DPMD Bombana Bidik Kemandirian Ekonomi Desa Lewat OVOP dan Penguatan BUMDes
BOMBANA, sultranet.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana mematangkan strategi pengembangan One Village One Product (OVOP) dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Strategi tersebut dibahas dalam rapat internal yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPMD Bombana, Hamlin, S.Pd., M.Si., di Aula DPMD Bombana, Rabu (25/2/2026). Pertemuan itu juga membahas penyelarasan program kerja, evaluasi kegiatan pemberdayaan desa, dan rasionalisasi anggaran agar pelaksanaan program lebih efektif serta berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, pengembangan OVOP menjadi salah satu agenda utama. Program yang mengusung konsep satu desa satu produk unggulan itu diarahkan untuk mendorong setiap desa mengenali, memetakan, dan mengembangkan potensi lokal yang memiliki nilai ekonomi serta peluang pemasaran.
Hamlin mengatakan, pemetaan potensi merupakan langkah awal untuk menentukan produk yang layak dikembangkan oleh masing-masing desa. Setiap desa memiliki karakteristik dan sumber daya berbeda sehingga pengembangan usaha perlu disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan lokal.
“Melalui program OVOP, kami mendorong setiap desa di Bombana untuk mampu mengidentifikasi dan memetakan potensi unggulan yang dimiliki. Dengan begitu, desa dapat fokus mengembangkan produk yang benar-benar menjadi kekuatan lokal dan memiliki nilai ekonomi,” ujar Hamlin.
Menurutnya, pengembangan produk unggulan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Desa juga perlu memperhatikan keberlanjutan usaha, kualitas produk, pengelolaan, dan peluang pemasaran agar potensi yang dimiliki dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Pemetaan potensi juga penting untuk menghindari pengembangan usaha yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau kemampuan masyarakat setempat. Produk yang dipilih perlu mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, keterampilan warga, kesinambungan produksi, serta peluang menjangkau konsumen.
Dengan pendekatan tersebut, OVOP diharapkan tidak hanya menjadi program untuk menghasilkan produk unggulan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat desa. Pengembangan produk yang sesuai dengan potensi lokal dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan produksi dan usaha.
Namun, keberhasilan program tersebut memerlukan tahapan yang jelas. Identifikasi potensi perlu diikuti dengan pendampingan, penguatan kualitas produk, pengelolaan usaha, dan strategi pemasaran. Tanpa dukungan pada tahapan tersebut, potensi desa berisiko tidak berkembang secara optimal.
DPMD Bombana juga menekankan pentingnya penguatan BUMDes sebagai lembaga usaha yang dapat mengelola potensi ekonomi desa. Keberadaan BUMDes diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan kelembagaan, tetapi mampu menjalankan kegiatan usaha yang produktif dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan masyarakat.
Hamlin mengatakan, pihaknya akan terus mendorong pendampingan BUMDes, terutama dalam penguatan kelembagaan, legalitas, pengembangan unit usaha, dan peningkatan profesionalisme pengelolaan.
“BUMDes harus menjadi penggerak ekonomi desa. Tidak boleh hanya ada di atas kertas. Kita dorong agar setiap desa memiliki unit usaha yang jelas, legalitas yang kuat, dan manajemen yang profesional,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya membangun BUMDes yang benar-benar menjalankan kegiatan usaha, bukan sekadar memiliki struktur organisasi atau tercatat secara administratif. Pengelolaan yang profesional diperlukan agar unit usaha dapat berjalan sesuai perencanaan dan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang dimiliki.
Penguatan kelembagaan dan legalitas menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan usaha dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, penentuan unit usaha perlu mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat, kemampuan pengelola, dan peluang pasar.
BUMDes juga berpeluang menjadi mitra dalam pengembangan produk unggulan desa. Jika dikelola secara tepat, lembaga tersebut dapat membantu mengorganisasi kegiatan usaha, mendukung pengembangan produk, dan membuka peluang pemasaran bagi hasil produksi masyarakat.
Meski demikian, pengembangan BUMDes membutuhkan perencanaan usaha yang realistis, pengelolaan keuangan yang tertib, serta evaluasi berkala terhadap kinerja unit usaha. Keputusan usaha perlu didasarkan pada potensi dan kebutuhan yang dapat diidentifikasi, bukan hanya pada keinginan membentuk kegiatan baru.
Melalui penguatan BUMDes dan pengembangan OVOP, DPMD Bombana berupaya mendorong agar kegiatan ekonomi desa tumbuh dari potensi yang dimiliki masyarakat. Kedua program tersebut diharapkan saling mendukung dalam membangun usaha lokal yang berkelanjutan dan memperluas peluang ekonomi di tingkat desa.
Selain membahas pemberdayaan ekonomi, rapat internal DPMD Bombana juga menyoroti agenda pemerintahan desa, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades), serta mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) kepala desa.
Pembahasan APBDes menjadi bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan dan penganggaran desa dengan program yang akan dijalankan. Perencanaan yang terarah diperlukan agar penggunaan anggaran sesuai prioritas, kebutuhan masyarakat, dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, agenda Pilkades dan PAW kepala desa berkaitan dengan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembahasan kedua hal tersebut menunjukkan bahwa DPMD juga memperhatikan aspek tata kelola pemerintahan di samping pengembangan ekonomi masyarakat.
Aspek kedisiplinan aparatur serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pemerintah desa dan masyarakat turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Pelayanan yang baik dan koordinasi yang berjalan efektif diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program di tingkat desa.
Program OVOP disebut sebagai salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Bombana di bawah kepemimpinan Bupati Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. DPMD berupaya menerjemahkan arah kebijakan tersebut melalui penguatan perencanaan dan pendampingan program pemberdayaan desa.
Ke depan, pengembangan ekonomi desa memerlukan keterlibatan pemerintah desa, pengelola BUMDes, pendamping, dan masyarakat. Masing-masing pihak perlu memahami perannya agar pemetaan potensi, pengembangan produk, serta pengelolaan unit usaha dapat berjalan secara terkoordinasi.
DPMD Bombana berharap pengembangan OVOP dan penguatan BUMDes dapat mendorong desa mengoptimalkan potensi lokal sekaligus memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Upaya tersebut diarahkan agar desa tidak hanya berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu membangun kegiatan usaha yang produktif dan berkelanjutan.
Melalui strategi tersebut, kemandirian ekonomi desa diharapkan dapat tumbuh berdasarkan kekuatan lokal, didukung kelembagaan usaha yang sehat, dan dikelola secara profesional. Dampaknya terhadap pendapatan masyarakat dan kesejahteraan desa tetap perlu dilihat melalui pelaksanaan program serta hasil yang terukur di lapangan.