Rumbia, sultranet.com – Menanggapi opini yang ditulis oleh H. Kasra mengenai suksesi Raja Moronene yang dimuat media wonua bombana beberapa waktu lalu, sesepuh Suku Moronene Mansur Lababa menyampaikan kritik terhadap ketidak konsistenan argumen yang disampaikan dalam tulisan tersebut, khususnya terkait konsep “mana” dan prinsip pewarisan kekuasaan dalam Kerajaan Moronene.

Kontradiksi dalam Klaim Pewarisan Anak Sulung

Dalam opininya, H. Kasra menyebut bahwa anak sulung secara adat dianggap sebagai pewaris utama karena dipercaya mewarisi hampir sepenuhnya mana atau kharisma leluhur. Namun, hal ini bertentangan dengan fakta sejarah Kerajaan Moronene sendiri.

Data silsilah menunjukkan bahwa Sangia Tambera Ea adalah anak pertama, sementara yang diangkat sebagai Pauno Rumbia I adalah Sangia Niweehi yang merupakan anak kedua. Kasus serupa juga terjadi pada Sangia Nkinale yang menjadi pemimpin meskipun ia adalah anak kedua, bukan Sangia Pohicu sang anak sulung.

Kriteria Kepemimpinan Adat: Lebih dari Sekadar “Mana”

Mansur Lababa, menyatakan bahwa mana bukanlah satu-satunya dasar dalam menentukan suksesi kepemimpinan. Menurutnya, calon pemimpin dalam adat Moronene harus memenuhi lima kriteria utama, yaitu:

• Mewewa (bertanggung jawab, jujur dan adil)
• Mesawa (suka memberi)
• Mehawa (menyayangi rakyatnya)
• Mandara (cakap/pintar)Moseka (berani)

Pewarisan Takhta Lateral Lintas Generasi.

Sistem suksesi dalam Kerajaan Moronene tidak selalu mengikuti garis keturunan vertikal (ayah ke anak), tetapi juga membuka jalur lateral lintas generasi — yaitu pewarisan dari kerabat dekat laki-laki dalam satu trah bangsawan, seperti keponakan, sepupu, atau cucu dari saudara raja. Proses ini diatur melalui musyawarah adat (kongkosa)

Contohnya adalah pengangkatan Munara/Sangia Tandole, yang berasal dari jalur lateral lintas generasi namun dipilih karena memenuhi kriteria adat dan terbukti mampu memimpin.

Kritik terhadap Opini H. Kasra tentang Anomali Suksesi

Dalam opininya, H. Kasra menyebut upaya pergantian Pauno Rumbia VII (Alpian Pimpie) sebagai bentuk anomali. Namun hal ini dibantah sesepuh Moronene Mansur Lababa dimana dalam pernyataanya menyampaikan bahwa hal ini telah melalui mekanisme adat yang sah dan terbuka, peralihan kepemimpinan ini melibatkan 17 pihak rumpun keluarga kemokolean Keuwia, bonto, kapitalao dan limbo.

Bahkan, Saudara Alpian Pimpie telah diundang dua kali untuk menghadiri musyawarah tersebut, namun tidak hadir. Ketidakhadirannya justru memperlemah legitimasi dan kesempatan klarifikasi.

Jika Saudara Alpian hadir dan menyampaikan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran adat, salah satunya seperti kurangnya atensi/perhatiannya terhadap pelestarian seni dan budaya Moronene maupun dugaan penipuan dan pemalsuan terkait hibah tanah, maka kemungkinan besar pemakzulan tidak akan terjadi.

Pentingnya Musyawarah dalam Menyikapi Perbedaan Tafsir

Dalam sejarah Moronene, peralihan kepemimpinan tidak selalu terjadi saat raja mangkat. Sebagaimana terjadi saat kekuasaan beralih dari Lakomea ke Taubonto, peralihan dilakukan atas dasar pertimbangan dan problematikan yang terjadi di internal kerajaan meskipun raja masih hidup.

Adapun permasalahnya yang menyebabkan peralihan tersebut dikarenakan jamuan makanan raja di Lakomea yang seolah tidak menghargai upaya atau jerih payah kapitalao yang telah kembali membaha sorau dari kesultanan buton, sehingga timbul konflik internal yang menyebabkan beralihnya kekuasaan dari Lakomea ke Taobonto.

Hal serupa juga berlaku dalam transisi dari Alpian Pimpie ke Aswar Latif Haba, S.Sos sebagai Pauno Rumbia ke-VIII hal ini terjadi dikarenakan terjadi problematikan dalam rumpun kemokolean keuwia karena dugaan pelanggaran-pelanggran yang dilakukan oleh saudara Alpian Pimpie, sehingga dari itu, transisi dari saudara Alpian Pimpie ke Aswar Latif Haba, S.Sos sebagai Pauno Rumbia ke-VIII adalah hal yang wajar dan sudah sesuai procedural adat, sebab Saudara Aswar Latif Haba juga merupakan Mokolele, turunan dari garis silsilah raja.

Hal ini menunjukkan bahwa suksesi raja bukanlah perkara individu, melainkan keputusan kolektif melalui forum musyawarah adat demi menjaga marwah kerajaan.

Menjaga Adat, Menjaga Persatuan

Perbedaan tafsir sejarah dan klaim kekuasaan adalah hal yang wajar. Namun, semangat musyawarah, keterbukaan hati, dan penghormatan terhadap adat yang hidup harus tetap dijaga. Perbedaan seharusnya menjadi pemantik persatuan, bukan perpecahan.

Sejarah Moronene adalah milik bersama, dan setiap keputusan harus berpijak pada fakta sejarah, nilai adat, dan legitimasi kolektif yang telah diwariskan secara turun-temurun. (Rilis/Hery)

BOMBANA, sultranet.com – Puluhan calon penumpang Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Oputa Yi Koo terlantar di Pelabuhan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, akibat perubahan jadwal dan rute keberangkatan secara sepihak oleh pihak operator kapal. Peristiwa ini terjadi pada Minggu pagi, 6 Juli 2025.

KMP Oputa Yi Koo yang semestinya dijadwalkan berangkat menuju Pelabuhan Tondasi, Kabupaten Muna Barat, pada pukul 09.00 Wita, justru dialihkan ke Pelabuhan Tanjung Pising, Kecamatan Kabaena, tanpa pemberitahuan yang jelas kepada calon penumpang yang sudah menunggu sejak pagi.

Salah satu calon penumpang, Andi Agusaling, menyampaikan rasa kecewanya terhadap pihak operator, PT Dharma Dwipa Utama, yang dinilai lalai dalam memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat.

“Kami sudah siap untuk berangkat ke Tondasi, tapi kapal malah berangkat ke Pising. Ini sangat merugikan kami. Tidak ada pengumuman atau pemberitahuan. Hanya karena banyak penumpang dari Pising, kami ditinggalkan begitu saja,” keluh Agusaling.

Menanggapi kejadian tersebut, Kepala Pelabuhan Rumbia, Fadli, menjelaskan bahwa perubahan rute dilakukan karena pada hari sebelumnya (Sabtu) kapal tidak bisa melayani penyebrangan ke Tanjung Pising akibat kerusakan mesin.

“Benar, kemarin ada kerusakan mesin sehingga jadwal ke Tanjung Pising batal. Karena mesin baru bisa digunakan pagi ini, maka kapal dialihkan dulu ke Pising untuk melayani penumpang yang sudah tertunda sejak kemarin,” jelas Fadli, saat dikonfirmasi via Whattsapp.

Ia mengakui bahwa keputusan ini menimbulkan dampak pada penumpang tujuan Tondasi. Namun, pihaknya tidak memiliki wewenang penuh atas keputusan operator kapal.

“Baiknya untuk lebih jelas ke kantor Pengelolanya PT. Dharma depan Pasar Pas Pojok jalan yang Mengarah ke Rujab,” jelasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Dharma Dwipa Utama sebagai perusahaan pengelola KMP Oputa Yi Koo belum memberikan tanggapan resmi. Awak media ini telah mengunjungi kantor perusahaan tersebut di Bombana, namun tidak ada perwakilan yang bersedia memberi keterangan.

Saat awak media ini mengkonfirmasi melalui nomor layanan, namun hingga berita ini dipublikasi belum ada jawaban dari Pimpinan Perusahaan.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan besar soal komitmen pelayanan publik dan kepatuhan terhadap jadwal penyeberangan yang seharusnya menjadi hak dasar bagi setiap penumpang. Terlebih, wilayah seperti Bombana dan Muna Barat sangat bergantung pada konektivitas transportasi laut untuk mobilitas warga dan distribusi barang.

Sejumlah warga berharap pemerintah daerah dan otoritas transportasi laut segera turun tangan untuk mengevaluasi kinerja operator kapal demi mencegah kejadian serupa terulang.

Pewarta: Azuli

BOMBANA, sultranet.com – Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA) dari Partai Bulan Bintang, melayangkan kritik pedas terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bombana yang dinilainya tidak maksimal dalam menangani banjir tahunan di wilayah Tanah Poleang. Minggu (6/7)

“Setiap tahun banjir, BPBD hanya datang kaji dan kaji. Kalau tidak mampu bekerja, bubar saja! Biar Dinas PU yang tangani semuanya,” tegas Yudi dalam rapat kerja di DPRD Bombana,

Yudi menyebut BPBD hanya sibuk dengan dokumentasi dan kajian cepat tanpa ada realisasi nyata. Ia menyinggung banjir tahun lalu di Poleang Utara yang merendam sekitar 200 rumah.

“Mereka turun cepat, dokumentasi lengkap, tapi setelah itu hilang. Katanya bukan tugas BPBD, tapi tugas PU. Ini lembaga penanggulangan bencana atau lembaga foto-foto?” sindirnya.

Politisi PBB itu juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran BPBD. “Anggarannya besar, tapi hasilnya tidak kelihatan. Realisasi penanganan banjir dua tahun terakhir nol besar,” tambahnya.

Ia bahkan menyarankan Kepala Pelaksana BPBD Bombana untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu bekerja maksimal. “Tidak rugi daerah ini kalau bapak mundur. Daripada hanya sebagai gaya-gayaan,” katanya.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Bombana, Drs. Hasdin Ratta, M.Si, menjelaskan bahwa BPBD telah menjalankan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari pencegahan, penanganan darurat, hingga pasca bencana.

“Setiap kali ada laporan dari pemerintah desa atau kecamatan, kami turun melakukan kaji cepat. Tapi tidak semua hasil kaji cepat harus ditindaklanjuti BPBD langsung. Kami koordinasikan dengan instansi teknis terkait, seperti PU atau Dinas Sosial,” terang Hasdin.

Ia menyebut BPBD sudah menangani sejumlah titik banjir tahun ini, termasuk di Kelurahan Doule, Desa Tongkoseng, dan Desa Pasari Apua. Di Desa Tongkoseng, jalan yang hampir putus akibat banjir sudah diperbaiki. Sementara di Desa Pasari Apua, BPBD telah menyalurkan bantuan bagi warga terdampak.

“Beberapa wilayah yang dilanda angin puting beliung juga telah kami bantu dengan memberikan uang tunai langsung ke rekening korban,” ujarnya.

Terkait Poleang Utara, Hasdin menjelaskan bahwa penanganan banjir terhambat karena sebagian warga belum bersedia membebaskan lahan yang dibutuhkan untuk normalisasi sungai.

“Alat berat sudah siap, SK prosedurnya juga sudah kami siapkan, hanya tinggal menunggu surat pernyataan warga dan persetujuan Bupati. Tapi Alhamdulillah, saat ini sebagian warga sudah bersedia membebaskan lahannya,” jelasnya.

Hasdin memastikan penanganan banjir di Poleang Utara akan dilakukan dalam satu hingga dua hari ke depan. “Jika tidak ada hambatan, hari Selasa kami sudah bisa mulai pekerjaan di lokasi,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pembentukan relawan “BERANI Penanganan Bencana” yang dibentuk di semua Desa/Kelurahan, sebagai solusi atas keterbatasan personel BPBD, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kabaena.

“Transportasi terbatas, personel di lapangan juga minim. Relawan ini kami bentuk agar setiap desa punya tim tanggap bencana,” tegas Hasdin.

Ia menegaskan, pihaknya tetap berkoordinasi lintas instansi dalam setiap kejadian bencana, dan berkomitmen untuk terus bekerja demi keselamatan masyarakat.

“Kami tidak tinggal diam. Semua proses kami jalankan sesuai prosedur, meski dengan segala keterbatasan,” pungkasnya. (IS)

Kolaka, sultranet.com – Aktivitas jalan hauling ore nikel yang diduga digunakan PT. Tambang Rejeki Kolaka (TRK) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, kembali menuai sorotan. Jalan yang disebut-sebut sudah digunakan selama belasan tahun itu diduga kuat melintasi wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik PT. Antam Tbk.

Hasil investigasi lapangan pada Jumat (4/7/2025) di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, memperlihatkan bahwa jalan tersebut masih aktif digunakan untuk hauling ore nikel, meski diduga berada di dalam area konsesi milik PT. Antam Tbk.

“Jalan yang dipakai PT. TRK itu jelas masuk dalam IUP PT. Antam. Mereka gunakan untuk hauling ore nikel. Ini pelanggaran yang nyata,” kata salah satu sumber terpercaya di lokasi kepada media ini.

Lebih lanjut, sumber itu juga mengungkap bahwa kegiatan hauling tersebut diduga dikendalikan oleh seorang pengusaha berinisial JJ. Dalam operasinya, JJ menggunakan nama PT. TRK sebagai badan usaha untuk melintas di wilayah Antam.

“Itu kegiatannya JJ. Dia pakai nama PT. TRK untuk jalankan hauling ore di dalam wilayah IUP Antam,” bebernya.

Menanggapi persoalan ini, Ketua DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Sulawesi Tenggara, Mardin Fahrun, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti keberadaan jalan hauling TRK yang berada dalam kawasan konsesi milik negara tersebut.

“Kami sudah melihat peta wilayah konsesi. Jalan TRK itu benar-benar masuk di area IUP PT. Antam. Ini harus segera diperiksa aparat penegak hukum, termasuk legalitas penggunaannya selama ini,” tegas Mardin. Sabtu (5/7)

Menurut Mardin, pihaknya juga akan melayangkan surat resmi ke manajemen PT. Antam Tbk di Jakarta untuk meminta penjelasan resmi terkait status jalan hauling yang digunakan PT. TRK tersebut.

“Kami akan menyurat ke manajemen pusat PT. Antam. Kalau itu resmi, harus dijelaskan siapa yang mengizinkan. Tapi kalau tidak resmi, ini persoalan besar,” ucapnya.

Mardin juga menduga selama bertahun-tahun penggunaan jalan itu, telah terjadi kompensasi secara ekonomi dalam bentuk hitungan tonase atau ritase.

“Kami curiga, tiap armada yang lewat membawa ore itu ada kompensasi, entah tonase, entah ritase. Lalu siapa yang menerima? Apakah Antam? Atau TRK sendiri?” tanyanya.

Mardin menambahkan, jika jalan tersebut memang tidak pernah diizinkan secara resmi oleh PT. Antam Tbk, maka perlu dipertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja atau pelanggaran aturan pertambangan.

“Kalau suatu waktu terjadi kecelakaan kerja atau pelanggaran aturan tambang di jalan itu, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Antam, selaku pemegang IUP? Ini harus jelas demi kepastian hukum,” tegasnya.

Isu ini menambah daftar panjang persoalan tumpang tindih penggunaan lahan tambang di Sulawesi Tenggara, yang kerap menimbulkan konflik kepentingan antara korporasi, masyarakat, dan negara.

Hingga berita ini dirilis, baik Pihak PT. Antam, Tbk maupun PT. TRK yang dikonfirmasi via whattsapp belum memberikan jawaban. (IS)

Jakarta, sultranet.com – Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, S.P., mengingatkan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Pulau Kabaena agar tidak abai terhadap tanggung jawab sosial mereka dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Hal ini disampaikan Iskandar saat menghadiri Executive Meeting antara Pemerintah Daerah Bombana dan para pimpinan perusahaan di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juli 2025.

Executive Meeting ini digelar sebagai langkah awal kolaborasi strategis antara Pemkab Bombana dengan sektor swasta yang beroperasi di wilayah Bombana, guna mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sektor kesehatan dan infrastruktur.

Iskandar menegaskan bahwa Pulau Kabaena bukan wilayah tanpa tuan, melainkan bagian penting dari Kabupaten Bombana yang selama ini justru menjadi lokasi utama aktivitas pertambangan dan usaha sejumlah perusahaan besar.

“Bapak ibu mengambil keuntungan dari usaha di Kabaena, tapi saya ingin mengingatkan bahwa Pulau Kabaena bukan pulau yang tidak bertuan. Suaranya sudah lama berteriak dalam diam. Jangan sampai kesabaran masyarakat habis, lalu mereka menuntut dengan cara mereka sendiri,” kata Iskandar lantang dalam forum tersebut.

Menurutnya, jika kepedulian sosial perusahaan tidak ditunjukkan secara nyata, potensi gejolak sosial bisa meningkat. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan pertemuan itu sebagai ruang diplomasi dan komitmen bersama.

“Pemerintah tidak menginginkan konflik. Justru forum ini adalah jalan sejuk. Saya mengajak bapak ibu semua untuk merasa bertanggung jawab terhadap tempat di mana perusahaan bapak ibu beroperasi,” ujarnya.

Iskandar juga menyoroti lemahnya kontribusi riil sejumlah perusahaan terhadap infrastruktur dasar di Kabaena. Ia mencontohkan kondisi jalan antara Pongkalaero menuju Teemokole yang hingga kini belum tersentuh bantuan dari korporasi, padahal hanya berjarak sekitar tujuh kilometer.

“Cukup bangun satu ruas jalan saja, dari Pongkalaero ke Teemokole. Panjangnya cuma tujuh kilometer. Tapi belum ada yang lakukan. Sementara di sisi lain, banjir dan bencana ekologis terus terjadi akibat aktivitas usaha,” ungkapnya.

Dalam forum yang sama, Iskandar juga menyinggung soal pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai tidak sesuai mekanisme. Ia mengkritik praktik beberapa perusahaan yang menyalurkan program CSR secara langsung ke desa tanpa melalui kas resmi, sehingga tidak dapat diawasi penggunaannya.

“Beberapa perusahaan menyalurkan CSR langsung ke desa, tidak melalui kas desa. Ini keliru. Mestinya melalui APBDes, karena kita punya aturan dan perda. Kalau langsung ke desa, dana itu rawan disalahgunakan oleh oknum kepala desa. Dan begitu perusahaan cabut izin dan pergi, tidak ada yang tertinggal,” tegas Iskandar.

Executive Meeting yang di inisiasi dan dipimpin langsung oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si ini turut dihadiri Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, Direktur Wilayah III Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI Abdul Qodir, S.Sos., Pj. Sekda Bombana, dan sejumlah kepala OPD terkait.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum baru untuk memperkuat komitmen kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta, dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif di Bombana.

Iskandar mengajak semua pihak untuk tidak hanya hadir secara administratif, tapi juga hadir secara nyata melalui kontribusi pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung kepada masyarakat lokal, khususnya masyarakat Kabaena yang selama ini menjadi garda depan penyambut aktivitas investasi.

“Kalau selama ini masyarakat Kabaena ramah, itu karena mereka punya harapan. Tapi jangan sampai harapan itu berubah jadi kekecewaan. Kita semua berkepentingan menjaga harmoni,” pungkas Iskandar.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana dan Institut Pertanian Bogor (IPB) resmi menjalin kemitraan strategis di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Rektor IPB Prof. Dr. Arif Satria, SP., M.Si di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Juli 2025.

Kerja sama ini bertujuan memperkuat pembangunan daerah berbasis agrominapolitan, melalui sinergi antara penguatan kapasitas sumber daya manusia, riset terapan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menyebut kolaborasi ini sebagai langkah penting dalam menciptakan daerah yang mandiri dan berdaya saing.

“Pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam. Kita butuh SDM yang unggul dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujarnya di hadapan civitas akademika IPB.

Ia berharap kemitraan ini akan menghasilkan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat Bombana. “Melalui kerja sama ini, kami ingin melahirkan riset aplikatif dan program pemberdayaan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat umum,” tambahnya.

Lima ruang lingkup utama kolaborasi yang disepakati meliputi peningkatan kapasitas aparatur daerah, pendampingan teknis bagi petani dan nelayan, penguatan UMKM berbasis potensi lokal, pengembangan lumbung pangan, serta riset terpadu untuk pembangunan berkelanjutan.

“Kami membuka pintu seluas-luasnya bagi IPB untuk berkontribusi di Bombana. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem inovasi yang inklusif dan mempercepat transformasi daerah,” kata Burhanuddin menegaskan komitmen pemerintah daerah.

Rektor IPB, Prof. Arif Satria, menyambut baik semangat kolaboratif yang ditunjukkan oleh Pemkab Bombana. Ia mengatakan bahwa IPB siap mendukung setiap inisiatif yang mengarah pada pembangunan daerah berbasis keunggulan lokal dan riset berkelanjutan. “Kami percaya pembangunan dari daerah adalah kunci untuk memperkuat ketahanan nasional,” ucapnya.

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya antara Pemkab Bombana dan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB University yang digelar secara daring pada 8 Mei lalu. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menjajaki potensi kerja sama pengembangan lumbung pangan dan konsep agrominapolitan.

Kepala PSP3 IPB University, Prof. rer. nat. Jaenal Effendi, M.A bersama sejumlah pakar IPB hadir dalam diskusi yang membahas strategi peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di Bombana. Salah satunya melalui hilirisasi produk dan pendampingan berbasis riset.

Bupati Burhanuddin dalam kesempatan itu memaparkan visi “Satu Desa Satu Produk” sebagai salah satu pendekatan strategis pemberdayaan ekonomi lokal. Ia menekankan perlunya pendampingan dari kalangan akademisi untuk mewujudkan gagasan tersebut.

“Potensi Bombana sangat besar. Tapi tanpa pemetaan yang baik dan pengolahan berbasis riset, nilai tambahnya tidak akan maksimal,” ujarnya.

Saran penguatan juga disampaikan Prof. Lala M. Kolopaking yang menekankan pentingnya pemetaan potensi wilayah sebelum menyusun program. Sedangkan Dr. Irzal Effendi melihat peluang besar dalam sektor budidaya perikanan seperti tambak udang, nila, lele, hingga ekspor ikan kerapu.

Senada, Noening Koesoemowardani menyampaikan perlunya legalitas kerja sama sebagai prasyarat pengembangan program jangka panjang. Hal itu kini telah diwujudkan lewat penandatanganan nota kesepahaman resmi.

Dengan penandatanganan ini, Pemkab Bombana dan IPB University sepakat membangun sinergi jangka panjang yang berfokus pada pembangunan berbasis keunggulan lokal, inovasi riset, serta penguatan ekonomi masyarakat. “Mari satukan langkah demi kemajuan Bombana,” tutup Burhanuddin dengan penuh optimisme.

JAKARTA, sultranet.com – Dunia pers Indonesia hari ini kehilangan salah satu tokoh terbaiknya. Seorang wartawan senior, pemikir hukum pers, pengajar penuh dedikasi, dan penulis yang tak pernah lelah—Wina Armada Sukardi—telah berpulang ke Rahmatullah pada pukul 15.59 WIB. Ia wafat setelah beberapa hari menjalani perawatan intensif akibat serangan jantung. Kamis 3 Juli 2025

Bang Wina, begitu banyak orang menyapanya, bukan hanya dikenal karena karya jurnalistik dan pemikirannya yang tajam. Beliau adalah sosok yang rendah hati, bersahaja, dan sangat terbuka terhadap siapa pun yang ingin belajar, berbagi, atau sekadar berdiskusi.

Saya mengenal almarhum secara pribadi. Tahun 2011, ketika mengikuti Training of Trainers (ToT) Ahli Pers Dewan Pers, beliau adalah salah satu penguji saya. Saya masih ingat bagaimana cara beliau menyampaikan kritik—tajam tapi penuh kesadaran membangun. Sebagai peserta, saya merasa diuji oleh seseorang yang tidak hanya tahu teori, tapi telah menghidupi seluruh dinamika pers dengan sepenuh jiwa dan integritas.

Namun, ada satu momen yang akan selalu saya kenang sebagai kehormatan pribadi sekaligus simbol kedekatan batin kami: Bang Wina mengirimkan langsung buku karyanya berjudul “Menjadi Ahli Dewan Pers” kepada saya di Pekanbaru, Riau. Sebuah hadiah yang tidak hanya bermakna simbolis, tetapi juga menjadi penyemangat bagi saya dalam meniti jalan sebagai insan pers dan pendidik di bidang jurnalistik. Buku itu bukan sekadar bacaan, tapi warisan pemikiran dan nilai.

Meski tidak pernah tercatat sebagai bagian dari struktur organisasi Pro Jurnalismedia Siber (PJS), Bang Wina hadir secara konsisten bersama kami. Ia rajin mengirimkan rilis dan artikel kepada rekan-rekan wartawan PJS di berbagai daerah. Ia menyapa kami, berdiskusi melalui telepon atau pesan singkat, dan tak segan memberikan masukan yang membangun. Persahabatan itu bukan soal institusi, tetapi tentang kesamaan komitmen menjaga dan merawat martabat pers Indonesia.

Di mata PJS, Bang Wina adalah sosok panutan. Ia menjadi pengingat abadi bahwa profesi wartawan tak bisa dijalani setengah hati. Ia menjunjung tinggi independensi, keberimbangan, dan kemerdekaan pers—tiga pilar yang ia jaga hingga akhir hayat. Ia juga menjadi salah satu pemikir hukum pers yang berani menegaskan batas-batas etik, hukum, dan profesionalisme di tengah arus disinformasi dan tekanan kepentingan.

Karya-karyanya, mulai dari buku Wajah Hukum Pidana Pers, Hak Pribadi vs Kebebasan Pers, hingga Menjadi Ahli Dewan Pers, akan terus menjadi rujukan penting bagi siapa pun yang ingin memahami hakikat pers yang merdeka dan bertanggung jawab.

Kehadiran Bang Wina dalam kehidupan kami di PJS, meski di luar struktur, tetap terasa kuat. Ia seolah menjadi jembatan antara generasi senior dan junior, antara idealisme dan kenyataan lapangan, antara hukum dan etika.

Kini, beliau telah tiada. Namun nilai-nilai yang ia ajarkan akan terus kami bawa dalam setiap liputan, dalam setiap kalimat yang kami susun, dan dalam setiap upaya membangun pers yang sehat, berintegritas, dan independen.

Selamat jalan, Bang Wina.

Terima kasih untuk setiap tulisan, setiap nasihat, dan setiap momen yang kau bagi untuk kemajuan pers Indonesia.

Engkau telah menunaikan tugasmu dengan sempurna.

Keluarga Besar PJS

Mahmud Marhaba

(Ketua Umum)

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pertanian menggelar rapat sosialisasi program Agrominapolitan Hortikultura sebagai bagian dari implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Kegiatan yang melibatkan 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini berlangsung di Aula Dinas Pertanian pada Rabu, 3 Juli 2025.

Rapat dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, Ir. Rusdiamin, dan turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana serta para perwakilan OPD se-Kabupaten Bombana. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Asisten III Setda Bombana yang juga bertindak sebagai Pelaksana Sekda. Kegiatan ini menjadi forum penting untuk membahas strategi dan komitmen bersama dalam pengelolaan kebun hortikultura yang menjadi bagian dari program prioritas daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pertanian menyampaikan bahwa program kebun hortikultura ini bertujuan untuk menggerakkan sektor pertanian melalui pemberdayaan lahan-lahan tidur yang selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal. “Program kebun hortikultura ini bukan hanya mendukung ketahanan pangan, tapi juga menjadi bagian dari pemberdayaan lahan tidur yang selama ini tidak termanfaatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ir. Rusdiamin dalam arahannya menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada keseriusan dan komitmen seluruh OPD. “Kita ingin semua OPD benar-benar aktif dan serius dalam mengelola lahan hortikultura ini, karena ini merupakan bagian dari janji pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berbasis potensi lokal,” kata Rusdiamin.

Rapat menghasilkan beberapa kesepakatan penting sebagai dasar pelaksanaan program. Setiap OPD akan mengelola lahan hortikultura seluas satu hektare yang terletak dalam satu kawasan atau hamparan. Lahan tersebut tidak boleh ditanami tanaman lain, khususnya tanaman produktif jangka panjang, dan harus merupakan bukaan baru atau lahan tidur yang sudah tidak dimanfaatkan. Sebelum pengelolaan dimulai, setiap OPD diwajibkan mendokumentasikan kondisi awal lahan melalui foto nol. Seluruh lahan akan difokuskan hanya untuk penanaman tanaman hortikultura.

Kesepakatan ini menjadi pedoman bersama yang akan digunakan oleh seluruh OPD dalam mengelola kebun hortikultura. Dengan sinergi yang kuat antarinstansi, program ini diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Bombana.

BOMBANA, sultranet.com – Hj Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos resmi menjabat sebagai penjabat Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bombana. Penunjukan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan PMI Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 54/KEP/PMI SULTRA/VII/2025 tertanggal 3 Juli 2025.

SK tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua PMI Sultra, Dr. H. Abdurahman Saleh, SH, dan turut ditembuskan kepada Ketua Umum PMI, Gubernur Sultra, dan Bupati Bombana.

Penunjukan Istri orang nomor satu di Wonua Bombana itu, dinilai sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI, serta pertimbangan kapasitas dan rekam jejak pengabdiannya di bidang sosial dan kemanusiaan.

“Memutuskan, menetapkan dan mengesahkan saudari Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos sebagai penjabat Ketua PMI Kabupaten Bombana,” bunyi poin pertama dalam surat keputusan tersebut.

Sebagai penjabat ketua, Fatmawati diberikan tugas dan wewenang penuh untuk memimpin PMI Bombana dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) PMI Bombana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Masa tugasnya berlaku sejak SK ditandatangani hingga terbentuknya kepengurusan baru periode 2025–2030.

“Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya,” demikian bunyi poin keempat dalam SK tersebut.

Fatmawati Kasim Marewa bukan nama baru dalam aktivitas sosial di Kabupaten Bombana. Sebagai istri Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana, ia dinilai memiliki pengalaman panjang dalam urusan sosial, kesehatan, dan kemanusiaan.

Jabatan barunya sebagai penjabat Ketua PMI semakin memperluas ruang pengabdiannya di tengah masyarakat.

Penunjukannya juga dinilai strategis karena Fatmawati telah terbukti aktif dalam berbagai posisi penting seperti Ketua Dekranasda, Bunda PAUD, Bunda Literasi, dan Ibu Asuh Anak Stunting Kabupaten Bombana.

“Beliau sangat memahami persoalan-persoalan sosial di daerah ini. Kapasitas dan kepeduliannya terhadap kemanusiaan sudah teruji,” ungkap salah satu pengurus PMI Sultra.

Penugasan ini dinilai sebagai langkah tepat dari PMI Sultra dalam menjawab kebutuhan kepemimpinan yang sigap, responsif, dan memiliki jaringan sosial yang kuat di tingkat lokal.

Fatmawati diharapkan dapat mengonsolidasikan kekuatan PMI Bombana serta menyukseskan penyelenggaraan MUSKAB sesuai agenda organisasi.

Hingga terbentuknya pengurus definitif hasil MUSKAB PMI Bombana periode 2025–2030, Fatmawati akan menjadi motor penggerak utama kegiatan PMI di daerah tersebut. Dalam waktu dekat, ia dijadwalkan menyusun rencana kerja awal dan membentuk struktur kepanitiaan MUSKAB.

Ditemui terpisah, Fatmawati mengaku siap mengemban amanah ini dengan semangat pengabdian. “Saya siap bekerja dan mengabdi melalui PMI. Insya Allah, ini adalah ladang kemanusiaan yang akan saya jaga dengan sepenuh hati,” ujarnya singkat. Kamis (3/7)

Dengan pengalaman yang luas serta dukungan dari berbagai elemen di Kabupaten Bombana, Fatmawati diharapkan mampu membawa PMI lebih dekat kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan situasi darurat, pelayanan donor darah, dan misi kemanusiaan lainnya.

BOMBANA, sultranet.com – Keluhan terhadap layanan Puskesmas Rumbia, Kabupaten Bombana, kembali mencuat. Seorang warga, Soeherman, menyampaikan pengalamannya yang dinilai mencerminkan buruknya manajemen waktu dan rendahnya empati dalam pelayanan kesehatan dasar di wilayah tersebut.

Pada Rabu pagi, 2 Juli 2025, Soeherman mendatangi Puskesmas Rumbia dalam kondisi mengalami sakit gigi parah. Ia berharap mendapat pemeriksaan dan surat rujukan ke RSUD Tanduale.

Namun, setibanya di puskesmas sekitar pukul 12.30 Wita, petugas piket menyatakan bahwa pelayanan sudah ditutup, meski informasi resmi menyebut pelayanan berlangsung hingga pukul 13.00 Wita.

“Saya tidak bisa berkata-kata. Padahal menurut Dinas Kesehatan, puskesmas tutupnya pukul 13.00. Tapi saya malah disuruh datang lagi besok,” ujar Soeherman, Kamis (3/7)

Tak menyerah, keesokan harinya Soeherman kembali datang ke puskesmas tepat pukul 11.00 Wita, masih dalam rentang waktu pelayanan.

Namun ia kembali ditolak. Kali ini alasannya, jumlah pasien sudah penuh dan salah satu alat pemeriksaan gigi mengalami “kepanasan”.

“Katanya alatnya panas dan pasien sudah terlalu banyak. Saya pulang lagi, tanpa pemeriksaan, tanpa rujukan. Sakitnya bukan cuma di gigi, tapi juga di hati,” ucapnya kecewa.

Pengalaman ini membuat Soeherman mempertanyakan kualitas layanan kesehatan di Bombana, terutama bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki akses informasi atau sarana transportasi memadai.

“Kalau saya yang cukup tahu saja bisa ditolak dua kali, bagaimana dengan warga lansia atau yang tinggal jauh dari puskesmas?” tanyanya.

Keluhan ini muncul di tengah gencarnya upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di sektor kesehatan.

Bupati Bombana yang baru empat bulan menjabat definitif, sebelumnya menyampaikan komitmennya untuk mereformasi layanan dasar demi kenyamanan dan keselamatan warga.

Namun, pengalaman ini menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam pelayanan kesehatan, seperti ketidaksesuaian jam pelayanan, kurangnya transparansi sistem antrian, serta lemahnya penanganan teknis dan etika pelayanan di lapangan.

Soeherman berharap pengalamannya menjadi evaluasi serius bagi Dinas Kesehatan Bombana.

“Ada lima hal yang menurut saya perlu segera diperbaiki,” ujarnya.

Ia merinci lima poin penting sebagai berikut:

Kepastian Jam Layanan: Puskesmas harus konsisten terhadap jadwal pelayanan. Bila tertulis tutup pukul 13.00, maka pelayanan seharusnya tersedia hingga waktu tersebut.

Sistem Antrian Transparan: Diperlukan sistem antrian yang tertib, serta informasi jumlah kuota pasien harian agar warga tidak datang sia-sia.

Perawatan dan Cadangan Alat: Jika alat rusak atau panas, harus ada solusi alternatif, seperti alat cadangan atau merujuk pasien ke fasilitas lain.

Etika dan Komunikasi Publik: Petugas harus dibekali pelatihan komunikasi agar lebih empatik dan solutif dalam melayani pasien.

Saluran Pengaduan Aktif: Dinas Kesehatan harus menyediakan kanal pengaduan yang responsif dan bisa ditindaklanjuti secara cepat.

Menurutnya, kesehatan adalah hak dasar warga negara. Ia pun berharap ada pembenahan serius agar pelayanan kesehatan di Bombana tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Saya bicara bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua warga Bombana. Kalau pelayanan seperti ini terus dibiarkan, siapa yang peduli pada orang sakit yang tidak bersuara?” tutupnya.

Kepala Puskesmas Rumbia, Rahmat yang dikonfirmasi media ini via WhatsApp belum memberikan jawaban. (IS)