Reses di Dapil IV, Wakil Ketua DPRD Muna Muhammad Natsir Ido Serap Aspirasi Perbaikan Jalan dan Bedah Rumah

MUNA, Sultranet.com – Persoalan jalan rusak dan kebutuhan rumah layak huni menjadi aspirasi utama masyarakat saat Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Muna, Muhammad Natsir Ido, melaksanakan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang meliputi Kecamatan Bone, Tongkuno, Marobo, dan Tongkuno Selatan. (19/11)

Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang masih mereka hadapi, terutama kondisi infrastruktur jalan yang membutuhkan perbaikan serta keberlanjutan program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Muhammad Natsir Ido mengungkapkan, sebagian besar aspirasi masyarakat berkaitan dengan perbaikan jalan berlubang, peningkatan kualitas jalan tanah, hingga pembukaan akses jalan baru di wilayah yang belum memiliki infrastruktur memadai.

“Utamanya jalan, mereka minta dibenahi jalan-jalan yang rusak. Termasuk yang belum ada akses, mereka minta dibukakan akses. Jalan berlubang minta dibenahi, terus jalan yang masih tanah minta ditingkatkan. Termasuk bedah rumah, mereka juga minta bedah rumah,” ungkap Natsir saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Selain perbaikan infrastruktur, masyarakat juga mengharapkan kelanjutan program bedah rumah untuk membantu warga yang masih menempati hunian tidak layak.

Aspirasi lainnya mencakup kebutuhan bantuan alat dan mesin pertanian guna menunjang aktivitas petani serta peningkatan akses jaringan internet, khususnya bagi masyarakat di kawasan kampung lama.

“Rata-rata seputar itu permintaan masyarakat. Termasuk ada juga di kampung lama yang meminta sambungan internet,” ujarnya.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Natsir menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui fungsi dan kewenangan DPRD, termasuk dalam pembahasan program pembangunan dan anggaran bersama pemerintah daerah.

Meski demikian, ia mengakui bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam merealisasikan seluruh kebutuhan masyarakat.

Karena itu, menurut Natsir, setiap usulan perlu melalui penentuan skala prioritas agar pemerintah daerah dapat mendahulukan kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Kalau misalnya tidak bisa semuanya, paling tidak ada yang bisa kita fasilitasi dari apa yang menjadi aspirasi masyarakat tersebut. Jadi, kita akan memilih dari semua komponen yang ada, mana yang harus didahulukan sebagai prioritas dan mana yang bisa ditunda,” tegasnya.

Melalui kegiatan reses tersebut, Natsir berharap berbagai kebutuhan masyarakat di Dapil IV dapat menjadi perhatian dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah, khususnya pada sektor infrastruktur, perumahan, pertanian, dan akses telekomunikasi.

Penulis: Borju




Evaluasi Gubernur Diterima, APBD Perubahan Konkep 2026 Siap Digelar, Fokus Penuhi Pendidikan, Kesehatan, dan Dana Desa

Sultranet.com, Konkep– Sebagai wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang unik, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terus memperkuat fondasi fiskalnya. Kamis (22/10/2026), langkah penting itu terwujud ketika Pemerintah Kabupaten Konkep secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Evaluasi Gubernur Sulawesi Tenggara atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Penyerahan dokumen krusial tersebut berlangsung di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara, ditandai dengan kehadiran jajaran kunci eksekutif dan legislatif daerah. Turut hadir Kepala BPKAD Sultra Umikum Latifah, S.KM., M.Si., Ketua DPRD Konkep Ishak, S.E., Kepala BKD Konkep Mahmud, S.P., M.PW., serta Kepala Bappeda Konkep Sapiuddin Alibas, S.P., M.E.

Kepala BKD Konkep, Mahmud, menegaskan bahwa proses evaluasi ini jauh melampaui sekadar rutinitas administratif. Menurutnya, SK Evaluasi Gubernur merupakan “kompas strategis” yang memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar bekerja untuk rakyat.

“SK Evaluasi ini adalah rangkaian proses dan tahapan dalam penyusunan APBD perubahan yang memuat hasil evaluasi dan penyesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan, program strategis, pemenuhan mandatori pending urusan pendidikan, kesehatan, dan dana desa, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” terang, Mahmud.

Lebih lanjut Mahmud menjelaskan usai di terima SK tersebut, agar segera dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi bersama Pemda Konkep dan DPRD.

“Selanjutnya dilakukan penginputan anggaran kas di SIPD agar OPD dapat segera melaksanakan kegiatan yang sudah terprogram dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2026,” pungkasnya.

Ia menambahkan, bagi daerah kepulauan seperti Konkep, pemenuhan SPM menjadi tantangan sekaligus prioritas utama. “Kesehatan dan pendidikan adalah hak dasar warga kami. Evaluasi Gubernur memastikan anggaran kita benar-benar menjawab tantangan geografis ini,” imbuhnya.

Laporan: Aldi Dermawan




Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, BKD Konkep Gelar Verifikasi RKA SKPD 2027 Menuju Wawonii Emas

Sultranet.com, Konkep – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) menggelar kegiatan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Tahun Anggaran 2027. Kegiatan yang berlangsung di Aula BKD Konkep, Kamis (15/10/2026), ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan fondasi pembangunan daerah untuk tahun mendatang.

Kegiatan yang diikuti Sekretaris, Kepala Bidang, Camat, Lurah Kasubag Program dari seluruh OPD/Bagian/Direktur di Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung visi besar menuju “Wawonii Emas”.

Kepala BKD Kabupaten Konawe Kepulauan, Mahmud, S.P., M.PW. dalam arahannya menyampaikan bahwa verifikasi RKA merupakan tahapan yang sangat krusial dalam siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Melalui verifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD benar-benar tepat sasaran, efektif, dan efisien. Pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel adalah kunci utama kita dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan mendorong terwujudnya Wawonii Emas,” ujar, Mahmud.

Dalam proses verifikasi, tim dari BKD melakukan pengkajian dan sinkronisasi secara cermat terhadap seluruh usulan program SKPD. Hal ini guna memastikan bahwa rencana kerja tahunan tersebut telah selaras dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027, serta mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan.

“Kami mengimbau kepada seluruh OPD untuk dapat menyusun anggaran secara realistis dan berorientasi pada kinerja. Hindari pemborosan dan utamakan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Konkep,” tambahnya.

Diharapkan, rangkaian kegiatan verifikasi RKA SKPD Tahun 2027 ini dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

Laporan: Aldi Dermawan




APBD-P 2026 Disepakati, Bupati Konkep Umumkan Pengaspalan Jalan Mosolo-Waturai Dilaksanakan Tahun Ini

SULTRANET. COM-KONAWE KEPULAUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Pemda-Konkep) menggelar Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Penetapan ini menjadi tonggak penting bagi percepatan realisasi program prioritas di akhir tahun anggaran.

Dalam sambutannya, Bupati Konawe Kepulauan, Rifqi Saifullah Razak, menyampaikan kabar gembira yang dinanti-nantikan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa melalui alokasi dana anggaran dari Pemerintah Pusat, pada tahun ini akan dilaksanakan pengaspalan jalan sepanjang 4 kilometer di ruas Mosolo-Waturai. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

“Alhamdulillah, kita mendapatkan dukungan penuh dari pusat untuk mengaspal ruas jalan Mosolo-Waturai sepanjang 4 kilometer. Ini adalah bukti sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat demi kesejahteraan rakyat Konkep,” ujar Bupati Rifqi.

Prosesi paripurna berlangsung khidmat dan dihadiri oleh seluruh unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam rangkaian  rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Konkep, Ishak, secara resmi menyerahkan Rancangan Perda tentang APBD-P 2026 kepada Bupati Konkep untuk kemudian disepakati bersama dan ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Ditempat yang saama, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep, Mahmud, menyatakan rasa syukurnya. Ia menekankan bahwa persetujuan anggaran ini dilandasi oleh niat tulus untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

“Alhamdulillah, pada hari ini yang dilandasi semangat keikhlasan untuk mendorong kesinambungan pembangunan di daerah, telah dilaksanakan paripurna penetapan APBD Perubahan 2026. Dengan adanya kepastian anggaran ini, kami di BKD akan memastikan setiap rupiah dialokasikan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” tegas Mahmud.

Laporan: Aldi Dermawan




Resmi Dikukuhkan, PERBAKIN Konkep Masuk Periode Baru Melalui Musprov 2026-2030

KENDARI, SULTRANET.COM— Musyawarah Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (PERBAKIN) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk masa bakti 2026–2030 telah resmi digelar dalam suasana penuh kebersamaan, demokratis, dan semangat tinggi untuk memajukan olahraga menembak serta melestarikan tradisi berburu yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut, Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Rifqi Saifullah Razak, secara aklamasi dan dengan suara bulat dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum PERBAKIN Cabang Konkep untuk periode 2026–2030.

Penunjukan ini merupakan bentuk kepercayaan tertinggi dari seluruh anggota dan pemangku kepentingan, mengingat rekam jejak, komitmen, serta kepemimpinan Bupati Rifqi yang telah terbukti dalam memajukan potensi daerah, membina generasi muda, dan mendukung pengembangan olahraga di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Mewakili Ketua Umum, Ketua Harian PERBAKIN Cabang Konkep, Mahmud, menyampaikan harapan dan tekad seluruh jajaran pengurus yang baru dibentuk. Ia menegaskan bahwa kepengurusan akan bekerja secara sinergis, transparan, profesional, serta berorientasi pada prestasi dan manfaat luas bagi masyarakat.

“Atas nama seluruh pengurus dan anggota PERBAKIN Cabang Konawe Kepulauan, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan kepada bapak Rifqi Saifullah Razak selaku Ketua Umum. Kami berharap, di bawah kepemimpinannya, PERBAKIN Cabang Konawe Kepulauan dapat semakin tumbuh, berkembang, dan berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional.

Kami akan terus membina atlet-atlet muda yang berprestasi, menjadikan olahraga menembak sebagai sarana membina kedisiplinan, ketelitian, dan karakter bangsa yang tangguh. Selain itu, kami juga tetap menjaga etika dan aturan berburu yang berkelanjutan serta tidak merusak keseimbangan ekosistem alam di daerah kita. Seluruh program kerja akan kami susun dan laksanakan dengan penuh tanggung jawab, mendukung visi dan misi daerah,” ujar Mahmud, Sabtu (19/9/2026).

Lebih lanjut, Mahmud juga mengajak seluruh anggota dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kemajuan PERBAKIN, menjadikan organisasi ini sebagai wadah yang kredibel, bermartabat, bermanfaat bagi masyarakat, serta berkontribusi positif bagi pembangunan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya.

Musyawarah ini dihadiri oleh Pengurus PERBAKIN Provinsi Sulawesi Tenggara, Pengurus PERBAKIN Kabupaten/Kota se-Sultra, anggota organisasi, serta para undangan dari berbagai kalangan. Acara berjalan dengan lancar, tertib, dan ditutup dengan pelantikan.

Laporan: Aldi Dermawan




Dukung Ketahanan Pangan, Kapolres Bombana Turun Langsung Panen Jagung Bersama Petani

Bombana, sultranet.com  | Kapolres Bombana AKBP Irwandhy Idrus, S.I.K., M.H., CPHR, turun langsung memanen jagung bersama petani di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal III Tahun 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan sekaligus mendorong produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Bombana.

Irwandhy mengatakan sektor pertanian memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah. Menurutnya, ketahanan pangan yang kuat menjadi salah satu fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ketahanan pangan yang tangguh akan melahirkan masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera merupakan kunci utama terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif,” ujar Irwandhy dalam sambutannya.

Ia menegaskan, Polri tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan, tetapi juga hadir mendampingi masyarakat dalam berbagai program produktif.

Melalui jajaran Satuan Binmas dan Bhabinkamtibmas, Polres Bombana berkomitmen membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan para petani untuk mendorong kemajuan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Irwandhy berharap hasil panen tersebut dapat memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat serta mendorong peningkatan produksi pangan di Kabupaten Bombana.

“Semoga apa yang kita panen dan usahakan hari ini membawa keberkahan, keberlimpahan rezeki, serta manfaat yang besar bagi kesejahteraan seluruh warga Kelurahan Doule dan Kabupaten Bombana pada umumnya,” katanya.

Usai rangkaian sambutan dan doa, Kapolres Bombana bersama para tamu undangan kemudian turun langsung ke lahan pertanian untuk memanen jagung. Kegiatan tersebut berlangsung aman, lancar, dan kondusif hingga selesai sekitar pukul 10.30 Wita.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Hasbi, SP., MM, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Safruddin Ratta, SP., M.A.P., para PJU Polres Bombana, Kapolsek Rumbia Ipda Rais Siddiq Saini, S.I.P., C.PS., perwakilan Danramil 1431-01 Rumbia Serka Darwis, Camat Rumbia Tengah Yusuf Alison, S.Sos., MM bersama staf,

Nampak hadir pula Kepala Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Rumbia Yuliana, SP bersama staf, Lurah Doule Hj. Surisma, S.S., M.A.P., Kepala Desa Lantawonua Hj. Kurniawaty Hasmin M., S.P., serta puluhan tamu undangan. (Rls)

 




Hugua Dorong Penguatan Pendidikan Pesantren di Bombana, Tekankan Pentingnya Akhlak dan Integritas

Bombana – sultranet.com — Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk terus mendukung pengembangan pendidikan pondok pesantren, termasuk penguatan sarana dan prasarana pendidikan. Hal itu disampaikan Hugua saat menghadiri Sholawat Kemerdekaan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus HUT ke-81 Republik Indonesia di Pondok Pesantren Hamzanwadi Nahdlatul Wathan, Desa Langkowala, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Sabtu malam, 22 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut diikuti keluarga besar Pondok Pesantren Hamzanwadi Nahdlatul Wathan bersama masyarakat sekitar. Rangkaian acara diisi dengan sholawat dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap keteladanan Nabi Muhammad SAW sekaligus ungkapan syukur atas 81 tahun kemerdekaan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Hugua menyampaikan apresiasi kepada para kiai, santri, pengasuh pondok pesantren, serta seluruh pihak yang selama ini berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan pendidikan berbasis pesantren di Kabupaten Bombana.

Menurut Hugua, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mentransfer pengetahuan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Pendidikan, kata dia, harus mampu melahirkan manusia yang memiliki kecerdasan, semangat untuk berkembang, sekaligus integritas dalam menjalani kehidupan.

“Pendidikan melahirkan manusia yang cerdas, melahirkan orang-orang yang bersemangat, dan yang ketiga adalah berintegritas,” ujar Hugua dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, kecerdasan tidak semata-mata diukur dari kemampuan seseorang dalam berpikir atau menguasai pengetahuan. Kecerdasan perlu berjalan beriringan dengan akhlak, kesehatan, budi pekerti, serta kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuannya secara bertanggung jawab.

Bagi Hugua, pendidikan yang baik harus mampu membangun manusia secara utuh. Pengetahuan yang tinggi, menurutnya, akan memiliki makna yang lebih besar apabila dibarengi dengan karakter dan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kalau kita bicara tentang kecerdasan, bukan hanya soal kemampuan berpikir. Kecerdasan juga harus dikaitkan dengan akhlak, kesehatan, dan budi pekerti,” katanya.

Selain kecerdasan dan semangat, Hugua menempatkan integritas sebagai salah satu fondasi penting dalam pembentukan generasi. Integritas, menurut dia, tercermin dari kesesuaian antara perkataan, perbuatan, serta nilai yang diyakini seseorang.

Nilai tersebut dinilai penting ditanamkan sejak dini melalui lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. Dengan demikian, para santri tidak hanya dipersiapkan untuk memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat ketika nantinya terjun ke tengah masyarakat.

Dalam acara tersebut, Hugua juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memperkuat dukungan terhadap lembaga pendidikan di daerah. Ia mengatakan kebutuhan pengembangan sarana pendidikan pesantren akan terus diupayakan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan kewenangan dan kemampuan anggaran yang tersedia.

Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan lembaga pendidikan dapat tumbuh dan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik kepada masyarakat.

“Pemerintah harus hadir untuk membantu mereka menjadikan sekolah ini semakin maju,” kata Hugua.

Ia berharap dukungan pemerintah dapat berjalan seiring dengan kerja keras pengelola pesantren, para pendidik, santri, orang tua, serta masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting agar pengembangan pendidikan tidak hanya bertumpu pada satu pihak, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

Hugua menilai keberadaan pondok pesantren di daerah memiliki arti penting bagi pembangunan sumber daya manusia. Pesantren dapat menjadi ruang pembentukan generasi yang memiliki pengetahuan, karakter, kepedulian sosial, serta pemahaman nilai-nilai keagamaan yang kuat.

Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan pendidikan pesantren dan memberikan ruang yang cukup bagi lembaga tersebut untuk berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi Hugua untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, kembali meneladani akhlak dan perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, peringatan Maulid tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial. Nilai yang terkandung dalam keteladanan Nabi Muhammad SAW perlu diterjemahkan dalam sikap dan perilaku nyata, baik dalam kehidupan keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun dalam menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara.

“Tauladan Muhammad telah mengajarkan kita bagaimana berakhlak karimah,” tuturnya.

Ia menekankan bahwa akhlak yang baik merupakan salah satu modal penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Generasi muda diharapkan mampu menjadikan keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam membangun hubungan dengan sesama, menghormati perbedaan, serta menjaga nilai-nilai kebaikan di tengah perubahan zaman.

Semangat tersebut kemudian dipadukan dengan nilai kebangsaan melalui peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurut Hugua, nilai keagamaan dan kebangsaan dapat berjalan beriringan dalam membentuk masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan masa depan daerah.

Sholawat Kemerdekaan di Pondok Pesantren Hamzanwadi Nahdlatul Wathan menjadi salah satu ruang yang mempertemukan kedua nilai tersebut. Sholawat dan doa bersama menjadi bagian dari penguatan spiritual, sementara momentum kemerdekaan mengingatkan masyarakat pada pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kontribusi setiap warga dalam membangun bangsa.

Kegiatan itu juga memperlihatkan peran pesantren sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran keluarga besar pesantren dan masyarakat sekitar menunjukkan bahwa lembaga pendidikan keagamaan tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar, tetapi juga dapat menjadi ruang berkumpul, memperkuat silaturahmi, dan membangun kepedulian bersama.

Hugua berharap semangat kebersamaan yang tumbuh melalui kegiatan tersebut dapat terus dipelihara. Pemerintah, pesantren, tokoh agama, pendidik, orang tua, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mampu menjawab tantangan generasi muda.

Ia juga mendorong agar pendidikan di daerah terus diarahkan pada pembentukan manusia yang tidak hanya unggul secara pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter, kesehatan, semangat, dan integritas. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia akan menjadi salah satu penentu kemajuan daerah di masa mendatang.

Dengan dukungan berbagai pihak, pondok pesantren diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih luas dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pendidikan yang menggabungkan pengetahuan, nilai keagamaan, akhlak, dan semangat kebangsaan dinilai menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi muda Sulawesi Tenggara menghadapi masa depan.

Sholawat Kemerdekaan tersebut akhirnya tidak hanya menjadi rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat pesan tentang pentingnya pendidikan dan pembangunan karakter. Dari lingkungan pesantren, nilai-nilai tersebut diharapkan terus tumbuh dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.




Bupati Bombana Sambut Kajari Baru, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Pencegahan Korupsi

Bombana – sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bombana, Kejaksaan Negeri Bombana, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta penegakan hukum di daerah. Hal itu disampaikan Burhanuddin saat menyambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bombana yang baru, Mohtar Arifin, S.Kom., S.H., M.H., dalam acara penyambutan dan ramah tamah di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Kamis, 20 Agustus 2026.

Bupati Bombana didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., dan Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Dalam kegiatan tersebut, jajaran Forkopimda Bombana, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, serta kepala perangkat daerah turut hadir.

Hadir pula Komandan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 919/Sangia Dowo, pimpinan instansi vertikal di daerah, para camat, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kejaksaan Negeri Bombana.

Dalam sambutannya, Burhanuddin menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Mohtar Arifin beserta keluarga di Kabupaten Bombana. Ia berharap kehadiran Kajari baru dapat membawa semangat baru sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda.

“Selamat datang dan selamat bertugas di Bumi Wonua Bombana kepada Bapak Mohtar Arifin, S.Kom., S.H., M.H., beserta keluarga,” ujar Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sinergi tersebut dibutuhkan agar pembangunan daerah dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat.

Ia mengatakan Kejaksaan Negeri Bombana memiliki posisi strategis dalam mendukung berbagai agenda pemerintahan, terutama melalui fungsi penegakan hukum, pengawalan, dan pendampingan hukum. Karena itu, komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dan kejaksaan perlu terus dijaga.

Burhanuddin berharap kerja sama yang telah terbangun selama ini dapat dilanjutkan dan diperkuat di bawah kepemimpinan Kajari Bombana yang baru. Ia juga menilai pencegahan tindak pidana korupsi perlu menjadi perhatian bersama, bukan hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kami berharap kehadiran Bapak dapat semakin memperkuat kerja sama, khususnya dalam pengawalan dan pendampingan hukum, pencegahan tindak pidana korupsi, serta menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat Bombana,” kata Burhanuddin.

Bupati menilai hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan koordinasi dengan berbagai institusi agar setiap kebijakan dan program dapat dilaksanakan secara tepat, sesuai aturan, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin juga menyampaikan apresiasi kepada Andi Helmi Adam, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bombana. Selama menjalankan tugas di Bombana, Andi Helmi Adam telah membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.

Andi Helmi Adam selanjutnya mendapat penugasan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan, Kalimantan Utara. Burhanuddin menyampaikan terima kasih atas kontribusi dan kerja sama yang telah diberikan selama masa tugasnya di Kabupaten Bombana.

Pergantian pimpinan di lingkungan kejaksaan tersebut diharapkan tidak mengurangi kekuatan koordinasi yang selama ini telah terjalin. Sebaliknya, momentum pergantian kepemimpinan menjadi kesempatan untuk melanjutkan program kerja sekaligus membangun kerja sama yang lebih kuat sesuai tantangan yang dihadapi daerah.

Sementara itu, Kajari Bombana Mohtar Arifin menyampaikan bahwa amanah sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bombana merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ia menyadari bahwa pelaksanaan tugas kejaksaan tidak dapat dilakukan secara sendiri dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Mohtar mengatakan dukungan pemerintah daerah, Forkopimda, jajaran satuan kerja, instansi terkait, serta masyarakat merupakan bagian penting dalam menjalankan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Bombana.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas kejaksaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan seluruh unsur di daerah dalam membangun komunikasi dan kerja sama. Karena itu, ia membuka ruang untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bombana dan seluruh pemangku kepentingan.

“Ke depan, kami akan mengedepankan perkara yang berkeadilan, terutama perkara masyarakat, dengan pendekatan restorative justice dan humanis,” ujar Mohtar.

Pendekatan tersebut, kata Mohtar, menjadi salah satu komitmen dalam menjalankan tugas penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada proses hukum, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat.

Ia menekankan bahwa hukum harus hadir untuk memberikan rasa keadilan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan Negeri Bombana akan berupaya membangun pendekatan yang proporsional dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mohtar juga meminta dukungan kepada Bupati Bombana, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Dukungan tersebut dinilai penting agar tugas penegakan hukum, pelayanan hukum, dan fungsi kejaksaan lainnya dapat berjalan secara efektif.

“Mohon dukungan dari Bapak Bupati, Forkopimda, dan seluruh masyarakat Bombana agar kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik,” katanya.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya membangun hubungan kelembagaan yang sehat antara Kejaksaan Negeri Bombana dan Pemerintah Kabupaten Bombana. Sinergi tidak hanya dibutuhkan dalam penanganan persoalan hukum, tetapi juga dalam mendorong pencegahan pelanggaran hukum sejak tahap awal.

Bagi pemerintah daerah, penguatan koordinasi dengan kejaksaan juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai koridor hukum. Dengan pendampingan dan komunikasi yang baik, potensi persoalan hukum dapat diidentifikasi lebih awal sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Pada acara tersebut, Bupati Bombana dan Wakil Bupati Bombana juga menyerahkan cenderamata kepada Mohtar Arifin sebagai bagian dari rangkaian penyambutan Kajari Bombana yang baru. Penyerahan cenderamata berlangsung dalam suasana ramah tamah bersama jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, serta tamu undangan.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang awal bagi Mohtar Arifin untuk memperkenalkan diri dan membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Bombana. Kehadiran jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas daerah.

Dengan kepemimpinan Kajari yang baru, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap hubungan kerja sama yang telah terbangun dapat terus berlanjut. Pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Bombana diharapkan dapat berjalan bersama dalam mengawal pembangunan, memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi, serta memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sinergi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan iklim pemerintahan yang aman, tertib, transparan, dan akuntabel. Pada saat yang sama, pendekatan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Penyambutan Kajari Bombana yang baru akhirnya bukan sekadar agenda seremonial pergantian pejabat. Pertemuan itu menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Bombana dengan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjunjung tinggi supremasi hukum.




Bupati Bombana Raih Penghargaan Kepala Daerah Penggerak Kekayaan Intelektual

Bombana – sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Kekayaan Intelektual dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual di daerah. Piagam penghargaan diterima oleh Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang mewakili Bupati dalam Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Lapangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Kendari, Rabu, 19 Agustus 2026.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, kepada Wakil Bupati Bombana dalam rangkaian upacara peringatan tersebut.

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas langkah Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang dapat mendukung pengembangan potensi daerah. Upaya tersebut mencakup penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), perlindungan Hak Cipta, serta penggalian dan pengembangan potensi Indikasi Geografis yang dimiliki Kabupaten Bombana.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas program yang telah dilakukan, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperluas upaya perlindungan terhadap karya, inovasi, dan potensi lokal masyarakat.

Kekayaan intelektual dinilai memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat menghasilkan karya dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, maupun identitas daerah. Perlindungan hukum diperlukan agar karya dan potensi tersebut tidak mudah diklaim atau dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan manfaat yang layak bagi masyarakat maupun daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus mengidentifikasi berbagai potensi lokal yang memiliki nilai kekayaan intelektual. Langkah tersebut dilakukan tidak hanya terhadap karya masyarakat yang sudah berkembang, tetapi juga terhadap potensi daerah yang masih membutuhkan proses penggalian, pengembangan, dan pendampingan.

Melalui penguatan kelembagaan dan koordinasi antarpemangku kepentingan, pemerintah daerah berupaya memastikan berbagai karya dan potensi lokal dapat memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada saat yang sama, potensi tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah menjadi salah satu bagian penting dalam upaya tersebut. BRIDA diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak riset, inovasi, dan pengembangan potensi daerah sehingga berbagai gagasan yang lahir dari masyarakat maupun lingkungan pemerintahan dapat diarahkan menjadi inovasi yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Selain inovasi, perlindungan Hak Cipta juga menjadi perhatian dalam pengembangan kekayaan intelektual di Bombana. Perlindungan tersebut penting bagi masyarakat yang menghasilkan karya agar memiliki kepastian hukum atas karya yang mereka ciptakan.

Karya masyarakat dapat berupa berbagai bentuk hasil kreativitas dan inovasi yang memiliki nilai budaya maupun ekonomi. Karena itu, pemerintah daerah memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan dan perlindungan kekayaan intelektual.

Potensi Indikasi Geografis juga menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Kabupaten Bombana. Indikasi Geografis dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat identitas suatu produk yang memiliki karakteristik tertentu karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia.

Dengan penggalian dan pengembangan potensi tersebut, produk lokal Bombana diharapkan memiliki identitas yang lebih kuat sekaligus memperoleh perlindungan hukum. Pada tahap berikutnya, perlindungan tersebut dapat membuka peluang pengembangan produk menjadi komoditas yang memiliki daya saing lebih baik.

Penghargaan yang diterima Bupati Bombana menjadi momentum untuk memperkuat langkah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada pencapaian penghargaan, tetapi menjadikannya sebagai pemicu untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan di bidang kekayaan intelektual.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga terus mendorong lahirnya karya dan inovasi baru dari masyarakat. Dukungan terhadap kreativitas masyarakat menjadi penting karena kekayaan intelektual pada dasarnya lahir dari kemampuan individu maupun kelompok dalam menciptakan sesuatu yang memiliki nilai dan karakter tersendiri.

Di tengah perkembangan ekonomi dan teknologi yang semakin cepat, kekayaan intelektual dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah. Karya, inovasi, produk khas, dan potensi lokal yang dikelola dengan baik dapat membuka peluang usaha sekaligus memperkuat identitas daerah.

Karena itu, perlindungan kekayaan intelektual tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif atau hukum. Lebih jauh, perlindungan tersebut merupakan bagian dari strategi untuk menjaga hasil kreativitas masyarakat dan memastikan potensi lokal dapat berkembang secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga memandang pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses tersebut. Pemerintah, lembaga riset, pelaku usaha, komunitas, pelaku ekonomi kreatif, akademisi, serta masyarakat perlu membangun kerja sama agar potensi kekayaan intelektual dapat ditemukan dan dikembangkan secara optimal.

Kolaborasi tersebut juga diperlukan untuk memastikan karya dan potensi lokal tidak berhenti pada tahap pendaftaran atau perlindungan hukum. Setelah mendapatkan perlindungan, potensi tersebut perlu didorong agar dapat memberikan manfaat nyata, termasuk melalui pengembangan produk, peningkatan kualitas, promosi, dan perluasan pasar.

Penghargaan sebagai Kepala Daerah Penggerak Kekayaan Intelektual menunjukkan adanya perhatian terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam membangun ekosistem tersebut. Pengakuan itu sekaligus menambah semangat pemerintah daerah untuk melanjutkan berbagai program yang berkaitan dengan riset, inovasi, dan perlindungan kekayaan intelektual.

Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani yang menerima penghargaan tersebut atas nama Bupati Burhanuddin juga membawa pesan penting bahwa pengembangan kekayaan intelektual merupakan kerja bersama. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan lembaga terkait untuk memastikan proses perlindungan dan pengembangan kekayaan intelektual dapat berjalan secara efektif.

Momentum Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 menjadi ruang untuk menegaskan pentingnya peran hukum dalam memberikan perlindungan terhadap karya dan inovasi masyarakat. Dalam konteks daerah, perlindungan tersebut dapat menjadi fondasi untuk mendorong masyarakat semakin percaya diri menghasilkan karya yang memiliki nilai.

Bagi Bombana, berbagai potensi daerah yang memiliki kekhasan perlu terus dipetakan. Potensi tersebut kemudian dapat dikembangkan dengan pendekatan yang tepat agar memiliki daya saing dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjadikan penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk memperkuat program pengembangan kekayaan intelektual. Upaya identifikasi, pencatatan, perlindungan, dan pengembangan akan terus didorong agar karya dan potensi daerah tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan identitas daerah.

Dengan langkah tersebut, kekayaan intelektual diharapkan tidak berhenti sebagai aset yang tercatat, melainkan dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa kreativitas dan potensi masyarakat Bombana memiliki ruang untuk berkembang, mendapatkan perlindungan, serta memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang.

Penyerahan penghargaan kepada Bupati Bombana melalui Wakil Bupati Ahmad Yani menjadi bagian dari rangkaian Upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Momentum tersebut sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus membangun ekosistem kekayaan intelektual yang mendukung inovasi, kreativitas, dan pengembangan potensi lokal.




Bupati Bombana Buka Lantari Jaya Sport Festival 2026, Dorong Semangat Olahraga dan Kebersamaan

Bombana – sultranet.com — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. secara resmi membuka Lantari Jaya Sport Festival 2026 di Lapangan Surya Bakti, Desa Lombakasi, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana. Festival yang mempertandingkan tiga cabang olahraga ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan masyarakat untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Selasa, 18 Agustus 2026.

Pembukaan festival dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., jajaran Forkopimda Bombana, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, para camat, kepala desa, serta masyarakat yang datang menyaksikan jalannya acara.

Tiga cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Lantari Jaya Sport Festival 2026 adalah sepak bola, bola voli, dan sepak takraw. Ketiganya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan minat dan bakat olahraga sekaligus membangun semangat kebersamaan di tengah suasana peringatan kemerdekaan.

Bupati Bombana mengapresiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, kegiatan olahraga masyarakat memiliki nilai yang lebih luas daripada sekadar kompetisi. Pertandingan dapat menjadi ruang perjumpaan bagi warga, mempererat hubungan antarmasyarakat, sekaligus menjaga semangat hidup sehat.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Festival olahraga seperti ini bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga kebersamaan dan semangat sportivitas,” ujar Burhanuddin.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada PT Putih Gold Group yang menjadi sponsor utama kegiatan. Dukungan dari pihak swasta dinilai turut membantu menghadirkan kegiatan olahraga yang dapat dinikmati masyarakat Lantari Jaya dan sekitarnya.

Menurut Burhanuddin, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha merupakan salah satu kekuatan dalam menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dukungan tersebut diharapkan dapat terus berkembang sehingga kegiatan olahraga di tingkat kecamatan maupun desa dapat semakin aktif.

“Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada PT Putih Gold Group yang telah memberikan dukungan sebagai sponsor utama. Dukungan seperti ini sangat berarti bagi terselenggaranya kegiatan olahraga masyarakat,” katanya.

Rangkaian pembukaan ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Bupati Bombana. Setelah itu, Burhanuddin melakukan tendangan bola atau kick off sebagai tanda dimulainya pertandingan sepak bola dalam festival tersebut.

Kick off menjadi penanda dimulainya rangkaian kompetisi yang akan mempertemukan peserta dari berbagai wilayah. Pertandingan sepak bola menjadi salah satu cabang yang mendapat perhatian masyarakat karena olahraga tersebut memiliki basis penggemar yang luas dan kerap menjadi bagian dari kegiatan perayaan kemerdekaan di berbagai daerah.

Selain sepak bola, masyarakat juga dapat menyaksikan pertandingan bola voli dan sepak takraw. Kehadiran tiga cabang olahraga tersebut memberikan pilihan bagi masyarakat dengan minat olahraga yang berbeda untuk berpartisipasi dalam suasana kompetisi yang sehat.

Bagi masyarakat Lantari Jaya, festival tersebut menjadi salah satu kegiatan yang memberikan warna tersendiri dalam perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Warga tidak hanya datang untuk menyaksikan pertandingan, tetapi juga memanfaatkan momentum tersebut sebagai ruang untuk bertemu dan memperkuat hubungan sosial.

Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan kehadiran masyarakat yang memenuhi area sekitar Lapangan Surya Bakti. Antusiasme warga menunjukkan bahwa kegiatan olahraga masih menjadi salah satu ruang publik yang efektif untuk mempertemukan berbagai kelompok masyarakat.

Olahraga juga memiliki manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Selain menjaga kebugaran, aktivitas olahraga dapat membantu membangun disiplin, kerja sama, daya juang, dan sportivitas. Nilai-nilai tersebut menjadi penting terutama bagi generasi muda yang menjadi bagian dari peserta maupun penonton kegiatan.

Burhanuddin berharap festival olahraga tidak berhenti sebagai kegiatan yang hanya berlangsung dalam rangka peringatan kemerdekaan. Ia mendorong agar semangat berolahraga dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

“Harapan kita, kegiatan seperti ini terus hidup di tengah masyarakat. Jangan hanya ramai ketika ada perayaan, tetapi olahraga harus menjadi kebiasaan karena masyarakat yang sehat akan menjadi kekuatan bagi daerah,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk terus menciptakan ruang yang memungkinkan masyarakat beraktivitas secara sehat dan produktif. Kegiatan olahraga berbasis masyarakat dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Keberadaan festival juga membuka peluang bagi munculnya atlet-atlet potensial dari tingkat desa dan kecamatan. Kompetisi yang berlangsung secara rutin dapat memberikan pengalaman bagi para pemain untuk mengembangkan kemampuan sekaligus mengukur potensi mereka dalam menghadapi lawan dari wilayah lain.

Pembinaan olahraga di tingkat akar rumput menjadi penting karena banyak talenta olahraga tumbuh dari lingkungan masyarakat. Dengan kompetisi yang teratur dan dukungan yang memadai, potensi tersebut dapat ditemukan lebih awal dan dikembangkan secara bertahap.

Selain aspek prestasi, kegiatan olahraga juga memiliki dimensi sosial. Pertandingan mempertemukan masyarakat dalam suasana yang relatif santai dan terbuka. Perbedaan latar belakang dapat melebur melalui aktivitas yang sama, sehingga rasa kebersamaan dan persaudaraan dapat tumbuh secara alami.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia turut memberikan makna tersendiri bagi penyelenggaraan festival. Semangat perjuangan dan persatuan yang menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan dapat diterjemahkan melalui kegiatan positif yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Festival olahraga juga menjadi salah satu cara untuk merawat semangat kemerdekaan di tingkat lokal. Masyarakat diberikan ruang untuk merayakan hari bersejarah tersebut melalui kegiatan yang sehat, produktif, dan melibatkan banyak orang.

Pemerintah Kabupaten Bombana berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan seperti ini dapat terus meningkat. Peran pemerintah, pemerintah desa, komunitas olahraga, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan agar kegiatan olahraga dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas.

Kehadiran Forkopimda, perangkat daerah, camat, kepala desa, serta masyarakat dalam pembukaan menunjukkan adanya dukungan lintas unsur terhadap kegiatan tersebut. Sinergi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan kegiatan olahraga masyarakat di Bombana.

Bagi para peserta, festival ini juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membangun pengalaman bertanding. Sementara bagi masyarakat, pertandingan menjadi hiburan yang dapat dinikmati bersama dalam suasana perayaan kemerdekaan.

Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, ruang publik seperti lapangan olahraga memiliki fungsi penting. Tempat tersebut dapat menjadi ruang interaksi yang mempertemukan warga, membangun komunikasi, dan memperkuat rasa memiliki terhadap lingkungan tempat mereka tinggal.

Lantari Jaya Sport Festival 2026 diharapkan dapat menjadi agenda yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan, rekreasi, pembinaan prestasi maupun hubungan sosial. Dengan dukungan berbagai pihak, kegiatan serupa dapat terus dikembangkan dengan penyelenggaraan yang lebih baik pada masa mendatang.

Pembukaan festival oleh Bupati Bombana sekaligus menegaskan perhatian pemerintah daerah terhadap olahraga masyarakat sebagai bagian dari aktivitas pembangunan manusia. Olahraga tidak hanya diarahkan untuk mengejar prestasi, tetapi juga menjadi sarana membangun masyarakat yang sehat, aktif, disiplin, dan memiliki semangat kebersamaan.

Dengan dimulainya pertandingan sepak bola melalui kick off Bupati Bombana, Lantari Jaya Sport Festival 2026 resmi bergulir. Selanjutnya, masyarakat akan mengikuti rangkaian pertandingan sepak bola, bola voli, dan sepak takraw dalam suasana perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Festival tersebut diharapkan berlangsung dengan menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Kemenangan dalam pertandingan menjadi bagian dari kompetisi, tetapi semangat kebersamaan menjadi nilai yang diharapkan tetap menjadi tujuan utama dari seluruh rangkaian kegiatan.

Pada akhirnya, Lantari Jaya Sport Festival 2026 bukan sekadar agenda pertandingan. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk bergerak, berkumpul, menikmati olahraga, dan merayakan kemerdekaan bersama. Dari Lapangan Surya Bakti, semangat olahraga dan kebersamaan diharapkan terus tumbuh menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Lantari Jaya dan Kabupaten Bombana secara lebih luas.