Jetty PT. AMI Diduga Ilegal, Pemerintah Tutup Mata, Nelayan Lokal Meradang

Kendari, SultraNET. | Pembangunan pelabuhan khusus Jetty milik PT. Artha Mining Industry (AMI) sebuah perusahaan konsorsium tiga perusahaan tambang yang bergerak dibidang pemurnian nikel (smelter) di Desa Liano, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diduga dibangun secara ilegal tanpa mengantongi Izin Lingkungan dan izin penempatan lokasi.

Hal tersebut disampaikan Zainal selaku Pembina Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Mataoleo (IMPPERMOL), Kamis (19/9/2019), menurutnya dengan tetap beroperasinya pelabuhan khusus yang dibangun sebelum mengantongi izin dan tanpa kajian dampak lingkungan tersebut menunjukkan sikap lemah dan kalahnya negara dalam penegakan aturan di Negara ini.

Tidak asal sesumbar sembari menunjukkan Surat Keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara dan Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menerangkan bahwa pada dasarnya PT. AMI belum melakukan mekanisme yang seharusnya berlaku di kedua instansi tersebut namun telah melakukan pembangunan bahkan mengoperasikan pelabuhan khusus Jetty.

” Ini yang pemerintah abaikan hingga melakukan pembiaran sehingga PT. AMI itu melakukan pembangunan Jetty bahkan saat ini sudah dioperasikan, perlu diketahui perusahaan itu membangun jetty tanpa kajian lingkungan yang melibatkan masyarakat ini sangat berbahaya,” Tutur Pria yang juga menjabat Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Moronene (Hippamor) itu.

Surat Keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Prov. Sultra terkait pembangunan Jetty PT. AMI
Surat Keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Prov. Sultra terkait pembangunan Jetty PT. AMI

Saat ini Lanjut Zainal, dampak lingkungan dan sosial ekonomi dari pembangunan jetty tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat dan nelayan lokal setempat, betapa tidak saat ini nelayan lokal sudah tidak dibolehkan oleh perusahaan untuk menangkap ikan di areal pembangunan jetty yang merupakan areal tangkap ikan nelayan lokal setempat sejak turun temurun dan telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai area tangkap ikan nelayan.

“Bukan itu saja saat ini perairan Mataoleo yang terkenal jernih dan kaya ikan sudah mulai keruh akibat aktivitas perusahaan dan parahnya Pemerintah menutup mata padahal ini sudah berulang kali kami laporkan ke instansi terkait,” Bebernya

Karena dampaknya sudah membuat masyarakat dan nelayan lokal mengalami kerugian, Zainal meminta dengan tegas kepada pihak terkait agar segera  memberhentikan aktifitas PT. AMI yang diduga telah menabrak aturan dengan membangun Jetty dengan mengabaikan dampak dan tanpa prosedur yang seharusnya.

“Apabila Pemerintah tidak segera menghentikan aktivitas PT. AMI, maka kami tidak akan segan melakukan aksi dengan melibatkan masyarakat dan nelayan lokal.” Tutupnya

Hingga berita ini dirilis Pihak PT. AMI belum dapat dikonfirmasi (is)




KNPI Bombana Nilai Mentan Amran Sukses Transformasi Teknologi Pertanian

[su_heading style=”default” size=”13″ align=”center” margin=”20″ id=”” class=””]KNPI Bombana Nilai Mentan Amran Sukses Transformasi Teknologi Pertanian[/su_heading]
 

Rumbia, SultraNET. | Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara menilai Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaeman sukses mentransformasi teknologi pertanian di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Agustamin Saleko, Ketua KNPI Bombana kepada awak media SultraNET. (17/9/2019). menurutnya kebijakan Menteri Amran dalam penerapan penggunaan teknologi mesin di sektor pertanian yang gencar dilakukan saat ini terbukti sukses mengangkat derajat petani Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Bombana.

Disamping itu, kebijakan pasca panen Kementan terbukti ampuh menghindarkan para petani dari potensi kerugian akibat permainan harga tengkulak yang kerap melanda dimusim panen.

“Saat ini petani sudah tidak mengkhawatirkan lagi jatuhnya harga dimusim panen, karena pemerintah sudah hadir dengan memberikan standarisasi harga dan jaminan pembelian oleh Bulog langsung,” Tutur Agustamin

Menteri Amran juga dinilai cukup sukses dalam memanfaatkan beragam potensi agraris yang ada di Indonesia, oleh sebab itu dengan corak kepemimpinan Amran Sulaiman seperti saat ini, dinilainya akan menuai optimisme guna menuju terealisasinya Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

” Misalnya di Bombana ini, sangat banyak lahan tidur yang kemudian dibuka menjadi lahan persawahan dan perkebunan untuk masyarakat, tentu itu sangat membantu petani kita,” Imbuhnya.

Disebutkan, salah satu  bukti kesuksesan Amran di Bombana yaitu meningkatnya produktifitas petani setelah mendapat bantuan dan teknologi baru dalam bercocok tanam.

“Sudah seharusnya Presiden Joko Widodo mempertahankan menteri yang energik dan visioner seperti pak Amran ini,” Pungkasnya

(IS)




FORMAT Bombana Siap Adukan PT. AMI ke Menteri Susi

Rumbia, SultraNET. | Forum Advokasi Masyarakat Areal Tambang (FORMAT) Bombana mempersiapkan dokumen untuk mengadukan PT. Artha Mining Industri (AMI) yang beroperasi di Desa Liano, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ke Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia.

Format Bombana bakal mengadukan perusahaan industri pemurnian  nikel itu atas dugaan pencemaran laut dan membangun Pelabuhan Khusus (jetty) di areal tangkap ikan nelayan lokal Kabupaten Bombana.

Hal itu disampaikan Muhammad Adnan, Ketua Format Bombana kepada awak media SultraNET., (16/9/2019) menurutnya Pihaknya bakal melaporkan perusahaan yang terdiri dari konsorsium tiga perusahaan tambang itu ke kementerian yang Dipimpinan Dr. (HC) Susi Pudjiastuti  karena banyaknya aduan yang ia terima dari nelayan Bombana yang mengaku aktifitas perusahaan sudah sangat meresahkan.

“Ini domainnya Kementerian Kelautan juga karena yang terkena dampak utama adalah nelayan lokal bombana,” urai Adnan

Adnan menguraikan, ia menerima banyak keluhan nelayan lokal yang mengalami penurunan penghasilan yang sangat drastis karena diduga PT. AMI melarang nelayan lokal menangkap ikan di area pembangunan Jetty  yang telah menjadi area tangkap ikan nelayan lokal secara turun temurun.

Disamping itu, diduga akibat endapan bekas galian tanah yang terbawa air kelaut menyebabkan air diperairan sekitar perusahaan menjadi keruh.

“Karena sudah keruh airnya maka rumput laut yang menjadi komoditas lain  warga dan nelayan lokal menjadi rusak dan produksinya menurun, hal inilah yang penting disampaikan ke Ibu Menteri Susi agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” Pungkasnya (IS)




Dikritik “Perbaiki Jalan Bagus”, Begini Penjelasan Dinas PUPR Bombana

Rumbia, SultraNET. | Proyek peningkatan jalan Ibu Kota Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa pengerjaan bahu jalan dan perbaikan di beberapa ruas mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat, bahkan menjadi perbincangan yang hangat di media sosial.

Pekerjaan tersebut mendapat kritikan karena dinilai sebagai pemborosan anggaran. Masyarakat menilai ruas jalan yang ditingkatkan itu masih sangat layak digunakan sehingga kurang tepat jika dilakukan pengerjaan sedangkan banyak ruas jalan lain yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan yang juga berada di Ibu Kota Rumbia.

Menanggapi banyaknya kritikan dan masukan dari masyarakat, Semuel Kadmaerubun selaku Kapala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana, Kamis (12/9/2019) menuturkan Pihaknya pada dasarnya menyambut baik dan mengapresiasi banyaknya masukan dan kritikan dari masyarakat.

Menurut pria yang akrab disapa Sem itu, kritikan dan masukan sangat membantu pihaknya untuk memastikan pekerjaan yang sedang dilakukan dapat berjalan dikoridor yang benar dan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

” Kritikan dan masukan dari masyarakat itu harus disikapi secara bijak karena itu tujuannya untuk kemajuan daerah dan kita tidak boleh alergi justru tugas kita untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ujar Semuel.

Terlebih lagi lanjut Sem, kritikan itu muncul karena dari keseluruhan ruas jalan dalam ibukota yang akan dibenahi itu, secara kebetulan pihak rekanan terlebih dahulu memulai pekerjaannya di Jalan Jendral Sudirman yang kondisinya masih jauh lebih baik dari kondisi di ruas jalan lainnya.

” Jadi yang dibenahi itu sebenarnya bukan hanya yang di jenderal sudirman saja, tetapi kita akan benahi semua ruas dan bahu jalan dalam Ibukota ini yang kondisi sudah layak dikerjakan,” Bebernya

Untuk tahun ini, peningkatan jalan berupa perbaikan ruas jalan rusak dan peningkatan bahu jalan dalam ibu kota bombana yang bakal dikerjakan yaitu di ruas Jalan Jenderal Sudirman senilai 2.08 miliar, Jalan Ki Hajar Dewantoro dan Jalan Wolter Monginsidi senilai 2.07 miliar dan Jalan Tina Orima dan Jalan Ahmad Yani senilai 1.57 miliar rupiah.

” Namun baru rekanan di Jalan Jenderal Sudirman yang sudah mulai bekerja dan bagi rekanan lain yang belum memulai pekerjaan, saya akan berikan teguran pada mereka,” Sebutnya

Kendati demikian, Sem yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek yang digadang gadang dapat mempercantik wajah Ibu kota itu, menampik dugaan dilakukan pemborosan anggaran, menurutnya pengerjaan bahu jalan itu merupakan peningkatan terhadap pekerjaan yang dilakukan tahun 2014 lalu yang kondisinya hari ini sudah mengalami kerusakan dibeberapa titik.

” Bahu jalan yang ditingkatkan ini, dikerjakan tahun 2014 lalu dan dibuat hanya sebagai penyangga sisi kiri dan kanan dari jalan utama, dan kualitasnya pun rendah dibanding jalan utama yang memakai aspal hot mix, ini yang kita tingkatkan agar kualitasnya sama antara jalan yang ditengah dan bahu jalan,” Urainya

Mantan Kasubag. Perencanaan Dinas PUPR itu menyebut rencana perbaikan itu sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2017 lalu karena dibeberapa sisi dan ruas jalan sudah mengalami penurunan struktur dan menjadi genangan air bila musim penghujan tiba.

“Ini sudah diusulkan sejak beberapa tahun lalu dan baru dapat direalisasikan, nantinya dibahujalan ini akan dibuatkan saluran pembuangan ke parit agar menghindari genangan air jika musim penghujan tiba dan memang ini berbeda dengan bahu jalan yang lalu,” Bebernya

Untuk tahun anggara 2019 ini tambah Sem, anggaran yang di plot rehab dan peningkatan jalan Kabupaten Bombana untuk wilayah Kabaena mendapar anggaran sebesar 12 Miliar rupiah yang diporsikan untuk Jalan menuju Desa Wisata Tangkeno hingga Kabaena Tengah, sementara Rumbia Ibukota Kabupaten Bombana dikucurkan sebesar 5,7 Miliar rupiah dan wilayah Poleang sebesar 1,2 Miliar rupiah untuk perbaikan jalan di Poleang Utara dan Sekitarnya

“Jadi semua wilayah pada dasarnya diberikan dan terbanyak untuk wilayah Kabaena.” Tutupnya (IS)




PDAM Bombana Diskon 85 Persen Biaya Pemasangan Baru Sambungan Air di Tiga Kecamatan

Rumbia, SultraNET. | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bombana memberikan pemotongan biaya (diskon) sebesar 85 persen untuk pemasangan baru sambungan air kepada pelanggan di tiga Kecamatan, yang meliputi Kecamatan Rarowatu, Tontonunu dan Mataoleo.

Direktur PDAM Bombana, DR. Arman kepada awak media ini, rabu (11/9/2019) menyampaikan bahwa pemberian diskon untuk pemasangan baru sambungan air itu, berlaku hingga akhir bulan oktober 2019 mendatang.

“Kami harap agar masyarakat di tiga kecamatan itu bisa memanfaatkan adanya pengurangan biaya ini, karena waktu berlakunya memang juga terbatas,” Tutur Mantan Aktifis Mahasiswa Muhammadiyah itu

Dipilihnya tiga kecamatan tersebut lanjut Arman karena ketersediaan dan debit air yang dapat disediakan oleh PDAM ke masyarakat dimusim kemarau ini masih melebihi dari kebutuhan.

“Untuk kecamatan lain, kita terus upayakan agar ketersediaan air juga dapat melebihi. sehingga program ini juga bisa diterapkan di daerah itu,” Sebutnya

Pria yang juga menjabat Kepala Bidang penanganan Konflik dan kewaspadaan nasional, Badan Kesbangpol Bombana itu merinci Adapun besaran biaya pemasangan baru setelah dilakukan pengurangan adalah sebesar 76.000 rupiah untuk kelompok pengguna I yaitu Fasilitas Umum dan Rumah Ibadah, sedangkan untuk kelompok II  yaitu pengguna rumah non permanen dikenakan biaya sebesar 79.600 rupiah sedangkan untuk kelompok III yaitu pengguna dengan rumah permanen dikenakan biaya sebesar 87.640 rupiah.

Pemasangan baru itu, tambahnya PDAM menanggung bahan hingga 8 meter dari pipa penyambungan dengan asumsi 2 batang pipa sepanjang masing-masing empat meter, 1 buah aktaf kran dan 1 buah water kran.

“Jika kebutuhan pelanggan melebihi dari yang disiapkan PDAM maka biayanya itu ditanggung pelanggan,” Pungkasnya (IS)




Setujui KUA-PPAS, DPRD Harap Kecamatan Batuatas Dapat Perhatian

Batauga, SultraNET. | Kabar gembira untuk Masyarakat Kecamatan Batuatas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan (Busel) memberi Perhatian terhadap Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang kegiatan perekonomian Masyarakat setempat.

Hal itu disampaikan Anggota Badan Anggaran DPRD Busel, L.M. Amal, A,Md saat menyampaikan Laporan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. yang digelar di Gedung Lamaindo, Selasa (3/9/2019).

Dalam Laporanya, Anggota Dewan yang berasal dari Daerah Pemilihan Kecamatan Sampolawa itu menyampaikan langsung kepada Plt. Bupati Busel terkait kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah disepakati pada Tahun 2018 lalu terkait dengan rencana Pembangunan Jalan yang menghubungkan antar Desa se Kecamatan Batuatas yang seharusnya dilaksanakan pada Tahun 2019 namun hingga saat ini kesepakatan untuk membangun infrastruktur jalan dan Pengadaan Air Bersih di daerah perbatasan tersebut belum terealisasi sehingga pihak DPRD meminta agar Tahun Anggaran 2020 rencana tersebut dapat direalisasikan.

“Kami berharap agar rencana Pembangunan Jalan yang menghubungkan antar Desa se Kecamatan Batuatas dan Pengadaan Air Bersih di daerah perbatasan tersebut dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020.,” Tutur Amal

Selain meminta pemerintah Daerah untuk memberi perhatian serius atas pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan yang masuk sebagai Daerah terluar dalam wilayah kabupaten Buton selatan itu, Pihak DPRD juga mengeluarkan beberapa rekemendasi dan catatan sebagai kesimpulan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran dan Perioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Adapun catatan dan rekomendasi itu adalah Pertama, diharapkan KUA PPAS Perubahan APBD 2019 harus menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam pencapaian Visi dan misi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah yang di tetapkan sebagai kerangka acuan Pemerintah Daerah selama masa lima Tahun,

Serta dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dan menyelesaikan beberapa persoalan Daerah di Kabupaten Buton Selatan, seperti Penyertaan Modal terhadap PDAM perlu dilakukan kajian agar alokasi anggaran dapat mencapai sasaran.

Kedua, Peningkatan kapasitas SDM dan penyelesaian pemilik lahan perkantoran, ketiga diharapkan agar KUA -PPAS diformulasikan sebagai langkah untuk menyesuaikan dalam perubahan asumsi kebijakan Pennyusunan APBD.

Keempat, meminta kepada Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi dan pajak Daerah.

Kelima Dewan meminta pemerintah daerah agar melakukan terobosan nyata dalam upaya peningkatan kesejahtaraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Buton Selatan,

Keenam, mengapresiasi adanya perencanaan Pembangunan 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2019 (AM)




Kolaborasikan Dua Sistem Perencanaan, P3MD Busel Didaulat menjadi Narsasumber dan Moderator

Batauga, SultraNET. | Tim Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemeberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Buton Selatan kompak dalam meningkatkan perannya sebagai penggerak Pembangunan Desa di Daerah itu.

Tim P3MD berhasil melakukan Provokasi positif terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk segera mengintegrasikan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dengan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa menjadi satu sistim yang tidak terpisahkan.

Atas keberhasilan tersebut, kini Tim P3MD dipercaya dan didaulat untuk menjadi Narasumber dan Moderator pada acara Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Inovasi Kabupaten Buton Selatan yang digelar, Senin (26/8/2019) di Gedung Lamaindo, Batauga.

Zainal Abidin, SE selaku koordinator P3MD Kabupaten Buton Selatan menjelaskan bahwa untuk Rapat Koordinasi ini pihaknya telah membagi tugas kepada masing masing tenaga Ahli untuk berperan dalam mensukseskan agend Rakor tersebut.

Dimana dalam kegiatan tersebut Dirinya sendiri Lanjut Zainal Abidin selaku Tenaga Ahli Pelayanan Sosial dasar menyampaikan Materi Tentang Kebijakan dan Strategi Fasilitasi Konvergensi Stunting di Desa dengan Moderator Sekertaris TIK, Laode Risawal, S.Sos,M.Si.

Amiruddin Majid selaku Tenaga Ahli Perencanaan partisipatif menyampaikan Materi Skenario Kolaborasi perencanaan Desa dan renja SKPD 2020 dengan Moderator yakni Tenaga Ahli PMD, Abady Makmur.

Sedangkan Materi yang disampaikan Kadis PMD Buton Selatan yakni Urgensi Pengembangan Prudes menuju Buton Selatan yang produktif 2020 dengan moderator Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa, Waode Salawati.

” Untuk kegiatan rakor hari ini saya selaku Koordinator telah membagi beberapa TIM P3MD untuk mengambil peran dalam pelaksanaan rakor,” imbuhnya

Anggota Tim P3MD, Abady Makmur menambahkan bahwa Acara Rapat Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan yang dirangkaikan dengan Agenda besar Tim Inovasi Kabupaten Buton Selatan itu merupakan ide dari Tim P3MD bersama Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan.

“Ide ini merupakan ide brilian Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif Buton Selatan, Amiruddin Majid yang digagas setelah empat bulan bertugas dan menjelajahi Desa desa di Buton Selatan ini, dengan pertimbangan bahwa pada Tahapan perencanaan Desa sudah memasuki Tahap akhir pada Bulan September 2019 untuk Kegiatan Tahun 2020 kedepan.” Jelasnya.

Setelah Ide itu dicetuskan dan pihaknya berkoordinasi dengan Sekertaris Tim Inovasi Desa, Ketua Tim Inovasi Desa Kabupaten dalam hal ini Kepala Dinas PMD dan Kepala Bappeda  menyetujui untuk menggabungkan dua kegiatan tersebut.

“Mengingat didalam Sinkronisasi Perencanaan kita harus mengakomodir Komitmen Bursa Inovasi yang harus direflikasi dalam APBDes 2020, karena semua Kartu Komitmen sudah ditanda tangani oleh masing-masing kepala desa pada acara Bursa Inovasi beberapa bulan lalu,” Bebernya.

Mantan Sekretaris Desa di Kabupaten Bombana tersebut berharap agar kegiatan ini akan mendapatkan output yang terukur dan maksimal (AM)




Jamaah Haji Busel Dijadwalkan Tiba 6 September, Pemkab Siapkan Penyambutan

Batauga, SultraNET. | Sebanyak 13 Orang jama’ah Haji asal Buton Selatan dipastikan tiba di Buton Selatan tanggal 6 September 2019. Kepastian Kepulangan Jamaah Haji asal Buton Selatan itu, disampaikan Kepala Bagian Kesra Setda Buton Selatan, Insanu, SKM, M,Si saat ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (23/8/2019).

Anggota Panitia Penyelenggara Jama’ah haji Daerah Kabupaten Buton Selatan ini menjelaskan Pihak Pemerintah Daerah telah siap untuk menyambut para jama’ah dan telah membuat skenario penjemputan jama’ah haji mulai dari Makasar hingga diterima di Batauga, termasuk Koordinasi dengan Pihak Kepolisian terkait Permintaan pengawalan dari polisi lalu lintas Kepolisian resort Batauga.

“Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Sudah siap untuk menyambut para jama’ah dan telah membuat skenario penjemputan jama’ah haji mulai dari Asrama Haji Makassar hingga tiba di Batauga, kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak Polsek Batauga terkait permintaan pengawalan mengingat pasti banyak keluarga yang menggunakan kendaraan utk menjemput Jama’ah haji,” Ungkapnya.

Suami dari Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur ini berharap, jama’ah dari Buton Selatan tidak mengalami hambatan dalam perjalanan hingga mereka tiba di keluarga masing masing.

“Kelancaran dan keselamatan jama’ah sangat diharapkan karena keluarga sudah menunggu,” Tutur Insanu.

Sementara itu Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Buton Selatan, Drs. H. Larija, M.Pd.I saat ditemui di kantornya mengatakan bahwa jumlah jama’ah haji asal Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 ini sebanyak 13 orang yang terdiri dari 7 orang laki laki dan 6 orang perempuan.

Para jamaah akan tiba di embarkasi Makasar pada tanggal 5 September 2019 dini hari dan langsung diistrahatkan di Asrama Haji Sudiang makassar. selanjutnya tanggal 6 September 2019 akan bertolak dari Bandara Makasar menuju Bandara Betoambari Bau-Bau. Selanjutnya dari Panitia penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten akan menyiapkan tenda untuk tempat istrahat sementara di Bandara Betoambari dan setelah itu para jama’ah akan dikawal oleh petugas Polisi lalulintas hingga tiba di Masjid Raya Safitri di Batauga.

“Panitia akan menyiapkan tempat berupa tenda di halaman Bandara Betoambari guna mengantisipasi keluarga jama’ah yang menjemput jama’ah haji selanjutnya kita akan antar sampai di masjid Safitri Batauga untuk diterima oleh Pemerintah Kabupaten,” Urainya

Dikonfirmasi mengenai kondisi Kesehatan para jama’ah, mantan aktifis Pemberdayaan dan Guru SMA tersebut yang juga sebagai Sekertaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPHI) Buton selatan menyampaikan jika berdasarkan laporan dari panitia penyelenggara Semua jama’ah haji asal Buton selatan dalam keadaan sehat wal afiat.

“Alhamdulillah semua jama’ah sehat wal afiat termasuk salah satu jama’ah atas nama Wa Sego yang usianya 93 Tahun masih dalam keadaan fit.” Pungkasnya. (Abady)




Rumah Warga Watukalangkari Terbakar, Damkar Bombana Bertindak Cepat

Bombana, SultraNET. | Rumah milik Nurliamin (39), warga Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, Sulawasi Tenggara (Sultra) dilalap sijago merah, Kamis (23/8/2019) pagi tadi sekitar pukul 08.00 Wita.

Beruntung petugas Pemadam Kebakaran bertindak cepat memadamkan api yang diduga berasal dari korsleting listrik arus pendek, sehingga api tidak menghanguskan seluruh bangunan rumah permanen tersebut.

Nurliamin mengungkapkan, informasi kebakaran rumah miliknya diketahuinya dari tetangga karena saat kejadian, ia bersama istrinya tidak berada dirumah.

“Saya dapat infomasi dari tetangga karena saya lagi antar istri ke sekolah,” Ungkapnya

Mendengar informasi itu, ia pun bergegas pulang dan sesampainya di rumah, Petugas pemadam kebakaran sudah berjibaku berusaha memadamkan api.

“Kemungkinan kebakaran dari arus pendek listrik,” tuturnya.

Tempat yang sama, Kabid Damkar Bombana, Waridin mengatakan, penanggulan kebakaran tidak terlalu sulit, sebab jarak kantor pemadam tidak jauh dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan jalan yang bagus, sehingga penanggulan kebakaran terukur.

“Yang mendukung karena jalannya bagus dan waktu mendapatkan informasi juga cepat sehingga kebakaran dapat ditangani secara tepat,” terangnya.

Kapolsek Rarowatu, Iptu Sukoyo menuturkan, saat memeriksa di TKP dan berdasarkan informasi sementara diduga kebakaran dipicu dari arus pendek listrik.

“Yang punya rumah sudah menuju kantor dan anaknya juga ke Sekolah, tapi kipas angin masih tercuk,” Jelasnya.

Kejadian tersebut tidak memakan korban jiwa, namun kerugian korban ditaksir mencapai puluhan jutaan rupiah. (Efendi)




Diduga Ikut “Bermain” Penjualan Besi PT SSU, Bea Cukai Kendari Didemo

Kendari, SultraNET. | Polemik penjualan besi dan alat pembangunan Smelter PT. Surya Saga Utama (SSU) yang beroperasi di Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara terus berlanjut, pasalnya pasca penyegelan yang dilakukan Bea Cukai TMP C Kendari beberapa waktu lalu justru tidak diindahkan pihak perusahaan.

Hal tersebut terungkap saat Massa dari Koalisi Barisan Muda Pulau Kabaena Bersatu (BMPKB) menggelar unjuk rasa di Kantor Bea Cukai Kendari , Jumat (16/8/2019).

Muh. Amsar, Jendral Lapangan dalam aksi tersebut menyebut adanya dugaan pemufakatan jahat yang terjadi pada proses penjualan besi dan alat smelter yang sebelumnya telah disegel oleh Bea Cukai namun kemudian perusahaan justru terus melakukan penjualan dengan mengabaikan segel bea cukai.

“Saya malah bertanya tanya ada apa dengan beacukai, sudah turun menyegel besi di PT SSU tapi nyatanya proses pemuatan terus saja berjalan,” Sebut Amsar

Saat menerima massa aksi, Kepala Kantor Bea Cukai Kendari, Benny Benhar membantah tudingan yang menyebut terjadi kongkalikong antara pihaknya dan perusahaan dalam proses penjualan besi secara kiloan tersebut.

 “Kewenangan bea cukai sangat terbatas pada persoalan tersebut, saya bisa pastikan tidak ada pihak kami yang terlibat penjualan barang milik PT SSU,” bantah Denny

Lanjut Denny Setelah mengetahui aktifitas pemuatan besi milik perusahan terus berlanjut dari pemberitaan yang ramai dimedia, pihaknya langsung mengambil tindakan mengirim surat ke perusahaan agar segera menghentikan seluruh upaya pemindahan barang milik Perusahaan sekecil apapun yang berada di konsensi wilayah PT SSU.

“Kami sudah mengirim surat ke perusahan agar jangan lagi ada barang milik PT. SSU Yang keluar dari perusahan sekecil apapun,” Bebernya.

Ditempat yang sama, Mayon Susanto yang juga direktur LSM Gerhana, mempertanyakan pernyatan kepala bea cukai yang menyebut bahwa tugas bea cuakai hanya mengamankan aset negara yang sifatnya bernilai uang.

“Saya berasumsi bahwa pihak beacukai tidak menyadari bahwa mereka melibatkan diri dalam permainan ini, karena dengan macetnya investasi tersebut merupakan kerugian negara yang sangat besar,” Ungkap Mayon

Laporan : Efendi