Kendari, SultraNET. | Sebanyak 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2019-2024 hasil Pemilu 2019 resmi dilantik untuk mengemban amanah rakyat untuk lima tahun kedepan bertempat di  Ruang paripurna DPRD Sultra, Senin (09/10/2019).

Sidang Paripurna Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD periode 2014-2019, Abdurrahman Shaleh dan pengambilan sumpah janji Anggota DPRD dipimpin langsung Ketua Pengadilan Tinggi Sultra Charis Mardiyanto.

Pelantikan itu turut disaksikan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Lukman Abunawas, Anggota DPR RI Hugua, mantan Wakil Gubernur Sultra, Saleh Lasata, para Pimpinan Forkopimda se Sultra, Komisioner KPU dan Bawaslu Sultra, serta para pejabat tinggi se Sultra.

Adapun ke 45 Anggota DPRD yang dilantik hari ini yaitu :

Rls

Batauga, SultraNET. | Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan melalui Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Kemiskinan, menyalurkan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Karang Taruna dari Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial di Tiga Wilayah, yakni di Desa Bahari Dua Kecamatan Sampolawa, Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa dan Desa Lontoi Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan (Busel),  Sabtu 5 Oktober 2019 

Adapun bantuan yang diserahkan kepada masing-masing KUBE Karang Taruna berupa peralatan perbengkelan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ) per Kelompok.

Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan, Insanu mengharapkan agar bantuan KUBE Karang Taruna itu hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

” Kami harap dengan bantuan yang disalurkan ini, dapat meningkatkan penghasilan bagi kalian sebagai generasi muda,” tutur Insanu

Sementara itu ditempat yang sama Ketua Tim Penggerak PKK Busel, Hj. Wa Ode Ruhania yang turut hadir mengharapkan agar bantuan yang bersumber dari dana APBD itu jangan selalu dilihat dari besar kecilnya bantuan.

” Namun harus kita syukuri bahwa kalian diberikan kepercayaan dari pemerintah daerah melalui program yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan untuk dapat dikembangkan usahanya agar kalian bisa menjadi wirausahan muda,”  Ujar Anggota DPRD Busel yang baru saja dilantik itu.

Pada kesempatan tersebut, Hj. Wa Ode Ruhania mengikuti Road Show Penyerahan Bantuan di 2 (dua) tempat yakni di Desa Bahari Dua Kecamatan Sampolawa dan Desa Burangasi Kecamatan Lapanewa.

Sementara itu Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Haryadi yang didampingi Kasi Penanganan Kemiskinan, Nur Hardianti memaparkan bahwa untuk mendapatkan bantuan pemberdayaan kelembagaan sosial melalui KUBE Karang Taruna maka ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi.

Persyaratan dimaksud antara lain, Telah terbentuk pengurus Karang Taruna yang dibuktikan dengan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, selanjutnya Karang Taruna tersebut aktif menjalankan Program Kerja sesuai AD dan ART, Usia anggota dan pengurus tidak melebihi darai 45 tahun.

Selanjutnya, Pengurus dan anggota KUBE Karang Taruna harus terdaftar dalam basis data terpadu (BDT), Diutamakan yang telah memiliki embrio usaha, dan terakhir Mengajukan proposal, sesuai sumberdaya yang dimiliki dan melihat peluang usaha di masing-masing wilayah.

“Persyaratan itulah yang harus dipenuhi oleh para pengurus karang taruna untuk memperoleh bantuan tersebut,” Ujar Haryadi disela-sela acara penyerahan bantunan.

Turut hadir dalam acara penyerahan bantuan KUBE Karang Taruna, Wa Ode Ruhania, Ketua TP-PKK Kabupaten Buton Selatan, Insanu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan, La Kali, Camat Sampolawa, Umar Tama, Camat Lapandewa, Kadis Nakertrans Kabupaten Buton Selatan, Kapolsek Lapandewa, Kepala Desa Bahari Dua dan Burangasi, Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. (Hyd’ 2019)

MUNA, SultraNET. | Masyarakat Sulawesi Tenggara digemparkan kabar dugaan  Perdagangan manusia dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh oknum pejabat tinggi di Kabupaten Buton Utara.

Sebut saja Bunga (Nama Samaran) anak di bawah umur  yang baru genap 15 Tahun itu diduga menjadi korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh TB seorang Ibu Rumah Tangga.

Tidak tanggung tanggung Bunga diduga menjadi Korban untuk memenuhi syahwat Ramadio, Sang Wakil Bupati yang seharusnya melindungi dan memberi contoh yang baik terhadap warganya.

Orang Tua Korban (Edi) yang melaporkan kejadian tersebut menceritakan, berdasarkan pengakuan puterinya, kejadian tersebut dialami puterinya satu hari sebelum hari raya Idul Fitri, bertepatan bulan Juni 2019 lalu di Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bunga yang saat itu tinggal di rumah neneknya dijemput oleh TB. Setelah sampai di rumah (TB), anak tersebut diminta masuk ke dalam kamar, karena menurut TB ada yang mau bertemu di kamar tersebut.

” Ternyata, setelah beberapa saat di kamar, RD tiba dengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan rumah TB, dan langsung masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, RD langsung menyetubuhi korban,” ucapnya.

Setelah selesai berhubungan, kata Edi, RD memberikan uang Rp 2 juta rupiah, namun uang tersebut diambil oleh TB. Sedangkan korban hanya dibelikan pakaian satu pasang bersama sepatu dan Tiga hari kemudian, TB datang lagi menjemput korban dan membawa dirumahnya.

” Saat itu, R sudah menunggu dan kembali melakukan hal yang sama, lalu memberikan uang Rp. 500 ribu. Uang tersebut diambil lagi Rp200 ribu oleh TB,” Bebernya.

Sementara itu Kapolres Muna, AKBP Debby Asri Nugroho SH., SIK membenarkan adanya laporan yang masuk pada tanggal 26 September 2019 lalu. Berdasarkan LP nomor : 18 /9/2019 yang dilaporkan Edi, peristiwa yang dilaporkan terkait tindak pidana perdagangan orang dan persetubuhan anak di bawah umur.

” Kami sudah tangani tindak pidana perdagangan orang, dengan tersangka seorang wanita. Dan sudah kami amankan di Polres Muna sudah masuk tahap sidik. Sedangkan kasus persetubuhan yang diduga dilakukan Wakil Bupati Butur masih tahap lidik, karna kita masih mengumpulkan bukti-bukti dulu,” ungkap Mantan Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Bali ini, Sabtu 5 Oktober 2019.

Untuk TB  pelaku disangkakan ancaman pidana Undang – undang perlindungan anak, pasal 83 jo pasal 76 F UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 88 jo pasal 76I UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.

Hingga berita ini dirilis, Wakil Bupati Butur, Ramadio belum dapat dikonfirmasi. (Borju)

Rumbia, SultraNET. | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang baru saja dilantik untuk Periode 2019-2024 nampaknya menjadi harapan besar masyarakat daerah itu untuk menyuarakan aspirasi terhadap berbagai persoalan yang ada.

Hal itu nampak jelas bahkan sejak hari pelantikan anggota DPRD tanggal 01 Oktober 2019 kemarin, para wakil rakyat itu sudah didatangi ratusan massa yang melakukan aksi menuntut perbaikan berbagai ruas jalan yang ada di Kabupaten Bombana khususnya yang ada dipulau di Kabaena yang dinilai kerusakannya sudah sangat parah.

Rupanya Aksi dari berbagai elemen masyarakat Bombana itu kembali hadir dihari Pertama ke 25 Anggota DPRD itu Masuk Kantor, Rabu (02/10/2019).

Berbagai elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Lembaga Swadaya Masyarakat (AMP-LSM) itu meminta anggota DPRD yang baru saja dilantik untuk segera fokus menyelesaikan permasalahan yang fital dirasakan masyarakat Bombana saat ini.

Asri salah satu peserta aksi menyebut permasalahan mendasar yang dihadapi bombana saat ini, yang harus segera disuarakan Anggota DPRD Baru yaitu terkait infrastruktur berbagai ruas jalan di seluruh Kecamatan di Bombana yang tidak memadai, mengkaji efektifitas dan transparansi penerapan program gembira cerdas, gembira sehat dan beberapa program pemberdayaan maupun program lain yang digagas Pemkab Bombana, karena realisasi dari program tersebut dinilai sarat kepentingan dan dianggap tidak tepat sasaran.

“ gembira cerdas yang seharusnya diperuntukkan untuk para mahasiswa yang belum sarjana, atau mereka yang masih berada dibawah garis kemiskinan, ini aneh kalau ada sarjana yang menggunakan Gembira Cerdas,” ujarnya.

Salah satu peserta aksi Rezki menambahkan bahwa pendidikan khususnya di Kabupaten Bombana tidak seindah yang dipaparkan di media, seharusnya Pemkab Bombana turun langsung melihat kondisi sekolah-sekolah yang ada di pelosok desa.

“Kasihan kami lihat SD yang ada di pulau masudu sana, siswanya kurang lebih 100 orang dan hanya punya dua guru saja, itupun PHTT dan mereka suami istri, miris,” ucap Rizky

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD terpilih Arsyad mengakui, bahwa program Gembira Cerdas untuk mahasiswa, bukan untuk sarjana. Regulasinya jelas dalam Perbup dan standar nilai perestasi dengan nilai IP tiga koma nol.

“Kalau memang betul-betul ada sarjana yang terima Gembira Cerdas, kirim ke saya namanya dan saya akan tindak lanjuti ke Pansel,” tegas Arsyad.

Arsyad juga meminta, diberi ruang agar membentuk terlebih dahulu alat kelengkapan dewan dan membuat rencana kerja.

“Beri kami dulu ruang untuk membentuk alat kelengkapan, andaikan masih banyak saran-sarannya adik-adik itu, kami akan lebih senang dan akan membuat rencana kerja,” ucap Arsyad.

Sebelum membubarkan diri salah satu peserta aksi, Zainal yang juga Ketua Hippamor meminta agar massa dari AMP-LSM dan seluruh anggota legislatif di ruang rapat untuk komitmen menandatangani poin persetujuan tuntutan massa untuk ditindaklanjut dan disetujui oleh semua peserta rapat yang langsung menandatangani poin yang diajukan tersebut.

Pewarta : Efendi

Rumbia, SultraNET. | Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bombana, Selasa (1/10/2019), diwarnai aksi unjuk rasa (unras) dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa.

Kedatangan ratusan peserta aksi tersebut untuk menuntut Pemerintahan Kabupaten Bombana agar mengeluarkan kebijakan dan menyikapi beberapa isu penting yang sedang hangat ditengah-tengah masyarakat salah satunya mengenai keluhan terkait infrastktur jalan yang tidak memadai dan jauh dari layak yang tersebar dibeberapa wilayah Kabupaten Bombana serta beberapa kebijakan pemerintah Kabupaten yang dinilai tidak pro rakyat.

Salah satu peserta aksi, Muh. Arham dalam orasinya meminta Pemkab Bombana lebih bijak dan serius menangani persoalan jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat kabaena, mataoleo, poleang dan beberapa titik jalan di ibu Kota Bombana yang sampai saat ini belum sama sekali di sentuh pembangunan yang memadai.

” Infrastur jalan hal yang sangat dibutuhkan masyarakat hari ini, mengingat ada banyak jalan di bombana ini yang sangat mempriharinkan,” Sebutnya

Senada dengan Arham, Ketua Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Moronene, Zainal  mendesak keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dalam menyikapi beberapa permasalahan hari ini yang memang berdampak langsung kepada masyarakat karena menurutnya pembentukan Kabupaten Bombana Menjadi otonomi baru tujuanya tidak lain yakni kesejatraan masyarakat.

” sudah tujuh tahun Haji Tafdil memimpin, tapi infrastktur jalan di Kabupaten ini masih sangan memprihatinkan terlebih Kabaena, Mataoleo, Lantawonua, Poleang dan beberapa ruas jalan ibu kota yang masih memprihatinkan,” Bebernya

Asri, orator lain yang juga Putra Bombana asal Mataoleo menyayangkan sikap aparat kepolisian melakukan penjagaan yang sangat ketat, padahal menurutnya pergerakan yang dibangun merupakan aksi damai yang tidak akan berujung pada aksi anarkis.

“Jika kami percaya kepolisian sudah seharusnya pihak kepolisian juga mempercayai kami untuk berada di kantor bupati, kami hanya ingin menyampaikan Aspirasi kami ,” Tutur pria yang akrab disapa acci itu.

Asri juga menyayangkan sikap Pemkab yang lamban menemui massa yang hadir di gedung megah itu untuk menyampaikan aspirasinya

” Kami hadir di tempat ini bukan untuk menggurui Pemerintah, kami hanya ingin mendengar penjelasan Pemda Bombana terkait beberapa masalah yang terjadi di Daerah ini,” Urainya

Dengan kesabaran para demostran, Ahirnya Wakil Bupati Bombana, Johan Salim hadir dan menemui massa aksi didamping Arsyad selaku Ketua DPRD sementara dan Iskandar, Wakil Ketua DPRD sementara.

Kehadiran Wakil Bupati, Ketua, dan Wakil Ketua DPRD sementara disambut dengan suguhan tarian teatrikal yang sangat menghibur namun sarat bermakna kritikan.

Menanggapi tuntutan masa aksi Wakil Bupati Bombana, Johan Salin mengapresiasi tuntutan massa aksi yang datang langsung di Kantor Bupati menyampaikan aspirasinya.

” saya senang ada penyampaian begini agar kami juga merasa diawasi oleh adik adik, terkait apa tutuntanya saya akan sampaikan ke Bupati,” Tutur Johan Wakil Bupati Bombana

Arsad, Ketua DPRD Bombana sementara yang juga hadir di tengah massa aksi mendukung penyampaiyan aspirasi bahkan iya meminta agar dirinya selalu di awas.

” saya inginnya DPRD itu di awasi terus, namun untuk sementara kami belum bisa berbuat apa apa karna kami mau berkoordinasi dengan semua anggota dewan yang baru saja di lantik ini,” Tuturnya.

Pewarta : Efendi

Rumbia, SultraNET. | Hasan Hanani pria kelahiran 13 Desember 1994  hari ini, Selasa, (01/10/2019) resmi dilantik Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk masa bhakti tahun 2019-2024.

Di usia ke 24 Tahun, menjadikan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terpilih dari Dapil 1 Bombana itu menjadi Anggota Legislatif termuda di DPRD Bombana.

Ditemui awak media ini sebelum prosesi pelantikan, Hasan Hanani mengaku bahwa di usia yang masih terbilang muda itu, tidak menjadi penghalang bagi Putera Alm. Hanani dan Samsiar itu untuk dapat langsung bekerja untuk masyarakat Bombana.

Menurutnya kerja kerja politik dan masyarakat telah ia tekuni dan belajar dari sang ayah Alm. Hanani yang juga politisi Partai berlambang Ka’bah dan mantan Anggota DPRD Bombana Periode 2014-2019, sehingga bukan hal baru lagi baginya untuk berinteraksi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Di DPRD ini kita sepakat bahwa bukan tempat untuk kita belajar lagi, tetapi disini sudah tempat kita mengaktualisasikan ilmu dan pengalaman kita mengawal aspirasi masyarakat,” Imbuhnya

Terlebih lagi lanjut Pria yang masih tercatat sebagai Mahasasiswa di Unviversitas Muhammadiyah Kendari itu, jalur politik yang ia tempuh saat ini merupakan Amanah dari Almarhum Ayahnya yang sebelum meninggal dunia mewasiatkan agar perjuangan almarhum dijalur Politik dilanjutkan oleh sang Anak.

“Sebelum orang tua saya meninggal, beliau menitip pesan kepada Ketua PPP Bombana Pak Amiadin, agar di Pemilu 2019 saya selaku Anak yang beliau titip untuk maju. Jadi bagi saya ini amanah almarhum yang harus saya jalankan dengan sebaik baiknya,” Pungkasnya (IS)

Rumbia, SultraNET. |  Ratusan pemuda yang tergabung dalam Gerakan 30 September Pemuda Kabaena (G-30S-PK) menggelar aksi di Bundaran Tugu Brimob Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (30/9/2019).

Dalam orasinya massa aksi menuntut Pemerintah Kabupaten Bombana untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bombana khususnya dibidang infrastruktur jalan Pulau Kabaena.

Salah satu orator Muh Amsar mengatakan, Bahwa jalan merupakan syarat utama untuk peningkatan ekonomi rakyat, sehingga perlu dilakukan pemerataan pembangunannya di setiap wilayah yang ada Di Kabupaten Bombana.

“Jalan di Kabaena sehurusnya bisa lebih baik, karena menghasilkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan sedangkan jalan Kabaena kambing saja tidak bisa lewat,” tutur Amsar

Lebih lanjut Muh Amsar menilai dengan hadirnya perusahaan tambang yang bergelimpangan di pulau kabaena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bombana seharusnya lebih meningkat dan dapat menopang meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabaena tapi kenyataanya tidak.

“Tapi faktanya, PAD menurun dari Rp800 miliar, menjadi Rp700 miliar,” urainya.

Amsar menjelaskan Kehadiran mahasiswa dan pemuda kabaena menuntut janji Bupati saat kampanye Pilkada lalu, dimana janji Tafdil-Johan saat itu bakal memperbaiki jalan lingkar Kabaena hingga layak dilalui dan menjadikan pembangunan jalan di Pulau Kabaena sebagai program Bupati Bombana, H.Tadlil dan Wakil Bupati, Johan Salim .

“Kita tidak meminta bagi-bagi kue soal pembangunan jalan. Kita hanya meminta janji Tafdil dan Johan Salim yang akan membangun aspal (jalan) lingkar di Pulau Bombana,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa G-30S PK Yang di mulai sejak pukul 10 wib dengan titik kumpul tugu brimob dilanjutkan ke Kantor DPRD Bombana,selanjutnya ke Kantor Bupati dan berahir di kantor BAPPEDA.

Pantauan awak media ini, nampak massa Aksi dikawal ketat pihak keamanan dari Kepolisian Resort Bombana dan berlangsung tertib. (Efendy)

Kendari, SultraNET. | Ratusan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari Menggelar aksi demonstrasi di Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (30/9/2019)

Dalam orasinya Enggi Indra Syahputra selaku Jendral Lapangan aksi mendesak lembaga itu segera mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi saat aksi 26 September 2019 lalu yang menyebabkan dua orang mahasiswa Randi dan M. Yusuf gugur akibat terkena peluru tajam.

“HMI Kendari mendesak KEMENKUMHAM segera membentuk Satgas pengusutan Kasus Penembakan dan Pemukulan serta tindak refresif pihak Kepolisian Sultra terhadap massa aksi 29 September 2019,” Tutur Ujang.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Sofyan, S.Sos,.S.H.,M.H saat menerima massa aksi mengklaim bahwa pihaknya telah membentuk tim pengusutan kasus tersebut.

“Dan kami siap mengawal bersama sama kawan-kawan HMI dan Membentuk tim investigasi, Pengumpulan bukti dan data data dan kami akan segera sampaikan kepusat,” Imbuhnya.

Setelah berhasil menemui Kakanwil KEMENKUMHAM, Massa Aksi dari HMI Cabang Kendari mengggelar Konfrensi Pers di Sekretariat HMI Cabang Kendar dengan Pembicara Ujang selaku Ketua Umum HMI Cabang Kendari dan Enggi Indra Syahputra selaku Jendral Lapangan aksi pada aksi 30 September 2019 yang berlangsung dikantor KEMENKUMHAM Kendari.

Dalam Konferensi Pers tersebut, HMI Cabang Kendari menyampaikan bakal melakukan aksi lanjutan dipolda SULTRA, sembari menunggu kedatangan Kapolda SULTRA baru dan menunggu intruksi dari Ketua Umum HMI Cabang Kendari.

Reporter : Awal kurniawan

Kendari, SultraNET. | Organisasi Sayap Syarikat Islam yaitu Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) yang dibentuk pada 2 April 1956 Kembali mengaktifkan pengkaderannya diberbagai daerah di Indonesia.

Begitupun PW SEMMI Sulawesi Tenggara (Sultra) yang sudah dilantik pada Tanggal 29 Januari 2019 lalu mencatat Sejarah SEMMI di Sulawesi Tenggara dengan mengadakan Sekolah Kader Pertama, Jumat sampai Minggu (27-29 september 2019), bertempat di Gedung Al-Qindi Institut Teknologi Avicena Kendari.

Lembaga yang dipimpin oleh Asbar Pranandi  sebagai Ketua PW SEMMI Sultra itu mengangkat tema kegiatan Terbentuknya Kader yang Beriman dan Berilmu sebagai Ikhtiar SEMMI membangun Indonesia.

Peserta yang menggikuti sekolah kader pertama yang diselenggarakan PW SEMMI Sultra berasal dari Mahasiswa UHO Kendari dan IAIN Kendari berjumlah 12 Orang, kegiatan Ini Juga dihadiri Salah satu Tokoh Pemerintah sekaligus Ketua Syarikat Islam Prov. Sulawesi Tenggara yakni Bupati Buton Utara Abu Hasan.

Ketua panitia kepada awak Media SultraNET. mengatakan bahwa tujuan Kegiatan Sekolah kader SEMMI yang Pertama di Kota Kendari adalah sebagai langkah awal membangun kepengurusan SEMMI Sulawesi Tenggara dan perekrutan anggota ini diharapkan agar kader-kader baru menjadi kader yang beriman, Cerdas, Militan dan Mempunyai rasa tanggung jawab terhadap organisasi.

“Anggota baru yang telah mengikuti sekolah kader tentu akan mengadakan sekolah kader pertama ditingkat SEMMI Cabang Se Sulawesi Tenggara kedepan,” Sebutnya.

Reporter : Awal kurniawan