupaten Buton Selatan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan, Aliadin, saat dihubungi Media Harapan Sultra melalui aplikasi WhatsApp. Sabtu, (11/1/2020) menuturkan bahwa untuk tujuan tersebut, saat ini sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Buton selatan sedang melakukan kunjungan kerja di Kota Makassar dengan Agenda Mempelajari Teknis Pengembangan Rumput laut di Balai Perikanan Makassar.

“ Kegiatan ini diikuti sejumlah anggota Dewan yang merupakan gabungan dari beberapa komisi yang berlangsung selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 9 sampai dengan 13 januari 2020,“ Tutur Ketua DPC Hanura Busel itu.

Anggota Dewan dua periode ini menambahkan, pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka mencermati bagaimana teknik mengembangkan dan budidaya rumput laut sehingga dapat diterapkan di sejumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Buton Selatan.

” Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Tahun sebelumnya, dimana Pihak Balai telah memberikan bantuan Benih kepada petani agar agar sebanyak 200 kilo gram pada tahun 2019 lalu,“ Tambahnya.

Untuk diketahui, Kunjungan kerja kali ini didampingi oleh Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan. (Abady Makmur)

Kendari, SultraNET. | Resimen Mahasiswa (MENWA) Haluoleo dan Satuan 242 Jihad Chakti IAIN Kendari menggelar Kegiatan Aksi Donor Darah, bertempat di Auditorium IAIN Kendari, Rabu (27/11/2019).

Kegiatan yang merupakan Program kerja pengurus Resimen mahasiwa setiap tahunnya itu Mengangkat Tema “Setetes darah anda Selamatkan jiwa sesama”.

Pada kesempatan tersebut, Unit Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara digandeng sebagai tim medis .

Saat membuka kegiatan Aksi donor darah itu, Dr. Herman, M.Pd.I Selaku Wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan IAIN Kendari menegaskan selaku unsur Pimpinan di IAIN Kendari, ia sangat mengapresiasi kegiatan aksi donor darah yang diselenggarakan Resimen mahasiswa Haluoleo dan Satuan Jihad Chakti IAIN Kendari.

” ini adalah bentuk aksi nyata secara umum dalam membantu sesama,” Tuturnya

Muhammad Jakbal, Ketua Panitia kegiatan aksi donor darah itu menyebutkan bahwa panitia kegiatan merupakan remaja baru satuan 242 Jihad Chakti IAIN Kendari.

Menurutnya kegiatan Aksi donor darah sebagai bentuk Bakti sosial dan kepedulian nyata kepada sesama dan mempromosikan kegiatan MENWA Kepada mahasiswa IAIN Kendari Sekaligus menjalin silahturahmi antar pengurus Satuan Jihad Chakti IAIN Kendari.

” Kami Mengajak teman-teman untuk beramal, Kegiatan ini memang kecil tapi memiliki dampak yang luar biasa,” Tutur Muhammad Jakbal.

Sementara itu, dalam Sambutannya Muhammad Nur Alim, Komandan Resimen Mahasiswa Satuan Jihad Chakti IAIN Kendari menyebutkan bahwa kegiatan aksi donor darah itu sejatinya diselenggarakan pada hari Kamis Tanggal 14 November lalu namun karna satu dan lain hal sehingga kegiatan ditunda.

Walau sempat ditunda namun tidak menyurutkan niat Resimen Mahasiswa (MENWA) Haluoleo dan Satuan 242 Jihad Chakti IAIN Kendari untuk tetap melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati hari pahlawan yang jatuh pada 10 November lalu itu.

” Kegiatan ini membuktikan kepedulian nyata kepada sesama dalam beramal sebagai bekal diakhirat kelak,” Tutupnya

Pewarta : Awal Kurniawan

Kendari, SultraNET. | Tim Pengendali Inflasi Daerah menggelar Rapat Kordinasi Daerah Se-Sulawesi Tenggara bertempat di Hotel Zahra, Senin (25/11/2019), kegiatan itu dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Drs. La Ode Mustari, M.Si dan dirangkaikan dengan penandatanganan MOU Nota Kesepahaman Kerjasama Perdagangan Antar Daerah yang merupakan salah satu upaya untuk mendukung seluruh Program Kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Ketua Panitia Ibu Dra. Nurmalawati, M.Si mengungkapkan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tahun 2019.

Dari kegiatan itu pula diharapkan ada peningkatan sinergitas program untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi di daerah.

Tujuan lain dari kegiatan itu diharapkan dapat dilakukan optimalisasi potensi ekonomi yang ada dimasing-masing daerah untuk mendukung pengendalian inflasi sehingga diharapkan mampu menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkualitas khususnya didaerah Provinsi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan.

” Tujuan terakhir adalah penandatanganan Nota Kesepahaman MOU Perdaganggan antar daerah, antara Gubernur dan Bupati atau Walikota Se Sulawesi Tenggara,” Urai Nurmalawati

Kegiatan berbentuk Model Panel diskusi itu menghadirkan narasumber dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam wawancara yang dilakukan awak media SultraNET., Kepada Kepala perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Suharman Tabrani Mengatakan Strategi dalam mengendalikan inflasi terkhusus di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kuncinya adalah Komitmen dari Kepala Daerah, Kordinasi antara semua TPID dan ada semacam evaluasi.

” ada kerjasama itu sebenarnya kuncinya, karna permasalahan sebenarnya sama yaitu adanya Siklus dan defisit,” Bebernya

Nampak hadir pada kegiatan tersebut, Walikota Bau-Bau, Bupati Buton, Wakil Bupati Buton Tengah, Bupati Konawe Kepulauan, Bupati Kolaka, Sekretaris Daerah Kolaka Timur, Sekretaris Daerah Bombana, Wakil Bupati Muna, Sekretaris Daerah Konawe, Bupati Konawe Utara, Wakil Bupati Konawe Selatan, Sekretaris daerah Kota Kendari, Kepala BAPPEDA Muna Barat, DKP Kolaka Utara, Assisten II Buton Selatan, Bupati Kolaka Utara.

Pewarta : Awal Kurniawan

Kendari, SultraNET. | Meski perhelatan event Halo Sultra tahun 2019 telah berlalu sejak bulan april lalu, namun salah satu item kegiatan didalamnya ternyata barus saja menuntaskan puncak kegiatan pada hari ini, Rabu 13 November 2019.

Kegiatan yang baru tuntas penilaiaannya yaitu Lomba Foto Halo Sultra 2019, event yang diselenggarakan oleh Pemda Sulawesi Tenggara dibawah kendali Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara ini baru saja menyelesaikan proses lomba yang memang dikemas selama 6 bulan sejak dibukanya lomba pada saat event halo sultra 2019.

Ahmad Nizar, selaku koordinator teknis lomba yang dijadikan mitra dalam kegiatan ini saat dihubungi mengatakan. Bahwa lomba foto nasional dengan kemasan baru ini cukup menyita perhatian publik Fotografi di berbagai wilayah nusantara.

” Alhamdulillah kami selaku penyelenggara teknis yang dipercayakan oleh Dinas Pariwisata Sultra untuk menjalankan lomba ini merasa lega setelah puncak penganugerahan grand Final Lomba foto Halo Sultra 2019 selesai di helat pada malam 13 november 2019 di panggung wakatobi wave,” Tutur Ino sapaan akrab koordinator lomba ini.

Lebih lanjut Ino mengungkapkan bahwa pihaknya memang memiliki tantangan besar, dikarenakan konsep lomba seperti ini dimana peserta berkompetisi selama 6 bulan dan setiap bulan tetap memilih 3 foto terbaik, baru pertama kali diselenggarakan di sulawesi tenggara.

” Ya namanya konsep baru, tentu masih terdapat kekurangan pelaksanaan secara tekhnis dalam proses perjalannya. Namun komunikasi dan keterbukaan atas saran dan kritikan terhadap lomba ini menjadi modal kami untuk optimis bahwa konsep lomba yang kami buat bisa berjalan sebagaimana mestinya. Ditambah lagi profesionaltas peserta dan utamanya peserta asal sultra sendiri yang membantu kami memberikan saran agar lomba ini bisa berjalan lebih baik lagi,” Ungkapnya

Lomba foto halo sultra 2019 yang memperebutkan total hadiah sekitar 100 Juta rupiah ini, diikuti oleh 235 peserta dari berbagai wilayah di indonesia termasuk sultra, yang kemudian disaring sesuai persyaratan lomba dan menyisahkan 122 peserta.

Dalam malam puncak pengunguman grad final hadiah utama memutuskan 6 juara yaitu Juara 1 Korchnoi Pasaribu ( Kota Kendari ), Juara 2 Rustam Awat ( Bau Bau ), Juara 3 Habirun ( Bau Bau )

Untuk Kategori Favorite Destinasi : Abdul Rauf ( Kota Kendari ),Favorite Event : Sofyan Efendi ( Jakarta ), Favorite Tradisi Budaya : Guntur ( Wakatobi )

Sementara juri Nasional yang dilibatkan masing-masing Arbain Rambey, Afriadi Hikmal dan 1 juri sultra Arif Relano Oba.

Pengunguman Pemenang dan pameran foto para nominasi lomba foto halo sultra 2019 tingkat nasional sendiri di lakukan di panggung utama event wakatobi wave di wakatobi.

Melalui ajang ini selain menambah database bahan promosi pariwisata sultra, juga mampu membuat fotografer luar sultra untuk datang ke sultra selain menjadi wisatawan juga sembari mengabadikan keindahan dan keunikan pariwisata sulawesi tenggara.

” Dan hal itu terbukti dengan sejumlah foto yang masuk merupakan karya beberapa fotografer yang sengaja datang ke sultra untuk motret tidak hanya di wakatobi namun juga ada di beberapa destinasi lain,” Pungkasnya

Pewarta : Awal Kurniawan