Rumbia, SultraNET.  | Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara meluruskan opini yang terbentuk di masyarakat daerah itu bahwa proyek pengadaan Bibit Kopi oleh Pemerintah Kabupaten adalah proyek bermasalah.

Kepada awak media, Senin (11/4/2022) Ketua Bapera Bombana. Agustamin Saleko menjelaskan Proyek Pengadaan Bibit Kopi berjenis Robusta dan Arabika senilai lebih dari 9 Miliar itu baru pada tahap selesai lelang dan belum dilakukan pekerjaan pengadaan.

“Tetapi kemudian ini program belum berjalan sudah ada pihak-pihak lain yang menganggap ini telah menjadi kasus atau bermasalah, ini yang tidak benar dan perlu kita luruskan,” ujar Mantan Sekretaris KNPI Bombana itu.

Terkait kekhawatiran sejumlah pihak bahwa pengadaan bibit kopi ini berpotensi bermasalah, ia menegaskan bahwa semua program kegiatan pemerintah memiliki potensi bermasalah jika dilakukan tidak sesuai mekanisme perundang-undangan.

“Beli kertas pun di program Dinas itu juga berpotensi bermasalah, persoalannya ini kegiatan belum berjalan program sudah dianggap bermasalah,” jelas Agustamin

Ia menyebut kegiatan pengadaan bibit kopi sebelum dilakukan lelang terlebih dahulu dilakukan probity audit oleh Inspektorat Bombana sebagai instrumen dalam rangka mencegah terjadinya fraud atau korupsi, hal ini didukung dengan indikator keberhasilan program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Pemerintah Daerah yang dicanangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tujuan probity audit ini adalah untuk mencegah hal-hal yang kita semua khawatirkan, jadi dilakukan pengecekan lebih awal terkait harganya, distribusinya seperti apa dan siapa penerimanya termasuk keadaan tanahnya. Itu semua melalui probity audit ini, sehingga dijalankanlah program ini,” beber Agustamin

Agustamin menambahkan, kehadiran Bapera menyikapi kesimpang siuran informasi terkait pengadan bibit kopi ini bukan sebagai pelaksana namun menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai amanat organisasi.

“Kita berharap pengadaan bibit kopi ini benar-benar tersalurkan sesuai dengan mekanisme yang ada yaitu tepat sasaran, tepat guna dan efektif. Itu yang diharapkan sejak awal oleh Bapera,” Pungkasnya. (IS)

Bombana, SultraNET. | Menteri Perdagangan (Mendag) M. Lutfi meresmikan pengoperasian Dermaga Bongkar Muat dan Gudang Gula Mentah (Raw Sugar) PT. Dua Samudera Perkasa (Jhonlin Group) di Desa Batuputih, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Senin (4/4/2022).

Menteri M. Lutfi mengatakan dengan beroperasinya dermaga itu, disamping bermanfaat untuk kegiatan perusahaan Jhonlin Group yang saat ini berinvestasi secara besar-besaran pada sektor perkebunan tebu dan pabrik gula, juga dapat menjadi basis ekspor hasil pertanian dan perkebunan masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum dan Bombana secara khusus.

“Sehingga akan terjadi penguatan ekonomi di Sulawesi Tenggara dan Pajaknya juga akan semakin besar ke Pemerintah Daerah,” ujar M. Lutfi.

Pada kesempatan tersebut Menteri yang masuk di Kabinet Indonesia Maju saat Presiden Jokowi melakukan perombakan para pembantunya pada akhir 2020 lalu itu mengapresiasi upaya Chairman Jhonlin Group Samsuddin Andi Arsyad atau lebih akrab disapa Haji Isam yang dinilai telah melakukan investasi besar di Kabupaten Bombana.

“Dengan investasi Pabrik gula oleh PT. Jhonlin ini kita dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap import Gula,” Bebernya.

Ditempat yang sama, CEO Jhonlin Group, Ghimoyo mengatakan Dermaga bongkar muat gula mentah yang dioperasikan oleh PT. Dua Samudera Perkasa itu, didukung dengan fasilitas penunjang seperti gudang penyimpanan berkapasitas 80 ribu ton yang dilengkapi dengan conveyor system berkapasitas 1.000 ton/jam.

Disamping itu, terminal umum Dermaga Batu putih juga memiliki area bongkar muat container seluas 5,08 hektar termasuk area Jetty yang mampu menyandarkan kapal dengan kapasitas 80.000 DWT atau dengan Panjang Jetty 190 meter.

“Beroperasinya Dermaga Batu putih ini tidak lepas dari peran Jhonlin Group, perusahaan induk yang memiliki anak usaha dibidang perkebunan tebu dan pabrik gula di Kabupaten Bombana. Begitu halnya PT. Dua Samudera Perkasa, juga merupakan unit usaha Jhonlin Group yang bergerak di bidang jasa pelayanan pelabuhan,” Jelas Ghimoyo.

Dengan beroperasinya dermaga berkapasitas 70.000 DWT ini, Ghimoyo berharap dapat langsung digunakan sebagai dermaga ekspor dan impor baik oleh perusahaan maupun masyarakat umum.

“PT. Dua Samudera Perkasa sudah berpengalaman sejak tahun 2007, sehingga kami yakin tidak akan ada kendala yang berarti selama proses beroperasinya Dermaga Batuputih ini.” Tandasnya

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi mengapresiasi langkah Jhonlin Group yang telah berinvestasi di Kabupaten Bombana, ia percaya dengan hadirnya investasi tersebut dapat secara signifikan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan ekonomi warga.

“Ini salah satu kebanggaan, apalagi pemiliknya ini adalah putra daerah, kan tidak gampang ini putra daerah hadir di kampungnya melakukan investasi yang begitu besar,” ujar Ali Mazi

Menurutnya Pembangunan dermaga ini dapat menjadi solusi masalah transportasi barang dan jasa yang dihadapi selama ini.

“Dengan adanya pelabuhan ini maka transportasi barang dan jasa yang tadinya sulit jadi lancar, sudah tidak akan ada kendala lagi,” Singkatnya

Kepada awak media, inisiator pembangunan pabrik tebu di Indonesia Timur, Andi Amran Sulaiman mengatakan dengan beroperasinya dermaga batu putih, bakal membidani lahirnya episentrum pertembuhan ekonomi baru di Indonesia.

“Selain bongkar muat gula, dermaga ini juga bisa menunjang hasil pertanian petani lokal Bombana, bahkan rempah-rempah di Indonesia Timur,” ujarnya.

Dengan kemampuan PT. Jhonlin memproduksi 200 ribu ton raw sugar pertahun, ia memprediksi dalam lima tahun kedepan Indonesia sudah bisa memenuhi kebutuhan raw sugar nasional.

“PT. Jhonlin diharapkan menjadi salah satu pabrik gula yang mampu menutupi kebutuhan raw sugar nasional, kuncinya bila Dermaga Batu Putih ini mendapat dukungan Pemerintah dan Warga Bombana,” Tutup Mantan Menteri Pertanian itu. (IS)

Jakarta-SultraNET. | Kapan awal puasa Ramadhan banyak dicari tahu masyarakat. Pertanyaan ini muncul jelang sidang isbat untuk menetapkan tanggal untuk awal puasa Ramadhan tahun 2022.

Penetapan awal puasa setiap tahunnya selalu menunggu keputusan sidang isbat oleh pemerintah. Tahun ini, Kementerian Agama (Kemenag) akan menyelenggarakan sidang sibat besok Jumat, 1 April 2022. Selain menentukan awal puasa, sidang isbat juga digunakan untuk menentukan awal bulan kalender Hijriah lainnya, seperti Idul Fitri hingga Idul Adha.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan melaksanakan pengamatan hilal penentuan awal bulan Ramadan 1443 H. Di samping itu, BMKG menyebutkan kemungkinan hilal terlihat kecil.

“Hasil rukyat hilal awal bulan Ramadhan 1443 H pada 1 April 2022 berpotensi kecil untuk terlihat (teramati),” ucap Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG, Rahmat Triyono dalam keterangan tertulis, sebagaimana dikutip oleh detikcom, Kamis (31/3/2022).

Peneliti astronomi OR Lapan BRIN, Thomas Djamaluddin menjelaskan jika Kemenag mengadopsi kriteria penetapan awal puasa baru dari Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS). Kriteria penetapan awal puasa tersebut adalah tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

Berdasarkan kriteria baru itu, posisi bulan di wilayah Indonesia dan negara-negara Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura (negara-negara MABIMS) belum memenuhi kriteria. Jadi, kemungkinan 1 Ramadan 1443 akan jatuh pada 3 April 2022.

“Sangat mungkin sidang isbat pada 1 April 2022 akan memutuskan 1 Ramadan 1443 jatuh pada 3 April, berbeda dengan Muhammadiyah yang mengumumkan 1 Ramadan 1443 jatuh pada 2 April 2022,” kata Djamaluddin.

Sebelumnya Pihak Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 2022, yakni tanggal 2 April 2022, hal tersebut diatur dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/MLM/I.0/E/2022.

Dalam maklumat tersebut, Muhammadiyah telah menetapkan awal bulan puasa hingga Idul Adha, pada tanggal-tanggal berikut :

1 Ramadhan 1443 H jatuh pada 2 April 2022.

1 Syawal 1443 H jatuh pada 2 Mei 2022.

1 Zulhijah 1443 H jatuh pada 30 Juni 2022.

Hari Arafah (9 Zulhijah 1443 H) jatuh pada 8 Juli 2022.

Idul Adha (10 Zulhijah 1443 H) jatuh pada 9 Juli 2022.

(Sumber : Detik.com)

Wakatobi, SultraNET. | Muhammad Adriansyah atau lebih terkenal dengan nama Aco Lida, finalis ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia (LIDA) dan sederet Tokoh Penting di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terjun ke dunia politik dan memilih bergabung di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Seremoni bergabungnya sejumlah Tokoh di Sultra tersebut ditandai dengan penyematan Jaket Partai pada acara pembukaan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Hanura Sultra, bertempat di Pelataran Pantai Marina Kabupaten Wakatobi, Selasa (29/3/2021).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Sultra, Wa Ode Nurhayati mengatakan Partai Besutan Oesman Sapta Odang itu merupakan pilihan tepat bagi generasi muda untuk berkarya melalui jalur politik.

“Saya bersaksi bahwa Partai Hanura adalah tempat terbaik bagi Hati Nurani Rakyat dan potensi-potensi muda untuk mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat, dan kepada Para Senior saya berterima kasih telah memilih berjuang bersama Partai Hanura,” ujar WON sapaan Akrabnya.

Srikandi satu satunya di Partai Hanura yang menjabat sebagai Ketua DPD Provinsi itu menegaskan seluruh Kader Partai Hanura se-Sultra telah siap seluruhnya mengikuti verifikasi faktual Partai Politik dan memenangkan Partai Hanura pada Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.

“Banyak yang ragu Partai Hanura tidak lolos PT (Parlementary Threshold) tak apa, tetapi kami dan DPP sangat yakin bahwa kita bisa lolos PT,” tegas Wanita Asal Liya Togo Wakatobi itu.

Pada kesempatan tersebut mantan anggota DPR-RI itu mengingatkan kader Partai Hanura khususnya kepada 18 anggota DPRD Hanura se-Sultra saat ini untuk betul betul turut merasakan kesusahan yang dihadapi masyarakat.

“Sering-seringlah turun ke Masyarakat, Kader Partai Hanura harus berani memperjuangkan kepentingan masyarakat sepanjang itu adalah kebenaran,” Pungkas Istri advokat Tony Akbar Hasibuan itu.

Seremoni penyematan Jaket Partai Hanura oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Kodrat Shah diwakili beberapa tokoh antara lain La Moane Sabara, S.Sos, Sutomo Hadi, S.Sos, Abdul Gani Syukur, S.Pd, M. Adriansyah/Aco Liga Dangdut dan H.Muhsin.

Pewarta : Idris Hayang

Bombana, SultraNET. | Mantan Calon Bupati Bombana, H. Kasra J Munara melalui Yayasan Munara Foundation bersama Komunitas Seniman Pemuda Kreatif (Sepakat) Kabupaten Bombana melaunching Buku karyanya berjudul Moronene Dalam Lintasan Sejarah dan Jejak Peradaban Austronesia, bertempat di Aula Perpustakaan Daerah Bombana, Kamis (24/3/2021).

Kepada awak media SultraNET. Kasra menjelaskan penulisan buku ini bertujuan agar menjadi salah satu referensi umum dan terkhusus bagi generasi muda Moronene dalam memahami sejarah maupun seni dan budaya suku moronene.

“Saya ingin supaya orang-orang moronene lebih banyak literasinya dalam memahami sukunya yang bisa memperkuat dia sebagai sebuah jati diri dan menjadikan dia sebagai karakter yang tidak merasa minder,” ujar Kasra

Berdasarkan pengamatannya dilapangan, banyak generasi yang minder mengakui diri sebagai orang Moronene hal itu terlihat salah satunya dari penggunaan bahasa mereka yang lebih cenderung berbahasa daerah lain ketimbang menggunakan bahasa sukunya sendiri.

“Misalnya jika ia berdarah campuran atau tinggal di komunitas Bugis misalkan, ia lebih memilih menggunakan bahasa dimana komunitas dia berada ketimbang berbahasa moronene,” ungkapnya

Hal lain yang menjadi perhatian Kasra yaitu banyaknya generasi Moronene jika melihat dari status sosial, jika mengaku sebagai orang moronene mereka gengsi karena konotasinya orang moronene banyak yang hidup di starata sosial menengah kebawah sementara di suku-suku yang lain mungkin statusnya menengah ke atas.

“Saya ingin menggugah mereka tetap mengakui jati dirinya, belajar apa yang tidak sempat didapatkan dari orang tua, sekarang dapat mereka ketahui salah satunya dengan membaca buku ini,” harapnya

Ketika ditanya terkait pilihannya menulis buku sejarah dengan latar belakang dirinya yang diketahui sebagai seorang dan Politisi dan Profesional ia mengatakan bahwa didalam bukunya itu telah ia jelaskan bahwa ia bukan orang yang menguasai sejarah atau budayawan, namun karena ia mengalami sendiri kesulitan menemukan referensi yang komplit terkait Suku Moronene.

“Kenapa saya lakukan juga walaupun saya bukan sejarawan, bukan sarjana sejarah atau antropologi, salah satunya saya punya kelebihan lain karena banyak literatur terkait ini dalam bahasa asing dan saya mampu menterjemahkan itu lebih tuntas,” jelasnya

Sebagai seorang profesional ia banyak melanglang buana dan banyak melihat daerah lain yang ia sandingkan dengan apa yang ia jumpai di Bombana sehingga dalam penyajiannya ia tidak meraba raba misalkan ketika ia berbicara manusia afrika ia sudah pernah melihat secara langsung mereka seperti apa.

“Saya sudah jelaskan bahwa saya bukan ahli sejarah namun saya mencoba menulis apa yang saya dapatkan, buku ini banyak argumen yang disampaikan tentang penamaan suku moronene, istilah istilah yang dipakai yang disajikan dengan data-data,” pungkasnya.

Ditempat yang sama Anton Ferdinand selaku Ketua Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Kabupaten Bombana mengapresiasi dan menyambut positif dengan terbitnya buku ini, menurutnya buku ini merupakan salah satu referensi dan rujukan yang penting untuk di baca oleh generasi millenial dan khususnya pecinta dan penggiat budaya.

Ia menyebut terbitnya buku ini akan lebih bermanfaat jika nanti  bisa bersinergi dengan berbagai penggiat literasi sehingga buku ini dapat tersampaikan pesan-pesan yang ditulis di dalamnya untuk tersambungkan komunikasinya hingga ke level masyarakat.

“Saya kira dengan menggandeng para penggiat budaya dan lembaga adat, buku ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam upaya pelindungan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan Suku Moronene,” Ucap ASN Pemkab Bombana itu.

Setelah membaca buku ini lanjut Anton Ferdinand, salah satu yang diuraikan cukup komherenship yaitu digambarkan mulai asal mula proses masuknya suku Moronene sehingga menjadi salah satu penduduk tertua di Sulawesi Tenggara, kemudian eksistensi budayanya dan bagaimana bisa melakukan kontak-kontak dengan masyarakat yang diluar Moronene itu sendiri.

“Buku ini menjelakan bagaimana Moronene dalam menjalin hubungan-hubungan dengan berbagai komunitas yang ada di Sulawesi Tenggara,” bebernya

Ia berharap buku ini dapat masuk ke lambaga-lembaga pendidikan untuk menjadi salah satu rujukan tenaga pendidikan dalam proses pembelajaran.

“Ini ada beberapa hal yang dapat dikutip, bisa diambil dan dijadikan referensi dalam proses pembelajaran sejarah suku Moronene,” Tutupnya.

Untuk diketahui, pendistribusian buku yang dibanderol dengan harga 200 ribu rupiah di Kabupaten Bombana, Munara Foundation telah bekerja sama dengan Komunitas Sepakat.

Pewarta : Idris Hayang

Rumbia, SultraNET. | Berakhirnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, bertempat di Auditorium Tanduale Kantor Bupati Bombana, Selasa (22/3/2022).

Pada kegiatan yang mengangkat tema Peningkatan Infrastruktur Mendorong Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Secara Berkelanjutan itu terdapat beberapa prioritas dalam Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 yaitu Peningkatan Ekonomi dan Pengurangan Angka Pengangguran, Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Pembangunan Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan dan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas.

Bupati Bombana Tafdil, S.E., MM. dalam sambutannya mengatakan jika dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya, harus dilihat dan diperhatikan dengan baik dan teliti agar rencana kerja yang telah disusun dapat terealisasikan dengan baik.

“Dalam melaksanakan rencana kerja di filter lagi dengan baik jangan sampai ada kegiatan yang tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan,” harap Tafdil.

Ia Menyebut Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bombana dalam 4 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, dan lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bombana cenderung mengalami peningkatan.

“Peningkatannya IPM sangat kecil serta lebih rendah dibanding Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara,” sebutnya.

Nampak hadir pada kegiatan tersebut, seluruh unsur Forkompinda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Para Camat dan Lurah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana. (R)

Rumbia, SultraNET. | Untuk memastikan pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan sesuai prosedur, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar sosialisasi kepada para Bendahara Pengeluaran se-Kabupaten Bombana dengan menghadirkan Pemateri dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Prov. Sultra dan dari Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) KPP Pratama Kolaka, bertempat di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana. Kamis (10/03/2022).

Sekretaris Daerah Bombana Drs. Man Arfa, M.Si dalam sambutannya mengatakan, setiap bendahara baik itu bendahara di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekolah maupun Bendahara Desa harus mengetahui tupoksinya masing masing, yaitu bendahara pengeluaran harus mewajibkan pemungutan pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap pemungutan pajak.

“Baik itu pajak daerah maupun pajak pusat,” ujar Man Arfa.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bombana itu menjelaskan, para bendahara Desa dan bendahara Sekolah harus mewajibkan pemungutan pajak sesuai prosedur, kemudian hasil pemungutan pajak tersebut disetor sesuai dengan kebijakan perpajakan.

“Saya ingatkan jangan sampai korupsi dana pajak, nanti bisa panjang urusannya hingga sampai ke aparat penegak hukum,” bebernya.

Ia berharap dengan adanya sosialisasi ini para bendahara baik itu bendahara OPD, Sekolah, maupun bendahara Desa bisa memahami sistem dan aturan pemungutan pajak ini, mulai dari aturan pemungutan hingga penyetoran dana pajak.

“Sebagai bendahara pengeluaran jangan sampai lalai, kalau lalai dalam pekerjaan juga bisa menjadi masalah. Saya tegaskan, sebagai bendahara harus mengetahui perhitungan dalam pemungutan pajak,” harapnya

Ditempat yang sama, Ketua Panitia kegiatansekaligus Kepala Bidang Anggaran BKD Bombana, Achmad Said Effendi Kube menambahkan, melalui kegiatan sosialisasi yang menghadirkan para bendahara di lingkup Pemkab Bombana ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan pemungutan dan penyetoran pajak .

“Dalam sosialisasi ini narasumber dari KPP Pratama cukup memberikan materi terkait pemungutan pajak. Jika pemungutan pajak sudah sesuai dengan prosedur hal itu bisa berdampak pada peningkatan PAD,” Singkat Achmad Said Effendi Kube.

Untuk diketahui, kegiatan yang juga di Ikuti oleh Para Kepala OPD lingklup Pemkab Bombana itu menghadirkan 3 orang narasumber dari Kantor Pelayanan Pajak yaitu Agus Sudana (Kepala KP2KP Rumbia), Riska Nur Cahya dan Khairul Anwar (KPP Pratama Kolaka) serta 2 orang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BKD) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Ivan Hardiamsyah dan Larissa Zuchni Aurora. (IS)

Bombana, SultraNET. | Kabupaten Bombana menjadi daerah pertama menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (FKP-RPD) untuk tahun 2023-2026 dari 7 daerah di Sulawesi Tenggara yang masa jabatan Bupatinya berakhir di tahun 2022, bertempat di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Kamis (24/02/2022).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bombana, Doddy A Muchlisi mengatakan pelaksanaan FKP-RPD merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

“Pelaksanaan Penyusunan RPD ini langsung dipantau Kementerian Dalam Negeri,” Ujar Doddy A Muchlisi.

Mantan Sekertaris Badan Keuangan Daerah Bombana itu menjelaskan dalam pelaksanaan FKP-RPD, hal yang perlu dilakukan yaitu penyelarasan target, penyesuaian pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Bombana yang akan berakhir di tahun 2025.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu hasil capaian terbaik indikator daerah yang sudah ditetapkan tahun 2017-2022 dimana ada beberapa hal dari target yang ditetapkan belum tercapai.

“Kegiatan ini, juga harus memperhatikan RPJMD Provinsi dan isu strategis yang berkembang dengan kebijakan Nasional,” Bebernya.

Ia menyebut kegiatan yang diikuti oleh hampir seluruh Kepala OPD, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Perencanaan Lingkup Kabupaten Bombana itu bertujuan untuk menghimpun masukan dan ide konstruktif untuk penajaman isu-isu strategis, tujuan sasaran dan kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RPD dan RKPD agar lebih fokus dan akomodatif.

“Kita optimis penyusunan RPD 2023-2026 ini dapat selesai sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Kemendagri yaitu sebelum minggu kedua di Bulan Maret 2022 ini,” tandasnya

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Bombana, Man Arfa mengatakan, kegiatan tersebut akan membahas isu strategis atau kondisi yang berpotensi menjadi masalah atau peluang masalah di masa mendatang.

“Terdapat hubungan yang erat antara isu strategis dan identifikasi permasalahan pembangunan daerah, analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan dan arah kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan, sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tetap dapat dicapai secara optimal,” ujar Man Arfa.

Menurutnya hasil identifikasi permasalahan pembangunan juga merupakan salah satu aspek yang menentukan rumusan isu strategis. tujuan perumusan isu strategis itu untuk menentukan fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bombana untuk Tahun 2023-2026.

“Saya berharap hasil dari Forum Konsultasi Publik ini nantinya menjadi pijakan Pemerintah Daerah dalam perumusan dan pengambilan kebijakan publik, sehingga permasalahan-permasalahan pembangunan daerah dapat diselesaikan dengan baik secara efektif dan efisien,” pungkasnya. (IS)

Bombana, SultraNET. | Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak se-Kabupaten Bombana yang bakal digelar pada hari Minggu, 20 Februari 2022 atau menyisakan 2 hari lagi, sebagai momentum menentukan Pemimpin di Desa untuk 6 tahun mendatang diharapkan melahirkan pemimpin yang dapat membawa perubahan di Desa ke arah yang lebih baik.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar. Jumat (18/2/2021) mengatakan untuk melahirkan pemimpin terbaik di Desa hanya bisa dicapai jika proses Pilkades berjalan secara demokratis yang sehat tanpa  intervensi kepada masyarakat pemilih terlebih oleh oknum Camat maupun oknum pelaksana Jabatan (PJ) Kepala Desa.

Ia menyebut berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan laporan warga ditemukan ada beberapa oknum pejabat baik itu Camat, Pj. Kepala Desa maupun Aparatur Sipil Negara lainnya ditemukan tidak netral.

“Para camat dan PJ harus menjadi fasilitator yang netral, tapi faktanya banyak oknum pejabat tersebut yang tidak netral,” ujar Ketua PKB Bombana itu.

Mantan Komisioner KPU Bombana itu menilai jika ini dibiarkan, ia khawatir Pilkades yang diharapkan melahirkan pemimpin terbaik justru terjadi sebaliknya.

“Mana Pilkades ini tanpa Panwas, politik transaksional luar biasa terbukanya. Kelihatannya ini bakal menjadi Pilkades terburuk sekalipun berjalan secara aman,” jelas Iskandar.

Anggota Legislatif Dapil Kabaena itu menambahkan, Pilkades yang baik dapat dicirikan dengan semua unsur penyelenggara dari semua tingkatan baik PPTK dimana para Camat yang menjadi perpanjangan tangan PPTK di Kecamatan, PPTD, dan PPS  serta para PJ Kepala Desa, kesemuanya benar benar harus netral dan berjalan “on the track“.

Kemudia ciri yang kedua yaitu minimnya politik uang bahkan sampai nol serta yang Ketiga yaitu akuntabilitas dimana semua pihak dapat menerima hasil Pilkades.

“Karena kasian jika sampai terpilih karena politik uang, dari mana dapat uang pengembalian sehingga dampaknya nanti pembangunan di Desa tidak berjalan baik ada contoh lalu beberapa Kades terjerat kasus,” tutupnya (IS).

Bombana, SultraNET. | Calon Kepala Desa Rompu Rompu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara bernomor urut 4, Moh. Iqbal berkomitmen bakal menjadikan Desa Rompu-Rompu sebagai Desa yang Mandiri dan Sejahtera jika ia terpilih sebagai Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa serentak se Kabupaten Bombana pada Februari 2022 mendatang.

Kepada awak media SultraNET., Suami dari Asmira itu menegaskan untuk menjadikan Rompu-Rompu sebagai desa yang mandiri dan sejahtera, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik saja namun juga  terhadap sektor sektor lain seperti pendidikan, kesehatan serta perekonomian masyarakat desa.

Moh. Iqbal, menyebut majunya ia sebagai salah satu Calon Kepala Desa merupakan dorongan dan kepercayaan masyarakat yang memiliki harapan tercapainya perubahan dan kemajuan Desa menjadi lebih lebih baik lagi.

“Dorongan dan kepercayaan inilah yang patut saya hargai, saya junjung dan diperjuangkan agar harapan Desa Rompu-Rompu yang mandiri dan sejahtera dapat tercapai, tentu ini semua mebutuhkan doa dan dukungan dari semua pihak khususnya warga Desa Rompu-Rompu,” ujar Moh. Iqbal, Kamis (27/1/2022).

Ia menjelaskan untuk mewujudkan desa Mandiri dan Sejahtera jika ia terpilih sebagai Kepala Desa, ia telah menyiapkan berbagai program yang bersentuhan langsung dan diyakini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“Upaya yang akan kami lakukan jika terpilih nantinya tercermin dari visi dan misi serta program kerja kami,” jelasnya.

Untuk diketahui, Calon Kepala Desa Rompu-Rompu bernomor urut 4, Moh. Iqbal mengusung visi, misi dan program kerja sebagai berikut :

VISI :

Menjadikan desa Rompu-rompu menjadi desa Mandiri (Maju, Aman, Damai, Integritas dan Religius), Unggul, Bermartabat dan Sejahtera.

MISI :

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.
2. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai dalam mengembangkan ketersediaan fasilitas penunjang desa wisata halal, melalui program peningkatan sarana prasarana destinasi pariwisata.
3. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa dalam bidang pertanian dan peternakan melalui program gerakan mandiri pangan.
4. Mewujudkan system usaha mandiri melalui program pengembangan BUMDes SMART.
5. Meningkatkan mutu layanan kesehatan di desa melalui program gerakan kampung sehat.
6. Meluaskan kesadaran hukum masyarakat melalui program masyarakatsadar hukum.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal melalui gerakan kampung cerdas.
8. Meningkatkan pelayanan public dan keterbukaan informasi melalui program internet desa.
9. Menanamkan religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan nilai nilai spiritual dan adat istiadat.
10. Terwujudnya pemerintahan yang melayani, mengayomi dan mellindungi hak-hak masyarakat dari
    kesewenang-wenangan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, aliran dan kebudayaan.

PROGRAM KERJA

A. BIDANG PEMERINTAHAN

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasionl, di mana segala permasalahan
mulai dari desa. Untuk itulah pemerintahan desa harus jujur, professional, amanah dan ramah dalam
memberikan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat serta cepat dan tegas dalam mengambil
sebuah keputusan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik maka perlu dilakukan beberapa hal :

1. Pembenahan Aparatur pemerintahan desa.

Aparatur pemerintahan desa perlu mengoptimalkan kinerja agar dapat berfungsi dengan baik sesuai
dengan tupoksinya masing masing dan tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas sehingga akan mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat.

2. Transparansi keuangan

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparatur desa, maka segala hal yang menyangkut tentang keuangan harus transparan atau terbuka, transfarasi keuangan yang dimaksud adalah dimana masyarakat harus mengetahui sumber sumber keuangan yang didapat dengan mengalokasikanya minimal satu kali dalam setahun atas musyawarah masyarakat desa, serta membuat laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Sinergitas dengan BPD

Badana Permusyawaran Desa (BPD) yang anggotanya merupakan tokoh/wakil masyarakat dan sebagai mitra sejajar kepala desa serta penampung aspirasi masyarakat harus terlibat dalam musyawarah terutama menyangkut masalah masalah strategi terhadap pembangunan desa. Selain itu BPD juga dimintai pendapat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Peningkatan pelayanan Publik

Pelayanan prima merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada publik atau masyarakat yang mengacu pada kepuasan pelanggan.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

Pembangunan pada hakikatnya adalah pengadaan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak atau kurang baik, menjadi baik, dari yang tidak bermanfaat menjadi manfaat dan dari yang rusak menjadi bagus.

Prioritas utama yang harus dilakukan oleh kepaa desa dalam pembangunan desa adalah :

1. Pembangunan Ahlak

Pembangunan ahlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berahlak karima, sarananya adalah Pengajian-pengajian, majelis taklim, serta kegiatan kegiatan positif, hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama generasi muda untuk menghadapi tantangan jaman yang semakin modern.

2. Pembangunan fisik

a. Pembangunan sarana Transportasi. Pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat yaitu dengan pengaspalan jalan pokok dan jalan lintas persawahan.

b. Pembangunan sarana pendidikan nonformal. Memberikan kepedulian penuh dengan menambah insentif bagi guru TPA dan TPQ, serta marbot masjid.

c. Pembangunan bidang olahraga. Memberikan pembinaan bagi keolahragaan desa dengan cara memberikan aset permodalan untuk karang taruna desa, sehingga mengembangkan potensi pada cabang cabang olahraga sehingga dapat berjalan secara optimal.

d. Pembangunan infrastruktur air bersih. Sarana ini sebagai upaya mengoptimalkan sumber daya alam yang digunakan sepenuhnya untuk keberlansungan hidup masyarakat. Kedepan bisa dikembangkan menjadi salah satu unit usaha unggulan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

C. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN.

Sebahagian besar penduduk desa bergantung hidup dari hasil pertanian dan peternakan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani dan peternak di desa. Dengan demikian desa hadir dalam memberikan solusi tentang aksespermodalan melalui Badan Usaha Milik Desa  (BUMDES). Baik sebagai modal usaha pembelian pupuk atau dalam rangka upaya pengelolaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah dan kotoran ternak sehingga petani tidak memiliki ketergantungan penuh dengan pupuk subsidi guna mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan peternak desa.

D. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Meliputi.

1. Mongoptimalakan kinerja kepala dusun serta Lembaga Adat desa.

2. Pembinaan PKK.

3. Revitalisasi BUMDes.

SASARAN YANG INGIN DICAPAI.

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Pemerintah desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan dan amanah.

2. Pelayanan terhadap masyarakat cepat mudah dan ramah.

3. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa baik dalam bidang pelayanan maupun keuangan.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Terbentuknya masyarakat yang berahlak mulia.

2. Tersedianya sarana transportasi yang baik, pendidikan TPA, serta kesejahteraan marbot masjid.

3. Terwujudnya persatuan olahraga desa melalui kepemimpinan Karang taruna desa dengan berbagai cabang olahraga untuk melatih dan menjaga kesehatan masyarakat.

4. Tersedianya sumber air bersih yang memadai bagi warga desa.

C. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN.

Sebahagian besar penduduk desa bergantung hidup dari hasil pertanian dan peternakan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani dan peternak di desa. Dengan demikian desa hadir dalam memberikan solusi tentang aksespermodalan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Baik sebagai modal usaha pembelian pupuk atau dalam rangka upaya pengelolaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah dan kotoran ternak sehingga petani tidak memiliki ketergantungan penuh dengan pupuk subsidi guna mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan peternak desa.

D. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Meliputi.

1. Mongoptimalakan kinerja kepala dusun serta Lembaga Adat desa.

2. Pembinaan PKK.

3. Revitalisasi BUMDes.

SASARAN YANG INGIN DICAPAI.

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Pemerintah desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan dan amanah.

2. Pelayanan terhadap masyarakat cepat mudah dan ramah.

3. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa baik dalam bidang pelayanan maupun keuangan.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Terbentuknya masyarakat yang berahlak mulia.

2. Tersedianya sarana transportasi yang baik, pendidikan TPA, serta kesejahteraan marbot masjid.

3. Terwujudnya persatuan olahraga desa melalui kepemimpinan Karang taruna desa dengan berbagai

cabang olahraga untuk melatih dan menjaga kesehatan masyarakat.

4. Tersedianya sumber air bersih yang memadai bagi warga desa.

C. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN

1. Berfungsinya kelompok tani dan kelompok ternak secara optimal.

2. Terwujudnya kelompok tani dan kelompok ternak dengan permodalan yang baik melalui koperasi,

serta dapat meningkatkan kualitas produk pertanian serta peternakan untuk dapat mengangkat dan menumbuh kembangkan kesejahteraan petani serta peternak.

3. Program Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB Gratis).

D. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

1. Terwujudnya professional kinerja Kepala Dusun bersama Lembaga Adat.

2. Berfungsinya PKK sebagai wadah pembinaan Ibu-ibu untuk berkreatifitas.

3. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang akuntabel dan trasparan.

ZONASI EMPAT PROGRAM KHUSUS

PENGEMBANGAN DESA ROMPU ROMPU

1. Desa Kreatif

Dusun Rompu Rompu adalah kawasan destinasi wisata halal kelas dunia.

2. Desa Hijau

Dusun Lemboea I menjadi pusat pengembangan system pertanian aquaponik.

3. Desa Sehat

Dusun Lemboea II menjadi pusat olahraga rekreatif yang menyenangkan.

4. Desa Digital

Dusun Longori akan menjadi pilot project penerapan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Pewarta : Fendi