Bombana, SultraNET. | Sebagai wujud pembinaan teritorial di masa pandemi covid-19, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 1413-06/ Rumbia secara rutin mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan menggunakan pendekatan Komunikasi Sosial (Komsos) sebagai salah satu dari lima  fungsi organik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yaitu fungsi intelejen, fungsi operasi, fungsi logistik, fungsi personel dan fungsi teritorial dimana TNI membina dan memberdayakan unsur-unsur geografi, demografi dan kondisi sosial.

Salah satunya adalah kegiatan Komsos sosialisasi penerapan 3 M yaitu memakai masker saat beraktifitas diluar rumah, selalu menjaga menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain dan mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin menggunakan air mengalir yang dilaksanakan Babinsa Desa Watulamburi, Kecamatan Masaloka Raya, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (26/1/2020).

Babinsa Desa Watulamburi, Serda TNI La Aswan mengatakan kegiatan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Panglima TNI melalui Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Sumangerukka, SE., MM sebagai upaya lebih mendekatkan TNI kepada masyarakat.

“Kita tidak bosan bosannya mengingatkan masyarakat kami agar selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 demi kebaikan diri, keluarga dan warga sekitar,” Ujar Serda TNI La Aswan

Selain menerapkan protokol kesehatan ia juga mengharapkan agar masyarakat senantiasa meningkatkan imun tubuh dengan rutin berolahraga dan berdo’a kepada Allah SWT agar diberi kesehatan dan dijauhkan dari wabah covid-19 yang hingga kini belum ada tanda tanda akan berakhir.

“Jika kita disiplin menerapkan prokes saya yakin potensi penularan covid-19 dapat diminimalisir,” Pungkasnya

Pantauan awak media ini setelah mendengar sosialisasi dari Serda TNI La Aswan, masyarakat Desa Watulamburi yang tadinya tidak memakai masker kembali menggunakannya dan mengaku siap melaksanakan prokes covid-19 secara disiplin. (HRD)

Rumbia, SultraNET.| Untuk meningkatkan kapasitas pemahaman tentang profesi Jurnalis sebagai persiapan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Puluhan wartawan di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengikuti Workshop yang di gelar Lembaga Jurnalis Online Bombana (JOB), Selasa, (15/12/2020) bertempat di Elizhy Coffe Shop Kasipute.

Saat menyampaikan materi, Abdi Mahatma, Jurnalis Senior sekaligus mantan Pemimpin Redaksi pada salah satu media massa di Sulawesi Tenggara menceritakan pengalaman pelaksanaan UKW yang lalu, seperti apa peran bagi peserta di kelas Muda, bagaimana di kategori Madya dan posisi untuk kelas Utama.

” Nantinya, peserta akan melakoni sebuah situasi mengajukan rencana liputan, menyampaikan angle apa yang hendak diliput termasuk memutuskan siapa saja sumbernya,” Ujar Abdi Mahatma.

Komisioner KPU Bombana itu juga menjelaskan salah satu poin penting yang musti dipahami calon peserta UKW yaitu materi Jejaring dimana sebagai wartawan mesti dekat dengan banyak kalangan yang dibuktikan jika bisa menghubungi sumber-sumber penting itu di situasi apapun.

“Misalnya, anda diminta menelepon seseorang yang dipilih penguji, selain harus tersambung, juga akan ketahuan seberapa dekat kamu dengan sumber itu. Kalau dia masih tanya, dengan siapa ini? Ah berarti, kamu hanya tahu nomor teleponnya, tidak kenal orangnya. Kecuali dia jawab, bagaimana Dinda? Berarti akrab itu,” Urainya

Kegiatan tersebut berakhir dengan sesi diskusi bebas dimana para peserta banyak bertanya terkait persoalan yang banyak dihadapi saat dilapangan,

Sementara itu, Hasrun selaku Ketua Panitia mengatakan Workshop tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kompetensi wartawan  agar mampu melaksanakan tugas sesuai tupoksi berdasarkan kode etik jurnalistik yang telah di atur dalam Perundang-Undangan.

“Agar kita paham tugas wartawan dan bagaimana wartawan yang sebenarnya ketika bekerja dilapangan. Supaya kita terhindar dari hal-hal yang dapat mencederai dunia Pers,” Ujar Hasrun

Selain itu, menurutnya, workshop tersebut juga bertujuan sebagai ajang silaturahmi sesama insan Pers yang bekerja di wilayah Bombana.

“Supaya kita saling kenal serta akrab ketika meliput di lapangan. Meskipun kita bekerja di Media yang berbeda,” ujarnya.

Olehnya ia berharap kegiatan seperti ini dapat terjalin baik dan tidak bersifat sementara saja.

“Mudah mudahan ini dapat terus teragenda secara rutin sehingga kita dapat terus mengasah pemahaman jurnalistik kita sekaligus berbagi pengalaman lapangan,” Tutupnya

Kendari, SultraNET. | Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 9 Desember mendatang, Youth Democracy Forum (YDF) meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) untuk mengantisipasi potensi konflik di tujuh daerah penyelenggara Pilkada.

Ketua Youth Democracy Forum, Muh. Faad mengungkapkan, upaya pencegahan perlu dilakukan oleh Polda Sultra maupun pihak terkait dalam memetakan potensi konflik demi terciptanya situasi Pilkada yang kondusif dan aman. Sebab, menurutnya, kartu-kartu politik gelap kerap kali menjadi alat yang dimainkan oleh oknum-oknum tertentu ketika menjelang Pilkada.

“Kita perlu waspada menjelang Pilkada ini. Sebab, banyak kemudian oknum-oknum yang melakukan polarisasi dan menciptakan kekeruhan ditengah masyarakat demi kepentingan tertentu. Misalnya, ada kartu-kartu politik gelap yang kerap dimainkan ketika menjelang Pilkada seperti ujaran kebencian, hoax, politik identitas, dan lain-lain yang berimplikasi buruk terhadap marwah demokrasi,” ungkapnya.

Mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi di Universitas Sembilanbelas November Kolaka ini menyebutkan, ada beberapa temuan yang pihaknya peroleh terkait isu ujaran kebencian di sosial media Facebook baik melalui akun pribadi maupun percakapan di grup-grup lokal daerah penyelenggara Pilkada.

“Kita mencatat, setidaknya ada 702 temuan terkait isu ujaran kebencian di sosial media Facebook baik disampaikan melalui akun pribadi maupun percapakan yang ada di grup-grup lokal daerah penyelenggara Pilkada. Saat ini, Kab. Kolaka Timur paling tinggi dengan angka 521 dalam bentuk saling serang antar pendukung Paslon mengenai sikap atau pilihan politik pemilih,” ucapnya.

Selain itu, Ketua YDF ini juga menyoroti netralitas ASN, penyelenggara Pilkada, maupun lembaga pemantau Pilkada yang berpotensi turut membantu memuluskan proses pemenangan pasangan calon kepala daerah.

“Integritas dan profesionalitas ASN, penyelenggara Pilkada, maupun lembaga pemantau Pilkada sangat strategis dalam mendorong terciptanya Pilkada yang jujur, adil, dan bersih. Nah, kalau kita semua tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap jalannya demokrasi, lembaga-lembaga strategis inilah yang sering kali bermain dalam membantu memuluskan proses pemenangan pasangan calon kepala daerah tertentu,” jelasnya.

Ia berharap, Polda Sultra segera mengambil langkah dalam menciptakan situasi yang kondusif menjelang dan sesudah Pilkada di Sultra.

“Kita berharap agar Polda Sultra segera mengambil langkah dalam melakukan pemetaan di titik-titik rawan dan potensi terjadinya konflik baik melalui media sosial maupun secara langsung serta senantiasa memberikan himbauan kepada masyarakat terutama di daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada agar tidak terpancing dan terprovokasi,” pungkasnya. (RLS)

Kendari, SultraNET.| Penghentian Aktivitas Produksi Perusahaan Pertambangan Emas PT. Panca Logam Makmur (PLM) yang beroperasi di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana memaksa puluhan karyawan dan warga sekitar area tambang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Senin (30/11/2020).

Kedatangan Puluhan Karyawan dan Warga sekitar perusahaan yang mengatas namakan diri Solidaritas Pekerja Tambang Masyarakat Bombana tersebut untuk menuntut Pihak Dinas ESDM Sultra untuk segera mencabut Surat Pemberhentian Kegiatan Sementara Operasi Produksi PT. Panca Logam Makmur yang dikeluarkan beberapa waktu lalu.

Koordinator Aksi, Andi Syaifullah dalam orasinya menyebut ia menduga Pihak ESDM telah melakukan konsipasi dan kongkalikong dengan oknum tertentu sehingga secara sepihak mengambil keputusan penghentian sementara aktivitas produksi perusahaan yang dinilai tidak memikirkan nasib Karyawan dan warga sekitar yang menggantungkan hidup dari aktivitas dan bekerja di PT. Panca Logam Makmur

” Dengan penghentian aktivitas produksi perusahaan, dapat berakibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ± 70 orang karyawan, apalagi dimasa pandemi covid-19 ini sangat susah untuk mencari pekerjaan tetap, apalagi saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang meng PHK karyawannya yang disebabkan kegiatan produksi kurang berjalan maksimal,” Ujar Andi Syaifullah Penuh Semangat.

Sebagai konsekuensinya sebut Andi Syaifullah Apabila Dinas ESDM Sultra tetap memaksakan untuk menghentikan kegiatan operasi produksi PT Panca Logam Makmur dan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja maka Dinas tersebut harus bertanggung jawab terhadap nasib karyawan.

” Kami meminta Kepala Dinas ESDM Sultra untuk bertanggung jawab membayar upah karyawan secara penuh setiap bulan maupun pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terjadi karyawan dirumahkan maupun karyawan di PHK,” Tegas Andi Syaifullah.

Sementara itu, Syamsul Bahri Salah satu masyarakat yang turut dalam aksi juga menutarakan penolakannya terhadap penghentian Kegiatan Operasi Produksi PT. Panca Logam Makmur yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Sultra itu karena dianggap tidak memikirkan warga masyarakat sekitar perusahaan yang saat ini mengantungkan mata pencarian ekonomi keluarganya di perusahaan tersebut.

” Kami menginginkan PT. Panca Logam Makmur tetap terus melaksanakan kegiatan produksi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah kami, sehingga tidak terjadi PHK dari perusahaan terhadap anak, keluarga dan saudara saudari kami yang berkerja di perusahaan sehingga tidak menghambat program CSR dan program pemberdayaan masyarakat dari perusahaan,” Tuturnya.

sebagai masyarakat ia mengharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sultra dapat mempertimbangkan dan mengambil kebijakan berdasarkan asas kepentingan umum, perekonomian masyarakat dan pelayanan publik yang baik untuk tidak menghentikan kegiatan operasi produksi PT. Panca Logam Makmur.

“Kami minta Pihak dinas untuk Tidak menghentikan Aktivitas Produksi Perusahaan,” Harapnya

Hingga berita ini dirilis  Pihak ESDM berjanji untuk menerima massa Aksi pada jam kedua atau pukul 14:00 Wita waktu setempat. (IS)

Wakatobi, SultraNET. | Rencana pinjaman ratusan milyar oleh pemerintah kabupaten Wakatobi melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 Sebesar 200 milyar, masih menjadi sorotan di kabupaten Wakatobi.

Terkait hal itu, ketua komisi I DPRD kabupaten Wakatobi, Arman Alini memberi komentar. Ia menyebutkan, pinjaman itu didasari pemahaman bahwa dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 hingga 2025, Kabupaten Wakatobi memasuki fase ke-4, dimana pada fase ini kita butuh akselerasi pembangunan terutama infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan di Wakatobi Dua yang tentunya membutuhkan anggaran puluhan milyar.

“Disisi lain, perencanaan pemerintah daerah untuk membangun kantor bupati yang baru, saya kira patut kita support karena selama ini kantor bupati Wakatobi tidak representative, olehnya itu dibutuhkan kebesaran jiwa kita anak-anak negeri untuk melihat persoalan ini secara obyektif”,sebutnya via Watshap, Jumat (27/11/2020)

Ia menambahkan, Pinjaman daerah juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa pinjaman daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau kita menyimak jenis pinjaman yang diajukan oleh pemerintah daerah kabupaten Wakatobi pada forum DPRD kemarin adalah pinjaman jangka panjang, yang tentunya harus dihitung dengan nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman”,tambahnya.

Dalam aturan ini juga kata Dia, pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Konsep dasar pinjaman daerah itu untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita berharap melalui pinjaman daerah infrastruktur publik dapat segera terbangun dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, disisi lain penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD), tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah, dan akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah”,harapnya.

Ia melanjutkan, pinjaman pasti berkonsekuensi terhadap pengembalian (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya), namun ini adalah spirit agar kita sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah ikut berkontribusi dengan tetap mengedepankan fungsi pengawasan yang melekat terhadap kinerja pemerintahan.

Disisi lain, sepanjang skema pengembalian pinjaman yang diajukan pemerintah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka kita yang menjadi bagian kemitraan perlu memberi dukungan persetujuan.

“Dinamika internal di forum rapat DPRD yang menghendaki opsi lain, tentunya kita saling menghargai, saya berharap kita semua lebih jernih menyikapi persoalan ini, karena kalau kita obyektif terhadap kemampauan keuangan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai infrastruktur daerah, tentu masih sangat terbatas”, pungkasnya.

Laporan; Samidin

Rumbia, SultraNET. | Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR-RI) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti di anugerahi gelar kehormatan Kerajaan Tokotua Kabaena.

Penganugerahan gelar kehormatan tersebut diberikan saat kunjungan kerja mantan Ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Jum’at (20/11/2020).

La Nyalla Mahmud Mattalitti di anugerahi gelar Mbue La Somba Sangia Tontontari

Ketua Dewan Sara Lembaga Kerajaan Tokotua Kabaena, YM. Zainuddin Tahyas mengatakan Gelar kehormatan yang dianugerahkan kepada La Nyalla merupakan Gelar Raja Tokotua Kabaena ke X yang bertahta dari tahun 1587 hingga tahun 1594.

Ia menyebut Raja pada masanya telah menjadikan rakyatnya hidup rukun, damai, makmur dan sejahtera.

” Penganugerahan ini menjadi momentum bagi masyarakat Tokotua Kabaena agar Wonua yang kami cintai dapat segera menjadi daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Kabaena Kepulauan,” Ujar Zainuddin Tahyas

Ditempat yang sama, Ketua DPD RI , La Nyalla Mattalitti mengaku sangat  berterima kasih dan bangga atas pengganugerahan gelar kerjaan Tokotua Kabaena yang diberikan kepadanya.

“Hari ini saya berterima kasih dan bangga atas pemberian gelar kehormatan dari Kerajaan Tokotua Kabaena, sungguh suatu amanah dan kehormatan yang harus saya jaga,” Ujarnya

Rumbia, SultraNET. | Laporan kegiatan Penambangan Ore Nikel PT. Trias Jaya Agung yang beroperasi di Kelurahan Rahampuu, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara disebut Bertentangan dengan Fakta Lapangan yang ada.

Hal itu terungkap saat Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan dan pemantauan langsung di Lokasi Penambangan PT. Trias Jaya Agung, Jum’at (6/10/2020).

Ketua Tim Monev Terpadu Kegiatan Pertambangan Bahan Nikel, Makmur Darwis mengatakan Terjadi perbedaan antara Dokumen milik perusahaan dengan kenyataan atau fakta di lapangan.

Salah satunya yaitu fakta lapangan Perusahaan telah melakukan kegiatan produksi namun pada laporan yang dibuat masih mencantumkan kegiatan Konstruksi.

” Terus laporannya juga mengatakan masih survey, masih mengurus perizinan padahal hari ini faktanya perusahaan ini sudah berproduksi,” Ujar Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Bombana itu.

Dari enam item kegiatan yang dituangkan dalam laporan perusahaan lanjut Makmur cuma satu item yang benar yaitu kegiatan penambangan.

” Yang lain itu tidak benar,” Cetusnya

Kendati pihaknya telah menyurati perusahaan jauh hari sebelum dilakukan Monev lanjut Makmur, namun pihak perusahaan nampak tidak siap untuk itu sehingga yang menerima di Kantor hanya dari bagian admin yang tidak tahu menahu terkait kegiatan penambangan.

” Kita berharap kepada pihak perusahaan, Jika melakukan kegiatan penambangan ada rambu rambu yang harus ditaati sehingga apapun temuan kita hari ini akan kita rekomendasikan ke Perusahaan,” Jelasnya

Yang terparah Tambah Makmur yaitu dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lapangan (RPL) perusahaan tidak ditemukan dikantor tersebut.

” Siapun dia yang melakukan penambangan jika terkait lingkungan, tetap mengacu kepada dokumen Amdal, RKL dan RPL. Pertanyaanya hari ini bagaimana mau ditaati sedangkan dokumen RKL dan RPL nya tidak ada ditempat,” Kesalnya

Admin PT Trias Jaya Agung, Hasrullah saat konfirmasi media ini di Kantornya mengaku tidak mengetahui persis persoalan lapangan.

” Saya tidak tahu Pak,” Singkatnya (IS)

JAKARTA, SultraNET. |  Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijah 1441 Hijriah jatuh pada Jumat (31/7/2020), Hal ini disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi setelah memimpin sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijah 1441 Hijriah/2020 Masehi di Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (21/7/2020).

“Dinyatakan Idul Adha tanggal 10 Zulhijah 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020,” kata Fachrul melalui siaran langsung Kemenag RI, Selasa malam.

Fachrul mengatakan, dalam melaksanakan sidang isbat, pihaknya selalu menggunakan dua metode yang tidak terpisahkan, yakni metode hisab (perhitungan astronomi) dan metode rukyat (melihat langsung keberadaan hilal).

Dua metode tersebut, kata Fachrul, tidak saling bertentangan, tetapi melengkapi satu sama lain dan sama pentingnya.

Berdasarkan hasil hisab, dilaporkan bahwa posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk. Adapun hasil pemantauan hilal di 84 titik rukyat di 34 provinsi di Indonesia, sampai hari ini sudah lebih dari 12 titik yang melaporkan melihat hilal.

“Oleh karenanya, dengan dua hal tersebut, yaitu berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan laporan rukyatul hilal juga sudah melihat hilal, maka secara mufakat dinyatakan bahwa 1 Zulhijah tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi,” ujar Fachrul.

Fachrul berharap, dengan penetapan Hari Raya Idul Adha ini, seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakannya pada hari yang sama. “Mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia akan berhari raya Idul Adha tahun ini secara bersama-sama,” kata dia.

(Sumber : Kompas.com)

Buranga, SultraNET. | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan bakal all out dengan mengerahkan kekuatan penuh untuk memenangkan pasangan Abu Hasan-Suhuzu pada Pilkada Kabupaten Buton Utara (Butur) Tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPD PDI-P Sultra. Lukman Abunawas di hadapan ribuan simpatisan dan kader PDI-P saat menghadiri peringatan Bulan Bung Karno di Butur, minggu (26/7/2020)

Lukman yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan, PDI-P sebagai partai yang merakyat dan tumbuh atas dasar gotong-royong, kebersamaan, semangat, persatuan dan kesatuan untuk meraih kemenangan sehingga di Pilkada Butur calon petahana, Abu Hasan yang saat ini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai PDI-P Sultra harus dimenangkan.

” Beliau (Abu Hasan) adalah calon Bupati Periode kedua dan harus menang,” Tutur Lukman.

Mantan Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara itu mengaku sangat yakin dan percaya, duet pasangan Abu Hasan dan Suhuzu bakal mampu memenangkan Pilkada Butur, salah satu alasannya karena kedua figur tersebut telah dikenal oleh masyarakat dan telah mengetahui kondisi dan situasi di lapangan.

” Oleh karena itu adik-adik saya, semua kader-kader PDI Perjuangan di Buton Utara ini, pengurus-pengurus DPC, PAC, Ranting, merupakan kewajiban kita memenangkan, menggalang masyarakat, meyakinkan masyarakat, tidak ada pilihan terbaik selain pasangan Abu Hasan-Suhuzu,” Paparnya.

Ia berharap seluruh pengurus dan simpatisan PDI-P agar semakin solid, terlebih lagi karena seluruh Ketua DPC PDIP Se-Sultra bakal hadir dalam memberikan semangat kepada pasangan Abu Hasan-Suhuzu.

” Jangan pernah gentar dalam pemilukada yang digelar desember mendatang, sebab kita kuat karena kita solid dan bersatu,” Tandasnya.

Pada kesempatan tersebut Lukman juga berpesan kepada seluruh kader dan simpatisan PDI-P di Butur agar tidak ragu terkait dengan pergantian posisi antara dirinya dengan Abu Hasan di kepengurusan PDIP Sultra, hal itu semata-mata bertujuan agar Abu Hasan, lebih fokus untuk memenangkan Pilkada.

” Semua kader PDI-P di Buton Utara jangan salah paham tentang pergantian beliau (Abu Hasan), ia tidak diganti hanya pindah posisi dari Dewan Pimpinan Daerah menjadi Dewan Pertimbangan yang setara atau sejajar, Insya Allah dengan komponen DPD PDI-P Sultra kita akan all out mendukung meraih sukses. Merdeka,” Tegas Lukman

Reporter : Nonik