Pinjaman Bank Pemda Muna di Setujui

MUNA, SultraNET. | Pinjaman Bank sebesar 96 Milyar rupiah oleh Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Muna akhirnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Amatan HarapanSultra.Com, meski rapat paripurna yang di gelar DPRD Muna tersebut sempat diskorsing selama dua kali karena tak kuorum anggotanya namun usulan pinjaman Pemda pada salah satu Bank sebesar 96 Milyar rupiah mendapatkan titik terang persetujuan pada Jumat (18/01/2019).

Kendati demikian DPRD mengingatkan Pemda mengurus seluruh kelengkapan administrasi serta memperjelas proses agar dananya bisa cair. Pihak DPRD mengemukan alasan bahwa pinjaman tersebut gagal cair akibat teknis seperti halnya terjadi kurun waktu 2018 lalu akibat ada salah satu Bank yakni Bank Jawa Tengah (Jateng) tidak mau dengan jangka waktu pengembalian dengan jangka waktu lima tahun lamanya.

Ketua DPRD Muna, Abdul Radjab Biku bahkan melarang pihak Pemda merubah item kegiatan yang telah disepakati. Dimana salah satu pointnya untuk membiayai beberapa kegiatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat terutama persoalan penyelesaian pasar Laino, jalan, drainase dan air bersih di Kecamatan Kontunaga, Watoputeh dan Loghia.

Demikian ditambahkan anggota DPRD, Syukri bahwa pelaksanaan kegiatan nantinya akan diawasi sebagai tugas pokok dan fungsi(tupoksi) DPRD. Hal tersebut dilakukan agar pinjaman tersebut tidak disalahgunakan.

“Kita menaruh harapan, pinjaman itu untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat”, Tegasnya.

Di tempat yang sama Irwan juga mengatakan, berlarut-larutnya proses pembahasan pinjaman bukan karena ada deal-deal yang dibangun antara dewan dan Pemda. Namun, proses pembahasanya dilakukan agar benar-benar programnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu Bupati Muna, LM Rusman Emba yang memberi mandat pada Sekda, Nurdin Pamone menerangkan, Pemda mengajukan pinjaman ke bank dikarenakan masih banyaknya kebutuhan dasar yang belum mampu dibiayayai APBD. Apalagi, pinjaman itu dibolehkan sebagaimana diatur pada PP nomor 30 tahun 2011.

Pinjaman itu bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sekda merinci pengunaan dana itu untuk perpipaan, jalan dalam kota dan luar kota, drainse dan pasar.

“Apa yang telah disepakati akan dilaksanakan.Toh, kalau ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan,” Sebutnya.

Nurdin menambahkan bawah, pinjaman ini tidak akan gagal lagi seperti tahun 2018. Karena, Pemda telah membangun kesepakatan bersama Bank Sultra dan sindikasinya dengan jangka waktu pengembalian selama lima tahun.

Terkait suku bunga sebesar 12 persen, Pemda akan melakukan negosiasi agar suku bunga bisa diturunkan

“Kita akan berusaha semaksimal mungkin, agar pengembalian pokok dan bunga pinjaman tidak terlalu besar membebankan APBD”, Pungkasnya.

Subardin Bau klaim Sarana PDAM Wakatobi Belum Memadai, Pelayanan Terkendala

Wakatobi, SultraNET. | Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Wakatobi Sulawesi tenggara (Sultra), Subardin Bau mengklaim sarana prasarana perusahaan yang dipimpinnya belum memadai hingga terkendala pelayanan.

Ia menargetkan pelayanan akan maksimal sesuai harapan masyarakat hingg 100 persen kurun waktu tahun 2020 mendatang.

Dalam rinciannya Sarana dan prasarana PDAM Wakatobi sejak didirikan capaian pelayanan berkisar 75 persen sehingga masyarakat merasa belum puas hanya saja dengan upaya proses penambahan sarana prasarana akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

“Pelayanan ini dilihat dari Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PDAM Wakatobi yang masih perlu ditingkatkan” ujarnya, Selasa (15/01/2019).

Capaian 75 persen Sarana dan Prasaran ini rupanya tidak beda jauh dengan Capaian dalam aspek kesehatan Air minum yang menurut dinas kesehatan provinsi sultra sudah mencapai 80 persen.

“Dari Aspek kesehatan kita masuk urutan keempat dibawah kendari, Kolaka dan Kolaka Utara,” bebernya.

Disebutkan bahwa salah satu kendala dalam meningkatkan Pelayanan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini adalah kurangnya ketersediaan peralatan cadangan

“Yang biasa menjadi kendala kita adalah ketika mesin mati dan tidak ada pompa cadangan untuk pengganti sehingga distribusi air terganggu,” tutupnya

Kondisi Pasar Amburadul, MPR Wakatobi : Bupati Gagal Urus Ekonomi

Wakatobi, SultraNET. | Ketua Umum Masyarakat Peduli Reformasi (MPR) Wakatobi, Rahman Jadu menilai kepemimpinan Arhawi dan Ilmiati sampai hari ini masih gagal dalam menjalankan roda pemerintahan dari segi ekonomi.

Menurutnya perputaran perokonomian yang ada di wakatobi sampai hari ini belum juga stabil atau meningkat dari tahun tahun sebelumnya.

“Apa lagi hari ini sudah banyak masyarakat penjual kaki lima dan pedagang kecil lainnya mengeluh dengan perputaran perekonomian yang lemah dan tidak stabil. tidak menuntut kemungkinan para pedagang ini akan beragkat keluar daerah karna tidak tahan dengan sunyinya pasar karena lesunya perekonomian,” terangnya.

Kondisi Ekonomi seperti ini kata dia, Seharusnya ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.

“Apalagi sampai hari ini pemerintah daerah belum juga memperbaiki pasar yang terbakar pada tahun kemarin padahal sudah pernah dijannjikan anggaran untuk pembuatan pasar tersebut yaitu 12 M seperti yang di katakan bupati di media online kemarin,” bebernya.

Mahasiswa yang Kuliah di Kota Bau bau jurusan teknik sipil tersebut mengatakan pasar yang dulunya sangat ramai sekarang sangat sepi karena bentuk pasar yang amburadur.

“Apalagi program wakatobi bersinar adalah program pemerintah daerah dengan tujuan mensejahterahkan masyarakat dari segi kemaritiman, parawista dan perdagangan. Kesejahteraan masyarkat adalah kesuksesan pemerintah,”tutupnya.

Bumdes Masaloka Terima Bantuan Kapal Kemendes.Ini Harapan Bupati Bombana

Bombana, SultraNET. | Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Masaloka, Kecamatan Masaloka Raya resmi menerima bantuan Kapal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kapal diberi nama KM. Gembira Ekspress 1 berbobot 36 GT ini langsung diserahkan Bupati Bombana, HJ.Tafdil di dampingi Kadis perhubungan, Sahrul dan sejumlah OPD lingkup Pemda Bombana dan diterima Ketua BUMDes Masaloka, Zalman di pelabuhan kayu Kasipute Kecamatan Rumbia.Senin (14/1/2019)

Dalam sambutan Bupati 2 periode tersebut menjelaskan perihal bantuan itu merupakan hasil usulan Pemda Bombana kurun waktu 2018 silam dan direalisasi di tahun yang sama melalui PT Kharisma Mister Marine.

” Kemendes PDTT menyerahkan bantuan kapal ini ke Pemda Bombana untuk diserahkan ke BUMDes Masaloka,Desember 2018″, Sebutnya

Ia berharap kapal itu akan membantu masyarakat nelayan di Masaloka, terutama pengankutan barang antar pulau sehingga bernilai tambah ekonomis

Lebih lanjut Tafdil mengungkap jika pengadaan kapal KM. Gembira expres 1 dikelola dengan menghabiskan anggaran sekitar 2 miliar rupiah

Bahkan Tafdil menyebut saat ini pemerintah pusat masih akan menyalurkan bantuan beberapa unit kapal penumpang berskala besar dan ambulance laut yang akan mempermudah pasien antar pulau di lingkup Kabupaten Bombana.

“Kami sangat mengharapkan kepada penerima bantuan agar kapal ini bisa dimanfaatkan dengan baik,” ujar Tafdil.

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Bombana Syahrun menjelaskan, KM Gembira Ekspress 1 dirancang jenis cargo berbahan utama fiberglass dengan panjang 19 meter dan lebar 4,40 meter serta tinggi 2,10 meter.

“Selain pemuatan barang, kapal tersebut telah tersedia 20 kursi untuk penumpang,” jelas Syahrun.

Terkait pengoperasian kapal. Pihaknya melibatkan masyarakat Desa Masaloka untuk mengikuti pelatihan di pusat.

“Walaupun kapal ini sudah ada tidak serta merta dioperasikan. Sebab, legalitas izin berlayar masih dalam proses penuntasan di Syahbandar Bombana”, Tuntasnya (Efendi)

Editor : AD

Ketua DPD Asita, Sesalkan Atas Pembentukan DPD GIPI Sultra

Kendari, SultraNET. | Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia/Association of Indonesian Tour and Travel (Asita) Provinsi Sulawesi Tenggara Rahman Rahim menyesalkan atas terbentuknya Organisasi DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) yang tak melibatkan Asita.

Menurutnya, sebelum pembentukan itu. Pihak GIPI harus mengundang semua organisasi yang bergerak dibidang pariwisata, serta semua elemen yang juga berlatar belakang pengembangan destinasi wisata.

“Ini tiba – tiba mengundang saya di acara pelantikan tanpa sepengetahuan terlebih dahulu, kapan terbentuknya organisasi ini, sepengetahuan saya organisasi GIPI harus banyak yang mendukung, bukan hanya Asita saja tapi berbagai element juga harus dilibatkan, jagan asal dibentuk saja,” sesalnya

Lebih lanjut rahman mengatakan, pihak Asita setelah terbentuknya organisasi GIPI di Sultra tidak pernah dilibatkan, atau diundang dalam pembentukan organisasi tersebut.

“Saya tidak pernah tahu kapan organisasi ini di godok dan kapan pembentukanya, seharusnya pembentukan GIPI melibatkan berbagai organisasi karena GIPI adalah wadah semua asosiasi dan organisasi yang bergerak di sektor pariwisata,” Bebernya

“Organisasi ini pun dikategorikan, mana saja yang masuk kategori Pemasaran, seperti ASITA (Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies). Lalu Pengembangan Destinasi seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia), dan SDM seperti Perhimpunan Pramuwisata Indonesia (PHI) itu harus dilibatkan,” Tambahnya

Tak hanya itu, sampai pada puncak pengurus pihak Asita tak pernah menerima surat permohonan rekomendasi anggota Asita yang akan di jadikan dalam pengurusan GIPI

” Selama ini tidak ada pemberitahuan, tiba-tiba langsung ada undangan untuk pelantikan pengurus. Pengurusnyapun kita tidak tahu siapa. Jadi secara kelembagaan GIPI silahkan saja jalan tapi tidak boleh ada Asita disitu, karena saya sebagai ketua tidak pernah tahu, andai kami dilibatkan jika terjadi apa-apa terhadap organisasi ini, maka kita akan sama – sama bertanggung jawab baik secara moral maupun materil. Jangan semerta-merta langsung masuk caplok-caplok begitu saja.“ tegasnya

Dirinya berharap, pariwisata ini harus dikerjakan secara ikhlas dengan hati yang suci dan pikiran yang jernih, serta harus mampu mengajak semua elemen dengan cara yang baik-baik pula.

Untuk diketahui, Ketua Dewan Pimpinan Daerah GIPI dipimpin Ir. Hugua, mantan Bupati Wakatobi dan pelantikan pengurus DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sultra akan dilangsungkan pada Selasa,(15/1/2019) di salah satu hotel kendari.

Reporter : Yuda

Sempat Viral Karena Gendong emak emak, Begini Sosok Alimudin Dimata Keluarga

Wakatobi, SultraNET. | Anggota Kepolisian yang bertugas di Kesatuan pelaksanaan pengamanan pelabuhan (KPPP) Sempat viral akibat sikapnya yang begitu heroik dan patut dicontoh.

Brigadir Alimudin (31) dengan sigap menggendong salah seorang emak emak yang sedang sakit untuk melewati tangga kapal pelni leuser ke dermaga, minggu (13/01/2019).

Sikapnya kemudian diabadikan oleh warga yang sempat menyaksikan aksi heroiknya itu melalui kamera handphone.

hingga gambarnya diunggah, tidak sedikit masyarakat yang memberikan apresiasi serta pujian terhadap sikapnya.

“Polri memang mantap. semoga tetap tangguh dan sigap dlm menjalankan profesinya dan slm sejahtera untuk semua. dr Bali,” Komentar Ayu Alit Suadnyani dalam Halaman Polisi Indonesia Facebook.

Bukan hanya terkenal baik di masyarakat, polisi yang lahir di mandati pada 15 Oktober 1988 tersebut rupanya menjadi sosok malaikat dikeluarga kecilnya.

“Di mata kami suami saya sangat baik dan sangat bertanggung jawab. kesehariannya sangat ramah sama orang lain dan saya sebagai seorang istri sangat mensupport setiap kegiatannya yang senantiasa melindungi dan melayani masyarakat,”Ujarnya.

Postingan yang sempat viral tersebut telah di ketahui oleh Kapolres Wakatobi Didik Erfianto dan telah dibagikannya berkali kali melalui Akun Facebook Miliknya. (Midin)

Amdal Mega Proyek Jembatan Penghubung Mandati-Kapota Rampung

Wakatobi, SultraNET. | Setelah dilakukan seminar akhir terkait analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) jembatan penghubung pulau Wangi-Wangi Kelurahan Mandati 3 ke Pulau Kapota akhirnya dinyatakan rampung.

Proyek perencanaan Pemda Wakatobi kurun waktu 2016 lalu itu dinyatakan tuntas segala perizinannya per tanggal 26 Desember tahun lalu. Kini tinggal menungggu respon pemerintah pusat untuk menetapkan proyek tersebut sebagai proyek nasional.

Kepala Dinas Pekerjaan Umun (PU) dan Tata Ruang, Kamaruddin menyebut mega proyek yang akan menghabiskan uang negara hingga 500 milyar lebih itu tidak akan ditangani oleh pemerintah daerah melainkan akan membebankan anggaran yang digelontorkan melalui dana APBN.

“Untuk pemicu awal agar segera dibangun jembatan tersebut harus ada jalan nasional yang dibangun oleh pemerintah pusat di daerah,” Bebernya pada Jum’at (04/01/2019).

Jembatan penghubung ini kata dia, merupakan kesinambungan proyek jalan lingkar nasional dimana pembangunannya sudah dilaksanakan dibeberapa daerah di kabupaten Wakatobi.

“Proyek ini akan mendukung pariwisata di wakatobi, apalagi nantinya masterplane jembatan yang dibuat itu akan melewati pinggir pinggir pulau, sehingga nantinya pulau pulau itu akan menjadi ruang publik,”ucapnya.

Karena melewati jalur pelintasan kapal, rencananya akan dibangun tiang pancang sehingga aktifitas kapal tak terganggu.

“Akan dipasang tiang pancang sekitar 6 meter agar tidak mengganggu kapal kapal kecil yang melintas” Tutupnya.

Kuker ke Wakatobi, Gubernur BI Beri Saran Soal Pendapatan di Sektor Pariwisata

Wakatobi, SultraNET. | Meskipun telah menjadi penyumbang terbesar kedua untuk devisa negara, Pemerintah tidak henti hentinya menggenjot peningkatan pendapatan di sektor pariwisata, salah satu langkah pemerintah adalah dengan menciptkan sepuluh Bali baru yang nantinya akan disulap menjadi wisata berkelas dunia.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo saat melaksanakan kunjungan kerja ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara memberikan sarannya terkait peningkatan pendapatan di sektor pariwisata, Sabtu (02/01/2019).

Perry Warjiyo memberi saran kepada daerah dengan leading sektor pariwisata untuk meningkatkan tiga komponen utama yaitu Aksesibilitas, atraktif, amenities.

Akses yang bagus menurutnya menjadi hal yang utama bagi peningkatan kunjungan wisatawan.

“Akses yang dimaksud adalah lapangan udara, dermaga. sedangkan atraktif yaitu apa yang kita mau jual di wakatobi ini. dan yang terkhir adalah amunities. Amunities artinya fasilitas penunjang seperti soal kebersihan, penyedian toilet,” jelasnya.

Melihat kondisi di Wakatobi, Gubernur BI menilai mengenai aksesibilitas sudah cukup memadai dengan adanya dua bandara yang ada dipulau Wangi-wangi dan Tomia.

Pada Kesempatan yang sama, Bupati Wakatobi, Arhawi mengatakan akan terus mengupayakan agar akses menuju wakatobi lebih mudah diakses oleh Wisatawan.

“Sekarang panjang bandara baru 2.000 meter, kami akan upayakan agar bandara bertambah menjadi 2.500 meter,” Ucapnya.

Pembayaran Honor Perawat Tak Kunjung Ada Kepastian, PPNI Muna Angkat Bicara

Muna, SultraNET. | Penantian panjang para Tenaga Perawat Honorer yang mengabdikan diri pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna agar honor mereka segera terbayarkan sepertinya masih membutuhkan proses yang cukup panjang.

Setelah kemarin 21 Mei 2018 dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Muna dengan pihak manajemen Rumah Sakit, Juga tak menghasilkan titik temu.

DPRD Muna melalui Komisi III akan membahas persoalan ini lebih lanjut pada Rapat Gabungan Komisi yang akan diagendakan selanjutnya dan akan mengundang pihak-pihak terkait termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muna guna mencari solusi terkait permasalahan tersebut.

Menanggapi hal ini, ARIFIN KASE selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kab. Muna angkat suara menghimbau kepada pihak Rumah Sakit agar mempercepat proses pembayaran atas Jasa para perawat yang bekerja pada RSUD Muna.

Lebih lanjut pihaknya juga menginginkan agar komunikasi antara pihak Manajemen RS dengan para tenaga Perawat Honorer dapat terjaga serta terpelihara dengan baik agar setiap informasi yang berhubungan dengan permasalahan ini dapat tersampaikan dengan baik pula.

“Mengenai hal-hal yang menjadi kendala dalam proses pengurusannya dapat di sampaikan dengan jelas, jangan ada yang ditutupi”, pungkas Arifin Kase.

Percepat Pembangunan PUPR Bombana Cetuskan Inovasi Gem Bom 100-0-100

Rumbia, SultraNET. | Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengeluarkan inovasi pembangunan yang dinamai Gem Bom 100-0-100 atau Gerakan Masyarakat Bombana 100 persen akses air bersih , 0 persen pemukiman kumuh dan 100 persen Sanitasi Layak, inovasi ini sejalan dengan program nasional kementrian PUPR.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana Drs. Man Arfa, M.Si sekaligus salah satu pencetus inovasi ini kepada awak media Harapansultra.com (21/5/2018), menurutnya Inovasi pembangunan ini menitik beratkan pada aspek partisipasi masyarakat sehingga dalam proses pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaannya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

“Selama ini menggunakan sistem Kontraktual, misalkan yang tadinya pembangunan sanitasi melalui kontraktual atau dikerjakan pihak ketiga sekarang tidak lagi, kita berdayakan masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan itu sendiri, yang seperti ini sama seperti program padat karya” Papar Man Arfa

Mantan Staf Ahli Bupati Bombana ini menargetkan pelaksanaan program bakal berjalan sesuai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana hingga lima tahun atau dalam periode Pemerintahan H. Tafdil – Johan Salim.

“Saat ini untuk sanitasi tercatat 60 persen sementara akses air bersih 70 persen, kita targetkan hingga 2022 nanti masyarakat bombana dapat menikmati program ini hingga hingga 100” Urainya

Ditahun 2018 Gem Bom ini menyasar 6 desa di wilayah daratan yaitu Desa Hukaea, Pulemo, Tontonunu, Mattirowalie, Pasare Apua dan Teppo sedangkan di wilayah kepulauan kabaena terdapat 4 desa Yaitu , Baliara Selatan, Ulungkura, Pongkalaero dan Wumbuburo.

Dengan berjalannya inovasi pembangunan ini Man Arfa berharap agar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi sehat segera terwujud secara menyeluruh.

“Jika semua sudah tercapai harapan kita angka harapan hidup bisa bertambah, tingkat kemiskinan bisa berkurang dan masyarakat bisa lebih sejahtera” Puskasnya