Batauga, SultraNET. | Tim Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemeberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Buton Selatan kompak dalam meningkatkan perannya sebagai penggerak Pembangunan Desa di Daerah itu.

Tim P3MD berhasil melakukan Provokasi positif terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk segera mengintegrasikan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa menjadi satu sistim yang tidak terpisahkan.

Atas keberhasilan tersebut, kini Tim P3MD dipercaya dan didaulat untuk menjadi Narasumber dan Moderator pada acara Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Inovasi Kabupaten Buton Selatan yang digelar, Senin (26/8/2019) di Gedung Lamaindo, Batauga.

Zainal Abidin, SE selaku koordinator P3MD Kabupaten Buton Selatan menjelaskan bahwa untuk Rapat Koordinasi ini pihaknya telah membagi tugas kepada masing masing tenaga Ahli untuk berperan dalam mensukseskan agend Rakor tersebut.

Dimana dalam kegiatan tersebut Dirinya sendiri Lanjut Zainal Abidin selaku Tenaga Ahli Pelayanan Sosial dasar menyampaikan Materi Tentang Kebijakan dan Strategi Fasilitasi Konvergensi Stunting di Desa dengan Moderator Sekertaris TIK, Laode Risawal, S.Sos,M.Si.

Amiruddin Majid selaku Tenaga Ahli Perencanaan partisipatif menyampaikan Materi Skenario Kolaborasi perencanaan Desa dan renja SKPD 2020 dengan Moderator yakni Tenaga Ahli PMD, Abady Makmur.

Sedangkan Materi yang disampaikan Kadis PMD Buton Selatan yakni Urgensi Pengembangan Prudes menuju Buton Selatan yang produktif 2020 dengan moderator Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa, Waode Salawati.

” Untuk kegiatan rakor hari ini saya selaku Koordinator telah membagi beberapa TIM P3MD untuk mengambil peran dalam pelaksanaan rakor,” imbuhnya

Anggota Tim P3MD, Abady Makmur menambahkan bahwa Acara Rapat Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan yang dirangkaikan dengan Agenda besar Tim Inovasi Kabupaten Buton Selatan itu merupakan ide dari Tim P3MD bersama Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan.

“Ide ini merupakan ide brilian Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif Buton Selatan, Amiruddin Majid yang digagas setelah empat bulan bertugas dan menjelajahi Desa desa di Buton Selatan ini, dengan pertimbangan bahwa pada Tahapan perencanaan Desa sudah memasuki Tahap akhir pada Bulan September 2019 untuk Kegiatan Tahun 2020 kedepan.” Jelasnya.

Setelah Ide itu dicetuskan dan pihaknya berkoordinasi dengan Sekertaris Tim Inovasi Desa, Ketua Tim Inovasi Desa Kabupaten dalam hal ini Kepala Dinas PMD dan Kepala Bappeda  menyetujui untuk menggabungkan dua kegiatan tersebut.

“Mengingat didalam Sinkronisasi Perencanaan kita harus mengakomodir Komitmen Bursa Inovasi yang harus direflikasi dalam APBDes 2020, karena semua Kartu Komitmen sudah ditanda tangani oleh masing-masing kepala desa pada acara Bursa Inovasi beberapa bulan lalu,” Bebernya.

Mantan Sekretaris Desa di Kabupaten Bombana tersebut berharap agar kegiatan ini akan mendapatkan output yang terukur dan maksimal (AM)

Batauga, SultraNET. | Sebanyak 13 Orang jama’ah Haji asal Buton Selatan dipastikan tiba di Buton Selatan tanggal 6 September 2019. Kepastian Kepulangan Jamaah Haji asal Buton Selatan itu, disampaikan Kepala Bagian Kesra Setda Buton Selatan, Insanu, SKM, M,Si saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (23/8/2019).

Anggota Panitia Penyelenggara Jama’ah haji Daerah Kabupaten Buton Selatan ini menjelaskan Pihak Pemerintah Daerah telah siap untuk menyambut para jama’ah dan telah membuat skenario penjemputan jama’ah haji mulai dari Makasar hingga diterima di Batauga, termasuk Koordinasi dengan Pihak Kepolisian terkait Permintaan pengawalan dari polisi lalu lintas Kepolisian resort Batauga.

“Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Sudah siap untuk menyambut para jama’ah dan telah membuat skenario penjemputan jama’ah haji mulai dari Asrama Haji Makassar hingga tiba di Batauga, kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak Polsek Batauga terkait permintaan pengawalan mengingat pasti banyak keluarga yang menggunakan kendaraan utk menjemput Jama’ah haji,” Ungkapnya.

Suami dari Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur ini berharap, jama’ah dari Buton Selatan tidak mengalami hambatan dalam perjalanan hingga mereka tiba di keluarga masing masing.

“Kelancaran dan keselamatan jama’ah sangat diharapkan karena keluarga sudah menunggu,” Tutur Insanu.

Sementara itu Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Buton Selatan, Drs. H. Larija, M.Pd.I saat ditemui di kantornya mengatakan bahwa jumlah jama’ah haji asal Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 ini sebanyak 13 orang yang terdiri dari 7 orang laki laki dan 6 orang perempuan.

Para jamaah akan tiba di embarkasi Makasar pada tanggal 5 September 2019 dini hari dan langsung diistrahatkan di Asrama Haji Sudiang makassar. selanjutnya tanggal 6 September 2019 akan bertolak dari Bandara Makasar menuju Bandara Betoambari Bau-Bau. Selanjutnya dari Panitia penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten akan menyiapkan tenda untuk tempat istrahat sementara di Bandara Betoambari dan setelah itu para jama’ah akan dikawal oleh petugas Polisi lalulintas hingga tiba di Masjid Raya Safitri di Batauga.

“Panitia akan menyiapkan tempat berupa tenda di halaman Bandara Betoambari guna mengantisipasi keluarga jama’ah yang menjemput jama’ah haji selanjutnya kita akan antar sampai di masjid Safitri Batauga untuk diterima oleh Pemerintah Kabupaten,” Urainya

Dikonfirmasi mengenai kondisi Kesehatan para jama’ah, mantan aktifis Pemberdayaan dan Guru SMA tersebut yang juga sebagai Sekertaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPHI) Buton selatan menyampaikan jika berdasarkan laporan dari panitia penyelenggara Semua jama’ah haji asal Buton selatan dalam keadaan sehat wal afiat.

“Alhamdulillah semua jama’ah sehat wal afiat termasuk salah satu jama’ah atas nama Wa Sego yang usianya 93 Tahun masih dalam keadaan fit.” Pungkasnya. (Abady)

Bombana, SultraNET. | Rumah milik Nurliamin (39), warga Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, Sulawasi Tenggara (Sultra) dilalap sijago merah, Kamis (23/8/2019) pagi tadi sekitar pukul 08.00 Wita.

Beruntung petugas Pemadam Kebakaran bertindak cepat memadamkan api yang diduga berasal dari korsleting listrik arus pendek, sehingga api tidak menghanguskan seluruh bangunan rumah permanen tersebut.

Nurliamin mengungkapkan, informasi kebakaran rumah miliknya diketahuinya dari tetangga karena saat kejadian, ia bersama istrinya tidak berada dirumah.

“Saya dapat infomasi dari tetangga karena saya lagi antar istri ke sekolah,” Ungkapnya

Mendengar informasi itu, ia pun bergegas pulang dan sesampainya di rumah, Petugas pemadam kebakaran sudah berjibaku berusaha memadamkan api.

“Kemungkinan kebakaran dari arus pendek listrik,” tuturnya.

Tempat yang sama, Kabid Damkar Bombana, Waridin mengatakan, penanggulan kebakaran tidak terlalu sulit, sebab jarak kantor pemadam tidak jauh dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan jalan yang bagus, sehingga penanggulan kebakaran terukur.

“Yang mendukung karena jalannya bagus dan waktu mendapatkan informasi juga cepat sehingga kebakaran dapat ditangani secara tepat,” terangnya.

Kapolsek Rarowatu, Iptu Sukoyo menuturkan, saat memeriksa di TKP dan berdasarkan informasi sementara diduga kebakaran dipicu dari arus pendek listrik.

“Yang punya rumah sudah menuju kantor dan anaknya juga ke Sekolah, tapi kipas angin masih tercuk,” Jelasnya.

Kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa, namun kerugian korban ditaksir mencapai puluhan jutaan rupiah. (Efendi)

Kendari, SultraNET. | Polemik penjualan besi dan alat pembangunan Smelter PT. Surya Saga Utama (SSU) yang beroperasi di Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara terus berlanjut, pasalnya pasca penyegelan yang dilakukan Bea Cukai TMP C Kendari beberapa waktu lalu justru tidak diindahkan pihak perusahaan.

Hal tersebut terungkap saat Massa dari Koalisi Barisan Muda Pulau Kabaena Bersatu (BMPKB) menggelar unjuk rasa di Kantor Bea Cukai Kendari , Jumat (16/8/2019).

Muh. Amsar, Jendral Lapangan dalam aksi tersebut menyebut adanya dugaan pemufakatan jahat yang terjadi pada proses penjualan besi dan alat smelter yang sebelumnya telah disegel oleh Bea Cukai namun kemudian perusahaan justru terus melakukan penjualan dengan mengabaikan segel bea cukai.

“Saya malah bertanya tanya ada apa dengan beacukai, sudah turun menyegel besi di PT SSU tapi nyatanya proses pemuatan terus saja berjalan,” Sebut Amsar

Saat menerima massa aksi, Kepala Kantor Bea Cukai Kendari, Benny Benhar membantah tudingan yang menyebut terjadi kongkalikong antara pihaknya dan perusahaan dalam proses penjualan besi secara kiloan tersebut.

 “Kewenangan bea cukai sangat terbatas pada persoalan tersebut, saya bisa pastikan tidak ada pihak kami yang terlibat penjualan barang milik PT SSU,” bantah Denny

Lanjut Denny Setelah mengetahui aktifitas pemuatan besi milik perusahan terus berlanjut dari pemberitaan yang ramai dimedia, pihaknya langsung mengambil tindakan mengirim surat ke perusahaan agar segera menghentikan seluruh upaya pemindahan barang milik Perusahaan sekecil apapun yang berada di konsensi wilayah PT SSU.

“Kami sudah mengirim surat ke perusahan agar jangan lagi ada barang milik PT. SSU Yang keluar dari perusahan sekecil apapun,” Bebernya.

Ditempat yang sama, Mayon Susanto yang juga direktur LSM Gerhana, mempertanyakan pernyatan kepala bea cukai yang menyebut bahwa tugas bea cuakai hanya mengamankan aset negara yang sifatnya bernilai uang.

“Saya berasumsi bahwa pihak beacukai tidak menyadari bahwa mereka melibatkan diri dalam permainan ini, karena dengan macetnya investasi tersebut merupakan kerugian negara yang sangat besar,” Ungkap Mayon

Laporan : Efendi

SultraNET., Bombana | Mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada musim kemarau tahun ini, Polres Bombana beserta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar apel dan simulasi kesiapan pengendalian Karhutla di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohau (TNRAW), pada Kamis (15/8/2019).

Kepada awak media, Kapolres Bombana Andi Adnan Syafruddin mengharapkan agar semua pihak  serius menyikapi persoalan kebakaran hutan dan lahan, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

“Asap dari kebakaran hutan dan lahan itu dapat mengakibatkan polusi udara dan lebih parahnya lagi dengan kebakaran dapat merusak ekosistem lingkungan yang tumbuh dan hidup didalamnya,” Ungkapnya

Untuk itu, sebagai bentuk sikap dan tanggap pencegahan pihaknya bakal bekerja maksimal bersama dengan dengan pihak BKSDA dengan melakukan sosialisasi dan patroli rutin disemua titik yang dianggap rawan.

“Kami siap menurunkan personil sebanyak mungkin sesuai permintaan BKSDA,” Tambahnya

Mantan Kasat Reskrim  Polres Metro Jakarta Barat mengharapkan agar kejadian ditahun 2018 lalu dimana pihaknya bersama BKSDA melakukan tangkap tangan terhadap satu pelaku pembakaran hutan tidak terjadi lagi di tahun ini.

“Saya berharap tidak ada lagi pelaku pelaku yang sengaja ataupun tidak sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karena itu akan dikenakan sanksi dimana jelas menyalahi undang undang dan banyak pasal yang dilanggar ” tambahnya

Untuk itu ia berharap agar masyarakat dapat sadar hukum dalam hal membantu pemerintah, TNI dan Polri dalam menjaga lingkungan “Jangan ada lagi masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar.” Tutupnya (IS)

SultraNET. | Selvina Dewi tak bisa menahan tangis ketika dr. Purwadi SpB SpBA (K) mengabarkan kalau jantung Akila Dewi Syabila dan Azila Dewi Sabrina berhasil dipisahkan tepat pukul 11.55 WIB. Sekitar satu jam sebelumnya, rongga perut dan lever Akila dan Azila juga sudah berhasil dipisahkan tepat pukul 10.20 WIB.

SultraNET., kendari | Rusmin Abdul Gani secara mengejutkan mengeluarkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Deputy Site Manager PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), sebuah Perusahaan pengolah nikel yang beroperasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Perusahaan ini digadang-gadang akan menjadi yang terbesar dalam industri pengolahan dan pemurnian nikel atau smelter di Indonesia.

Rusmin menyatakan mundur dari jabatan yang baru enam bulan didudukinya tersebut pada Minggu (11/8/2019)

Terdapat tujuh hal yang menjadi pertimbangan Rusmin sehingga memilih mengundurkan diri dari jabatannya tersebut sebagaimana tertuang dalam surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Presiden Direktur PT VDNI.

Pertama. Sejak bulan Maret 2019, Rusmin Abdul Gani telah menjalankan tugas sebagai Deputy Site Manager PT VDNI, PT OSS dan PT PMS, selanjutnya poin Kedua. Selama menjalankan tugas, Rusmin telah berkoordinasi dengan banyak pihak untuk mengurus semua hal tentang perusahaan terkait dengan perizinan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perusahaan.

Ketiga. Dalam kurun waktu menjalankan tugas dan fungsi utamanya sebagai Deputy Site Manager, ia selalu berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan, baik dengan direktur maupun tingkat site manager, poin Keempat. Dalam setiap koordinasi, Rusmin selalu menyampaikan rekomendasi-rekomendasi untuk perusahaan.

Kelima, dari setiap rekomendasi yang disampaikan, ia mengaku tidak pernah mendapat respon maksimal sehingga semua masalah yang ada tidak pernah selesai dengan tuntas, Keenam. Respon yang dimaksud adalah dukungan dan komitmen dari manajemen untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dengan mematuhi prinsip-prinsip kepatuhan yang ada di wilayah Republik Indonesia.

Ketujuh. Kondisi inilah yang memposisikan Rusmin sebagai pihak yang dirugikan. Sebab dalam jabatannya, ia menghadapi berbagai macam resiko pekerjaan dan jabatan yang berhadapan dengan penegak hukum dan pejabat negara. (rl)

SultraNET., rumbia | Proyek pembangunan Homestay di Desa Tangkeno, Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bernilai lebih dari dua milyar rupiah yang diharapkan menjadi fasilitas penunjang pariwisata andalan Bombana yang terkenal dengan sebutan Negeri Diatas Awan itu terindikasi terbengkalai dan terancam tidak dapat dimanfaatkan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Desa Tangkeno. Majid Ege saat ditemui awak media SultraNET. (4/8/19).

Menurutnya kondisi pekerjaan yang menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah itu sangat memprihatinkan serta terancam tidak dapat difungsikan sama skali.

Kendati demikian dirinya tidak dapat memastikan apakah pekerjaan tersebut telah selesai pengerjaannya atau belum namun ia memastikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi proses pekerjaan di proyek tersebut.

“Saya tidak bisa pastikan apakah pekerjaan itu sudah selesai atau belum, namun yang pasti bahwa pekerjaan itu mereka sudah tinggalkan,” Tutur Majid Ege

Apalagi lanjutnya, sejak pekerjaan proyek itu dimulai, pihak kontraktor atau pekerja proyek tersebut tidak pernah melakukan koordinasi kepada pihak pemerintah desa hingga pekerjaan tersebut ditinggalkan.

“Bagaimana kami bisa berkomentar selesai atau tidak, mereka hanya berkoordinasi dengan pemdes saat mereka meminta menunjukan lokasi,” Ungkapnya

Namun ia menduga, selain faktor pekerjaan yang tidak sesuai, faktor alam sangat berpengaruh sehingga bangunan itu tidak bisa fungsikan sama sekali.

“Soalnya di tangkeno ini faktor alam juga sangat berpengaruh terutama angin,” Pungkasnya

Hingga berita ini dirilis pihak kontraktor atau pelaksana proyek belum terkonfirmasi. (Efendi)

gambar proyek Homestay di Desa Tangkeno, Kabaena Tengah

SultraNET., rumbia | Akibat aktivitas pertambangan oleh PT. Tambang Bumi Sulawesi (TBS) di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (sultra), diduga kuat menjadi penyebab rusaknya lahan perkebunan salah satu warga yang berbatasan langsung dengan IUP perusahaan tersebut.  

Hal tersebut disampaikan oleh Advokat muda yang juga putera daerah Kabaena. Masri Said, S.H.,M.H, pada awak media SultraNET. Jumat (9/8/2019).

Menurutnya kejadian tersebut diketahuinya pada tanggal 6 Agustus 2019, saat seorang warga desa Pongkalaero Kecamatan Kabaena Selatan yang bernama Halil menghubunginya melalui sambungan Telpon dan WhatsApp, kemudian menyampaikan pengaduan bahwa lahan kebun jambu mente miliknya yang berbatasan langsung dengan lokasi penambangan PT. Tambang Bumi Sulawesi (TBS) telah rusak.

“Secara faktual dilokasi tampak permukaan tanah didalam area kebun jambu milik Halil terbelah dengan rongga belahan tanah yang cukup dalam, lebar dan panjang,” Bebernya.

Melihat kondisi kebun miliknya yang sudah dalam kondisi terbelah dan sedikit lagi amblas, Halil sangat kaget dan terkejut dengan kondisi lahan seperti itu dan merasa sangat khawatir akan keselamatan jiwanya ketika hendak melakukan aktivitas diatas kebun tersebut.

“Jika intensitas hujan tinggi maka sangat potensial terjadi longsor parah dan Halil bakal kehilangan lahan kebun jambu yang selama ini merupakan penopang dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” bebernya

Atas kejadian tersebut lanjut Managing Partners pada Kantor Advokat MSC Law Firm itu, Halil telah menyampaikan perihal rusaknya lahan tersebut kepada pihak perusahaan namun hingga kini belum ada respon apakah perusahaan akan bertanggung jawab atas hal tersebut atau sebaliknya.

“Setelah dilakukan pengecekan lokasi oleh Halil dan beberapa warga masyarakat diperoleh kesimpulan sementara bahwa diduga kuat lahan kebun yang terbelah dan longsor tersebut adalah akibat dari kegiatan atau aktivitas penambangan dari PT. Tambang Bumi Sulawesi (TBS) selaku pemegang IUP di Desa Pongkalaero,” Urainya

Untuk itu Berdasarkan informasi pengaduan tersebut yang disertai dengan beberapa foto dan video yang dikirimkan oleh korban (Halil) serta keterangan korban dan beberapa warga Desa Pongkalaero Masri Said menanggapinya dengan menyanggupi untuk melakukan peninjauan atau  pengecekan lokasi terlebih dahulu untuk memastikan kesesuaian informasi dari korban dengan situasi dan kondisi yang sesungguhnya dilapangan.

“Jika berdasarkan hasil pengecekan dilokasi nanti kami temukan fakta-fakta tentang penyebab dari rusaknya lahan warga dan ternyata ada kaitannya dengan aktivitas korporasi disana yang menjadi faktor penyebab kerusakan dan kerugian yang dialami korban, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum maupun upaya-upaya lainnya untuk memastikan tuntutan korban dapat dipenuhi,” tegasnya.

Ditambahkannya, bahwa jika ada temuan dilapangan mengenai adanya dugaan pelanggaran serta praktek penambangan yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik (good mining practice) yang berpotensi merusak alam dan lingkungan serta merugikan masyarakat maka ia bakal melaporkan kepada instansi terkait agar dilakukan penindakan dan penegakan hukum (idris).

Gallery Gambar kerusakan diduga Akibat Aktivitas Tambang di Kabaena

SultraNET., andoolo | Aktivitas pertambangan oleh PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) yang melakukan aktivitas pertambangan tepat dibelakang Sekolah Dasar Negeri 12 Laeya, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (sultra) dikecam banyak pihak karena dinilai dapat membahayakan keselamatan siswa disekolah itu.

Bahkan Gubernur Sultra, Ali Mazi telah memastikan bakal memanggil pihak Perusahaan untuk menjelaskan aktivitasnya di area IUP PT. Billy itu yang dinilai terlalu berdekatan dengan area pemukiman warga dan fasilitas umum lainnya.

Menyikapi maraknya sorotan terkait hal tersebut kepada awak media, General Manager PT Wijaya Inti Nusantara. Ahmat Hidayat mengakui aktivitas perusahaan sebagaimana disebutkan banyak pihak namun ia berdalih penambangan tersebut dilakukan pihaknya untuk memenuhi permintaan sekolah dan warga melalui kesepakatan bersama.

“Pihak sekolah meminta kepada kami untuk meratakan gunung yang terletak di belakang sekolah kemudian dibuatkan pagar keliling karena menurut pihak sekolah keberadaan gunung itu sangat berbahaya ketika musim hujan dan bebatuan sering berjatuhan,” kata Ahmad.

Bahkan saat ini, pihaknya juga telah berupaya memenuhi permintaan masyarakat setempat agar setelah meratakan gunung tersebut, pihak perusahaan diminta untuk menormalisasi sungai di sekitarnya serta menutup kembali kubangan kubangan bekas penggalian ore nikel untuk reboisasi dengan menanamkan pohon.

“Semua permintaan tersebut, kamu akan berupaya penuhi bahkan dalam bulan ini kami upayakan dapat diselesaikan ,” urainya

Untuk itu, mewakili perusahaan ia berharap agar kehadiran perusahaan tersebut di wilayah tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar terutama dalam hal kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui CSR dan Comdev.

Hingga berita ini kami rilis, Pihak Sekolah belum dapat dikonfirmasi (RL)