Lasusua, SultraNET.  | Pelaksanaan Pendidikan Dasar (Diksar) II dan Pendidikan Khusus (Diksus) I Tamalaki Patowonua sukses dilaksanakan yang di gelar di rumah adat Patowonua Desa Pitulua Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Minggu (12/12/2021).

Kegiatan tersebut di ikuti 240 peserta Diksar dan Diksus serta turut dihadir langsung Ketua Dewan Perwakilan Dearah (DPD) Lembaga Adat Tolakai (LAT) Muhdar Landumaka, S.Pd, Wakil Dewan Adat Patowonua (DAP) Surahman, S.Ag, Sekretaris DAP Usman,SE, Ketua Tamalaki Patowonua Mansiral Usman SH, Kepala Kemenag Kolaka Drs. H. Baharuddin, M.Si, Dewan Sara Tamalaki Patowonua, Danramil 1412-03 Lasusua yang di wakili oleh Serda Herman yang juga Babinsa Pitulua Juga para tokoh adat dan para peserta Diksar dan Diksus.

Ketua Tamalaki Patowonua, Mansiral Usman dalam sambutannya menyampaikan banyak terima kasih kepada para tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan Diksar II dan Diksus I.

“Semoga kegiatan ini bisa membawah perubahan bagi para generasi muda khususnya anak Tolaki dibumi Patowonua,” tutur Luis sapaannya.

Selain itu ia menjelaskan kegiatan Diksar tersebut bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi peserta baru yang bergabung di Tamalaki Patowonua, agar begitu kembali di wilayahnya masing-masing mampu menerapkan ilmu yang dipelajari.

“Jadi kegiatan Diksar dan Diksus ini kita akan banyak belajar baik soal agama, budaya kita maupun persoalan pembentukan karakter pada diri kita masing-masing,” ungkapnya.

Ketua Tamalaki Patowonua itu menambahkan, dalam diri seorang Tamalaki harus mememiliki jiwa kesatria yang dapat membela baik agamanya, Negaranya, Keluarganya serta mampu menjujung tinggi Adat Istiadatnya, serta budayanya.

“Jadilah Tamalaki yang disenangi Masyarakat serta mampu mengendalikan diri dalam hal yang tidak terpuji, dan juga mampu melindungi nama baik Suku Tolaki,” pungkasnya.

Sementara itu Muhdar Landumaka, dalam sambutannya dan sekaligus memberikan pengetahuan tentang budaya Tolaki menjelaskan peserta Diksar tersebut harus mampu mengenal sejarah tentang budaya suku tolaki yang ada di bumi patowonua, juga mampu melestarikan bahasa Tolaki dan menerapkan dalam lingkungan sekitarnya maupun dalam kehidupan sehari-harinya.

“Tamalaki itu harus mampu mengetahui sejarah tentang apa itu Patowonua, serta dapat melestarikan bahasanya sendiri (Tolaki), dan mampu menjaga budayanya agar tetap terjaga.

Ia juga menjelaskan berdirinya Rumah adat Patowonua kepada peserta Diksar agar dapat mengetahui sejarah berdirinya Rumah adat tersebut.

“Alhamdulillah berkat pemerintah kita yang sekarang yaitu bapak Nur Rahman Umar, rumah adat patowonua bisa di anggarkan hingga dibangung dan sampai saat ini rumah adat ini menjadi kebanggan Suku Tolaki yang ada di Bumi Patowonua,” bebernya.

Muhdar Landumaka sekaligus membuka dengan resmi kegiatan diksar dan Diksus dengan ditandai pemukulan gong sebanyak 4 kali.

Ditempat yang sama Kepala Kemenag Kolaka yang juga mantan Kemenag Kolut Baharuddin, memberikan materi kepada peserta Diksar dan Diksus tentang pentingnya agama dalam setiap diri manusia itu sendiri, menurutnya Tamalaki Patowonua harus mampu menjadi Imam dalam setiap daerah. Juga Tamalaki Patowonua mampu bisa menerapkan Sholat 5 waktu sehari semalam, dan dapat mampu membaca Al’Qur,an.

“Insya Allah kalau kita bisa menerapkan ilmu agama pada diri kita, maka yakinlah kita akan mampu menjadi Tamalaki yang memilik Akhlak yang baik serta mampu bisa mengendalikan diri dari perbuatan yang di murkai oleh Allah,” imbuhnya.

Sekedar Informasi, dalam kegiatan Diksar dan Diksus juga dilakukan Sumpah serapa dengan meneskan sedikit darahnya di kain putih yang bermakna, ketika seorang anggota Tamalaki Patowonua berhianat kepada Sukunya maka dia akan mendapatkan kutukan dari leluhurnya serta maha penciptanya yaitu Allah SWT.

Kegiatan Diksar II dan Diksus I dilaksanakan mulai hari sabtu tanggal 11 hingga minggu (12/12/2021). dengan ditandainya foto bersama Pengurus Tamalaki Patowunua, Panitia Diksar dan Diksus serta seluruh anggota Tamalaki Patowonua yang baru saja di Kukuhkan. (rls/MOI)

Rumbia, SultraNET. | Kehadiran Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Bombana mendapat apresiasi dari Warga setempat pasalnya kehadirnan MPP Pertama di Sulawesi Tenggara itu dinilai mampu memutus praktek perizinan berbelit yang selama ini dirasakan.

“Sekarang tinggal ke MPP ini, semua bisa beres. Disini sudah lengkap layanan perizinan dan loket pengurusan administrasinya juga sudah lengkap,” ujar salah satu warga Desa Mambo. Adam, Selasa (13/12/2021).

Ia menilai dari segi pelayanan, petugas MPP dinilai cepat dan memuaskan sehingga ia merekomendasikan bagi warga yang hendak berurusan perizinan atau dokumen administrasi lainnya agar cukup ke MPP Bombana.

“Mudah sekali, tinggal kita ambil nomor antrian saja, kita tinggal diarahkan sama pegawainya. Kamu kesini atau kesitu. semua dalam satu gedung,” bebernya. (adv)

Bombana, SultraNET. | Fenomena La Nina jika didasarkan pada pengamatan dan pemantauan Badan Klimatologi Meteorologi dan Geofisika (BMKG) di prediksi dapat melanda Wilayah Indonesia pada periode Oktober hingga Februari 2022.

Fenomena La Nina berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak perempuan. Dalam klimatologi, La Nina adalah fenomena alam di mana suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah turun hingga menjadi lebih dingin daripada biasanya.

La Nina terjadi apabila angin mengembus air hangat permukaan laut dari Amerika Selatan ke arah barat menuju Indonesia, sehingga air dingin naik ke permukaan, proses penghangatan perairan Indonesia mendorong pembentukan awan yang berlebih sehingga meningkatkan curah hujan yang cukup signifikan.

Menghadapi fenomena alam tersebut dan tingginya curah hujan di Kabupaten Bombana, Bupati Bombana mengeluarkan imbauan dengan nomor : 361/1766 perihal Kesiapsiagaan menghadapi Fenomena La Nina, Kamis (9/12/2021).

Isi imbauan Bupati meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Kepala Desa atau Lurah dan masyarakat se-Kabupaten Bombana untuk melakukan langkah-langkah Kesiapsiagaan dalam menghadapi Fenomena La Nina.

Para Camat, Kepala Desa dan Lurah  di imbau untuk mengimbau masyarakatnya agar waspada terhadap kemungkinan resiko bencana banjir yang dapat terjadi, selanjutnya memastikan kesiapsiagaan masyarakat dengan melibatkan stakeholder kebencanaan termasuk relawan dan kelompok masyarakat, selanjutnya menetapkan jalur evakuasi dan menyiapkan lokasi evakuasi disetiap wilayah kerja masing-masing.

Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan diharapkan senantiasa berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana diminta agar meningkatkan koordinasi kesiapsiagaan dengan stakeholder kebencanaan, selanjutnya memastikan Operasional Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOP-PB) dan sarana prasarana evakuasi penyelamatan tetap berjalan dan melakukan evaluasi lokasi potensi bahaya banjir.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya agar mempersiapkan Sumber Daya kesiapsiagaan sesuai bidang tugas masing-masing.

Berikut isi surat imbauan Bupati Bombana

JAKARTA, SultraNET. | Lingkar Kajian Kehutanan (Link) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar aksi unjuk rasa di beberapa tempat di Jakarta, Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan tuntutan utama meminta Pemerintah menghentikan aktivitas dua perusahaan asal China yakni PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) dan PT OSS di kawasan mega industri Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara karena dinilai memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup masyarakat sekitar, Rabu (8/12/2021) .

Saat menyampaikan orasi di Kantor Kementerian Investasi-RI Ketua Umum Link Sultra. Muh. Andriansyah Husen, mengatakan pihaknya bakal terus mengawal perjuangan masyarakat Konawe dan Konawe Utara, agar terbebas dari teror kejahatan lingkungan oleh PT VDNI dan PT OSS.

Ia menuding, investasi dua perusahaan asing tersebut dapat membawa petaka bagi masyarakat di bumi anoa, disamping itu berbagai kejahatan lingkungan terus meneror masyarakat, mulai dari wabah penyakit ISPA akibat debu batu bara hingga hilangnya mata pencaharian warga sekitar lingkar tambang.

“Link Sultra mendesak Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Investasi agar segera menghentikan segala aktivitas PT VDNI dan PT OSS,” ujar Muh. Andriansyah Husen.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pada prinsipnya pihaknya tidak pernah menolak investasi untuk masuk ke daerah, namun ketika investasi tersebut memberikan dampak buruk kepada masyarakat, maka pihaknya akan selalu menjadi garda terdepan untuk melawan kejahatan tersebut.

“Pemerintah seharusnya berpihak kepada masyarakat lokal, karena itu adalah amanah UU. Jangan malah memihak kepada investor asing yang hanya meraup keuntungan dari potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki bangsa kita,” tegas aktivis yang populer dengan sapaan Binggo itu.

Lebih lanjut, Ia meminta Pemerintah RI agar dengan masuknya investasi asing tak lantas mengorbankan keberlangsungan hidup warga lokal, tak hanya itu ia mendesak Kedutaan Besar (Kedubes) China segera menarik populasi rakyat China dari bumi anoa.

“Kami juga mendesak agar populasi Rakyat China segera angkat kaki dari bumi anoa,” pintanya.

Aksi demonstrasi di Kantor Kedubes China nyaris ricuh, karena tak ada satu pun perwakilan Kedubes China yang menemui demonstran. Sehingga masa aksi memaksa untuk masuk ke dalam, namun dihalang aparat kepolisian. Akibatnya masa aksi dan aparat kepolisian saling dorong dan nyaris bentrok.

Kemudian, Link Sultra melanjutkan aksi demonstrasi di Kantor PT VDNIP di kawasan Bursa Efek Indonesia (BEI) SCBD. Sayangnya, tak ada satu pun pimpinan PT. VDNIP yang bersedia menemui masa aksi. (rls/Link)

Kendari, SultraNET. | Dua Perusahaan Raksasa Pemurnian Nikel (Smelter) di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) dinilai tak berdayakan tenaga kerja lokal.

Presidium Pengurus Pusat Jaringan Advokasi Masyarakat Indonesia (PP JAMINDO) Muh. Gilang Anugrah (MGA) mengatakan apa yang diklaim selama ini sebagai pemberdayaan tenaga kerja lokal oleh dua perusahaan industry raksasa tersebut bukanlah sebagai bentuk pemberdayaan namun hanya pengelompokan klaster buruh.

“Itu bukan pemberdayaan lokal, tetapi masyarakat lokal hanya di jadikan buruh dalam perusahaan, jadi menurut kami itu antara diperdaya atau memperdayakan” tegas MGA, Rabu (08/12/2021).

Lebih lanjut aktivis nasional putera Sulawesi Tenggara itu menilai, bukan hanya pengelompokan klaster buruh (Lokal) saja yang terjadi di kedua perusahaan tersebut namun telah membentuk sistem struktur menejerial yang bernotabe dari luar Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Dalam hal ini tak ada pemberdayaan lokal oleh kedua perusahaan raksasa tersebut, tetapi hanya melakukan pengelompokan klaster buruh khusus orang lokal saja, bisa kita buktikan bersama bahwa tak satupun orang lokal yang masuk dalam sistem struktur menajerial di kedua perusahaan tersebut.” beber Muh. Gilang Anugrah.

Ia berharap kedua perusahaan tersebut dapat memberikan porsi lebih kepada para tenaga kerja lokal sehingga mereka tidak hanya menjadi buruh saja namun terdapat kesempatan karir di tataran manajerial perusahaan. (rls/MOI)

Bombana, SultraNET. | Kepala Kepolisian Bombana, Tedy Arief Soelistiyo, SH., S.IK., MH menyalurkan bantuan kepada korban Banjir di Desa Tampabulu Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (8/12/2021)

Kapolres Bombana turut didampingin Kabag OPS Polres Bombana, Kasat Binmas, Kasat Lantas, Kasat Intelkam, Kapolsek Poleang Timur, Bhabinkamtibmas Desa Tampabulu dan Kepala Desa Tampabulu.

Dikonfirmasi awak media ini, Kasat Intelkam Bombana, IPTU Muh. Nur Sultan, SH mengatakan kegiatan Kapolres Bombana di Desa Tampabulu bertujuan untuk melihat langsung kondisi warga yang terkena dampak banjir sekaligus menyalurkan bantuan.

“Kegiatan Kapolres yaitu mengunjungi rumah-rumah warga yang terdampak banjir dan selanjutnya memberikan bantuan sembako dan tali kasih kepada warga,” ujar Muh. Nur Sultan

Ia menjelaskan dari 55 paket yang disiapkan, Kapolres Bombana membagikan langsung paket bantuan kepada beberapa warga dan sisa paket bantuan diserahkan kepada Kepala Desa Tampabulu untuk diteruskan kepada warganya.

“Selanjutnya Kapolres Bombana beserta rombongan mengunjugi Pos pengamanan Bhabinkamtimmas Desa Tampabulu dan mengunjungi area persawahan yang tergenang air banjir yang terletak di dusun 2 Pongkou,” jelasnya. (IS)

Rumbia, SultraNET. | Periode kedua H. Tafdil di Bombana sebagai Bupati, Pemerintah Kabupaten mengklaim jumlah penduduk miskin tiap tahunnya menurun drastis, hal itu merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

Dari data BPS Bombana, di tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 21.520 jiwa atau 12,36 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 18.840 jiwa atau 10.01 persen.

Sekretaris Daerah Bombana, Man Arfa pada rapat koordinasi kesejahteraan sosial di Gedung Tanduale Auditorium Kantor Bupati Bombana, Rabu, (8/12/2021) mengatakan sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 jumlah penduduk kabupaten Bombana berkurang rata-rata sebesar 893 jiwa pertahun.

Tak hanya itu, progres verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Bombana tahun 2021 juga mengalami penurunan.

“Dari 20.397 KK pada tahun 2020 turun menjadi 2.420 KK pada tahun 2021 atau 5,16 persen dari total KK Kabupaten Bombana,” ujar Man Arfa.

Ia menyebut Pemerintah fokus pada pengentasan kemiskinan melalui program gembira yang tepat sasaran dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan target penurunan satu sampai dua persen tiap tahunnya.

“kita berharap semua perangkat daerah agar dapat bersinergi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat miskin dan rentan,” harapnya.

Rumbia, SultraNET. | Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bombana gelar rapat koordinasi kesejatraan sosial kelembagaan masyarakat dirangkaikan lauching aplikasi Sistem Informasi Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Smart Sakina), Rabu (8/12/2021).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Husrifnah Rahim mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan sinergitas serta penguatan kelembagaan sosial di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana.

Sedangkan aplikasi yang dilauncing tersebut merupakan suatu aplikasi pemetaan program pengentasan kemiskinan yang terpotret dalam Program Gembira, sesuai dengan kriteria kemiskinannya.

“Ini untuk memudahkan kami dalam membangun kesejatraan masyarakat, saya berharap dengan hadirnya aplikasi ini sekiranya dapat berjalan tepat sasaran,” ungkapnya saat digelar di aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Rabu, 8 Desember 2021.

Ia menyebut aplikasi tersebut merupakan gagasan dan dorongan Bupati Bombana, H. Tafdil yang saat ini konsen terhadap program pengentasan kemiskinan, dengan mengalokasikan anggaran APBD setiap tahunnya.

“Ini juga sebagai upaya untuk memantapkan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2022 mendatang,” tutupnya. (adv)

Konut, SultraNET. | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri-RI) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah telah meluncurkan mesin Anjungan Mutasi yang memuat sistem informasi mutasi daerah (Simudah) dan diperkenalkan dan disimulasikan kepada seluruh Kepala BKD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

Untuk pengadaan tahap awal hanya 3 unit yang di adakan KEMENDAGRI dan Kabupaten Konawe Utara Salah satunya untuk percontohan atau Pilot Project SIMUDAH.

Serah terima mesin anjungan SIMUDAH berlangsung di KEMENDAGRI diserahkan langsung melalui DIRJEN Otonomi Daerah kepada Bupati Konawe Utara Ruksamin di Kantor Kemendagri Jakarta Pusat, Selasa (7/12/2021).

Usai menerima mesin anjungan SIMUDAH, Bupati Konawe Utara mengatakan mengapresiasi KEMENDAGRI RI yang mempercayakan Pemda Konawe Utara untuk menjadi Pilot Project SIMUDAH yang pertama di Sulawesi Tenggara untuk diterapkan dan akan di ikuti oleh daerah lain di SULTRA.

Layanan SIMUDAH sendiri adalah proses mutasi pindah PNS antar Pemerintah Kabupaten/Kota Lintas Provinsi dan Antar Provinsi yang meliputi 3 hal, yakni ;

1. Tracking mutasi yaitu PNS dapat mengetahui perkembangan proses mutasi, cetak SK mutasi secara mandiri oleh PNS yang bersangkutan, dengan sistem rekam pengenalan wajah yang telah terintegrasi dengan data base kependudukan. Apabila Valid maka SK mutas dapat dicetak.
2. Pegawai ASN dapat melakukan aduan apabila diketemukan kendala dalam proses mutasi.
3. Statistik mutasi yaitu informasi real time terkait proses mutasi PNS secara nasional. Live chat dengan fitur ini, PNS dapat berkomunikasi langsung dengan admin pengelola E-Mutasi DIRJEND Otonomi Daerah.

Kehadiran Anjungan Simudah mengedepankan prinsip transpransi karena setiap ASN di berbagai daerah cukup dengan NIP dan tampilan wajahnya untuk mengecek pengajuan mutasi dan SK yang diajukan secara online (rls/MOI)

Bombana, SultraNET. | Sederet penghargaan diraih Bupati Bombana, H. Tafdil selama memimpin Kabupaten Bombana untuk periode kedua sejak dilantik pada 22 Agustus 2017 lalu bersama Wakilnya Johan Salim.

Tercatat sejak awal dilantik, Bupati Tafdil telah meraih sebanyak 40 penghargaan, salah satunya 8 kali penghargaan WTP secara berturut-turut sejak tahun 2014 sebagai bentuk penghargaan terhadap tata kelola keuangan dan aset dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Kepada sejumlah awak media saat ditemui pada acara Peringatan Hari jadi Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana, Selasa (07/12/2021) H. Tafdil mengatakan penghargaan tersebut menjadi lebih berarti jika dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, ia menyebut sejati pembangunan tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

”Sebenarnya penghargaan yang paling berkesan itu adalah penghargaan dari masyarakat, kalau masyarakat masih baik kepada kita dan merasakan hasil pembangunan, itu yang terbaik menurut saya,” Sinkat Ketua DPD PAN Bombana itu.

Adapun Penghargaan yang diraih Kabupaten Bombana dibawah kepemimpainan H. Tafil sebagai Bupati sejak Tahun 2017 hingga  2021 yaitu :

TAHUN 2017 :

1. Penghargaan atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 Dengan Capaian Standar Tertinggi Dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Oleh Menteri Keuangan RI;
2. Penghargaan Atas Peningkatan Kinerja Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Kabupaten Tahun 2016-2017 Oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Penghargaan Atas Ketepatan Usul Naik Pangkat Berbasis Elektronik Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh Gubernur Sulawesi Tenggara

TAHUN 2018

1. Penghargaan Terintegrasinya Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Oleh Menteri Dalam Negeri;
2. Penghargaan Sertifikasi Eliminasi Malaria Oleh Menteri Kesehatan RI;
3. Penghargaan Pramesti Atas Keberhasilan Dalam Mengimplementasikan Kawasan Bebas Rokok Oleh Menteri Kesehatan RI;
4. Penghargaan Mendukung Tercapainya UHC Program JKN-KIS Lebih Awal di Tahun 2018 oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan;
5. Penghargaan Pasar Tertib Ukur Oleh Menteri Perdagangan Ri

Tahun 2019

1. Penghargaan dan Satya Lencana Pembangunan Bidang Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Berencana (KKBPK) Oleh Presiden RI;
2. Penghargaan Anugerah Pendidikan Indonesia (API) Oleh Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Pusat;
3. Penghargaan Atas Upaya Keikutsertaan Tenaga Kerja Sebagai Peserta BPJS Oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan RI;
4. Penghargaan Terbaik Ketiga Pengelolaan JDIH Se-Sultra Oleh Menteri Hukum Dan Ham RI;
5. Penghargaan Atas Dukungan Pelaksanaan Program Inovasi Desa Tahun 2017 Sampai 2019 Oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI;
6. Penghargaan Harapan 3 Tata Kelola Program Inovasi Desa Oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;
7. Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik
   Oleh Ketua Ombudsman RI;
8. Penghargaan Instansi Yang Menggunakan CAT BKN Dalam Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 Oleh Kepala BKN RI;
9. Penghargaan Kota Peduli HAM
   Oleh Kementerian Hukum dan Ham RI;
10. Penghargaan Terpenuhinya Tiga Kriteria Yaitu :
    Mendukung Program Swasembada Gula Melalui Pengembangan Tebu Nasional
    Melaksanakan Pengembangan Komoditi Melalui Tanaman Pala, Kelapa Dalam dan Cacau Melalui APBD Melaksanakan Pembangunan Taman Teknologi Pertanian (TPP) Oleh Kementerian Pertanian RI;
11. Penghargaan Atas Komitmen Atas Kerja Keras Selama Kampanye Imunisasi Mr Fase II Dan Berhasil Mencapai Cakupan ≥ 95% Oleh Kementerian Kesehatan RI;
12. Penganugrahan Award 2019 Kategori Menggagas Program Pro Rakyat Oleh Kendari Pos;
13. Penghargaan Atas Inovasi Pelayanan Terpadu Pen

TAHUN 2020

1. Penghargaan Atas Kontribusi Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2019
   Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
2. Penghargaan Atas Prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 Dengan Predikat B Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Penghargaan Atas Komitmen dan Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi ASN, Non ASN, Aparat Desa dan Pekerja Informal Oleh BPJS Ketenagakerjaan
4. Penghargaan Atas Inovasi Pelayanan Terpadu Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2020 Oleh Kanreg IV BKN Makassar;
5. Penghargaan Atas Dedikasi Pembinaan dan Mengembangkan Perpustakaan Dan Kegemaran Membaca Di Wilayah Kerjanya
   Oleh Kepala Perpustakaan Nasional;
6. Penghargaan Atas Upaya Pembinaan Dan Pengembangan Kabupaten/Kota Menjadi Kabupaten/Kota Peduli Ham Tahun 2019 Oleh Kementerian Hukum Dan Ham RI;
7. Penghargaan Atas Keikutsertaan Dala Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah Untuk Mendorong Kemandirian Dan Penguatan Daya Sang Daerah
   Oleh Kementarian Riset Dan Teknologi/ Badan Riset Dan Inovasi Nasional;
8. Penghargaan Atas Kepercayaan Menggunakan Cat Kepegawaian Negara Dala Rangka Skd Dan Skb Penerimaan Cpns Pemerintah Kabupaten Bombana Formasi Tahun 2019 Oleh KANREG IV BKN Makassar

TAHUN 2021

1. Penghargaan Atas Inovasi Pelayanan Terpadu Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2021 Oleh KANREG IV BKN Makassar
2. Penghargaan Atas Pencapaian Penerimaan Pajak Tahun 2020 dan Panutan Penyampaian SPT Tahunan 2020 Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
3. Penghargaan Atas Prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 Dengan Predikat B
   Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Penghargaan Duta Inklusi Dan Literasi Keuangan Nusantara (Dilan) Award
   Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
5. Kabupaten Sangat Inovatif peringkat 72 Se-Indonesia Dan Peringkat Pertama Se-Sulawesi Tenggara Pada Innovative Government Award (IGA) 2020
   Oleh Puslitbang Kemendagri RI;
6. Kabupaten/Kota Dengan Penyelenggaraan Respon Cepat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Epidemi Covid19 Terbaik tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021
   Oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara.

(ADV)