Bombana, sultranet.com – Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana yang kini masih menempati bangunan tua peninggalan era Kabupaten Buton, menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Bangunan yang dibangun sekitar tahun 1970-an itu dinilai sudah tidak layak digunakan sebagai pusat pelayanan sektor pendidikan.

Bangunan tersebut dulunya merupakan Kantor Kecamatan Rumbia ketika wilayah Bombana masih menjadi bagian dari Kabupaten Buton.

Setelah pemekaran Bombana pada tahun 2003, kantor itu sempat digunakan sebagai Kantor Bupati, sebelum akhirnya difungsikan sebagai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana hingga kini.

Kondisi bangunan yang tua dan rapuh menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama bagi para pegawai dan masyarakat yang datang mengakses layanan.

Plt. Sekretaris Dinas Dikbud Bombana, H. Kandamang, S.Pd., M.Pd., mengaku telah melakukan sejumlah pembenahan ringan seperti memperbaiki taman, menata papan nama, dan menutup bagian terbuka antara dua bangunan untuk dijadikan ruang layanan, ruang tunggu, dan ruang rapat. Namun, ia mengakui upaya tersebut masih sangat terbatas.

“Kami berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tapi dengan kondisi bangunan seperti ini, kami was-was. Tiang-tiang sudah dibungkus ulang, sebagian dinding dari papan yang lapuk kami tambal pakai tripleks. Harapan kami, pemerintah bisa segera membangunkan gedung baru agar pelayanan lebih maksimal,” ujarnya. Rabu (18/6)

Kandamang yang juga Ketua PGRI Bombana menambahkan, peningkatan mutu pendidikan perlu didukung dengan fasilitas yang memadai, terutama dari sisi kenyamanan dan keselamatan kerja para pegawai pendidikan.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang, Yudi Utama Arsyad, menyayangkan kondisi bangunan yang dinilai tak lagi sesuai dengan semangat kemajuan pendidikan.

“Sebaiknya kantor Dikbud ini dibangun kembali yang baru. Atau dialihkan saja ke bangunan kantor DPRD ketika DPRD pindah di Gedung baru agar tidak mubazir. Kita tidak bisa bicara kemajuan pendidikan jika para pejuang pendidikan kita harus waspada setiap saat karena bangunan kantornya tidak aman,” tegas Yudi.

Senada dengan itu, pemerhati pendidikan Bombana, Agustamin Saleko, menyebut bahwa renovasi tahunan hanya membuang anggaran jika tidak dibarengi dengan pembangunan baru secara menyeluruh.

“Bangunan ini sudah kadaluarsa. Kalau biaya renovasi tiap tahun dikumpulkan, sebenarnya sudah bisa bangun gedung baru yang lebih layak. Bayangkan, ini adalah bangunan pertama di Kasipute sejak zaman Buton, dan sampai sekarang belum pernah mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Ia menilai, bangunan tersebut bahkan layak masuk catatan rekor MURI sebagai gedung tua yang masih digunakan sebagai kantor pemerintahan di Kabupaten Bombana.

“Sedikit lagi bangunan itu bisa di usulkan jadi cagar budaya,” sindir Agustamin

Salah satu warga Poleang, Kurniawan, S.IP berharap agar tempat layanan sektor pendidikan di Bombana itu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten.

“Bagaimana pendidikan kita bisa maju kalau kantor dinasnya saja menimbulkan kehati-hatian saat bekerja? Ini mengganggu fokus dan kinerja. Menurut saya Sudah saatnya Kantor Dinas Pendidikan itu dibangun baru yang lebih layak.” Singkat Kurniawan

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, H. Burhanuddin, M.Si., resmi melantik dua Penjabat (Pj) Kepala Desa, masing-masing untuk Desa Balasari dan Desa Pongkalaero, dalam upacara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bombana, Selasa (17/6/2025).

Nurdin, S.IP., M.IP., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Poleang Barat, dilantik sebagai Pj. Kepala Desa Balasari. Sementara Maswar Amdin, Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan pada BPBD Bombana, ditunjuk sebagai Pj. Kepala Desa Pongkalaero.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya konsolidasi antara kepala desa dengan seluruh unsur pemerintah desa, pihak kecamatan, dan masyarakat. Ia berharap kedua penjabat yang baru dilantik segera menyatu dan memahami kondisi wilayah yang dipimpinnya.

“Kita patut bersyukur. Menjadi pelayan itu harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat. Segera lakukan konsolidasi, pahami permasalahan, dan data kebutuhan masyarakat desa masing-masing,” tegas Burhanuddin.

Bupati juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta mempercepat operasional Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kami minta para penjabat kades sukseskan program Astacita Presiden, tuntaskan persoalan BUMDes, dan percepat pengaktifan Koperasi Merah Putih. Ini tugas utama saudara demi kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Terkait perangkat desa, Burhanuddin memberikan peringatan tegas agar tidak sembarangan melakukan pergantian. Ia menegaskan bahwa setiap perubahan perangkat desa harus berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pergantian perangkat desa marak terjadi. Saya mohon jika pun ada pergantian, pastikan sesuai aturan. Kekompakan aparat desa sangat menentukan keberhasilan tugas saudara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati meminta agar kantor desa senantiasa aktif dan menjadi pusat pelayanan masyarakat. Ia juga menekankan agar kepala desa tidak hanya tinggal di kantor, tetapi aktif menyapa dan menyerap aspirasi warga secara langsung.

“Kepala desa harus hadir sebagai perpanjangan tangan negara dan menjadi solusi atas permasalahan rakyat,” tandasnya.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, H. Burhanuddin, memberikan bonus dan piagam penghargaan kepada para atlet muda Bombana yang berhasil mengharumkan nama daerah dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) Atletik se-Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Penyerahan penghargaan itu digelar di Rumah Jabatan Bupati Bombana, Minggu (16/6/2025), sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi kepada para atlet agar terus meningkatkan prestasi mereka di masa mendatang.

“Alhamdulillah, ada tiga atlet kita yang berhasil naik podium di Kejurda Atletik. Sebagai bentuk penghargaan dan penyemangat, kita berikan bonus dan piagam agar mereka semakin giat berlatih dan terus berprestasi,” ujar Bupati Burhanuddin.

Tiga atlet yang menerima bonus tersebut yaitu Yusuf (juara 3 nomor lari 1.500 meter), Satya Yuda (juara 3 nomor sprint 80 meter), dan Aldania (juara 3 nomor 800 meter). Aldania juga berhasil meraih dua medali dalam ajang tersebut. Secara keseluruhan, Kabupaten Bombana mengirimkan delapan atlet yang bertanding di berbagai nomor. Empat nomor berhasil menyumbangkan medali untuk daerah.

Burhanuddin menegaskan bahwa pemberian bonus ini bukan semata-mata bentuk penghargaan atas pencapaian, namun juga sebagai upaya untuk memotivasi para atlet agar tetap serius menjalani latihan dan siap bersaing di level yang lebih tinggi.

“Kita ingin anak-anak ini terus berkembang dan bisa mewakili Bombana di ajang yang lebih besar seperti Porprov bahkan Kejurnas. Pembinaan harus terus dilakukan sejak dini, dan kita pemerintah tentu akan mendukung sepenuhnya,” tambahnya.

Bupati Bombana juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus PASI Bombana atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam membina atlet-atlet muda.

“Semoga semangat ini terus dijaga. Kejuaraan seperti ini adalah pintu masuk pembinaan atlet jangka panjang. Mari kita jadikan olahraga sebagai sarana membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, dan berprestasi,” pungkas Burhanuddin.

Ketua Cabang Olahraga Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Bombana, Andi Muhammad Khaekal Atikurahman, SH., turut mengapresiasi perhatian penuh yang diberikan oleh Bupati Bombana terhadap atlet dan pembinaan olahraga di daerah.

“Kami merasa sangat bersyukur atas dukungan dan perhatian Bupati. Bonus ini menjadi energi positif, bukan hanya bagi atlet, tapi juga bagi seluruh jajaran PASI Bombana untuk terus bekerja keras. Apalagi seluruh atlet yang kita kirim di Kejurda kemarin masih tergolong pemula, dan waktu persiapan kami sangat terbatas kurang dari satu bulan,” ungkap Khaekal.

Menurutnya, Kejurda ini menjadi momen penting untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial di Bombana yang ke depan bisa menjadi tumpuan daerah dalam ajang-ajang olahraga tingkat provinsi hingga nasional.

“Kami percaya dengan pembinaan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan, anak-anak Bombana bisa bersaing di tingkat nasional. Ini bukan hanya tentang medali, tapi juga pembentukan karakter, disiplin, dan kebanggaan terhadap daerah,” katanya.

Yusuf, salah satu atlet Bombana peraih medali di Kejurda, mengaku sangat terharu dan bangga mendapat perhatian langsung dari kepala daerah.

“Terima kasih kepada Bupati dan PASI Bombana. Saya tidak menyangka akan mendapatkan bonus dan piagam. Ini membuat saya semakin semangat untuk terus latihan dan berprestasi. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa mewakili Bombana di tingkat nasional,” ujar Yusuf.

Kejurda Atletik se-Sultra Tahun 2025 digelar oleh PASI Sultra di Lapangan Benu-Benua, Kota Kendari, pada 13–15 Juni 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 11 kabupaten/kota se-Sultra dengan total 257 peserta yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial. Selain menjadi ajang kompetisi, Kejurda ini juga menjadi bagian dari proses penjaringan atlet dan pelatih menuju persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. (IS)

Kolaka Utara, sultranet.com – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kolaka Utara resmi memulai persiapan untuk mengikuti perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dekranas yang akan digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 9–11 Juli 2025 mendatang. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Dekranasda Kolaka Utara, Dra. Hj. Andi Nurhayani Nur Rahman, Sabtu 14 Juni 2025, ditetapkan bahwa tenunan khas Kolaka Utara akan menjadi produk utama yang dibawa mewakili daerah.

“Keikutsertaan kita tahun ini adalah kesempatan berharga untuk memperkenalkan tenunan khas Kolaka Utara ke panggung nasional. Produk ini bukan sekadar kerajinan, tapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat kita,” ujar Hj. Andi Nurhayani dalam rapat yang dihadiri pengurus Dekranasda, dinas teknis, dan perajin lokal.

Rapat tersebut membahas secara detail sejumlah aspek penting, mulai dari kurasi produk, desain stan pameran, hingga penyiapan narasi budaya yang menyertai setiap produk yang akan dibawa. Produk tenun dipilih bukan hanya karena nilai estetikanya, tapi juga karena kekuatan sejarah dan filosofi yang terkandung dalam setiap helai kain yang ditenun oleh perajin lokal.

Tenunan khas Kolaka Utara dikenal memiliki motif yang kaya dan unik, mencerminkan lanskap alam, kehidupan sosial, hingga nilai-nilai kearifan lokal. Dalam event berskala nasional ini, Dekranasda menargetkan untuk menampilkan beberapa motif unggulan hasil kurasi dari pengrajin-pengrajin di kecamatan yang selama ini menjadi sentra produksi tenun.

“Kita ingin tampil tidak hanya indah, tapi juga bermakna. Setiap motif harus bisa bercerita. Kita akan siapkan materi naratif yang menjelaskan filosofi dari tiap produk agar pengunjung bisa lebih memahami keunikan budaya kita,” kata Andi Nurhayani.

Kolaka Utara akan bergabung bersama sejumlah kabupaten/kota lain dari Sulawesi Tenggara dalam event yang akan menghadirkan pameran kerajinan tangan dari seluruh Indonesia. Acara ini juga menjadi ajang strategis bagi daerah untuk membangun jejaring usaha, memperluas pasar, serta menjalin kerja sama promosi produk kerajinan.

Menurut Ketua Dekranasda, tim teknis telah mulai menginventarisasi produk tenun yang memenuhi kriteria kualitas dan representasi budaya. Selain pemilihan produk, pelatihan intensif juga akan diberikan kepada perajin agar dapat menyiapkan karya terbaik mereka dalam waktu yang tersisa.

“Kami ingin memastikan bahwa produk yang ditampilkan nanti benar-benar membawa ciri khas Kolaka Utara. Tenun kita punya potensi besar jika dipromosikan secara tepat,” tegasnya.

Dekranasda Kolaka Utara juga akan menyertakan media visual dan katalog digital sederhana agar pengunjung pameran dapat mengenal lebih dalam proses pembuatan dan makna dari setiap tenun yang dipamerkan. Ini menjadi salah satu strategi agar tenun lokal dapat lebih mudah diterima pasar modern tanpa kehilangan nilai tradisinya.

Kendari, sultranet.com – Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara (LPKP-Sultra) menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolres Bombana dalam menindak tegas aktivitas penambangan ilegal yang marak terjadi di wilayah tersebut. Pernyataan ini muncul menyusul polemik laporan sejumlah organisasi masyarakat ke Mabes Polri terkait dugaan keterlibatan aparat dalam membekingi tambang ilegal. Sabtu (14/6/2025)

Ketua LPKP-Sultra, Laode Tuangge, menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Kapolres dan Kasat Reskrim Bombana sebagai pihak yang membackup aktivitas tambang ilegal oleh dua perusahaan, PT PLN dan PT AAB, perlu diuji kebenarannya.

“Kalau memang benar, silakan buktikan dan sebutkan Kapolres yang dimaksud. Dalam rilis berita yang beredar, tidak ada satu pun nama Kapolres yang disebut secara jelas,” ujar Laode Tuangge saat dikonfirmasi.

Ia menilai bahwa laporan yang ditujukan ke Mabes Polri lebih sebagai ungkapan kekecewaan dari pihak-pihak yang terganggu oleh tindakan tegas aparat terhadap aktivitas tambang ilegal di Bombana. Bahkan, lanjutnya, ada kemungkinan bahwa pelaporan tersebut ditunggangi oleh kepentingan para pelaku tambang ilegal itu sendiri.

Menurutnya, tindakan Kapolres Bombana saat ini justru merupakan bentuk nyata dari komitmen untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan jangka panjang akibat aktivitas pertambangan ilegal yang tak terkendali.

“Langkah Kapolres Bombana ini selaras dengan komitmen Kapolda Sulawesi Tenggara untuk menuntaskan kasus-kasus tambang ilegal maupun tindak pidana korupsi di wilayah ini. Kami mendukung penuh upaya tersebut,” tegas Laode.

LPKP-Sultra, kata Laode, juga menegaskan posisi lembaga mereka yang siap menjadi mitra kritis sekaligus pendukung aparat penegak hukum dalam mengawal penyelesaian persoalan pertambangan ilegal yang selama ini merusak ekosistem dan merugikan masyarakat secara luas.

Ia menambahkan, dukungan dari masyarakat sipil sangat penting agar aparat kepolisian tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya, tanpa terpengaruh oleh tekanan atau opini dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Yang pasti, kami di LPKP-Sultra akan terus mengawal dan memberikan dukungan terhadap aparat yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan,” tutup Laode Tuangge.

Jakarta, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, menghadiri ajang bergengsi Indonesia Construction and Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center. Kehadiran kepala daerah dari Sulawesi Tenggara ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur nasional yang inklusif dan ramah lingkungan.

Dalam forum yang mempertemukan berbagai kepala daerah dan pelaku industri konstruksi dari seluruh Indonesia itu, Bupati Nurrahman menegaskan pentingnya inovasi dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan pembangunan infrastruktur. Ia menyampaikan bahwa pembangunan tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan lama yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan generasi masa depan.

“Kita tidak bisa membangun dengan cara lama. Infrastruktur hari ini harus menjawab tantangan masa depan: perubahan iklim, ketahanan energi, dan keberlanjutan,” ujar Nurrahman saat ditemui usai menghadiri sesi diskusi panel, Rabu (11/6).

Selama masa kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara telah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas strategis. Program-program seperti peningkatan jalan produksi pertanian, pembangunan infrastruktur sanitasi desa, hingga pengembangan sistem irigasi ramah lingkungan terus digenjot demi mendukung ketahanan pangan dan menjaga kelestarian sumber daya alam di wilayahnya.

Di sela-sela rangkaian kegiatan ICI 2025, Bupati Nurrahman menyempatkan diri mengunjungi sejumlah booth pameran teknologi konstruksi. Ia tampak antusias saat meninjau langsung beragam inovasi teknologi ramah lingkungan yang dipamerkan, mulai dari material bangunan berkelanjutan, sistem drainase berbasis ekosistem, hingga perangkat digital untuk efisiensi proyek konstruksi.

Menurutnya, pameran seperti ICI 2025 membuka ruang dialog yang sangat penting antara pemerintah daerah dan pelaku industri untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. “Apa yang kami lihat di sini bukan hanya soal kecanggihan teknologi, tapi juga soal bagaimana kita bisa mengadaptasinya sesuai dengan karakteristik daerah, terutama daerah pinggiran seperti Kolaka Utara,” jelasnya.

Bupati Nurrahman juga menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam forum tersebut menjadi bagian dari misi ketiga Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, yaitu memperluas pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar, melainkan harus menyentuh wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

“Kami terus berupaya memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur di Kolaka Utara tidak hanya menjangkau wilayah perkotaan, tetapi juga menyentuh daerah-daerah terpencil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan,” katanya.

Bupati juga menambahkan bahwa pihaknya terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan para pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif. Ia menilai bahwa partisipasi aktif seluruh pihak menjadi kunci suksesnya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga berdaya tahan dan berkelanjutan.

ICI 2025 sendiri menjadi momentum penting dalam menyatukan semangat dan visi pembangunan dari berbagai wilayah di Indonesia. Mengusung tema besar pembangunan berkelanjutan, forum ini menjadi ajang strategis untuk membahas tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, hingga pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam konstruksi.

Dengan kehadiran Bupati Kolaka Utara dalam forum tersebut, daerah ini menunjukkan kesiapannya untuk menjadi bagian dari transformasi pembangunan nasional yang lebih hijau dan inklusif. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap, dari ajang ini akan terjalin kolaborasi yang konkret dengan pihak-pihak strategis yang dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga menjaga masa depan lingkungan hidup di Bumi Patowonua.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029. Kegiatan yang dirangkaikan dengan ekspose capaian 100 hari kerja ASR-Hugua ini digelar di Hotel Azizah Syariah, Kota Kendari, Selasa, 10 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) menyebut Musrenbang RPJMD kali ini sebagai momentum penting untuk menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan yang berpihak pada masyarakat.

“RPJMD ini bukan hanya sekadar dokumen, tapi panduan utama pembangunan. Semua program harus menjawab janji politik dan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

ASR menegaskan bahwa seluruh anggaran pembangunan berasal dari rakyat, sehingga harus dikelola secara tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta agar seluruh usulan program dari perangkat daerah disaring dengan pendekatan yang komprehensif, berorientasi solusi, dan memberi efek berganda bagi pembangunan daerah.

Kepala Bappeda Sultra, J. Rober, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini tidak hanya merumuskan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan, tetapi juga menjadi ruang klarifikasi dan sinergi antara rencana pembangunan nasional dan daerah. “RPJMD dan laporan 100 hari kerja adalah satu kesatuan. Ini bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus peta jalan lima tahun ke depan,” katanya.

Selama 100 hari pertama pemerintahan ASR-Hugua, empat sektor dijadikan prioritas utama: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan agromaritim berbasis ketahanan pangan. Delapan program unggulan telah dijalankan, di antaranya Samudra, Mantu, Jamaah, Satria Kepulauan, Laris, Penggaris, Setara, dan Sportika.

Pada misi pembangunan pertama, yakni menjamin hak dan perlindungan sosial, Pemprov telah merealisasikan sejumlah program pendidikan seperti Penggaris (Perlengkapan Gratis untuk Siswa), pemberian beasiswa daerah, serta pengembangan sekolah unggulan di SMA Negeri 1 Kendari. Di sektor kesehatan, layanan Sultra Health Service (SHS) diperkuat, termasuk pelaksanaan operasi aneurisma pertama di Sultra dan dimulainya pembangunan tiga rumah sakit di Buton Tengah, Konawe Kepulauan, dan Kolaka Timur.

Untuk misi kedua, yaitu penguatan ekonomi melalui konektivitas dan pengembangan sektor unggulan, Pemprov Sultra menjalankan program JAMAAH untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan antarwilayah, pembangunan dermaga, Terminal Tipe B Lacararia di Kolaka Utara, program mudik gratis, hingga perbaikan rumah korban gempa. Pemerintah juga mendorong ekonomi perempuan lewat Program MANTU, dan menekan inflasi daerah yang per April 2025 tercatat hanya 1,71 persen—masih dalam rentang aman nasional.

Pada misi ketiga, yaitu penguatan birokrasi, ASR menekankan pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan melalui manajemen talenta ASN, sertifikasi kompetensi, hingga seleksi PPPK untuk tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan. “Kami ingin birokrasi yang bukan hanya bekerja, tapi juga melayani dengan integritas,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian utama. Dari total 1.076,94 km jalan provinsi, sebanyak 66,57 persen sudah dalam kondisi baik. Targetnya, 95 persen jalan dalam kondisi mantap pada 2030. Di sektor pendidikan, ASR-Hugua juga menggulirkan beasiswa lima tahun untuk 1.000 siswa berprestasi dan kurang mampu sebagai langkah pemerataan kualitas SDM.

Pada sektor ketahanan pangan berbasis agromaritim, Pemprov Sultra menargetkan pencetakan sawah baru seluas 6.750 hektar selama periode RPJMD 2025–2029. Kebijakan ini menjadi fondasi untuk mencapai swasembada dan ketahanan pangan yang kuat.

Menutup pemaparannya, ASR mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan menggali potensi lokal demi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami berdua berkomitmen membangun Sultra yang adil, merata, dan berkelanjutan di semua sektor. Kami ingin rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri secara daring oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, serta secara langsung oleh Ketua DPRD Sultra, Forkopimda, Sekda, para Bupati dan Wali Kota se-Sultra atau perwakilannya, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil.

Kendari, sultraner.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga inflasi dan stabilitas harga pangan dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa, 4 Juni 2025.

Rapat rutin mingguan ini dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan menghadirkan sejumlah pejabat penting dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Statistik Harga BPS, serta perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kantor Staf Presiden.

Dari Sulawesi Tenggara, rakor diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II Setda, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas ESDM, perwakilan Kadin, Bank Indonesia serta sejumlah pimpinan OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas nasional untuk mendukung stabilitas ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat.

“Pemda diminta siapkan minimal tiga lokasi dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang akan dikelola Badan Gizi Nasional. Lahannya bisa dari aset pemda maupun desa,” jelas Tomsi.

Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tomsi turut menyoroti pendirian Koperasi Merah Putih yang harus memiliki legalitas notaris agar dapat berpartisipasi dalam program bantuan. “Launching nasional koperasi ini dijadwalkan 12 Juli. Koperasi tanpa akta notaris tidak akan diakui,” tegasnya.

Rakor juga membahas perkembangan inflasi nasional. Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi P., melaporkan deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Inflasi tahunan pun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Sebanyak 31 provinsi mengalami deflasi, dan hanya tujuh provinsi yang mengalami inflasi. Faktor utama perubahan harga antara lain kenaikan harga bawang merah, realisasi impor bawang putih yang masih rendah, serta tren kenaikan harga emas dunia,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyoroti fluktuasi harga pangan. Komoditas seperti ayam ras pedaging, kedelai lokal, dan gabah kering giling (GKG) berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), sementara bawang putih, daging kerbau impor, dan sejumlah beras melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Badan Pangan Nasional merespons dengan sejumlah langkah strategis, di antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan (FDP), pengadaan Kios Pangan, serta penyaluran bantuan pangan seperti SPHP beras dan jagung.

Rakor ditutup dengan penekanan kembali dari Sekjen Kemendagri agar kepala daerah tidak hanya menunggu data dari pusat, tetapi turun langsung ke pasar dan menyentuh persoalan masyarakat.

“Stabilitas harga bukan hasil kebetulan, tapi hasil kerja nyata dan kolaborasi. Pemda harus aktif, cepat, dan responsif,” pungkas Tomsi.

Partisipasi aktif Pemprov Sultra dalam rakor ini menjadi cermin kepedulian dan keseriusan daerah dalam menyukseskan program pemerintah pusat, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan lokal secara berkelanjutan.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah nyata membentuk generasi unggul dan sehat.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), memimpin langsung rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program tersebut di Ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa, 3 Juni 2025.

“Program ini bukan sekadar urusan makan, ini tentang menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Saya sendiri yang akan memantau langsung progres pelaksanaannya,” jelas Gubernur Andi Sumangerukka.

Dalam arahannya di hadapan Forkopimda, kepala OPD, perwakilan 17 kabupaten/kota, dan Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Ia menegaskan komitmennya menjadikan Sultra sebagai contoh sukses nasional, sekaligus pilot project kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.

Program MBG di Sultra menyasar anak-anak PAUD hingga SMA/SMK/MA, santri, siswa SLB, ibu hamil, menyusui, dan balita. Target penerima manfaat tercatat sebanyak 705.478 jiwa.

Gubernur memerintahkan agar seluruh laporan progres pembangunan dan operasional Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) dari seluruh daerah dikirimkan ke meja kerjanya setiap pekan.

“Tidak boleh ada kabupaten atau kota yang ketinggalan. Ini kerja cepat dan terstruktur,” tegasnya.

Ia juga meminta Satgas MBG Provinsi segera memetakan lokasi pembangunan SPPG secara teknis dan menyelaraskan data pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih.

Terkait logistik pangan, Gubernur memerintahkan instansi terkait menjalin komunikasi intensif dengan Koperasi Merah Putih, mitra strategis pengadaan pangan bergizi.

“Kita punya potensi pangan lokal dan semangat gotong royong. Mari kita buktikan bahwa Sultra bisa bersinergi,” ucapnya penuh semangat.

Pada kesempatan itu, Gubernur memberi apresiasi atas kesiapan Lanud Haluoleo menyediakan lahan SPPG untuk ribuan siswa.

Ia juga mendukung penuh rencana Kadin Sultra membangun 51 titik SPPG, delapan di antaranya sudah disetujui.

Kepada Kanwil Kemenag, Gubernur meminta kepastian dukungan agar tidak ada pihak ketiga yang menarik diri.

Ia juga menginstruksikan BKKBN melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk menyempurnakan data penerima manfaat kelompok rentan non-peserta didik.

Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan program ini mencerminkan kinerja seluruh elemen pemerintahan di Sulawesi Tenggara.

“Saya tidak ingin program ini jalan lambat. Ini adalah warisan terbaik kita bagi anak-anak Sultra,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN RI, Dr. Nyoto Suwigno, menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga mendongkrak prestasi belajar, kesejahteraan petani dan UMKM, serta memperkuat ekonomi daerah.

“Setiap SPPG akan dikelola secara profesional. Satu kepala SPPG, satu akuntan, satu ahli gizi, dan 47 tenaga penjamah makanan lokal. Semua diberi pelatihan sesuai standar nasional,” singkat Dr. Nyoto.

Kendari, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, M.Ling, mendorong perempuan untuk mengambil peran strategis sebagai pilar perubahan bangsa. Hal itu disampaikannya dalam acara Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perempuan Indonesia Maju (PIM) Sultra masa bakti 2025–2030, di Ballroom Phinisi, Hotel Claro Kendari, Senin, 2 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Hugua menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah dan kemajuan peradaban. Ia menyebut perempuan bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi penentu arah sejarah itu sendiri.

“Revolusi pertanian yang jadi awal peradaban modern justru lahir dari tangan perempuan pertama yang menyimpan dan menanam benih. Maka perempuan adalah penemu peradaban,” katanya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Ia menambahkan, “Perempuan adalah tiang negara. Sejauh mana perempuan diberi ruang dan kepercayaan, akan menentukan maju tidaknya suatu bangsa.”

Hugua memastikan Pemprov Sultra siap bekerja sama dengan organisasi perempuan, termasuk PIM, dalam mendorong program strategis di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat.

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sultra, Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Ketua Umum DPP PIM, para kepala daerah, Ketua Dekranasda dan Ketua PKK se-Sultra, serta pimpinan organisasi perempuan dan komunitas lainnya.

Ketua Umum DPP PIM, Lana Koentjoro Togas, S.H., M.H, melantik langsung pengurus DPD PIM Sultra. Dalam prosesi tersebut, ia menyerahkan bendera pataka kepada Ketua terlantik, Ir. Yusniar Asrina Afdhal, ST, sebagai simbol dimulainya masa pengabdian.

Lana mengatakan pelantikan ini adalah bagian dari konsolidasi nasional untuk memperkuat peran perempuan. Ia berharap DPD PIM Sultra bisa menjadi contoh nasional dalam memberdayakan perempuan dari berbagai sektor.

“Kami ingin PIM Sultra jadi teladan nasional. Perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dari rumah tangga hingga kebijakan pemerintahan,” ujar Lana.

Ia menambahkan, DPD PIM Sultra didominasi oleh perempuan muda. “Ini adalah investasi penting untuk estafet kepemimpinan di masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD PIM Sultra yang baru dilantik, Ir. Yusniar Asrina Afdhal, ST, menyatakan bahwa organisasinya siap langsung bekerja dan menyentuh isu-isu prioritas, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan perempuan dan anak, hingga pendidikan dan kesehatan ibu.

“PIM Sultra akan jadi rumah besar bagi semua perempuan yang ingin maju bersama. Kami siap bergerak, bersinergi, dan berkontribusi,” kata Yusniar.

Dari sisi ekonomi kreatif, Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Septriana Tangkary, S.E., M.M, mengajak para pengurus PIM untuk mendorong perempuan menjadi pelaku utama di sektor tersebut. Ia menyoroti potensi lokal seperti tenun, kuliner, dan seni pertunjukan sebagai kekuatan ekonomi baru.

“Perempuan punya peran besar. Tidak hanya di rumah, tapi juga di ruang publik dan ekonomi kreatif. PIM harus jadi motor penggerak,” ucapnya.

Ketua Panitia, Riski E.R. Putri Tombili, S.Si, menambahkan bahwa pelantikan ini adalah puncak dari perjalanan panjang organisasi. “Hari ini adalah titik awal baru bagi perempuan Sultra untuk bergerak bersama dalam satu wadah yang solid,” ujarnya.

Pelantikan DPD PIM Sultra periode 2025–2030 menjadi momentum penting untuk memperkuat kiprah perempuan dalam pembangunan daerah, sekaligus menyambut visi Indonesia Emas 2045 dengan kontribusi nyata dari perempuan yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing.