Kolaka Utara, sultranet.com – Pj. Sekretaris Daerah Kolaka Utara (Kolut) H. Muh. Idrus, S.Sos., M.Si. kembali terpilih sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kolaka Utara untuk periode 2025–2030 dalam Konferensi Kabupaten yang digelar di Aula Puri Yasmin Lasusua, Sabtu, 26 Juli 2025.

Konferensi ini dibuka langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH, dan turut dihadiri oleh perwakilan PGRI Sulawesi Tenggara, Dr. Kasmawati, S.Pd., M.Pd., pengurus PGRI Kolaka Utara, serta guru-guru dari berbagai jenjang pendidikan.

Dalam sambutannya, Bupati Kolaka Utara menyampaikan bahwa PGRI merupakan kekuatan positif dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya sektor pendidikan.

“Kehadiran PGRI ini untuk menghimpun kekuatan. Ketika para guru bersatu dalam organisasi ini, akan tercipta kekuatan besar untuk mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam mengisi pembangunan,” kata Nur Rahman.

Sementara itu, Dr. Kasmawati yang hadir mewakili Ketua PGRI Sultra mengungkapkan apresiasinya terhadap capaian PGRI Kolaka Utara yang dinilai menjadi salah satu organisasi terbaik di provinsi.

“PGRI Kolaka Utara menjadi satu dari sedikit cabang yang mampu mengangkat Bupatinya hingga dianugerahi Wija Praja Nugraha. Itu pencapaian luar biasa,” ucap Kasmawati.

Ia menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pengurus. “Orang hebat bukan yang bekerja sendiri, tetapi yang mampu menggerakkan orang-orang hebat di sekitarnya,” tambahnya.

Setelah penetapan, Kasmawati langsung melantik Idrus sebagai Ketua PGRI Kolaka Utara di lokasi dan hari yang sama. Usai pelantikan, Idrus menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin kembali organisasi guru tertua ini.

“Kita harus belajar dari masa lalu. Yang kurang akan kita benahi, yang baik akan kita lanjutkan dan tingkatkan. Terima kasih atas amanah yang kembali diberikan kepada saya,” ujarnya.

Idrus yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan juga Penjabat Sekda Kolaka Utara menyatakan siap mendorong sinergi yang lebih kuat antara guru dan pemerintah daerah demi kemajuan pendidikan.

Konferensi ini juga mendapatkan perhatian dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka Utara. Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo, Syahlan Launu, SH, menyebut keberlanjutan kepemimpinan Idrus akan memperkuat kolaborasi pendidikan dan komunikasi publik.

“PGRI adalah mitra strategis. Kepemimpinan Pak Idrus yang sudah terbukti mampu menyatukan para guru akan terus kami dukung. Ini menjadi modal besar untuk memperkuat literasi publik di bidang pendidikan,” ucap Syahlan.

Konferensi Kabupaten ini menjadi momen konsolidasi organisasi sekaligus semangat baru bagi insan pendidik di Kolaka Utara dalam membangun generasi yang cerdas dan berkarakter. (IS)

Kendari, sultranet.com – Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) secara resmi menunjuk Dr (C) H. Fajar Ishak Daeng Jaya, S.E., M.H., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Wilayah IPHI Provinsi Sulawesi Tenggara (PW-IPHI Sultra) untuk masa bakti 2025–2030.

Keputusan tersebut tertuang dalam SK Nomor: 3.355/Skep/PP-IPHI/VII/2025 yang ditandatangani di Jakarta pada 24 Juli 2025 oleh Ketua Umum IPHI, Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA, M.Si., bersama Sekretaris Jenderal Ir. H. A. Bambang Irianto.

Penunjukan ini dilakukan sehubungan dengan berakhirnya masa kepengurusan sebelumnya serta untuk menjaga keberlanjutan program dan konsolidasi organisasi hingga terselenggaranya Musyawarah Wilayah (Muswil) IPHI Sultra.

Fajar Ishak akan memimpin organisasi secara kolektif dan bertanggung jawab penuh selama masa transisi, paling lama 45 hari kerja atau hingga Muswil digelar.

“Penetapan ini merupakan langkah strategis demi kesinambungan organisasi dan penguatan nilai ukhuwah yang menjadi ruh gerakan IPHI,” ujar Erman Suparno. Jumat (25/7)

Penetapan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dua periode itu sebagai Plt Ketua IPHI, telah melalui mekanisme internal organisasi dan hasil koordinasi langsung antara Sekretaris Jenderal IPHI dan dirinya pada 10 Juli 2025 di Kendari.

Sosok Fajar dipandang memiliki kapasitas, jejaring, dan integritas untuk mengonsolidasikan kembali semangat persaudaraan haji di Bumi Anoa.

Dalam pernyataannya, Fajar Ishak menyampaikan terima kasih atas amanah yang dipercayakan kepadanya.

Ia menegaskan siap mengemban tugas tersebut dengan prinsip kolektif kolegial serta menjadikan IPHI sebagai rumah besar para haji Sultra yang inklusif dan produktif.

“Saya akan rangkul semua elemen IPHI di daerah, termasuk yang ada di kabupaten/kota. Kita ingin IPHI Sultra tumbuh menjadi organisasi yang tidak hanya membina ukhuwah, tetapi juga hadir memberi manfaat sosial bagi masyarakat luas,” tegasnya.

Penunjukan Fajar Ishak juga mempertegas posisi hukum dan legalitas IPHI berdasarkan hasil Muktamar VII tahun 2021 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, serta dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 480 K/TUN/2022.

Dengan kepemimpinan transisional ini, IPHI Sultra diharapkan mampu menjaga kekompakan dan menata kembali sistem organisasi hingga terpilihnya kepengurusan definitif melalui Muswil mendatang.

Kolaka Utara, sultranet.com – Ketua TP PKK Kabupaten Kolaka Utara, Dra. Hj. Andi Nurhayani Nurrahman, resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Kolaka Utara. Pengukuhan dilakukan secara serentak bersama 17 Bunda PAUD dan Bunda Literasi dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara oleh Gubernur Sultra, dalam sebuah upacara resmi di Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur, Kendari.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sultra bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya, memperkuat sinergi pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan budaya baca dan pendidikan anak usia dini yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tenggara menekankan bahwa peran Bunda Literasi dan Bunda PAUD sangat strategis dalam membangun karakter generasi sejak usia dini. “Peran para bunda tidak hanya simbolis, tetapi menjadi ujung tombak penggerak literasi keluarga dan PAUD berkualitas di daerah masing-masing,” ujarnya.

Andi Nurhayani menyampaikan komitmennya untuk berperan aktif dalam mendukung program-program literasi dan PAUD di Kolaka Utara. Ia menilai, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan generasi cerdas dan berkarakter yang dimulai dari usia dini. “Mari secara bersama kita bersinergi untuk menciptakan generasi bangsa dimulai dari usia dini,” tegasnya.

Pengukuhan ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Kolaka Utara dalam mempertegas peran perempuan, khususnya dalam sektor pendidikan dan pengembangan literasi keluarga. Dengan adanya Bunda PAUD dan Bunda Literasi, diharapkan program-program pembinaan anak usia dini serta gerakan membaca di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat bisa lebih terkoordinasi dan efektif.

Selain itu, keberadaan Bunda PAUD dan Bunda Literasi diharapkan mampu menjembatani aspirasi masyarakat hingga ke tingkat desa, serta menjadi motivator dalam menciptakan ekosistem belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Pemerintah daerah juga mendorong agar gerakan literasi tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan, melainkan menyasar daerah pelosok agar akses terhadap pendidikan dasar dan budaya baca dapat merata.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program literasi dan PAUD berjalan secara berkelanjutan dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan peran aktif para bunda di lapangan, Kolaka Utara menatap optimistis masa depan generasi muda yang lebih berkualitas, madani, dan siap bersaing secara global. (IS)

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara (UMKOTA) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Jumat (25/7/2025).

Kesepakatan ini diteken langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan Rektor UMKOTA, H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., di hadapan Forkopimda, kepala OPD, dan civitas akademika UMKOTA.

Dalam sambutannya, Bupati Nur Rahman menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kolaka Utara untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi lokal, kita mampu menciptakan program pengabdian masyarakat yang benar-benar berdampak positif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” ujar Bupati.

Menurutnya, kehadiran perguruan tinggi tidak hanya sebagai tempat belajar dan meneliti, tetapi juga harus menjadi mitra strategis dalam merancang dan mengeksekusi solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah.

Sementara itu, Rektor UMKOTA, H. Muhammad Idrus, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Pemkab Kolaka Utara dalam membangun sinergi berkelanjutan bersama kampus.

Ia menyebut MoU ini akan membuka ruang kolaborasi lintas sektor, mulai dari pendidikan vokasional, penguatan kapasitas SDM, hingga riset-riset kebijakan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

“MoU ini bukan sekadar simbolis, tetapi menjadi tonggak awal UMKOTA hadir lebih dekat dan berperan nyata dalam pembangunan Kolaka Utara,” kata Rektor.

MoU tersebut juga menjadi fondasi penguatan peran UMKOTA sebagai institusi pendidikan tinggi yang berorientasi pada pemberdayaan lokal dan kesejahteraan masyarakat. Dalam waktu dekat, kedua pihak akan menyusun rencana aksi bersama yang melibatkan mahasiswa, dosen, serta perangkat daerah.

Penandatanganan MoU ini disambut antusias oleh berbagai pihak karena dinilai sebagai bentuk kemitraan produktif antara akademisi dan pemerintah. Diharapkan, implementasi dari kerja sama ini akan menghasilkan inovasi kebijakan dan solusi nyata bagi kebutuhan pembangunan di Kolaka Utara.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara mulai mempersiapkan rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Madani, Kantor Bupati Kolaka Utara, Jumat (25/7/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Kolaka Utara, H. Idrus, S.Sos., M.Si., unsur Forkopimda, pimpinan DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah undangan.

Dalam sambutannya saat membuka rapat, Bupati Nur Rahman menekankan pentingnya memaknai peringatan hari kemerdekaan sebagai momentum kebangsaan yang harus dirayakan secara inklusif oleh seluruh elemen masyarakat.

“Pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT RI merupakan agenda wajib bagi kita semua sebagai wujud kecintaan dan kebanggaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadikan momentum ini sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Bupati.

Tahun ini, peringatan HUT RI ke-80 mengusung tema nasional “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Kamis (24/7/2025). Tema ini dinilai sangat relevan dengan semangat Kolaka Utara yang mengedepankan gotong royong dan semangat kolektif dalam pembangunan daerah.

Bupati Kolaka Utara menegaskan bahwa peringatan HUT RI tahun ini tidak hanya berfokus pada kemeriahan semata, tetapi juga menjadi momen reflektif untuk terus menjaga semangat perjuangan para pahlawan dalam mengisi kemerdekaan.

“Mari kita sambut dan rayakan HUT RI ke-80 ini dengan semangat persatuan. Bangkit bersama, bekerja bersama, untuk Indonesia yang lebih maju, khususnya Kolaka Utara yang kita cintai,” pungkas Bupati.

Sementara itu, Plh. Sekda Kolaka Utara, H. Idrus, dalam pemaparan teknisnya menjelaskan bahwa berbagai kegiatan lomba dan pertandingan antar instansi akan digelar sebagai bagian dari perayaan tersebut. Beberapa di antaranya adalah lomba gerak jalan indah tingkat OPD dan sekolah, tarik tambang antar OPD, bola voli antar OPD, dan lomba kebersihan kantor.

“Spirit dalam kegiatan ini adalah semarak dan sederhana. Yang terpenting adalah partisipasi aktif seluruh elemen, bukan sekadar seremonial,” ujar Sekda.

Ia juga menghimbau seluruh warga Kolaka Utara untuk turut menyemarakkan perayaan ini dengan memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di kantor, sekolah, dan rumah masing-masing mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2025.

Lebih lanjut, pemerintah daerah menargetkan agar semangat nasionalisme terus diperkuat melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang digelar. Selain itu, peringatan ini juga diharapkan menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat serta menguatkan rasa persatuan dan kesatuan.

Rangkaian kegiatan HUT RI ke-80 tingkat Kabupaten Kolaka Utara ini akan dimulai pada awal Agustus dan berpuncak pada upacara peringatan kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 2025 mendatang.

Kendari, sultranet.com – Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) resmi menunjuk Dr (C) H. Fajar Ishak Daeng Jaya, SE., MH, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengurus Wilayah IPHI Provinsi Sulawesi Tenggara (PW-IPHI Sultra) masa bakti 2025–2030. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 3.355/Skep/PP-IPHI/VII/2025 yang ditetapkan di Jakarta pada 24 Juli 2025.

Penunjukan Fajar Ishak sebagai Plt dilakukan menyusul kekosongan jabatan ketua setelah KH Hasbullah menyatakan pengunduran diri secara resmi melalui surat tertanggal 3 Juni 2025. KH Hisbullah sebelumnya menjabat berdasarkan SK PP IPHI Nomor 3.308/S.Kep/PP-IPHI/XII/2024.

“Penunjukan Plt ini untuk menjaga kesinambungan roda organisasi dan pelaksanaan program kerja, sekaligus menyiapkan Musyawarah Wilayah (Muswil) IPHI Sultra,” ujar Ketua Umum PP IPHI, Dr. Ir. H. Erman Suparno, MBA, M.Si.

Dalam SK tersebut disebutkan bahwa masa tugas Plt akan berlangsung maksimal selama 45 hari kalender atau hingga Muswil IPHI Sultra resmi digelar. Penunjukan ini juga telah melalui koordinasi internal, termasuk diskusi langsung antara Sekjen IPHI Ir. H. A. Bambang Irianto dan Fajar Ishak di Kendari pada 10 Juli 2025.

Penetapan Fajar Ishak sebagai Plt dilakukan secara kolektif kolegial, mencerminkan semangat ukhuwah dan musyawarah yang menjadi landasan gerak IPHI. Ia diharapkan mampu membawa angin segar bagi konsolidasi organisasi dan persiapan regenerasi kepemimpinan IPHI Sulawesi Tenggara ke depan.

Selain sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara 2 Periode dari Partai Hanura, H. Fajar Ishak juga dikenal luas sebagai tokoh haji dan organisatoris dengan rekam jejak panjang di berbagai lembaga keumatan.

Ia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan amanah tersebut secara maksimal, sembari merangkul seluruh elemen IPHI di tingkat wilayah dan kabupaten/kota.

“IPHI adalah rumah besar para haji Indonesia. Kita akan terus merawat kebersamaan, memperkuat pelayanan, dan menjaga marwah organisasi agar tetap menjadi teladan dalam membangun ukhuwah islamiyah dan kontribusi sosial,” singkatnya.

Bombana, sultranet.com – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bombana, sejumlah cabang olahraga (cabor) mulai bergeliat menentukan figur yang dinilai layak memimpin organisasi prestisius ini.

Di tengah dinamika tersebut, anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad, yang akrab disapa Bintang Parlemen, mencoba “cawe-cawe” positif, Ia menyerukan pentingnya semangat bermusyawarah dalam memilih ketua KONI yang baru.

Menurut Yudi, pemilihan Ketua KONI bukan sekadar soal dukung-mendukung kandidat, tetapi lebih dari itu, harus menjadi momen memperkuat semangat kebersamaan dan budaya musyawarah yang menjadi jati diri masyarakat Bombana.

“Sebagai pemuda yang mencintai olahraga dan berharap olahraga Bombana tetap sehat, saya mengajak semua pihak untuk menempatkan budaya Tudang Sipulung, Kongkosa To Moronene, dan saling mengingatkan sebagai fondasi dalam menentukan arah KONI ke depan,” ujar Yudi, Kamis (17/7/2025).

Ia menegaskan bahwa sehat yang dimaksud bukan hanya dalam konteks fisik, tetapi juga sehat berpikir, sehat bertindak, dan sehat dalam membawa wibawa bagi daerah.

Yudi juga menyampaikan bahwa KONI Bombana memiliki potensi besar yang dapat diandalkan menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) mendatang.

Namun semua itu, menurutnya, hanya dapat diraih bila ada persiapan yang matang dan kepemimpinan yang solid.

“Kita butuh ketua KONI yang bukan hanya punya visi, tetapi juga mampu merangkul seluruh cabor, menyatukan energi dan sumber daya, serta menjadi simbol semangat olahraga Bombana yang profesional,” imbuhnya.

Lebih jauh, Yudi mengingatkan bahwa proses pemilihan Ketua KONI adalah miniatur demokrasi Indonesia. Meski dalam politik pasti ada kontestasi ide dan gagasan, namun tujuan utamanya adalah menciptakan daerah yang tenang, damai, dan aman.

“Politik itu pertarungan alam pikiran, bukan permusuhan. Mari kita kedepankan etika, saling menghormati, dan menjadikan Musda KONI sebagai ajang silaturahmi, bukan perpecahan,” tegasnya.

Sebagai legislator muda yang dikenal aktif menyuarakan aspirasi masyarakat, Yudi berharap agar KONI Bombana bisa terus menjadi motor penggerak lahirnya atlet-atlet berprestasi yang membawa harum nama daerah, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

“Bombana punya segudang talenta. Kita hanya butuh pengelolaan yang baik dan dukungan dari semua pihak,” tutupnya.

Jakarta, sultranet.com – Puluhan massa dari Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara (DPD LAKI Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Rabu, 16 Juli 2025.

Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari polemik dugaan kongkalikong antara PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) dan oknum PT. Antam Tbk Pomalaa terkait penggunaan jalan hauling ore nikel di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik PT. Antam.

Dalam orasinya, Penanggung Jawab Aksi, Mardin Fahrun, meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) segera melakukan penyelidikan atas dugaan penggunaan jalan hauling ilegal yang diklaim milik PT. TRK, namun berada di dalam IUP PT. Antam Tbk Pomalaa.

“Kami mendesak Kejaksaan Agung RI untuk menginstruksikan JAMPIDSUS agar segera menyelidiki dugaan kongkalikong antara PT. Antam Pomalaa dan PT. TRK. Jalan hauling yang digunakan selama belasan tahun itu disinyalir telah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bahkan kami menduga ada praktik pungutan liar atau royalti yang tidak jelas alurnya,” teriak Mardin dalam orasinya.

Mardin juga menekankan bahwa supremasi hukum di Indonesia harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ia meminta Kejagung memastikan tidak ada intervensi atau perlindungan terhadap pelaku pelanggaran hukum.

“Penegakan hukum harus berjalan sesuai koridornya. Jika benar ada praktik pungutan liar yang berlangsung di dalam wilayah IUP milik negara, maka itu harus dihentikan dan diusut sampai tuntas,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Kejaksaan Agung RI, Bambang, menerima laporan resmi dari DPD LAKI Sultra. Ia berjanji akan segera menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan untuk didisposisi.

“Laporan kami terima dan segera akan saya laporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti,” kata Bambang kepada perwakilan pengunjuk rasa.

Selain Kejaksaan, massa LAKI Sultra juga bergerak ke Kantor Pusat PT. Antam Tbk di Simatupang, Jakarta. Mereka meminta manajemen Antam melakukan inspeksi mendadak ke lokasi konsesi di Pomalaa serta memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait keberadaan jalan hauling tersebut.

“Sudah saatnya PT. Antam Tbk bersikap terbuka. Kalau jalan itu benar dimanfaatkan oleh pihak luar, lalu siapa yang izinkan? Kalau tidak ada izin, kenapa dibiarkan bertahun-tahun?” seru Ismail, Sekretaris DPD LAKI Sultra dalam orasinya.

Tak berhenti sampai di situ, aksi LAKI juga menyentuh ranah politik. Mereka mendesak Ketua Umum Partai Gerindra untuk mengambil langkah tegas terhadap salah satu kadernya yang diduga terlibat langsung dalam persoalan ini.

“Kami meminta agar Ketua Umum Partai Gerindra memecat oknum kader asal Sulawesi Selatan berinisial NJMDN alias JJ, yang merupakan owner PT. TRK. Kami menduga kuat, dialah yang menguasai akses jalan itu dan bahkan sempat menutup jalur strategis pada 1 Juli lalu. Ini jelas menghambat program hilirisasi yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di wilayah Pomalaa,” tegas Mardin.

Aksi ini difokuskan pada tiga titik strategis: Kejaksaan Agung RI, Kantor Pusat PT. Antam Tbk, dan Kantor DPP Partai Gerindra.

Meskipun sempat terjadi aksi dorong antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan, kegiatan berlangsung damai hingga massa membubarkan diri pada sore hari. (Rls)

Rumbia, sultranet.com – Menanggapi opini yang ditulis oleh H. Kasra mengenai suksesi Raja Moronene yang dimuat media wonua bombana beberapa waktu lalu, sesepuh Suku Moronene Mansur Lababa menyampaikan kritik terhadap ketidak konsistenan argumen yang disampaikan dalam tulisan tersebut, khususnya terkait konsep “mana” dan prinsip pewarisan kekuasaan dalam Kerajaan Moronene.

Kontradiksi dalam Klaim Pewarisan Anak Sulung

Dalam opininya, H. Kasra menyebut bahwa anak sulung secara adat dianggap sebagai pewaris utama karena dipercaya mewarisi hampir sepenuhnya mana atau kharisma leluhur. Namun, hal ini bertentangan dengan fakta sejarah Kerajaan Moronene sendiri.

Data silsilah menunjukkan bahwa Sangia Tambera Ea adalah anak pertama, sementara yang diangkat sebagai Pauno Rumbia I adalah Sangia Niweehi yang merupakan anak kedua. Kasus serupa juga terjadi pada Sangia Nkinale yang menjadi pemimpin meskipun ia adalah anak kedua, bukan Sangia Pohicu sang anak sulung.

Kriteria Kepemimpinan Adat: Lebih dari Sekadar “Mana”

Mansur Lababa, menyatakan bahwa mana bukanlah satu-satunya dasar dalam menentukan suksesi kepemimpinan. Menurutnya, calon pemimpin dalam adat Moronene harus memenuhi lima kriteria utama, yaitu:

• Mewewa (bertanggung jawab, jujur dan adil)
• Mesawa (suka memberi)
• Mehawa (menyayangi rakyatnya)
• Mandara (cakap/pintar)Moseka (berani)

Pewarisan Takhta Lateral Lintas Generasi.

Sistem suksesi dalam Kerajaan Moronene tidak selalu mengikuti garis keturunan vertikal (ayah ke anak), tetapi juga membuka jalur lateral lintas generasi — yaitu pewarisan dari kerabat dekat laki-laki dalam satu trah bangsawan, seperti keponakan, sepupu, atau cucu dari saudara raja. Proses ini diatur melalui musyawarah adat (kongkosa)

Contohnya adalah pengangkatan Munara/Sangia Tandole, yang berasal dari jalur lateral lintas generasi namun dipilih karena memenuhi kriteria adat dan terbukti mampu memimpin.

Kritik terhadap Opini H. Kasra tentang Anomali Suksesi

Dalam opininya, H. Kasra menyebut upaya pergantian Pauno Rumbia VII (Alpian Pimpie) sebagai bentuk anomali. Namun hal ini dibantah sesepuh Moronene Mansur Lababa dimana dalam pernyataanya menyampaikan bahwa hal ini telah melalui mekanisme adat yang sah dan terbuka, peralihan kepemimpinan ini melibatkan 17 pihak rumpun keluarga kemokolean Keuwia, bonto, kapitalao dan limbo.

Bahkan, Saudara Alpian Pimpie telah diundang dua kali untuk menghadiri musyawarah tersebut, namun tidak hadir. Ketidakhadirannya justru memperlemah legitimasi dan kesempatan klarifikasi.

Jika Saudara Alpian hadir dan menyampaikan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran adat, salah satunya seperti kurangnya atensi/perhatiannya terhadap pelestarian seni dan budaya Moronene maupun dugaan penipuan dan pemalsuan terkait hibah tanah, maka kemungkinan besar pemakzulan tidak akan terjadi.

Pentingnya Musyawarah dalam Menyikapi Perbedaan Tafsir

Dalam sejarah Moronene, peralihan kepemimpinan tidak selalu terjadi saat raja mangkat. Sebagaimana terjadi saat kekuasaan beralih dari Lakomea ke Taubonto, peralihan dilakukan atas dasar pertimbangan dan problematikan yang terjadi di internal kerajaan meskipun raja masih hidup.

Adapun permasalahnya yang menyebabkan peralihan tersebut dikarenakan jamuan makanan raja di Lakomea yang seolah tidak menghargai upaya atau jerih payah kapitalao yang telah kembali membaha sorau dari kesultanan buton, sehingga timbul konflik internal yang menyebabkan beralihnya kekuasaan dari Lakomea ke Taobonto.

Hal serupa juga berlaku dalam transisi dari Alpian Pimpie ke Aswar Latif Haba, S.Sos sebagai Pauno Rumbia ke-VIII hal ini terjadi dikarenakan terjadi problematikan dalam rumpun kemokolean keuwia karena dugaan pelanggaran-pelanggran yang dilakukan oleh saudara Alpian Pimpie, sehingga dari itu, transisi dari saudara Alpian Pimpie ke Aswar Latif Haba, S.Sos sebagai Pauno Rumbia ke-VIII adalah hal yang wajar dan sudah sesuai procedural adat, sebab Saudara Aswar Latif Haba juga merupakan Mokolele, turunan dari garis silsilah raja.

Hal ini menunjukkan bahwa suksesi raja bukanlah perkara individu, melainkan keputusan kolektif melalui forum musyawarah adat demi menjaga marwah kerajaan.

Menjaga Adat, Menjaga Persatuan

Perbedaan tafsir sejarah dan klaim kekuasaan adalah hal yang wajar. Namun, semangat musyawarah, keterbukaan hati, dan penghormatan terhadap adat yang hidup harus tetap dijaga. Perbedaan seharusnya menjadi pemantik persatuan, bukan perpecahan.

Sejarah Moronene adalah milik bersama, dan setiap keputusan harus berpijak pada fakta sejarah, nilai adat, dan legitimasi kolektif yang telah diwariskan secara turun-temurun. (Rilis/Hery)

BOMBANA, sultranet.com – Puluhan calon penumpang Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Oputa Yi Koo terlantar di Pelabuhan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, akibat perubahan jadwal dan rute keberangkatan secara sepihak oleh pihak operator kapal. Peristiwa ini terjadi pada Minggu pagi, 6 Juli 2025.

KMP Oputa Yi Koo yang semestinya dijadwalkan berangkat menuju Pelabuhan Tondasi, Kabupaten Muna Barat, pada pukul 09.00 Wita, justru dialihkan ke Pelabuhan Tanjung Pising, Kecamatan Kabaena, tanpa pemberitahuan yang jelas kepada calon penumpang yang sudah menunggu sejak pagi.

Salah satu calon penumpang, Andi Agusaling, menyampaikan rasa kecewanya terhadap pihak operator, PT Dharma Dwipa Utama, yang dinilai lalai dalam memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat.

“Kami sudah siap untuk berangkat ke Tondasi, tapi kapal malah berangkat ke Pising. Ini sangat merugikan kami. Tidak ada pengumuman atau pemberitahuan. Hanya karena banyak penumpang dari Pising, kami ditinggalkan begitu saja,” keluh Agusaling.

Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Pelabuhan Rumbia, Fadli, menjelaskan bahwa perubahan rute dilakukan karena pada hari sebelumnya (Sabtu) kapal tidak bisa melayani penyebrangan ke Tanjung Pising akibat kerusakan mesin.

“Benar, kemarin ada kerusakan mesin sehingga jadwal ke Tanjung Pising batal. Karena mesin baru bisa digunakan pagi ini, maka kapal dialihkan dulu ke Pising untuk melayani penumpang yang sudah tertunda sejak kemarin,” jelas Fadli, saat dikonfirmasi via Whattsapp.

Ia mengakui bahwa keputusan ini menimbulkan dampak pada penumpang tujuan Tondasi. Namun, pihaknya tidak memiliki wewenang penuh atas keputusan operator kapal.

“Baiknya untuk lebih jelas ke kantor Pengelolanya PT. Dharma depan Pasar Pas Pojok jalan yang Mengarah ke Rujab,” jelasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Dharma Dwipa Utama sebagai perusahaan pengelola KMP Oputa Yi Koo belum memberikan tanggapan resmi. Awak media ini telah mengunjungi kantor perusahaan tersebut di Bombana, namun tidak ada perwakilan yang bersedia memberi keterangan.

Saat awak media ini mengkonfirmasi melalui nomor layanan, namun hingga berita ini dipublikasi belum ada jawaban dari Pimpinan Perusahaan.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan besar soal komitmen pelayanan publik dan kepatuhan terhadap jadwal penyeberangan yang seharusnya menjadi hak dasar bagi setiap penumpang. Terlebih, wilayah seperti Bombana dan Muna Barat sangat bergantung pada konektivitas transportasi laut untuk mobilitas warga dan distribusi barang.

Sejumlah warga berharap pemerintah daerah dan otoritas transportasi laut segera turun tangan untuk mengevaluasi kinerja operator kapal demi mencegah kejadian serupa terulang.

Pewarta: Azuli