Bombana, sultranet.com | Tim Penilai Adipura Tahun 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI melakukan peninjauan lapangan di Kabupaten Bombana dan disambut langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup pada Senin, 1 Desember 2025.

Penilaian tersebut merupakan tahap akhir dari rangkaian proses yang telah berlangsung sejak Juli 2025. Tim KLH/BPLH RI menilai berbagai indikator pengelolaan lingkungan daerah, mulai dari sistem pengelolaan sampah dan kebersihan yang memiliki bobot penilaian terbesar, hingga kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, serta kebijakan pemerintah daerah.

Wakil Bupati Bombana menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas kebersihan dan penataan lingkungan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, petugas kebersihan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memperkuat gerakan lingkungan yang selama ini digaungkan melalui tagline “Berani Bersih Wonuaku.”

“Pemkab Bombana berkomitmen memperkuat program lingkungan dan terus melakukan pembenahan. Ini bukan menjadi akhir, tetapi awal dari upaya besar kita bersama untuk menghadirkan Bombana yang lebih bersih. Kami berharap penilaian tahun ini membawa hasil terbaik bagi daerah,” ujar Ahmad Yani.

Ia juga berharap seluruh masyarakat Bombana ikut memberikan dukungan dan doa agar daerah tersebut dapat meraih penghargaan Adipura untuk pertama kalinya. Ahmad Yani menegaskan bahwa upaya menjaga kebersihan tidak hanya untuk memenuhi penilaian, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk generasi mendatang.

Dalam rangkaian kunjungan, tim KLH/BPLH RI meninjau sejumlah lokasi strategis yang menjadi indikator penilaian, di antaranya sekolah-sekolah, kantor dinas terkait, terminal, rumah sakit, hingga ruang terbuka hijau. Pada setiap titik pemantauan, jajaran Dinas Lingkungan Hidup Bombana memberikan penjelasan mengenai progres, inovasi, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan.

Tim penilai juga melakukan verifikasi terhadap kebersihan fasilitas umum, efektivitas pengangkutan sampah, kualitas penataan ruang publik, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan lingkungan.

Hasil akhir penilaian Adipura 2025 akan diumumkan oleh KLH/BPLH RI setelah seluruh rangkaian verifikasi nasional selesai. Pemerintah Kabupaten Bombana menyatakan optimis dapat memperoleh hasil terbaik berdasarkan langkah-langkah pembenahan yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir. (IS)

Bombana, sultranet.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana menggelar Pelatihan Uji Sertifikasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Jabatan Kerja Jenjang 7 dan 8 yang diikuti delapan peserta. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 28 hingga 30 November 2025, dan menempatkan peningkatan kapasitas aparatur sebagai fokus utama pada penyelenggaraan pembangunan daerah. Bertempat di Aula Hotel Duana Bombana.

Pelatihan ini terlaksana melalui kerja sama Dinas PUPR Bombana dengan Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara. Materi pelatihan difokuskan pada peningkatan pemahaman teknis peserta terhadap standar bangunan gedung, proses persetujuan, serta penerapan regulasi terbaru agar kinerja pelayanan publik semakin berkualitas.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dalam pelayanan PBG. “Kami ingin memastikan setiap aparatur memiliki kemampuan teknis yang memadai agar proses perizinan bangunan berjalan tertib, cepat, dan sesuai ketentuan,” ujar Sofian Baco.

Hal senada disampaikan Kabid Bina Teknik dan Jasa Konstruksi, Ir. Syamsuar, ST., M.Si., yang juga memberikan materi pada pelatihan tersebut. “Kegiatan ini memberi ruang bagi peserta untuk memperdalam pemahaman mereka sekaligus mempersiapkan diri menghadapi uji sertifikasi. Harapan kami, peserta dapat lulus dengan hasil terbaik dan mampu menerapkan ilmunya di lapangan,” kata Syamsuar.

Para peserta terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Selain sesi materi, mereka juga mendapat pendampingan langsung dalam simulasi uji sertifikasi guna memastikan kompetensi yang diharapkan dapat tercapai. Pelatihan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat kualitas tata kelola bangunan gedung di Bombana.

Dengan adanya sertifikasi ini, pemerintah daerah menargetkan peningkatan pelayanan publik khususnya di bidang perizinan bangunan, mengingat kebutuhan masyarakat akan kepastian dan kecepatan layanan semakin tinggi. Pelatihan ini juga menjadi komitmen bersama untuk menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap tuntutan pembangunan.

Bombana, sultranet.com | Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Bombana Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, secara resmi menutup kegiatan Road Race Bupati Cup I yang digelar di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bombana. Penutupan ditandai dengan penyerahan piala dan hadiah kepada para juara pada Minggu, 30 November 2025.

Ajang balap motor perdana yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Bombana ini berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Ribuan penonton memenuhi area sirkuit non permanen yang digunakan sebagai arena balap, sekaligus menjadi bukti tingginya minat terhadap olahraga otomotif di daerah tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya atas suksesnya penyelenggaraan event yang menjadi sejarah baru bagi dunia otomotif Bombana. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan yang terus diperbaiki dan dikembangkan, termasuk peningkatan kualitas sirkuit balap agar lebih aman dan representatif.

“Alhamdulillah, Road Race Bupati Cup I berjalan dengan sukses. Ini adalah event perdana kita, dan insyaallah akan terus kita lanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki dan meningkatkan kualitas sirkuit agar para pembalap dapat berkompetisi dengan aman,” ujar Bupati di hadapan peserta dan masyarakat.

Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa seluruh kegiatan hiburan masyarakat yang digelar pemerintah daerah akan tetap berlangsung secara gratis sebagai bentuk komitmen menghadirkan ruang ekspresi dan rekreasi bagi warga Bombana. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung berbagai agenda pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah.

Selain memberi apresiasi kepada para pembalap, panitia, dan komunitas otomotif, Bupati juga menyampaikan doa dan harapan untuk peserta yang mengalami insiden saat balapan. “Kita doakan bersama agar saudara kita yang sempat mengalami kecelakaan saat mengikuti race dapat segera pulih. Keamanan dan kesehatan para pembalap adalah prioritas utama kita,” ujarnya.

Penyelenggaraan Road Race Bupati Cup I tidak hanya menjadi tontonan menarik, tetapi juga harapan baru bagi pembinaan atlet otomotif daerah. Pemerintah daerah menilai ajang ini dapat menjadi ruang pembibitan atlet yang berpotensi mengharumkan nama Bombana di berbagai kompetisi, termasuk Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) dan event otomotif tingkat nasional.

Sejumlah komunitas balap memberikan apresiasi atas dukungan penuh pemerintah daerah, khususnya keberanian menghadirkan event resmi perdana yang memfasilitasi bakat anak-anak muda Bombana. Banyak di antara pembalap menyebut event ini sebagai momentum penting pembinaan dan peningkatan kualitas atlet lokal.

Dinas terkait juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan tahun ini menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan teknis ke depan, baik dari segi pengamanan lintasan, kualitas permukaan sirkuit, hingga manajemen lomba agar dapat menyesuaikan standar kompetisi profesional. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan kesiapan menjadikan event ini sebagai kalender tetap pembinaan olahraga otomotif.

Masyarakat yang memadati area RTH turut menikmati berbagai rangkaian kegiatan pendukung yang disiapkan panitia, menciptakan suasana hiburan rakyat yang aman dan tertib. Antusiasme penonton menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan yang diharapkan semakin baik pada edisi berikutnya.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi membuka Kejuaraan Bupati Cup 1 Road Race Bombana Tahun 2025 yang dipusatkan di Area Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rumbia. Event otomotif perdana yang disambut meriah masyarakat ini diresmikan langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanudin, M.Si, didampingi Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, serta Wakil Ketua TP PKK Henny Setiawati Rachman, S.Pi., MM. Pembukaan kejuaraan berlangsung pada Sabtu (29/11/2025).

Ajang balap motor ini menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT Kabupaten Bombana ke-22 sekaligus momentum pemerintah daerah membangkitkan potensi olahraga otomotif di wilayah tersebut. Ribuan penonton memadati lokasi kegiatan sejak pagi, menandai besarnya minat masyarakat terhadap ajang sport tourism yang baru pertama kali digelar ini.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menegaskan bahwa penyelenggaraan Bupati Cup 1 Road Race Bombana merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap pembinaan olahraga otomotif. Ia menyebut Bombana memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat kegiatan otomotif di Sulawesi Tenggara, sekaligus menjadi wadah lahirnya pembalap muda yang berprestasi.

“Insyaallah ke depan event otomotif akan kita jadwalkan secara rutin. Saya ingin Bombana menjadi tempat lahirnya pembalap-pembalap muda berbakat,” ujar Bupati Burhanuddin dalam sambutannya.

Event ini diikuti para pembalap dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara maupun luar provinsi, seperti Kota Kendari, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Wakatobi, Baubau, Konawe, dan Raha. Tidak hanya itu, peserta dari Sulawesi Selatan, Surabaya (Jawa Timur), hingga Bandung (Jawa Barat) juga turut meramaikan kompetisi, menjadikan Bombana sebagai pusat perhatian baru dalam dunia otomotif tanah air.

Keberagaman peserta dari berbagai daerah tersebut memberikan dampak positif terhadap geliat sport tourism di Bombana. Selain memeriahkan HUT Kabupaten Bombana, event ini juga membuka peluang untuk meningkatkan kunjungan wisata dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal, mulai dari pelaku UMKM hingga sektor jasa.

Bupati Burhanuddin berharap kejuaraan ini dapat diselenggarakan setiap tahun sebagai ajang pembinaan atlet otomotif dan wadah kompetisi yang sehat bagi generasi muda. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung peningkatan kualitas event, termasuk penyediaan fasilitas dan sarana yang lebih representatif pada gelaran berikutnya.

“Kami ingin kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi ruang pembinaan untuk mencetak pembalap-pembalap baru yang bisa mengharumkan nama Bombana,” tambah Burhanuddin.

Antusiasme masyarakat yang memadati arena RTH Rumbia menunjukkan besarnya dukungan publik terhadap pengembangan olahraga otomotif di Bombana. Pemerintah daerah menilai hal ini sebagai momentum penting untuk memperkuat ekosistem olahraga, memperluas peluang ekonomi, serta memperkenalkan Bombana sebagai daerah yang terbuka bagi event berskala lebih besar.

Dengan dukungan penuh pemerintah dan antusiasme masyarakat, Bupati Cup 1 Road Race 2025 diharapkan menjadi tonggak awal bagi penyelenggaraan kejuaraan otomotif yang lebih profesional dan berkelanjutan di Bombana. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas event sekaligus memperkuat posisi Bombana dalam dunia otomotif regional maupun nasional.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana resmi meluncurkan Program “Berani Harmonis Wonuaku” yang diresmikan langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Anugerah, Kecamatan Lantari Jaya, Kamis (27/11/2025).

Peluncuran program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat keharmonisan sosial, menumbuhkan solidaritas, serta meningkatkan kepedulian antarwarga. Program ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan operasional pembinaan Desa Sadar Kerukunan serta pemberian tali asih berupa beras, paket sembako, dan kebutuhan dasar lainnya kepada kelompok rentan di Desa Anugerah.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan kerukunan sosial harus menjadi gerakan kolektif seluruh elemen masyarakat. “Program Berani Harmonis Wonuaku adalah komitmen kita untuk membangun masyarakat yang damai, saling peduli, dan saling menghargai. Kerukunan adalah modal sosial yang sangat penting untuk kemajuan daerah,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, yang juga dikukuhkan sebagai Bunda Tali Asih. Kehadirannya memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi perempuan, dan masyarakat dalam mendorong budaya kepedulian sosial. Selain itu, perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat, serta perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ikut berpartisipasi aktif dalam agenda tersebut.

Bupati Burhanuddin menyampaikan bahwa pemberian tali asih kepada kelompok rentan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bagian dari komitmen Pemkab Bombana dalam membangun sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat agar program ini dapat berkembang menjadi gerakan bersama.

“Kerukunan bukan hanya dibangun melalui dialog, tetapi juga melalui tindakan nyata saling membantu dan memperhatikan sesama. Pemerintah hadir untuk memastikan setiap warga mendapatkan perhatian tanpa membedakan latar belakang,” kata Bupati.

Program “Berani Harmonis Wonuaku” diharapkan menjadi model pembangunan sosial yang dapat diterapkan di desa-desa lain di Kabupaten Bombana. Desa Anugerah dipilih sebagai lokasi peluncuran karena dinilai memiliki potensi besar dalam membangun budaya kerukunan dan solidaritas masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Bombana memperkuat kohesi sosial di tengah berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan perubahan zaman. Pemerintah berharap program ini dapat memperluas ruang perjumpaan warga, mendorong dialog antar kelompok masyarakat, serta menciptakan lingkungan desa yang aman dan nyaman bagi seluruh penduduk.

Dengan diresmikannya program ini, Pemkab Bombana menegaskan kembali komitmennya untuk membangun masyarakat yang harmonis, inklusif, dan sejahtera melalui program-program yang menyentuh langsung kebutuhan sosial masyarakat. (IS)

Bombana, sultranet.com – DPRD Kabupaten Bombana resmi mengesahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bombana Tahun 2026 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah. Pengesahan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Bombana dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP, Kamis (27/11/2025).

Rapat paripurna dihadiri oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Ketua II DPRD, para anggota dewan, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. Agenda ini menjadi tahap final setelah sebelumnya dilakukan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati mengenai Rancangan APBD 2026.

Pengesahan Propemperda 2026 dan APBD Tahun Anggaran 2026 menandai selesainya rangkaian pembahasan panjang antara legislatif dan eksekutif. Proses tersebut bertujuan memastikan seluruh kebijakan pembangunan dan regulasi daerah tersusun secara akuntabel, terukur, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP menegaskan bahwa penetapan agenda paripurna kali ini merupakan wujud sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah dalam memantapkan dokumen perencanaan pembangunan. “Propemperda 2026 adalah dasar penting bagi penyusunan regulasi daerah tahun mendatang. Sedangkan APBD 2026 menjadi instrumen utama untuk menjalankan program pembangunan secara berkesinambungan,” ujarnya.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si mengapresiasi kerja sama seluruh unsur DPRD dalam menyelesaikan pembahasan APBD dan Propemperda tahun 2026. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan penetapan dua dokumen strategis tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

“Pengesahan Propemperda dan APBD 2026 ini akan memberikan kepastian arah pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen menjalankan seluruh program dengan efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Bupati dalam kesempatan tersebut.

Lebih jauh, Bupati Burhanuddin menilai dokumen APBD 2026 akan mendorong percepatan pembangunan berbagai sektor mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bekerja maksimal untuk memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran.

Rapat paripurna ini juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan program pembangunan. Penetapan Propemperda 2026 menjadi fondasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung implementasi visi pembangunan jangka panjang.

Di sisi lain, pengesahan APBD 2026 memastikan keberlanjutan program prioritas daerah yang telah direncanakan, termasuk kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur strategis. Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan implementasi APBD 2026 dapat berjalan lebih efektif dan memberi dampak positif bagi pertumbuhan daerah.

Dengan disahkannya kedua dokumen tersebut, DPRD dan Pemkab Bombana memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan program kerja di tahun 2026. Pemerintah daerah berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bombana. (IS)

BOMBANA, sultranet.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Langkah itu diwujudkan melalui kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) bertema “Audit Investigatif” yang digelar selama dua hari, 5–6 November 2025, di Gedung Auditor Inspektorat Daerah Bombana.

Pelatihan ini dibuka oleh Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W., dan menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya dari Korwas Investigasi.

Dalam sambutannya, Ridwan menyampaikan apresiasi kepada BPKP Sultra atas dukungan dan pendampingan yang selama ini diberikan dalam peningkatan kapasitas SDM pengawasan internal di Bombana.

Ia menegaskan, pelatihan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kompetensi dan profesionalisme APIP dalam menghadapi tantangan birokrasi modern.

“Pelatihan ini menjadi ruang belajar sekaligus pengingat bagi kita semua untuk terus beradaptasi dan memperkuat integritas. Tugas kita bukan hanya menemukan kesalahan, tetapi mencegah pelanggaran agar tata kelola pemerintahan berjalan efektif dan transparan,” ujar Ridwan.

Ia menambahkan, keberhasilan pengawasan bukan diukur dari banyaknya temuan, melainkan dari semakin sedikitnya pelanggaran yang terjadi.

Hal itu, kata dia, menjadi indikator bahwa upaya pencegahan dan pembinaan oleh APIP berjalan efektif.

“APIP harus menjadi *early warning system* bagi pemerintah daerah. Kita tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga konsultan yang memberi solusi dan rekomendasi perbaikan,” tegasnya.

Dalam pelatihan yang berfokus pada aspek investigatif ini, para peserta diajak memahami lebih dalam proses audit investigasi, penyusunan kertas kerja pemeriksaan, hingga penyusunan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Kegiatan ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi antar auditor di lingkungan Inspektorat Bombana.

Menariknya, pelatihan ini digelar tidak lama setelah Ridwan menerima keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai Inspektur Daerah dengan kinerja terbaik di Sulawesi Tenggara.

Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Inspektorat Bombana dalam memperkuat sistem pengawasan dan membangun budaya kerja berintegritas.

“Penetapan itu bukan pencapaian pribadi, tetapi hasil kerja bersama seluruh tim Inspektorat Bombana. Semoga menjadi motivasi bagi kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ungkap Ridwan.

Ridwan mengajak seluruh jajarannya menjadikan pelatihan ini sebagai ruang refleksi dan pembelajaran bersama.

“Mari jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat kapasitas dan semangat pengabdian kita. Dengan SDM yang kompeten dan berintegritas, Inspektorat Bombana akan semakin siap menjadi pengawas internal yang profesional, terpercaya, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah,” tutupnya.

Pantauan media ini, Turut hadir dalam kegiatan tersebut para sekretaris, irban/irbansus, kasubag, auditor, PPUPD, serta ASN lingkup Inspektorat Bombana. (IS)

Pewarta: Aldi. L

Bombana, sultranet.com – Suasana haru bercampur bahagia menyelimuti Aula Paviliun Rumah Jabatan Bupati Bombana, Senin (3/11/2025). Puluhan perwakilan Forum Honorer Bombana R4 hadir dengan penuh harap untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, terkait nasib mereka pasca pendataan PPPK paruh waktu.

Pertemuan ini tak lepas dari inisiatif cepat anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad (YUA), yang merespons keluhan para honorer dengan sigap. Dihari itu, Yudi menerima kedatangan perwakilan Forum Honorer Bombana R4 di kantor DPRD Bombana. Dalam pertemuan itu, para honorer meminta difasilitasi bertemu langsung dengan Bupati untuk menanyakan kepastian masa depan mereka setelah pendataan terakhir.

“Begitu mendengar keluhan teman-teman honorer, saya langsung menghubungi Bupati untuk meminta waktu bertemu hari itu juga. Ini soal nasib orang banyak, jadi tidak boleh ditunda,” ujar Yudi usai pertemuan tersebut.

Permintaan itu pun mendapat sambutan positif dari Bupati Burhanuddin. Tak butuh waktu lama, pertemuan digelar hari itu juga dengan menghadirkan Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. Syahrun, ST, M.P.W.K, serta Kepala BKPSDM Bombana, Deddy Fan Alfa Slamet, ST., MM. Bupati mendengarkan satu per satu aspirasi para honorer dengan penuh perhatian.

Pada pertemuan itu, perwakilan para honorer menyampaikan bahwa mereka bersedia bekerja sebagai honorer kendatipun tidak ada kepastian gaji dan tidak digaji jika kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan asalkan mereka tetap dimasukkan dalam pendataan ke BKN untuk diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.

Merespon itu Bupati kemudian meminta pendapat Kepala BKPSDM terkait regulasi jika hal itu memungkinkan memasukkan para honorer R4 kedalam usulan terlebih mereka siap jika tidak digaji, merespon itu Kepala BKPSDM menyampaikan bahwa regulasi memungkinkan dengan catatan ada Surat Pernyataan dari para Honorer sebagai jaminan dari komitmen mereka tersebut.

Pada kesempatan itu juga, Bupati menyampaikan rasa empatinya terhadap para tenaga honorer kategori R4 yang selama ini telah mengabdi di berbagai instansi, mulai dari kantor OPD, kecamatan, kelurahan, sekolah, hingga Puskesmas dan RSUD.

“Saya memahami perjuangan dan harapan teman-teman honorer. Pemerintah tidak menutup mata, namun kita juga harus realistis dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Burhanuddin dengan nada penuh kehangatan.

Meski begitu, sang Bupati memberikan kabar bahagia. Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen mengusulkan seluruh tenaga honorer R4 ke BKN agar ditetapkan sebagai PPPK paruh waktu, sepanjang itu tidak bertentangan dengan regulasi dan perundang-undangan yang ada.

Kebijakan ini diambil sebagai solusi sementara agar status para honorer tetap diakui dan tidak kehilangan kesempatan untuk diusulkan secara resmi ke BKN.

“Kita apresiasi semangat pengabdian mereka. Meski dengan keterbatasan, semangat seperti ini yang justru menunjukkan dedikasi tinggi kepada daerah,” tutur Bupati.

Keputusan ini dituangkan dalam notulen rapat yang ditandatangani oleh pihak pemerintah dan perwakilan honorer, termasuk Bupati, Sekda, Kepala BKPSDM, Anggota DPRD, Yudi Utama Arsyad, serta sejumlah perwakilan honorer seperti Nani Mulyani, Sahruni, S.Pd, Saidu Karim, Muchlis Asfian, dan Irma Sari serta perwakilan honorer lainnya yang hadir.

Hasil rapat menyebutkan bahwa seluruh honorer R4 diharuskan menandatangani surat pernyataan dalam waktu 3 x 24 jam dan menyerahkannya ke BKPSDM Bombana. Setelah itu, BKPSDM bersama anggota DPRD dan perwakilan honorer akan berangkat ke BKN untuk menyerahkan langsung berkas usulan tersebut.

Salah satu perwakilan honorer, Muchlis Asfian, menyampaikan rasa syukurnya atas langkah cepat Bupati dan DPRD.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bupati dan Pak Yudi yang sudah mendengar langsung keluh kesah kami. Ini kabar bahagia yang kami tunggu-tunggu,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui pada pengusulan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu, yang menjadi prioritas dari BKN adalah Honorer kategori R2 dan R3 sedangkan Kategori R4 yang berjumlah lebih dari 1.500 orang di Bombana tergantung kemampuan daerah masing-masing, namun Pemkab Bombana dengan keterbatasan yang ada memastikan tetap mengusulkan mereka Honorer kategori R4 yang memenuhi syarat agar menjadi PPPK Paruh waktu.

Bombana, sultranet.com – Prestasi membanggakan kembali diraih Kabupaten Bombana. Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W, berhasil mencatatkan nilai tertinggi di Sulawesi Tenggara dalam penilaian Kinerja Inspektur Daerah Tahun 2025 yang dilakukan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.114482 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan Hasil Penilaian Kinerja Inspektur Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025, Bombana memperoleh nilai 68,8 dengan kategori Baik, unggul diantara 17 Inspektorat kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, termasuk Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara,

Penilaian ini menjadi bagian penting dari upaya Kemendagri dalam memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berorientasi pada kinerja, integritas, dan profesionalisme. Penghargaan ini juga merupakan bentuk apresiasi atas capaian kinerja terbaik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal di daerah sepanjang tahun 2025.

Dalam keputusan tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menetapkan bahwa hasil penilaian didasarkan pada sejumlah indikator utama, antara lain opini laporan keuangan oleh BPK, nilai kapabilitas APIP dan SPIP  oleh BPKP, Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Kementerian/Lembaga, dan tindaklanjut hasil pemeriksaaan APIP serta indeks efektivitas pengendalian korupsi, hingga nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.

Bagi Ridwan, capaian ini bukan sekadar angka. Ia menilai penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Inspektorat Bombana yang selalu berupaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah.

“Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari bimbingan dan kepemimpinan Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan Wakil Bupati, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si. Kami di Inspektorat hanya menjalankan amanah dengan sebaik mungkin,” ujarnya dengan penuh rasa syukur. Jumat (31/10/2025)

Ridwan juga menambahkan bahwa sinergi lintas perangkat daerah menjadi kunci dalam memperkuat sistem pengawasan di Kabupaten Bombana. Menurutnya, komitmen kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas telah menjadi fondasi kuat dalam meningkatkan kinerja pengawasan internal.

“Kami terus berbenah, baik dari sisi kapabilitas aparatur maupun efektivitas sistem kerja. Bupati dan Wakil Bupati selalu menekankan pentingnya integritas dalam setiap proses pengawasan, dan itu menjadi semangat kami,” kata Ridwan.

Dalam dokumen keputusan tersebut, Bombana menempati posisi teratas dengan kategori Baik, diikuti Kabupaten Buton (65,8), Muna (64,4), Kota Kendari (62,8) dan Kota Bau-Bau 62,6. Sementara beberapa daerah lainnya, masih berada pada kategori Cukup.

Capaian ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan hasil penilaian ini, Inspektorat Bombana tidak hanya diakui secara regional, tetapi juga menjadi salah satu contoh keberhasilan APIP daerah dalam skala nasional.

Penilaian kinerja Inspektur Daerah dilakukan dua kali setahun melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal (SIWASIAT)

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan daerah. Kami ingin Bombana menjadi daerah yang tidak hanya patuh secara administrasi, tetapi juga kuat dalam integritas,” tutup Ridwan. (IS)

Bombana, sultranet.com – Anggota DPRD Kabupaten Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad, menegaskan agar petani tidak terus menjadi korban dalam kebijakan penyerapan gabah oleh Bulog. Ia mengusulkan agar gedung baru DPRD Bombana yang belum difungsikan digunakan sementara sebagai gudang Bulog untuk menampung gabah petani.

Sebagaimana diketahui, polemik harga gabah dan potongan timbangan yang memberatkan petani kembali mengemuka di Kabupaten Bombana. Sejumlah petani di Poleang dan Rumbia mengeluhkan adanya pemotongan hingga 5 kilogram per karung gabah dan pembelian dibawah Harga Pembelian Gabah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 oleh mitra Bulog.

Keluhan para Petani Bombana ini kemudian dibawa ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPRD Bombana, Senin (27/10/2025).

Kepada awak media, Yudi Utama Arsyad, anggota DPRD sekaligus Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Bombana, menyampaikan sikap tegas terhadap lemahnya keberpihakan Bulog terhadap petani. Ia mengingatkan bahwa Bulog seharusnya hadir untuk melindungi, bukan merugikan petani.

“Petani sudah bekerja keras di sawah, jangan lagi dijadikan korban kebijakan. Kalau Bulog alasan tidak punya gudang yang layak, saya sarankan kepada Pemerintah agar pakai saja gedung baru DPRD yang belum difungsikan. Itu bisa jadi solusi konkret untuk masyarakat,” kata Yudi dengan nada keras.

Yudi menilai, alasan teknis seperti kekurangan gudang tidak boleh menjadi dalih bagi mitra Bulog untuk menekan harga atau memotong timbangan gabah petani. Ia menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap petani harus nyata, bukan hanya retorika.

“Keberpihakan itu harus jelas, jangan hanya bunyi. Jangan mengaku membela petani tapi di lapangan malah merugikan mereka,” ujarnya.

Ia juga menyinggung sikap pasif Kepala Bulog Bombana dalam rapat RDPU yang dinilainya tidak menunjukkan keberanian untuk berpihak pada petani. Yudi bahkan menantang Kepala Bulog agar berani bersikap tegas.

“Kita harus balik menantang Kabulog. Kalau mitra Anda menurunkan harga dan Pemda sudah menyediakan gudang, apakah Anda siap mundur?. Kabulog itu kelihatan takut bersikap. Harusnya berani seperti Bupati Bombana,” tegasnya.

Yudi memuji langkah cepat Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang segera menerbitkan Surat Edaran tentang Harga Pembelian Gabah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025. Menurutnya, tindakan bupati tersebut mencerminkan keberpihakan penuh kepada petani.

“Contoh dong Bupati Bombana, begitu ada gejolak sosial langsung bertindak cepat. Itu baru namanya keberpihakan full power,” tambah Yudi.

Pantauan awak media ini, RDPU yang berlangsung selama enam jam itu menghasilkan sejumlah kesimpulan penting. Dinas Pertanian diminta menyampaikan data valid tentang luasan sawah dan hasil panen kepada Bulog agar proses pengadaan berjalan tepat sasaran.

Bulog juga diminta menambah kapasitas gudang dan membentuk tim verifikasi kualitas gabah agar pemotongan timbangan dilakukan secara objektif dan transparan.

Selain itu, Dinas Pertanian melalui penyuluh lapangan (PPL) akan dibekali alat pengukur kadar air gabah untuk mencegah pemotongan sepihak. Bulog diminta menyerap hasil panen petani hingga Desember 2025 dan menjatuhkan sanksi tegas kepada mitra yang membeli di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Dalam rapat juga direkomendasikan agar potongan timbangan yakni maksimal 3 kilogram di musim kemarau dan 5 kilogram di musim hujan.

DPRD Bombana menegaskan akan terus mengawasi pelaksanaan hasil rapat tersebut. Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan nyata di lapangan, dewan siap memberikan rekomendasi resmi ke Bulog Provinsi untuk mengganti Kepala Bulog Bombana.

“Kita ini sudah terlalu sering dengar janji. Kalau hasil rapat tidak dijalankan, ya harus ada tindakan. DPRD siap rekomendasikan pergantian,” tegas Yudi.

Ia menegaskan, langkah-langkah tegas seperti itu perlu dilakukan agar pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

“Negara tidak boleh bicara untung rugi dengan petani. Petani itu tulang punggung pangan kita,” pungkasnya.

Pewarta: Aldi. L