Kendari, SultraNET. |  Kepemimpinan Wa Ode Nurhayati (WON) sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) disebut  memberi  warna baru terhadap Partai itu dengan kerja kerja politik yang nyata.

Hal itu di utarakan La Baso, Sekretaris DPC Hanura Muna Barat saat ditemui awak media SultraNET., Selasa (15/10/2019).

Salah satu yang perlu mendapat apresiasi adalah kesuksesan DPD Hanura dibawah kendali WON menyelenggarakan Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) Partai Hanura Sulawesi Tenggara yang menghadirkan seluruh Pimpinan DPC Hanura se Sultra.

” Hari ini telah memberi Efek Kejut yang Luar Biasa. Ibu WON bisa menjadi Energi Positif bagi Penguatan Kelembagaan Partai secara internal, tapi juga menjadi tanda Awas bagi setiap kekuatan Politik Eksternal dalam pertarungan politik lokal ditengah Tensi Politik yang sedang meninggi karena perhelatan kontestasi Pilkada 2020 di Jazirah Sulawesi Tenggara,” Sebut La Baso.

Menurutnya kegiatan Rapimda yang awalnya menjadi kegiatan biasa dalam organisasi terasa  menjadi kegiatan besar dan memberi kesan serta semangat bagi para pengurus yang datang dari seluruh Kabupaten / Kota di Sultra.

 ” Terhitung sejak  dari bandara Haluoleo-Kendari hingga lokasi acara Rapimda, efek kejut diluar dugaan banyak pihak sudah terasa. Atribusi Glorifikasi Ribuan Bendera, Bilboard Ucapan Rapimda dari beberapa Kepala Daerah dan Papan Ucapan Selamat Rapimda dari Para Anggota DPRD dan Pimpinan Partai di Sulawesi Tenggara, telah menghadirkan suasan yang sangat berbeda dan Ghiroh Partai yang sangat berasa,” Bebernya

Terlebih lagi lanjutnya, dengan hadirnya Mobil-Mobil Operasioanl Partai yang dimiliki setiap DPC sebagai Pemberian dari Ketua DPD, semakin membuat suasana Rapimda terasa Luar Biasa

” Tak mampu saya mengucapkan banyak kata. Tapi kata Bhatin untuk mengatakan: INI BARU HANURA…! sangat terasa kuat membuncah dalam dada,” (IS)

Kendari, SultraNET. | Pengurus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) se Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan mendukung secara Bulat Oesman Sapta Odang (OSO) untuk kembali memimpin sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara, Wa Ode Nurhayati saat membawakan sambutan pada Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Hanura Se Sultra, Senin (14/10/2019).

Dihadapan Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Beni Pasaribu dan Wakil Gubernur Sultra, H. Lukman Abunawas serta Para Pimpinan Partai  se Sultra dan Seluruh unsur Pimpinan Partai Hanura se Sulawesi Tenggara yang menghadiri undangan pembukaan Rapimda tersebut, Mantan Anggota DPR RI itu mengklaim bahwa seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura di Seluruh kabupaten dan Kota se Sulawesi Tenggara telah menyatak sikapnya.

” Perlu kami sampaikan bahwa semalam kami telah melakukan Rapat Konsolidasi dan Seluruh DPC dari 17 Kabupaten dan Kota sepakat secara bulat mendukung Bapak Oesman Sapta Odang untuk kembali memimpin DPP Partai Hanura,” Bebernya

Dukungan itu diberikan lanjut WON, karena Partai Hanura Sultra menilai kepemimpinan OSO masih sangat dibutuhkan Hanura menghadapi Pemilu 2024 mendatang, terlebih lagi perjuangan OSO dinilai sangat luar biasa bahkan hingga harus mengorbankan kepentingan pribadi dan pencalonannya sebagai Anggota DPD RI.

” Pak OSO sudah tidak lagi diragukan perjuangannya untuk Hanura, bahkan mengorbankan kepentingan Pribadinya yang sangat besar,” Pungkasnya (IS)

Kendari, SultraNET. | Dewan Pimpinan Daerah  Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) bersama seluruh unsur Pimpinan Dewan Pimpinan Cabang se Sulawesi Tenggara, Senin, (14/10/2019).

Dari pantauan awak media SultraNET., Minggu (13/10/3019) Sepanjang ruas jalan dari Bandara Haluoleo hingga tiba di arena kegiatan disalah satu hotel di By Pass Kendari, dipenuhi atribut partai yang di nahkodai Wa Ode Nurhayati sebagai ketua DPD Sultra itu.

Rapimda Partai Hanura Sultra yang pertama digelar paska Pemilu 2019 itu  dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Hanura Beni Pasaribu dan sejumlah Pengurus DPP Hanura. (IS)

Rumbia, SultraNET. | Akademi Komunitas  Negeri  Ujung Pandang  Program Studi Diluar  Domisili (PPD) rintisan Akademi Komunitas Negeri (AKN)  Bombana, menggelar wisuda angkatan VI, bertempat di Aula Kantor Bupati Bombana, Sabtu (12/10/2019).

Ketua Panitia Wisuda VI AKN Bombana, Herman Tadjuddin menyebutkan untuk Wisuda kali diluluskan Sebanyak 34 orang wisudawan, dengan rincian 9 orang Jurusan otomotif, 16 orang Jurusan Akuntansi dan 9 orang lulusan jurusan Kimia Industri.

Wakil Koordinator Bidang Kemahasiswaan AKN Bombana ini berharap agar Lulusan AKN dapat menggunakan ilmu serta keterampilan yang diberikan selama di AKN untuk menciptakan Peluang Kerja bagi masyarakat.

” inikan program fokasi atau keterampilan jadi kita harapkan lulusan ini menjadi profesional dan mandiri, outputnya dengan menciptakan lapangan kerja, sehingga mereka dapat merekrut karyawan karena mereka dibekali keterampilan  jadi diharapkan melahirkan usaha baru,” Pungkasnya

Prosesi wisuda dipimpin langsung Muhammad Ansar, M.Si., P.Hd, Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang.

Tampak hadir Bapak Bupati Bombana, H. Tafdil,  Forkopimda, Anggota DPD RI Andi Nirwana dan ratusan tamu undangan. (IS)

Batauga, SultraNET.| Meski Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Kabupaten Buton selatan sebagai salah satu dari Kawasan Rencana Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT) dengan mengeluarkan surat Keputusan Nomor 13-Kepmen-KP Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tetap optimis jika Program pengembangan Sektor Perikanan bakal berjalan sesuai harapan.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan, Laode Taatlan ketika ditemui diruang kerjanya, Rabu, (9/10/2019).

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan tetap optimis jika Pengembangan Kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu akan mendapatkan perhatian serius dari Bupati Buton Selatan.

” Meskipun ada kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan Kabupaten Buton Selatan sebagai salah satu dari tujuh Daerah dari Kawasan pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu yang berdasarkan Surat keputusan sebelumnya yakni Keputusan nomor 51-Kepmen-KP tahun 2016 lalu.” Tutur Laode Taatlan.

Mantan Sekretaris Dinas Pertanian Buton Selatan ini menegaskan bahwa Pihak Pemerintah Kabupaten tetap pada rencana sebelumnya yakni kosentrasi untuk mendukung program pengembangan dan pengelolaan potensi perikanan karena ini merupakan salah satu potensi yang sangat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

” Sebagai bukti jika Pemerintah Daerah memperiorotaskan pengembangan potensi perikanan adalah dengan dialokasikanya anggaran untuk Penyusunan master plan infrastruktur dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan,” Imbuhnya

Selain itu, Dinas kelautan dan Perikanan juga melalui rencana kerja SKPD untuk Tahun Anggaran 2020 telah mempersiapkan anggaran untuk Pengadaan rumpon, kapal penangkap ikan dengan kapasitas 3 GT dan 1 GT, pengadaan bibit laut dan bibit ikan serta Pembangunan Cold storage dengan kapasitas 100 ton di Kecamatan Sampolawa.

” Pemerintah Daerah juga telah membentuk Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Buton Selatan yang terintegrasi, dimana personilnya terdiri dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Bappeda dan SKPD terkait termasuk pelibatan beberap Tim Ahli dari Kementerian kelautan dan perikanan,” Tutup  Kadis yang dikenal dekat dengan para awak media. (AM)

Rumbia, SultraNET. | Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bombana mengharapkan agar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana yang baru saja dilantik untuk Periode 2019-2024 untuk lebih berinovasi yang tujuannya untuk kepentingan umum masyarakat, serta lebih memperjuangkan kepentingan penyerapan Tenaga Kerja Lokal terhadap masuknya berbagai perusahaan besar berinvestasi di Bombana.

Hal itu disampaikan Pengurus KNPI Bombana. Andi Ruspar, Selasa (8/10/2019) menurutnya jika melihat berbagai kritik dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat Bombana tepat dihari pelantikan Anggota DPRD dan sehari setelah dilantik, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat menaruh harapan yang sangat besar terhadap para Anggota DPRD yang baru tersebut.

” Sehingga sudah sejatinya antara parlemen dan masyarakat tidak terpisahkan dan semoga saja apa yang di sampaikan pendemo bisa menjadi proritas program utama DPRD,” Tutur Andi Ruspar.

Utamanya masalah pembentukan Perda Ketenagakerjaan lokal yang banyak digaungkan, hal ini lanjut Ruspar sangat penting bagi masyarakat Bombana utamanya para pencari kerja, karena diketahui bahwa Bombana memiliki banyak perusahaan besar yang berinvestasi dan itu membutuhkan tenaga kerja namun yang menjadi kendala adalah tidak adanya transparansi pihak investor tetang peluang kerja bagi masyarakat lokal, padahal sudah seharusnya setiap perusahan wajib melaporkan ke Dinas Nakertrans setiap penerimaan karyawan.

” Jumlah pengangguran Bombana sangat Fantastik setiap tahunnya bisa melahirkan ratusan sarjana, salah satu untuk mengatasi angka pengangguran ini, DPRD Bombana perlu membetuk Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan Lokal dan menggunakan hak inisiatif berdasarkan Prakarsa DPRD,” Bebernya

Ketika DPRD Bombana menggunakan hak inisiatifnya secara langsung dan memperhatikan konstituen atau masyarakatnya, Pemuda Pemuda Bombana melalui KNPI siap membantu untuk menyusun Draf Rancangan Peraturan Daerah dalam bentuk Perda apa saja sepanjang tidak melanggar aturan sehingga untuk itu DPRD Bombana disarankan agar membentuk tim Tenaga Ahli yang tugasnya membuka ruang diskusi atau dialog tentang Draf Raperda agar Perda ini lahir betul betul atas kepentingan rakyat.

” Karena jangan sampai ketika Perda sudah ditetapkan banyak yang bertentangan tidak sesuai pandangan filosofis, sosiologis serta yuridis,” Imbuhnya.

Sehingga perlunya keterlibatan masyarakat atau berbagai elemen dalam rancangan pembuatan perda tersebut, karena dengan lahirnya perda ini banyak memuat kepentingan hak mendasar seperti. hak tenaga lokal, hak tenaga kerja orang luar, hak tenaga kerja asing, kewajiban perusahaan, pendirian asosiasi, lembaga pelatihan dan kompotensi kerja.

” Ini yang harus kita perhatikan karena pedoman jelas sudah di atur undang-undang tenakerjaan nomor 13 tahun 2003, misalnya mengenai lembaga pelatihan juga di atur dalam pasal 9 sampai pasal 30 tentang pelatihan kerja,” beber Ruspar

Kita tau bahwa perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki skill atau kemampuan sesuai kompetensi dasar yang dibutuhkan, namun Pemda tidak siap maka dari itu perlunya ada perda yang memuat hal hal ini seperti Lembaga Pelatihan Ketengakerjaan yang berkompoten baik lembaga pemerintah maupun swasta atau perorangan yang berbadan hukum.

” Kami menilai impian masyakat Bombana 3 tahun yang akan datang ketika perusahaan semua sudah beroperasi butuh karyawan ribuan. Tentunnya masyarakat atau pencari kerja warga Bombana harus siap dari segala bidang,” Pungkasnya. (IS)

Kendari, SultraNET. | Sebanyak 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2019-2024 hasil Pemilu 2019 resmi dilantik untuk mengemban amanah rakyat untuk lima tahun kedepan bertempat di  Ruang paripurna DPRD Sultra, Senin (09/10/2019).

Sidang Paripurna Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD periode 2014-2019, Abdurrahman Shaleh dan pengambilan sumpah janji Anggota DPRD dipimpin langsung Ketua Pengadilan Tinggi Sultra Charis Mardiyanto.

Pelantikan itu turut disaksikan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Lukman Abunawas, Anggota DPR RI Hugua, mantan Wakil Gubernur Sultra, Saleh Lasata, para Pimpinan Forkopimda se Sultra, Komisioner KPU dan Bawaslu Sultra, serta para pejabat tinggi se Sultra.

Adapun ke 45 Anggota DPRD yang dilantik hari ini yaitu :

Rls

Batauga, SultraNET. | Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan melalui Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Kemiskinan, menyalurkan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Karang Taruna dari Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial di Tiga Wilayah, yakni di Desa Bahari Dua Kecamatan Sampolawa, Desa Burangasi Kecamatan Lapandewa dan Desa Lontoi Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan (Busel),  Sabtu 5 Oktober 2019 

Adapun bantuan yang diserahkan kepada masing-masing KUBE Karang Taruna berupa peralatan perbengkelan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ) per Kelompok.

Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan, Insanu mengharapkan agar bantuan KUBE Karang Taruna itu hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

” Kami harap dengan bantuan yang disalurkan ini, dapat meningkatkan penghasilan bagi kalian sebagai generasi muda,” tutur Insanu

Sementara itu ditempat yang sama Ketua Tim Penggerak PKK Busel, Hj. Wa Ode Ruhania yang turut hadir mengharapkan agar bantuan yang bersumber dari dana APBD itu jangan selalu dilihat dari besar kecilnya bantuan.

” Namun harus kita syukuri bahwa kalian diberikan kepercayaan dari pemerintah daerah melalui program yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan untuk dapat dikembangkan usahanya agar kalian bisa menjadi wirausahan muda,”  Ujar Anggota DPRD Busel yang baru saja dilantik itu.

Pada kesempatan tersebut, Hj. Wa Ode Ruhania mengikuti Road Show Penyerahan Bantuan di 2 (dua) tempat yakni di Desa Bahari Dua Kecamatan Sampolawa dan Desa Burangasi Kecamatan Lapanewa.

Sementara itu Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Haryadi yang didampingi Kasi Penanganan Kemiskinan, Nur Hardianti memaparkan bahwa untuk mendapatkan bantuan pemberdayaan kelembagaan sosial melalui KUBE Karang Taruna maka ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi.

Persyaratan dimaksud antara lain, Telah terbentuk pengurus Karang Taruna yang dibuktikan dengan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, selanjutnya Karang Taruna tersebut aktif menjalankan Program Kerja sesuai AD dan ART, Usia anggota dan pengurus tidak melebihi darai 45 tahun.

Selanjutnya, Pengurus dan anggota KUBE Karang Taruna harus terdaftar dalam basis data terpadu (BDT), Diutamakan yang telah memiliki embrio usaha, dan terakhir Mengajukan proposal, sesuai sumberdaya yang dimiliki dan melihat peluang usaha di masing-masing wilayah.

“Persyaratan itulah yang harus dipenuhi oleh para pengurus karang taruna untuk memperoleh bantuan tersebut,” Ujar Haryadi disela-sela acara penyerahan bantunan.

Turut hadir dalam acara penyerahan bantuan KUBE Karang Taruna, Wa Ode Ruhania, Ketua TP-PKK Kabupaten Buton Selatan, Insanu, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan, La Kali, Camat Sampolawa, Umar Tama, Camat Lapandewa, Kadis Nakertrans Kabupaten Buton Selatan, Kapolsek Lapandewa, Kepala Desa Bahari Dua dan Burangasi, Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. (Hyd’ 2019)

MUNA, SultraNET. | Masyarakat Sulawesi Tenggara digemparkan kabar dugaan  Perdagangan manusia dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh oknum pejabat tinggi di Kabupaten Buton Utara.

Sebut saja Bunga (Nama Samaran) anak di bawah umur  yang baru genap 15 Tahun itu diduga menjadi korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh TB seorang Ibu Rumah Tangga.

Tidak tanggung tanggung Bunga diduga menjadi Korban untuk memenuhi syahwat Ramadio, Sang Wakil Bupati yang seharusnya melindungi dan memberi contoh yang baik terhadap warganya.

Orang Tua Korban (Edi) yang melaporkan kejadian tersebut menceritakan, berdasarkan pengakuan puterinya, kejadian tersebut dialami puterinya satu hari sebelum hari raya Idul Fitri, bertepatan bulan Juni 2019 lalu di Kelurahan Bonegunu, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bunga yang saat itu tinggal di rumah neneknya dijemput oleh TB. Setelah sampai di rumah (TB), anak tersebut diminta masuk ke dalam kamar, karena menurut TB ada yang mau bertemu di kamar tersebut.

” Ternyata, setelah beberapa saat di kamar, RD tiba dengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan rumah TB, dan langsung masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, RD langsung menyetubuhi korban,” ucapnya.

Setelah selesai berhubungan, kata Edi, RD memberikan uang Rp 2 juta rupiah, namun uang tersebut diambil oleh TB. Sedangkan korban hanya dibelikan pakaian satu pasang bersama sepatu dan Tiga hari kemudian, TB datang lagi menjemput korban dan membawa dirumahnya.

” Saat itu, R sudah menunggu dan kembali melakukan hal yang sama, lalu memberikan uang Rp. 500 ribu. Uang tersebut diambil lagi Rp200 ribu oleh TB,” Bebernya.

Sementara itu Kapolres Muna, AKBP Debby Asri Nugroho SH., SIK membenarkan adanya laporan yang masuk pada tanggal 26 September 2019 lalu. Berdasarkan LP nomor : 18 /9/2019 yang dilaporkan Edi, peristiwa yang dilaporkan terkait tindak pidana perdagangan orang dan persetubuhan anak di bawah umur.

” Kami sudah tangani tindak pidana perdagangan orang, dengan tersangka seorang wanita. Dan sudah kami amankan di Polres Muna sudah masuk tahap sidik. Sedangkan kasus persetubuhan yang diduga dilakukan Wakil Bupati Butur masih tahap lidik, karna kita masih mengumpulkan bukti-bukti dulu,” ungkap Mantan Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Bali ini, Sabtu 5 Oktober 2019.

Untuk TB  pelaku disangkakan ancaman pidana Undang – undang perlindungan anak, pasal 83 jo pasal 76 F UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 88 jo pasal 76I UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.

Hingga berita ini dirilis, Wakil Bupati Butur, Ramadio belum dapat dikonfirmasi. (Borju)