Bombana, SultraNET. | Bintara Pembina Desa (Babinsa) bersama Pemerintah dan warga Desa Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara bersama sama membantu Pembangunan kembali rumah warga yang mengalami musibah kebakaran pada malam pergantian tahun baru 2023 lalu.

Kepada awak media ini, Babinsa Watukalangkari Kopda Syahrul. Minggu (8/1/2023) mengatakan kegiatan ini merupakan wujud  Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memelopori usaha usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

“Kami bersama Pemerintah dan warga Desa Watukalangkari hari ini sudah mulai melakukan pembersihan lokasi sekaligus membuat jalan masuk agar material bangunan dapat diantar masuk ke lokasi rumah karena saat ini jalan yang ada adalah jalan setapak,” ujar Kopda Syahrul.

Anggota Koramil 1413-06 Rumbia, Kodim 1413 Buton itu menjelaskan kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh kepada semua pihak tentang pentingnya kebersamaan dan bahu membahu dalam meringankan beban masyarakat yang terkena musibah.

“Kehadiran TNI dan Pemerintah diharapkan dapat meringankan beban masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Watukalangkari, Syahrir mengatakan pihaknya berupaya agar rumah warganya yang terbakar beberapa waktu lalu dapat dibangun kembali dengan mengkordinir keterlibatan berbagai pihak.

Menurutnya saat ini telah dimulai dilakukan pembersihan lokasi tempat bangunan rumah yang akan mulai dibangun.

“Dalam waktu dekat sudah akan kita mulai lakukan pembangunan setidaknya kita mulai dari dasarnya dulu yaitu pondasinya,” jelas Syahrir

Ia berharap dengan adanya bantuan dari berbagai pihak pembangunan kembali rumah warganya yang terbakar beberapa waktu lalu itu dapat segera terwujud.

Sementara itu Idrus (40) warga yang rumahnya terbakar beberapa waktu lalu mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan pemerintah Desa dan TNI.

“Hari ini sudah mulai dilakukan pembersihan lokasi rumah kami, kepada semua yang membantu kami sampaikan terima kasih banyak.” Singkatnya. (IS)

Bombana, SultraNET. | Mantan Kepala Sekolah (KS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bombana, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Budi Hadi Joko Subakdo (59) akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dan ditahan di Polres Bombana, Rabu (4/1/2023).

Penahanan Budi Hadi Joko Subakdo karena terjerat kasus Korupsi dalam kapasitasnya sebagai Kepala SMKN 1 Bombana tahun 2015 hingga tahun 2020 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.278.527.393,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

Kepada awak media SultraNET., Kasat Reskrim Polres Bombana AKP. Muhammad Nur Sultan, S.H menjelaskan, penetapan dan penahanan terhadap tersangka Budi Hadi Joko Subakdo terbilang lambat, hal tersebut lantaran pihaknya baru menerima laporan hasil pemeriksaan terhadap besaran jumlah kerugian negara yang di akibatkan perbuatan tersangka.

Untuk mengungkap kasus ini, Polres Bombana telah melakukan pemeriksaan terhadap 99 (sembilan puluh sembilan) orang saksi dan masih akan memeriksa beberapa saksi lainnya untuk kelengkapan berkas perkara.

“Beberapa saksi yang telah diperiksa sebelumnya bahkan ada beberapa yang di Jakarta, karena proyek yang bermasalah itu anggarannya bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ujar AKP. Muhammad Nur Sultan, S.H.

Mantan Kapolsek Rumbia itu merinci, selama menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMKN 1 Bombana  Budi telah melaksankan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan antara lain pada pembangunan ruang kelas baru yang pekerjaannya tidak sesuai dengan pertanggung jawaban keuangan.

Selain itu, pada Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) pekerjaannya tidak selesai sehingga bangunan tersebut tidak dapat difungsikan berdasarkan hasil pemeriksaan ditetapkan total loss atau kerugian seluruhnya.

“Bangunannya sudah tidak bisa dilanjutkan juga, sudah rapuh,” bebernya.

Selain itu terdapat pula temuan kerugian negara terhadap beberapa item kegiatan lainnya antara lain pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana bantuan Covid-19 dan Dana Program Indonesia Pintar. (IS)

Rumbia, SultraNET. | Suasana haru mewarnai pelepasan Purnatugas kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bombana, H.Alimin,S.Sos yang memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023.

Air mata haru nampak menetes dari bola mata H.Alimin maupun para pegawai BKPSDM Bombana saat harus berpisah dengan seorang pimpinan yang sehari-hari bersama di tempat kerja, apa hendak dikata masa purnatugas merupakan saat berakhir masa bakti bagi pegawai setelah mencapai batas usia pensiun (BUP).

Pada kesempatan tersebut Mantan Kasat Pol-PP Bombana itu menyampaikan ucapkan terima kasih karena para pegawai BKPSDM telah mempersiapkan dan merencanakan acara perpisahan dalam rangka mengakhiri masa tugasnya.

“Saya tidak menyangka ide dan gagasan teman-teman ini, terima kasih bapak ibu sekalian yang telah banyak membantu, sehingga kegiatan selama ini dapat terlaksana,” ucap Alimin dengan haru sambil mengusap air matanya saat penyampaian kata sambutan, Rabu (4/1/2023)

Alimin mengatakan bahwa setiap ada pertemuan pasti akan ada perpisahan, setiap ada penugasan pasti akan berakhir, begitupun yang terjadi pada dirinya yang telah melaksanakan masa tugas sebagai Aparatur Sipil Negara selama 40 Tahun 6 Bulan.

“Suatu peristiwa yang cukup panjang, pengalaman, penderitaan dan kebahagian bercampur baur selama 40 tahun  6 bulan bertugas sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat,” bebernya.

Dengan pengalaman itu ia jadikan pendorong dan memberikan motivasi kepada para Pegawai lingkup BKPSDM untuk terus memacu diri dan tak henti-hentinya berinovasi.

“Terus terang saya dari guru sekolah dasar bisa sampai menduduki jabatan eselon 2,” jelas Alimin

Pada kesempatan itu, Alimin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh karyawan BKPSDM jika selama memimpin organisasi terdapat ketersinggungan terhadap kata dan perbuatan baik disengaja ataupun tidak disengaja.

“Atas nama pimpinan bersama keluarga memohon maaf yang setinggi-tingginya selama bersama-sama antara pimpinan dengan teman sejawat jika ada ketersinggungan, ada tekanan-tekanan suara, tetapi niat saya supaya kita sama-sama memperbaiki diri untuk menjaga nama besar organisasi BKPSDM.” tutupnya.

Berikut catatan karir Bapak H.Alimin,S.Sos yang tercatat pada sistem informasi kepegawaian Bombana :

• Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kab. Bombana (16-09-2020 s.d 31-12-2022);
• Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bombana (26-02-2008 s.d 16-09-2020);
• Kabag Ekonomi dan kerja Sama Setda Kab. Bombana (03-01-2017 s.d 26-02-2008);
• Camat Poleang Tengah Kab. Bombana (12-01-2015 s.d 03-01-2017);
• Sekretaris BPKAD Kab. Bombana (13-10-2012 s.d 12-01-2015);
• Kabid Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan Kab. Bombana (20-01-2012 s.d 30-10-2012);
• Camat Poleang Tenggara Kab. Bombana (12-11-2009 s.d 07-09-2011);
• Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Budaya Politik Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Bombana (22-10-2009 s.d  12-11-2009);
• Kepala Kantor Satuan Pol PP Kab. Bombana (11-02-2009 s.d 22-10-2009);
• Camat Poleang selatan Kab. Bombana (06-05-2007 s.d 11-02-2009);
• Kepala SKB Dinas Dikbudpar Kab. Bombana (26-05-2006 s.d 16-05-2007.

Bombana, SultraNET. | Kebijakan Penjabat (PJ.) Bupati Bombana, H. Burhanuddin menertibkan Baliho yang berseliweran di sejumlah tempat di Ibu Kota Bombana beberapa waktu lalu dinilai tebang pilih.

Penilaian tersebut lantaran Baliho bergambar Andi Sumangerukka (ASR) yang tergantung di pohon pelindung jalan dan tiang listrik di Ibu Kota Bombana tidak ikut ditertibkan.

Pemandangan pohon dan tiang listrik yang tergantung gambar ASR dapat dijumpai saat mulai memasuki wilayah Bombana di Kecamatan Lantari Jaya, sedangkan untuk Kecamatan Rumbia sebagai Ibu Kota Bombana, gambar ASR di Pohon dan Tiang Listrik sudah mulai terlihat di jalan depan Polres Bombana hingga sepanjang jalan menuju pusat ibu kota Bombana.

Baliho yang rata rata berukuran kecil dan tertempel di pohon dan tiang listrik juga  berseliweran di beberapa ruas jalan di wilayah Kecamatan Rumbia dan Rumbia Tengah.

Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Bombana. Arsan Arsyad, Selasa (13/12/2022) mengatakan pembiaran sejumlah baliho bergambar ASR di Ibu Kota Bombana menunjukkan ketidakadilan dalam pemberlakuan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bombana dibawah kepemimpinan H.Burhanuddin sebagai PJ. Bupati.

“Ini menjadi tanda tanya mengapa penertiban baliho itu tidak menyeluruh, kebijakan ini dilakukan dengan tebang pilih,” ujar Arsan Arsyad

Tidak itu saja, Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara itu mengaku lucu dengan kebijakan penertiban baliho yang sempat dilakukan Pemkab Bombana, pasalnya saat ini Baliho baliho berukuran besar tetap memadati tempat tempat yang sebelumnya dilakukan penertiban.

Baliho baliho yang ada saat ini dengan tema ucapan selamat hari jadi Kabupaten Bombana itu juga terpasang dengan menggunakan balok kayu sebagai bingkai dan pemasangnya adalah instansi instansi pemerintah Kabupaten Bombana.

“Apa bedanya dengan baliho baliho yang ditertibkan sebelumnya, ini dipasang ditempat dan bahan yang sama bukannya yang seperti ini sebelumnya dikatakan kumuh,” tegasnya

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bombana dapat konsisten dengan kebijakan yang diambil.

“Kita harap kebijakan pemkab Bombana tidak tebang pilih,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana, Rusman menjelaskan kebijakan penertiban baliho sebelumnya dilakukan terpusat hanya di areal tugu Munajah dan Tugu Brimob dan dilakukan belum secara menyeluruh di Ibu Kota Bombana.

“Instruksi yang dilakukan penertiban yang lalu itu baru di dua titik utama yang kondisi baliho terpasangnya sangat semrawut yaitu di Tugu Munajah dan Tugu Brimob,” ujar Rusman

Terkait perayaan hari jadi Kabupaten Bombana saat ini, dimana instansi pemerintah memasang baliho yang dilakukan di sejumlah titik pasang yang telah ditentukan.

Ia memastikan bahwa khalayak umum baik tokoh masyarakat maupun lembaga non pemerintah yang hendak melakukan pasangan baliho juga tidak dilarang sepanjang melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kominfo setempat guna penentuan titik pasangnya.

“Semua pihak tetap boleh pasang Baliho sepanjang koordinasi untuk penentuan titik pemasangannya agar tidak semrawut lagi,” tandasnya.

Pewarta : Idris hayang

Bombana, SultraNET. | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pribumi menyayangkan penggunaan alat bantuan untuk petani pada pekerjaan proyek pembangunan pagar dan taman Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bombana.

Alat bantuan untuk petani dimaksud yaitu satu unit mini excavator yang dikelola oleh kelompok petani Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Lereng Tapupu Mandiri.

Ketua LSM Pribumi, Ansar Achmad mengatakan seharusnya bantuan mini eksavator itu dipergunakan untuk kepentingan pertanian atau pekerjaan yang berhubungan dengan sektor pertanian.

Ia menduga penggunaan alat bantuan pertanian untuk kepentingan proyek selain sektor pertanian sudah berlangsung lama, namun saat ini sudah sangat parah karena bahkan digunakan pada proyek di rumah jabatan Bupati Bombana.

“Seharusnya proyek di Rujab itu menjadi contoh, apalagi di Bombana ini ada beberapa alat berat yang pernah diturunkan sebagai bantuan,” ujar Ansar Achmad. Jum’at (9/12/2022).

Bukan itu saja lanjut Ansar Acmad beberapa alat berat juga di miliki oleh beberapa instansi pemerintah yang ada di Bombana, yang penggunaannya harus dipastikan sesuai mekanisme perundang undangan yang ada.

“Harus dipastikan juga bahwa alat alat itu digunakan sesuai peruntukannnya, itu untuk memastikan alat masih bagus ketika dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Untuk itu ia berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengelola UPJA serta pihak rekanan proyek karena diduga kuat terjadi kesepakatan kedua belah pihak sebelum alat itu digunakan untuk proyek.

“Kita harap aparat penegak hukum dapat melirik persoalan ini, agar kepentingan petani tidak dirugikan,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua UPJA Lereng Tapupu Mandiri, Syahrir membenarkan bahwa mini excavator yang digunakan pada proyek pembangunan pagar dan taman Rujab Bupati Bombana adalah Alsintan UPJA yang dikelolanya.

Kendati demikian, ia mengaku tidak mengetahui dengan pasti bahwa alat pertanian tersebut akan diperuntukan pada pekerjaan proyek yang tidak berhubungan dengan sektor pertanian.

“Kita hanya disuruh antar ke Rujab, peruntukannya untuk apa kami tidak tahu, kami hanya menjalankan arahan,” terang Syahrir.

Ia memastikan tidak ada kontrak ataupun kesepakatan sewa menyewa pada penggunaan mini ekscapator di Rujab Bupati Bombana tersebut.

”Hanya dipinjam, tidak ada pembicaraan sewa menyewa disitu kami hanya diarahkan agar alat itu dibawa ke Rujab.” tandasnya. (IS)

Bombana, SultraNET. – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana bakal mengajukan banding terkait amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari bernomor 39/G/2022/PTUN.Kdi yang membatalkan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 362 tahun 2022.

Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 362 tahun 2022 yang dibatalkan itu tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Mapila Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana tanggal 14 April 2022 atas nama Sudirman.

Kuasa Hukum Pemkab Bombana, Munsir, SH.,MH, Senin (28/11/2022) mengatakan pihaknya sudah berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Penjabat Bupati Bombana H. Burhanuddin, hasil konsultasi memastikan Pemerintah Kabupaten Bombana bakal mengajukan banding atas putusan PTUN itu.

“Barangkali hari ini sudah akan diajukan banding,” ujar Munsir.

Dengan pengajuan banding oleh Pemerintah Kabupaten ia memastikan bahwa keputusan PTUN Kendari belum inkrah atau berkekuatan hukum tetap sehingga Kepala Desa Mapila masih berhak untuk menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa.

“Itu sikapnya Pemerintah Daerah, jadi kalau sudah banding berarti keputusan PTUN Kendari itu belum final, belum inkrah. Dan Kepala Desa Mapila atas nama Sudirman masih berhak untuk menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai Kepala Desa,” jelas Munsir.

Lebih lanjut Munsir mengatakan, rencana pengajuan banding bukan hanya dilakukan oleh Pemkab Bombana melainkan juga dari pihak tergugat intervensi dalam hal ini Pihak Kepala Desa Mapila.

“Dari hasil komunikasi beberapa hari yang lalu dengan kuasa hukum tergugat II intervensi (Kepala Desa Mapila) atas nama Abdul Latif mereka sampaikan akan mengajukan banding terkait dengan persoalan itu”, terangnya.

Dengan adanya upaya banding itu, Munsir berharap dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku baik hakim maupun pengacara dan pihak-pihak terkait.

“Setiap orang yang berperkara itu pasti mengharapkan yang namanya kemenangan.” Pungkas Pria berkacamata itu.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bombana, Syahrial Abdi Arief menjelaskan bahwa saat ini, putusan PTUN Kendari belum inkrah sebab masih ada upaya hukum yang akan ditempuh oleh Pemkab Bombana.

“Upaya hukum itu kan ada tingkat banding dan kasasi. Sepanjang ditempuh upaya hukum itu, maka perkara itu belum dikatakan inkrah, jadi belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih berproses.” Singkat Syahrial.

Rumbia, SultraNET. – Warga  Kabupaten Bombana tidak perlu Panik atau khawatir lagi saat mendapati orang lain, Keluarga, Soudara atau mengalami kondisi kegawat Daruratan. Cukup menghubungi call centre PSC 119 Kabupaten Bombana.

Anda akan langsung di jemput langsung ke lokasi anda dalam hitungan menit, dengan fasilitas mobil ambulance gratis dan penanganan pertama oleh perawat perawat Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, yang setelah itu akan di antarkan ke Rumah Sakit terdekat untuk penanganan Perawatan lebih lanjut

Ketua Pelaksana Harian Public Safety Center Kabupaten Bombana, Nasruddin, S.Farm,Apt menjelaskan konsep awal PSC 119 adalah layanan kegawatdaruratan medis pre-rumah sakit, yang artinya PSC 119 memberikan layanan kegawatdaruratan medis awal dengan segara, sebelum akhirnya diarahkan menuju fasilitas kesehatan lanjutan yang terkait.

Layanan ini merupakan bagian utama dari sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) yang dicanangkan Kementerian Kesehatan.

“Tujuan dibentuknya PSC untuk memfasilitasi pasien-pasien atau korban yang belum mendapatkan penanganan medis di luar rumah sakit.” ujarnya

Tidak hanya merujuk pasien, tapi juga bisa dilakukan penanganan medis sederhana sebelum merujuk pasien ke rumah sakit. Minimal, harus mampu menginformasikan kondisi dan riwayat pasien, agar rumah sakit terinformasi dengan baik dan siap menerima pasien yang dirujuk.

Layanan yang diberikan oleh PSC 119, di antaranya mengedukasi pasien atau pelapor melalui panduan lewat telepon untuk menangani kegawatdaruratan. Selanjutnya petugas PSC 119 juga akan diturunkan beserta ambulans ke lokasi pasien.

Jika diharuskan, pasien akan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan dilakukan tindakan pre-hospital care sebelum dan selama perjalanan pengantaran ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain memberikan layanan terkait kesehatan masyarakat, PSC 119 juga bergerak dalam memitigasi kejadian darurat lainnya seperti misalnya kecelakaan lalu lintas, bencana alam dan sebagainya.

Dalam hal ini, PSC juga berkolaborasi serta bersinergi lintas sektoral dengan badan lain terkait, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan lain-lain.

“Dengan koordinasi yang baik, diharapkan penanganan terhadap kejadian kedaruratan bisa ditangani dengan efisien jika dilakukan dengan kolaborasi yang baik antar sektornya,” sambungnya.

Nasruddin berharap, ke depannya kolaborasi antarbadan lintas sektoral ini bisa dilakukan dengan efisien dalam suatu sistem terpadu. Tujuannya untuk membantu pasien dan keluarganya mendapatkan layanan yang lebih baik.

Saat ini akses pelayanan bantuan bagi masyarakat masih terpisah di masing-masing badan terkait. Sehingga memungkinkan masyarakat menjadi salah tujuan ketika meminta bantuan.

“Contohnya dalam kondisi kejadian henti jantung, dalam setiap menitnya, harapan hidup pasien berkurang 10%. Maka dari itu, kecepatan penanganan menjadi suatu hal yang sangat penting,” tambahnya.

Dalam menjalankan tugasnya, PSC Kabupaten Bombana dibantu Tujuh tim tenaga kesehatan. Fasilitas yang dimiliki oleh PSC 119 Kabupaten Bombana saat ini terdiri dari 3 buah ambulans dengan fasiltas yang memadai sementara untuk wilayah kepulauan tersedia juga Ambulance Laut.

Setiap bulannya, PSC 119 Kota Bombana menerima ratusan pengaduan masuk dari masyarakat. Dari pengaduan tersebut, rata-rata 70-100 kasus berhasil ditangani oleh PSC 119 Kota Bombana.

Sebagian kasus bisa diselesaikan melalui panduan telepon, sementara untuk pengaduan lain yang tidak bisa difasilitasi dan dibantu rujuk ke fasilitas kesehatan lain.

” Dengan Motto Cepat, Tepat, Layanan PSC 119 beroperasi penuh selama 24 jam dan gratis. Selain mengakses layanan jejaring nasional 119, warga kabupaten Bombana juga bisa mengakses nomor lokal PSC 119 Bombana di 081 3611 74119 atau di 085361581119 untuk pelayanan yang lebih cepat.” Pungkas Pria Berkacamata ini.

Buton, SultraNET.  | Atlit Cabang olahraga (Cabor) Balap Motor Kelas Slalom Kabupaten Bombana berhasil menyabet medali Emas Pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV di Kabupaten Buton, Sabtu (27/11/2022).

Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bombana. Idhan Halik, mengatakan keberhasilan atlet Cabor Balap Motor Kelas Slalom meraih medali emas sekaligus sebagai penyumbang medali emas pertama untuk kontingen Bombana.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras atlet balap motor kelas slalom, akhirnya dapat menyumbangkan medali emas pertama untuk Bombana dan terlebih lagi saya ucapkan terimakasih kepada Sekretaris IMI Sultra Astin Abus yang terus berkoordinasi dan membimbing kami selama menjalankan roda organisasi ini,” ujar Idhan Halik

Ia menyebut balap motor kelas slalom ini baru pertama kali di pertandingkan di Porprov, bahkan dalam Pekan Olaharaga Nasional (PON) belum pernah di pertandingkan.

“Tentu ini merupakan hal yang luar biasa bagi Sulawesi Tenggara,” jelasnya.

Ia berharap kedepan Event seperti ini bisa di laksanakan di Kabupaten Bombana dan merupakan langkah awal untuk memotivasi atlit lain, ia memastikan IMI Bombana bakal terus berbenah untuk meraih prestasi mulai dari pra PON hingga ke PON.

“Apresiasi dan terima kasih kepada pembalap dan segenap pengurus IMI, terus terang kami sangat senang dengan capaian ini, ini merupakan medali emas pertama dan IMI Bombana memecahkan telur prestasinya,” tandasnya. (rls)

Bombana, SultraNET. – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana mengumumkan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana dalam Pemilihan Umum 2024. PENGUMUMAN PENDAPILAN

Pengumuman itu berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor : 66/PL.01.3-BA/7406/2/2022 tentang Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bombana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pengumuman ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, Tanggapan masyarakat mulai diterima pada tanggal 23 November hingga 6 Desember 2024, tanggapan dibuat secara tertulis sesuai format yang dapat di unduh pada laman https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan.

Penyampaian masukan atau tanggapan dilengkapi dengan surat pengantar resmi bagi lembaga/badan/organisasi masyarakat/partai politik atau identitas diri foto copy Kartu Tanda Penduduk Electronik bagi perorangan.

Penyampaian dokumen sesuai jadwal dapat dilakukan dengan cara diantar langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, Jalan Yos Sudarso, Komplek Pelabuhan Kasipute, Kecamatan Rumbia pada jam 08:00 hinga 16:00 wita, atau melalui laman https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan.

Kepada awak media, Kamis (24/11/2022) Ketua KPU Bombana, Aminuddin mengatakan rancangan penataan Dapil tidak mengubah alokasi kursi DPRD Kabupaten Bombana secara umum, rancangan yang dibuat dengan tiga rancangan itu disusun berdasarkan tujuh prinsip sebagaimana diatur dalam PKPU 6/2022.

Prinsip dimaksud yaitu memiliki kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan berkesinambungan.

“Untuk alokasi kursi DPRD Bombana 2024 tetap 25 kursi,” ujar Aminuddin.

Aminuddin menambahkan Rancangan Penataan Dapil sifatnya belum final lantaran masih bersifat rancangan sembari menerima masukan dan tanggapan warga terhadap rancangan penataan dapil tersebut.

“Saat ini kami masih menerima masukan dari masyarakat luas. Nanti akan ada uji publik,” tandasnya.

Adapun Rancangan penataan Dapil Pemilu 2024 yaitu Rancangan Pertama masih sama saat Pemilu tahun 2019 lalu yakni Dapil 1 meliputi : Rumbia, Rumbia Tengah, Mataoleo dan Masaloka Raya dengan total Kursi 5. Dapil 2 Meliputi : Poleang Timur, Poleang Utara, Poleang Selatan, Poleang Tenggara  dengan Total Kursi 5. Dapil 3 meliputi : Poleang , Poleang Barat   Poleang Tengah  Tontonunu   dengan total kursi 6. Dapil 4 Meliputi : Rarowatu, Rarowatu Utara, Lantari Jaya dan Matausu  dengan Total Kursi 4. Dapil 5 Meliputi : Kabaena, Kabaena Timur, Kabaena Selatan, Kabaena Barat, Kabaena Utara, Kabaena Tengah  dengan total kursi 5.

Rancangan Kedua yaitu : Dapil 1 meliputi Kecamatan Rumbia, Mataoleo, Masaloka Raya, Rumbia Tengah dengan Total Kursi 5, Dapil 2 meliputi Kecamatan Kabaena, Kabaena Timur, Kabaena Selatan, Kabaena Barat, Kabaena Tengah, Kabaena Utara, dengan total kursi 5, Dapil 3 meliputi Poleang Timur, Poleang Utara, Poleang Tenggara dan Tontonunu dengan total kursi 5, Dapil 4 Meliputi Poleang, Poleang Barat, Poleang Selatan, Poleang Tengah dengan total kursi 6, Dapil 5 Meliputi Rarowatu, Rarowatu Utara, Lantari Jaya, Matausu dengan total Kursi 4.

Untuk Rancangan Ketiga : Dapil 1 meliputi Rumbia, Rumbia Tengah, Mataoleo, Masaloka Raya dengan total Kursi 5. Dapil 2 Meliputi Kabaena, Kabaena Timur, Kabaena Selatan, Kabaena Barat, Kabaena Barat, Kabaena Utara, Kabaena Tengah dengan total kursi 5. Dapil 3 Meliputi Poleang Timur, Poleang Selatan, Poleang Tenggara dengan total kursi 3. Dapil 4 Meliputi Poleang, Poleang Barat, Poleang Tengah dengan total kursi 5. Dapil 5 poleang Utara, Tontonunu, Matausu dengan total kursi 3. Dapil 6 Meliputi Rarowatu, Rarowatu Utara, Lantari Jaya dengan total kursi 4. (ADV)

Pengumuman Lengkap Dapat diunduh pada link dibawah ini.

PENGUMUMAN PENDAPILAN

Bombana, SultraNET. – Pemerintah Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kembali mengalokasikan anggaran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) untuk tahun anggaran 2023 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana, A. Muh. Arsyad, S.Sos. M.Si, Selasa (22/11/2022) mengatakan pemberian reward kepada Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) sudah dimulai sejak tahun 2021 lalu hingga saat ini.

Bentuk reward yang diberikan berupa bantuan dana bagi SPNF yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang besarannya sesuai dengan jumlah siswa yang diluluskan dengan usia yang tidak ditanggung dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pusat.

“Jadi teman teman PKBM atau SKB di Bombana ini, selain menerima dana BOP dari Pusat, juga ada dana dari Pemda, yang sifatnya semacam penghargaan Pemda atas upaya mereka karena mampu menamatkan warga belajar yang usianya itu diluar tanggungan BOP dari Pusat,” ujar A. Muh. Arsyad.

Mantan Kepala Dinas Sosial Bombana itu menjelaskan, keberadaan SPNF di Bombana sangat berkontribusi besar pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Kalau RLS konteksnya adalah warga belajar yang usia 25 tahun ke atas, sedangkan SPM konteksnya adalah warga belajar yang usiax 7-18 tahun yang tidak sedang bersekolah di pendidikan formal,” jelasnya.

Ia mengakui, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Pendidikan Non Formal adalah bagaimana pembiayaan warga belajar yang tidak dihitung dalam pengalokasian BOP Pusat sebagai sumber pembiayaan lembaga.

“Salah satu cara kita mengatasi hal itu adalah dengan adanya dukungan dana setelah warganya ditamatkan. Jadi penghitungan pengalokasiannya berdasarkan jumlah warga belajar yang memperoleh ijazah pada tahun berkenaan,” bebernya.

Untuk itu,  ia berharap pengelola Pendidikan Non Formal tetap memaksimalkan penerimaan warga belajar, bukan hanya pada usia yang dibiayai oleh BOP Pusat melainkan termasuk usia diatas 21 tahun.

“Intinya untuk tahun 2023 dana reward lulusan yang tidak ditanggung BOP Pusat tetap di anggarkan,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pembinaaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dikbud Bombana, Binnuraeni AS., SE., S.Pd menjelaskan, saat ini jumlah Satuan Pendidikan Non Formal di Bombana sebanyak 68 lembaga termasuk SPNF SKB.

Kendati demikian, pihaknya mendeteksi ada beberapa lembaga yang sudah tidak melakukan update dapodiknya sehingga ia memastikan bakal segera mengonfirmasi kepada pengelola, apakah lembaga ini masih aktif melakukan kegiatannya atau sudah tidak.

“Kalau memang tidak, agar segera dilakukan penutupan lembaga tersebut,” singkatnya. (IS)