Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama jajarannya, resmi dilantik sebagai Ketua dan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kabupaten Bombana untuk masa bakti 2024–2029 oleh Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Provinsi Sulawesi Tenggara, Ir. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.

Pelantikan yang digelar di Gedung Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Kamis (29/5/2025), juga dirangkaikan dengan pelantikan Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Bombana, Edi, S.Ag., M.Si beserta pengurus, serta pengurus lembaga pemeriksa keuangan Kwarcab oleh Ketua Mabicab Gerakan Pramuka Kabupaten Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si.

Dalam amanatnya, Asrun Lio menegaskan pentingnya keberadaan Gerakan Pramuka dalam membangun karakter generasi muda serta sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.

“Gerakan Pramuka mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan kemampuan hidup yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional. Kalau ingin mencari manusia yang bertanggung jawab, setia terhadap Pancasila, dan disiplin, maka carilah dari Pramuka,” tegas Asrun Lio.

Ia juga menekankan bahwa Pramuka bukan sekadar organisasi kepemudaan, tetapi bagian dari strategi nasional dalam menyelamatkan generasi muda dari ancaman disintegrasi bangsa.

Pemerintah Provinsi Sultra, lanjutnya, memberikan perhatian serius terhadap hal ini, bahkan telah mengalokasikan dana hibah yang jauh lebih besar pada tahun 2025 untuk pembinaan kepramukaan di seluruh daerah.

“Pemerintah Provinsi berkomitmen memberikan yang terbaik untuk Gerakan Pramuka. Tahun 2025, kami sudah alokasikan dana hibah yang cukup besar, karena kami percaya salah satu jalur terbaik membina generasi bangsa adalah melalui Pramuka,” ujarnya.

Asrun juga mengungkapkan bahwa meskipun pelantikan ini sempat tertunda karena pelantikan kepala daerah secara nasional pada Februari lalu, ia bersyukur pelantikan di Bombana dapat terlaksana dengan baik dan menjadi yang pertama di Sulawesi Tenggara.

Selain penguatan karakter dan kepemimpinan, Gerakan Pramuka juga disebut aktif dalam mendukung program pemerintah di bidang kesehatan, penanggulangan bencana, hingga pendidikan bencana dan kebangsaan.

Pramuka juga memiliki mekanisme pengawasan keuangan internal melalui lembaga pemeriksa keuangan sendiri, yang menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan.

“Pramuka adalah mitra potensial dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pengurus yang baru saja dilantik untuk bekerja sungguh-sungguh dan menjadi pelita bagi generasi muda,” pungkas Asrun Lio.

Sementara itu, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin mengaku siap menjalankan amanah sebagai Ketua Mabicab dan mendukung penuh program-program kepramukaan di Bombana.

“Kami siap menjadi pembina dan mitra aktif dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan kepramukaan di Bombana, demi membentuk generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.

Ketua Kwarcab Bombana yang baru dilantik, Edi, S.Ag., M.Si., juga menyatakan kesiapannya memimpin gerakan Pramuka Bombana dengan semangat kolaborasi dan integritas.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Mabicab, Kwarcab, dan semua gugus depan demi keberhasilan program-program kepramukaan di daerah.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi penguatan gerakan Pramuka di Bombana dan Sulawesi Tenggara secara umum, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam membina karakter bangsa melalui pendidikan nonformal yang terstruktur dan berkelanjutan.

Muna, sultranet.com – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Raha kembali mengambil langkah penting dalam pembinaan warga binaan dengan memberikan program asimilasi kepada La Ode Gomberto, seorang narapidana yang telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan perilaku. Asimilasi ini mulai berlaku Rabu, 28 Mei 2025, dan menjadi bagian dari proses menuju reintegrasi sosial yang lebih humanis dan bertanggung jawab.

Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Raha, Asril Yasin, mengatakan bahwa keputusan pemberian asimilasi kepada La Ode Gomberto tidak diambil secara sembarangan, melainkan melalui proses seleksi ketat yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemasyarakatan daerah hingga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.

“Asimilasi ini diawali dengan usulan dari lapas, lalu dikaji di tingkat provinsi, kemudian disidangkan di tingkat pusat. Keputusan akhir berada di tangan Dirjen Pemasyarakatan,” ujar Asril saat dikonfirmasi di Raha.

La Ode Gomberto akan menjalani asimilasi di luar lapas selama sembilan jam kerja setiap harinya, dan kembali ke rumah tahanan pada sore hari. Perusahaan yang bersedia mempekerjakannya juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan program ini.

“Yang bersangkutan menunjukkan sikap dan perilaku yang baik selama menjalani masa tahanan. Ia juga sudah mendapatkan dukungan dari perusahaan yang bersedia menerima dan membimbing selama masa asimilasi,” jelas Asril.

Menurutnya, setiap warga binaan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembinaan berupa remisi, asimilasi, maupun pembebasan bersyarat, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan undang-undang.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir atau curiga terhadap proses pemberian asimilasi ini, karena seluruh prosedur dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Tidak ada istilah main mata. Semua keputusan diambil berdasarkan hasil sidang dan proses verifikasi ketat dari pusat. Kami hanya menjalankan tugas sebagai fasilitator pembinaan,” tegas Asril.

Asimilasi menjadi salah satu bentuk pembinaan yang mendorong narapidana untuk kembali ke tengah masyarakat secara bertahap. Proses ini penting agar mereka mampu menyesuaikan diri, membangun kembali kepercayaan, serta menjadi bagian aktif dalam lingkungan sosialnya.

Asril berharap, langkah ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi warga binaan lain untuk menunjukkan perubahan sikap positif selama masa pembinaan.

“Kami ingin tunjukkan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tempat menghukum, tapi juga ruang untuk memperbaiki diri. Jika mereka bersungguh-sungguh, maka hak mereka tetap kami fasilitasi,” pungkasnya.

Program asimilasi ini sejalan dengan upaya nasional dalam mendorong sistem pemasyarakatan yang berbasis pada pendekatan keadilan restoratif, di mana pembinaan warga binaan difokuskan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pribadi, dan pemberdayaan pasca-hukuman.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana resmi memulai salah satu program andalan Bupati dan Wakil Bupati Bombana, H. Burhanudin dan Ahmad Yani yaitu “Satu Desa Satu Hafidz” yaitu program yang bertujuan melahirkan satu penghafal Al-Quran setiap Desa. Tahap awal program ini, Pemkab bekerja sama dengan Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud Bombana.

Kerja sama yang dibangun ini merupakan upaya mewujudkan masyarakat Qurani dan membentuk generasi penghafal Al-Qur’an yang tersebar di seluruh desa di Bombana.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Bombana dan Ponpes Ibnu Mas’ud digelar pada 26 Mei 2025, bertempat di Pendopo Rujab Bupati Bombana.

Bupati Bombana, H. Burhanuddin menjelaskan Program ini ditargetkan melahirkan satu hafidz 30 juz di setiap desa dalam waktu tiga tahun kedepan.

Untuk tahap awal, pendataan dan survei telah dilakukan, dan pendaftaran calon tahfidz akan dibuka pada awal penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025 ini.

Suami H. Fatmawati Kasim Marewa itu berharap program ini mampu mengubah pola pikir masyarakat terhadap pendidikan pesantren.

Ia menegaskan bahwa pondok pesantren modern perlu disiapkan di Bombana agar anak-anak tidak harus merantau ke luar daerah untuk menimba ilmu agama.

“Selama ini banyak santri dari Bombana yang mondok di Kendari atau luar daerah. Ke depan kita ingin menghadirkan pesantren berkualitas di daerah sendiri, dengan fasilitas yang memadai dan lingkungan yang mendukung,” tegas Burhanudin.

Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan berkelanjutan bagi para penghafal Al-Qur’an. Menurutnya, perhatian dari pemerintah dan masyarakat harus terus diberikan, tidak hanya saat proses belajar, tapi juga ketika para hafidz telah kembali ke desa masing-masing.

“Ketika anak-anak ini telah menyelesaikan hafalannya, jangan biarkan mereka kesulitan bahkan untuk makan. Ini tanggung jawab kita semua. Mereka adalah aset umat, pembawa cahaya Al-Qur’an untuk masyarakat,” ungkap Burhanudin

Ia menegaskan komitmen Pemkab dalam memperkuat peran pesantren dalam membentuk karakter generasi muda.

“Kami ingin menjadikan Bombana sebagai Kota Santri di Sultra. Hadirnya hafidz di setiap desa akan membawa pengaruh positif, menjadi panutan bagi masyarakat, dan memperkuat nilai-nilai religius di tengah kehidupan sosial kita,” ucap Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa peran pesantren tidak hanya mencetak hafidz, tetapi juga membentuk manusia yang cerdas secara spiritual, emosional, dan intelektual.

Bupati juga menegaskan pentingnya menjadikan pesantren sebagai tempat pendidikan yang berkualitas dan layak bagi generasi penerus.

“Zaman dulu orang tua memasukkan anak ke pesantren dengan niat untuk menguatkan mental, meski dalam keterbatasan. Tapi sekarang, kita harus menyiapkan yang terbaik. Gedung yang layak, fasilitas yang baik, dan lingkungan yang mendukung agar pesantren bisa menjadi pilihan utama masyarakat,” jelasnya.

Burhanuddin juga mengajak semua pihak, dari pemerintah desa hingga tokoh masyarakat, untuk ambil bagian dalam mendukung program ini, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

“Program ini tidak akan berhasil tanpa dukungan kita semua. Mari ulurkan tangan, bantu mereka yang belajar agama. Ini bagian dari amal jariyah kita. Mereka adalah generasi penerus yang akan membimbing masyarakat dengan ilmu dan akhlak Qurani,” tuturnya.

Ia berharap agar langkah awal ini menjadi pintu gerbang lahirnya lebih banyak kerja sama serupa dengan pesantren-pesantren lainnya di Bombana.

”Ke depan, kita berharap tidak hanya satu, tapi banyak lembaga yang menjadi pusat penghafal Al-Qur’an di Bombana ini.” tandasnya.

Ditempat yang sama, Pimpinan Ponpes Ibnu Mas’ud, Surahmat, S.Pd.I, menyampaikan rasa syukurnya atas sinergi antara lembaganya dan Pemkab Bombana. Ia menyebut kerja sama ini sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan agama.

“Kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Ada banyak anak-anak kita di Bombana yang punya semangat belajar agama dan menghafal Al-Qur’an. Program ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir bersama kami, mendukung niat baik ini,” ujarnya.

Ia mengapresiasi komitmen dan perhatian Pemkab Bombana terhadap Pondok Pesantren dan mempercayakan salah satu program mulia ini.

“Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan segala niatan baik ini, agar terlaksana dengan baik,” tandasnya.

KENDARI, sultranet.com – Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD I AMPI) Sulawesi Tenggara menyatakan komitmennya mendukung penuh digitalisasi Kartu Tanda Anggota (KTA) yang dicanangkan secara nasional oleh DPP AMPI. Program ini menargetkan satu juta anggota terdata secara digital se-Indonesia dan menjadi bagian dari transformasi organisasi kepemudaan di era modern.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris DPD I AMPI Sultra, Khalid Al Hadring Smith, saat ditemui usai rapat internal jelang pelaksanaan Musda DPD I Partai Golkar Sultra, di Kendari, Minggu, 25 Mei 2025.

“KTA digital ini adalah pintu masuk konsolidasi yang sesungguhnya. Bukan hanya soal kartu, ini soal identitas dan militansi kader,” ujar Ismith, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan bahwa digitalisasi KTA bukan sekadar inovasi teknis, melainkan strategi organisasi untuk membangun kekuatan pemuda yang solid, terorganisir, dan siap berkontribusi aktif dalam dinamika politik kebangsaan.

Program ini juga bersamaan dengan persiapan peluncuran AMPI Media Center pada 28 Mei 2025 mendatang. Media center tersebut diharapkan menjadi pusat informasi, komunikasi, dan kolaborasi antar kader AMPI di seluruh Indonesia.

Meski begitu, Ismith mengingatkan bahwa digitalisasi tidak akan berarti tanpa konsolidasi organisasi secara menyeluruh, khususnya di tingkat daerah. Ia mendorong DPP AMPI agar segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi kepengurusan daerah yang telah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda).

“Sudah waktunya kita tinggalkan cara-cara lama yang lamban dan birokratis. Daerah yang sudah musda, harus segera disahkan SK-nya. Jangan sampai semangat kader di bawah justru padam karena pusat lamban bergerak,” katanya.

Dorongan percepatan SK ini menurutnya sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina DPP AMPI, Bahlil Lahadalia. Dalam forum Rakernas, Rapimnas, dan Halal Bi Halal DPP AMPI yang digelar 1 Mei 2025 lalu, Bahlil menekankan pentingnya konsolidasi organisasi hingga ke akar rumput.

“Kalau AMPI ingin menjadi kekuatan pemuda masa depan, jangan terjebak hanya di Pusat. Hidupkan AMPI di daerah, konsolidasikan dari bawah,” ucap Bahlil dalam pidatonya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, DPD I AMPI Sultra menyatakan kesiapannya untuk menjadi barisan terdepan dalam menyukseskan program konsolidasi nasional. Ismith menyebut pihaknya terus mendorong pembentukan dan pengaktifan kepengurusan AMPI di 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

“Ini era baru. Kalau kita tidak siap berubah, kita akan ditinggalkan zaman. Digitalisasi KTA, percepatan SK, konsolidasi daerah—itu bukan slogan, itu kerja nyata,” tegasnya.

Ia menambahkan, AMPI Sultra tidak ingin sekadar menjadi penonton dalam transformasi organisasi, melainkan menjadi pelaku aktif yang menggerakkan perubahan dari daerah. Ia pun berharap peluncuran media center nanti bukan hanya simbol, melainkan momentum kebangkitan organisasi pemuda berbasis data, digitalisasi, dan dedikasi.

Dengan langkah-langkah konkret ini, AMPI Sultra ingin menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari bawah. Mereka ingin menjadi contoh bahwa organisasi kepemudaan bisa beradaptasi dengan zaman, tanpa kehilangan semangat perjuangan dan loyalitas terhadap bangsa dan negara.

Bombana, sultranet.com – Komitmen mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana melalui Bidang Tata Ruang mulai melakukan pemasangan papan Informasi garis sempadan jalan dan larangan pembangunan di kawasan sempadan sungai. Jumat, 23 Mei 2025.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W, menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya awal pemerintah daerah dalam menata wajah kota agar lebih rapi, tertib, dan sesuai dengan peraturan tata ruang.

“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menindaklanjuti visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana untuk menciptakan tata kota yang lebih baik dan berkelanjutan. Salah satu prioritasnya adalah penataan ruang publik yang selama ini kerap luput dari perhatian,” ujar Sofian.

Sofian menambahkan bahwa papan informasi tersebut bukan semata simbol larangan, tapi juga sarana edukasi bagi masyarakat agar memahami pentingnya menjaga ruang publik.

“Ini bagian dari proses penataan kota yang bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga perubahan perilaku dan kesadaran kolektif,” katanya.

Program ini, lanjutnya, akan terus diperluas ke titik-titik strategis lain di wilayah Bombana, sejalan dengan upaya menyusun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lebih adaptif terhadap perkembangan daerah dan tantangan lingkungan.

Dinas PUPR juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam upaya ini, termasuk melibatkan tokoh masyarakat dan pelaku usaha lokal agar penataan ruang dapat berjalan selaras dengan kebutuhan sosial dan ekonomi warga.

“Kami berharap masyarakat mendukung langkah ini. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang taat aturan dan tidak mengorbankan ruang hidup bersama,” tegas Sofian.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bombana, Rafid, ST, menjelaskan bahwa penataan dilakukan dengan memasang papan informasi larangan membangun di area sempadan sungai dan garis sempadan jalan yang telah ditetapkan.

“Papan informasi ini sebagai penanda batas yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat maupun pengembang. Ini penting demi menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi ruang kota,” jelas Rafid saat ditemui di lokasi pemasangan.

Salah satu titik yang menjadi prioritas adalah kawasan sempadan sungai di RTH 2 Rumbia, Gerbang Lameroro dan sempadan jalan di samping Alfamidi, yang selama ini dinilai rawan terjadi pelanggaran tata ruang.

Menurut Rafid, kawasan sempadan sungai harus tetap terbuka sebagai ruang hijau publik sekaligus sebagai area resapan air yang vital dalam menghadapi potensi banjir.

“Jika dibiarkan dibangun tanpa pengawasan, dampaknya bukan hanya soal estetika kota, tapi juga bencana ekologis,” tandasnya

Pemasangan papan informasi ini menjadi langkah awal yang konkret dari pemerintahan Burhanuddin–Ahmad Yani dalam membangun Bombana yang lebih tertata, humanis, dan berkelanjutan sejak hari pertama mereka menjabat.

tata ruang kota, program 100 hari kerja, PUPR Bombana, larangan bangun di sempadan sungai.

Bombana, sultranet.com – Perjuangan panjang masyarakat, aktivis, pemerintah daerah, dan berbagai pihak dalam mendorong penggantian Jembatan Langkowala di Kabupaten Bombana akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp15.306.445.009 dari APBN 2025 untuk pembangunan ulang jembatan penghubung vital tersebut. Proyek ini dikerjakan oleh PT Mekongga Mina Mandiri dengan waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender.

Proyek penggantian Jembatan Langkowala merupakan respons atas aspirasi masyarakat Bombana yang disuarakan secara konsisten oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sultra sejak 9 Agustus 2024 hingga 14 Januari 2025. Aksi mereka tidak hanya berlangsung di Bombana, tetapi juga merambah hingga ke pusat pemerintahan di Kota Kendari.

“Ini bukan kemenangan LKPD semata, ini adalah kemenangan rakyat Bombana. Kami hanya wadah yang mempertemukan suara-suara kecil menjadi gema yang besar,” ujar Direktur LKPD Sultra, Muh. Arham. Kamis (8/5/2025)

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil gotong royong dari berbagai elemen masyarakat yang bergerak dengan satu tujuan: memperjuangkan hak dasar atas infrastruktur yang layak.

“Kami bergerak bukan karena benci, tetapi karena cinta pada daerah ini. Setiap langkah kami adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat,” tambahnya.

Ia juga menyebut peran penting jajaran BPJN Wilayah I Sultra, DPRD Provinsi Sultra, dan Pemerintah Kabupaten Bombana yang saat itu diwakili oleh Sekda almarhum Man Arfa.

Sosok almarhum Man Arfa dikenang sebagai birokrat yang setia pada rakyat. Ia bahkan turut turun ke jalan bersama massa aksi LKPD di bawah terik matahari.

“Semoga menjadi amal jariyah bagi almarhum. Beliau adalah birokrat tulus yang tidak banyak bicara, tapi bergerak nyata,” ujar Arham mengenang.

Kepala Dinas PU Bombana, Sofian Baco, dan Inspektur Inspektorat, Ridwan, juga disebut sebagai pihak yang setia mendampingi aksi masyarakat. Di belakang layar, ada tokoh-tokoh sederhana yang memilih untuk tidak tampil ke depan namun bekerja senyap memperkuat jaringan advokasi.

Menurut Arham terdapat dua figur penting yang turut mengawal isu ini hingga ke tingkat pusat adalah Arfa (Bang Rambo) dan Ketua DPD Golkar Bombana, Heryanto. Keduanya bahkan melakukan audiensi langsung dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI untuk meyakinkan mendesaknya pergantian jembatan Langkowala.

“Jembatan Langkowala ini adalah urat nadi penghubung utama menuju dan keluar dari Wonua Bombana melalui jalur Konsel. Ketika rusak, bukan hanya kendaraan yang terganggu, tapi roda ekonomi masyarakat juga tersendat,” tegas Arham.

Para jurnalis lokal yang konsisten mengangkat isu ini juga mendapat apresiasi dari LKPD. Mereka dianggap sebagai bagian penting dari mata rantai perubahan.

Kapolres Bombana dan jajaran serta Satpol PP Kabupaten Bombana pun mendapat ucapan terima kasih atas peran mereka yang menjaga ketertiban dengan pendekatan persuasif selama berlangsungnya aksi.

Muh. Arham menutup pernyataannya dengan refleksi perjuangan yang penuh makna. “Jembatan ini adalah simbol. Di atasnya nanti bukan hanya kendaraan yang melintas, tapi juga harapan dan masa depan rakyat Bombana. Perjuangan belum selesai, tapi ini adalah tonggak penting yang harus kita rayakan dengan terus menjaga semangat kolektif,” tandasnya.

Kepala Satuan Kerja BPJN Wilayah I Sultra, Marlin Ramli, bersama PPK 1.4 Langkowala, Sandi Prima Yudha, turut menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam mendorong segera dilakukan pekerjaan di jembatan tersebut.

“Terima kasih atas kerja keras dan ketulusan semua pihak yang mengawal isu ini hingga terealisasi dalam bentuk proyek nyata,” kata Marlin saat menerima audiensi LKPD Sultra.

Gerakan ini bukan hanya mencatatkan hasil berupa pembangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan kesadaran bersama tentang pentingnya hak rakyat atas infrastruktur yang layak dan pemerintahan yang responsif.

Kendari, sultranet.com – Tim Magister Farmasi Universitas Halu Oleo (UHO) menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi bertema “Dari Laut ke Wajah: Manfaat Bahan Laut untuk Kulit Sehat dan Glowing” di Balai Desa Soropia, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sabtu, 26 April 2025. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi warga pesisir tentang potensi bahan laut sebagai bahan dasar kosmetik alami yang aman, sehat, dan bernilai ekonomi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kampus untuk menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan kekayaan laut non-pangan untuk mendukung kesehatan kulit dan peluang usaha lokal.

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat, Dr.rer.nat. Adryan Fristiohady, S.Farm., M.Sc., Apt., menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat pesisir yang belum mengetahui manfaat bahan laut seperti rumput laut dan alga sebagai bahan dasar kosmetik.

“Selama ini bahan laut hanya dikenal sebagai sumber pangan. Padahal, kandungan bioaktif di dalamnya sangat baik untuk kesehatan kulit dan bisa diolah menjadi produk kosmetik alami yang aman,” ujar Dr. Adryan di sela-sela kegiatan.

Ia mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan pelatihan langsung tentang cara pengolahan sederhana bahan laut menjadi produk perawatan kulit. Hal ini diharapkan bisa memantik semangat masyarakat, terutama pelaku UMKM, untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal.

Melalui metode penyuluhan, pembagian materi edukatif, dan diskusi interaktif, tim menyampaikan pentingnya mengenal kandungan alami bahan laut, manfaatnya bagi kulit, serta peluang usaha yang bisa dikembangkan dari bahan-bahan tersebut.

“Kami ingin masyarakat bisa memproduksi sendiri kosmetik yang aman dan sehat, dari bahan yang tersedia di sekitar mereka. Ini bisa menjadi peluang ekonomi baru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah perempuan pesisir dan pelaku usaha kecil yang memiliki ketertarikan pada perawatan kulit alami. Antusiasme peserta terlihat dari keikutsertaan mereka dalam sesi praktik pembuatan masker wajah berbahan dasar rumput laut.

Salah satu warga, Nurhayati, mengaku senang bisa belajar langsung cara mengolah bahan laut menjadi kosmetik. “Ternyata bisa buat sendiri dari bahan yang gampang didapat. Kalau rutin dilatih, bisa juga jadi usaha kecil-kecilan,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi ajang membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk perawatan kulit yang aman dan ramah lingkungan. Di tengah maraknya produk berbahan kimia, kehadiran alternatif alami dari sumber daya lokal menjadi pilihan yang tidak hanya sehat, tapi juga memberdayakan.

Dr. Adryan berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak desa pesisir. “Harapan kami, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga produsen produk alami yang berkualitas. Ini bagian dari misi kami sebagai kampus untuk hadir di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk nyata peran perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma, khususnya pengabdian kepada masyarakat, dengan pendekatan ilmiah dan manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari. Tim pengabdian ini juga melibatkan dosen anggota Prof. Dr. Sahidin, M.Si., Prof. Dr. Ruslin, M.Si., Dr. Irnawati, S.Si., M.Sc., Dr. Nasrudin, S.Pd., M.Si., dan Dr. Hasnawati, S.Si., M.Sc., serta lima mahasiswa Magister Farmasi yakni Ayu Wulandari, S.Farm., Apt., Novita Sari Syukur, S.Farm., Apt., Hariana, S.Farm., Apt., Retno Cicilia, S.Farm., Apt., dan Wa Ode Fitri Amaliah, S.Farm., Apt.

Pewarta  : Azuli

KENDARI, sultranet.com – Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sulawesi Tenggara mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Tabligh Akbar dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar Pesantren Ummusshabri (PESRI) Kendari dengan menghadirkan dai kondang Ustadz Dr. H. Abdul Somad, Lc., MA (UAS). Jumat (2/5/2025/

Direktur Eksekutif LKPD Sultra, Muh. Arham, yang juga alumni PESRI angkatan 2000, mengungkapkan kekagumannya atas keberhasilan pihak pesantren menghadirkan UAS, sosok pendakwah nasional yang sangat dinanti-nanti masyarakat.

“Informasi dari panitia, upaya menghadirkan UAS ini sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu. Dan hari ini, bertepatan dengan Hardiknas, akhirnya terealisasi. Ini pencapaian luar biasa,” ujar Arham saat ditemui di Bandara Haluoleo, Sabtu (3/5/2025) pagi.

Menurut Arham, momen spesial ini membuat UAS memberikan durasi ceramah lebih lama dari biasanya.

“Kalau di tempat lain biasanya hanya satu jam, tadi malam di PESRI beliau ceramah sampai satu setengah jam sebagai bentuk penghargaan atas penantian panjang civitas akademika Ummusshabri,” tambahnya.

Tabligh Akbar yang berlangsung meriah ini dihadiri ribuan jamaah dari berbagai penjuru kota yang memadati kompleks Pesantren Ummusshabri Kendari sejak sore hari.

Antusiasme warga begitu tinggi menyambut kehadiran sang ustadz yang selama ini hanya mereka saksikan lewat media sosial dan tayangan TV.

Sejumlah pejabat penting tampak hadir dalam acara tersebut, di antaranya Wakil Gubernur Sultra, Kapolda Sultra, Danrem 143/Haluoleo, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pimpinan Pesantren Ummusshabri Kendari menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas partisipasi seluruh pihak yang mendukung kelancaran kegiatan ini.

“Ini adalah hadiah Hardiknas untuk santri dan masyarakat Sultra,” ungkap salah satu pengurus pesantren.

Tabligh Akbar bersama UAS ini bukan hanya menjadi momen religius, tetapi juga simbol penguatan pendidikan karakter dan spiritual di lingkungan pesantren dan masyarakat luas.

Lasusua, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan aset daerah. Bupati Kolaka Utara, Drs. Nur Rahman Umar, MH., memimpin rapat penting yang membahas secara khusus upaya inventarisasi aset milik pemerintah daerah. Rapat ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Kolaka Utara dan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selasa, 29 April 2025.

Dalam rapat yang berlangsung dinamis tersebut, Bupati Nur Rahman menekankan pentingnya kesadaran dan kolaborasi semua pihak untuk memastikan bahwa seluruh aset milik pemerintah daerah dapat tercatat dengan baik, tertata rapi, serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

“Kita perlu memastikan bahwa seluruh aset daerah tercatat dan dikelola dengan baik, karena hal ini sangat penting untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik,” tegas Bupati dalam arahannya di hadapan para peserta rapat.

Ia menyampaikan, inventarisasi aset bukan hanya soal pendataan semata, namun juga menyangkut upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, tata kelola aset yang baik adalah fondasi penting bagi efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah ke depan.

Rapat ini juga menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan dari Forkopimda dan perangkat daerah, yang selama ini berperan langsung dalam pengelolaan serta pengawasan aset pemerintah. Dalam forum tersebut, sejumlah kepala OPD turut memberikan pandangan, saran, dan evaluasi terhadap kondisi aset yang dikelola masing-masing instansi.

Salah satu poin yang disoroti dalam rapat tersebut adalah pentingnya sinkronisasi data aset antar OPD. Bupati meminta agar setiap perangkat daerah memastikan validitas dan pembaruan data aset secara berkala, guna menghindari tumpang tindih atau kehilangan informasi penting.

“Kita tidak ingin ada aset daerah yang tidak jelas keberadaannya, atau tidak termanfaatkan dengan baik. Semua harus tercatat dan termonitor secara sistematis,” ujar Bupati menambahkan.

Selain itu, Bupati juga menginstruksikan agar ke depan, pemerintah daerah membangun sistem informasi yang terintegrasi, sehingga proses pelacakan, pemanfaatan, dan pemeliharaan aset dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Hal ini dinilai penting untuk mendukung semangat reformasi birokrasi yang sedang dijalankan di lingkungan Pemda Kolaka Utara.

Seluruh peserta rapat menyambut baik gagasan tersebut. Beberapa perwakilan Forkopimda menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bupati dalam mendorong keterbukaan dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah. Mereka juga berkomitmen untuk turut serta mengawasi dan memberikan dukungan demi terwujudnya tata kelola aset yang lebih baik.

Rapat juga membahas langkah-langkah taktis jangka pendek dan jangka panjang dalam proses inventarisasi dan sertifikasi aset, khususnya aset berupa tanah dan bangunan milik pemerintah. Beberapa OPD terkait diberi tugas untuk segera menyelesaikan verifikasi dan pembenahan dokumen aset yang masih belum lengkap atau belum terdokumentasi secara digital.

Menurut Bupati Nur Rahman, langkah ini penting agar pemerintah daerah memiliki pijakan yang kuat dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam aspek legalitas penggunaan lahan dan bangunan untuk fasilitas publik.

“Aset daerah adalah sumber daya strategis yang harus kita kelola secara profesional. Jangan sampai kita kehilangan aset karena kelalaian administratif atau pengelolaan yang tidak tertib,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Bupati berharap agar seluruh perangkat daerah bekerja lebih cepat dan lebih terukur, serta menjaga koordinasi lintas sektor agar pengelolaan aset daerah benar-benar dapat menjadi pilar penguatan pelayanan kepada masyarakat.

Rapat yang berlangsung selama beberapa jam itu diharapkan menjadi tonggak awal pembenahan serius terhadap sistem inventarisasi dan manajemen aset di Kabupaten Kolaka Utara. Pemerintah daerah menargetkan hasil nyata dari proses ini dapat dirasakan dalam waktu dekat, khususnya dalam mendukung efisiensi anggaran, optimalisasi pemanfaatan aset, serta penguatan pelayanan publik yang berbasis data dan transparansi.

Bandung, sultranet.com – Faried Arasy Ahmadinejad Arham, siswa MAN Insan Cendekia Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sukses meraih Juara 1 bidang studi Ekonomi dalam ajang bergengsi Festival Sains Nasional (FSN) 2025 yang digelar pada 25–27 April 2025 di Bandung, Jawa Barat.

Festival ini merupakan kompetisi ilmu pengetahuan tingkat nasional yang mempertemukan para pelajar terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia.

Para peserta adalah pemenang seleksi dari tingkat provinsi, sehingga yang bertanding di FSN adalah benar-benar siswa berprestasi dari berbagai daerah.

Kompetisi ini mencakup semua jenjang pendidikan, dari SD, SMP, hingga SMA, dan meliputi berbagai bidang studi umum seperti Matematika, IPA, IPS, Bahasa, serta Ekonomi.

Faried tampil impresif dalam setiap tahap lomba dengan pemahaman materi yang solid, logika yang tajam, serta kemampuan menyampaikan gagasan ekonomi yang sistematis dan berbasis data.

Ia berhasil mengungguli pesaing dari seluruh Indonesia dan dinobatkan sebagai juara 1 nasional.

“Alhamdulillah, ini semua berkat doa orang tua, bimbingan guru, dan semangat belajar yang terus saya jaga. Saya ingin membuktikan bahwa dari daerah pun bisa lahir generasi yang mampu bersaing di level nasional,” ungkap Faried dengan penuh semangat setelah menerima penghargaan. (27/4)

Festival Sains Nasional tak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang bertemunya para pelajar dari berbagai penjuru negeri untuk saling menginspirasi dan mempererat rasa persatuan melalui semangat keilmuan.

“Kami berharap FSN dapat menjadi landasan kuat bagi lahirnya generasi muda Indonesia yang berpikir kritis, kreatif, dan cinta terhadap ilmu pengetahuan,” ujar salah satu panitia FSN 2025.

Prestasi Faried Arasy Ahmadinejad Arham tak hanya mengharumkan nama sekolah dan daerah asalnya, tapi juga menjadi inspirasi nyata bahwa tekad, kerja keras, dan ilmu adalah kunci untuk meraih masa depan gemilang.