MUNA, Sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna menyoroti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna yang belum membayar gaji 354 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) lulusan tahun 2024. Padahal, Surat Keputusan (SK) kelulusan mereka telah diserahkan oleh Bupati Muna, Drs. Bachrun, pada Agustus 2025.

Anggota Komisi I DPRD Muna, Rasmin, dalam rapat pembahasan anggaran KUAPPAS tahun 2025, mengungkapkan keprihatinannya terhadap penundaan pembayaran gaji P3K. Politisi Partai Demokrat ini mempertanyakan, kapan hak-hak para P3K ini akan dipenuhi oleh Pemkab Muna.

“Kami merasa aneh dengan situasi ini. Mereka lulus pada tahun 2024, SK sudah diberikan pada Agustus 2025, tapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan gaji mereka akan dibayarkan,” ujar Rasmin dengan nada kecewa. Selasa (28/10)

“Kami mendesak agar pemerintah segera memberikan kejelasan soal pembayaran gaji para P3K ini.” tegasnya

Penundaan pembayaran gaji ini menambah kekhawatiran di kalangan para P3K yang sudah menantikan hak mereka setelah dinyatakan lulus dan diterima bekerja di Pemkab Muna. Beberapa di antaranya mengaku sangat bergantung pada penghasilan pertama mereka dari pekerjaan tersebut.

Anggota DPRD Muna, Rasmin, berharap Pemkab Muna segera menyelesaikan persoalan ini agar tidak menambah beban psikologis bagi para P3K yang telah menantikan pekerjaan dan penghasilan mereka. Ia juga berharap agar sistem penggajian dan administrasi kepegawaian di Pemkab Muna lebih efisien di masa mendatang.

“Para P3K ini sudah menunggu lama, dan kami berharap mereka tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk menerima gaji pertama mereka. Ini adalah hak mereka sebagai pegawai yang sudah diterima bekerja,” tutup Rasmin.

Tanggapan Pemkab Muna

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKAD) Muna, Harun, mengonfirmasi bahwa pembayaran gaji ratusan P3K tersebut akan dilakukan pada APBD Perubahan 2025. Harun menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu laporan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai penempatan P3K yang baru lulus tersebut.

“Kami sedang menunggu laporan dari masing-masing OPD terkait penempatan P3K. Setelah itu, kami akan menyusun Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi dasar untuk pembayaran gaji mereka,” terang Harun. “Begitu Perbup selesai, barulah gaji mereka bisa dibayarkan.” jelasnya

Menurutnya, proses administrasi yang masih berlangsung menjadi salah satu alasan mengapa gaji para P3K belum bisa dibayarkan segera. Meskipun demikian, Harun berjanji bahwa pembayaran gaji tersebut menjadi prioritas dan akan segera diselesaikan.

Dengan adanya perhatian dari DPRD dan masyarakat, diharapkan Pemkab Muna segera menyelesaikan masalah ini dengan transparansi dan kepastian yang jelas bagi semua pihak.

Penulis: Borju

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., resmi melantik pengurus Ikatan Mahasiswa Pemuda Indonesia Bombana (IMPIB) Kendari periode 2025-2026, bertempat di Hotel Istana, Kelurahan Poea, Kabupaten Bombana, Senin (20/10/2025).

Pelantikan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, serta perwakilan organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap IMPIB Kendari dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat.

“Mahasiswa dan pemuda harus hadir sebagai penggerak ide dan energi positif bagi kemajuan Bombana. Pemerintah daerah sangat terbuka terhadap kolaborasi dan masukan dari adik-adik mahasiswa,” ujar Burhanuddin.

Sementara itu, Ketua IMPIB Kendari terpilih, Nurhayana, menegaskan bahwa kepengurusan baru siap berkontribusi secara nyata dalam mendukung program pembangunan daerah.

“Kami akan mengawal setiap kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Nurhayana menambahkan, IMPIB Kendari tidak hanya menjadi tempat berhimpun mahasiswa asal Bombana, tetapi juga wadah pembentukan karakter dan pemikiran kritis bagi generasi muda.

Melalui berbagai kegiatan seperti diskusi publik, seminar, dan advokasi sosial, IMPIB berkomitmen membangun kesadaran kolektif di kalangan mahasiswa untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.

“Kami ingin menjembatani aspirasi masyarakat Bombana kepada pemerintah. Suara pemuda harus menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan,” ungkapnya.

Selain pelantikan, acara juga diisi dengan penandatanganan berita acara, pembacaan Surat Keputusan kepengurusan, serta pengucapan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh Bupati Burhanuddin. Rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan penuh semangat kekeluargaan.

Dengan kepengurusan baru ini, IMPIB Kendari diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan dan pengabdian bagi mahasiswa Bombana di Kota Kendari. Organisasi ini juga diharapkan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Bombana yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. (IS)

MAKASSAR, sultranet.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemitraan dengan sekolah swasta dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional bertajuk “Evaluasi SPMB Menuju Pendidikan Berkualitas dan Inklusif” yang digelar di Makassar, Sabtu (11/10).

Acara yang dihadiri lebih dari 800 peserta secara luring dan daring itu menjadi ruang dialog penting antara pemerintah, penyelenggara pendidikan, dan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Anggota Komisi X DPR RI Muslimin Bando, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, Ketua BMPS Nasional Ki Saur Panjaitan XIII, dan Ketua BMPS Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi wujud nyata langkah pemerintah menciptakan sistem penerimaan peserta didik yang adil, transparan, dan berpihak pada semua kalangan.

“Setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi, baik karena ekonomi, agama, maupun kondisi fisik. Itu amanat konstitusi,” ujar Mu’ti di hadapan peserta seminar.

Ia menjelaskan, kebijakan SPMB dirancang agar memberi kesempatan yang merata bagi seluruh peserta didik melalui empat jalur penerimaan: domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.

Istilah domisili kini digunakan menggantikan zonasi, dengan harapan dapat menghapus persepsi negatif dan menghadirkan makna yang lebih inklusif.

Sebagai bagian dari inovasi kebijakan, Kemendikdasmen akan menguji coba Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jalur prestasi akademik jenjang SMA mulai November 2025, disusul SMP dan SD pada Maret 2026.

Lebih jauh, Mu’ti menegaskan bahwa sekolah swasta merupakan mitra strategis pemerintah dalam pemerataan mutu pendidikan. Ia menyebut, tahun ini 23 persen anggaran revitalisasi pendidikan dialokasikan bagi sekolah swasta, mencakup penguatan sarana prasarana, redistribusi guru ASN, hingga digitalisasi pembelajaran.

“Pendidikan negeri dan swasta bukanlah dua sisi yang berseberangan, melainkan mitra strategis dalam misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua anak berhak atas pendidikan bermutu,” tegasnya.

Ketua BMPS Nasional, Ki Saur Panjaitan XIII, menyambut baik langkah Kemendikdasmen tersebut. Ia menilai, pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan sekolah swasta menjadi kunci dalam memperluas akses pendidikan yang adil dan merata di seluruh daerah.

Suasana seminar yang hangat dan partisipatif mencerminkan semangat gotong royong dalam dunia pendidikan. Para peserta berdiskusi aktif tentang tantangan pemerataan mutu dan langkah-langkah memperkuat kolaborasi sekolah negeri dan swasta, terutama di wilayah pelosok.

Di penghujung acara, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemerintah akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Ia berharap, sinergi antara sekolah negeri dan swasta dapat menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045 yang berkarakter, unggul, dan berkeadilan.

“Kami ingin memastikan, tidak ada anak Indonesia yang tertinggal hanya karena batas administratif atau kemampuan ekonomi. Semua berhak tumbuh dalam lingkungan belajar yang inklusif,” pungkasnya dengan penuh optimisme.

 

Bombana, sultranet.com – Harga kebutuhan pokok selalu menjadi hal yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Setiap kenaikan harga beras, minyak goreng, atau gula pasir, langsung terasa di dapur warga.

Menyadari hal itu, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Inspektorat Daerah mengambil langkah serius dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pengendalian inflasi tahun 2025. Kamis (2/10/2025)

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga benar-benar berjalan efektif, terukur, dan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Inspektorat tidak hanya mencatat angka dan laporan, tetapi juga turun langsung ke lapangan meninjau sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi ujung tombak pengendalian inflasi.

OPD yang disoroti antara lain Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, hingga Bagian Administrasi Perekonomian Setda Bombana.

Dari peninjauan ini, Inspektorat mengukur sejauh mana penyerapan anggaran, efektivitas program, serta dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

Salah satu program yang mendapat perhatian adalah pasar murah yang digelar Dinas Perindagkop dan UKM di beberapa kecamatan, seperti Rumbia, Rumbia Tengah, Rarowatu, Rarowatu Utara, Poleang, dan Poleang Barat.

Kehadiran pasar murah ini memberikan napas segar bagi warga karena mereka bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

Selain itu, Gerakan Pangan Murah Keliling (GAUL) yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan juga menyapa masyarakat hingga ke pelosok. Kecamatan Rumbia, Mataoleo, Rarowatu, Poleang Utara, Poleang Selatan, Tontonunu, Kabaena Barat, hingga Kabaena Timur menjadi titik singgah GAUL.

Program ini memastikan bahan pangan dengan harga stabil bisa diakses oleh masyarakat luas tanpa harus menempuh jarak jauh.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W, menegaskan pentingnya pengendalian inflasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Melalui monev ini, kami ingin memastikan bahwa kebijakan dan program pengendalian inflasi benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok,” ujarnya.

Ia menambahkan, Inspektorat hadir bukan hanya untuk memantau administrasi, tetapi juga memastikan kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah dalam menjaga kestabilan harga. Dengan begitu, daya beli tetap terjaga, perekonomian daerah bergerak, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” sambung Ridwan.

Melalui kegiatan Monev ini, Inspektorat berperan sebagai pengawal kebijakan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Harapannya, program pasar murah maupun gerakan pangan murah tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar menjadi jawaban atas keresahan warga terhadap lonjakan harga.

Langkah pengawasan ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional pengendalian inflasi.

Dengan sinergi lintas OPD, ditambah pengawasan intern yang kuat, Bombana optimistis dapat menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Pada akhirnya, apa yang dikerjakan pemerintah bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat Bombana.

BOMBANA, Sultranet.com – Inspektorat Kabupaten Bombana terus menunjukkan perannya sebagai mitra strategis dalam mendorong terwujudnya Zona Integritas (ZI) di lingkungan pemerintahan daerah. Melalui pendampingan intensif, Inspektorat Bombana memperkuat langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Peran penting itu terlihat saat Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian PANRB melakukan verifikasi lapangan di Kantor Disdukcapil Bombana, Rabu (1/10/2025). Kegiatan ini merupakan tahapan akhir sebelum penentuan hasil penilaian Zona Integritas tahun 2025. Kehadiran TPN disambut langsung oleh Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K., dan Inspektur Inspektorat Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Bombana berperan sebagai Tim Penilai Internal (TPI) yang melakukan evaluasi awal terhadap Disdukcapil. Pendampingan ini mencakup verifikasi dokumen, observasi lapangan, serta wawancara untuk memastikan seluruh proses memenuhi standar penilaian yang objektif dan transparan.

Ridwan menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan tidak hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga untuk membangun budaya kerja yang berintegritas. “Kami tidak hanya mendampingi secara teknis, tapi juga memastikan setiap langkah sesuai prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik yang bersih,” ujarnya.

Tahun ini menjadi momen penting bagi Disdukcapil Bombana. Setelah sempat tidak lolos pada tahap analisis dokumen tahun 2024, kini mereka berhasil melewati berbagai proses penilaian. Mulai dari lulus administrasi pada Juni 2025, analisis dokumen oleh TPN pada Juli, wawancara secara daring pada 4 September, hingga verifikasi lapangan pada 1 Oktober 2025.

Perwakilan TPN Kementerian PANRB, Tarcius Bagus Putra Prasojo, S.H., menegaskan bahwa Bombana telah memasuki tahap akhir penilaian. “Tahapan berikutnya tinggal menunggu pengumuman hasil penilaian WBK/WBBM,” ujarnya singkat.

Kepala Disdukcapil Bombana menyampaikan rasa optimistis dan apresiasinya terhadap dukungan Inspektorat. Menurutnya, pendampingan tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat kesiapan timnya menghadapi setiap tahap evaluasi. “Kehadiran Inspektorat sangat membantu. Kami berharap upaya ini membuahkan hasil terbaik,” ungkapnya.

Berdasarkan data KemenPAN RB, baru tiga perangkat daerah di Pulau Sulawesi yang berhasil meraih predikat WBK. Jika Disdukcapil Bombana lolos, ini akan menjadi capaian bersejarah bagi daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang semakin prima. (IS)

Kendari, sultranet.com – Perlindungan pekerja di Sulawesi Tenggara semakin mendapat perhatian serius. Hal ini tampak dalam penandatanganan kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sultra yang berlangsung di Hotel Claro Kendari, Jumat (26/9/2025).

Acara yang juga dirangkaikan dengan Monitoring dan Evaluasi (Monev) implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 ini dihadiri oleh Gubernur Sultra, para bupati/wali kota dari 17 kabupaten/kota, pejabat lingkup provinsi, hingga kepala dinas tenaga kerja.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, turut hadir dan memberikan apresiasi tinggi atas langkah strategis tersebut.

Menurutnya, kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan institusi kejaksaan menjadi tonggak penting dalam memastikan pekerja di daerah benar-benar terlindungi.

“Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mendukung penuh langkah ini, karena perlindungan pekerja adalah bagian penting dari pembangunan yang berkeadilan,” ujar Nurrahman.

Ia menambahkan, sinergi lintas lembaga ini diharapkan tidak hanya memperkuat kepatuhan pemberi kerja, tetapi juga mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

“Kami yakin sinergi BPJS Ketenagakerjaan bersama kejaksaan akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Melalui forum Monev, para pihak juga membahas progres pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2021, termasuk tantangan dan strategi ke depan untuk memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memberi perlindungan optimal bagi pekerja formal dan informal, tetapi juga memperkuat visi pemerintah dalam menciptakan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sumber: Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara 

BOMBANA, Sultranet.com – Ratusan petani yang tergabung dalam Forum Petani Bersatu (FPB) Kabupaten Bombana menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati dan DPRD Bombana, Kamis (25/9/2025).

Mereka menuntut pemerintah segera bertindak atas anjloknya harga gabah di tingkat petani yang kini hanya berkisar Rp5.800 hingga Rp6.300 per kilogram. Angka ini jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025.

Kemarahan petani memuncak setelah Perum Bulog Bombana tiba-tiba menghentikan serapan gabah dengan alasan kuota daerah sudah terpenuhi. Padahal, musim panen masih berlangsung dan produksi padi petani terus berjalan. Keputusan itu dinilai sepihak dan bertentangan dengan arahan pemerintah pusat.

“Kalau harga terus turun seperti ini, petani bisa dapat apa. Sesuai Inpres, harga gabah itu Rp6.500. Jadi kalau Bulog berhenti menyerap, jelas merugikan petani,” kata Asdar, salah seorang perwakilan petani.

Di lapangan, harga gabah kering panen (GKP) sangat fluktuatif. Ketua Kelompok Tani Padi, Ardi, SP., MP., yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Bombana, menyebut harga di Poleang Timur mencapai Rp6.300, di Kecamatan Mataoleo anjlok hingga Rp5.800, sementara di Lantari Jaya hanya Rp6.000. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena serapan Bulog dialihkan ke pihak swasta yang membeli di bawah HPP.

“Keputusan Bulog menghentikan pembelian setelah target nasional tiga juta ton terpenuhi itu sepihak. Lalu serapan dialihkan ke pihak swasta yang membeli di bawah harga standar. Ini jelas sangat merugikan petani,” tegas Ardi.

Selain menolak keputusan sepihak Bulog, petani juga menuntut pencopotan sejumlah pejabat daerah yang dianggap gagal melindungi petani. Mereka meminta Bupati Bombana segera mengirimkan rekomendasi ke Perum Bulog Sulawesi Tenggara untuk mengganti Kepala Perum Bulog Bombana, serta mencopot dari jabatannya Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perindagkop, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang dinilai gagal menjalankan tugasnya dengan baik.

“Kami minta rekomendasi agar Kepala Bulog Bombana diganti, dan kepala OPD terkait dicopot” tegas Sugito, Koordinator Lapangan aksi.

Massa aksi juga mendesak agar pemerintah memperketat fungsi pengawasan, memastikan tidak ada mafia gabah dan tengkulak yang mempermainkan harga.

Menanggapi aksi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., turun langsung menemui massa. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan berkomitmen menjalankan amanat Inpres.

“Apa yang menjadi keluhan masyarakat Bombana ini akan segera kami kerjakan. Pemerintah akan tetap berpatokan pada harga Rp6.500 per kilogram sesuai Inpres,” ucap Syahrun.

Syahrun juga menjelaskan bahwa Pemkab Bombana telah membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Dalam rapat bersama Menteri Pertanian, kata dia, telah ditegaskan bahwa ada hal-hal teknis di Bombana yang belum sesuai aturan dan akan segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Bombana, Aang Fahri Hajad, mengaku pihaknya hanya menjalankan kebijakan pusat. Menurutnya, target serapan gabah nasional tahun ini sudah terpenuhi.

“Kalau pengadaan sudah dipenuhi, maka anggaran dikunci oleh pusat. Jadi bukan keputusan Bulog daerah, namun kami akan terus memperjuangkan agar ada penambahan Kuota untuk Bombana atau mengisi kuota daerah lain yang belum terpenuhi,” jelasnya.

Di DPRD Bombana, massa aksi diterima Ketua DPRD Iskandar bersama sejumlah anggota dewan. Dihadapan massa Aksi, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana itu menegaskan bahwa pihaknya menaruh perhatian serius terkait persoala yang dihadapi petani Bombana.

Ia menyebut pihaknya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Perum Bulog, OPD Terkait dan stakeholder pada tanggal 10 September 2025 lalu, yang membahas anjloknya harga gabah kering di tingkat Petani dan pengurangan jumlah timbangan gabah / karung.

Adapun hasil RDPU saat itu, mendesak Pemerintah Daerah menyurati Bulog Bombana untuk segera membayarkan gabah petani yang belum dibayarkan oleh bulog untuk menjadi atensi pemerintah pusat/regulator.

Rekomendasi lainnya adalah harga gabah harus dipastikan sebesar Rp. 6.500/Kg sesuai Inpres nomor 6 tahun 2025. RDPU itu juga merekomendasikan APH dan Bulog untuk melakukan pengawasan secara berkala untuk mencegah pungutan liar di tingkat Petani.

“Terkait persoalan ini, sejak awal DPRD sudah turun ke lapangan dan menggelar rapat dengar pendapat dengan stakeholder terkait,” tegasnya

Setelah berdialog dengan massa aksi, DPRD dan Demonstran membuat Pernyataan sikap dengan tiga poin penting yaitu, mendukung tuntutan pencopotan Kepala Bulog dan tiga kepala dinas terkait, memastikan harga gabah Rp6.500/kg sesuai Inpres, serta menetapkan potongan gabah maksimal hanya dua kilogram per karung.

“Kami tegas mendukung tuntutan saudara-saudara sekalian dan kami siap membuat pernyataan sikap untuk itu,” ujar Iskandar.

Langkah DPRD dan Pemkab Bombana ini diharapkan dapat menjadi solusi atas keresahan petani. Namun, para petani tetap menegaskan akan mengawal janji pemerintah agar stabilisasi harga gabah benar-benar terwujud. (IS)

Jakarta, sultranet.com – Perselisihan antara ahli waris dan PT Yuman Jaya Tama terkait tambang aspal di Buton akhirnya berakhir damai. Kesepakatan tersebut tercapai setelah melalui sejumlah pertemuan yang difasilitasi kerabat dekat serta peran aktif tim kuasa hukum ahli waris, Al Hiday Nur, S.H., M.H., dan Muhammad Inaldi Zain, S.H.

Sengketa ini sebelumnya sempat mencuat ke publik pada 2 September 2025, setelah pihak ahli waris melayangkan aduan ke Polres Buton pada 30 Agustus 2025. Namun, setelah dilakukan klarifikasi dan melihat fakta hukum, kedua belah pihak menyimpulkan bahwa persoalan tersebut hanya kesalahpahaman semata.

Pemilik atau pemegang saham terbaru PT Yuman Jaya Tama dipastikan sah secara hukum, dan proses peralihan kepemilikan telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut, akta perdamaian telah dibuat di Jakarta pada 15 September 2025.

Pihak ahli waris dalam pernyataannya menyampaikan permohonan maaf atas pemberitaan sebelumnya yang dinilai merugikan nama baik perusahaan. Mereka juga menegaskan komitmen untuk mendukung keberlangsungan usaha tambang aspal PT Yuman Jaya Tama.

Pengacara PT Yuman Jaya Tama, Herman Santoso, S.H., M.H., membenarkan adanya pertemuan intensif di Jakarta yang menghasilkan kesepakatan damai. Ia menekankan, penyelesaian masalah melalui musyawarah adalah langkah terbaik.

“Segala masalah jika bisa diselesaikan secara musyawarah itu adalah jalan terbaik. PT Yuman Jaya Tama hadir di Buton ingin memberi manfaat kepada masyarakat. Kita saling membutuhkan, semoga ke depan tercipta iklim investasi yang kondusif,” ujarnya. Selasa (16/9/2025)

Dengan kesepakatan ini, kedua pihak berharap hubungan yang terjalin dapat lebih sinergis serta memberi dampak positif bagi masyarakat dan iklim investasi di daerah. (IS)

Makassar, sultranet.com – Muhammad Raihan Kamal resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Kolaka Utara (HIPPERMAKU) periode 2025–2027.

Keputusan itu lahir melalui Musyawarah Daerah (MUSDA) ke-X HIPPERMAKU yang digelar sejak 6 hingga 11 September 2025 di Makassar, dimulai di Hotel Royal Bay dan ditutup di Aula Kantor Kecamatan Manggala. Sabtu (13/9/2025)

MUSDA kali ini berlangsung penuh dinamika. Forum sempat berjalan buntu saat penetapan kriteria calon ketua umum karena tidak ada kader yang menyatakan maju. Pimpinan sidang bahkan harus menskors jalannya forum dua kali selama 15 menit untuk memberi ruang konsolidasi internal.

Situasi berubah ketika Muhammad Raihan Kamal menyatakan kesediaannya maju dengan dukungan 11 rekomendasi dari cabang dan komisariat HIPPERMAKU.

Tak lama kemudian, M. Ainul Yakin juga menyatakan diri maju meski dukungan administrasinya belum lengkap. Setelah proses verifikasi, hanya Raihan yang dinyatakan memenuhi syarat administratif. Namun, forum tetap melanjutkan mekanisme pemilihan demi menjaga semangat demokratis.

Dalam penyampaian visi-misinya, Raihan menekankan pentingnya menghidupkan semangat vita activ sebuah filosofi yang menjadikan aktivitas nyata sebagai pondasi hidup intelektual dan sosial.

“Kita perlu membumikan nilai kritis, memperkuat basis literasi, dan membuka ruang kolaborasi lintas kader,” ucap Raihan usai terpilih yang mendapat apresiasi peserta MUSDA.

Pesan ini dinilai sejalan dengan kebutuhan HIPPERMAKU saat ini: bukan sekadar perkumpulan formal, melainkan ruang praksis untuk melahirkan gerakan progresif mahasiswa Kolaka Utara.

Akhirnya, forum menetapkan Muhammad Raihan Kamal sebagai formatur tunggal Ketua Umum PP HIPPERMAKU periode 2025–2027.

Penetapan itu disambut hangat peserta MUSDA yang menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru yang mengintegrasikan daya intelektual, semangat kolektif, dan kerja nyata.

Ucapan selamat juga datang dari Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH.

“Semoga pengurus PP HIPPERMAKU terpilih dapat mendukung dan terlibat aktif dalam visi Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah madani, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selamat atas terpilihnya Ketua Umum PP HIPPERMAKU, semoga mampu membawa organisasi ini semakin progresif dan bermanfaat bagi daerah maupun bangsa,” ujarnya.

Dengan kepemimpinan baru ini, HIPPERMAKU diharapkan terus menjadi rumah besar bagi mahasiswa Kolaka Utara di perantauan mempererat ikatan emosional antarkader sekaligus menghadirkan kontribusi nyata untuk kemajuan daerah dan Indonesia. (rls)

Bombana, sultranet.com – Peta politik Kabupaten Bombana kembali bergeser. Politisi senior H. Rasyid yang selama ini dikenal sebagai kader setia Partai Golkar, resmi bergabung dengan Partai Bulan Bintang (PBB), Jumat (12/9/2025). Keputusan itu menandai akhir dari perjalanan panjangnya sebagai pengurus sekaligus kader Golkar yang telah membesarkan namanya di kancah politik lokal.

Nama H. Rasyid bukanlah asing di panggung politik Bombana. Ia tercatat tiga periode duduk di kursi DPRD Bombana melalui Partai Golkar. Sejak 1999, ia telah mengabdikan diri di partai berlambang pohon beringin itu hingga akhirnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Bombana. Namun, Jumat sore itu, ia menyatakan mundur dan memilih berlabuh kembali ke partai yang pernah menjadi rumah awalnya, PBB.

Dalam penuturannya, keputusan itu bukan datang tiba-tiba. H. Rasyid mengakui rasa syukur atas perjalanan panjang bersama Golkar. Namun ia juga menyadari dinamika yang membuatnya kini lebih memilih bergabung ke PBB. Salah satu alasannya karena faktor domisili.

“Selama ini komunikasi dengan teman-teman di Golkar sudah tidak intens lagi, karena saya tinggal di kecamatan, sementara mayoritas pengurus lain di ibu kota kabupaten. Kegiatan partai juga jarang saya ikuti. Jadi saya merasa memang sudah waktunya mengambil keputusan,” ucapnya.

Meski demikian, Rasyid menegaskan bahwa keputusannya bukan karena rasa kecewa apalagi benci terhadap Golkar. Baginya, Golkar tetaplah partai yang telah membesarkan dirinya dan mengantarnya tiga kali ke kursi legislatif.

“Saya tidak benci Golkar, justru saya sangat bersyukur. Golkar banyak memberikan sumbangsih untuk karier politik saya di Bombana,” katanya singkat.

Ia menambahkan, salah satu alasan kuat memilih kembali ke PBB karena ikatan keluarga. Mayoritas keluarga besarnya saat ini sudah menjadi bagian dari partai berlambang bulan sabit dan bintang tersebut.

“Pindah ke PBB bukan paksaan. Sebagian besar keluarga saya ada di sana, dan saya pikir ini keputusan yang tepat,” tuturnya.

Kepindahan H. Rasyid disambut positif oleh pengurus PBB Bombana. Ketua PBB Bombana, Yudi Utama Arsyad, menilai kehadiran Rasyid adalah sebuah energi baru bagi partainya.

“Kami sangat mengapresiasi dan menyambut dengan hangat kehadiran beliau. H. Rasyid adalah figur senior yang punya pengalaman panjang di dunia politik. Kehadiran beliau akan menjadi penguat semangat PBB di Bombana,” ujar Yudi.

Menurut Yudi, pengalaman politik Rasyid selama tiga periode di DPRD akan menjadi aset berharga bagi partai dalam menghadapi dinamika politik ke depan. Ia juga percaya langkah politikus senior itu akan membawa dampak positif bagi konsolidasi kader.

“Kehadiran beliau tentu menjadi motivasi bagi kader-kader muda PBB. Kita akan berjuang bersama-sama untuk membangun Bombana ke arah yang lebih baik,” tambah Yudi.

Meski resmi meninggalkan Golkar, Rasyid tetap menekankan rasa hormatnya terhadap partai lamanya itu. Ia berharap keputusan hijrah ini bisa menjadi ruang baru bagi kader Golkar lainnya untuk tetap berproses dan berkontribusi.

“Kalau saya pindah, mungkin itu justru bagus. Supaya teman-teman bisa lebih leluasa berproses di partai itu,” pungkasnya. (IS)