Kendari, sultranet.com – Tim Magister Farmasi Universitas Halu Oleo (UHO) menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi bertema “Dari Laut ke Wajah: Manfaat Bahan Laut untuk Kulit Sehat dan Glowing” di Balai Desa Soropia, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sabtu, 26 April 2025. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi warga pesisir tentang potensi bahan laut sebagai bahan dasar kosmetik alami yang aman, sehat, dan bernilai ekonomi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kampus untuk menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan kekayaan laut non-pangan untuk mendukung kesehatan kulit dan peluang usaha lokal.

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat, Dr.rer.nat. Adryan Fristiohady, S.Farm., M.Sc., Apt., menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat pesisir yang belum mengetahui manfaat bahan laut seperti rumput laut dan alga sebagai bahan dasar kosmetik.

“Selama ini bahan laut hanya dikenal sebagai sumber pangan. Padahal, kandungan bioaktif di dalamnya sangat baik untuk kesehatan kulit dan bisa diolah menjadi produk kosmetik alami yang aman,” ujar Dr. Adryan di sela-sela kegiatan.

Ia mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan pelatihan langsung tentang cara pengolahan sederhana bahan laut menjadi produk perawatan kulit. Hal ini diharapkan bisa memantik semangat masyarakat, terutama pelaku UMKM, untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal.

Melalui metode penyuluhan, pembagian materi edukatif, dan diskusi interaktif, tim menyampaikan pentingnya mengenal kandungan alami bahan laut, manfaatnya bagi kulit, serta peluang usaha yang bisa dikembangkan dari bahan-bahan tersebut.

“Kami ingin masyarakat bisa memproduksi sendiri kosmetik yang aman dan sehat, dari bahan yang tersedia di sekitar mereka. Ini bisa menjadi peluang ekonomi baru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah perempuan pesisir dan pelaku usaha kecil yang memiliki ketertarikan pada perawatan kulit alami. Antusiasme peserta terlihat dari keikutsertaan mereka dalam sesi praktik pembuatan masker wajah berbahan dasar rumput laut.

Salah satu warga, Nurhayati, mengaku senang bisa belajar langsung cara mengolah bahan laut menjadi kosmetik. “Ternyata bisa buat sendiri dari bahan yang gampang didapat. Kalau rutin dilatih, bisa juga jadi usaha kecil-kecilan,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi ajang membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk perawatan kulit yang aman dan ramah lingkungan. Di tengah maraknya produk berbahan kimia, kehadiran alternatif alami dari sumber daya lokal menjadi pilihan yang tidak hanya sehat, tapi juga memberdayakan.

Dr. Adryan berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak desa pesisir. “Harapan kami, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga produsen produk alami yang berkualitas. Ini bagian dari misi kami sebagai kampus untuk hadir di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk nyata peran perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma, khususnya pengabdian kepada masyarakat, dengan pendekatan ilmiah dan manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari. Tim pengabdian ini juga melibatkan dosen anggota Prof. Dr. Sahidin, M.Si., Prof. Dr. Ruslin, M.Si., Dr. Irnawati, S.Si., M.Sc., Dr. Nasrudin, S.Pd., M.Si., dan Dr. Hasnawati, S.Si., M.Sc., serta lima mahasiswa Magister Farmasi yakni Ayu Wulandari, S.Farm., Apt., Novita Sari Syukur, S.Farm., Apt., Hariana, S.Farm., Apt., Retno Cicilia, S.Farm., Apt., dan Wa Ode Fitri Amaliah, S.Farm., Apt.

Pewarta  : Azuli

KENDARI, sultranet.com – Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sulawesi Tenggara mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Tabligh Akbar dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar Pesantren Ummusshabri (PESRI) Kendari dengan menghadirkan dai kondang Ustadz Dr. H. Abdul Somad, Lc., MA (UAS). Jumat (2/5/2025/

Direktur Eksekutif LKPD Sultra, Muh. Arham, yang juga alumni PESRI angkatan 2000, mengungkapkan kekagumannya atas keberhasilan pihak pesantren menghadirkan UAS, sosok pendakwah nasional yang sangat dinanti-nanti masyarakat.

“Informasi dari panitia, upaya menghadirkan UAS ini sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu. Dan hari ini, bertepatan dengan Hardiknas, akhirnya terealisasi. Ini pencapaian luar biasa,” ujar Arham saat ditemui di Bandara Haluoleo, Sabtu (3/5/2025) pagi.

Menurut Arham, momen spesial ini membuat UAS memberikan durasi ceramah lebih lama dari biasanya.

“Kalau di tempat lain biasanya hanya satu jam, tadi malam di PESRI beliau ceramah sampai satu setengah jam sebagai bentuk penghargaan atas penantian panjang civitas akademika Ummusshabri,” tambahnya.

Tabligh Akbar yang berlangsung meriah ini dihadiri ribuan jamaah dari berbagai penjuru kota yang memadati kompleks Pesantren Ummusshabri Kendari sejak sore hari.

Antusiasme warga begitu tinggi menyambut kehadiran sang ustadz yang selama ini hanya mereka saksikan lewat media sosial dan tayangan TV.

Sejumlah pejabat penting tampak hadir dalam acara tersebut, di antaranya Wakil Gubernur Sultra, Kapolda Sultra, Danrem 143/Haluoleo, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pimpinan Pesantren Ummusshabri Kendari menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas partisipasi seluruh pihak yang mendukung kelancaran kegiatan ini.

“Ini adalah hadiah Hardiknas untuk santri dan masyarakat Sultra,” ungkap salah satu pengurus pesantren.

Tabligh Akbar bersama UAS ini bukan hanya menjadi momen religius, tetapi juga simbol penguatan pendidikan karakter dan spiritual di lingkungan pesantren dan masyarakat luas.

Lasusua, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan aset daerah. Bupati Kolaka Utara, Drs. Nur Rahman Umar, MH., memimpin rapat penting yang membahas secara khusus upaya inventarisasi aset milik pemerintah daerah. Rapat ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Kolaka Utara dan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selasa, 29 April 2025.

Dalam rapat yang berlangsung dinamis tersebut, Bupati Nur Rahman menekankan pentingnya kesadaran dan kolaborasi semua pihak untuk memastikan bahwa seluruh aset milik pemerintah daerah dapat tercatat dengan baik, tertata rapi, serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

“Kita perlu memastikan bahwa seluruh aset daerah tercatat dan dikelola dengan baik, karena hal ini sangat penting untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik,” tegas Bupati dalam arahannya di hadapan para peserta rapat.

Ia menyampaikan, inventarisasi aset bukan hanya soal pendataan semata, namun juga menyangkut upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, tata kelola aset yang baik adalah fondasi penting bagi efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah ke depan.

Rapat ini juga menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan dari Forkopimda dan perangkat daerah, yang selama ini berperan langsung dalam pengelolaan serta pengawasan aset pemerintah. Dalam forum tersebut, sejumlah kepala OPD turut memberikan pandangan, saran, dan evaluasi terhadap kondisi aset yang dikelola masing-masing instansi.

Salah satu poin yang disoroti dalam rapat tersebut adalah pentingnya sinkronisasi data aset antar OPD. Bupati meminta agar setiap perangkat daerah memastikan validitas dan pembaruan data aset secara berkala, guna menghindari tumpang tindih atau kehilangan informasi penting.

“Kita tidak ingin ada aset daerah yang tidak jelas keberadaannya, atau tidak termanfaatkan dengan baik. Semua harus tercatat dan termonitor secara sistematis,” ujar Bupati menambahkan.

Selain itu, Bupati juga menginstruksikan agar ke depan, pemerintah daerah membangun sistem informasi yang terintegrasi, sehingga proses pelacakan, pemanfaatan, dan pemeliharaan aset dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Hal ini dinilai penting untuk mendukung semangat reformasi birokrasi yang sedang dijalankan di lingkungan Pemda Kolaka Utara.

Seluruh peserta rapat menyambut baik gagasan tersebut. Beberapa perwakilan Forkopimda menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bupati dalam mendorong keterbukaan dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah. Mereka juga berkomitmen untuk turut serta mengawasi dan memberikan dukungan demi terwujudnya tata kelola aset yang lebih baik.

Rapat juga membahas langkah-langkah taktis jangka pendek dan jangka panjang dalam proses inventarisasi dan sertifikasi aset, khususnya aset berupa tanah dan bangunan milik pemerintah. Beberapa OPD terkait diberi tugas untuk segera menyelesaikan verifikasi dan pembenahan dokumen aset yang masih belum lengkap atau belum terdokumentasi secara digital.

Menurut Bupati Nur Rahman, langkah ini penting agar pemerintah daerah memiliki pijakan yang kuat dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam aspek legalitas penggunaan lahan dan bangunan untuk fasilitas publik.

“Aset daerah adalah sumber daya strategis yang harus kita kelola secara profesional. Jangan sampai kita kehilangan aset karena kelalaian administratif atau pengelolaan yang tidak tertib,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Bupati berharap agar seluruh perangkat daerah bekerja lebih cepat dan lebih terukur, serta menjaga koordinasi lintas sektor agar pengelolaan aset daerah benar-benar dapat menjadi pilar penguatan pelayanan kepada masyarakat.

Rapat yang berlangsung selama beberapa jam itu diharapkan menjadi tonggak awal pembenahan serius terhadap sistem inventarisasi dan manajemen aset di Kabupaten Kolaka Utara. Pemerintah daerah menargetkan hasil nyata dari proses ini dapat dirasakan dalam waktu dekat, khususnya dalam mendukung efisiensi anggaran, optimalisasi pemanfaatan aset, serta penguatan pelayanan publik yang berbasis data dan transparansi.

Bandung, sultranet.com – Faried Arasy Ahmadinejad Arham, siswa MAN Insan Cendekia Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sukses meraih Juara 1 bidang studi Ekonomi dalam ajang bergengsi Festival Sains Nasional (FSN) 2025 yang digelar pada 25–27 April 2025 di Bandung, Jawa Barat.

Festival ini merupakan kompetisi ilmu pengetahuan tingkat nasional yang mempertemukan para pelajar terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia.

Para peserta adalah pemenang seleksi dari tingkat provinsi, sehingga yang bertanding di FSN adalah benar-benar siswa berprestasi dari berbagai daerah.

Kompetisi ini mencakup semua jenjang pendidikan, dari SD, SMP, hingga SMA, dan meliputi berbagai bidang studi umum seperti Matematika, IPA, IPS, Bahasa, serta Ekonomi.

Faried tampil impresif dalam setiap tahap lomba dengan pemahaman materi yang solid, logika yang tajam, serta kemampuan menyampaikan gagasan ekonomi yang sistematis dan berbasis data.

Ia berhasil mengungguli pesaing dari seluruh Indonesia dan dinobatkan sebagai juara 1 nasional.

“Alhamdulillah, ini semua berkat doa orang tua, bimbingan guru, dan semangat belajar yang terus saya jaga. Saya ingin membuktikan bahwa dari daerah pun bisa lahir generasi yang mampu bersaing di level nasional,” ungkap Faried dengan penuh semangat setelah menerima penghargaan. (27/4)

Festival Sains Nasional tak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang bertemunya para pelajar dari berbagai penjuru negeri untuk saling menginspirasi dan mempererat rasa persatuan melalui semangat keilmuan.

“Kami berharap FSN dapat menjadi landasan kuat bagi lahirnya generasi muda Indonesia yang berpikir kritis, kreatif, dan cinta terhadap ilmu pengetahuan,” ujar salah satu panitia FSN 2025.

Prestasi Faried Arasy Ahmadinejad Arham tak hanya mengharumkan nama sekolah dan daerah asalnya, tapi juga menjadi inspirasi nyata bahwa tekad, kerja keras, dan ilmu adalah kunci untuk meraih masa depan gemilang.

Kolaka, sultranet.com – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., menghadiri pembukaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipusatkan di Kabupaten Kolaka, Kamis, 24 April 2025. Kehadirannya mencerminkan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terhadap visi “Harmoni Sultra 2025: Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius” yang diusung dalam perayaan HUT tahun ini.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, secara resmi membuka peringatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk membangun Sultra secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa membangun Sultra sendiri-sendiri. Kita butuh harmoni, kerja sama, dan kerja hati. Dengan cara ini, kita bisa berdiri sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia,” ujar Gubernur di hadapan tamu undangan yang memenuhi lokasi acara.

Kolaka Utara menjadi salah satu dari 17 kabupaten/kota yang turut hadir dan berperan aktif dalam mendukung seluruh rangkaian kegiatan, baik melalui kehadiran jajaran pemerintahan maupun partisipasi pelaku UMKM dan delegasi seni budaya. Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan HUT yang meriah dan penuh makna.

“Peringatan ini bukan hanya ajang seremonial, tetapi ruang membangun semangat kebersamaan lintas daerah. Kami dari Kolaka Utara tentu bangga bisa ikut serta,” ungkap Jumarding.

Rangkaian kegiatan dimulai sejak 23 April hingga 27 April 2025, dengan agenda utama seperti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sultra di Kendari, Gala Dinner dan pembukaan Harmoni Sultra, Tabligh Akbar, Kolaka Fun Run, dan upacara puncak peringatan HUT.

Pameran UMKM menjadi salah satu magnet kegiatan yang paling menarik perhatian. Kabupaten Kolaka Utara turut menampilkan berbagai produk unggulannya di arena pameran yang dipusatkan di kawasan utama Kota Kolaka. Pameran ini juga melibatkan pelaku usaha kecil perempuan melalui bantuan modal usaha, termasuk dari program “Bantuan Mantu” yang diserahkan langsung oleh Gubernur.

Selain itu, Sultra Harmony 2025 juga menyuguhkan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan publik seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan, bursa kerja, gerakan pangan murah, hingga lomba seni budaya yang melibatkan masyarakat dari seluruh daerah.

Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Sultra yang dibangun dari sinergi kekuatan lokal. Ia bahkan mendorong agar produk unggulan daerah, termasuk dari Kolaka Utara, bisa tampil di level internasional melalui Dekranasda.

“Kita punya potensi besar. Produk-produk lokal kita layak untuk tampil dan bersaing di luar negeri. Ini tugas kita semua, dan pemerintah provinsi siap memfasilitasi,” tegasnya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sultra sekaligus Ketua Panitia, Belli Harli Tombili, melaporkan bahwa peringatan tahun ini berdampak langsung pada peningkatan ekonomi lokal. Tingkat hunian hotel di Kolaka dilaporkan mencapai 100 persen selama pelaksanaan event, dengan lonjakan transaksi UMKM yang signifikan.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak yang turut aktif sejak awal hingga pelaksanaan puncak acara,” ucap Belli.

Sebagai simbol pembukaan resmi, Gubernur Andi Sumangerukka mengakhiri sambutannya dengan menyatakan, “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dibuka.”

Semangat “Harmoni Sultra” menjadi nyawa dalam pelaksanaan tahun ini, menghidupkan tekad bersama untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang inklusif, mandiri, dan bermartabat. Keterlibatan Kabupaten Kolaka Utara dalam momen penting ini menjadi bukti nyata komitmen daerah untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan regional yang berkelanjutan.

Baubau, sultranet.com – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra tahun 2026 serta Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra 2025–2029, yang berlangsung di Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Irham, SKM., M.Kes., Sekretaris Bappeda Muh. Fadly, serta dua Kepala Bidang Bappeda Kolaka Utara, kehadiran Wabup Jumarding menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam menyampaikan aspirasi daerah secara langsung di forum strategis tersebut.

Dalam forum yang dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Ribka Haluk, dan turut dihadiri Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, serta Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, Wabup Kolut menyampaikan lima usulan program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat didanai oleh Pemerintah Provinsi Sultra.

“Setidaknya ada lima usulan skala prioritas yang kami bawa ke Musrenbang kali ini, menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat yang harus segera direspon oleh provinsi,” ujar Jumarding dalam keterangannya di sela-sela kegiatan.

Kelima usulan tersebut meliputi pengaspalan jalan provinsi pada ruas Batu Putih–Porehu dengan target sepanjang 5 hingga 10 kilometer, pembangunan tambatan labuh kapal nelayan di dua titik, yakni Desa Bahari Kecamatan Tolala dan Desa Lametuna Kecamatan Kodeoha, dengan prioritas awal penanganan di Desa Bahari, pembangunan tambatan labuh kapal fiber di Tobaku Kecamatan Katoi, pembangunan fasilitas terminal di wilayah Lacaria Kecamatan Lasusua, serta rehabilitasi irigasi tambak D.I.T Pakue sepanjang 2 kilometer yang jika tidak tertampung dalam tugas pembantuan akan diusulkan melalui APBD Provinsi.

Lebih lanjut, Jumarding juga menyebutkan adanya tiga program tambahan yang diusulkan jika anggaran provinsi memungkinkan. Program tersebut yakni rehabilitasi 30 unit rumah tidak layak huni di Desa Lawata Kecamatan Pakue Utara yang melekat pada unit kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sultra, optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Kecamatan Lambai dengan kapasitas 15 liter per detik, serta pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) non-perpipaan di kawasan strategis.

“Kami berharap, selain lima prioritas utama, tiga usulan tambahan ini juga bisa mendapat perhatian, sebab menyentuh langsung aspek dasar pelayanan publik seperti tempat tinggal dan akses air bersih,” ujar politisi Demokrat itu.

Kepala Bappeda Provinsi Sultra, J. Robert, dalam keterangannya menjelaskan bahwa selama rangkaian Musrenbang dan Rakortekbang Sultra 2025, pihaknya menerima total 2.232 usulan dari seluruh kabupaten dan kota. Setelah proses perumusan dan pengkajian, usulan tersebut dikerucutkan menjadi 49 program skala prioritas dengan tambahan 16 usulan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut antar instansi teknis.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bukan sekadar keinginan birokrasi. “Jangan orientasi berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kemauan dan kebutuhan. Kita ingin yang bersifat bottom-up, berorientasi pada pelayanan publik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menyampaikan bahwa keterlibatan langsung kepala daerah dalam Musrenbang adalah wujud sinergi dan keseriusan pemerintah daerah untuk memastikan kepentingan masyarakat Kolut diakomodasi dalam kebijakan provinsi.

“Pak Wabup datang langsung bersama tim teknis untuk menyampaikan usulan berdasarkan hasil penjaringan aspirasi di lapangan. Ini bentuk komitmen Kolut untuk pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, bukan hanya program rutin,” kata Syahlan.

Musrenbang tahun ini mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat,” dengan menghadirkan para kepala daerah se-Sultra serta stakeholder dari berbagai sektor, sebagai forum konsolidasi dan sinergi lintas wilayah untuk menyusun arah pembangunan jangka menengah Sulawesi Tenggara yang lebih terukur dan merata.

Kolaka Utara, sultranet.com – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra tahun 2026 sekaligus Konsultasi Publik dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra 2025–2029. Kegiatan berlangsung di Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Forum strategis tahunan tersebut menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah dan inklusif. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, serta dihadiri para kepala daerah dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sultra.

Dengan mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat,” Musrenbang kali ini menitikberatkan pada sinergi lintas sektor dan kolaborasi antardaerah dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan menyentuh kebutuhan riil di lapangan.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, dalam keterangannya menyatakan dukungan penuh atas arah pembangunan Provinsi Sultra yang disampaikan dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa Kolaka Utara siap bersinergi dan berkontribusi aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

“Kami di Kolaka Utara berkomitmen mendukung agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan, khususnya dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Musrenbang ini menjadi ruang penting untuk memastikan suara masyarakat terakomodasi dalam rencana strategis pemerintah provinsi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Dinas Kominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menegaskan bahwa kehadiran Wakil Bupati Kolaka Utara dalam Musrenbang bukan sekadar representasi formal, namun juga wujud nyata dari komitmen daerah dalam membangun komunikasi dan koordinasi lintas wilayah demi pembangunan yang lebih merata.

“Ini bukan hanya soal perencanaan dokumen teknis, tetapi tentang bagaimana kita membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kami berharap aspirasi dan masukan dari Kolaka Utara benar-benar menjadi bagian dari arah pembangunan Sultra ke depan,” ungkap Syahlan.

Musrenbang Provinsi Sultra ini juga menjadi ruang konsultasi terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, serta unsur masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha. Tujuannya adalah merumuskan program prioritas yang mampu menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan dengan pendekatan inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam sambutannya menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh unsur pemerintah daerah. “RPJMD adalah dokumen strategis yang harus dibangun dari bawah ke atas, dari aspirasi rakyat hingga visi besar pemerintah pusat. Saya mengapresiasi antusiasme para kepala daerah dalam forum ini,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa RPJMD Sultra 2025–2029 akan menekankan pada pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan layanan publik berbasis digital.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap agar seluruh masukan yang telah disampaikan dalam Musrenbang ini bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkrit dan program kerja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Komitmen dan kolaborasi yang terbangun di forum ini diharapkan menjadi awal dari arah pembangunan Sultra yang lebih merata dan berkeadilan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus bergerak cepat (Gercep) menuntaskan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Salah satu fokus utama adalah pengentasan kemiskinan ekstrem yang kini mulai direalisasikan melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan bantuan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di seluruh wilayah Pulau Kabaena. (10/4)

Dalam kunjungan kerjanya yang pertama ke Pulau Kabaena, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada warga dan pengelola Bumdes setempat. Total sebanyak 698 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima BLT untuk periode Januari hingga Maret 2025 dengan nilai total Rp628.200.000. Sementara itu, penyertaan modal diberikan kepada 28 Bumdes dengan nilai anggaran sebesar Rp4.222.928.000.

“Penyerahan BLT ini untuk 698 KPM di seluruh Pulau Kabaena, hanya untuk tiga bulan yakni Januari hingga Maret. Total bantuannya Rp628 juta lebih. Untuk penyertaan modal Bumdes, ada 28 Bumdes yang menerima dengan total anggaran lebih dari Rp4,2 miliar,” ujar Burhanuddin saat ditemui usai penyerahan bantuan.

Mantan Kadis PU dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara itu menegaskan bahwa penyaluran bantuan tidak hanya akan berhenti di Pulau Kabaena. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menyalurkan bantuan serupa untuk wilayah Rumbia, Rarowatu, hingga Poleang.

“Dalam beberapa waktu ke depan, bantuan serupa juga akan kami serahkan di wilayah Rumbia, Rarowatu, termasuk wilayah Poleang. Semua ini adalah bagian dari program 100 hari kerja kami,” tambah Burhanuddin.

Langkah ini disambut positif oleh jajaran pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana, M. Hadi Rahardjo Putra, S.IP menjelaskan bahwa penyaluran BLT ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penyertaan modal Bumdes sebagai bagian dari program ketahanan pangan desa.

“Penyerahan BLT Dana Desa ini tidak berdiri sendiri. Ini dirangkaikan dengan bantuan penyertaan modal untuk Bumdes yang merupakan implementasi dari program ketahanan pangan desa,” jelas Hadi Rahardjo.

Menurutnya, sinergi antara bantuan langsung kepada warga dan penguatan kelembagaan ekonomi desa menjadi kunci dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

Senada dengan itu, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bombana, Abady Makmur menilai langkah ini sebagai strategi terarah dan menyeluruh. Ia menyebut program ini sekaligus mendukung visi pengembangan desa berbasis potensi lokal.

“Penyerahan bantuan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dalam kerangka 100 hari kerja Pak Bupati dan Wakil Bupati. Penyaluran penyertaan modal Bumdes juga menjadi bagian penting dari misi mereka dalam pengembangan one village one product,” terang Abady.

Ia menyebut bahwa penguatan Bumdes sangat penting sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara kolektif.

Program 100 hari kerja Pemerintah Kabupaten Bombana dinilai memberikan harapan baru bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terluar seperti Kabaena. Penyaluran BLT dan penyertaan modal bukan hanya memenuhi aspek sosial, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi lokal agar masyarakat desa dapat tumbuh mandiri secara ekonomi.

Dengan menyasar keluarga prasejahtera dan pengembangan unit usaha desa, Bupati Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun daerah dari pinggiran. Dukungan langsung kepada warga dan penguatan Bumdes diharapkan menjadi pondasi awal dalam mewujudkan visi Bombana yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Pewarta : Abdul Muis

Sultranet.com, Kolaka Utara – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, Rabu (9/4). Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kolaka Utara dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), pelaku usaha, organisasi kepemudaan, serta pemangku kepentingan lainnya.

Musrenbang ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dengan arah kebijakan jangka menengah yang akan dijalankan oleh kepala daerah terpilih. Konsultasi publik RPJMD juga menjadi tahapan awal dalam menyerap masukan masyarakat guna menyempurnakan rancangan arah pembangunan Kolaka Utara lima tahun ke depan.

“Untuk RKPD, ini adalah rangkaian panjang yang dimulai dari tingkat desa dan kecamatan. Hari ini, kita berada di tingkat kabupaten sebagai forum penyempurnaan. Ada lebih dari 800 usulan yang masuk, mayoritas menyoroti kebutuhan di sektor infrastruktur,” kata Kepala Bappeda Kolaka Utara, Ir. Ikhwan.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan konsultasi publik RPJMD ini dilakukan karena kepala daerah yang baru telah terpilih. Menurutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.

“Proses RPJMD ini masih panjang. Kita baru di tahap rancangan awal. Tapi yang penting, RKPD 2026 harus tetap selaras dengan arah pembangunan dalam RPJMD. Meski RKPD disusun lebih dahulu, arah dan rohnya harus satu,” jelasnya.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar semua pihak dalam menyusun pembangunan daerah ke depan. Menurutnya, forum ini bukan sekadar agenda tahunan, tapi kesempatan untuk menyatukan visi dan komitmen dalam mewujudkan Kolaka Utara yang lebih baik.

“Kita punya visi besar: Kolaka Utara madani, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Madani mencerminkan masyarakat yang harmonis dan religius. Maju berarti kita tidak boleh stagnan. Berdaya saing artinya kita harus siap bersaing dengan daerah lain. Dan berkelanjutan menandakan semua pembangunan harus berpihak pada lingkungan dan generasi masa depan,” ujarnya.

Ia kemudian merinci tujuh fokus utama yang akan menjadi fondasi RPJMD ke depan. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan. Kedua, penguatan sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ketiga, pemerataan layanan dasar hingga ke pelosok. Keempat, pembangunan infrastruktur strategis seperti bandara dan pelabuhan.

Kelima, pengembangan ekonomi digital dan pelayanan publik berbasis teknologi. Keenam, pelestarian lingkungan hidup, dan terakhir, pemberdayaan tokoh agama dan lembaga keagamaan sebagai penguat moral dan sosial masyarakat.

“Pembangunan bukan hanya tentang membangun jalan dan gedung, tapi juga soal memperkuat jiwa dan moral masyarakat. Karena itu, pesantren, tokoh agama, dan lembaga keagamaan akan mendapat perhatian dalam RPJMD,” tambahnya.

Jumarding juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak mungkin dicapai tanpa keterlibatan semua pihak. Pemerintah, menurutnya, hanya salah satu elemen dari keseluruhan proses yang harus melibatkan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, hingga kelompok muda.

“Kita ingin pembangunan yang merata, dari pesisir Pakue hingga pelosok Wawo. Tidak boleh ada yang tertinggal. Kritik dan masukan dari masyarakat adalah energi kita untuk melangkah lebih jauh,” pungkasnya.

Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik RPJMD ini menjadi bukti komitmen Pemkab Kolaka Utara dalam menyusun perencanaan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, harapan untuk menjadikan Kolaka Utara sebagai daerah yang maju dan sejahtera perlahan mulai diletakkan pondasinya.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar apel perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) usai libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi, Rabu 9 April 2025. Apel yang berlangsung di Lapangan Aspirasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH.

Dalam suasana penuh kehangatan pasca-Idul Fitri, Bupati mengajak seluruh ASN untuk saling memaafkan dan melupakan perbedaan yang pernah terjadi, khususnya saat kontestasi politik Pilkada lalu.

“Masih dalam suasana lebaran, mari kita saling memaafkan dengan ikhlas. Masalah Pilkada dan politik telah selesai. Kini saatnya kita kembali fokus bekerja untuk daerah kita. Hilangkan masalah-masalah yang pernah ada. Kemarin mungkin kita berbeda pilihan, tapi setelah saya dilantik mari kita bersatu membangun daerah ini bersama-sama,” ujar Bupati di hadapan ratusan ASN yang hadir.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dalam bekerja, serta menghindari sikap-sikap provokatif yang dapat mengganggu stabilitas kerja di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, ASN memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“ASN harus tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Saya himbau agar kita semua kembali bekerja secara normal dan profesional. Jangan ada lagi saling sindir, saling tuding. Saatnya kembali menjalankan tugas dengan semangat dan ketulusan,” tambahnya.

Di akhir sambutan, Bupati menyampaikan permohonan maaf secara pribadi kepada seluruh ASN dan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Ia berharap suasana lebaran menjadi momentum untuk merajut kembali kebersamaan dan menguatkan ikatan kerja demi kemajuan daerah.

“Saya secara pribadi dan atas nama Pemerintah Daerah, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita kuatkan lagi kebersamaan kita, karena Kolaka Utara ini hanya bisa maju kalau kita semua kompak dan saling mendukung,” katanya.

Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan acara halalbihalal yang berlangsung sederhana namun penuh makna. Momen tersebut menjadi ajang silaturahmi antar pegawai sekaligus mempererat kebersamaan dan kekompakan pasca suasana politik yang sempat menghangat.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Dinas Kominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa apel ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali semangat netralitas dan profesionalisme ASN setelah Pilkada.

“Ini momen penting untuk memperkuat soliditas ASN. Bapak Bupati memberikan pesan moral yang sangat jelas bahwa ASN harus kembali netral dan fokus pada pelayanan publik. Kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Syahlan juga menyampaikan bahwa kehadiran ASN dalam apel perdana menunjukkan kesiapan jajaran birokrasi untuk kembali bekerja maksimal setelah libur panjang. Ia berharap semangat ini terus terjaga dan menjadi budaya kerja yang konsisten di seluruh OPD.

“Alhamdulillah kehadiran ASN hari ini cukup tinggi, itu menandakan kesiapan dan antusiasme mereka untuk kembali bekerja. Tinggal bagaimana semangat ini terus dipelihara dalam rutinitas kerja harian,” pungkas Syahlan.

Melalui apel dan halalbihalal ini, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara tidak hanya mempererat tali silaturahmi, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa pembangunan daerah tidak mengenal sekat politik. Yang dibutuhkan adalah sinergi, dedikasi, dan niat tulus untuk melayani masyarakat.