Kendari, SultraNET. | Bentrok antara Demonstran dan Polisi di Depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9/2019)  menyebabkan Satu Mahasiswa Meninggal dunia dan satu lainnya Kritis.

Korban meninggal dunia atas nama Randi Mahasiswa Jurusan Perikanan UHO sempat dilarikan ke Rumah Sakit Korem Kota Kendari sekitar pukul 16:18 Karena terkena tembakan Peluru tepat didadanya namun sayang nyawanya tidak dapat diselamatkan.

Sedangkan korban kritis atas nama Muhammad Yusuf Kardawi (19), Mahasiswa Fakultas Teknik angkatan 2018. dengan kondisi luka parah di bagian kepala saat ini sedang dirawat di RSU Bahteramas (Awal Kurniawan)

Kendari, SultraNET. | Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) fokus mengembangkan destinasi kapal wisata sebagai daya tarik wisatawan untuk berkunjung, hal itu terungkap saat Coffe Morning yang digelar bersama stakeholder Pemerintah dan pelaku Industri Pariwisata Bahari, di Aula Fireplace Swiss Bell Hotel Kota Kendari, Rabu (25/9/19).

Kepada awak media, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Ir. I Gede Panca, M.Pd menuturkan Coffe Morning itu dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi terhadap Pengembangan pariwisata bahari dan sekaligus untuk membangun sinergi, kolaborasi, komitmen stakeholder untuk membangun pariwisata bahari di Sulawesi Tenggara.

Menurutnya Sulawesi Tenggara memiliki potensi laut yang sangat besar dan memiliki fasilitas sandar Labuh untuk kapal yang cukup banyak, namun hal itu belum dimaksimalkan sebagai sebuah potensi infrastruktur wisata bahari

“Sehingga dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat memperkenalkan potensi tersebut untuk dimanfaatkan guna menarik wisatawan yang menggunakan kapal wisata untuk datang berwisata,” Sebutnya.

Disamping itu dengan terselenggaranya kegiatan tersebut para pelaku pariwisata bidang kapal wisata, dan stakeholder pemerintah baik Beacukai, Kepolisian, Basarnas, TNI AL dapat saling memberikan masukan agar kedepan tidak ada lagi kendala ketika kapal wisata ini masuk ke Sultra.

” Agar tamu-tamu yang masuk memakai kapal wisata tidak terhalangi, oleh masalah keimigrasiaan. atau hal lain dikarenakan sudah ada kerjasama yang dilakukan dinas pariwisata kepada stakeholder yang mengurusi urusan kebahariaan ini,” Pungkasnya

Coffe Morning yang mengangkat tema Pengembangan Destinasi Kapal Wisata tersebut menghadirkan empat Narasumber diantaranya, Bapak Dr. Ir. I Gede panca, M.Pd (Kadis Pariwisata Prov. Sultra), Deni Benhard (Kepala Kantor Bea Cukai Kendari), Wirdan Alhasni (Perwakilan Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi), dan Bapak Dr. Ir. H. Adji Sularso, MM.

Kegiatan ini juga dihadiri warga negara asing asal Negara Prancis bernama Injio yang mengaku bersedia membantu mengedukasi masyarakat Sulawesi Tenggara untuk hidup berdamai dengan lingkungan. (Awal Kurniawan)

Rumbia, SultraNET. | Muhammad Anan Efendy Warga Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang baru berusia 1,6 tahun itu harus berjuang melawan Tumor Mata Retinoblastoma Oculi Bilateral Grade IV yang ia derita sejak berumur dua bulan.

Saat ini, putera Kedua dari pasangan Ruslan (29) dan Rismawati (24) tengah menjalani perawatan kemoterapi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebelum dilakukan operasi pengangkatan mata sebelah kirinya yang sudah dipastikan tidak dapat melihat lagi.

Ayah sang bayi Ruslan (29) yang berprofesi sebagai Pegawai Honorer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana kepada awak Media SultraNET. (24/9/2019) menceritakan awal mula anaknya teridentifikasi terkena Tumor Mata saat sang Anak berumur dua bulan.

“Nanti anak saya ini berumur dua bulan, matanya menunjukkan gejala seperti mata kucing, tapi dokter di Bombana belum bisa memvonis kerena tidak ada dokter mata makanya anak ini di rujuk ke Rumah Sakit Bahteramas Kendari sekitar bulan April 2019, namun karena di Di Kendari juga Alatnya Terbatas sehingga kami dirujuk ke Rumah Sakit Unhas Makassar,” Ucap Ruslan

Setelah tiba di Rumah Sakit Unhas Lanjut Ruslan, Dokter kemudian merujuk Anan ke RSUP Dr. Wahidin Makassar yang memiliki peralatan medis yang lebih lengkap karena Tumor yang awalnya hanya menyerang mata sebelah kini namun saat ini mata sebelah kiri sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat melihat sehingga harus dilakukan operasi pengangkatan dan tumor tersebut sudah merembet ke mata sebelah kanan Anan.

“Dan dari hasil evaluasi karena perubahan dari kemoterapi sangat sedikit sehingga dokter ahli menyarankan untuk dilakukan kemoterapi ulang  untuk memperkecil tumornya sebelum dapat dilakukan pengangkatan mata,” Tuturnya

Selama enam bulan menjalani perawatan di Makassar tambah Ruslan ia mengakui saat ini sudah mengalami kesusahan pendanaan untuk membiayai kebutuhan yang tidak terduga terkait obat obatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Untuk itu melalui media ini ia berharap agar Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat Bombana serta para dermawan sudi mengulurkan tangan meringankan beban membantu biaya pengobatan Mata Anan.

“Kami berharap uluran tangan dari Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bombana serta para dermawan untuk membantu meringankan biaya pengobatan Putera kami,” Harapnya.

Ditemui terpisah Muhlis, Pengurus KNPI Kabupaten Bombana menuturkan setelah menerima informasi tentang Anan yang membutuhkan bantuan dari para Dermawan untuk membiayai operasi Tumor mata yang dideritanya, Pihaknya berinisiatif untuk melakukan penggalangan dana secara umum kepada masyarakat Bombana.

“Kita akan segera melakukan penggalangan dana untuk membantu adik Anan ini agar setidaknya dapat membantu meringankan beban biaya operasinya,” Imbuhnya

Adapun bagi para Dermawan yang hendak memberikan bantuan tambah Muhlis, dapat mengirimkan dananya melalui rekening KNPI Bombana atau dapat berhubungan langsung dengan Pengurus KNPI Bombana untuk diteruskan langsung ke Keluarga Anan di Makassar. (IS)

Kendari, SultraNET. | Pembangunan pelabuhan khusus Jetty milik PT. Artha Mining Industry (AMI) sebuah perusahaan konsorsium tiga perusahaan tambang yang bergerak dibidang pemurnian nikel (smelter) di Desa Liano, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diduga dibangun secara ilegal tanpa mengantongi Izin Lingkungan dan izin penempatan lokasi.

Hal tersebut disampaikan Zainal selaku Pembina Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Mataoleo (IMPPERMOL), Kamis (19/9/2019), menurutnya dengan tetap beroperasinya pelabuhan khusus yang dibangun sebelum mengantongi izin dan tanpa kajian dampak lingkungan tersebut menunjukkan sikap lemah dan kalahnya negara dalam penegakan aturan di Negara ini.

Tidak asal sesumbar sembari menunjukkan Surat Keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menerangkan bahwa pada dasarnya PT. AMI belum melakukan mekanisme yang seharusnya berlaku di kedua instansi tersebut namun telah melakukan pembangunan bahkan mengoperasikan pelabuhan khusus Jetty.

” Ini yang pemerintah abaikan hingga melakukan pembiaran sehingga PT. AMI itu melakukan pembangunan Jetty bahkan saat ini sudah dioperasikan, perlu diketahui perusahaan itu membangun jetty tanpa kajian lingkungan yang melibatkan masyarakat ini sangat berbahaya,” Tutur Pria yang juga menjabat Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Moronene (Hippamor) itu.

Saat ini Lanjut Zainal, dampak lingkungan dan sosial ekonomi dari pembangunan jetty tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat dan nelayan lokal setempat, betapa tidak saat ini nelayan lokal sudah tidak dibolehkan oleh perusahaan untuk menangkap ikan di areal pembangunan jetty yang merupakan areal tangkap ikan nelayan lokal setempat sejak turun temurun dan telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai area tangkap ikan nelayan.

“Bukan itu saja saat ini perairan Mataoleo yang terkenal jernih dan kaya ikan sudah mulai keruh akibat aktivitas perusahaan dan parahnya Pemerintah menutup mata padahal ini sudah berulang kali kami laporkan ke instansi terkait,” Bebernya

Karena dampaknya sudah membuat masyarakat dan nelayan lokal mengalami kerugian, Zainal meminta dengan tegas kepada pihak terkait agar segera  memberhentikan aktifitas PT. AMI yang diduga telah menabrak aturan dengan membangun Jetty dengan mengabaikan dampak dan tanpa prosedur yang seharusnya.

“Apabila Pemerintah tidak segera menghentikan aktivitas PT. AMI, maka kami tidak akan segan melakukan aksi dengan melibatkan masyarakat dan nelayan lokal.” Tutupnya

Hingga berita ini dirilis Pihak PT. AMI belum dapat dikonfirmasi (is)

[su_heading style=”default” size=”13″ align=”center” margin=”20″ id=”” class=””]KNPI Bombana Nilai Mentan Amran Sukses Transformasi Teknologi Pertanian[/su_heading]
 

Rumbia, SultraNET. | Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara menilai Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaeman sukses mentransformasi teknologi pertanian di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Agustamin Saleko, Ketua KNPI Bombana kepada awak media SultraNET. (17/9/2019). menurutnya kebijakan Menteri Amran dalam penerapan penggunaan teknologi mesin di sektor pertanian yang gencar dilakukan saat ini terbukti sukses mengangkat derajat petani Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Bombana.

Disamping itu, kebijakan pasca panen Kementan terbukti ampuh menghindarkan para petani dari potensi kerugian akibat permainan harga tengkulak yang kerap melanda dimusim panen.

“Saat ini petani sudah tidak mengkhawatirkan lagi jatuhnya harga dimusim panen, karena pemerintah sudah hadir dengan memberikan standarisasi harga dan jaminan pembelian oleh Bulog langsung,” Tutur Agustamin

Rumbia, SultraNET. | Forum Advokasi Masyarakat Areal Tambang (FORMAT) Bombana mempersiapkan dokumen untuk mengadukan PT. Artha Mining Industri (AMI) yang beroperasi di Desa Liano, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ke Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia.

Format Bombana bakal mengadukan perusahaan industri pemurnian  nikel itu atas dugaan pencemaran laut dan membangun Pelabuhan Khusus (jetty) di areal tangkap ikan nelayan lokal Kabupaten Bombana.

Hal itu disampaikan Muhammad Adnan, Ketua Format Bombana kepada awak media SultraNET., (16/9/2019) menurutnya Pihaknya bakal melaporkan perusahaan yang terdiri dari konsorsium tiga perusahaan tambang itu ke kementerian yang Dipimpinan Dr. (HC) Susi Pudjiastuti  karena banyaknya aduan yang ia terima dari nelayan Bombana yang mengaku aktifitas perusahaan sudah sangat meresahkan.

“Ini domainnya Kementerian Kelautan juga karena yang terkena dampak utama adalah nelayan lokal bombana,” urai Adnan

Adnan menguraikan, ia menerima banyak keluhan nelayan lokal yang mengalami penurunan penghasilan yang sangat drastis karena diduga PT. AMI melarang nelayan lokal menangkap ikan di area pembangunan Jetty  yang telah menjadi area tangkap ikan nelayan lokal secara turun temurun.

Disamping itu, diduga akibat endapan bekas galian tanah yang terbawa air kelaut menyebabkan air diperairan sekitar perusahaan menjadi keruh.

“Karena sudah keruh airnya maka rumput laut yang menjadi komoditas lain  warga dan nelayan lokal menjadi rusak dan produksinya menurun, hal inilah yang penting disampaikan ke Ibu Menteri Susi agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” Pungkasnya (IS)

Rumbia, SultraNET. | Proyek peningkatan jalan Ibu Kota Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa pengerjaan bahu jalan dan perbaikan di beberapa ruas mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat, bahkan menjadi perbincangan yang hangat di media sosial.

Pekerjaan tersebut mendapat kritikan karena dinilai sebagai pemborosan anggaran. Masyarakat menilai ruas jalan yang ditingkatkan itu masih sangat layak digunakan sehingga kurang tepat jika dilakukan pengerjaan sedangkan banyak ruas jalan lain yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan yang juga berada di Ibu Kota Rumbia.

Menanggapi banyaknya kritikan dan masukan dari masyarakat, Semuel Kadmaerubun selaku Kapala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana, Kamis (12/9/2019) menuturkan Pihaknya pada dasarnya menyambut baik dan mengapresiasi banyaknya masukan dan kritikan dari masyarakat.

Menurut pria yang akrab disapa Sem itu, kritikan dan masukan sangat membantu pihaknya untuk memastikan pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan dikoridor yang benar dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

” Kritikan dan masukan dari masyarakat itu harus disikapi secara bijak karena itu tujuannya untuk kemajuan daerah dan kita tidak boleh alergi justru tugas kita untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ujar Semuel.

Terlebih lagi lanjut Sem, kritikan itu muncul karena dari keseluruhan ruas jalan dalam ibukota yang akan dibenahi itu, secara kebetulan pihak rekanan terlebih dahulu memulai pekerjaannya di Jalan Jendral Sudirman yang kondisinya masih jauh lebih baik dari kondisi di ruas jalan lainnya.

” Jadi yang dibenahi itu sebenarnya bukan hanya yang di jenderal sudirman saja, tetapi kita akan benahi semua ruas dan bahu jalan dalam Ibukota ini yang kondisi sudah layak dikerjakan,” Bebernya

Untuk tahun ini, peningkatan jalan berupa perbaikan ruas jalan rusak dan peningkatan bahu jalan dalam ibu kota bombana yang bakal dikerjakan yaitu di ruas Jalan Jenderal Sudirman senilai 2.08 miliar, Jalan Ki Hajar Dewantoro dan Jalan Wolter Monginsidi senilai 2.07 miliar dan Jalan Tina Orima dan Jalan Ahmad Yani senilai 1.57 miliar rupiah.

” Namun baru rekanan di Jalan Jenderal Sudirman yang sudah mulai bekerja dan bagi rekanan lain yang belum memulai pekerjaan, saya akan berikan teguran pada mereka,” Sebutnya

Kendati demikian, Sem yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek yang digadang gadang dapat mempercantik wajah Ibu kota itu, menampik dugaan dilakukan pemborosan anggaran, menurutnya pengerjaan bahu jalan itu merupakan peningkatan terhadap pekerjaan yang dilakukan tahun 2014 lalu yang kondisinya hari ini sudah mengalami kerusakan dibeberapa titik.

” Bahu jalan yang ditingkatkan ini, dikerjakan tahun 2014 lalu dan dibuat hanya sebagai penyangga sisi kiri dan kanan dari jalan utama, dan kualitasnya pun rendah dibanding jalan utama yang memakai aspal hot mix, ini yang kita tingkatkan agar kualitasnya sama antara jalan yang ditengah dan bahu jalan,” Urainya

Mantan Kasubag. Perencanaan Dinas PUPR itu menyebut rencana perbaikan itu sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2017 lalu karena dibeberapa sisi dan ruas jalan sudah mengalami penurunan struktur dan menjadi genangan air bila musim penghujan tiba.

“Ini sudah diusulkan sejak beberapa tahun lalu dan baru dapat direalisasikan, nantinya dibahujalan ini akan dibuatkan saluran pembuangan ke parit agar menghindari genangan air jika musim penghujan tiba dan memang ini berbeda dengan bahu jalan yang lalu,” Bebernya

Untuk tahun anggara 2019 ini tambah Sem, anggaran yang di plot rehab dan peningkatan jalan Kabupaten Bombana untuk wilayah Kabaena mendapar anggaran sebesar 12 Miliar rupiah yang diporsikan untuk Jalan menuju Desa Wisata Tangkeno hingga Kabaena Tengah, sementara Rumbia Ibukota Kabupaten Bombana dikucurkan sebesar 5,7 Miliar rupiah dan wilayah Poleang sebesar 1,2 Miliar rupiah untuk perbaikan jalan di Poleang Utara dan Sekitarnya

“Jadi semua wilayah pada dasarnya diberikan dan terbanyak untuk wilayah Kabaena.” Tutupnya (IS)

Rumbia, SultraNET. | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bombana memberikan pemotongan biaya (diskon) sebesar 85 persen untuk pemasangan baru sambungan air kepada pelanggan di tiga Kecamatan, yang meliputi Kecamatan Rarowatu, Tontonunu dan Mataoleo.

Direktur PDAM Bombana, DR. Arman kepada awak media ini, rabu (11/9/2019) menyampaikan bahwa pemberian diskon untuk pemasangan baru sambungan air itu, berlaku hingga akhir bulan oktober 2019 mendatang.

“Kami harap agar masyarakat di tiga kecamatan itu bisa memanfaatkan adanya pengurangan biaya ini, karena waktu berlakunya memang juga terbatas,” Tutur Mantan Aktifis Mahasiswa Muhammadiyah itu

Dipilihnya tiga kecamatan tersebut lanjut Arman karena ketersediaan dan debit air yang dapat disediakan oleh PDAM ke masyarakat dimusim kemarau ini masih melebihi dari kebutuhan.

“Untuk kecamatan lain, kita terus upayakan agar ketersediaan air juga dapat melebihi. sehingga program ini juga bisa diterapkan di daerah itu,” Sebutnya

Pria yang juga menjabat Kepala Bidang penanganan Konflik dan kewaspadaan nasional, Badan Kesbangpol Bombana itu merinci Adapun besaran biaya pemasangan baru setelah dilakukan pengurangan adalah sebesar 76.000 rupiah untuk kelompok pengguna I yaitu Fasilitas Umum dan Rumah Ibadah, sedangkan untuk kelompok II  yaitu pengguna rumah non permanen dikenakan biaya sebesar 79.600 rupiah sedangkan untuk kelompok III yaitu pengguna dengan rumah permanen dikenakan biaya sebesar 87.640 rupiah.

Pemasangan baru itu, tambahnya PDAM menanggung bahan hingga 8 meter dari pipa penyambungan dengan asumsi 2 batang pipa sepanjang masing-masing empat meter, 1 buah aktaf kran dan 1 buah water kran.

“Jika kebutuhan pelanggan melebihi dari yang disiapkan PDAM maka biayanya itu ditanggung pelanggan,” Pungkasnya (IS)

Batauga, SultraNET. | Kabar gembira untuk Masyarakat Kecamatan Batuatas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan (Busel) memberi Perhatian terhadap Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang kegiatan perekonomian Masyarakat setempat.

Hal itu disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Busel, L.M. Amal, A,Md saat menyampaikan Laporan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. yang digelar di Gedung Lamaindo, Selasa (3/9/2019).

Dalam Laporanya, Anggota Dewan yang berasal dari Daerah Pemilihan Kecamatan Sampolawa itu menyampaikan langsung kepada Plt. Bupati Busel terkait kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah disepakati pada Tahun 2018 lalu terkait dengan rencana Pembangunan Jalan yang menghubungkan antar Desa se Kecamatan Batuatas yang seharusnya dilaksanakan pada Tahun 2019 namun hingga saat ini kesepakatan untuk membangun infrastruktur jalan dan Pengadaan Air Bersih di daerah perbatasan tersebut belum terealisasi sehingga pihak DPRD meminta agar Tahun Anggaran 2020 rencana tersebut dapat direalisasikan.

“Kami berharap agar rencana Pembangunan Jalan yang menghubungkan antar Desa se Kecamatan Batuatas dan Pengadaan Air Bersih di daerah perbatasan tersebut dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020.,” Tutur Amal

Selain meminta pemerintah Daerah untuk memberi perhatian serius atas pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan yang masuk sebagai Daerah terluar dalam wilayah kabupaten Buton selatan itu, Pihak DPRD juga mengeluarkan beberapa rekemendasi dan catatan sebagai kesimpulan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran dan Perioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Adapun catatan dan rekomendasi itu adalah Pertama, diharapkan KUA PPAS Perubahan APBD 2019 harus menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam pencapaian Visi dan misi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah yang di tetapkan sebagai kerangka acuan Pemerintah Daerah selama masa lima Tahun,

Serta dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dan menyelesaikan beberapa persoalan Daerah di Kabupaten Buton Selatan, seperti Penyertaan Modal terhadap PDAM perlu dilakukan kajian agar alokasi anggaran dapat mencapai sasaran.

Kedua, Peningkatan kapasitas SDM dan penyelesaian pemilik lahan perkantoran, ketiga diharapkan agar KUA -PPAS diformulasikan sebagai langkah untuk menyesuaikan dalam perubahan asumsi kebijakan Pennyusunan APBD.

Keempat, meminta kepada Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi dan pajak Daerah.

Kelima Dewan meminta pemerintah daerah agar melakukan terobosan nyata dalam upaya peningkatan kesejahtaraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Buton Selatan,

Keenam, mengapresiasi adanya perencanaan Pembangunan 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2019 (AM)

Batauga, SultraNET. | Tim Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemeberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Buton Selatan kompak dalam meningkatkan perannya sebagai penggerak Pembangunan Desa di Daerah itu.

Tim P3MD berhasil melakukan Provokasi positif terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk segera mengintegrasikan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa menjadi satu sistim yang tidak terpisahkan.

Atas keberhasilan tersebut, kini Tim P3MD dipercaya dan didaulat untuk menjadi Narasumber dan Moderator pada acara Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Inovasi Kabupaten Buton Selatan yang digelar, Senin (26/8/2019) di Gedung Lamaindo, Batauga.

Zainal Abidin, SE selaku koordinator P3MD Kabupaten Buton Selatan menjelaskan bahwa untuk Rapat Koordinasi ini pihaknya telah membagi tugas kepada masing masing tenaga Ahli untuk berperan dalam mensukseskan agend Rakor tersebut.

Dimana dalam kegiatan tersebut Dirinya sendiri Lanjut Zainal Abidin selaku Tenaga Ahli Pelayanan Sosial dasar menyampaikan Materi Tentang Kebijakan dan Strategi Fasilitasi Konvergensi Stunting di Desa dengan Moderator Sekertaris TIK, Laode Risawal, S.Sos,M.Si.

Amiruddin Majid selaku Tenaga Ahli Perencanaan partisipatif menyampaikan Materi Skenario Kolaborasi perencanaan Desa dan renja SKPD 2020 dengan Moderator yakni Tenaga Ahli PMD, Abady Makmur.

Sedangkan Materi yang disampaikan Kadis PMD Buton Selatan yakni Urgensi Pengembangan Prudes menuju Buton Selatan yang produktif 2020 dengan moderator Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa, Waode Salawati.

” Untuk kegiatan rakor hari ini saya selaku Koordinator telah membagi beberapa TIM P3MD untuk mengambil peran dalam pelaksanaan rakor,” imbuhnya

Anggota Tim P3MD, Abady Makmur menambahkan bahwa Acara Rapat Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan yang dirangkaikan dengan Agenda besar Tim Inovasi Kabupaten Buton Selatan itu merupakan ide dari Tim P3MD bersama Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan.

“Ide ini merupakan ide brilian Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif Buton Selatan, Amiruddin Majid yang digagas setelah empat bulan bertugas dan menjelajahi Desa desa di Buton Selatan ini, dengan pertimbangan bahwa pada Tahapan perencanaan Desa sudah memasuki Tahap akhir pada Bulan September 2019 untuk Kegiatan Tahun 2020 kedepan.” Jelasnya.

Setelah Ide itu dicetuskan dan pihaknya berkoordinasi dengan Sekertaris Tim Inovasi Desa, Ketua Tim Inovasi Desa Kabupaten dalam hal ini Kepala Dinas PMD dan Kepala Bappeda  menyetujui untuk menggabungkan dua kegiatan tersebut.

“Mengingat didalam Sinkronisasi Perencanaan kita harus mengakomodir Komitmen Bursa Inovasi yang harus direflikasi dalam APBDes 2020, karena semua Kartu Komitmen sudah ditanda tangani oleh masing-masing kepala desa pada acara Bursa Inovasi beberapa bulan lalu,” Bebernya.

Mantan Sekretaris Desa di Kabupaten Bombana tersebut berharap agar kegiatan ini akan mendapatkan output yang terukur dan maksimal (AM)