Bombana, sulltranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., mengikuti rapat koordinasi secara daring yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sabtu, 30 Agustus 2025, dari Ruang Rapat Masa Laro, Kantor Bupati Bombana.

Rapat ini diikuti serentak oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga unsur pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Mendampingi Wakil Bupati Bombana, hadir Penjabat Sekretaris Daerah, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., Asisten Setda, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama jajaran.

Agenda koordinasi nasional tersebut difokuskan pada langkah antisipasi menghadapi dinamika sosial politik yang kian meningkat, terutama terkait maraknya aksi unjuk rasa di berbagai wilayah. Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan suasana kondusif di tengah masyarakat.

“Para kepala daerah harus benar-benar hadir di tengah rakyat. Jangan ada kegiatan yang justru menimbulkan kesan pemborosan. Saat ini yang dibutuhkan adalah rasa kebersamaan dan kepedulian,” kata Mendagri Tito.

Ia menekankan agar kepala daerah lebih selektif dalam menjalankan aktivitas. “Hindari pernyataan publik yang bisa menimbulkan persepsi negatif atau provokatif. Gunakan bahasa yang santun, simpatik, dan menenangkan masyarakat,” ujarnya.

Mendagri juga meminta agar program-program pro rakyat tetap menjadi prioritas. Ia menilai komunikasi sosial dan dialog terbuka perlu diperkuat sehingga aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dengan baik. “Kita perlu menjaga keseimbangan, memperkuat komunikasi, dan mengedepankan dialog dengan semua pihak,” tambahnya.

Selain itu, Tito meminta agar kepala daerah menunda sementara kunjungan ke luar negeri. Menurutnya, langkah itu menjadi wujud kepedulian sekaligus memastikan konsentrasi pemimpin daerah tetap terfokus menjaga stabilitas wilayah. Ia juga mendorong lahirnya berbagai kegiatan yang bisa menumbuhkan rasa persatuan, termasuk doa bersama yang diyakini mampu mempererat kebersamaan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri mengingatkan pentingnya sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kolaborasi dengan aparat keamanan, menurutnya, harus dilakukan secara tepat dan proporsional demi menjaga situasi tetap kondusif.

Merespons arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pusat. Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pihaknya bersama jajaran Forkopimda akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan keamanan, ketertiban, dan stabilitas di wilayah tetap terjaga.

“Bombana berkomitmen untuk melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab. Kami akan terus menjaga suasana yang damai dan kondusif, karena itu merupakan kunci bagi masyarakat untuk tetap produktif dan sejahtera,” tutur Ahmad Yani.

Rapat koordinasi nasional ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mempertegas komitmen menjaga keutuhan sosial dan politik di daerah masing-masing. Kehadiran aktif Wakil Bupati Bombana dan jajaran menandai kesiapan pemerintah daerah dalam menerjemahkan arahan pusat ke langkah konkret di lapangan.

Bombana, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui program pendampingan desa yang dilaksanakan pada Agustus 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Inspektur Pembantu Wilayah III, H. Akhmad Amin, S.Pd., M.Pd., bersama tim auditor dan staf Inspektorat. Turut hadir dalam pendampingan tersebut camat, kepala desa, serta kepala urusan keuangan desa. Senin (18/9/2025).

Pendampingan perdana digelar di Kecamatan Poleang Barat. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada aparat desa mengenai pengelolaan keuangan yang sesuai dengan aturan. Materi yang disampaikan mencakup pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tata cara pemungutan dan pembayaran pajak, serta mekanisme belanja modal yang diserahkan kepada masyarakat. Selain itu, aturan terkait pengadaan barang dan jasa desa juga dibahas, mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2020.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel dan transparan. Ia menyebutkan, pelaksanaan pendampingan sejalan dengan amanat PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa bupati atau wali kota, dengan dukungan camat dan inspektorat, wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.

“Pembinaan dan pengawasan ini bertujuan menjaga akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas pengelolaan keuangan desa. Termasuk laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, tata kelola pemerintahan desa bisa berjalan lebih baik dan risiko penyimpangan dapat diminimalisir,” kata Ridwan.

Setelah Kecamatan Poleang Barat, Inspektorat Bombana akan melanjutkan pendampingan ke sejumlah kecamatan lain. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman pemahaman dan penerapan regulasi di seluruh desa. Program pendampingan juga menjadi upaya nyata pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap dana desa dapat digunakan secara tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.

Inspektur Pembantu Wilayah III, H. Akhmad Amin, menyampaikan bahwa kegiatan ini mendapat respon positif dari para kepala desa. Menurutnya, para aparat desa merasa pendampingan ini sangat membantu mereka dalam memahami regulasi yang sebelumnya dirasa rumit.

“Pendampingan dari Inspektorat sangat membantu kami dalam memahami aturan yang sebelumnya masih kurang dipahami. Dengan adanya kegiatan ini, kami semakin mengerti regulasi terkait pengelolaan keuangan desa, sehingga potensi masalah di kemudian hari dapat diminimalisir,” ungkap salah seorang kepala desa peserta pendampingan.

Melalui pendampingan ini, Inspektorat Bombana berharap desa-desa di wilayah Bombana dapat meningkatkan kapasitas aparatur, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.

Inspektorat menekankan, keberhasilan tata kelola desa tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada pemahaman, komitmen, dan keterlibatan aktif para aparat desa dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, hingga desa, diharapkan pembangunan di Bombana dapat berjalan lebih merata, berkeadilan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Kendari, sultranet.com – Menteri Ekonomi Kreatif (Menkraf) Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya, secara resmi membuka Pameran Ekonomi Kreatif dan Pariwisata di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025). Acara tersebut ditandai dengan pemukulan gong, disaksikan Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara.

Pameran ini menjadi bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah, yang menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan pariwisata. Selain itu, pameran juga membuka ruang lebih luas bagi produk lokal untuk menembus pasar nasional bahkan internasional.

Dalam sambutannya, Menkraf Teuku Riefky Harsya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat daya saing ekonomi kreatif. “Kita ingin produk daerah bukan hanya tampil di pameran, tetapi juga memiliki nilai tambah sehingga bisa masuk ke pasar global,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif adalah tulang punggung baru pembangunan daerah yang harus terus digerakkan.

Usai membuka pameran, Menkraf bersama rombongan meninjau berbagai stand UMKM yang menampilkan produk khas Sultra. Mulai dari tenun tradisional, kerajinan tangan, hingga kuliner daerah yang menjadi identitas budaya masyarakat Sulawesi Tenggara.

Salah satu stand yang mendapat perhatian adalah stand Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bombana. Stand ini menyuguhkan beragam produk unggulan mulai dari kain tenun khas Bombana, hasil kerajinan tangan masyarakat, hingga kuliner tradisional yang menggugah selera.

Bupati Bombana, H. Burhanuddin, bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, menyambut langsung kunjungan Menkraf. Dalam kesempatan itu, Bupati Burhanuddin menyampaikan rasa bangganya karena produk Bombana mendapat ruang di ajang bergengsi tersebut.

“Ini kesempatan emas untuk memperkenalkan potensi Bombana. Kami berharap produk lokal seperti tenun dan kerajinan tangan tidak hanya dikenal di tingkat provinsi, tetapi juga bisa menembus pasar nasional dan internasional,” kata Burhanuddin.

Sementara itu, Hj. Fatmawati menambahkan bahwa partisipasi Dekranasda Bombana bukan hanya sekadar promosi, tetapi juga sebagai bentuk dorongan nyata kepada pelaku UMKM di daerah agar terus berinovasi. “Kami ingin masyarakat Bombana percaya diri dengan hasil karya mereka. Pameran ini adalah wadah yang tepat untuk menunjukkan keunggulan produk kita,” tuturnya.

Kehadiran stand Bombana menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung, termasuk pejabat pusat yang hadir. Produk tenun khas Bombana dipuji karena motifnya yang unik dan kualitasnya yang halus, sementara kuliner lokal Bombana memikat dengan cita rasa autentik yang menggambarkan kekayaan tradisi daerah.

Pameran Ekonomi Kreatif dan Pariwisata ini tidak hanya menjadi ajang pamer karya, tetapi juga ruang interaksi antara pelaku UMKM, pemerintah, dan investor. Para pengunjung dapat langsung berdialog dengan para pengrajin, mencicipi kuliner khas, hingga membeli produk unggulan sebagai bentuk dukungan nyata.

Dengan semangat kolaborasi, pameran ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, terutama melalui penguatan sektor UMKM yang berakar dari budaya lokal. Lebih jauh lagi, kehadiran pemerintah pusat memberi sinyal kuat bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga merangkul potensi daerah.

Acara ini berlangsung meriah dan penuh antusiasme dari masyarakat. Suasana stand dipadati pengunjung sejak pagi, menunjukkan besarnya minat publik terhadap produk kreatif dan pariwisata Sulawesi Tenggara. Kehadiran Menkraf dan jajaran pejabat daerah turut memberikan dorongan moral yang besar bagi pelaku UMKM.

Pameran yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk terus meneguhkan identitas budaya sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat melalui kreativitas.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengikuti Zoom Meeting Konsolidasi dan Penguatan Tim Pengendali Genting (TPG) yang digelar serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan virtual itu diikuti lintas sektor, mulai dari DPPKB, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), RSUD, hingga Inspektorat. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (28/8/2025).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menurunkan prevalensi stunting secara terukur. “Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Bombana. Semua pihak harus terlibat aktif dan memiliki semangat yang sama dalam penanganan masalah ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran masyarakat juga menjadi faktor penentu. “Kontribusi terbesar adalah partisipasi orang tua asuh dalam intervensi keluarga berisiko stunting serta pemberian bantuan nutrisi dan edukasi dalam percepatan penurunan stunting,” tambah Ahmad Yani.

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si menyebut konsolidasi ini langkah strategis dalam mengoptimalkan koordinasi. “Dengan adanya forum ini, kita harapkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Abdul Azis juga mendorong agar setiap perangkat daerah memaksimalkan program yang relevan dengan penanganan stunting. “Masing-masing stakeholder menyampaikan inovasi dan kontribusi programnya, seperti DPPKB melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan Rencana Aksi Keluarga yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Sementara Dinas Kesehatan memperkuat intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan (PMT) dan layanan posyandu,” katanya.

Senada, Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin, SE menekankan pentingnya data akurat. “Untuk mempersempit sasaran stunting, Pemkab Bombana harus menggunakan data hasil Posyandu sebagai sumber utama. Data tersebut lebih aktual dan berbasis lapangan, sehingga intervensi benar-benar menyasar anak-anak yang berisiko atau sudah mengalami stunting,” pungkasnya.

Dalam forum tersebut, tim juga membahas strategi teknis percepatan penurunan stunting melalui penguatan data, intervensi spesifik dan sensitif, hingga evaluasi berkelanjutan sesuai Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dinilai sebagai upaya nyata dalam menciptakan generasi Bombana yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan.

Bombana, sultranet.com— Suasana penuh keceriaan mewarnai halaman Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana pada Senin, 25 Agustus 2025. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, instansi tersebut menggelar beragam perlombaan tradisional yang diikuti pegawai dan masyarakat sekitar.

Kepala Badan Kesbangpol Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perayaan ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan juga momentum untuk memperkuat ikatan kebersamaan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun semangat kebersamaan dan mempererat silaturahmi dalam suasana yang penuh kegembiraan dan kebanggaan sebagai anak bangsa,” ujar Sunandar.

Perlombaan yang digelar pun mengusung semangat rakyat dengan nuansa tradisional. Lomba pecahkan balon, rebut kursi, tarik tambang, lari karung, bola dangdut, hingga pasangan balon menjadi magnet bagi peserta dan penonton. Tawa riang terdengar di sepanjang acara, menandai antusiasme masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang larut dalam keseruan lomba.

Tak hanya sekadar hiburan, lomba-lomba ini juga mencerminkan semangat sportivitas dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Anak-anak, orang tua, hingga pegawai instansi pemerintah tampak saling mendukung dalam suasana penuh keakraban.

Bagi panitia, keberhasilan kegiatan ini terletak pada terciptanya interaksi hangat antara ASN dan masyarakat. “Semua peserta terlihat antusias, dan itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kami. Kami ingin agar momen ini terus dikenang sebagai wujud syukur atas kemerdekaan,” kata salah seorang panitia yang turut mendampingi jalannya perlombaan.

Kemeriahan makin terasa ketika sejumlah masyarakat dari sekitar kantor Kesbangpol ikut serta memeriahkan lomba. Mereka tidak sekadar menjadi penonton, melainkan juga berpartisipasi aktif dalam beberapa cabang lomba. Interaksi lintas generasi pun terlihat alami, menghadirkan suasana yang hangat sekaligus membangkitkan rasa persaudaraan.

Bagi ASN Kesbangpol, momentum ini menjadi kesempatan melepas penat dari rutinitas kerja. “Lomba ini bukan hanya hiburan, tapi juga jadi sarana memperkuat kekompakan kami sebagai tim kerja. Semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut setiap tahunnya,” ucap salah seorang pegawai sambil tersenyum.

Semarak peringatan HUT RI ke-80 ini juga diharapkan mampu menanamkan nilai kebhinekaan di tengah masyarakat Bombana. Melalui kegiatan sederhana namun penuh makna, Kesbangpol berupaya meneguhkan bahwa kemerdekaan harus dirayakan dengan semangat persatuan.

“Perayaan kemerdekaan adalah momentum refleksi. Kami ingin menegaskan bahwa rasa nasionalisme tidak boleh luntur, justru harus semakin kuat seiring bertambahnya usia bangsa,” kata Sunandar menutup sambutannya.

Gelaran perlombaan ini berakhir dengan suasana meriah. Wajah-wajah penuh tawa dari peserta dan penonton menjadi bukti bahwa kegiatan sederhana bisa melahirkan energi positif. Dengan nuansa kebersamaan, Kesbangpol Bombana berhasil menghadirkan semangat kemerdekaan yang membumi, dekat dengan masyarakat, dan sarat makna.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kesbangpol berharap semangat perjuangan para pendiri bangsa terus hidup dalam jiwa generasi sekarang. Kebersamaan yang terjalin dalam lomba rakyat diharapkan mampu memperkuat gotong royong, mempererat persaudaraan, dan meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila.

Kendari, sultranet.com – Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri acara Diseminasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang dibuka resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Kegiatan yang digelar di Ballroom Phinisi Hotel Claro Kendari ini berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025.

Acara diseminasi yang diinisiasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) tersebut mengusung tema “Rencana Strategis PLN dalam Meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan Mendukung Proyek Strategi Nasional (PSN) di Sulawesi Tenggara”. Forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan PLN dalam percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka dalam sambutannya menegaskan bahwa ketersediaan energi listrik adalah fondasi utama pembangunan daerah. “Tanpa listrik, pembangunan sulit bergerak maju. Karena itu kita harus mendukung penuh program PLN dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan menyiapkan kebutuhan energi untuk proyek strategis nasional,” ujarnya.

Bupati Bombana Burhanuddin yang turut hadir menilai kegiatan ini relevan dengan kebutuhan daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur listrik akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pemerintah Kabupaten Bombana siap bersinergi dengan PLN dan pemerintah provinsi agar target elektrifikasi merata dapat tercapai,” katanya.

Ia menambahkan, ketersediaan pasokan listrik yang stabil sangat penting bagi daerah dengan potensi pertumbuhan ekonomi seperti Bombana. Selain mendukung kebutuhan rumah tangga, listrik juga menjadi kunci bagi pengembangan sektor industri, UMKM, serta pelayanan publik. “Dengan adanya rencana strategis RUPTL ini, kami optimis pembangunan bisa lebih inklusif dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tutur Burhanuddin.

Selain kepala daerah, forum tersebut juga dihadiri pejabat lintas sektor, termasuk perwakilan Kementerian ESDM, jajaran direksi PT PLN, serta bupati dan wali kota dari 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Bombana, tampak hadir Ketua DPRD Iskandar, SP, Pj. Sekda, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Bappeda. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen bersama dalam mendukung program elektrifikasi yang lebih merata.

Direktur PT PLN yang hadir pada kesempatan itu menekankan bahwa RUPTL 2025–2034 dirancang untuk menjawab kebutuhan energi di masa depan. Selain peningkatan rasio elektrifikasi, RUPTL juga menyoroti pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari transisi energi. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat, baik di perkotaan maupun di pelosok desa, mendapatkan akses listrik yang andal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Diskusi dalam forum tersebut juga membahas strategi PLN dalam memenuhi target nasional dan mendukung agenda pembangunan daerah. Salah satunya terkait pemenuhan kebutuhan listrik untuk kawasan industri strategis yang tengah berkembang di Sulawesi Tenggara. Infrastruktur kelistrikan yang terencana dengan baik diharapkan mampu menarik investasi baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan diseminasi ini diakhiri dengan sesi tanya jawab antara peserta dan pemangku kebijakan. Sejumlah kepala daerah menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan kelistrikan di wilayah masing-masing. Hal itu menegaskan bahwa listrik bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan juga instrumen penting dalam mendorong kualitas hidup dan daya saing daerah.

Dengan adanya RUPTL 2025–2034, pemerintah provinsi dan kabupaten di Sulawesi Tenggara berharap pemerataan listrik dapat terus meningkat. Ketersediaan listrik yang terjamin diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bombana menjadi salah satu titik pantau dalam rangkaian visitasi penilaian Adipura 2025 yang dilakukan oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kunjungan tersebut didampingi langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si bersama Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana, dan diterima hangat oleh Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis RSUD Bombana, Yuliana, SKM, bersama jajaran manajemen, fungsional kesehatan lingkungan, serta instalasi kebersihan rumah sakit.

Penilaian Adipura merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendorong daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, salah satunya melalui pengelolaan kebersihan pada fasilitas layanan publik. RSUD Bombana menjadi perhatian karena dinilai memiliki peran penting dalam mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

“Sebagai salah satu titik pantau penilaian Adipura, kami berupaya mempersiapkan diri sebaik mungkin. Harapannya, RSUD Bombana dapat memberikan kontribusi nilai yang positif bagi pemerintah daerah,” ujar Yuliana saat menerima tim visitasi di ruang manajemen rumah sakit.

Usai sesi penyambutan, tim penilai KLHK bersama jajaran terkait langsung menelusuri sejumlah titik penting di area rumah sakit. Rangkaian peninjauan dimulai dari instalasi farmasi, berlanjut ke ruang tunggu pasien di poliklinik, ruang pemeriksaan, hingga ke Instalasi Gawat Darurat (IGD). Tim juga melakukan pengecekan pada area belakang rumah sakit yang menjadi lokasi utama sarana dan prasarana sanitasi. Beberapa di antaranya adalah Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah domestik, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), hingga Tempat Penampungan Sementara limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, yang mendampingi tim KLHK menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan sekadar penilaian, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. “Kami menyambut baik visitasi ini karena menjadi cermin bagaimana daerah, khususnya Bombana, berupaya meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperhatikan aspek lingkungan hidup,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Yani menekankan bahwa keberhasilan penilaian Adipura bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata, melainkan hasil kerja kolektif antara pemerintah, instansi pelayanan publik, dan masyarakat. Ia berharap RSUD Bombana dapat menjadi contoh baik dalam pengelolaan kebersihan lingkungan sehingga mampu memberikan nilai tambah pada penilaian Adipura tahun ini.

Penilaian Adipura sendiri telah menjadi salah satu program nasional yang dinantikan pemerintah daerah karena membawa dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan masuknya RSUD Bombana sebagai titik pantau, diharapkan dapat memperlihatkan wajah pelayanan kesehatan yang tidak hanya fokus pada pasien, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan yang sehat.

Kunjungan visitasi diakhiri dengan evaluasi singkat dari tim penilai KLHK terhadap kondisi sarana prasarana kebersihan yang ada di RSUD Bombana. Meski terdapat beberapa catatan teknis untuk perbaikan, secara umum rumah sakit dinilai telah menunjukkan kesiapan yang baik dalam menghadapi penilaian Adipura 2025.

Bagi RSUD Bombana, keterlibatan sebagai titik pantau penilaian Adipura menjadi kesempatan berharga untuk terus meningkatkan standar pengelolaan lingkungan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah Bombana dalam membangun daerah yang sehat, bersih, dan ramah lingkungan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi melaunching program “Berani Menabung” yang dirangkaikan dengan kegiatan edukasi keuangan bagi pelajar melalui program Kejar Emas (Satu Rekening, Satu Pelajar, Generasi Bombana Cerdas Keuangan). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si di Auditorium Tanduale, Rabu (20/8/2025).

Acara ini dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, jajaran Forkopimda, Pj. Sekda Bombana, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Perwakilan LPS III Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, pimpinan perbankan wilayah Bombana, para kepala OPD, kepala sekolah, anggota TPAKD serta ratusan pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA se-Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah.

Launching ditandai dengan penyerahan buku tabungan secara simbolis kepada pelajar yang hadir. Total sebanyak 8.140 rekening dibagikan melalui lima perbankan, yaitu Bank Sultra (7.220 rekening), Bank Bahteramas (748 rekening), BRI (60 rekening), BNI (60 rekening), dan Bank Muamalat (52 rekening).

Selain penyerahan rekening, para pelajar juga mendapatkan edukasi keuangan yang dikemas secara interaktif untuk meningkatkan pemahaman sejak dini mengenai pentingnya literasi keuangan dan budaya menabung.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menekankan pentingnya membangun kesadaran menabung bukan hanya bagi pelajar, melainkan seluruh lapisan masyarakat.

“Program Berani Menabung ini hendaknya menjadi motivasi besar bagi generasi muda Kabupaten Bombana untuk membudayakan kebiasaan menabung. Ke depan, budaya menabung ini diharapkan tidak hanya menjadi sasaran pelajar, tetapi juga diterapkan oleh mahasiswa, pemuda, guru, ibu rumah tangga, pelaku UMKM, kelompok tani, hingga masyarakat luas,” ujarnya.

Burhanuddin juga menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan seluruh pihak yang bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Menurutnya, kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam memperluas akses keuangan masyarakat Bombana.

Ia menambahkan, budaya menabung yang dibangun sejak dini dapat menjadi bekal penting untuk mempersiapkan masa depan generasi muda. “Dengan menabung, masyarakat tidak hanya belajar mengelola uang, tetapi juga belajar disiplin, merencanakan kebutuhan, dan menyiapkan masa depan yang lebih baik,” kata Burhanuddin.

Program ini juga sejalan dengan target nasional untuk mendorong inklusi keuangan hingga ke daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menabung sebagai bagian dari perencanaan hidup, sekaligus mendukung peningkatan literasi keuangan di tingkat lokal.

Di sela acara, para pelajar yang menerima buku tabungan tampak antusias. Beberapa guru yang mendampingi siswa juga menyambut positif langkah pemerintah ini. Mereka menilai program menabung sejak dini dapat mengubah pola pikir anak dalam mengelola keuangan dan membiasakan sikap hemat.

Dengan program “Berani Menabung” melalui Kejar Emas, Kabupaten Bombana meneguhkan komitmen menghadirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran finansial yang kuat.

Bombana, sultraneet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si resmi terpilih sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bombana periode 2025–2029 melalui Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) yang digelar di Aula Hotel Grand Lampusui, Rabu (20/8/2025).

Musyawarah tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Keputusan aklamasi diambil setelah salah satu kandidat, Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP, menyatakan mundur dari pencalonan demi menjaga soliditas organisasi. Iskandar juga menegaskan dukungan penuhnya kepada Burhanuddin sebagai ketua baru. Sikap tersebut menuai apresiasi dari para peserta karena dianggap sebagai wujud kebersamaan dalam memajukan olahraga di Bombana.

Musorkablub ini dihadiri jajaran KONI Sulawesi Tenggara, di antaranya Sekretaris KONI Sultra La Sawali dan Ketua V KONI Sultra H. Asnawati, serta para ketua cabang olahraga, tokoh olahraga, dan undangan lainnya. Kehadiran dua figur besar Bombana, yakni Burhanuddin dan Iskandar, menambah bobot forum musyawarah yang menjadi momentum penting dalam konsolidasi organisasi olahraga daerah.

Dalam sambutannya usai terpilih, Burhanuddin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan KONI Bombana ke depan akan mengedepankan kerja sama dan sinergi dengan seluruh cabang olahraga.

“Insyaallah bendera petaka KONI ini akan berkibar di Kabupaten Bombana. Saya mengajak seluruh pengurus dan cabang olahraga untuk bersama-sama membina atlet kita, sehingga pada Porprov 2026 nanti, Bombana dapat menorehkan prestasi terbaik,” kata Burhanuddin.

Musyawarah ini sebelumnya telah dibuka sejak 17 Juli 2025 lalu dan kembali dilanjutkan pada 20 Agustus 2025. Seluruh peserta menyambut baik hasil aklamasi yang menghasilkan kepemimpinan baru. Mereka berharap, di bawah komando Burhanuddin, KONI Bombana mampu memperkuat konsolidasi, meningkatkan pembinaan, dan mencetak atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama Bombana di tingkat provinsi hingga nasional.

Iskandar, yang sebelumnya maju sebagai kandidat, menuturkan keputusan mundurnya didasari niat menjaga persatuan di tubuh KONI Bombana. Ia meyakini, dengan soliditas yang terjaga, semangat memajukan olahraga akan lebih mudah diwujudkan. “Saya ingin KONI Bombana tetap bersatu. Karena itu, saya mendukung penuh kepemimpinan Pak Bupati. Harapan kita sama, yakni agar olahraga Bombana semakin maju,” ujarnya.

Dengan dukungan penuh dari seluruh pengurus cabang olahraga, kepemimpinan baru KONI Bombana diharapkan mampu memperkuat arah pembinaan atlet, menata program kerja, dan menyiapkan langkah strategis menghadapi Porprov XV Sulawesi Tenggara tahun 2026. Optimisme itu semakin kuat karena kepemimpinan Burhanuddin diyakini bisa menjembatani koordinasi antara pemerintah daerah, cabang olahraga, serta masyarakat luas.

Musorkablub KONI Bombana tahun ini tidak hanya menjadi ajang pemilihan, melainkan juga ruang kebersamaan untuk menegaskan komitmen bersama membangun olahraga. Suasana musyawarah yang penuh kekeluargaan menjadi bukti bahwa kepentingan kolektif lebih diutamakan dibanding kepentingan pribadi. Hal itu menjadi pondasi penting dalam mengarungi perjalanan panjang KONI Bombana menuju Porprov 2026.

Dengan lahirnya kepemimpinan baru, semangat konsolidasi di tubuh KONI Bombana semakin kuat. Burhanuddin menegaskan, semua langkah yang diambil nantinya akan mengedepankan kolaborasi, transparansi, dan profesionalitas, agar setiap cabang olahraga memiliki ruang berkembang dan atlet Bombana bisa menorehkan prestasi membanggakan.

Konsolidasi yang terbangun diharapkan mampu melahirkan harapan baru bagi olahraga Bombana, bukan hanya dalam capaian prestasi, tetapi juga dalam pembinaan jangka panjang yang berkelanjutan. Para pengurus cabang olahraga pun menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dan mendukung penuh program kerja KONI di bawah kepemimpinan baru.

Pada akhirnya, Musorkablub KONI Bombana menjadi titik balik penting bagi perjalanan olahraga di daerah ini. Dengan kebersamaan dan dukungan seluruh pihak, Bombana optimistis menatap Porprov 2026 dan mewujudkan cita-cita melahirkan atlet yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Bombana, sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah. Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Bombana, Rabu (20/8/2025).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Pj. Sekretaris Daerah Bombana, para asisten, staf ahli bupati, serta seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana mengapresiasi dukungan DPRD yang telah bekerja sama secara intens dalam menyusun dan membahas RPJMD, hingga akhirnya dapat ditetapkan sebagai regulasi daerah. Menurutnya, dokumen ini merupakan pedoman strategis untuk mewujudkan pembangunan Bombana dalam lima tahun ke depan.

“RPJMD 2025–2029 adalah arah dan kompas pembangunan Bombana. Visi yang kita bawa adalah Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan, dengan fokus pada peningkatan daya saing pertanian, kualitas sumber daya manusia, serta keterhubungan desa-kota,” kata Burhanuddin.

Visi tersebut, lanjutnya, juga menekankan pentingnya pengembangan kearifan lokal dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Ia menambahkan, arah pembangunan daerah tidak hanya sebatas pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Dokumen RPJMD ini bukan sekadar aturan di atas kertas. Ini adalah komitmen kita bersama DPRD untuk menjawab kebutuhan masyarakat, menjawab tantangan zaman, sekaligus memastikan bahwa pembangunan berjalan terukur dan berorientasi pada hasil,” tegas Burhanuddin.

Ketua DPRD Kabupaten Bombana dalam kesempatan itu menyampaikan, pengesahan RPJMD merupakan hasil kerja kolektif antara legislatif dan eksekutif yang berlangsung melalui pembahasan mendalam. Menurutnya, seluruh fraksi telah memberikan masukan agar arah pembangunan lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat.

“Kami menyadari bahwa dokumen ini akan menjadi acuan penting. Karena itu pembahasan dilakukan secara serius dengan melibatkan semua pihak. Harapan kami, RPJMD 2025–2029 bisa menjadi pendorong kemajuan daerah dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat Bombana,” ujarnya.

RPJMD 2025–2029 yang baru disahkan ini mencakup sejumlah prioritas utama. Di sektor infrastruktur, pemerintah akan memperkuat pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik untuk meningkatkan konektivitas wilayah. Pada bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah berkomitmen memperluas akses layanan berkualitas, sementara pada bidang ekonomi, program pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan nilai tambah produk lokal akan menjadi prioritas.

Selain itu, sektor pertanian, perikanan, dan peternakan juga mendapat perhatian khusus melalui pendekatan agrominapolitan yang berbasis potensi daerah. Dengan model ini, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Pengesahan Perda RPJMD ini disebut sebagai momentum penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan selaras dengan visi jangka panjang Kabupaten Bombana. Baik DPRD maupun pemerintah daerah menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Dengan landasan ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menempatkan Bombana sebagai daerah yang mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.