Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan keseriusan dalam menyongsong ajang Harmoni Sultra 2026 dengan menggelar rapat koordinasi persiapan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kolaka Utara, H. Muh. Idrus, S.Sos., M.Si., di Aula Kantor Bupati, Kamis (16/4/2026).

Rapat tersebut digelar sebagai langkah konkret memastikan kesiapan daerah dalam berpartisipasi pada event tahunan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung pada 24–27 April 2026 di Kota Kendari.

Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya kerja sama dan sinergi lintas sektor agar seluruh rangkaian persiapan dapat berjalan maksimal dan tepat waktu. Ia menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Kolaka Utara untuk mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Koordinasi yang solid menjadi kunci keberhasilan kita. Semua perangkat daerah harus terlibat aktif agar Kolaka Utara dapat tampil maksimal dan memberikan kesan terbaik,” tegasnya.

Selain itu, Sekda juga menekankan target kesiapan seluruh aspek teknis sebelum pembukaan kegiatan pada 24 April mendatang. Hal ini penting agar partisipasi Kolaka Utara tidak hanya sekadar hadir, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata dalam memeriahkan kegiatan tersebut.

Momentum Harmoni Sultra 2026 juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai ajang strategis untuk mempromosikan potensi daerah, mulai dari produk unggulan UMKM, kekayaan budaya, hingga sektor pariwisata.

Dalam rapat tersebut, dibahas pula sejumlah agenda kegiatan yang akan diikuti oleh Kabupaten Kolaka Utara, di antaranya pameran UMKM yang dikoordinatori oleh Dinas PUPR, pawai budaya di bawah koordinasi Dinas Pariwisata, serta kegiatan bersepeda eksekutif yang akan diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda.

Selain itu, Bupati Kolaka Utara juga dijadwalkan turut ambil bagian dalam lomba menyanyi lagu daerah sebagai bentuk partisipasi dan dukungan terhadap pelestarian budaya lokal.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh jajaran Kepala OPD se-Kabupaten Kolaka Utara yang menyatakan komitmennya untuk mendukung dan menyukseskan keikutsertaan daerah dalam Harmoni Sultra 2026.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) serta Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menyampaikan bahwa persiapan terus dimatangkan secara bertahap dan terkoordinasi.

“Seluruh OPD telah diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami optimistis Kolaka Utara dapat tampil optimal dan memberikan kontribusi terbaik dalam event ini,” ujarnya.

Dengan persiapan yang matang dan dukungan lintas sektor, Pemkab Kolaka Utara optimistis dapat memanfaatkan ajang Harmoni Sultra 2026 sebagai momentum memperkenalkan potensi daerah sekaligus memperkuat identitas budaya di tingkat provinsi. (IS)

Wakatobi, sultranet.com – Angin laut berembus pelan di pesisir Wakatobi. Di tanah yang sederhana itu, seorang anak kecil pernah menyusuri hari-harinya dengan menjajakan kasoami, makanan khas yang akrab di meja makan masyarakat setempat. Dari langkah-langkah kecil itulah, kisah panjang Ir. Alwan, ST., M.S.P., bermula.

Tak banyak yang menyangka, anak pesisir yang tumbuh dalam keterbatasan itu kelak berdiri menyandang gelar doktor dengan predikat cum laude.

Alwan lahir di Bira, Kabupaten Wakatobi pada 3 April 1991 silam. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, tanpa kemewahan, bahkan dengan akses pendidikan yang terbatas. Namun, justru dari ruang hidup yang sempit itulah tekadnya menempa diri. Sejak kecil, ia telah mengenal arti kerja keras, menjual kasoami bukan sekadar membantu orang tua, tetapi menjadi sekolah kehidupan yang mengajarinya tentang tanggung jawab dan keteguhan.

Di bawah terik matahari dan kelelahan yang kerap datang lebih awal, Alwan belajar satu hal penting: masa depan tidak diberikan, tetapi diperjuangkan.

Langkah pendidikannya dimulai dari SDN Antapia di Wangi-wangi, kemudian berlanjut ke SMP Negeri 1 Wangi-wangi dan SMA Negeri 1 Wangi-wangi. Lulus pada 2010, ia tidak memilih tinggal dalam zona nyaman. Dengan keberanian yang tumbuh dari keterbatasan, Alwan merantau ke Makassar membawa mimpi besar yang belum tentu dipahami banyak orang.

Di Universitas Bosowa, ia menapaki perjalanan panjang yang tidak selalu mudah. Tahun 2015, ia menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota. Perjalanan itu berlanjut hingga ia meraih gelar magister pada 2020.

Namun bagi Alwan, capaian bukanlah titik akhir. Ia terus menantang dirinya. Tahun 2021, ia menyelesaikan pendidikan profesi insinyur di Universitas Muslim Indonesia.

Puncak dari perjalanan sunyi itu datang ketika ia kembali ke Universitas Bosowa untuk menempuh program doktoral. Di sanalah ia mencatatkan capaian luar biasa menyelesaikan S3 hanya dalam waktu 2,5 tahun, dengan predikat cum laude.

Sebuah prestasi yang bukan sekadar angka, melainkan akumulasi dari kerja keras yang tak pernah berhenti sejak masa kecilnya.

Kini, Alwan berdiri sebagai akademisi sekaligus praktisi yang diperhitungkan. Ia mengabdikan diri sebagai dosen, serta dipercaya mengemban sejumlah posisi strategis. Sejak 2026, ia menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Teknik di Universitas Sulawesi Tenggara. Ia juga dipercaya sebagai Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (IAP) Sulawesi Tenggara periode 2024–2027, serta Koordinator Wilayah Sulawesi pada Perkumpulan Ahli Informasi Geospasial Indonesia.

Prestasinya diperkuat dengan berbagai sertifikasi profesional di bidang perencanaan wilayah dan kota serta geospasial yang diraihnya pada 2023. Dalam karier akademik, ia terus menunjukkan perkembangan dengan capaian pangkat Asisten Ahli (III/b) pada 2025.

Namun di balik semua pencapaian itu, Alwan tetap menjaga kesederhanaannya. Ia adalah anak dari La Wali (almarhum) dan Wa Isi, orang tua yang mungkin tak mewariskan kemewahan, tetapi mewariskan nilai keteguhan. Dalam perjalanan hidupnya, ia juga didampingi oleh sang istri, Siti Suciati, S.Pd, yang menjadi penopang di setiap langkah.

Bagi Alwan, keberhasilan bukan hanya tentang dirinya. Ia melihatnya sebagai harapan bagi banyak anak muda dari daerah.

“Perjalanan ini bukan hanya tentang saya, tetapi tentang harapan bagi banyak anak muda dari daerah bahwa mereka juga bisa,” ujarnya. (15/4)

Kisah Alwan bukan sekadar cerita sukses. Ini adalah potret tentang keberanian menantang nasib. Tentang seorang anak pesisir yang menolak tunduk pada keterbatasan. Tentang mimpi yang tetap hidup, bahkan ketika dunia terasa sempit.

Hari ini, nama Alwan bukan hanya dikenal sebagai akademisi. Ia telah menjadi simbol bahwa dari kesederhanaan, bisa lahir kekuatan besar. Bahwa dari pesisir yang jauh, bisa tumbuh mimpi yang menjangkau dunia.

Dan bahwa, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, selama ada keberanian untuk memperjuangkannya.

Penulis: Samidin

Wakatobi, Sultranet.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Wakatobi resmi memiliki nahkoda baru setelah Sahwan ditetapkan sebagai Ketua Umum melalui forum Konferensi Cabang (Konfercab) I. Penetapan tersebut menjadi titik awal peralihan kepemimpinan sekaligus penanda arah baru gerakan organisasi mahasiswa Islam tersebut di daerah, Selasa, 14 April 2026.

Keputusan itu dihasilkan dalam forum Konfercab I yang berlangsung sejak 11 hingga 14 April 2026. Agenda tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan HMI Cabang Wakatobi, karena untuk pertama kalinya cabang ini menggelar konferensi tingkat cabang secara penuh dan menentukan kepemimpinan baru secara demokratis.

Proses persidangan berlangsung dinamis dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip organisasi. Forum dipimpin oleh dua pimpinan sidang, Tina Saputri dan Wa Tiara, yang memastikan jalannya sidang berjalan tertib, terarah, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Ketua Panitia Konfercab I, Delan Putri Setiawan, menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Ia menyebut keberhasilan penyelenggaraan konferensi tidak lepas dari kerja sama seluruh elemen kader.

“Kami memastikan seluruh proses konferensi berjalan sesuai mekanisme organisasi, sehingga hasil yang ditetapkan memiliki legitimasi yang kuat,” ujar Delan dalam keterangannya.

Forum Konfercab turut dihadiri oleh dua komisariat penuh, yakni Komisariat Lafran Pane dan Komisariat Hijau Hitam. Kedua komisariat tersebut memiliki hak suara dalam forum, serta berperan aktif dalam setiap tahapan pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam proses pemilihan ketua umum.

Terpilihnya Sahwan diharapkan mampu membawa energi baru bagi HMI Cabang Wakatobi. Selain memperkuat konsolidasi internal, kepemimpinan baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kaderisasi serta memperluas kontribusi organisasi dalam merespons dinamika sosial, keumatan, dan kebangsaan di wilayah Wakatobi.

Pergantian kepemimpinan ini sekaligus menandai berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya dan membuka ruang bagi inovasi gerakan yang lebih progresif. Sejumlah kader menyambut hasil konferensi dengan optimisme, seraya berharap kepemimpinan baru mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

Dengan legitimasi yang kuat dari forum tertinggi di tingkat cabang, Sahwan kini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga marwah organisasi serta mengakselerasi peran HMI sebagai wadah kaderisasi intelektual dan sosial di daerah.

Ke depan, HMI Cabang Wakatobi diharapkan tidak hanya menjadi ruang pembinaan kader, tetapi juga tampil sebagai mitra kritis dan konstruktif dalam pembangunan daerah, serta mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

Pewarta: Samidin

Kendari, sultranet.com – Empat kandidat calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bombana resmi menjalani tahapan asesmen dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), sebagai proses penentu untuk mengisi posisi Jendral Aparatur Sipil Negara di wilayah penghasil emas itu, bertempat di Hotel Qubah 9, Selasa (14/4/2026).

Tahapan ini menjadi bagian penting dalam rangka menilai kompetensi para peserta secara menyeluruh, mulai dari kemampuan manajerial, teknis, hingga aspek kepemimpinan. Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif, profesional, dan transparan.

Kepala BKPSDM Bombana, Abdul Muslikh, mengatakan bahwa seluruh tahapan seleksi dirancang untuk menjaring figur terbaik yang mampu menjalankan peran strategis sebagai Sekda.

“Proses seleksi Pejabat Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Bombana dilaksanakan secara profesional dan transparan,” ujar Muslikh.

Ia menjelaskan, asesmen dilaksanakan selama dua hari, yakni 14 hingga 15 April 2026, dengan rangkaian kegiatan yang terstruktur dan komprehensif. Pada hari pertama, peserta mengikuti registrasi, pembukaan serta pengarahan dari ketua tim penilai, kemudian dilanjutkan dengan simulasi analisis kasus.

Selanjutnya, peserta menjalani simulasi in-tray untuk menguji kemampuan dalam menangani berbagai persoalan administratif dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Setelah jeda istirahat, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi leaderless group discussion (LGD) guna menilai kemampuan komunikasi, kerja sama tim, serta kepemimpinan tanpa struktur formal.

Hari pertama asesmen ditutup dengan wawancara berbasis kompetensi yang bertujuan menggali lebih dalam pengalaman, integritas, serta kesiapan peserta dalam mengemban tugas sebagai Sekda.

Pada hari kedua, peserta kembali mengikuti registrasi sebelum menjalani psikotes untuk mengukur aspek kepribadian, kecerdasan, dan stabilitas emosi. Rangkaian asesmen kemudian diakhiri dengan sesi monitoring dan evaluasi.

Empat peserta yang mengikuti tahapan ini merupakan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, yakni Drs. Hasdin Ratta, M.Si, Darwin, SE, Sadli Sirajuddin, S.Kom., M.A.P, dan Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K. Keempatnya telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan rekam jejak sebelumnya.

Menurut Muslikh, tahapan asesmen menjadi salah satu penentu utama dalam proses seleksi karena memberikan gambaran komprehensif mengenai kapasitas dan kesiapan peserta.

“Semoga Sekretaris Daerah yang dinyatakan lulus pada seleksi ini dapat menjadi motor penggerak birokrasi, menjaga stabilitas kebijakan pemerintahan, serta menjadi jembatan yang baik dengan kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bombana,” katanya.

Ia menambahkan, seleksi terbuka ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk menghadirkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

Posisi Sekretaris Daerah memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan serta memastikan sinkronisasi kebijakan antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah. Karena itu, proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang terpilih. (IS)

Pewarta : Tasya

Bombana, sultranet.com – Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Bombana untuk segera mengalokasikan anggaran penggajian bagi sekitar 2.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi paruh waktu (PW) yang hingga kini belum menerima hak mereka, dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama DPRD Bombana, Senin (13/4/2026).

Dalam forum resmi tersebut, Yudi yang akrab disapa Bintang Parlemen itu menyuarakan tuntutan secara tegas di hadapan jajaran pemerintah daerah. Ia menilai persoalan keterlambatan gaji PPPK PW bukan sekadar isu administratif, melainkan sudah masuk kategori darurat karena menyangkut keberlangsungan hidup ribuan tenaga kerja dan keluarganya.

“Kita bicara soal lebih dari 2.000 orang yang menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini. Ini bukan hal sepele, ini darurat. Mereka sudah bekerja sejak dilantik, tetapi hingga hari ini belum menerima gaji, bahkan kontrak kerja pun belum mereka pegang,” tegas Yudi dalam rapat tersebut.

Ia mengakui kondisi keuangan daerah mungkin menjadi tantangan, namun menurutnya hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak dasar para tenaga PPPK PW. Apalagi, kata dia, peran mereka sangat vital dalam mendukung operasional organisasi perangkat daerah (OPD), terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Guru dan tenaga kesehatan adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Mereka sudah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tapi haknya belum diberikan. Ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Yudi juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib para PPPK PW selama dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD Bombana. Ia menyebut perjuangan ini telah dimulai sejak awal, termasuk saat mendorong pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.

“Saya sampaikan kepada seluruh PPPK PW, selama saya masih di DPRD, saya akan terus berada di barisan terdepan memperjuangkan hak-hak kalian,” katanya kepada wartawan.

Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Bombana itu juga mengungkapkan bahwa perjuangan belum selesai. Ia meminta dukungan dari semua pihak, baik DPRD maupun pemerintah daerah, agar persoalan ini segera mendapat perhatian serius dan solusi konkret.

“Ini tanggung jawab kita bersama. Saya berharap pemerintah daerah dan seluruh anggota DPRD dapat memberikan atensi penuh. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut,” ujarnya.

Meski demikian, Yudi mengajak para PPPK PW untuk tetap menjalankan tugas dengan baik dan menunjukkan dedikasi kepada daerah. Ia percaya bahwa kinerja yang baik akan menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi mereka dalam memperjuangkan hak.

“Saya minta tetap bekerja dengan baik, tunjukkan pengabdian terbaik untuk daerah. Kita perjuangkan bersama hak-hak kalian,” ucapnya.

Ia juga menyatakan keyakinannya terhadap kepemimpinan Bupati Bombana, H. Burhanuddin, yang dinilainya memiliki kepedulian terhadap nasib para PPPK PW. Menurutnya, saat ini pemerintah daerah tengah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Saya yakin Bupati sangat peduli dan sedang mencari jalan keluar. Kita semua berharap ada solusi cepat agar hak mereka segera terpenuhi,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Yudi menegaskan bahwa dirinya akan terus bersama rakyat dalam memperjuangkan kepentingan publik, termasuk memastikan kesejahteraan tenaga PPPK di Bombana.

“Jangan ragu, saya akan selalu bersama rakyat untuk memperjuangkan kepentingan mereka,” pungkasnya.

Pewarta: Azuli

Jakarta, sultranet.com – PT BPR Bahteramas sukses menorehkan prestasi nasional dengan meraih tiga penghargaan bergengsi dalam ajang Top BUMD Awards 2026 yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Senin (13/4/2026).

Tiga penghargaan tersebut meliputi TOP BUMD Bintang 4 untuk kinerja perusahaan, Top CEO BUMD 2026 yang diraih Direktur Utama Yusrianti Mansur, serta TOP Pembina BUMD 2026 yang diberikan kepada Bupati Bombana Burhanuddin dan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.

Capaian ini menegaskan keberhasilan BPR Bahteramas Bombana dalam menjaga kinerja bisnis, memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan dan pembinaan dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Bombana, dinilai menjadi faktor penting di balik keberhasilan tersebut.

Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD dalam membangun sistem yang profesional dan berdaya saing.

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa BUMD kita mampu berdaya saing dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Pemerintah daerah akan terus mendukung agar kinerja PT BPR Bahteramas Bombana semakin optimal,” ujar Burhanuddin.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG), peningkatan profesionalisme, serta inovasi berkelanjutan akan terus didorong agar BUMD mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, turut mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan yang diraih tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga bukti nyata dari kerja keras dan kolaborasi yang solid antara BUMD dan pemerintah daerah.

“Penghargaan ini bukan sekadar pencapaian, tetapi bukti kerja nyata BUMD di Sulawesi Tenggara yang mampu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT BPR Bahteramas, Dr. Sofyan, menyebut penghargaan tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran perusahaan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kinerja bisnis, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

Direktur Utama Yusrianti Mansur juga menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara manajemen perusahaan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, transformasi dan inovasi menjadi kunci dalam menjaga daya saing BPR di tengah dinamika sektor keuangan yang terus berkembang.

“Ajang TOP BUMD Awards merupakan salah satu corporate rating terbesar dan paling bergengsi di Indonesia dalam menilai kinerja BUMD,” kata Yusrianti.

Ajang ini diselenggarakan oleh Majalah Top Business yang diterbitkan oleh PT Madani Solusi Internasional, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah serta sejumlah lembaga dan konsultan bisnis nasional.

Penilaian penghargaan dilakukan secara independen oleh dewan juri yang terdiri dari akademisi, praktisi bisnis, dan konsultan profesional dengan mempertimbangkan tiga indikator utama, yakni achievement (prestasi), improvement (perbaikan), dan contribution (kontribusi) terhadap bisnis, pelayanan publik, serta pembangunan ekonomi daerah.

Penghargaan TOP Pembina BUMD sendiri diberikan kepada kepala daerah yang dinilai memiliki peran strategis dalam membina dan mendorong peningkatan kinerja BUMD hingga mencapai predikat terbaik. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan BUMD tidak terlepas dari dukungan kebijakan dan pembinaan pemerintah daerah.

Ketua Penyelenggara Top BUMD Awards 2026, M. Lutfi Handayani, mengatakan BUMD diharapkan menjadi pemain utama dalam perekonomian daerah sekaligus penyedia layanan publik.

“BUMD harus menjadi kebanggaan daerah dan bangsa,” ujar Lutfi

Ia menjelaskan, untuk meraih penghargaan tersebut, setiap BUMD harus melalui proses penilaian oleh dewan juri yang mencakup pengisian kuesioner, wawancara, hingga sidang pleno.

Pada tahun ini, sebanyak 248 BUMD dan BLUD mengikuti ajang tersebut, meningkat 4,2 persen dibandingkan tahun 2025. Dari jumlah itu, 218 BUMD dinyatakan mengikuti seluruh tahapan penilaian secara lengkap.

Menurut Lutfi, kegiatan ini tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran melalui pemberian masukan dari dewan juri kepada peserta.

“Peserta mendapatkan rekomendasi langsung sebagai panduan untuk meningkatkan kinerja ke depan,” katanya.

Top BUMD Awards yang telah digelar sejak 2016 ini juga disebut sebagai bagian dari upaya mendorong BUMD agar lebih profesional, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional.

Pewarta: Hardyawan

Bombana, sultranet.com – Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Yudi Utama Arsyad atau YUA, menyambut optimistis kepemimpinan baru partai di tingkat pusat di bawah komando Yuri Kemal Fadlullah sebagai Ketua Umum dan Ruksamin sebagai Sekretaris Jenderal DPP PBB, yang ditetapkan melalui Sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) pada Rabu (11/3/2026).

YUA yang juga anggota DPRD Bombana menilai, duet Yuri–Ruksamin menghadirkan energi baru yang diyakini mampu mendorong percepatan kerja organisasi secara menyeluruh. Menurutnya, kepemimpinan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat daerah.

“Di bawah komando beliau, kami yakin roda organisasi akan bergerak dengan kecepatan maksimal. Ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi awal dari lompatan besar Partai Bulan Bintang,” ujar YUA. Sabtu (11/4)

Penunjukan Yuri Kemal Fadlullah, yang merupakan putra Pendiri PBB Yusril Ihza Mahendra, menandai babak baru dalam perjalanan PBB. Ia dipercaya memimpin hingga Muktamar VII pada 2030. Keputusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa PBB tetap konsisten dengan mekanisme internal tanpa melalui Muktamar Luar Biasa.

Sementara itu, kehadiran Ruksamin sebagai Sekjen dinilai menjadi kekuatan tersendiri bagi partai. Dua periode menjabat sebagai Bupati Konawe Utara serta pengalaman memimpin DPW PBB Sulawesi Tenggara menjadikannya figur dengan rekam jejak organisasi yang solid. Pada pemilu sebelumnya, ia berhasil mengantarkan PBB meraih empat kursi DPRD Provinsi dan menjadikan partai sebagai pemenang pemilu di Kabupaten Konawe Utara.

YUA menegaskan, capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa PBB memiliki fondasi kuat untuk berkembang lebih besar. Ia menyebut pengalaman dan kapasitas kedua pemimpin tersebut sebagai kombinasi ideal untuk memperkuat posisi partai, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Kami di tingkat DPC tentu akan mendukung penuh dengan segala upaya untuk membesarkan partai ini. Konsolidasi akan kami perkuat hingga ke tingkat bawah, karena kekuatan partai sesungguhnya ada pada kerja kolektif kader di daerah,” tegas pria yang akrab disapa Bintang Parlemen itu.

Lebih jauh, YUA mengungkapkan harapannya agar PBB mampu tampil lebih kompetitif pada pemilu mendatang. Ia menekankan pentingnya soliditas internal, kerja nyata, dan kedekatan dengan masyarakat sebagai kunci utama meraih kepercayaan publik.

“Kami berharap PBB semakin besar di pemilu yang akan datang. Kader harus solid, kerja nyata harus ditunjukkan, dan kepercayaan masyarakat harus terus dijaga. Dengan kepemimpinan Yuri–Ruksamin, kami optimistis itu bisa terwujud,” ucapnya.

Menurut YUA, momentum pergantian kepemimpinan ini harus dimanfaatkan sebagai titik balik untuk mempercepat gerak partai. Ia mengajak seluruh kader dan simpatisan menjadikan semangat baru ini sebagai bahan bakar untuk memperkuat posisi PBB di berbagai daerah, termasuk di Bombana.

Dengan struktur kepemimpinan yang dinilai solid dan berpengalaman, PBB kini menghadapi fase penting dalam membangun kembali kekuatan politiknya. Konsolidasi yang terarah, strategi yang matang, serta kepemimpinan yang adaptif diyakini akan menjadi faktor penentu dalam menghadapi dinamika politik menuju pemilu mendatang.

Pewarta : Aldi.L

JAKARTA, sultranet.com – Di tengah dinamika dunia pers yang terus bergerak cepat, langkah Pro Jurnalismedia Siber (PJS) menuju pengakuan sebagai konstituen Dewan Pers memasuki fase krusial. Tidak lagi sekadar wacana, upaya itu kini memasuki tahap konsolidasi nasional yang terukur dan sistematis.

Pada Selasa, 12 Mei 2026 mendatang, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta. Forum ini bukan hanya ajang pertemuan rutin, melainkan ruang strategis yang akan mempertemukan energi seluruh pimpinan daerah dalam satu arah: memastikan kesiapan organisasi menuju pendaftaran resmi sebagai konstituen Dewan Pers.

Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menyebut Rapimnas kali ini sebagai titik penentu.

“Ini bukan sekadar rapat biasa. Ini momentum untuk memastikan bahwa seluruh langkah kita menuju Dewan Pers berjalan sesuai rencana dan terukur,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).

Atmosfer Rapimnas diproyeksikan akan sarat dengan evaluasi, refleksi, sekaligus penajaman strategi. Dari Sabang hingga Merauke, para pimpinan DPD akan datang membawa data, persoalan, dan harapan dari daerah masing-masing.

Salah satu fokus utama adalah evaluasi tahap pertama persiapan pendaftaran ke Dewan Pers. Setiap DPD diminta memaparkan perkembangan pengumpulan data anggota sebuah proses yang menjadi fondasi administratif sekaligus indikator keseriusan organisasi.

Bagi PJS, data bukan sekadar angka. Di dalamnya tersimpan legitimasi, representasi, dan kekuatan kolektif yang akan diuji dalam proses verifikasi Dewan Pers, baik secara administratif maupun faktual.

“Kami ingin mendengar langsung dari daerah. Apa yang sudah dicapai, apa kendalanya, dan bagaimana solusi ke depan. Semua harus jelas dan terukur,” kata Mahmud.

Selain itu, Rapimnas juga akan menjadi ruang pematangan menuju Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Munas tersebut bukan hanya agenda organisasi, tetapi juga momentum simbolik yang beririsan dengan target besar PJS: mendaftarkan diri sebagai konstituen Dewan Pers.

Di titik ini, PJS tidak hanya berbicara tentang struktur, tetapi juga tentang kesiapan infrastruktur organisasi di daerah. Karena itu, agenda penentuan wilayah target verifikasi menjadi krusial. Tidak semua daerah akan langsung diajukan hanya yang benar-benar siap secara administrasi, kantor, dan operasional.

“Verifikasi faktual adalah tahap yang sangat menentukan. Kita harus pastikan daerah yang ditunjuk benar-benar siap,” tegas Mahmud.

Di sela agenda yang padat, nuansa reflektif juga akan hadir melalui peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 PJS. Empat tahun perjalanan menjadi ruang evaluasi sekaligus pijakan menuju fase yang lebih matang.

Tema yang diusung tahun ini “Meneguhkan Integritas dan Kompetensi Wartawan untuk PJS yang Lebih Mandiri, Profesional dan Diakui” mencerminkan arah perjuangan organisasi: tidak hanya diakui secara struktural, tetapi juga dihormati secara profesional.

“Empat tahun bukan waktu yang singkat. Kita sudah melewati banyak proses. Di tahun kelima ini, kita harus membuktikan bahwa PJS layak menjadi bagian dari konstituen Dewan Pers,” ujar Mahmud dengan optimisme.

Langkah strategis lainnya yang akan mewarnai Rapimnas adalah rencana penandatanganan nota kesepahaman dengan dua lembaga penting, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW).

Kerja sama dengan BAZNAS membuka peluang penguatan kesejahteraan anggota, sementara kolaborasi dengan LUKW menjadi pintu untuk memperluas akses Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sebuah elemen penting dalam meningkatkan profesionalisme.

“BAZNAS untuk kesejahteraan, LUKW untuk kompetensi. Ini dua pilar penting untuk membangun wartawan yang profesional dan sejahtera,” jelas Mahmud.

Namun, di balik semua agenda strategis tersebut, satu hal yang paling ditekankan adalah kekompakan. Mahmud secara tegas meminta seluruh pimpinan DPD untuk hadir langsung dalam Rapimnas.

“Kehadiran pimpinan daerah sangat penting. Ini menyangkut masa depan organisasi. Saya harap tidak ada yang absen tanpa alasan mendesak,” ujarnya.

Para peserta pun diminta datang dengan persiapan matang mulai dari laporan perkembangan anggota, daftar kendala di daerah, hingga kesiapan kantor untuk verifikasi faktual.

Semua itu bermuara pada satu target besar: menjadikan PJS sebagai konstituen Dewan Pers pada 2026. Jika tercapai, langkah ini bukan hanya capaian administratif, tetapi juga tonggak sejarah bagi organisasi wartawan media siber di Indonesia.

Sebuah perjalanan yang tidak ringan, namun bukan mustahil.

“Ini perjuangan bersama. Dari pusat hingga daerah, dari barat sampai timur Indonesia. Dengan kerja keras dan solidaritas, saya yakin kita bisa mencapainya,” tutup Mahmud. (PJS)

Pewarta : rustam

BOMBANA, sultranet.com – Kecelakaan tragis terjadi di lokasi penambangan emas ilegal di wilayah SP 9, Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Senin (6/4/2026).

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia, satu orang dalam kondisi kritis, satu orang mengalami luka berat, dan satu korban lainnya hingga kini masih dalam proses pencarian setelah tertimbun material longsoran.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula sekitar pukul 15.00 WITA, saat para korban bersama sejumlah warga lainnya berbondong-bondong masuk ke dalam lubang galian untuk melakukan aktivitas pencarian emas secara manual menggunakan skop dan wajan.

Sekitar pukul 17.00 WITA, tanah di pinggiran lubang tiba-tiba longsor dan menimbun beberapa orang yang berada di dalam galian. Kondisi tersebut memicu kepanikan di lokasi kejadian.

Selang 30 menit kemudian, sekitar pukul 17.30 WITA, masyarakat yang berada di sekitar lokasi langsung berupaya melakukan penggalian secara manual untuk mengevakuasi para korban yang tertimbun tanah.

Upaya evakuasi dilakukan dengan peralatan seadanya oleh warga dan keluarga korban. Proses pencarian berlangsung hingga malam hari dalam kondisi terbatas.

Sekitar pukul 23.00 WITA, salah satu korban berhasil ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan langsung dibawa oleh pihak keluarga ke rumah duka.

Seorang narasumber yang enggan disebutkan identitasnya menyampaikan bahwa hingga saat ini masih ada korban yang belum ditemukan dan diduga masih berada di dalam timbunan material longsor.

“Evakuasi masih terus dilakukan, masih ada korban yang belum ditemukan,” ujarnya.

Adapun identitas Inisial para korban dalam peristiwa tersebut yakni Er (46), warga Desa Wesalo, Kecamatan Lolae, Kabupaten Kolaka Timur, yang saat ini dalam kondisi kritis.

Kemudian Ka (50), warga Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, dinyatakan meninggal dunia.

Selanjutnya Bu (52), warga Desa Lakomato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, mengalami luka berat berupa patah tulang kaki.

Sementara itu, satu korban lainnya Hu (42), warga Desa Pangkuri, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, hingga kini masih belum ditemukan.

Peristiwa ini kembali menyoroti tingginya risiko aktivitas penambangan emas ilegal yang tidak memenuhi standar keselamatan kerja. Minimnya pengamanan serta penggunaan metode tradisional membuat para penambang sangat rentan terhadap kecelakaan fatal.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait langkah penanganan lebih lanjut maupun proses pencarian korban yang masih tertimbun.

Pewarta : Aldi.L

SULTRANET.COM, KONKEP – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) tahun ini menghadirkan nuansa berbeda. Momentum ini tidak sekadar menandai pertambahan usia daerah, tetapi menjadi refleksi mendalam tentang makna pembangunan di tengah arus efisiensi anggaran. Minggu (05/04/2026).

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep, Mahmud, memaknai hari jadi sebagai waktu yang tepat untuk merenung sekaligus memperkuat arah pembangunan yang lebih bijak dan bertanggung jawab.

“Hari jadi ini mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, lalu melangkah lebih bijak. Kami memaknai efisiensi bukan sebagai pengurangan semangat, melainkan pemurnian niat. Setiap rupiah yang kami kelola adalah titipan rakyat, dan setiap pembangunan harus menjadi warisan bernilai, bukan sekadar kemewahan sesaat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, peringatan Hari Jadi Konkep ke-13 yang jatuh pada 12 April 2026 menjadi momentum untuk memahami bahwa kemajuan tidak selalu identik dengan besarnya anggaran.

Menurutnya, pembangunan sejati tercermin dari semakin mudahnya akses pelayanan publik, birokrasi yang kian efisien, serta pergerakan ekonomi masyarakat yang tetap tumbuh meski dengan skala prioritas yang lebih selektif.

“Kami ingin membangun dengan hati. Pembangunan yang spektakuler bagi kami adalah ketika hasil kerja mampu menyentuh kehidupan masyarakat, mempermudah pelayanan, dan menghadirkan kebahagiaan yang berkelanjutan. Kami belajar menghargai setiap sen karena di situlah letak tanggung jawab kami,” ungkapnya.

Mahmud menegaskan, tantangan keterbatasan anggaran justru menjadi cermin dalam memperkuat kualitas pembangunan.

“Membatasi pengeluaran bukan berarti membatasi harapan. Justru kami memperluas inovasi dan memperhalus strategi. Konkep akan terus dibangun bukan dengan kemegahan yang kasat mata, tetapi dengan manfaat yang kokoh dan dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Ia berharap semangat Hari Jadi Konkep menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga arah pembangunan yang berkelanjutan dan sehat secara fiskal.

“Selamat Hari Jadi Konkep. Mari kita rawat daerah ini bukan hanya dengan ambisi, tetapi dengan kebijaksanaan. Kita bangun dengan cara yang terhormat agar kelak dapat diwariskan dengan bangga kepada generasi mendatang,” pungkasnya.

Laporan: Aldi Dermawan