Batauga, SultraNET. | Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton Selatan (Busel) menekankan pentingnya melestarikan kembali Jeruk Siompu agar dapat kembali berjaya sebagai buah kebanggaan masyarakat Buton Selatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Hj. Wa Ode Ruhania Arusani saat dikonfirmasi pada acara Panen Raya Jeruk Siompu di Desa Waindawula, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sabtu, (25/07/2020).

Istri orang nomor satu di Buton Selatan itu menyebut bahwa Jeruk Siompu sebenarnya sudah cukup terkenal dan pernah menjadi buah idola masyarakat Sulawesi Tenggara.

” Jeruk Siompu ini pernah meraih kejayaan di era tahun 1970 an bahkan sempat menjadi jamuan di istana negara di era orde baru,” Ujarnya.

Untuk itu ia berharap agar Jeruk Siompu tetap dilestarikan dan masyarakat diharapkan tetap mengembangkannya sehingga kejayaan jeruk siompu dapat kembali sehingga menjadi buah primadona Buton Selatan dan Sulawesi Tenggara bahkan Indonesia secara umum.

“Kendati sekarang banyak bermunculan jenis jeruk, namun ketika disebutkan jeruk siompu orang tidak segan untuk membeli walaupun dengan harga mahal,” Sebutnya

Sementara itu, Camat Siompu dalam sambutanya menyampaikan bahwa antusias masyarakat untuk mengembangkan jeruk siompu masih sangat tinggi, namun karena terkendala adanya hama yang terkadang menyerang dan hingga saat ini belum ditemukan penangkalnya.

“Olehnya itu saya berharap agar pemerintah dapat memfasilitasi dan mencari jalan keluar mengatasi hama jeruk siompu ini,” Harapnya.

Tampak hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Drs. La Makiki, M.Pd, Kepala BKPSDM, La ode Firman Hamza, S.Pd., MM, La Maiminu, S.Pd, MM dan Seluruh Kepala Desa se Kecamatan Siompu. (Abady)

Kolaka, SultraNET. | Jelang hari Bhakti Adhyaksa ke 60 Tahun 2020,K ejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka, Sulawesi Tenggara menggelar bakti sosial di beberapa wilayah yang ada di daerah itu.

Kajari Kolaka, Taliwondo mengatakan kegiatan sosial yang dilakukan dalam rangka hari Bhakti Adhyaksa dengan memberikan bantuan sembako kepada warga masyarakat.

Selain kepada warga Taliwondo juga memberikan bingkisan kepada tenaga honor yang selama ini bekerja di lingkup kejaksaan Negeri Kolaka.

” Bakti sosial ini sudah berlangsung beberapa hari yang lalu bekerja sama dengan komunitas mobil off-road,” katanya, Sabtu (18/7/2020).

Dalam kegiatan bakti sosial itu selain dihadiri Pemerintah Kolaka juga di hadiri wakil ketua DPRD,Syarifuddin Baso Rantegau,Kapolres,Dandim serta jajaran PT.Antam dan Pimpinan Cabang BRI Kolaka. (Antara)

RUMBIA, SultraNET. | Puluhan mahasiswa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar teatrikal di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, (Kamis 16 Juli 2020).

Teatrikal yang digelar aktivis LMND itu menggambarkan cerita pak tani yang harus diusir paksa dari lahannya oleh pemilik modal melalaui perangkat Negara, dengan alasan pembangunan ekonomi.

Terlihat lelaki menggunakan topi dengan cangkul dipunggungnya diusir oleh salah satu temannya yang bertindak sebagai aparat Negara.

Sebelum pertunjukan pengusiran terhadap pak tani, terlihat lelaki bertubuh kekar (massa yang bertindak sebagai anggota legislatif) menggunakan kopia, dan sepatu yang mengkilap menggunakan kaca mata riben membangun kesepakatan dengan salah satu pengusaha.

“Loloskan dulu aturan yang menguntungkan saya. Tenang – tenang nanti saya atur,” kata mahasiswa yang bertindak sebagai anggota Legislatif itu, sambil menepuk bahu sang penguasaha.

Kordinator lapangan Hasrianil mengatakan, teatrikal tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap Rancanagan Undang – Undang (RUU – Omnibus LAW).

Menurutnya, Omnibus LAW merupakan pesanan korporasi untuk lebih memudahkan dan menguntungkan dirinya dalam berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, beberapa pasal dalam RUU cipta kerja atau Omnibus LAW menghilangkan hak – hak buruh.

“Salah satunya, upah murah dan menghapus hak – hak dasar pekerja seperti cuti haid melahirkan dan masih bayak yang lain,”ungkap Hasrianil.

Untuk itu katanya, pihaknya meminta agar DPRD Bombana menolak RUU tersebut dengan mengirimkan faks ke DPR RI sebagai bukti penolakan.

“Kita minta agar difakskan penolakan itu,” ungkapnya.

Usai teatrikal, salah satu anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) Askar mengantakan akan meneruskan tuntutan massa aksi ke pimpinan DPRD Bombana.

“Kalau untuk kepentingan masyarakat kita akan dukung secara kelembagaan. Insya Allah besok datang pimpinan saya sampaikan, baru kordinasi ke DPR yang lebih tinggi,” singkatnya. (HS)

Rumbia, SultraNET. | Masyarakat Kabupaten Bombana Kembali dikejutkan dengan meroketnya angka positif Covid-19 di daerah penghasil emas itu, pasalnya dari update terakhir, Rabu (13/5/2020) angka positif Covid-19 bertambah 60 orang hingga menjadi total 65 orang.

Dikonfirmasi awak media ini, Juru Bicara Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bombana, Heryanto A Nompa mengharapkan agar masyarakat tidak usah panik berlebih kendati tetap harus mawas diri dan menaati protokol pencegahan Covid-19.

Ketua PPNI Sulawesi Tenggara itu menyebut dengan meroketnya nilai tersebut bukan berarti kegagalan mengantisipasi penyebaran Covid-19 namun itu merupakan hasil gerak cepat Satgas menyaring seluruh kluster nasional yang tiba di Bombana.

“Seluruh kluster nasional seperti penumpang Kapal Dorolonda dan Pesantren Temboro yang tiba di Bombana semua sudah di Karantina dan seluruhnya telah dilakukan antisipasi sejak awal,” Jelasnya.

Selain itu lanjutnya, dari keseluruhan positif Covid-19 saat ini semua dalam kondisi baik dan terpantau tidak menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan.

“Semua yang positif ini terpantau tidak menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan,” sebutnya.

Berdasarkan data, dari 60 positif Covid-19 penumpang kapal Dorolonda  34 orang, 22 orang riwayat  Kontak Erat, 3 kluster Temboro dan 1 Terdeteksi di RS Bahteramas.

“Semuanya ini sebelumnya Orang tanpa gejala,” Imbuhnya.

Sedangkan sebaranya berasal dari Kecamatan Masaloka, Mataoleo, Rarowatu, Poleang Selatan, Kabaena Utara, Rumbia Tengah dan Rarowatu Utara. (IS)

Rumbia, SultraNET. | Kebijakan pemangkasan anggaran belanja barang dan belanja modal Lingkup Kabupaten Bombana sebesar 50 Persen pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dialihkan pada penanggulangan wabah Corona Virus Disease (Covid-19) mendapat dukungan seluruh pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Setempat.

Darwin Ismail, SE, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana menyebut hingga saat ini dana target untuk penanganan Covid-19 yang dibutuhkan Pemkab Bombana telah rampung dan tidak ada kendala.

“Bahkan dari pemangkasan belanja barang saja target kita sudah terpenuhi,” Imbuhnya. Rabu (6/5/2020).

Ketika ditanya apakah ada penolakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas oleh DPRD setempat, ia menampik dengan tegas bahwa Pada dasarnya tidak ada penolakan terhadap pemotongan anggaran bahkan DPRD menyarankan agar anggaran untuk kantornya sendiri ditiadakan.

“Tidak ada itu, semua anggota setuju dilakukan pemotongan, kan kamu dengar sendiri tadi mereka bicara,” Tegasnya. (IS)

Rumbia, SultraNET. | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menunda pelaksanaan Proyek Belanja Modal daerah yang sifatnya tidak mendesak agar dananya dapat dijadikan cadangan jika pandemi corona virus (covid-19) berlangsung lama lebih dari tiga bulan yang dana penanganannya ada saat ini.

Permintaan tersebut mencuat saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara DPRD dan Badan Keuangan Daerah (BKD) setempat dengan agenda Membahas usulan pengalihan anggaran belanja barang dan belanja modal untuk penanganan COVID-19, bertempat Diruang Paripurna DPRD, Rabu (06/05/20).

Ketua DPRD Bombana, Arsyad menyebut pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir sedangkan anggaran penanganannya yang tersedia di Kabupaten Bombana saat ini baru diporsikan untuk jangka waktu tiga bulan saja.

“Untuk mengantisipasi kekurangan biaya kedepannya kita minta agar anggaran belanja modal yang sifatnya tidak mendesak  ini dapat dialihkan sebagai cadangan untuk penanganan COVID-19 jika pandemi ini berlangsung lama,” Tutur Ketua Partai Nasdem Bombana itu.

Politisi yang terpilih dari Dapil Poleang Timur dan Pemekarannya itu menilai penundaan belanja modal yang tidak mendesak merupakan langkah tepat jika dilakukan saat ini karena kondisi daerah yang terbebani dengan utang yang cukup besar dan Pendapatan Asli Daerah yang menurun drastis serta penanganan covid-19 yang belum dapat di prediksi kapan berakhirnya.

“Termasuk pembangunan bangunan kantor DPRD yang lebih satu Milyar, itu dibatalkan saja karena sifatnya tidak mendesak dan banyak lagi proyek proyek yang jika tidak dilakukan saat ini juga tidak akan memberikan dampak apa apa,” Jelasnya.

Ditempat yang sama, Iskandar, SP. Wakil Ketua DPRD Bombana menilai dengan pola penganggaran covid-19 yang dilakukan Pemkab Bombana dengan melakukan pemotongan 50 persen hanya pada Belanja Barang dan hanya membatalkan satu proyek belanja modal yaitu pembatalan pembangunan Kantor Dinas PU bakal sangat riskan jika covid-19 tidak segera berakhir.

“Bagaimana jika Covid-19 ini tidak berakhir di bulan Juni 2020, dari mana lagi akan dicarikan dananya sedangkan untuk yang 32 milyar lebih ini saja kondisi keuangan daerah sudah kolaps, bagaimana kalau lebih lama lagi,” Jelas Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Bombana itu.

Mantan Komisioner KPU Bombana itu dengan tegas meminta agar Pemkab Bombana tidak memaksakan tetap melakukan tender proyek belanja modal hanya dengan pertimbangan bahwa dibenarkan dapat di proses dan dikerjakan tahun ini sedangkan pembayarannya kepada rekanan  dapat dilakukan di tahun berikutnya.

“Sekalian semuan belanja modal tidak usah ditender agar tidak mengacaukan neraca keuangan kita ditahun depan, apalagi tahun 2021 dan 2022 itu fokus keuangan kita pada pembayaran utang yang harus berakhir pada masa itu ditambah lagi kalau kemungkinan akan terjadi Pilkada ini semua Pemkab harus perhitungkan,” Tegasnya

Dikonfirmasi ditempat yang sama, Darwin Ismail, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana menjelaskan, saat ini pihaknya telah melakukan pemotongan anggaran belanja barang sebesar 50 persen dan penundaan beberapa item belanja modal sehingga untuk dana penanganan covid-19 yang tersedia telah mencukupi untuk target 3 bulan.

“Kalau DPRD minta pembatalan semua belanja modal itu harus mengikuti pedoman regulasi yang telah ditetapkan dan tidak dapat dilakukan begitu saja, jadi saya cari dulu regulasinya kalau kemudian itu bisa dibatalkan kenapa tidak,” Singkatnya (IS).

Rumbia, SultraNET.  | PT. Jhonlin Batu Mandiri perusahaan perkebunan dan pabrik tebu yang beroperasi di Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana menyalurkan bantuan sebanyak 400 unit alat Rapid Test Covid-19 dan uang tunai sebesar 10 Juta. Rupiah.

Bantuan tersebut disalurkan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bombana.

Moch. Arif Efendi, Direktur operasional PT. Jhonlin Batu Mandiri Bombana menyebut bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap merebaknya wabah Covid-19.

“Sedangkan dana 10 juta itu dimaksudkan untuk pembelian beras yang akan dilakukan oleh Satgas,” Sebutnya.

Ia menyebut, bantuan tersebut merupakan tahap awal dari bantuan lainnya yang saat ini sedang dalam proses pengiriman.

“Kita sementara menunggu 400 set lagi alat Rapid Test yang sedang dalam pengiriman dari Kantor Pusat di Batulicin Kalimantan Selatan,” Bebernya

Dengan adanya bantuan tersebut ia berharap agar sedikit dapat membantu mengisi ketersediaan alat Rapid Test yang ada di daerah itu.

“Semoga ini dapat bermanfaat untuk Masyarakat Bombana,” Tutupnya (is)

Rumbia, SultraNET. | Positif Covid-19 Kabupaten Bombana bertambah 4 orang, Kamis (30/4/2020) sehingga tercatat menjadi 5 orang.

Juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Bombana, Heryanto A Nompa pada awak media ini menjelaskan berbagai skenario telah dipersiapkan satgas sebelum hasil swap yang keluar hari ini.

“Saat hasil pemeriksaan nya hari ini keluar dan positif, 4 orang positif Covid-19 ini yang sebelumnya kita Isolasi di Rumah Susun langsung kita rujuk ke Kendari untuk dilakukan perawatan,” Tutur Heryanto

Disamping itu, sekitar 50 orang lagi warga Kecamatan Masaloka dan Mataoleo yang sebelumnya telah dilakukan repit test dan hasilnya non reaktif yang bakal dilakukan repit test ulang.

“Ini untuk memastikan ulang kondisi mereka yang memiliki kontak erat dengan positif Covid-19 saat ini,” Jelasnya.

Ketua PPNI Sulawesi Tenggara ini menjelaskan, langkah lain yang bakal diambil untuk memastikan pemutusan rantai penyebaran Covid-19 yaitu skenario penutupan keluar masuk di Pulau Masaloka dan 2 desa di Mataoleo.

“Pulau Masaloka skenarionya akan dilakukan penutupan dan dua desa di Mataoleo namun itu akan dilakukan setelah segala sesuatunya khususnya logistik sudah dipastikan siap untuk semua warga disana,” Bebernya.

Ia menambahkan dengan bertambahnya Positif Covid-19, ia berharap agar Masyarakat Bombana lebih meningkatkan kewaspadaan dan lebih disiplin menerapkan SOP pencegahan Covid-19.

“Kita berharap agar masyarakat tidak panik, namun yang perlu dilakukan adalah lebih disiplin menerapkan SOP Covid-19,” Tutupnya. (IS)

Rumbia, SultraNET. | Perwira Penghubung (Pabung) Bombana mewakili Kodim 1413 Buton menyerahkan sebanyak 150 set Alat Pelindung Diri (APD) yang merupakan bantuan Satgas Penanggulangan Covid-19 Pusat kepada Satgas Covid-19 Kabupaten Bombana, Kamis (30/4/2020).

Proses penyerahan APD tersebut diserahkan langsung Pabung Bombana Mayor Inf. La Ode Tady dan diterima oleh dr. Sunandar selaku Kadis Kesehatan Setempat mewakili Bupati Bombana.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Bombana, Heryanto A Nompa menjelaskan APD yang diserahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tersebut merupakan APD yang peruntukannya untuk tenaga medis.

“Isinya itu ada 150 set Baju Asmat yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan,” Tuturnya.

Setelah proses serah terima lanjutnya selanjutnya APD tersebut bakal langsung diserahkan ke gudang Dinas Kesehatan untuk diatur proses pendistribusiannya ke fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang membutuhkan.

” Setelah diterima sebentar, akan langsung di drop ke gudang kemudian digudang langsung di Apmra sesuai kebutuhan rumah sakit dan puskesmas,” Singkatnya. (IS)

Rumbia, SultraNET. | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bombana menyalurkan bantuan berupa masker dan paket Sembilan Bahan Pokok (Sembako) kepada warga yang tersebar di Tiga Kecamatan yaitu Rumbia, Rumbia Tengah dan Mataoleo, Rabu (29/4/2020).

Sudirman, S.IKom Pengurus PKB Bombana yang turut bersama pimpan Partai dan anggota DPRD Bombana dari PKB usai membagikan paket sembako tersebut mengatakan pembagian menyasar para janda tua dan manula yang sebelumnya telah didata oleh pengurus.

Pria yang akrab disapa Jaya itu menyebut pembagian paket sembako dan masker tersebut merupakan bentuk keprihatinan dan upaya partai untuk membantu mengurangi beban Masyarakat ditengah pandemi Covid-19 ini.

” Ini merupakan pembagian tahap pertama yang merupakan upaya Pengurus PKB kabupaten, selanjutnya kami masih menunggu untuk menyalurkan paket sembako yang disiapkan oleh pengurus PKB Provinsi,” Bebernya

Ia berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat memotivasi Partai lainnya yang ada di Bombana agar turut pula berpartisipasi membantu masyarakat terdampak Covid-19.

“Yang kami temukan dilapangan yang tidak terdata ternyata lebih banyak sehingga kita berharap kedepan seluruhnya dapat tersentuh baik oleh partai PKB maupun partai lainnya,” Tutupnya (is)