Kendari, sultranet.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulawesi Tenggara meluncurkan Klinik Industri dan Perdagangan Terpadu (KIPER) sebagai terobosan baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kehadiran KIPER diharapkan mempermudah pelaku industri kecil menengah (IKM) dan pedagang dalam mengakses berbagai layanan usaha dalam satu pintu.

KIPER dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang tidak hanya memberikan konsultasi, tetapi juga mendampingi dan memfasilitasi masyarakat. Melalui klinik ini, pelaku usaha bisa mendapatkan bantuan teknis, pendampingan perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), akses data industri dan perdagangan, hingga kesempatan mengikuti promosi, pelatihan, serta memperoleh bantuan peralatan. KIPER juga menyiapkan ruang khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait perlindungan konsumen.

Salah satu keunggulan KIPER adalah fleksibilitas layanannya. Masyarakat dapat mengurus kebutuhan usaha secara langsung di kantor Disperindag Sultra maupun secara daring melalui platform digital. Kehadiran layanan online ini menjadi langkah adaptif pemerintah menghadapi perkembangan teknologi, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Sekretaris Disperindag Sultra, Monasman, S.T., menegaskan bahwa KIPER merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri dan perdagangan di daerah. Menurutnya, pelayanan publik yang dekat dan mudah diakses adalah kebutuhan utama bagi para pelaku usaha.

“Kami ingin memastikan seluruh pelaku usaha, khususnya IKM, bisa merasakan layanan yang cepat, mudah, dan bermanfaat. KIPER hadir sebagai rumah bersama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan maupun fasilitasi,” kata Monasman. Selasa (02/09)

Ia menambahkan, keberadaan KIPER diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal, membuka peluang kerja baru, serta mempercepat hilirisasi industri di Sultra. Dengan layanan terpadu, kendala yang selama ini dihadapi pelaku usaha bisa diatasi dengan lebih mudah.

“KIPER ini bukan hanya inovasi pelayanan publik, tapi juga strategi membangun ekosistem usaha yang lebih sehat dan berdaya saing,” tegasnya.

Pemerintah provinsi pun mengajak masyarakat serta pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan ini. Dengan hadirnya KIPER, Sulawesi Tenggara diharapkan memiliki wajah baru pelayanan publik di sektor industri dan perdagangan, sekaligus meneguhkan posisinya sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang terus berkembang.

Kendari, Sultranet.com – Suasana halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Rabu (27/8/2025) tampak semarak. Puluhan stan UMKM berjejer menampilkan produk unggulan, mulai dari kain tenun khas daerah, kerajinan tangan, hingga aneka makanan tradisional. Pameran Ekonomi Kreatif dan Pariwisata ini menjadi bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) yang untuk pertama kalinya digelar di Kendari.

Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Menteri Ekonomi Kreatif (Menkraf), Teuku Riefky Harsya, didampingi Wakil Gubernur Sultra Ir. Hugua, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, serta para bupati se-Sulawesi Tenggara. Kehadiran Menkraf dinilai sebagai bentuk perhatian besar pemerintah pusat terhadap pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM di daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sultra memberikan apresiasi sekaligus menekankan arti penting pameran ini bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah menampilkan kreativitas dan inovasi, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas.

“Pelaksanaan pameran ini mempertemukan kreativitas, inovasi, dan semangat kewirausahaan masyarakat Sultra,” ujar Hugua. Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi sarana promosi produk lokal sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi kreatif dalam pembangunan daerah.

Hugua berharap, pameran tersebut mampu melahirkan jejaring bisnis baru serta mendorong pelaku usaha memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran produk.

“Kita ingin produk Sultra naik kelas, berdaya saing, dan mampu menembus pasar global,” tegasnya.

Sementara itu, Menkraf Teuku Riefky Harsya menilai perkembangan industri kreatif di Sulawesi Tenggara cukup menjanjikan. Ia menyebut, dukungan pemerintah pusat diberikan agar pertumbuhan ini semakin terarah dan berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.

“Ekonomi kreatif bukan hanya sebatas UMKM, melainkan sebuah industri yang bisa membuka lapangan kerja, investasi, hingga ekspor produk unggulan Sultra,” jelasnya. Menurutnya, penguatan industri kreatif akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan.

Usai membuka kegiatan, Menkraf bersama rombongan menyempatkan diri berkeliling ke berbagai stan. Ia melihat langsung kain tenun tradisional, kerajinan khas daerah, hingga produk kuliner Sultra yang siap dipasarkan secara luas. Antusiasme pelaku UMKM terlihat dari cara mereka memperkenalkan produknya kepada para tamu dan pengunjung.

Pameran ini menjadi bukti nyata kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan pariwisata di Sulawesi Tenggara. Lebih dari itu, kegiatan ini membuka jalan bagi produk lokal untuk tampil di panggung nasional bahkan internasional.

Bombana, Sultranet.com – Upaya Polres Bombana dalam menjaga lingkungan dan menindak praktik penambangan tanpa izin kembali terlihat saat tim kepolisian melakukan patroli rutin di wilayah Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Rabu (27/8/2025) siang.

Dalam patroli yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Bombana, IPTU Yudha Febry Widanarko, aparat menemukan 12 unit mesin alcon yang diduga kuat dipakai untuk kegiatan penambangan emas ilegal.

Mesin-mesin tersebut ditemukan di lokasi penggalian terbuka yang telah jelas digunakan sebagai tempat aktivitas tambang emas. Namun, ketika tim tiba di lokasi, para pekerja maupun pemilik mesin tidak berada di tempat. Keberadaan mesin tanpa pemilik itu semakin menguatkan dugaan bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa izin resmi dari pemerintah.

Meski telah menyisir area sekitar lokasi, aparat tidak berhasil menemukan pelaku. Mesin-mesin itu kemudian diangkut ke Polres Bombana untuk dijadikan barang bukti sekaligus langkah penindakan awal terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut.

Penemuan ini memperlihatkan masih maraknya praktik tambang tanpa izin di wilayah Bombana. Aktivitas penambangan ilegal tak hanya mengancam lingkungan hidup, tetapi juga merugikan negara dari sisi penerimaan daerah yang seharusnya masuk dari sektor pertambangan resmi. Situasi ini membuat pihak kepolisian meningkatkan intensitas patroli di titik-titik yang dianggap rawan.

Kasat Reskrim Polres Bombana menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam melihat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal. Menurutnya, tindakan tegas adalah satu-satunya jalan untuk melindungi masyarakat sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan adil.

“Polres Bombana berkomitmen penuh memberantas segala bentuk penambangan ilegal di wilayah hukum kami,” tegas IPTU Yudha Febry Widanarko.

Ia menambahkan bahwa kegiatan patroli yang dilakukan aparat merupa121kan wujud nyata keseriusan polisi dalam menindak tambang tanpa izin yang selama ini merugikan negara sekaligus merusak ekosistem.

“Kami akan terus melakukan pencegahan dan penegakan hukum secara tegas, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat,” imbuhnya.

Selain menindaklanjuti barang bukti, pihak kepolisian juga langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Langkah ini diambil agar pengawasan di kawasan rawan tambang emas bisa lebih ketat sekaligus memberi efek jera kepada para pelaku yang kerap berpindah-pindah lokasi.

Kepolisian berharap, kerja sama lintas sektor dapat mempersempit ruang gerak para penambang ilegal. Patroli seperti ini rencananya akan terus dilakukan secara berkala, sebagai bentuk tanggung jawab aparat untuk melindungi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan Bombana dari praktik eksploitasi liar.

BOMBANA, sultranet.com – Kepolisian Resor (Polres) Bombana menggelar upacara peringatan Hari Juang Polri tahun 2025 di Lapangan Apel Tatag Trawang Tungga Polres Bombana, Kamis (21/8/2025).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 Wita ini berlangsung khidmat dan diikuti jajaran pejabat utama (PJU), perwira, personel, serta aparatur sipil negara (ASN) Polres Bombana.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dengan mengusung tema “Dengan Semangat Hari Juang, Polri Untuk Masyarakat Indonesia Maju.”.

Tema ini menjadi penegasan semangat Polri dalam mengabdi dan hadir di tengah masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.

Rangkaian upacara dimulai dengan masuknya Komandan Upacara (Danup) dan Irup ke lapangan, disusul penghormatan pasukan, laporan Danup, hingga menyanyikan lagu Mars Polri.

Acara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, pembacaan sejarah singkat Hari Juang Polri, pembacaan naskah Proklamasi Polri oleh Irup yang diikuti seluruh peserta, dan lagu Andhika Bhayangkari.

Selanjutnya, Danup kembali melaporkan kepada Irup, penghormatan pasukan, menyanyikan Himne Polri, pembacaan doa, hingga Irup meninggalkan lapangan upacara. Semua rangkaian berjalan lancar, tertib, dan penuh kekhidmatan.

Dalam amanatnya, Kapolres Bombana menekankan bahwa peringatan Hari Juang Polri tidak hanya seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian.

“Hari Juang adalah momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya profesionalisme dalam melaksanakan tugas.

“Polri harus selalu hadir memberikan pelayanan terbaik, menjaga keamanan, dan menegakkan hukum dengan adil,” kata AKBP Wisnu Hadi.

Lebih jauh, Kapolres mengajak seluruh jajarannya untuk menjadikan peringatan Hari Juang sebagai semangat baru dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional.

“Dengan semangat Hari Juang, kita bersama masyarakat dapat mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan maju,” pungkasnya.

Peringatan Hari Juang Polri di Polres Bombana tahun ini menjadi refleksi sejarah panjang pengabdian kepolisian, sekaligus pengingat bagi seluruh personel akan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat.

Suasana upacara yang penuh kekhidmatan juga memperlihatkan tekad kuat Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Bombana, sultranet.com – Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bombana membagikan sekitar 3.300 bendera Merah Putih kepada masyarakat. Bertempat di Tugu Munajah, Minggu, 10 Agustus 2025

Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional pembagian 10 juta bendera yang digagas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri.

Peluncuran gerakan ini ditandai dengan pembagian bendera secara simbolis oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM Kes. Bendera diserahkan kepada perwakilan TNI/Polri dan masyarakat.

Tidak hanya secara simbolis, Syahrun dan Sunandar juga turun langsung membagikan bendera kepada warga yang melintas di kawasan Tugu Munajah. Aksi ini menjadi ajakan nyata bagi warga untuk mengibarkan Sang Merah Putih menjelang Hari Kemerdekaan, tanggal 17 Agustus.

“Melalui gerakan ini, kami ingin membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan cinta tanah air, khususnya di kalangan masyarakat Kabupaten Bombana,” ujar Sunandar di sela kegiatan.

Hingga saat ini, sekitar 3.300 bendera telah berhasil dikumpulkan melalui sumbangan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kabupaten Bombana, kecamatan, dan sekolah-sekolah. Sebagian besar bendera sudah didistribusikan langsung kepada warga maupun melalui TNI/Polri, yang kemudian diteruskan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas ke pelosok desa.

Badan Kesbangpol sebagai pelaksana teknis program ini memastikan distribusi merata hingga ke wilayah terpencil. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap gerakan ini bukan hanya memenuhi target program nasional, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dalam memperingati hari kemerdekaan.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa kemerdekaan ini milik bersama, dan bendera adalah simbol persatuan,” tegas Sunandar. (IS)

Bombana, Sultranet.com – Rapat pembahasan rancangan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana yang digelar di ruang sidang DPRD Bombana, Senin (4/8/2025), berakhir tanpa hasil.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana yang diundang tidak hadir, sehingga rapat strategis tersebut terpaksa ditunda.

Ketidakhadiran pejabat dari instansi teknis dan bagian hukum membuat forum pembahasan yang sedianya dimulai pukul 10.00 Wita itu menjadi tidak efektif.

Setelah menunggu lebih dari satu jam tanpa kejelasan, pimpinan rapat memutuskan untuk menunda pembahasan hingga penjadwalan ulang.

Kemarahan pun muncul dari kalangan legislatif. Salah satunya disampaikan oleh anggota DPRD Bombana dari Fraksi PDI Perjuangan, Johan Salim, yang juga mantan Wakil Bupati Bombana periode sebelumnya.

Ia menilai absennya sejumlah pejabat menunjukkan lemahnya komitmen Pemkab terhadap rencana pembangunan jangka panjang.

“Poin yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bahwa pembahasan RTRW tertunda karena Pemkab tidak hadir. Jangan nanti dewan dikambinghitamkan seolah-olah menjadi penyebab keterlambatan,” tegas Johan.

Ia juga menyesalkan sikap Pemkab yang hanya mengutus staf atau asisten dalam forum penting, padahal rapat tersebut membutuhkan kehadiran pejabat teknis yang paham substansi seperti kepala dinas dan Kabag Hukum.

“Banyak pertanyaan dari anggota dewan yang butuh dijawab secara teknis dan mendalam. Tapi yang hadir bukan orang yang berkompeten, sehingga rapat menjadi sia-sia,” tambahnya.

Diketahui, Pemkab Bombana mengajukan revisi dokumen RTRW yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013.

Revisi ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan wilayah, pertumbuhan penduduk, dan proyek strategis daerah.

Namun, ketidakhadiran pihak eksekutif dalam forum resmi pembahasan bersama DPRD justru memicu tanda tanya besar terhadap keseriusan pemerintah daerah.

Pemkab Beri Teguran, Pastikan Tidak Terulang

Dikonfirmasi secara terpisah, Penjabat Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W, angkat bicara soal ketidakhadiran sejumlah pejabat dalam rapat tersebut.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Bombana tetap memandang serius agenda pembahasan RTRW dan akan mengambil langkah tegas terhadap kepala OPD yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami akan memberikan teguran kepada kepala dinas yang tidak menghadiri undangan rapat DPRD. Ini hal penting dan tidak boleh diabaikan. Kami pastikan ini tidak akan terulang lagi,” tegas Pj. Sekda.

Terkait ketidakhadiran Kabag Hukum yang sempat disorot dewan, Sekda menyampaikan bahwa yang bersangkutan saat ini sedang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci.

Sementara Kepala Dinas PUPR, yang juga sempat dipertanyakan, ternyata tidak tercantum dalam daftar undangan resmi yang dikirimkan DPRD.

“Pada dasarnya, Pemkab sangat serius terhadap pembahasan RTRW ini. Kami akan memastikan seluruh instansi teknis hadir secara lengkap pada pertemuan selanjutnya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun Bombana,” tandasnya. (IS)

Konsel, Sultranet.com – Semangat gotong royong dan kekompakan warga Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, patut diacungi jempol. Warga secara sukarela bahu-membahu membangun Kebun Dasawisma di masing-masing lingkungan kelurahan, Sabtu (2/8/2025).

Kegiatan ini menjadi bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan lokal sekaligus mempererat kebersamaan antarwarga. Mulai dari menyiapkan lahan, menanam aneka tanaman pangan, hingga perawatan kebun dilakukan secara bergilir oleh warga.

Lurah Potoro, Eriawan Magidi, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga atas inisiatif dan kekompakan yang terus terjaga.

“Kami sangat mengapresiasi kekompakan warga Potoro. Ini bukti nyata bahwa kebersamaan masih menjadi kekuatan utama kita dalam membangun kampung. Semoga semangat ini terus tumbuh dan menjadi budaya yang ditanamkan dalam diri setiap warga,” ujarnya.

Menurutnya, gerakan membangun Kebun Dasawisma ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas dan rumah tangga. Selain itu, keberadaan kebun juga diyakini dapat menjadi ruang edukasi dan rekreasi yang sehat bagi masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh warga untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur, menjaga lingkungan, dan mempertahankan semangat gotong royong demi kemajuan bersama di Kelurahan Potoro.

“Semangat kebersamaan seperti inilah yang perlu terus dijaga. Kami berharap kebun ini dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial,” tambah Eriawan.

Pemerintah kelurahan akan terus mendampingi dan memberikan dukungan terhadap inisiatif warga yang bermanfaat bagi kemaslahatan umum. (HL)

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar penyambutan dan ramah tamah untuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bombana yang baru, Andi Helmi Adam, S.H., M.H., menggantikan Agung Sugiharto, S.Kom., S.H., M.H. Bertempat di Rumah Jabatan Bupati Bombana, Selasa malam, 29 Juli 2025.

Penyambutan ini menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian Kajari sebelumnya, sekaligus pengantar tugas bagi pejabat baru dalam menjalankan peran penegakan hukum di wilayah Bombana.

Kajari Andi Helmi Adam menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia juga memperkenalkan perjalanan kariernya yang panjang di institusi kejaksaan, mulai dari Kalimantan, Sulawesi Selatan, hingga terakhir di Sumatera.

“Saya datang ke Bombana dengan niat baik dan semangat pengabdian. Saya berharap dapat diterima dengan tangan terbuka, dan saya siap mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ucapnya.

Suami Rahmawati A. Helmi itu menegaskan bahwa peran kejaksaan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawasi dan mengawal program pembangunan, terutama proyek strategis daerah.

“Kami hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan memberi rasa aman bagi para pelaksana,” tuturnya.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. yang mewakili Bupati H. Burhanuddin karena sedang melaksanakan ibadah umrah, menyampaikan terima kasih atas dedikasi Kajari sebelumnya dan menyambut kehadiran Kajari baru dengan penuh optimisme.

“Selamat datang di Bombana, Pak Kajari. Kami siap bersinergi dan mendukung tugas-tugas kejaksaan demi kemajuan daerah ini. Bombana dikenal sebagai daerah yang aman dan masyarakatnya hidup rukun. Kami percaya, dengan kolaborasi yang baik, penegakan hukum dan pembangunan akan berjalan seiring,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga menambahkan bahwa Kejari sebelumnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Pemkab Bombana dan hampir tidak pernah absen dalam kegiatan pemerintahan.

“Semoga semangat kebersamaan ini dapat diteruskan bahkan ditingkatkan oleh Pak Helmi Adam,” imbuhnya.

Ia berharap sinergi antara Kejaksaan dan Pemerintah Kabupaten Bombana semakin kuat dalam menjaga stabilitas dan membangun daerah ke arah yang lebih baik.

Nampak hadir dalam acara tersebut Jajaran Forkopimda, Ketua dan anggota DPRD, Pj. Sekda, asisten dan staf ahli bupati, kepala OPD, camat, dan jajaran Kejaksaan Negeri Bombana, serta tamu undangan lainnya. (IS)

Kendari, sultranet.com – Pendaftaran calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara resmi ditutup pada Jumat malam, 26 Juli 2025 pukul 24.00 WITA. Tiga kader terbaik Hanura dinyatakan resmi mendaftar dan akan bersaing memperebutkan posisi Ketua DPD Partai Hanura Sultra periode 2025–2030.

Ketua Panitia Musyawarah Daerah (Musda), Ahmad Muhaimin, menyampaikan bahwa dari lima orang yang mengambil formulir pendaftaran, hanya tiga yang mengembalikan dokumen secara lengkap hingga batas waktu yang ditentukan.

“Jadi hanya tiga kandidat yang kami nyatakan resmi mendaftar karena sampai penutupan tadi malam, hanya tiga orang yang mengembalikan dokumen pendaftaran,” ujar Ahmad Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin, Sabtu, 27 Juli 2025 di Kendari.

Ketiga kandidat tersebut adalah Dr (C) H. Fajar Ishak Daeng Jaya, SE, MH yang saat ini menjabat anggota DPRD Provinsi Sultra, Muhamad Rum, SE yang merupakan Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Sultra, dan Ali Kamar Halim, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Wakatobi.

Sementara dua tokoh lainnya, yakni La Baso, S.Pd, M.Pd (mantan Sekretaris DPC Hanura Muna Barat) dan La Ode Muh. Al Fajir (non kader) tidak mengembalikan formulir pendaftaran hingga tenggat waktu.

Panitia Musda selanjutnya akan menyusun berita acara resmi yang memuat ketiga nama pendaftar dan melaporkannya ke Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD Partai Hanura Sultra, Patrice Rio Capella, untuk diteruskan ke Tim Musda Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura.

“Panitia hanya mengakui tiga pendaftar yang mengembalikan berkas. Ketiganya akan dimasukkan dalam berita acara dan diusulkan ke DPP sebagai calon Ketua DPD Partai Hanura Sultra,” jelas Cak Imin, yang juga anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan dua periode.

Proses Musda selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahapan verifikasi, pemaparan visi-misi, hingga pemilihan calon ketua oleh forum Musda dan DPP. Panitia berharap seluruh proses berlangsung demokratis dan menjaga soliditas partai.

Musda Hanura Sultra tahun ini menjadi momentum strategis untuk memilih pemimpin baru yang mampu memperkuat konsolidasi dan membawa partai semakin diterima masyarakat.

Tag:
Frasa kunci:
Topik:

Kolaka Utara, sultranet.com – Kegiatan pemusatan pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Kolaka Utara tahun 2025 resmi dimulai. Upacara pembukaan berlangsung khidmat di salah satu hotel di Lasusua, dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH. Minggu (27/7)

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kolaka Utara ini diikuti 70 pelajar terpilih, terdiri dari 35 putra dan 35 putri hasil seleksi ketat dari berbagai sekolah se-Kabupaten Kolaka Utara. Mereka akan menjalani pelatihan hingga 17 Agustus 2025 dalam rangka persiapan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Bupati Kolaka Utara menekankan bahwa pelatihan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi bagian penting dari proses pembentukan karakter generasi muda yang cinta tanah air dan bangsa.

“Kegiatan ini adalah salah satu bentuk pembangunan karakter bangsa. Kita ingin nilai-nilai patriotisme dan semangat kebangsaan tertanam kuat dalam diri anak-anak kita,” ucap Nurrahman.

Ia juga mengingatkan para peserta agar mengikuti seluruh proses dengan semangat dan tanggung jawab. “Dari sekian banyak pelajar di Kolaka Utara, kalianlah yang terpilih. Jalani amanah ini dengan kedisiplinan dan kebanggaan. Ini kepercayaan dari negara dan masyarakat,” tegasnya.

Pelatihan ini turut dihadiri oleh Plh. Sekda H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, serta kepala OPD lingkup Pemkab Kolaka Utara. Bupati juga berharap kolaborasi yang solid antara pelatih, panitia, dan peserta menjadi kunci kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

Menariknya, selain 70 peserta tingkat kabupaten, dua pelajar terbaik Kolaka Utara juga diberangkatkan sebagai perwakilan untuk mengikuti pelatihan Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai pemusatan latihan Paskibraka bukan hanya simbolik, tetapi sarat makna strategis dalam membentuk jati diri generasi muda.

“Paskibraka adalah wadah pembinaan mental dan nasionalisme yang nyata. Mereka tidak hanya belajar baris-berbaris, tapi juga belajar tentang tanggung jawab, disiplin, dan mencintai bangsa. Ini adalah bentuk nyata dari investasi sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa publikasi kegiatan semacam ini sangat penting untuk menumbuhkan inspirasi dan semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

“Anak-anak kita harus punya kebanggaan dan rasa cinta terhadap tanah air. Melalui pelatihan ini, kita semua diajak untuk kembali menyemai nilai-nilai itu,” pungkas Syahlan. (IS)