Bombana, sultranet.com – Komitmen mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana melalui Bidang Tata Ruang mulai melakukan pemasangan papan Informasi garis sempadan jalan dan larangan pembangunan di kawasan sempadan sungai. Jumat, 23 Mei 2025.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bombana, Sofian Baco, ST., M.P.W, menegaskan bahwa langkah tersebut menjadi bagian penting dari upaya awal pemerintah daerah dalam menata wajah kota agar lebih rapi, tertib, dan sesuai dengan peraturan tata ruang.

“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menindaklanjuti visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana untuk menciptakan tata kota yang lebih baik dan berkelanjutan. Salah satu prioritasnya adalah penataan ruang publik yang selama ini kerap luput dari perhatian,” ujar Sofian.

Sofian menambahkan bahwa papan informasi tersebut bukan semata simbol larangan, tapi juga sarana edukasi bagi masyarakat agar memahami pentingnya menjaga ruang publik.

“Ini bagian dari proses penataan kota yang bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga perubahan perilaku dan kesadaran kolektif,” katanya.

Program ini, lanjutnya, akan terus diperluas ke titik-titik strategis lain di wilayah Bombana, sejalan dengan upaya menyusun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lebih adaptif terhadap perkembangan daerah dan tantangan lingkungan.

Dinas PUPR juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam upaya ini, termasuk melibatkan tokoh masyarakat dan pelaku usaha lokal agar penataan ruang dapat berjalan selaras dengan kebutuhan sosial dan ekonomi warga.

“Kami berharap masyarakat mendukung langkah ini. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang taat aturan dan tidak mengorbankan ruang hidup bersama,” tegas Sofian.

Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bombana, Rafid, ST, menjelaskan bahwa penataan dilakukan dengan memasang papan informasi larangan membangun di area sempadan sungai dan garis sempadan jalan yang telah ditetapkan.

“Papan informasi ini sebagai penanda batas yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat maupun pengembang. Ini penting demi menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi ruang kota,” jelas Rafid saat ditemui di lokasi pemasangan.

Salah satu titik yang menjadi prioritas adalah kawasan sempadan sungai di RTH 2 Rumbia, Gerbang Lameroro dan sempadan jalan di samping Alfamidi, yang selama ini dinilai rawan terjadi pelanggaran tata ruang.

Menurut Rafid, kawasan sempadan sungai harus tetap terbuka sebagai ruang hijau publik sekaligus sebagai area resapan air yang vital dalam menghadapi potensi banjir.

“Jika dibiarkan dibangun tanpa pengawasan, dampaknya bukan hanya soal estetika kota, tapi juga bencana ekologis,” tandasnya

Pemasangan papan informasi ini menjadi langkah awal yang konkret dari pemerintahan Burhanuddin–Ahmad Yani dalam membangun Bombana yang lebih tertata, humanis, dan berkelanjutan sejak hari pertama mereka menjabat.

tata ruang kota, program 100 hari kerja, PUPR Bombana, larangan bangun di sempadan sungai.

Bombana, sultranet.com – Perjuangan panjang masyarakat, aktivis, pemerintah daerah, dan berbagai pihak dalam mendorong penggantian Jembatan Langkowala di Kabupaten Bombana akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp15.306.445.009 dari APBN 2025 untuk pembangunan ulang jembatan penghubung vital tersebut. Proyek ini dikerjakan oleh PT Mekongga Mina Mandiri dengan waktu pelaksanaan selama 240 hari kalender.

Proyek penggantian Jembatan Langkowala merupakan respons atas aspirasi masyarakat Bombana yang disuarakan secara konsisten oleh Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sultra sejak 9 Agustus 2024 hingga 14 Januari 2025. Aksi mereka tidak hanya berlangsung di Bombana, tetapi juga merambah hingga ke pusat pemerintahan di Kota Kendari.

“Ini bukan kemenangan LKPD semata, ini adalah kemenangan rakyat Bombana. Kami hanya wadah yang mempertemukan suara-suara kecil menjadi gema yang besar,” ujar Direktur LKPD Sultra, Muh. Arham. Kamis (8/5/2025)

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil gotong royong dari berbagai elemen masyarakat yang bergerak dengan satu tujuan: memperjuangkan hak dasar atas infrastruktur yang layak.

“Kami bergerak bukan karena benci, tetapi karena cinta pada daerah ini. Setiap langkah kami adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat,” tambahnya.

Ia juga menyebut peran penting jajaran BPJN Wilayah I Sultra, DPRD Provinsi Sultra, dan Pemerintah Kabupaten Bombana yang saat itu diwakili oleh Sekda almarhum Man Arfa.

Sosok almarhum Man Arfa dikenang sebagai birokrat yang setia pada rakyat. Ia bahkan turut turun ke jalan bersama massa aksi LKPD di bawah terik matahari.

“Semoga menjadi amal jariyah bagi almarhum. Beliau adalah birokrat tulus yang tidak banyak bicara, tapi bergerak nyata,” ujar Arham mengenang.

Kepala Dinas PU Bombana, Sofian Baco, dan Inspektur Inspektorat, Ridwan, juga disebut sebagai pihak yang setia mendampingi aksi masyarakat. Di belakang layar, ada tokoh-tokoh sederhana yang memilih untuk tidak tampil ke depan namun bekerja senyap memperkuat jaringan advokasi.

Menurut Arham terdapat dua figur penting yang turut mengawal isu ini hingga ke tingkat pusat adalah Arfa (Bang Rambo) dan Ketua DPD Golkar Bombana, Heryanto. Keduanya bahkan melakukan audiensi langsung dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR RI untuk meyakinkan mendesaknya pergantian jembatan Langkowala.

“Jembatan Langkowala ini adalah urat nadi penghubung utama menuju dan keluar dari Wonua Bombana melalui jalur Konsel. Ketika rusak, bukan hanya kendaraan yang terganggu, tapi roda ekonomi masyarakat juga tersendat,” tegas Arham.

Para jurnalis lokal yang konsisten mengangkat isu ini juga mendapat apresiasi dari LKPD. Mereka dianggap sebagai bagian penting dari mata rantai perubahan.

Kapolres Bombana dan jajaran serta Satpol PP Kabupaten Bombana pun mendapat ucapan terima kasih atas peran mereka yang menjaga ketertiban dengan pendekatan persuasif selama berlangsungnya aksi.

Muh. Arham menutup pernyataannya dengan refleksi perjuangan yang penuh makna. “Jembatan ini adalah simbol. Di atasnya nanti bukan hanya kendaraan yang melintas, tapi juga harapan dan masa depan rakyat Bombana. Perjuangan belum selesai, tapi ini adalah tonggak penting yang harus kita rayakan dengan terus menjaga semangat kolektif,” tandasnya.

Kepala Satuan Kerja BPJN Wilayah I Sultra, Marlin Ramli, bersama PPK 1.4 Langkowala, Sandi Prima Yudha, turut menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam mendorong segera dilakukan pekerjaan di jembatan tersebut.

“Terima kasih atas kerja keras dan ketulusan semua pihak yang mengawal isu ini hingga terealisasi dalam bentuk proyek nyata,” kata Marlin saat menerima audiensi LKPD Sultra.

Gerakan ini bukan hanya mencatatkan hasil berupa pembangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan kesadaran bersama tentang pentingnya hak rakyat atas infrastruktur yang layak dan pemerintahan yang responsif.

Kendari, sultranet.com – Tim Magister Farmasi Universitas Halu Oleo (UHO) menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi bertema “Dari Laut ke Wajah: Manfaat Bahan Laut untuk Kulit Sehat dan Glowing” di Balai Desa Soropia, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sabtu, 26 April 2025. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi warga pesisir tentang potensi bahan laut sebagai bahan dasar kosmetik alami yang aman, sehat, dan bernilai ekonomi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kampus untuk menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan kekayaan laut non-pangan untuk mendukung kesehatan kulit dan peluang usaha lokal.

Ketua Tim Pengabdian Masyarakat, Dr.rer.nat. Adryan Fristiohady, S.Farm., M.Sc., Apt., menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat pesisir yang belum mengetahui manfaat bahan laut seperti rumput laut dan alga sebagai bahan dasar kosmetik.

“Selama ini bahan laut hanya dikenal sebagai sumber pangan. Padahal, kandungan bioaktif di dalamnya sangat baik untuk kesehatan kulit dan bisa diolah menjadi produk kosmetik alami yang aman,” ujar Dr. Adryan di sela-sela kegiatan.

Ia mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan pelatihan langsung tentang cara pengolahan sederhana bahan laut menjadi produk perawatan kulit. Hal ini diharapkan bisa memantik semangat masyarakat, terutama pelaku UMKM, untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal.

Melalui metode penyuluhan, pembagian materi edukatif, dan diskusi interaktif, tim menyampaikan pentingnya mengenal kandungan alami bahan laut, manfaatnya bagi kulit, serta peluang usaha yang bisa dikembangkan dari bahan-bahan tersebut.

“Kami ingin masyarakat bisa memproduksi sendiri kosmetik yang aman dan sehat, dari bahan yang tersedia di sekitar mereka. Ini bisa menjadi peluang ekonomi baru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah perempuan pesisir dan pelaku usaha kecil yang memiliki ketertarikan pada perawatan kulit alami. Antusiasme peserta terlihat dari keikutsertaan mereka dalam sesi praktik pembuatan masker wajah berbahan dasar rumput laut.

Salah satu warga, Nurhayati, mengaku senang bisa belajar langsung cara mengolah bahan laut menjadi kosmetik. “Ternyata bisa buat sendiri dari bahan yang gampang didapat. Kalau rutin dilatih, bisa juga jadi usaha kecil-kecilan,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi ajang membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk perawatan kulit yang aman dan ramah lingkungan. Di tengah maraknya produk berbahan kimia, kehadiran alternatif alami dari sumber daya lokal menjadi pilihan yang tidak hanya sehat, tapi juga memberdayakan.

Dr. Adryan berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak desa pesisir. “Harapan kami, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga produsen produk alami yang berkualitas. Ini bagian dari misi kami sebagai kampus untuk hadir di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk nyata peran perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma, khususnya pengabdian kepada masyarakat, dengan pendekatan ilmiah dan manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari. Tim pengabdian ini juga melibatkan dosen anggota Prof. Dr. Sahidin, M.Si., Prof. Dr. Ruslin, M.Si., Dr. Irnawati, S.Si., M.Sc., Dr. Nasrudin, S.Pd., M.Si., dan Dr. Hasnawati, S.Si., M.Sc., serta lima mahasiswa Magister Farmasi yakni Ayu Wulandari, S.Farm., Apt., Novita Sari Syukur, S.Farm., Apt., Hariana, S.Farm., Apt., Retno Cicilia, S.Farm., Apt., dan Wa Ode Fitri Amaliah, S.Farm., Apt.

Pewarta  : Azuli

KENDARI, sultranet.com – Lembaga Kajian Pembangunan Daerah dan Demokrasi (LKPD) Sulawesi Tenggara mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Tabligh Akbar dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar Pesantren Ummusshabri (PESRI) Kendari dengan menghadirkan dai kondang Ustadz Dr. H. Abdul Somad, Lc., MA (UAS). Jumat (2/5/2025/

Direktur Eksekutif LKPD Sultra, Muh. Arham, yang juga alumni PESRI angkatan 2000, mengungkapkan kekagumannya atas keberhasilan pihak pesantren menghadirkan UAS, sosok pendakwah nasional yang sangat dinanti-nanti masyarakat.

“Informasi dari panitia, upaya menghadirkan UAS ini sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu. Dan hari ini, bertepatan dengan Hardiknas, akhirnya terealisasi. Ini pencapaian luar biasa,” ujar Arham saat ditemui di Bandara Haluoleo, Sabtu (3/5/2025) pagi.

Menurut Arham, momen spesial ini membuat UAS memberikan durasi ceramah lebih lama dari biasanya.

“Kalau di tempat lain biasanya hanya satu jam, tadi malam di PESRI beliau ceramah sampai satu setengah jam sebagai bentuk penghargaan atas penantian panjang civitas akademika Ummusshabri,” tambahnya.

Tabligh Akbar yang berlangsung meriah ini dihadiri ribuan jamaah dari berbagai penjuru kota yang memadati kompleks Pesantren Ummusshabri Kendari sejak sore hari.

Antusiasme warga begitu tinggi menyambut kehadiran sang ustadz yang selama ini hanya mereka saksikan lewat media sosial dan tayangan TV.

Sejumlah pejabat penting tampak hadir dalam acara tersebut, di antaranya Wakil Gubernur Sultra, Kapolda Sultra, Danrem 143/Haluoleo, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pimpinan Pesantren Ummusshabri Kendari menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas partisipasi seluruh pihak yang mendukung kelancaran kegiatan ini.

“Ini adalah hadiah Hardiknas untuk santri dan masyarakat Sultra,” ungkap salah satu pengurus pesantren.

Tabligh Akbar bersama UAS ini bukan hanya menjadi momen religius, tetapi juga simbol penguatan pendidikan karakter dan spiritual di lingkungan pesantren dan masyarakat luas.

Lasusua, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan aset daerah. Bupati Kolaka Utara, Drs. Nur Rahman Umar, MH., memimpin rapat penting yang membahas secara khusus upaya inventarisasi aset milik pemerintah daerah. Rapat ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Kolaka Utara dan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selasa, 29 April 2025.

Dalam rapat yang berlangsung dinamis tersebut, Bupati Nur Rahman menekankan pentingnya kesadaran dan kolaborasi semua pihak untuk memastikan bahwa seluruh aset milik pemerintah daerah dapat tercatat dengan baik, tertata rapi, serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

“Kita perlu memastikan bahwa seluruh aset daerah tercatat dan dikelola dengan baik, karena hal ini sangat penting untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan publik,” tegas Bupati dalam arahannya di hadapan para peserta rapat.

Ia menyampaikan, inventarisasi aset bukan hanya soal pendataan semata, namun juga menyangkut upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, tata kelola aset yang baik adalah fondasi penting bagi efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah ke depan.

Rapat ini juga menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan dari Forkopimda dan perangkat daerah, yang selama ini berperan langsung dalam pengelolaan serta pengawasan aset pemerintah. Dalam forum tersebut, sejumlah kepala OPD turut memberikan pandangan, saran, dan evaluasi terhadap kondisi aset yang dikelola masing-masing instansi.

Salah satu poin yang disoroti dalam rapat tersebut adalah pentingnya sinkronisasi data aset antar OPD. Bupati meminta agar setiap perangkat daerah memastikan validitas dan pembaruan data aset secara berkala, guna menghindari tumpang tindih atau kehilangan informasi penting.

“Kita tidak ingin ada aset daerah yang tidak jelas keberadaannya, atau tidak termanfaatkan dengan baik. Semua harus tercatat dan termonitor secara sistematis,” ujar Bupati menambahkan.

Selain itu, Bupati juga menginstruksikan agar ke depan, pemerintah daerah membangun sistem informasi yang terintegrasi, sehingga proses pelacakan, pemanfaatan, dan pemeliharaan aset dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Hal ini dinilai penting untuk mendukung semangat reformasi birokrasi yang sedang dijalankan di lingkungan Pemda Kolaka Utara.

Seluruh peserta rapat menyambut baik gagasan tersebut. Beberapa perwakilan Forkopimda menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bupati dalam mendorong keterbukaan dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah. Mereka juga berkomitmen untuk turut serta mengawasi dan memberikan dukungan demi terwujudnya tata kelola aset yang lebih baik.

Rapat juga membahas langkah-langkah taktis jangka pendek dan jangka panjang dalam proses inventarisasi dan sertifikasi aset, khususnya aset berupa tanah dan bangunan milik pemerintah. Beberapa OPD terkait diberi tugas untuk segera menyelesaikan verifikasi dan pembenahan dokumen aset yang masih belum lengkap atau belum terdokumentasi secara digital.

Menurut Bupati Nur Rahman, langkah ini penting agar pemerintah daerah memiliki pijakan yang kuat dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam aspek legalitas penggunaan lahan dan bangunan untuk fasilitas publik.

“Aset daerah adalah sumber daya strategis yang harus kita kelola secara profesional. Jangan sampai kita kehilangan aset karena kelalaian administratif atau pengelolaan yang tidak tertib,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Bupati berharap agar seluruh perangkat daerah bekerja lebih cepat dan lebih terukur, serta menjaga koordinasi lintas sektor agar pengelolaan aset daerah benar-benar dapat menjadi pilar penguatan pelayanan kepada masyarakat.

Rapat yang berlangsung selama beberapa jam itu diharapkan menjadi tonggak awal pembenahan serius terhadap sistem inventarisasi dan manajemen aset di Kabupaten Kolaka Utara. Pemerintah daerah menargetkan hasil nyata dari proses ini dapat dirasakan dalam waktu dekat, khususnya dalam mendukung efisiensi anggaran, optimalisasi pemanfaatan aset, serta penguatan pelayanan publik yang berbasis data dan transparansi.

Bandung, sultranet.com – Faried Arasy Ahmadinejad Arham, siswa MAN Insan Cendekia Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sukses meraih Juara 1 bidang studi Ekonomi dalam ajang bergengsi Festival Sains Nasional (FSN) 2025 yang digelar pada 25–27 April 2025 di Bandung, Jawa Barat.

Festival ini merupakan kompetisi ilmu pengetahuan tingkat nasional yang mempertemukan para pelajar terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia.

Para peserta adalah pemenang seleksi dari tingkat provinsi, sehingga yang bertanding di FSN adalah benar-benar siswa berprestasi dari berbagai daerah.

Kompetisi ini mencakup semua jenjang pendidikan, dari SD, SMP, hingga SMA, dan meliputi berbagai bidang studi umum seperti Matematika, IPA, IPS, Bahasa, serta Ekonomi.

Faried tampil impresif dalam setiap tahap lomba dengan pemahaman materi yang solid, logika yang tajam, serta kemampuan menyampaikan gagasan ekonomi yang sistematis dan berbasis data.

Ia berhasil mengungguli pesaing dari seluruh Indonesia dan dinobatkan sebagai juara 1 nasional.

“Alhamdulillah, ini semua berkat doa orang tua, bimbingan guru, dan semangat belajar yang terus saya jaga. Saya ingin membuktikan bahwa dari daerah pun bisa lahir generasi yang mampu bersaing di level nasional,” ungkap Faried dengan penuh semangat setelah menerima penghargaan. (27/4)

Festival Sains Nasional tak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang bertemunya para pelajar dari berbagai penjuru negeri untuk saling menginspirasi dan mempererat rasa persatuan melalui semangat keilmuan.

“Kami berharap FSN dapat menjadi landasan kuat bagi lahirnya generasi muda Indonesia yang berpikir kritis, kreatif, dan cinta terhadap ilmu pengetahuan,” ujar salah satu panitia FSN 2025.

Prestasi Faried Arasy Ahmadinejad Arham tak hanya mengharumkan nama sekolah dan daerah asalnya, tapi juga menjadi inspirasi nyata bahwa tekad, kerja keras, dan ilmu adalah kunci untuk meraih masa depan gemilang.

Kolaka, sultranet.com – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., menghadiri pembukaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara yang dipusatkan di Kabupaten Kolaka, Kamis, 24 April 2025. Kehadirannya mencerminkan dukungan penuh pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terhadap visi “Harmoni Sultra 2025: Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius” yang diusung dalam perayaan HUT tahun ini.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, secara resmi membuka peringatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk membangun Sultra secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kita tidak bisa membangun Sultra sendiri-sendiri. Kita butuh harmoni, kerja sama, dan kerja hati. Dengan cara ini, kita bisa berdiri sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia,” ujar Gubernur di hadapan tamu undangan yang memenuhi lokasi acara.

Kolaka Utara menjadi salah satu dari 17 kabupaten/kota yang turut hadir dan berperan aktif dalam mendukung seluruh rangkaian kegiatan, baik melalui kehadiran jajaran pemerintahan maupun partisipasi pelaku UMKM dan delegasi seni budaya. Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan HUT yang meriah dan penuh makna.

“Peringatan ini bukan hanya ajang seremonial, tetapi ruang membangun semangat kebersamaan lintas daerah. Kami dari Kolaka Utara tentu bangga bisa ikut serta,” ungkap Jumarding.

Rangkaian kegiatan dimulai sejak 23 April hingga 27 April 2025, dengan agenda utama seperti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sultra di Kendari, Gala Dinner dan pembukaan Harmoni Sultra, Tabligh Akbar, Kolaka Fun Run, dan upacara puncak peringatan HUT.

Pameran UMKM menjadi salah satu magnet kegiatan yang paling menarik perhatian. Kabupaten Kolaka Utara turut menampilkan berbagai produk unggulannya di arena pameran yang dipusatkan di kawasan utama Kota Kolaka. Pameran ini juga melibatkan pelaku usaha kecil perempuan melalui bantuan modal usaha, termasuk dari program “Bantuan Mantu” yang diserahkan langsung oleh Gubernur.

Selain itu, Sultra Harmony 2025 juga menyuguhkan berbagai kegiatan sosial dan pelayanan publik seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan, bursa kerja, gerakan pangan murah, hingga lomba seni budaya yang melibatkan masyarakat dari seluruh daerah.

Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan optimismenya terhadap masa depan Sultra yang dibangun dari sinergi kekuatan lokal. Ia bahkan mendorong agar produk unggulan daerah, termasuk dari Kolaka Utara, bisa tampil di level internasional melalui Dekranasda.

“Kita punya potensi besar. Produk-produk lokal kita layak untuk tampil dan bersaing di luar negeri. Ini tugas kita semua, dan pemerintah provinsi siap memfasilitasi,” tegasnya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sultra sekaligus Ketua Panitia, Belli Harli Tombili, melaporkan bahwa peringatan tahun ini berdampak langsung pada peningkatan ekonomi lokal. Tingkat hunian hotel di Kolaka dilaporkan mencapai 100 persen selama pelaksanaan event, dengan lonjakan transaksi UMKM yang signifikan.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak yang turut aktif sejak awal hingga pelaksanaan puncak acara,” ucap Belli.

Sebagai simbol pembukaan resmi, Gubernur Andi Sumangerukka mengakhiri sambutannya dengan menyatakan, “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dibuka.”

Semangat “Harmoni Sultra” menjadi nyawa dalam pelaksanaan tahun ini, menghidupkan tekad bersama untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang inklusif, mandiri, dan bermartabat. Keterlibatan Kabupaten Kolaka Utara dalam momen penting ini menjadi bukti nyata komitmen daerah untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan regional yang berkelanjutan.

Baubau, sultranet.com – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra tahun 2026 serta Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra 2025–2029, yang berlangsung di Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Irham, SKM., M.Kes., Sekretaris Bappeda Muh. Fadly, serta dua Kepala Bidang Bappeda Kolaka Utara, kehadiran Wabup Jumarding menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam menyampaikan aspirasi daerah secara langsung di forum strategis tersebut.

Dalam forum yang dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Ribka Haluk, dan turut dihadiri Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, serta Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, Wabup Kolut menyampaikan lima usulan program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat didanai oleh Pemerintah Provinsi Sultra.

“Setidaknya ada lima usulan skala prioritas yang kami bawa ke Musrenbang kali ini, menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat yang harus segera direspon oleh provinsi,” ujar Jumarding dalam keterangannya di sela-sela kegiatan.

Kelima usulan tersebut meliputi pengaspalan jalan provinsi pada ruas Batu Putih–Porehu dengan target sepanjang 5 hingga 10 kilometer, pembangunan tambatan labuh kapal nelayan di dua titik, yakni Desa Bahari Kecamatan Tolala dan Desa Lametuna Kecamatan Kodeoha, dengan prioritas awal penanganan di Desa Bahari, pembangunan tambatan labuh kapal fiber di Tobaku Kecamatan Katoi, pembangunan fasilitas terminal di wilayah Lacaria Kecamatan Lasusua, serta rehabilitasi irigasi tambak D.I.T Pakue sepanjang 2 kilometer yang jika tidak tertampung dalam tugas pembantuan akan diusulkan melalui APBD Provinsi.

Lebih lanjut, Jumarding juga menyebutkan adanya tiga program tambahan yang diusulkan jika anggaran provinsi memungkinkan. Program tersebut yakni rehabilitasi 30 unit rumah tidak layak huni di Desa Lawata Kecamatan Pakue Utara yang melekat pada unit kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Sultra, optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) Kecamatan Lambai dengan kapasitas 15 liter per detik, serta pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) non-perpipaan di kawasan strategis.

“Kami berharap, selain lima prioritas utama, tiga usulan tambahan ini juga bisa mendapat perhatian, sebab menyentuh langsung aspek dasar pelayanan publik seperti tempat tinggal dan akses air bersih,” ujar politisi Demokrat itu.

Kepala Bappeda Provinsi Sultra, J. Robert, dalam keterangannya menjelaskan bahwa selama rangkaian Musrenbang dan Rakortekbang Sultra 2025, pihaknya menerima total 2.232 usulan dari seluruh kabupaten dan kota. Setelah proses perumusan dan pengkajian, usulan tersebut dikerucutkan menjadi 49 program skala prioritas dengan tambahan 16 usulan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut antar instansi teknis.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan bukan sekadar keinginan birokrasi. “Jangan orientasi berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kemauan dan kebutuhan. Kita ingin yang bersifat bottom-up, berorientasi pada pelayanan publik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menyampaikan bahwa keterlibatan langsung kepala daerah dalam Musrenbang adalah wujud sinergi dan keseriusan pemerintah daerah untuk memastikan kepentingan masyarakat Kolut diakomodasi dalam kebijakan provinsi.

“Pak Wabup datang langsung bersama tim teknis untuk menyampaikan usulan berdasarkan hasil penjaringan aspirasi di lapangan. Ini bentuk komitmen Kolut untuk pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, bukan hanya program rutin,” kata Syahlan.

Musrenbang tahun ini mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat,” dengan menghadirkan para kepala daerah se-Sultra serta stakeholder dari berbagai sektor, sebagai forum konsolidasi dan sinergi lintas wilayah untuk menyusun arah pembangunan jangka menengah Sulawesi Tenggara yang lebih terukur dan merata.

Kolaka Utara, sultranet.com – Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sultra tahun 2026 sekaligus Konsultasi Publik dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra 2025–2029. Kegiatan berlangsung di Kota Baubau, Senin, 14 April 2025.

Forum strategis tahunan tersebut menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah dan inklusif. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, didampingi Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, serta dihadiri para kepala daerah dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sultra.

Dengan mengusung tema “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat,” Musrenbang kali ini menitikberatkan pada sinergi lintas sektor dan kolaborasi antardaerah dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan menyentuh kebutuhan riil di lapangan.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, dalam keterangannya menyatakan dukungan penuh atas arah pembangunan Provinsi Sultra yang disampaikan dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa Kolaka Utara siap bersinergi dan berkontribusi aktif dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

“Kami di Kolaka Utara berkomitmen mendukung agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan, khususnya dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Musrenbang ini menjadi ruang penting untuk memastikan suara masyarakat terakomodasi dalam rencana strategis pemerintah provinsi,” ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Dinas Kominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, menegaskan bahwa kehadiran Wakil Bupati Kolaka Utara dalam Musrenbang bukan sekadar representasi formal, namun juga wujud nyata dari komitmen daerah dalam membangun komunikasi dan koordinasi lintas wilayah demi pembangunan yang lebih merata.

“Ini bukan hanya soal perencanaan dokumen teknis, tetapi tentang bagaimana kita membangun jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kami berharap aspirasi dan masukan dari Kolaka Utara benar-benar menjadi bagian dari arah pembangunan Sultra ke depan,” ungkap Syahlan.

Musrenbang Provinsi Sultra ini juga menjadi ruang konsultasi terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, serta unsur masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha. Tujuannya adalah merumuskan program prioritas yang mampu menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan dengan pendekatan inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dalam sambutannya menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh unsur pemerintah daerah. “RPJMD adalah dokumen strategis yang harus dibangun dari bawah ke atas, dari aspirasi rakyat hingga visi besar pemerintah pusat. Saya mengapresiasi antusiasme para kepala daerah dalam forum ini,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa RPJMD Sultra 2025–2029 akan menekankan pada pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan layanan publik berbasis digital.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berharap agar seluruh masukan yang telah disampaikan dalam Musrenbang ini bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkrit dan program kerja yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Komitmen dan kolaborasi yang terbangun di forum ini diharapkan menjadi awal dari arah pembangunan Sultra yang lebih merata dan berkeadilan.

Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus bergerak cepat (Gercep) menuntaskan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana. Salah satu fokus utama adalah pengentasan kemiskinan ekstrem yang kini mulai direalisasikan melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan bantuan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di seluruh wilayah Pulau Kabaena. (10/4)

Dalam kunjungan kerjanya yang pertama ke Pulau Kabaena, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada warga dan pengelola Bumdes setempat. Total sebanyak 698 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima BLT untuk periode Januari hingga Maret 2025 dengan nilai total Rp628.200.000. Sementara itu, penyertaan modal diberikan kepada 28 Bumdes dengan nilai anggaran sebesar Rp4.222.928.000.

“Penyerahan BLT ini untuk 698 KPM di seluruh Pulau Kabaena, hanya untuk tiga bulan yakni Januari hingga Maret. Total bantuannya Rp628 juta lebih. Untuk penyertaan modal Bumdes, ada 28 Bumdes yang menerima dengan total anggaran lebih dari Rp4,2 miliar,” ujar Burhanuddin saat ditemui usai penyerahan bantuan.

Mantan Kadis PU dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara itu menegaskan bahwa penyaluran bantuan tidak hanya akan berhenti di Pulau Kabaena. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menyalurkan bantuan serupa untuk wilayah Rumbia, Rarowatu, hingga Poleang.

“Dalam beberapa waktu ke depan, bantuan serupa juga akan kami serahkan di wilayah Rumbia, Rarowatu, termasuk wilayah Poleang. Semua ini adalah bagian dari program 100 hari kerja kami,” tambah Burhanuddin.

Langkah ini disambut positif oleh jajaran pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bombana, M. Hadi Rahardjo Putra, S.IP menjelaskan bahwa penyaluran BLT ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penyertaan modal Bumdes sebagai bagian dari program ketahanan pangan desa.

“Penyerahan BLT Dana Desa ini tidak berdiri sendiri. Ini dirangkaikan dengan bantuan penyertaan modal untuk Bumdes yang merupakan implementasi dari program ketahanan pangan desa,” jelas Hadi Rahardjo.

Menurutnya, sinergi antara bantuan langsung kepada warga dan penguatan kelembagaan ekonomi desa menjadi kunci dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

Senada dengan itu, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bombana, Abady Makmur menilai langkah ini sebagai strategi terarah dan menyeluruh. Ia menyebut program ini sekaligus mendukung visi pengembangan desa berbasis potensi lokal.

“Penyerahan bantuan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dalam kerangka 100 hari kerja Pak Bupati dan Wakil Bupati. Penyaluran penyertaan modal Bumdes juga menjadi bagian penting dari misi mereka dalam pengembangan one village one product,” terang Abady.

Ia menyebut bahwa penguatan Bumdes sangat penting sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara kolektif.

Program 100 hari kerja Pemerintah Kabupaten Bombana dinilai memberikan harapan baru bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terluar seperti Kabaena. Penyaluran BLT dan penyertaan modal bukan hanya memenuhi aspek sosial, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi lokal agar masyarakat desa dapat tumbuh mandiri secara ekonomi.

Dengan menyasar keluarga prasejahtera dan pengembangan unit usaha desa, Bupati Burhanuddin dan Wakil Bupati Ahmad Yani terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun daerah dari pinggiran. Dukungan langsung kepada warga dan penguatan Bumdes diharapkan menjadi pondasi awal dalam mewujudkan visi Bombana yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Pewarta : Abdul Muis