Wakatobi, SultraNET. | Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Drs Syarifuddin memberikan secara langsung penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award tahun 2018 kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan predikat Baik (B), Selasa (19/2/2019).

Penjabat Sekda Wakatobi La Jumadin mengatakan pengakuan itu merupakan hasil penilaian Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi Reformasi (Kemenpan dan RB) yang diterima Pemda Wakatobi untuk penilaian Tahun 2018.

“Pemerintah Wakatobi saat ini telah di apresiasi oleh pemerintah pusat. Bahwa sistem pengawasan kita di setiap OPD sudah mulai baik, dan sistem penginputan data dimasing-masing instansi juga sudah mulai baik,” ujar La Jumadin, Rabu (20/02/2019).

Ia menuturkan, selama ini laporan SAKIP pemkab Wakatobi hanya bisa mampu mendapatkan predikat C. Bahwa predikat B merupakan lompatan yang baik, dengan melewati nilai predikat B. Pemda telah membuktikan bahwa sistem pemerintah saat ini sudah berjalan dengan baik.

“Ini adalah prestasi kita bersama. Ini juga merupakan lombatan yang baik dari C ke B. Bahwa progres pengawasan internal pemerintah daerah sudah diapresiasi oleh pemerintahan pusat,” tutupnya (SAMIDIN)

Rumbia, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat kucuran anggaran senilai Rp 6,5 miliar untuk pembangunan pelabuhan di Desa Paria, Kecamatan Poleang Tengah. Dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bombana Syahrun, ST  mengungkapkan, usulan pembangunan pelabuhan itu diusulkan sejak tahun 2018 lalu dan Kemendes PDTT merespon usulan itu melalui DAK Afirmasi dengan dukungan berbaagai indikator serta dokumen yang ada.

“Alhamdulillah, pembangunan pelabuhan yang kami usulkan dapat jawaban dari pemerintah pusat dan di dua desa yakni Desa Paria dan Desa Mulaeno  akan di kerjakan tahun ini melalui pelelangan,” ungkap Syahrun di Rumbia, Rabu (23/1/2019).

Pembangunan pelabuhan tersebut lanjut syahrun disebabkan kondisi fisiknya yang cukup memprihatinkan. Mengingat wilayah tersebut sangan strategis dan dapat menjadi akses ke beberapa pulau yang ada di bombana, juga dapat memudahkan akses ke pulau buton, pajaladan bajoe.

” Mudah mudahan rencana pembangunan pelabuhan ini dapat membantu masyarakat Poleang menuju daerah lain tanpa harus memutar lagi melalui Pelabuhan Kasipute” Bebernya.

Selain itu, saat ini pihaknya tengah mengupayakan pembangunan pelabuhan di wilayah Kabaena.

“ Kami menargetkan dapat membangun pelabuhan di kabaena, meski anggaran cukup besar. Kami masih sementara melengkapi dokumennya untuk diusulkan ke Kemendes PDTT,” tutupnya. (Efendi)

Wakatobi, SultraNET. | Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan gelombang tinggi mencapai 4.0 meter pada akhir januari 2019 yang akan melanda beberapa wilayah perairan di indonesia termasuk Kepulaun Wakatobi Sulawesi tenggara (Sultra).

Pelaksana Kepala Syahbandar wilayah kerja I pelabuhan wanci, Abdul Rahim menghimbau agar nelayan yang befaktifitas disekitar Peraian kepulauan Wakatobi menunda keberangkatannya.

“Bagi para nelayan yang ingin berangkat menuju bagian selatan, contohnya kapal dari wanci menuju wakatobi dua agar menunda keberangkatan,” ujarnya.

Sedangkan untuk kapal yang beroparasi di wilayah bagian utara seperti kapal yang menuju bau-bau dan kendari dipersilahkan oleh syahbandar.

“Asal jangan kapal kapal kecil, kapal pelni kami persilahkan,”ucapnya.

Selain gelombang tinggi, diperkirakan wilayah yang masuk dalam wilayah sulawesi tenggara akan berpotensi hujan lebat.

MUNA, SultraNET. | Pinjaman Bank sebesar 96 Milyar rupiah oleh Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Muna akhirnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Amatan HarapanSultra.Com, meski rapat paripurna yang di gelar DPRD Muna tersebut sempat diskorsing selama dua kali karena tak kuorum anggotanya namun usulan pinjaman Pemda pada salah satu Bank sebesar 96 Milyar rupiah mendapatkan titik terang persetujuan pada Jumat (18/01/2019).

Kendati demikian DPRD mengingatkan Pemda mengurus seluruh kelengkapan administrasi serta memperjelas proses agar dananya bisa cair. Pihak DPRD mengemukan alasan bahwa pinjaman tersebut gagal cair akibat teknis seperti halnya terjadi kurun waktu 2018 lalu akibat ada salah satu Bank yakni Bank Jawa Tengah (Jateng) tidak mau dengan jangka waktu pengembalian dengan jangka waktu lima tahun lamanya.

Ketua DPRD Muna, Abdul Radjab Biku bahkan melarang pihak Pemda merubah item kegiatan yang telah disepakati. Dimana salah satu pointnya untuk membiayai beberapa kegiatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat terutama persoalan penyelesaian pasar Laino, jalan, drainase dan air bersih di Kecamatan Kontunaga, Watoputeh dan Loghia.

Demikian ditambahkan anggota DPRD, Syukri bahwa pelaksanaan kegiatan nantinya akan diawasi sebagai tugas pokok dan fungsi(tupoksi) DPRD. Hal tersebut dilakukan agar pinjaman tersebut tidak disalahgunakan.

“Kita menaruh harapan, pinjaman itu untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat”, Tegasnya.

Di tempat yang sama Irwan juga mengatakan, berlarut-larutnya proses pembahasan pinjaman bukan karena ada deal-deal yang dibangun antara dewan dan Pemda. Namun, proses pembahasanya dilakukan agar benar-benar programnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu Bupati Muna, LM Rusman Emba yang memberi mandat pada Sekda, Nurdin Pamone menerangkan, Pemda mengajukan pinjaman ke bank dikarenakan masih banyaknya kebutuhan dasar yang belum mampu dibiayayai APBD. Apalagi, pinjaman itu dibolehkan sebagaimana diatur pada PP nomor 30 tahun 2011.

Pinjaman itu bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sekda merinci pengunaan dana itu untuk perpipaan, jalan dalam kota dan luar kota, drainse dan pasar.

“Apa yang telah disepakati akan dilaksanakan.Toh, kalau ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan,” Sebutnya.

Nurdin menambahkan bawah, pinjaman ini tidak akan gagal lagi seperti tahun 2018. Karena, Pemda telah membangun kesepakatan bersama Bank Sultra dan sindikasinya dengan jangka waktu pengembalian selama lima tahun.

Terkait suku bunga sebesar 12 persen, Pemda akan melakukan negosiasi agar suku bunga bisa diturunkan

“Kita akan berusaha semaksimal mungkin, agar pengembalian pokok dan bunga pinjaman tidak terlalu besar membebankan APBD”, Pungkasnya.

Wakatobi, SultraNET. | Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Wakatobi Sulawesi tenggara (Sultra), Subardin Bau mengklaim sarana prasarana perusahaan yang dipimpinnya belum memadai hingga terkendala pelayanan.

Ia menargetkan pelayanan akan maksimal sesuai harapan masyarakat hingg 100 persen kurun waktu tahun 2020 mendatang.

Dalam rinciannya Sarana dan prasarana PDAM Wakatobi sejak didirikan capaian pelayanan berkisar 75 persen sehingga masyarakat merasa belum puas hanya saja dengan upaya proses penambahan sarana prasarana akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

“Pelayanan ini dilihat dari Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PDAM Wakatobi yang masih perlu ditingkatkan” ujarnya, Selasa (15/01/2019).

Capaian 75 persen Sarana dan Prasaran ini rupanya tidak beda jauh dengan Capaian dalam aspek kesehatan Air minum yang menurut dinas kesehatan provinsi sultra sudah mencapai 80 persen.

“Dari Aspek kesehatan kita masuk urutan keempat dibawah kendari, Kolaka dan Kolaka Utara,” bebernya.

Disebutkan bahwa salah satu kendala dalam meningkatkan Pelayanan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini adalah kurangnya ketersediaan peralatan cadangan

“Yang biasa menjadi kendala kita adalah ketika mesin mati dan tidak ada pompa cadangan untuk pengganti sehingga distribusi air terganggu,” tutupnya