Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melaksanakan audit kearsipan internal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kegiatan ini menjadi bagian dari pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang tertib dan akuntabel. Rabu, 18 Juni 2025

Audit dilakukan dengan memeriksa sejumlah dokumen penting seperti sampel naskah dinas, daftar arsip aktif, buku agenda surat menyurat, buku peminjam arsip (out indicator), serta sertifikat pembinaan kearsipan.

Sekretaris Dinas PUPR Bombana, Ir. Abdul Rahmat. ZT, ST., MT, menilai audit ini merupakan langkah positif untuk memperbaiki manajemen arsip di instansinya.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Pengelolaan arsip yang baik adalah bagian dari pelayanan publik yang berkualitas dan transparan,” ungkapnya.

Ia menyebut, selama ini penanganan arsip kerap dianggap urusan sepele, padahal arsip merupakan instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas kerja pemerintahan.

Senada dengan itu, Kasubag Umum Dinas PUPR, Husrana, S.Si, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menyiapkan seluruh kelengkapan dokumen kearsipan, baik manual maupun digital.

“Kami menyusun dan menata semua arsip dengan rapi. Harapannya, audit ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk semakin baik dalam pengelolaan arsip ke depan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bombana, Sawal, SE., M.A.P, menegaskan bahwa kegiatan audit ini merupakan bentuk pengawasan rutin yang bertujuan untuk memastikan setiap perangkat daerah memahami dan menerapkan standar pengelolaan arsip dengan benar.

“Audit ini tidak untuk mencari kesalahan, tetapi untuk membina dan mendorong setiap OPD agar lebih peduli terhadap pentingnya arsip sebagai dokumen negara yang bernilai guna,” jelas Sawal.

Menurutnya, arsip yang tertata rapi tidak hanya mendukung kerja birokrasi, tetapi juga menjadi bukti sah dalam proses administrasi pemerintahan di masa kini maupun mendatang.

Bombana, sultranet.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bombana menggelar Forum Konsultasi Publik bertema Pelayanan Publik Lebih Berkualitas, sebagai upaya memperkuat pelayanan pendidikan yang lebih terbuka, partisipatif, dan menyeluruh bagi masyarakat.

Plt. Sekretaris Dikbud Bombana, H. Kandamang, S.Pd., M.Pd., menegaskan komitmen pihaknya untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal, baik dalam urusan kedinasan maupun kebutuhan masyarakat secara umum, termasuk para guru dan tenaga kependidikan.

“Kami terbuka menerima masukan dari masyarakat, guru, dan semua pihak. Ini menjadi dasar kami untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelayanan publik disini agar lebih baik ke depan,” ujar Kandamang yang juga merupakan Ketua PGRI Bombana, Rabu (18/6/2025).

Ia mengakui, Dinas Pendidikan memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh persoalan pendidikan hingga ke pelosok, sehingga masukan dari tokoh masyarakat, LSM, media, hingga pihak kecamatan menjadi penting sebagai mitra dalam pengawasan dan penyampaian aspirasi.

“Jika ada masalah di lapangan, seperti pelanggaran oleh guru atau kepala sekolah, kami minta disampaikan. Kami akan tindak lanjuti secara langsung karena pendidikan harus berjalan sesuai aturan dan menjunjung profesionalisme,” ucapnya.

Forum ini juga menjadi ruang diskusi untuk membahas berbagai tantangan pendidikan, termasuk persoalan klasik seperti keterlambatan administrasi kenaikan pangkat guru, penempatan tenaga pendidik, serta transparansi informasi layanan pendidikan.

Budayawan Bombana, Jumrad Raunde, yang hadir dalam forum tersebut menyambut baik langkah Dinas Pendidikan membuka ruang koreksi dan komunikasi terbuka dengan masyarakat.

“Kami apresiasi keterbukaan ini. Banyak keluhan guru soal layanan, khususnya kepangkatan yang sering terlambat. Seharusnya dinas proaktif menyampaikan informasi kenaikan pangkat ke guru, tidak menunggu mereka datang mengusulkan,” kata Jumrad.

Ia juga menyoroti penempatan guru yang sering menjadi isu sensitif dan menimbulkan polemik. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan wilayah, bukan berdasarkan kepentingan tertentu.

“Keterbukaan informasi dan penempatan yang tepat adalah kunci. Dinas harus menjadi lembaga yang menjadi jembatan dan penyelesai, bukan sumber masalah,” tambahnya.

Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menjadi agenda rutin dan bagian dari budaya pelayanan publik yang transparan dan berorientasi pada perbaikan mutu pendidikan di Bombana.

Bombana, sultranet.com – Aswar Latif Haba resmi terpilih sebagai Raja Moronene Rumbia ke-VIII atau Mokole, melalui proses pemilihan yang digelar Lembaga Adat Moronene (LAM) pada Rabu, 18 Juni 2025 di salah satu hotel di Ibu Kota Bombana. Proses ini merupakan rangkaian dari kegiatan adat Mompotoro Mokole yang melibatkan 17 rumpun keluarga besar Moronene.

Ketua Panitia, Muh. Mardhan, menjelaskan bahwa pemilihan ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai sejak 18 Mei hingga 1 Juni 2025. Pada pertemuan puncak tanggal 1 Juni, sebanyak 17 rumpun yang hadir menyepakati pencabutan status Mokole ketujuh, Pauno Rumbia, dan selanjutnya membawa hasil keputusan tersebut untuk disahkan oleh Kesultanan Buton.

“Surat pengesahan sudah kami distribusikan ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan kerajaan-kerajaan sekitar, termasuk Poleang dan Kabaena. Bahkan pada 14 Juni kami menggelar musyawarah luar biasa guna menyikapi dinamika yang muncul pasca pencabutan status Mokole sebelumnya,” jelas Mardhan.

Ia menambahkan, tuduhan sepihak terhadap keputusan tersebut tidak berdasar. “Mokole sebelumnya sudah kami undang beberapa kali, namun tidak hadir. Justru pemilihan saat ini lebih representatif karena melibatkan 17 rumpun, dibanding pemilihan sebelumnya yang hanya melibatkan keluarga terdekat,” ujarnya.

Di tengah konflik internal, Mardhan menilai pentingnya mempercepat proses penobatan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan dan kegaduhan di masyarakat. Ia juga menyayangkan tindakan mantan raja yang dianggap melanggar norma adat, termasuk memagari area rumah adat yang seharusnya menjadi milik publik Moronene.

Penasehat Kerajaan Moronene, Syarifuddin M., menilai penunjukan Aswar Latif Haba sudah sangat layak. Menurutnya, Mokole baru ini memenuhi kriteria garis keturunan dan memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai adat dan masyarakat Moronene.

“Raja sebelumnya kami nilai tidak memiliki empati dan perilakunya tidak sesuai nilai-nilai adat. Hari ini, kami telah menunjuk Mokole ke-VIII yang kami yakini akan bertanggung jawab terhadap Limbo dan seluruh masyarakat Moronene,” tegasnya.

Aswar Latif Haba dalam pernyataannya mengajak seluruh elemen masyarakat Moronene untuk menjaga persatuan dan tidak terprovokasi oleh klaim sepihak dari pihak-pihak yang masih mempertahankan kekuasaan lama.

“Saya berharap tidak ada lagi kegaduhan seperti sebelumnya. Aset-aset kerajaan harus dijaga dan tidak diperjualbelikan. Kami akan menggelar pengukuhan dan seminar adat sebagai langkah meluruskan persoalan masa lalu,” ujar Aswar.

Ia menambahkan, seluruh proses pengangkatan dirinya sebagai Mokole telah melalui petunjuk Kesultanan Buton, termasuk mekanisme adat dari tingkat bawah hingga tingkat atas.

“Segala isu soal keabsahan kegiatan ini biarlah waktu yang menjawab. Yang pasti, kami ingin keluarga besar Moronene kembali bersatu,” ucapnya.

Bombana, sultranet.com – Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, mendapat suntikan dana sebesar Rp7,4 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk program penanganan kemiskinan ekstrem. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan akan difokuskan untuk membangun infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kebutuhan warga miskin.

Program ini dilaksanakan melalui Ditjen Cipta Karya, dengan PPK Perencanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pelaksana teknis. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana juga turut melakukan pendampingan dan pengawalan di lapangan melalui Bidang Cipta Karya.

Kepala Dinas PUPR Bombana, Sofian Boco, ST., M.P.W., mengatakan bahwa kegiatan ini meliputi pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), instalasi pengolahan air limbah (IPAL) individual untuk rumah penerima BSPS, pembangunan jalan lingkungan, dan saluran drainase.

“Tujuannya adalah agar masyarakat miskin ekstrem memiliki akses terhadap fasilitas dasar yang layak, sehat, dan berkelanjutan,” ujar Sofian, Rabu (18/6/2025).

Pendampingan oleh PUPR Bombana, kata Sofian, bertujuan memastikan kelancaran pelaksanaan teknis di lapangan serta mengawal program ini agar benar-benar tepat sasaran.

Kabid Cipta Karya, Semuel Kadmaerubun, ST., M.PWK., menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif antarinstansi menjadi kunci kesuksesan program ini.

“Pemerintah daerah, balai, dan kementerian harus saling mendukung agar hasilnya maksimal dan bermanfaat langsung bagi warga,” jelas Semuel.

Ketua Tim Survei, Ir. Abdul Syawal, ST., menekankan pentingnya akurasi data dan kondisi eksisting dalam perencanaan kegiatan. Menurutnya, survei awal ini dilakukan untuk memastikan bahwa intervensi infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin memastikan data yang digunakan valid dan setiap rencana sesuai kondisi di lapangan,” kata Abdul Syawal.

Desa Tampabulu dipilih karena termasuk dalam wilayah prioritas nasional penanganan kemiskinan ekstrem. Melalui program ini, pemerintah berharap kualitas hidup masyarakat meningkat, terutama dalam hal akses air bersih, sanitasi, dan mobilitas lingkungan.

PUPR Bombana berkomitmen untuk terus terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan hingga pekerjaan fisik rampung sesuai target yang ditetapkan.

Bombana, sultranet.com – Gedung Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana yang kini masih menempati bangunan tua peninggalan era Kabupaten Buton, menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Bangunan yang dibangun sekitar tahun 1970-an itu dinilai sudah tidak layak digunakan sebagai pusat pelayanan sektor pendidikan.

Bangunan tersebut dulunya merupakan Kantor Kecamatan Rumbia ketika wilayah Bombana masih menjadi bagian dari Kabupaten Buton.

Setelah pemekaran Bombana pada tahun 2003, kantor itu sempat digunakan sebagai Kantor Bupati, sebelum akhirnya difungsikan sebagai Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana hingga kini.

Kondisi bangunan yang tua dan rapuh menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama bagi para pegawai dan masyarakat yang datang mengakses layanan.

Plt. Sekretaris Dinas Dikbud Bombana, H. Kandamang, S.Pd., M.Pd., mengaku telah melakukan sejumlah pembenahan ringan seperti memperbaiki taman, menata papan nama, dan menutup bagian terbuka antara dua bangunan untuk dijadikan ruang layanan, ruang tunggu, dan ruang rapat. Namun, ia mengakui upaya tersebut masih sangat terbatas.

“Kami berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tapi dengan kondisi bangunan seperti ini, kami was-was. Tiang-tiang sudah dibungkus ulang, sebagian dinding dari papan yang lapuk kami tambal pakai tripleks. Harapan kami, pemerintah bisa segera membangunkan gedung baru agar pelayanan lebih maksimal,” ujarnya. Rabu (18/6)

Kandamang yang juga Ketua PGRI Bombana menambahkan, peningkatan mutu pendidikan perlu didukung dengan fasilitas yang memadai, terutama dari sisi kenyamanan dan keselamatan kerja para pegawai pendidikan.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang, Yudi Utama Arsyad, menyayangkan kondisi bangunan yang dinilai tak lagi sesuai dengan semangat kemajuan pendidikan.

“Sebaiknya kantor Dikbud ini dibangun kembali yang baru. Atau dialihkan saja ke bangunan kantor DPRD ketika DPRD pindah di Gedung baru agar tidak mubazir. Kita tidak bisa bicara kemajuan pendidikan jika para pejuang pendidikan kita harus waspada setiap saat karena bangunan kantornya tidak aman,” tegas Yudi.

Senada dengan itu, pemerhati pendidikan Bombana, Agustamin Saleko, menyebut bahwa renovasi tahunan hanya membuang anggaran jika tidak dibarengi dengan pembangunan baru secara menyeluruh.

“Bangunan ini sudah kadaluarsa. Kalau biaya renovasi tiap tahun dikumpulkan, sebenarnya sudah bisa bangun gedung baru yang lebih layak. Bayangkan, ini adalah bangunan pertama di Kasipute sejak zaman Buton, dan sampai sekarang belum pernah mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Ia menilai, bangunan tersebut bahkan layak masuk catatan rekor MURI sebagai gedung tua yang masih digunakan sebagai kantor pemerintahan di Kabupaten Bombana.

“Sedikit lagi bangunan itu bisa di usulkan jadi cagar budaya,” sindir Agustamin

Salah satu warga Poleang, Kurniawan, S.IP berharap agar tempat layanan sektor pendidikan di Bombana itu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten.

“Bagaimana pendidikan kita bisa maju kalau kantor dinasnya saja menimbulkan kehati-hatian saat bekerja? Ini mengganggu fokus dan kinerja. Menurut saya Sudah saatnya Kantor Dinas Pendidikan itu dibangun baru yang lebih layak.” Singkat Kurniawan

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, H. Burhanuddin, M.Si., resmi melantik dua Penjabat (Pj) Kepala Desa, masing-masing untuk Desa Balasari dan Desa Pongkalaero, dalam upacara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bombana, Selasa (17/6/2025).

Nurdin, S.IP., M.IP., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Poleang Barat, dilantik sebagai Pj. Kepala Desa Balasari. Sementara Maswar Amdin, Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan pada BPBD Bombana, ditunjuk sebagai Pj. Kepala Desa Pongkalaero.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menekankan pentingnya konsolidasi antara kepala desa dengan seluruh unsur pemerintah desa, pihak kecamatan, dan masyarakat. Ia berharap kedua penjabat yang baru dilantik segera menyatu dan memahami kondisi wilayah yang dipimpinnya.

“Kita patut bersyukur. Menjadi pelayan itu harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat. Segera lakukan konsolidasi, pahami permasalahan, dan data kebutuhan masyarakat desa masing-masing,” tegas Burhanuddin.

Bupati juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta mempercepat operasional Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

“Kami minta para penjabat kades sukseskan program Astacita Presiden, tuntaskan persoalan BUMDes, dan percepat pengaktifan Koperasi Merah Putih. Ini tugas utama saudara demi kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Terkait perangkat desa, Burhanuddin memberikan peringatan tegas agar tidak sembarangan melakukan pergantian. Ia menegaskan bahwa setiap perubahan perangkat desa harus berdasarkan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pergantian perangkat desa marak terjadi. Saya mohon jika pun ada pergantian, pastikan sesuai aturan. Kekompakan aparat desa sangat menentukan keberhasilan tugas saudara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati meminta agar kantor desa senantiasa aktif dan menjadi pusat pelayanan masyarakat. Ia juga menekankan agar kepala desa tidak hanya tinggal di kantor, tetapi aktif menyapa dan menyerap aspirasi warga secara langsung.

“Kepala desa harus hadir sebagai perpanjangan tangan negara dan menjadi solusi atas permasalahan rakyat,” tandasnya.

Bombana, sultranet.com – Bupati Bombana, H. Burhanuddin, memberikan bonus dan piagam penghargaan kepada para atlet muda Bombana yang berhasil mengharumkan nama daerah dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) Atletik se-Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Penyerahan penghargaan itu digelar di Rumah Jabatan Bupati Bombana, Minggu (16/6/2025), sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi kepada para atlet agar terus meningkatkan prestasi mereka di masa mendatang.

“Alhamdulillah, ada tiga atlet kita yang berhasil naik podium di Kejurda Atletik. Sebagai bentuk penghargaan dan penyemangat, kita berikan bonus dan piagam agar mereka semakin giat berlatih dan terus berprestasi,” ujar Bupati Burhanuddin.

Tiga atlet yang menerima bonus tersebut yaitu Yusuf (juara 3 nomor lari 1.500 meter), Satya Yuda (juara 3 nomor sprint 80 meter), dan Aldania (juara 3 nomor 800 meter). Aldania juga berhasil meraih dua medali dalam ajang tersebut. Secara keseluruhan, Kabupaten Bombana mengirimkan delapan atlet yang bertanding di berbagai nomor. Empat nomor berhasil menyumbangkan medali untuk daerah.

Burhanuddin menegaskan bahwa pemberian bonus ini bukan semata-mata bentuk penghargaan atas pencapaian, namun juga sebagai upaya untuk memotivasi para atlet agar tetap serius menjalani latihan dan siap bersaing di level yang lebih tinggi.

“Kita ingin anak-anak ini terus berkembang dan bisa mewakili Bombana di ajang yang lebih besar seperti Porprov bahkan Kejurnas. Pembinaan harus terus dilakukan sejak dini, dan kita pemerintah tentu akan mendukung sepenuhnya,” tambahnya.

Bupati Bombana juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus PASI Bombana atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam membina atlet-atlet muda.

“Semoga semangat ini terus dijaga. Kejuaraan seperti ini adalah pintu masuk pembinaan atlet jangka panjang. Mari kita jadikan olahraga sebagai sarana membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, dan berprestasi,” pungkas Burhanuddin.

Ketua Cabang Olahraga Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Bombana, Andi Muhammad Khaekal Atikurahman, SH., turut mengapresiasi perhatian penuh yang diberikan oleh Bupati Bombana terhadap atlet dan pembinaan olahraga di daerah.

“Kami merasa sangat bersyukur atas dukungan dan perhatian Bupati. Bonus ini menjadi energi positif, bukan hanya bagi atlet, tapi juga bagi seluruh jajaran PASI Bombana untuk terus bekerja keras. Apalagi seluruh atlet yang kita kirim di Kejurda kemarin masih tergolong pemula, dan waktu persiapan kami sangat terbatas kurang dari satu bulan,” ungkap Khaekal.

Menurutnya, Kejurda ini menjadi momen penting untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial di Bombana yang ke depan bisa menjadi tumpuan daerah dalam ajang-ajang olahraga tingkat provinsi hingga nasional.

“Kami percaya dengan pembinaan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan, anak-anak Bombana bisa bersaing di tingkat nasional. Ini bukan hanya tentang medali, tapi juga pembentukan karakter, disiplin, dan kebanggaan terhadap daerah,” katanya.

Yusuf, salah satu atlet Bombana peraih medali di Kejurda, mengaku sangat terharu dan bangga mendapat perhatian langsung dari kepala daerah.

“Terima kasih kepada Bupati dan PASI Bombana. Saya tidak menyangka akan mendapatkan bonus dan piagam. Ini membuat saya semakin semangat untuk terus latihan dan berprestasi. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa mewakili Bombana di tingkat nasional,” ujar Yusuf.

Kejurda Atletik se-Sultra Tahun 2025 digelar oleh PASI Sultra di Lapangan Benu-Benua, Kota Kendari, pada 13–15 Juni 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 11 kabupaten/kota se-Sultra dengan total 257 peserta yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial. Selain menjadi ajang kompetisi, Kejurda ini juga menjadi bagian dari proses penjaringan atlet dan pelatih menuju persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. (IS)

Kolaka Utara, sultranet.com – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kolaka Utara resmi memulai persiapan untuk mengikuti perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dekranas yang akan digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 9–11 Juli 2025 mendatang. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Dekranasda Kolaka Utara, Dra. Hj. Andi Nurhayani Nur Rahman, Sabtu 14 Juni 2025, ditetapkan bahwa tenunan khas Kolaka Utara akan menjadi produk utama yang dibawa mewakili daerah.

“Keikutsertaan kita tahun ini adalah kesempatan berharga untuk memperkenalkan tenunan khas Kolaka Utara ke panggung nasional. Produk ini bukan sekadar kerajinan, tapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat kita,” ujar Hj. Andi Nurhayani dalam rapat yang dihadiri pengurus Dekranasda, dinas teknis, dan perajin lokal.

Rapat tersebut membahas secara detail sejumlah aspek penting, mulai dari kurasi produk, desain stan pameran, hingga penyiapan narasi budaya yang menyertai setiap produk yang akan dibawa. Produk tenun dipilih bukan hanya karena nilai estetikanya, tapi juga karena kekuatan sejarah dan filosofi yang terkandung dalam setiap helai kain yang ditenun oleh perajin lokal.

Tenunan khas Kolaka Utara dikenal memiliki motif yang kaya dan unik, mencerminkan lanskap alam, kehidupan sosial, hingga nilai-nilai kearifan lokal. Dalam event berskala nasional ini, Dekranasda menargetkan untuk menampilkan beberapa motif unggulan hasil kurasi dari pengrajin-pengrajin di kecamatan yang selama ini menjadi sentra produksi tenun.

“Kita ingin tampil tidak hanya indah, tapi juga bermakna. Setiap motif harus bisa bercerita. Kita akan siapkan materi naratif yang menjelaskan filosofi dari tiap produk agar pengunjung bisa lebih memahami keunikan budaya kita,” kata Andi Nurhayani.

Kolaka Utara akan bergabung bersama sejumlah kabupaten/kota lain dari Sulawesi Tenggara dalam event yang akan menghadirkan pameran kerajinan tangan dari seluruh Indonesia. Acara ini juga menjadi ajang strategis bagi daerah untuk membangun jejaring usaha, memperluas pasar, serta menjalin kerja sama promosi produk kerajinan.

Menurut Ketua Dekranasda, tim teknis telah mulai menginventarisasi produk tenun yang memenuhi kriteria kualitas dan representasi budaya. Selain pemilihan produk, pelatihan intensif juga akan diberikan kepada perajin agar dapat menyiapkan karya terbaik mereka dalam waktu yang tersisa.

“Kami ingin memastikan bahwa produk yang ditampilkan nanti benar-benar membawa ciri khas Kolaka Utara. Tenun kita punya potensi besar jika dipromosikan secara tepat,” tegasnya.

Dekranasda Kolaka Utara juga akan menyertakan media visual dan katalog digital sederhana agar pengunjung pameran dapat mengenal lebih dalam proses pembuatan dan makna dari setiap tenun yang dipamerkan. Ini menjadi salah satu strategi agar tenun lokal dapat lebih mudah diterima pasar modern tanpa kehilangan nilai tradisinya.

Kendari, sultranet.com – Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara (LPKP-Sultra) menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolres Bombana dalam menindak tegas aktivitas penambangan ilegal yang marak terjadi di wilayah tersebut. Pernyataan ini muncul menyusul polemik laporan sejumlah organisasi masyarakat ke Mabes Polri terkait dugaan keterlibatan aparat dalam membekingi tambang ilegal. Sabtu (14/6/2025)

Ketua LPKP-Sultra, Laode Tuangge, menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Kapolres dan Kasat Reskrim Bombana sebagai pihak yang membackup aktivitas tambang ilegal oleh dua perusahaan, PT PLN dan PT AAB, perlu diuji kebenarannya.

“Kalau memang benar, silakan buktikan dan sebutkan Kapolres yang dimaksud. Dalam rilis berita yang beredar, tidak ada satu pun nama Kapolres yang disebut secara jelas,” ujar Laode Tuangge saat dikonfirmasi.

Ia menilai bahwa laporan yang ditujukan ke Mabes Polri lebih sebagai ungkapan kekecewaan dari pihak-pihak yang terganggu oleh tindakan tegas aparat terhadap aktivitas tambang ilegal di Bombana. Bahkan, lanjutnya, ada kemungkinan bahwa pelaporan tersebut ditunggangi oleh kepentingan para pelaku tambang ilegal itu sendiri.

Menurutnya, tindakan Kapolres Bombana saat ini justru merupakan bentuk nyata dari komitmen untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan jangka panjang akibat aktivitas pertambangan ilegal yang tak terkendali.

“Langkah Kapolres Bombana ini selaras dengan komitmen Kapolda Sulawesi Tenggara untuk menuntaskan kasus-kasus tambang ilegal maupun tindak pidana korupsi di wilayah ini. Kami mendukung penuh upaya tersebut,” tegas Laode.

LPKP-Sultra, kata Laode, juga menegaskan posisi lembaga mereka yang siap menjadi mitra kritis sekaligus pendukung aparat penegak hukum dalam mengawal penyelesaian persoalan pertambangan ilegal yang selama ini merusak ekosistem dan merugikan masyarakat secara luas.

Ia menambahkan, dukungan dari masyarakat sipil sangat penting agar aparat kepolisian tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya, tanpa terpengaruh oleh tekanan atau opini dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Yang pasti, kami di LPKP-Sultra akan terus mengawal dan memberikan dukungan terhadap aparat yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan,” tutup Laode Tuangge.

Jakarta, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, menghadiri ajang bergengsi Indonesia Construction and Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center. Kehadiran kepala daerah dari Sulawesi Tenggara ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur nasional yang inklusif dan ramah lingkungan.

Dalam forum yang mempertemukan berbagai kepala daerah dan pelaku industri konstruksi dari seluruh Indonesia itu, Bupati Nurrahman menegaskan pentingnya inovasi dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan pembangunan infrastruktur. Ia menyampaikan bahwa pembangunan tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan lama yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan generasi masa depan.

“Kita tidak bisa membangun dengan cara lama. Infrastruktur hari ini harus menjawab tantangan masa depan: perubahan iklim, ketahanan energi, dan keberlanjutan,” ujar Nurrahman saat ditemui usai menghadiri sesi diskusi panel, Rabu (11/6).

Selama masa kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara telah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas strategis. Program-program seperti peningkatan jalan produksi pertanian, pembangunan infrastruktur sanitasi desa, hingga pengembangan sistem irigasi ramah lingkungan terus digenjot demi mendukung ketahanan pangan dan menjaga kelestarian sumber daya alam di wilayahnya.

Di sela-sela rangkaian kegiatan ICI 2025, Bupati Nurrahman menyempatkan diri mengunjungi sejumlah booth pameran teknologi konstruksi. Ia tampak antusias saat meninjau langsung beragam inovasi teknologi ramah lingkungan yang dipamerkan, mulai dari material bangunan berkelanjutan, sistem drainase berbasis ekosistem, hingga perangkat digital untuk efisiensi proyek konstruksi.

Menurutnya, pameran seperti ICI 2025 membuka ruang dialog yang sangat penting antara pemerintah daerah dan pelaku industri untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. “Apa yang kami lihat di sini bukan hanya soal kecanggihan teknologi, tapi juga soal bagaimana kita bisa mengadaptasinya sesuai dengan karakteristik daerah, terutama daerah pinggiran seperti Kolaka Utara,” jelasnya.

Bupati Nurrahman juga menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam forum tersebut menjadi bagian dari misi ketiga Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, yaitu memperluas pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar, melainkan harus menyentuh wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

“Kami terus berupaya memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur di Kolaka Utara tidak hanya menjangkau wilayah perkotaan, tetapi juga menyentuh daerah-daerah terpencil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan,” katanya.

Bupati juga menambahkan bahwa pihaknya terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan para pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif. Ia menilai bahwa partisipasi aktif seluruh pihak menjadi kunci suksesnya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga berdaya tahan dan berkelanjutan.

ICI 2025 sendiri menjadi momentum penting dalam menyatukan semangat dan visi pembangunan dari berbagai wilayah di Indonesia. Mengusung tema besar pembangunan berkelanjutan, forum ini menjadi ajang strategis untuk membahas tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, hingga pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam konstruksi.

Dengan kehadiran Bupati Kolaka Utara dalam forum tersebut, daerah ini menunjukkan kesiapannya untuk menjadi bagian dari transformasi pembangunan nasional yang lebih hijau dan inklusif. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap, dari ajang ini akan terjalin kolaborasi yang konkret dengan pihak-pihak strategis yang dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga menjaga masa depan lingkungan hidup di Bumi Patowonua.