Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mendorong transformasi digital layanan perpustakaan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Otomasi Pengolahan Buku dan Pelayanan Perpustakaan yang digelar di Aula Gedung Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, Kamis (7/8/2025).

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.P, ini diikuti para pustakawan dan pengelola perpustakaan dari sekolah maupun komunitas di seluruh wilayah Bombana.

Dalam sambutannya, Syahrun menekankan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi langkah tak terelakkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. “Transformasi digital dalam dunia perpustakaan adalah sebuah keniscayaan. Sistem otomasi seperti Inlislite akan sangat membantu efisiensi dan akurasi pengolahan data koleksi buku,” ujarnya.

Bimtek ini bertujuan meningkatkan kemampuan teknis pengelola perpustakaan dalam mengelola data bibliografi, klasifikasi, dan sirkulasi buku secara digital. Melalui aplikasi Inlislite, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang tata kelola perpustakaan berbasis teknologi, mulai dari penginputan koleksi hingga manajemen sirkulasi buku.

Suasana pelatihan berlangsung interaktif. Para peserta tidak hanya mendapatkan materi teoritis, tetapi juga praktik langsung agar mampu mengaplikasikan sistem otomasi secara mandiri di tempat tugas masing-masing.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, Alfian, SH., M.A.P, yang menutup kegiatan, memberikan apresiasi atas semangat para peserta. “Semoga kegiatan ini menjadi pemantik semangat untuk terus memajukan dunia perpustakaan di daerah kita,” katanya.

Alfian juga berharap, ilmu yang diperoleh segera diimplementasikan sehingga layanan perpustakaan menjadi lebih modern, inklusif, dan mudah diakses masyarakat. “Kami ingin seluruh perpustakaan di Bombana, baik di sekolah maupun komunitas, memiliki standar layanan digital yang memudahkan siapa saja mencari informasi,” tambahnya.

Bimtek ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemkab Bombana untuk mendorong peningkatan literasi dan memastikan pelayanan perpustakaan sejalan dengan perkembangan zaman. Dengan adopsi teknologi, pemerintah daerah berharap literasi masyarakat dapat meningkat dan akses informasi semakin terbuka.

Di tengah gencarnya arus digitalisasi di berbagai sektor, transformasi perpustakaan menjadi salah satu prioritas agar generasi muda memiliki akses pengetahuan yang cepat, akurat, dan relevan. Pemerintah juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi memperkuat ekosistem literasi yang berkelanjutan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 untuk memperkuat strategi optimalisasi penerimaan daerah. Rapat yang dipimpin langsung Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si itu berlangsung di Ruang Rapat LPTQ pada Kamis, 7 Agustus 2025.

Rapat evaluasi ini menjadi forum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk meninjau capaian realisasi PAD yang bersumber dari berbagai sektor, termasuk retribusi daerah, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan berbasis digitalisasi.

Turut hadir dalam rapat tersebut Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bombana, para kepala perangkat daerah, dan perwakilan perangkat daerah pengelola PAD. Diskusi mengarah pada upaya memperkuat sinergi antarinstansi guna meningkatkan akurasi perencanaan dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam arahannya, Wakil Bupati Ahmad Yani menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk memaksimalkan potensi PAD. “Kita tidak hanya bicara soal angka, tapi juga kualitas tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan PAD menjadi kunci untuk memastikan setiap rupiah yang masuk tercatat dengan baik,” ujarnya.

Ahmad Yani juga menggarisbawahi bahwa optimalisasi PAD bukan sekadar meningkatkan pemasukan, melainkan memastikan setiap pendapatan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Setiap rupiah dari PAD harus kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan publik yang lebih baik. Itu yang menjadi komitmen kita,” tambahnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah Bombana dalam rapat tersebut memaparkan perkembangan realisasi PAD hingga pertengahan tahun 2025, termasuk tantangan di lapangan seperti kepatuhan wajib retribusi, pemutakhiran data objek pajak, serta integrasi sistem pembayaran digital. Ia menilai bahwa dukungan lintas perangkat daerah menjadi faktor penentu dalam mengejar target yang telah ditetapkan.

Pj. Sekda Bombana menyampaikan bahwa langkah evaluasi ini akan dilanjutkan dengan monitoring rutin dan rapat koordinasi teknis. “Kita ingin setiap perangkat daerah memiliki peta jalan yang jelas, sehingga target PAD bisa tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Rapat yang berlangsung dalam suasana konstruktif itu menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya percepatan integrasi data PAD ke dalam sistem digital daerah, peningkatan kapasitas SDM pengelola PAD, dan penguatan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban pajak dan retribusi.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan PAD yang sehat dan berkelanjutan, sehingga mendukung pembiayaan program prioritas daerah, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis bahwa kolaborasi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, evaluasi PAD 2025 diharapkan menjadi titik awal peningkatan kinerja penerimaan daerah yang lebih transparan, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Kendari, sultranet.com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong percepatan transformasi layanan publik berbasis digital melalui optimalisasi pemanfaatan data kependudukan. Hal itu ditegaskan Kepala Disdukcapil Sultra, Muhammad Fadlansyah, saat membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan di Hotel Zahra Syariah Kendari, Rabu (6/8/2025).

Kegiatan yang digelar selama dua hari ini diikuti pejabat administrator Disdukcapil Sultra, kepala Disdukcapil kabupaten/kota se-Sultra, serta kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kabupaten/kota atau perwakilannya. Tujuannya, memperkuat sinergi Dukcapil dan Kominfo dalam memanfaatkan data kependudukan untuk layanan publik, mulai dari verifikasi penerima bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penerapan identitas digital berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Rakor ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama replikasi inovasi aplikasi SI ANOA (Sistem Layanan Pengaduan Online Data Kependudukan) yang menjadi salah satu inovasi terbaik di Sultra. Aplikasi ini memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan data kependudukan secara cepat, transparan, dan terintegrasi.

“Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk membangun fondasi transformasi digital pelayanan publik di Sulawesi Tenggara. Kami berharap Kominfo dapat memberi dukungan optimal dalam pemanfaatan data Dukcapil untuk semua layanan publik,” kata Fadlansyah.

Ia menegaskan, data kependudukan memegang peran kunci dalam pelaksanaan delapan program prioritas nasional atau Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, data yang akurat dan mutakhir memungkinkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemerintah berjalan tepat sasaran.

“Data kependudukan bukan sekadar angka, tetapi fondasi utama perencanaan pembangunan nasional untuk memastikan setiap program benar-benar menjangkau rakyat yang membutuhkan,” ujarnya.

Fadlansyah mengingatkan, sejak 2024, sektor pelayanan publik berorientasi profit dikenakan biaya untuk pemanfaatan data Dukcapil, kecuali instansi pemerintah. Kebijakan ini untuk menjaga keberlangsungan layanan dan integritas data. Ia juga menekankan pentingnya sinergi Dukcapil sebagai penyedia data dan Kominfo sebagai penyedia jaringan komunikasi data.

“Pemanfaatan data tidak akan optimal tanpa dukungan infrastruktur jaringan yang memadai,” tambahnya.

Selain penandatanganan kerja sama, peserta rakor juga mendapatkan materi kebijakan percepatan pemanfaatan data kependudukan untuk optimalisasi pelayanan publik. Materi ini diharapkan menjadi acuan daerah dalam memperkuat integrasi layanan publik digital.

Melalui kolaborasi antara Dukcapil dan Kominfo, Sulawesi Tenggara menargetkan layanan administrasi kependudukan yang lebih mudah diakses, cepat, dan dekat dengan masyarakat.

Bombana, sulltranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi meluncurkan Aplikasi SMART SAKIP sebagai inovasi untuk memperkuat pemantauan kinerja instansi pemerintahan sekaligus meningkatkan akuntabilitas tata kelola. Aplikasi ini diluncurkan di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Selasa (5/8/2025), oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K.

Peluncuran ini menjadi langkah nyata Pemkab Bombana dalam menindaklanjuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang selama ini menjadi tolok ukur kinerja birokrasi. Melalui kerja sama antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan perusahaan teknologi Smart ID, aplikasi ini dirancang sebagai alat bantu (tools) digital yang memungkinkan proses monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

Pj. Sekda Bombana, Syahrun, dalam sambutannya menyebut kehadiran SMART SAKIP merupakan bagian dari komitmen Pemkab untuk terus berbenah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. “Aplikasi ini akan memudahkan seluruh perangkat daerah dalam menyusun laporan kinerja, sekaligus memastikan setiap target yang direncanakan dapat tercapai sesuai indikator yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, aplikasi ini bukan hanya sekadar inovasi teknologi, tetapi juga bentuk transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem yang terukur dan real time, diharapkan setiap aparatur dapat bekerja lebih fokus dan terarah. “Kita ingin membangun budaya kerja yang berbasis kinerja, bukan sekadar rutinitas administrasi,” tambah Syahrun.

Perwakilan dari Smart ID menjelaskan bahwa SMART SAKIP dirancang dengan fitur yang mudah digunakan, aman, dan kompatibel dengan sistem manajemen kinerja yang berlaku di pemerintah daerah. Fitur-fitur tersebut mencakup pemantauan capaian kinerja, pengelolaan indikator, hingga analisis data yang dapat membantu pengambilan keputusan berbasis fakta.

Kepala Bagian Organisasi Setda Bombana menyampaikan bahwa aplikasi ini akan mulai diimplementasikan di seluruh perangkat daerah setelah tahap sosialisasi dan pelatihan selesai. “Kami akan memberikan pendampingan teknis agar seluruh OPD dapat memanfaatkan aplikasi ini secara optimal,” jelasnya.

Dengan SMART SAKIP, Pemkab Bombana berharap proses evaluasi kinerja tidak lagi menjadi beban administrasi yang memakan waktu, melainkan menjadi proses yang produktif untuk mendorong pencapaian visi daerah. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Bombana dalam penilaian AKIP di tingkat provinsi maupun nasional.

Peluncuran SMART SAKIP menjadi bukti keseriusan Pemkab Bombana untuk mengadopsi teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi role model bagi daerah lain dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, transparan, dan akuntabel di era digital.

Bombana, sultranet.com – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi Memory Kolektif Bangsa (MKB) untuk memperkuat perlindungan arsip sebagai warisan bangsa. Kegiatan berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bombana dan dibuka resmi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Bombana, Ir. Rusdiamin, Selasa (5/8/2025).

Sosialisasi ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang mendorong pemerintah daerah melakukan registrasi arsip penting agar tercatat sebagai bagian dari Memory Kolektif Bangsa. Program ini menekankan pentingnya melindungi, melestarikan, dan mewariskan arsip yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan kebangsaan.

“Aspek kearsipan tidak hanya bicara tentang menyimpan dokumen, tetapi bagaimana kita memastikan dokumen itu terpelihara dan bisa menjadi sumber informasi yang berharga bagi generasi mendatang,” kata Rusdiamin saat memberikan sambutan.

Ia menambahkan, arsip yang dikelola dengan baik akan menjadi bukti autentik perjalanan sejarah bangsa dan daerah. Menurutnya, setiap dokumen penting adalah saksi bisu yang dapat memperkuat identitas, memori kolektif, dan jati diri masyarakat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bombana, melalui tim kearsipan, memaparkan materi yang mencakup definisi Memory Kolektif Bangsa, tata cara registrasi arsip, serta kriteria arsip yang layak dicatatkan. Peserta kegiatan terdiri dari perwakilan perangkat daerah, lembaga pendidikan, hingga organisasi kemasyarakatan yang memiliki arsip dengan nilai penting.

“Banyak arsip yang kita miliki di tingkat daerah sebenarnya masuk kategori layak daftar MKB, tapi masih banyak yang belum memahami prosesnya. Karena itu, kami hadir untuk memberikan panduan langsung,” ujar salah satu pemateri dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dalam kegiatan ini, peserta juga mendapatkan bimbingan teknis terkait prosedur digitalisasi arsip dan penyimpanan berbasis teknologi, agar keamanan dokumen dapat terjamin dari kerusakan fisik maupun kehilangan. Pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk di bidang kearsipan.

Selain materi, forum diskusi interaktif digelar untuk menampung masukan dan tantangan yang dihadapi peserta dalam mengelola arsip di instansinya masing-masing. Sejumlah peserta mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan pemahaman yang lebih jelas dan praktis terkait pentingnya peran arsip dalam membangun memori bersama bangsa.

Sosialisasi Memory Kolektif Bangsa di Bombana diharapkan menjadi langkah awal membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga arsip sebagai aset nasional. Dengan keterlibatan semua pihak, warisan sejarah dan budaya dapat terjaga, bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi juga sebagai bekal pengetahuan di masa depan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Sabtu (2/8/2025). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan, dengan menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si yang membuka acara mewakili Bupati Bombana, menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD adalah momentum penting untuk memastikan rencana pembangunan daerah berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. “RPJMD ini bukan hanya dokumen, tetapi komitmen kita bersama untuk membangun Bombana yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” ujarnya dalam sambutan.

Musrenbang RPJMD dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat, tokoh masyarakat, akademisi, perwakilan organisasi pemuda dan perempuan, serta unsur swasta. Forum ini membahas berbagai prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan infrastruktur, pemerataan pendidikan, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Ahmad Yani menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut partisipasi aktif masyarakat sebagai kunci dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. “Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu mendengar dan melibatkan semua pihak agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab tantangan dan harapan warga,” katanya.

Dalam forum tersebut, peserta Musrenbang menyampaikan sejumlah usulan, mulai dari pembangunan akses jalan antarwilayah, peningkatan fasilitas kesehatan, pemberdayaan UMKM, hingga penguatan sektor pertanian dan perikanan. Usulan-usulan ini akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD sebelum disahkan menjadi dokumen resmi.

Kepala Bappeda Bombana menjelaskan, RPJMD 2025–2029 disusun berdasarkan hasil evaluasi program sebelumnya, analisis kondisi daerah, serta arahan pembangunan nasional dan provinsi. “Kita berupaya menyusun RPJMD yang adaptif terhadap perubahan, termasuk perkembangan teknologi dan tantangan global, namun tetap berakar pada potensi dan kearifan lokal,” ungkapnya.

Musrenbang RPJMD ini juga menjadi wadah membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Selain membahas program strategis, kegiatan ini diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan di Bombana.

Dengan selesainya Musrenbang ini, pemerintah daerah akan merampungkan dokumen RPJMD yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program kerja selama lima tahun ke depan. Dokumen tersebut akan memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta indikator capaian yang terukur, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi progres pelaksanaannya.

Melalui Musrenbang RPJMD, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, mengedepankan pemerataan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing.

Bombana, sultranet.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bombana, Abdul Rahman, menegaskan komitmen penuh dalam mendukung program anti korupsi yang digalakkan pemerintah daerah. Pernyataan itu ia sampaikan sebagai ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang selama ini menjadi penghambat utama pembangunan. Pernyataan ini disampaikan di Bombana, Senin (11/8/2025).

Abdul Rahman menilai KKN sebagai musuh besar bangsa Indonesia yang harus diberantas hingga ke akar-akarnya.
“Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah akar dari ketimpangan sosial dan kemunduran pelayanan publik. Ini adalah musuh bersama seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa khusus di Kabupaten Bombana, praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“KKN di Kabupaten Bombana harus ditindak dan diberantas hingga ke akar-akarnya. Tidak ada kompromi terhadap perilaku yang merugikan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Dalam mendukung upaya tersebut, Abdul Rahman mengajak seluruh warga terlibat aktif mencegah dan melawan penyimpangan yang merugikan publik.
“Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan dan pencegahan KKN, baik di lingkungan pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

Menurutnya, penegakan aturan secara konsisten adalah langkah awal membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Kita harus menegakkan aturan dengan benar, tanpa pandang bulu. Hukum harus menjadi panglima dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Selain penegakan hukum, ia menekankan disiplin sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik.
“Tanpa kedisiplinan, semua aturan akan sia-sia. Kita harus konsisten dan berintegritas,” jelasnya.

Abdul Rahman juga mengingatkan agar tidak terlibat dalam perampasan hak orang lain, yang kerap menjadi bagian dari praktik KKN. Menurutnya, keadilan sosial harus dijaga demi menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Melalui seruan ini, DP3A Bombana berharap masyarakat dan pemerintah daerah dapat bersinergi mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan akuntabel. Program anti korupsi menjadi bagian dari visi besar Kabupaten Bombana untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bebas dari praktik-praktik yang merugikan rakyat.

Bombana, sultranet.com – Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Bombana memasuki hari ketujuh. Sebanyak 76 siswa SMA/SMK/MA dari berbagai wilayah di Bombana mengikuti pelatihan intensif di Lapangan Eks MTQ Kabupaten Bombana sebagai persiapan untuk pengibaran bendera pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025 mendatang, Kamis (31/7/2025).

Pusdiklat ini untuk tahun kedua dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana. Kepala Badan Kesbangpol, dr. Sunandar, MM.Kes, mengatakan pihaknya menargetkan pelaksanaan tahun ini berjalan lebih baik dari sebelumnya.

“Kami berharap tahun ini Pusdiklat bisa lebih baik, lebih terarah, dan hasilnya semakin membanggakan. Tujuan utamanya tentu agar pengibaran Bendera Merah Putih pada HUT RI ke-80 nanti berlangsung sukses, khidmat, dan penuh makna,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada para pelatih dari TNI Kodim 1431/Bombana dan Polres Bombana yang berperan penting membentuk karakter peserta, mulai dari penguasaan baris-berbaris, disiplin, hingga ketahanan mental. Menurutnya, sinergi lintas instansi ini menjadi faktor kunci keberhasilan pembinaan Paskibraka.

“Kami juga sangat menghargai dukungan dari tim medis PSC 119 Kabupaten Bombana yang senantiasa sigap siang dan malam memberikan layanan kesehatan. Latihan yang padat memang membuat peserta kerap kelelahan, pegal, atau kram. Kehadiran tenaga medis sangat membantu kelancaran kegiatan,” tambahnya.

Tak hanya pelatih dan tim medis, peran pamong dari Purna Paskibraka juga mendapat sorotan. Mereka mendampingi peserta sejak pagi hingga malam, memastikan setiap kegiatan berjalan positif.

“Setiap pagi dan malam, para pamong memastikan anak-anak ini melaksanakan ibadah, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengikuti rutinitas sebelum serta sesudah latihan,” kata Sunandar.

Pusdiklat akan terus berlangsung hingga menjelang hari pelaksanaan upacara kemerdekaan. Panitia berharap semangat dan antusiasme peserta tetap terjaga hingga momen puncak 17 Agustus nanti. Bagi mereka, menjadi pengibar Sang Saka Merah Putih bukan sekadar tugas, tetapi sebuah kehormatan dan pengabdian bagi bangsa.

Kendari, sultranet.com – Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 yang digelar oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (31/7/2025). Ia hadir mewakili Bupati Bombana dalam forum strategis tersebut.

Rakor ini digelar untuk memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam menekan potensi praktik korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan tersebut berlandaskan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mengamanatkan KPK melakukan koordinasi dengan instansi berwenang memberantas korupsi dan penyelenggara pelayanan publik.

Acara dihadiri Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, para bupati dan wali kota se-Sultra, serta jajaran pejabat terkait. Pertemuan ini menjadi ruang bertukar informasi, menyamakan persepsi, dan menyusun langkah bersama untuk mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Ahmad Yani menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. “Kita perlu memastikan setiap kebijakan dan pelayanan publik di Bombana berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya di sela kegiatan.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjalankan program-program pencegahan korupsi yang telah direkomendasikan KPK, termasuk penguatan sistem pengadaan barang dan jasa, penertiban aset daerah, peningkatan kualitas SDM, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Langkah ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya nyata membangun kepercayaan publik,” kata Ahmad Yani.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka mengapresiasi kehadiran kepala daerah dan wakil kepala daerah di forum tersebut. Ia menilai, partisipasi aktif pemerintah daerah menjadi modal penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. “Pencegahan korupsi adalah investasi jangka panjang untuk daerah kita. Tidak ada daerah yang bisa berkembang jika masih dibayangi praktik korupsi,” tegasnya.

Melalui Rakor ini, KPK mendorong daerah untuk terus memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran, memperkuat manajemen aset, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta memastikan seluruh proses administrasi dan pelayanan berlangsung efisien dan bebas dari pungutan liar.

Bagi Bombana, keikutsertaan dalam agenda ini diharapkan memperkokoh langkah-langkah yang telah diambil sebelumnya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Forum ini juga menjadi momentum memperluas jaringan koordinasi dengan pemerintah provinsi, KPK, dan sesama pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.

Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas, Pemerintah Kabupaten Bombana bertekad menjadikan pencegahan korupsi sebagai budaya kerja di semua lini. Harapannya, tata kelola yang baik akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Bombana resmi dibuka pada Sabtu, 26 Juli 2025, di halaman Kantor Bupati Bombana. Sebanyak 76 siswa yang terdiri dari 50 putra dan 26 putri diterima secara resmi dalam upacara pembukaan, dihadiri pejabat daerah, unsur TNI/Polri, purna paskibraka, tenaga kesehatan, serta para pelatih.

Mereka berasal dari SMA/SMK/MA sederajat yang tersebar di 22 kecamatan se-Kabupaten Bombana, terpilih melalui proses seleksi ketat. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., yang membacakan amanat Bupati Bombana, menegaskan bahwa Paskibraka bukan sekadar baris-berbaris. “Paskibraka adalah simbol kedisiplinan, semangat kebangsaan, kepemimpinan, dan jiwa nasionalisme generasi muda Indonesia. Ini kesempatan untuk mengasah diri dan memperkuat karakter berlandaskan Pancasila,” ujarnya.

Ia berharap para peserta mampu menjadi teladan di sekolah maupun di masyarakat. “Jadilah contoh bagi teman sebaya dalam berprestasi dan mengabdi kepada negara,” tambahnya. Menurutnya, pusdiklat ini adalah ajang untuk menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan generasi muda Bombana.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, M.M.Kes., juga hadir bersama Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Hj. Suarni, SP., MP., Kabid Politik dalam Negeri, Asdar, S.Sos., perwakilan Komandan Kodim 14/31/Bombana, perwakilan Kapolres Bombana, serta jajaran pelatih dari TNI/Polri. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan penuh terhadap pembinaan generasi penerus.

Kegiatan pusdiklat ini mencakup latihan fisik, pembentukan mental, pelatihan kepemimpinan, dan materi kebangsaan. Para peserta akan menjalani rutinitas disiplin tinggi selama masa pelatihan, dibimbing langsung oleh pelatih profesional dan purna Paskibraka yang telah berpengalaman.

Purna Paskibraka turut hadir memberi motivasi. Mereka mengingatkan bahwa tugas mengibarkan bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan adalah kehormatan besar. Para peserta pun diharapkan menjaga kesehatan, kekompakan, dan integritas selama mengikuti pelatihan.

Selain pelatihan teknis, kegiatan ini juga dirancang untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kerja sama antarpeserta. Latihan lapangan, pembekalan wawasan kebangsaan, hingga kegiatan pembentukan karakter menjadi menu harian. Harapannya, kelak mereka tidak hanya sukses menjalankan tugas upacara, tetapi juga membawa nilai-nilai yang diperoleh ke kehidupan sehari-hari.

Dengan semangat yang terpancar dari wajah para peserta, Pusdiklat Paskibraka Bombana 2025 menjadi momentum penting untuk mencetak generasi yang siap mengemban tugas negara. Mereka adalah calon-calon pengibar bendera yang akan menjadi simbol persatuan dan kebanggaan di puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang.