Rumbia, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kesehatan sedang gencar gencarnya melakukan vaksinasi terhadap masyarakatnya guna mencapai Herd imunity, hal ini ditandai dengan Pekan Vaksinasi yang telah memasuki Pekan ke Empat.

Sebagai salah satu Kecamatan yang berada di jantung Kota, Kecamatan Rumbia Tengah mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk menyukseskan program vaksinasi tersebut

Termasuk mempersiapkan lokasi yang akan di jadikan tempat Vaksinasi.

Sekretaris Kecamatan Rumbia Tengah, Amin Mudeing, Kamis (16/9/2021) menjelaskan bahwa ada 5 Lokasi yang tersedia untuk pelaksanaan Pekan Vaksinasi tahap ke empat ini.

“Karena sasaran kali ini di fokuskan kepada pelajar umur 12 sampai dengan 17 tahun maka dari kelima lokasi tersebut ada 4 sekolah yang kami masukkan dalam daftar dan 2 Kelurahan yang kami satukan pelayanan nya di hari terakhir nanti,” Jelas Amin

Ke Empat sekolah tersebut yaitu SMKN 2 Bombana, Madrasah Aliyah negeri 1 Bombana, MTSN 2 Bombana, yang terakhir SMP dan SMA IT Al Wahdah.

” Lokasi yang satunya di Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Lauru yang kami khususkan untuk Masyarakat umum dan Pelayan Publik,” Ucap Pria Peramah ini

Berdasarkan data yang ada, hingga  hari ketiga pekan Vaksinasi tahap ke Empat di Kecamatan Rumbia Tengah telah mencapai 206 orang yang tervaksin dari target 594 orang.

Rumbia, SultraNET. | Ditunjuk sebagai vaksinator dalam pelaksanaan vaksinasi massal, tentunya memiliki tantangan tersendiri bagi para Tenaga Kerja (Nakes) yang ada di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Bombana yang saat tengah giat melakukan vaksinasi Covid-19 melalui program pekan vaksinasi.

Petugas vaksinator yang ditemui awak media ini, Besse Darna, A.MD.KEB (BIKOR) dan Panti Susianti, AMK (Perawat) mengatakan Pentingnya menjaga konsentrasi dan daya tahan tubuh dalam melaksanakan tugas.

Menurutnya hal itu wajib untuk selalu diperhatikan oleh tenaga vaksinator, terutama apabila kegiatan vaksinasi memiliki target hingga ratusan masyarakat.

Hal ini sendiri juga menjadi perhatian khusus dari Besse Darna dan Panti Susianti, yang di percaya untuk menjadi tenaga Vaksinator di Puskesmas Rarowatu Utara.

“Yang penting menerapkan protokol kesehatan, kemudian saat pulang ke rumah kita jaga-jaga juga dengan menyemprotkan disinfektan. Lalu istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi dan juga minum vitamin,” ujar Besse ditemui di sela-sela pelaksanaan vaksinasi, Rabu (16/09/2021).

Dengan istirahat dan vitamin yang cukup, diakuinya hingga saat ini sangat membantu dirinya tetap fokus dan konsentrasi guna menghindari salah pemberian dosis dan jenis vaksin kepada masyarakat yang datang.

Kemudian pentingnya pengetatan protokol kesehatan, juga diakuinya sangat berpengaruh, guna menjaga kesehatannya sendiri, serta keluarga yang menunggu di rumah.

“Menjadi vaksinator bukan masalah tinggal suntik saja . Kita harus tahu dosis yang akan kita berikan ke masyarakat. Jangan sampai salah, terutama kalau ada masyarakat yang memiliki penyakit bawaan. Makanya konsentrasi penuh diperlukan sekali,” jelasnya.

Sementara itu Panti Susanti membeberkan ia tidak menampik bahwa selama program vaksinasi masal ini berlangsung, dirinya selalu merasa kelelahan, sehingga hal ini sempat berdampak terhadap waktu bersama buah hatinya.

“Beberapa hari ini saya selalu tepar mas apabila sudah sampai rumah. Biasa kalau seperti itu, saya bahkan tidak sempat main sama anak karena terlalu letih,” Beber Panti.

Tidak hanya kelelahan, berhadapan dengan banyaknya masyarakat setiap pelaksanaan vaksinasi, juga diakuinya membuat dirinya merasakan kecemasan jika terpapar Covid-19.

Namun, keteguhan hati, niat dan disertai dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diakuinya membuatnya  tetap semangat melaksanakan tugas tersebut.

“Sampai sampai suami kamipun harus menerima resiko nya, di cuekin dulu lah demi tugas negara.” pungkas Panti Susianti yang di iyakan oleh Besse Darna sambil tersenyum. (IS)

Rumbia, SultraNET. | Perusahaan Pertambangan Emas PT. Panca Logam Makmur (PLM) yang beroperasi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana mendorong seluruh karyawannya turut melaksanakan vaksinasi covid-19.

Kepada awak media SultraNET., Selasa (14/09/2021) Pelaksana Direktur PT. PLM, Haslinda mengatakan kebijakan perusahaan yang dipimpinnya itu sebagai bentuk dukungan terhadap program pekan vaksinasi covid-19 yang merupakan sebuah inovasi Pemkab Bombana dalam upaya percepatan pencapaian target vaksin.

“Kita sadar bahwa untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Bombana agar tercapai herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus covid-19 ini, maka kebijakan pekan vaksin ini wajib di dukung oleh semua pihak termasuk kami pihak perusahaan,” ujar Haslinda.

Hingga saat ini lanjut Haslinda, karyawan yang telah di vaksin telah melebihi angka 50 persen dan bakal terus digalakkan hingga mencapai 100 persen.

“Termasuk pekan vaksin ini kita manfaatkan betul untuk menuntaskan vaksin seluruh karyawan,” tegasnya.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Kepala Puskesmas Rarowatu Utara, Satar, S.KM mengapresiasi kebijakan yang diambil PT. Panca Logam Mamur yang dinilainnya turut berkontribusi terhadap percepatan pemenuhan target vaksin di daerah itu.

“Dengan adanya kebijakan perusahaan mendorong karyawannya untuk di vaksin kami sambut baik dan kami siap melayani terutama dalam rangka pekan vaksin ini,” jelas Ketua PPNI Bomban itu.

Pantauan awak media ini, pada pelaksanaan pekan vaksin di Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara tercatat 9 orang peserta merupakan karyawan PT. Panca Logam Makmur.

Laporan : Idris Hayang

Bombana, SultraNET. | Anggota Legislatif (Aleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana rela berhujan hujanan demi menerima aspirasi warganya, Kamis (02/09/2021).

Pemandangan yang patut mendapat pujian itu terlihat saat lebih dari seratus warga Kecamatan Mataoleo melakukan aksi unjuk rasa menuntut perbaikan jalan poros Mataoleo – Rumbia.

Melihat jumlah peserta aksi yang tidak memungkinkan diterima di aula rapat DPRD Bombana, atas permintaan peserta aksi Aspirasi warga diterima di halaman Kantor DPRD dengan cara duduk bersama.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 13:30 WITA berlangsung tertib dengan pengawalan ketat anggota Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja setempat.

Peserta aksi menyampaikan aspirasinya dan dijawab silih berganti oleh 4 Aleg dapil Rumbia dan pemekarannya yang hadir yaitu Zalman Aleg Partai Nasdem, Andi Wawan Aleg Partai Gerindra, Hasan Hanani Aleg PPP dan Herlin Aleg PDIP sedangkan satu lagi Aleg di dapil itu yaitu Abdul Rauf tidak nampak pada kegiatan itu.

Hingga menjelang waktu sholat Ashar belum ditemukan titik temu antara Peserta aksi dan anggota DPRD dimana salah satu poin tuntutan peserta aksi adalah DPRD menghadirkan Bupati Bombana untuk didengarkan komitmen dan kebijakannya terkait perbaikan jalan Mataoleo.

Salah satu Kordinator Aksi. Asri Grandong mengingatkan DPRD terkait tiga fungsi maha penting yang dimiliki yaitu Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Ia menilai DPRD lemah dalam fungsi pengawasan sehingga anggaran yang telah dikucurkan untuk Mataoleo sebesar puluhan milyar rupiah belum mampu menjadikan jalan yang hanya berjarak 20 kilo meter dari ibu Kota Bombana itu menjadi layak.

“Jika DPRD menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik, maka saya yakin tidak terjadi seperti ini, harusnya jalan Mataoleo itu sudah tuntas,” ujar Asri.

Sekitar pukul 16:00 dua anggota DPRD kembali hadir untuk bersama sama mendengarkan aspirasi warga.

Kedua Aleg tersebut yaitu Andi Firman, Aleg dua periode dari Partai Amanat Nasional dan Rumiyanto juga Aleg dua periode dari Partai Demokrat.

Saat diberikan kesempatan Andi Firman menjawab beberapa persoalan yang disampaikan peserta aksi salah satunya dengan menelpon langsung Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

“Kita panggil saja langsung kesini untuk kita dengarkan bersama sama,” ucap Andi Firman.

Usai berbica melalui sambungan telpon, Andi Firman  meyakinkan peserta aksi bahwa jangka pendek ini, Pemerintah telah menurunkan 4 alat berat untuk mengatasi ruas jalan terparah.

“Sekarang disana sudah ada 4 alat berat yaitu Doser, Greder, Vibro dan Excapator. itu untuk jangka pendek sedangkan untuk jangka panjang yaitu pengaspalan atau beton memiliki mekanisme dan kami akan terus perjuangkan Aspira teman teman,” jelas Andi Firman.

Menjelang pukul 17:00 WITA hujan mulai mengguyur namun hal itu tidak menyurutkan semangat para demonstran yang terdiri pemuda dan masyarakat Mataoleo yang memilih bertahan menunggu komitmen DPRD untuk memenuhi tuntutan mereka.

Tidak kalah, salah satu Aleg Andi Firman juga nampak bertahan meski diguyur hujan demi terus mendengarkan aspirasi warga.

Ditemui usai menerima peserta aksi, Andi Firman mengatakan ia memahami betul apa yang dirasakan warga Mataoleo.

Menurutnya warga telah berkali kali datang ke kantor itu dengan tuntutan yang sama.

Untuk itu ia rela meski berhujan hujanan demi mendengarkan aspirasi mereka.

“Dan Insya Allah tuntutan mereka akan kita perjuangkan maksimal agar jalan Mataoleo di tuntaskan,” bebernya.

Menjelang Adzan Magrib peserta aksi beristirahat sebagai penghormatan bagi peserta aksi atau Aleg yang akan melaksanakan ibadah sholat magrib.

Sebagai kesimpulan jalannya aksi, dibuat berita acara yang berisi komitmen 7 aleg yang hadir saat itu untuk memperjuangkan perbaikan jalan Mataoleo.

Belum puas dengan itu, hingga malam hari pukul 21:00 sebagian peserta aksi memilih bertahan di kantor DPRD menunggu hingga ada jawaban yang dapat diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana. (IS)

Bombana, SultraNET. | Ratusan Warga Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana membawa Kado yang berisi sekantong lumpur dan Kotak berisi uang receh hasil sumbangan warga ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana.

Kotak kado dan sumbangan warga merupakan bentuk protes rusaknya akses jalan penghubung Rumbia Ibu Kota Bombana ke Mataoleo yang saat ini susah dilalui kendaraan.

Salah satu orator Aksi. Asri, mengatakan kado tersebut sebagai bukti kepada DPRD yang dinilai tidak mengetahui persis keadaan di Mataoleo.

“Silahkan anggota DPRD terima kado warga itu jangan sampai kalian tidak percaya bahwa jalan kami penuh lumpur,” ujar Asri.

Sedangkan uang yang diserahkan lanjut Asri, merupakan hasil sumbangan masyarakat agar DPRD mengetahui bahwa jalan di Mataoleo butuh perhatian anggaran yang kongkrit.

“Itu dana sumbangan warga yang melihat aksi kami mereka meminta DPRD Menambahkan untuk alokasi anggaran perbaikan jalan kami,” tegas Asri.

Sementara itu salah satu Anggota DPRD, Herlin saat menerima massa aksi mengatakan bahwa Aspirasi warga Mataoleo dalam bentuk aspirasi setiap tahun disuarakan DPRD kepada eksekutif.

“Setiap tahun aspirasi kita sampaikan bukan cuma jalan namun berbagai sektor lain seperti pasar dan lain-lain namun terkadang tidak semua terealisasi apakah pemerintah belum menganggap itu sebagai prioritas,” ujar Herlin.

Politisi Partai PDIP itu menjelaskan dengan kehadiran anggota DPRD menerima peserta aksi sebagai bentuk kepedulian dan siap memperjuangkan aspirasi itu.

“Saya hadir disini dan siap bertanggung jawab mengawal Aspira teman teman,” Tegas Herlin.

Hingga berita ini dirilis massa aksi masih di kantor DPRD Bombana dan mendesak DPRD menghadirkan Bupati Bombana ke. Kantor tersebut untuk menjelaskan kebijakan pemerintah terkait jalan Mataoleo. (IS)

Bombana, SultraNET. | Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana  terkait penolakan masyarakat pesisir Poleang atas rencana reklamasi Pulau Basa oleh anak perusahaan PT. Jhonlin Group yang menghadirkan beberapa Instansi terkait, Pihak Perusahaan dan Masyarakat Pesisir menghasilkan beberapa kesimpulan.

Ketua DPRD Bombana, Arsyad, S.Pd., MH saat memimpin rapat memastikan sebagai perwakilan rakyat, DPRD akan selalu hadir jika rakyat merasa tertindas atau ada haknya yang tidak terpenuhi dalam berbagai hal termasuk atas rencana reklamasi Pulau Basa.

Arsyad menegaskan jika rencana tersebut setelah dilakukan kajian ternyata lebih besar dampak yang merugikan masyarakat maka sebagai perwakilan rakyat ia turut sepakat rencana itu di tolak.

“Jadi sebagai bagian dari kesimpulan kami minta Pemerintah Kabupaten untuk menunda dulu atau mengevaluasi kembali Rencana Leklamasi Pulau Basa,” ujar Arsyad. Jum’at (27/8/2021).

Politisi Partai Nasdem itu mengharapkan agar kegiatan yang direncanakan bakal mereklamasi pulau basa hingga seluas 750 hektar itu dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak terkait.

“Saya yakin masyarakat juga tidak alergi dengan investasi, hanya saja ini harus dilakukan sosialisasi secara transparan terutama kepada masyarakat pesisir yang dampaknya akan mereka rasakan secara langsung,”  jelasnya.

Aleg dua periode itu menjanjikan pada hari Senin berikutnya dalam agenda paripurna DPRD bakal menyisipkan agenda tambahan untuk membahas rencana reklamasi Pulau Basa apakah akan dibuatkan Panitia Khusus (Pansus) atau tidak perlu.

“Insya Allah hari Senin kita akan bicarakan dengan anggota DPRD lainnya terkait Pansus ini,” Tutup Pria yang digadang gadang bakal maju sebagai Bakal calon Bupati Bombana Tahun 2024 mendatang itu.

Ditempat yang sama salah satu perwakilan masyarakat pesisir, Irfan Mappa mengatakan kehadiran rencana investasi bidang pariwisata oleh PT. Jhonlin group di Pulau Basa diyakini bakal menyengsarakan masyarakat nelayan.

“Kami tidak ada tawar menawar lagi disini, kami menolak rencana reklamasi Pulau Basa dan kami minta DPRD berada di pihak masyarakat pesisir,” tegas Aktivitas muda itu.

Sementara itu Perwakilan PT. Jhonlin Grup saat diminta memberikan pemaparan mengatakan perusahaan tidak akan memaksakan kehendak untuk investasi jika itu mendapat penolakan warga dan DPRD.

Ia menyebut jika Kabupaten Bombana tidak menerima rencana investasi ini maka sebagai opsi bakal di alihkan untuk berinvestasi di daerah lain.

“Jadi sekarang bukan zamannya main paksa-paksa, kami seluruhnya menyerahkan persoalan ini pada Pemerintah Daerah,” singkatnya.

Untuk diketahui, Pulau Basa secara administratif masuk wilayah Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang saat ini memiliki luas daratan sebanyak 5 Ha.

Pewarta : Idris Hayang

.

Bombana, SultraNET. | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara memuji pihak PT.Panca Logam Makmur (PLM) sebuah Perusahaan Pertambangan Emas yang beroperasi di Wilayah Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara  yang telah menujukkan Komitmen dan langkah serius untuk melaksanakan kewajibannya dalam upaya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pujian tersebut disampaikan Arsyad, S.Pd., MH saat ditemuai di Kantornya, Kamis (26/8/2021). Menurut Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu, pihak perusahaan telah menggelar konsultasi publik, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di areal kerja pertambangan PT . PLM dengan melibatkan seluruh stakeholder dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, DPRD, NGO dan Tokoh masyarakat sekitar areal pertambangan pada hari Rabu (25/08/2021).

“Andaikan semua perusahaan melakukan kewajibannya ini, maka akan sangat membantu daerah, karena Pemerintah dan Perusahaan dapat melihat pemberdayaan apa yang dapat dilakukan selama Izin Usaha Pertambangan mereka masih berjalan,” Ujar Politisi yang digadang gadang sebagai bakal Calon Bupati Bombana itu.

Aleg yang telah dua periode di DPRD Bombana itu menjelaskan kehadiran dirinya pada kegiatan itu untuk melihat dan memberi masukan untuk menghindari timpang tindih program, agar program yang akan dilakukan perusahaan tidak lagi di programkan oleh pemerintah daerah.

“Program PPM ini manfaatnya untuk daerah terutama bagi daerah yang terdampak pertama sangat besar untuk itu saya secara kelembagaan akan mendorong perusahaan perusahaan lainya yang masih eksis di Bombana untuk melakukan juga kewajibannya ini,” Tegas Ketua PSSI Bombana itu.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kepala Kantor Operasional sekaligus Kuasa Direktur PT.PLM. Haslinda mengatakan tujuan konsultasi publik tersebut adalah sebagai salah satu syarat rencana induk PPM sebelum disahkan .

“Kita harus melaksanakan konsultasi publik dulu ke masyarakat dan stakeholder Pemerintah Daerah, tujuannya mengevaluasi bahwa PPM tersebut akan tersalurkan kepada masyarakat,” ujar Linda

Hasil masukan dari masyarakat, lanjut Linda bakal di evaluasi dan diperbaiki kembali, pasalnya untuk PPM sudah diatur dalam blueprint PPM yang meliputi 8 aspek, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur dan lainnya.

Haslinda menegaskan, program PPM tersebut tidak boleh tumpang tindih dengan program yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Misalnya Pemerintah mencanangkan untuk pembuatan jalan, kita mau pembuatan jalan juga tidak boleh, kita harus yang lain, jadi saling mengisi untuk yang belum,” jelasnya.

Program PPM disusun hingga akhir masa tambang, pihaknya berharap masyarakat bisa mandiri dan tidak bergantung lagi pada perusahaan.

“Tanggapan mereka lebih senang, karena tersalurkan langsung oleh perusahaan. Apabila dari dana tersebut dalam setahun ini masih tersisa, dana sisa tersebut masih bisa terakumulasikan untuk angaran tahun berikutnya,” pungkas wanita berjilbab ini

PT. PLM dalam menyusun dokumen Rencana Induk PPM mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pembedaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K 30 MEM 2018 tentang Pedoman Pelakasanaan Pengembangan dan Pembedayaan Masyarakat.

Pewarta : Idris Hayang

.

Jakarta, SultraNET. | Penyebaran covid-19 yang belum juga tuntas sehingga masyarakat dunia Harus berpikir bagaimana cara untuk menghentikan penyebaran covid-19 ini.

Rumbia, SultraNET. | Program Pekan vaksinasi Tahap Ketiga yang di mulai sejak tanggal 16 Agustus hingga 21 Agustus 2021 telah berakhir, di antara 22 Kecamatan yang melaksanakan pekan vaksinasi tersebut salah satunya di Kecamatan Rarowatu Utara dan mencatat mampu melampaui target yang diberikan.

Dari data yang tercatat, PKM Rarowatu Utara berhasil melakukan vaksinasi kepada 309 orang dari 220 orang target yang di berikan.

Satar SKM selaku kepala Puskesmas Rarowatu Utara sempat terkejut dengan pencapaian tersebut karena menurutnya pada awal awal pekan vaksinasi Tahap ketiga ini antusiasme masyarakat sempat menurun

” Saya ambil contoh di hari pertama di Desa Tunas Baru yang ikut vaksinasi cuman 11 orang, tetapi itu semua tertutupi di desa desa berikut nya,” ucap Satar. Sabtu (21/8/2021)

Walaupun rasa khawatir sempat ada tapi Satar punya keyakinan bahwa target akan bisa tercapai kalau semua pemangku kebijakan saling bahu membahu dalam mensukseskan program Pekan vaksinasi ini

“Kami juga salut kesadaran masyarakat di beberapa desa yang dengan ikhlas datang berbondong-bondong ke tempat Vaksinasi tanpa harus di panggil lagi” tambah nya

Ketua PPNI Bombana ini juga mengharapkan ke depan nya apabila pekan vaksinasi ini masih berlanjut masyarakat Rarowatu Utara lebih semangat dan antusias lagi mengikuti pekan vaksinasi

“Jangan percaya sama berita Hoax, pemerintah pasti sudah memikirkan yang terbaik buat masyarakat nya,jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak datang ke tempat Vaksinasi,” harap Satar

Bombana, SultaNET. | Rencana Pemerintah Kabupaten Bombana melakukan reklamasi Pulau Basa yang secara administratif masuk wilayah Kelurahan Kasabolo, Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana mendapat penolakan dari para nelayan pesisir Poleang dan sekitarnya.

Penolakan itu disampaikan Ratusan nelayan dengan mengelar aksi di halaman Kantor DPRD Bombana, Jum’at (20/08/2021).

Salah satu kordinator aksi, Irfan Mappa mengatakan jika reklamasi Pulau Basa tetap dilakukan dipastikan dapat mematikan mata pencaharian nelayan di sepanjang Pesisir Poleang sehingga dapat menyebabkan nelayan setempat kelaparan.

“Jika dayung nelayan kering, panci juga kering, jadi tidak ada tawar menawar kami menolak pulau Basa di reklamasi,” tegas Irfan Mappa.

Ia menyebut pemerintah Kabupaten Bombana melakukan upaya reklamasi Pulau Basa secara diam-diam  serta tidak transparan  dengan menggandeng pihak swasta sebagai Pihak Ketiga.

“Sosialisasi pernah dilakukan namun pesertanya dipilih pilih dan dilakukan di hari Minggu dan terkesan ditutup-tutupi,” ujarnya.

Irfan berharap DPRD Bombana dapat berdiri bersama masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten membatalkan rencana Reklamasi Pulau Basa.

“Nelayan pesisir Poleang tidak ada tawar menawar, kami menolak Reklamasi Pulau Basa karena akan lebih banyak mudharatnya dari maslahatnya,” Pungkasnya.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi III DPRD Bombana, Andi Firman yang menerima massa aksi memastikan DPRD Belum menerima pemberitahuan terkait rencana pemkab Bombana untuk mereklamasi Pulau Basa.

“DPRD Belum diberitahu terkait rencana Pemkab itu,” ujarnya.

Aleg Partai Amanat Nasional itu menggaransikan bakal mengajukan ke pimpinan DPRD untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan menghadirkan semua pihak terkait tuntutan massa aksi.

” RDP akan dilakukan terbuka sehingga tidak ada yang ditutup tutupi dan kami minta perwakilan massa aksi juga hadir,” ucap Mantan Ketua DPRD Bombana itu.

Sementara itu salah satu orator yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR-SULTRA), Muh. Basri Tahir, SH Memastikan lembaga yang dipimpinnya itu bakal mendampingi perjuangan para nelayan pesisir pantai Poleang.

“Bahkan Jika ini dipaksakan oleh Pemkab maka LBHR Sultra siap menempuh jalur hukum,” Tegas Basri. (Idris)