Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Ir. Hugua secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029. Kegiatan yang dirangkaikan dengan ekspose capaian 100 hari kerja ASR-Hugua ini digelar di Hotel Azizah Syariah, Kota Kendari, Selasa, 10 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka (ASR) menyebut Musrenbang RPJMD kali ini sebagai momentum penting untuk menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan yang berpihak pada masyarakat.

“RPJMD ini bukan hanya sekadar dokumen, tapi panduan utama pembangunan. Semua program harus menjawab janji politik dan kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.

ASR menegaskan bahwa seluruh anggaran pembangunan berasal dari rakyat, sehingga harus dikelola secara tepat sasaran, akuntabel, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta agar seluruh usulan program dari perangkat daerah disaring dengan pendekatan yang komprehensif, berorientasi solusi, dan memberi efek berganda bagi pembangunan daerah.

Kepala Bappeda Sultra, J. Rober, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini tidak hanya merumuskan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan, tetapi juga menjadi ruang klarifikasi dan sinergi antara rencana pembangunan nasional dan daerah. “RPJMD dan laporan 100 hari kerja adalah satu kesatuan. Ini bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus peta jalan lima tahun ke depan,” katanya.

Selama 100 hari pertama pemerintahan ASR-Hugua, empat sektor dijadikan prioritas utama: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan agromaritim berbasis ketahanan pangan. Delapan program unggulan telah dijalankan, di antaranya Samudra, Mantu, Jamaah, Satria Kepulauan, Laris, Penggaris, Setara, dan Sportika.

Pada misi pembangunan pertama, yakni menjamin hak dan perlindungan sosial, Pemprov telah merealisasikan sejumlah program pendidikan seperti Penggaris (Perlengkapan Gratis untuk Siswa), pemberian beasiswa daerah, serta pengembangan sekolah unggulan di SMA Negeri 1 Kendari. Di sektor kesehatan, layanan Sultra Health Service (SHS) diperkuat, termasuk pelaksanaan operasi aneurisma pertama di Sultra dan dimulainya pembangunan tiga rumah sakit di Buton Tengah, Konawe Kepulauan, dan Kolaka Timur.

Untuk misi kedua, yaitu penguatan ekonomi melalui konektivitas dan pengembangan sektor unggulan, Pemprov Sultra menjalankan program JAMAAH untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan antarwilayah, pembangunan dermaga, Terminal Tipe B Lacararia di Kolaka Utara, program mudik gratis, hingga perbaikan rumah korban gempa. Pemerintah juga mendorong ekonomi perempuan lewat Program MANTU, dan menekan inflasi daerah yang per April 2025 tercatat hanya 1,71 persen—masih dalam rentang aman nasional.

Pada misi ketiga, yaitu penguatan birokrasi, ASR menekankan pentingnya reformasi tata kelola pemerintahan melalui manajemen talenta ASN, sertifikasi kompetensi, hingga seleksi PPPK untuk tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan. “Kami ingin birokrasi yang bukan hanya bekerja, tapi juga melayani dengan integritas,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian utama. Dari total 1.076,94 km jalan provinsi, sebanyak 66,57 persen sudah dalam kondisi baik. Targetnya, 95 persen jalan dalam kondisi mantap pada 2030. Di sektor pendidikan, ASR-Hugua juga menggulirkan beasiswa lima tahun untuk 1.000 siswa berprestasi dan kurang mampu sebagai langkah pemerataan kualitas SDM.

Pada sektor ketahanan pangan berbasis agromaritim, Pemprov Sultra menargetkan pencetakan sawah baru seluas 6.750 hektar selama periode RPJMD 2025–2029. Kebijakan ini menjadi fondasi untuk mencapai swasembada dan ketahanan pangan yang kuat.

Menutup pemaparannya, ASR mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan menggali potensi lokal demi mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami berdua berkomitmen membangun Sultra yang adil, merata, dan berkelanjutan di semua sektor. Kami ingin rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri secara daring oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, serta secara langsung oleh Ketua DPRD Sultra, Forkopimda, Sekda, para Bupati dan Wali Kota se-Sultra atau perwakilannya, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat sipil.

Kendari, sultraner.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga inflasi dan stabilitas harga pangan dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa, 4 Juni 2025.

Rapat rutin mingguan ini dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan menghadirkan sejumlah pejabat penting dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Statistik Harga BPS, serta perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kantor Staf Presiden.

Dari Sulawesi Tenggara, rakor diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II Setda, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas ESDM, perwakilan Kadin, Bank Indonesia serta sejumlah pimpinan OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas nasional untuk mendukung stabilitas ekonomi dan penguatan daya beli masyarakat.

“Pemda diminta siapkan minimal tiga lokasi dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang akan dikelola Badan Gizi Nasional. Lahannya bisa dari aset pemda maupun desa,” jelas Tomsi.

Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tomsi turut menyoroti pendirian Koperasi Merah Putih yang harus memiliki legalitas notaris agar dapat berpartisipasi dalam program bantuan. “Launching nasional koperasi ini dijadwalkan 12 Juli. Koperasi tanpa akta notaris tidak akan diakui,” tegasnya.

Rakor juga membahas perkembangan inflasi nasional. Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi P., melaporkan deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Inflasi tahunan pun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Sebanyak 31 provinsi mengalami deflasi, dan hanya tujuh provinsi yang mengalami inflasi. Faktor utama perubahan harga antara lain kenaikan harga bawang merah, realisasi impor bawang putih yang masih rendah, serta tren kenaikan harga emas dunia,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyoroti fluktuasi harga pangan. Komoditas seperti ayam ras pedaging, kedelai lokal, dan gabah kering giling (GKG) berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), sementara bawang putih, daging kerbau impor, dan sejumlah beras melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Badan Pangan Nasional merespons dengan sejumlah langkah strategis, di antaranya Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan (FDP), pengadaan Kios Pangan, serta penyaluran bantuan pangan seperti SPHP beras dan jagung.

Rakor ditutup dengan penekanan kembali dari Sekjen Kemendagri agar kepala daerah tidak hanya menunggu data dari pusat, tetapi turun langsung ke pasar dan menyentuh persoalan masyarakat.

“Stabilitas harga bukan hasil kebetulan, tapi hasil kerja nyata dan kolaborasi. Pemda harus aktif, cepat, dan responsif,” pungkas Tomsi.

Partisipasi aktif Pemprov Sultra dalam rakor ini menjadi cermin kepedulian dan keseriusan daerah dalam menyukseskan program pemerintah pusat, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan lokal secara berkelanjutan.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah nyata membentuk generasi unggul dan sehat.

Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), memimpin langsung rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program tersebut di Ruang Pola Kantor Gubernur, Selasa, 3 Juni 2025.

“Program ini bukan sekadar urusan makan, ini tentang menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Saya sendiri yang akan memantau langsung progres pelaksanaannya,” jelas Gubernur Andi Sumangerukka.

Dalam arahannya di hadapan Forkopimda, kepala OPD, perwakilan 17 kabupaten/kota, dan Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Ia menegaskan komitmennya menjadikan Sultra sebagai contoh sukses nasional, sekaligus pilot project kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.

Program MBG di Sultra menyasar anak-anak PAUD hingga SMA/SMK/MA, santri, siswa SLB, ibu hamil, menyusui, dan balita. Target penerima manfaat tercatat sebanyak 705.478 jiwa.

Gubernur memerintahkan agar seluruh laporan progres pembangunan dan operasional Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) dari seluruh daerah dikirimkan ke meja kerjanya setiap pekan.

“Tidak boleh ada kabupaten atau kota yang ketinggalan. Ini kerja cepat dan terstruktur,” tegasnya.

Ia juga meminta Satgas MBG Provinsi segera memetakan lokasi pembangunan SPPG secara teknis dan menyelaraskan data pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih.

Terkait logistik pangan, Gubernur memerintahkan instansi terkait menjalin komunikasi intensif dengan Koperasi Merah Putih, mitra strategis pengadaan pangan bergizi.

“Kita punya potensi pangan lokal dan semangat gotong royong. Mari kita buktikan bahwa Sultra bisa bersinergi,” ucapnya penuh semangat.

Pada kesempatan itu, Gubernur memberi apresiasi atas kesiapan Lanud Haluoleo menyediakan lahan SPPG untuk ribuan siswa.

Ia juga mendukung penuh rencana Kadin Sultra membangun 51 titik SPPG, delapan di antaranya sudah disetujui.

Kepada Kanwil Kemenag, Gubernur meminta kepastian dukungan agar tidak ada pihak ketiga yang menarik diri.

Ia juga menginstruksikan BKKBN melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk menyempurnakan data penerima manfaat kelompok rentan non-peserta didik.

Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan program ini mencerminkan kinerja seluruh elemen pemerintahan di Sulawesi Tenggara.

“Saya tidak ingin program ini jalan lambat. Ini adalah warisan terbaik kita bagi anak-anak Sultra,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN RI, Dr. Nyoto Suwigno, menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak, tetapi juga mendongkrak prestasi belajar, kesejahteraan petani dan UMKM, serta memperkuat ekonomi daerah.

“Setiap SPPG akan dikelola secara profesional. Satu kepala SPPG, satu akuntan, satu ahli gizi, dan 47 tenaga penjamah makanan lokal. Semua diberi pelatihan sesuai standar nasional,” singkat Dr. Nyoto.

Kendari, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, M.Ling, mendorong perempuan untuk mengambil peran strategis sebagai pilar perubahan bangsa. Hal itu disampaikannya dalam acara Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perempuan Indonesia Maju (PIM) Sultra masa bakti 2025–2030, di Ballroom Phinisi, Hotel Claro Kendari, Senin, 2 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Hugua menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah dan kemajuan peradaban. Ia menyebut perempuan bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi penentu arah sejarah itu sendiri.

“Revolusi pertanian yang jadi awal peradaban modern justru lahir dari tangan perempuan pertama yang menyimpan dan menanam benih. Maka perempuan adalah penemu peradaban,” katanya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Ia menambahkan, “Perempuan adalah tiang negara. Sejauh mana perempuan diberi ruang dan kepercayaan, akan menentukan maju tidaknya suatu bangsa.”

Hugua memastikan Pemprov Sultra siap bekerja sama dengan organisasi perempuan, termasuk PIM, dalam mendorong program strategis di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan masyarakat.

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sultra, Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Ketua Umum DPP PIM, para kepala daerah, Ketua Dekranasda dan Ketua PKK se-Sultra, serta pimpinan organisasi perempuan dan komunitas lainnya.

Ketua Umum DPP PIM, Lana Koentjoro Togas, S.H., M.H, melantik langsung pengurus DPD PIM Sultra. Dalam prosesi tersebut, ia menyerahkan bendera pataka kepada Ketua terlantik, Ir. Yusniar Asrina Afdhal, ST, sebagai simbol dimulainya masa pengabdian.

Lana mengatakan pelantikan ini adalah bagian dari konsolidasi nasional untuk memperkuat peran perempuan. Ia berharap DPD PIM Sultra bisa menjadi contoh nasional dalam memberdayakan perempuan dari berbagai sektor.

“Kami ingin PIM Sultra jadi teladan nasional. Perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dari rumah tangga hingga kebijakan pemerintahan,” ujar Lana.

Ia menambahkan, DPD PIM Sultra didominasi oleh perempuan muda. “Ini adalah investasi penting untuk estafet kepemimpinan di masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD PIM Sultra yang baru dilantik, Ir. Yusniar Asrina Afdhal, ST, menyatakan bahwa organisasinya siap langsung bekerja dan menyentuh isu-isu prioritas, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan perempuan dan anak, hingga pendidikan dan kesehatan ibu.

“PIM Sultra akan jadi rumah besar bagi semua perempuan yang ingin maju bersama. Kami siap bergerak, bersinergi, dan berkontribusi,” kata Yusniar.

Dari sisi ekonomi kreatif, Staf Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Septriana Tangkary, S.E., M.M, mengajak para pengurus PIM untuk mendorong perempuan menjadi pelaku utama di sektor tersebut. Ia menyoroti potensi lokal seperti tenun, kuliner, dan seni pertunjukan sebagai kekuatan ekonomi baru.

“Perempuan punya peran besar. Tidak hanya di rumah, tapi juga di ruang publik dan ekonomi kreatif. PIM harus jadi motor penggerak,” ucapnya.

Ketua Panitia, Riski E.R. Putri Tombili, S.Si, menambahkan bahwa pelantikan ini adalah puncak dari perjalanan panjang organisasi. “Hari ini adalah titik awal baru bagi perempuan Sultra untuk bergerak bersama dalam satu wadah yang solid,” ujarnya.

Pelantikan DPD PIM Sultra periode 2025–2030 menjadi momentum penting untuk memperkuat kiprah perempuan dalam pembangunan daerah, sekaligus menyambut visi Indonesia Emas 2045 dengan kontribusi nyata dari perempuan yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing.

Kendari, sultranet.com – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) bukan sekadar pengelola administrasi, tetapi penggerak pembangunan bangsa. Hal itu ia sampaikan saat memimpin apel gabungan ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sultra di Lapangan Kantor Gubernur, Senin (2/6/2025).

Apel diikuti oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, dan ribuan ASN dari berbagai instansi. Dalam arahannya, Hugua menyampaikan bahwa apel gabungan adalah momentum penting untuk memperkuat semangat kebangsaan serta menyamakan persepsi dalam pembangunan.

“Apel seperti ini bukan hanya sekadar berkumpul, tapi sarana menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dan arah pembangunan. Ini bukan rutinitas, ini momen yang bermakna,” ujar Hugua di hadapan peserta apel.

Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, menurut Hugua, harus menjadi pengingat bagi ASN akan pentingnya memahami sejarah dan dasar ideologi bangsa. Ia menyebut momen bersejarah ketika Bung Karno memperkenalkan Pancasila dalam sidang BPUPKI pada 1945 sebagai titik awal yang harus selalu dikenang.

“Kalau kita tidak paham sejarah, kita hanya akan kerja administrasi tanpa ruh kebangsaan. ASN itu bukan hanya pekerja kantor, tapi bagian dari pembangunan bangsa,” tegasnya.

Hugua juga menekankan pentingnya seluruh ASN memahami visi dan misi kepemimpinan daerah saat ini, yakni ASR-Hugua. Menurutnya, pembangunan daerah harus berpijak pada arah yang jelas agar tidak berjalan tanpa tujuan.

“Mulai dari kepala OPD sampai petugas kebersihan, semua harus tahu visi ASR-Hugua. Kalau tidak, kita hanya sibuk kerja tapi tidak tahu arahnya ke mana,” ucapnya.

Menyoroti kinerja anggaran, Hugua mengaku prihatin dengan rendahnya realisasi anggaran bulan lalu yang baru mencapai 9 persen. Ia meminta seluruh OPD bergerak cepat mengeksekusi program dan tidak terjebak pada teori.

“Pemerintahan itu bukan soal teori, tapi soal eksekusi. APBD itu harus menggerakkan ekonomi masyarakat. Kalau uangnya hanya disimpan di bank, pasar kita lesu, konsumsi juga menurun,” katanya.

Ia menargetkan serapan anggaran bisa mencapai 20 hingga 30 persen pada evaluasi bulan Juni mendatang. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya menunggu, tetapi harus proaktif dalam menjalankan program.

“Kepala OPD harus segera evaluasi dan jalankan program yang bisa dieksekusi. Masyarakat butuh kita bergerak cepat,” ujarnya menekankan.

Di akhir sambutannya, Hugua berharap nilai-nilai Pancasila tidak hanya dihafal, tetapi diterjemahkan dalam kerja nyata. Ia ingin seluruh ASN bekerja dengan hati dan rasa tanggung jawab demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di Lapangan Aspirasi Pemda Kolaka Utara, Kecamatan Lasusua, Minggu (1/6/2025). Upacara yang mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya” ini berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir Ketua DPRD Kolaka Utara Fitra Yudi, Wakil Ketua I DPRD Muh. Sair, Kapolres Kolaka Utara AKBP R. Todoan A. Gultom, Danyon 3 Pelopor Brimob Polda Sultra Kompol Bahtiar, Danramil Lasusua Kapten Inf Sudirman, serta sejumlah unsur forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, dan tamu undangan lainnya. Tercatat sekitar 450 orang mengikuti jalannya upacara.

Dalam amanatnya, H. Jumarding membacakan pidato resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menegaskan pentingnya menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai dasar negara yang telah mempersatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman.

“Pancasila bukan sekadar dokumen historis, tetapi jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, dan bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” ujar Jumarding saat menyampaikan amanat.

Ia juga menekankan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan melalui delapan agenda prioritas nasional atau Asta Cita, khususnya dalam pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang digital. Dalam pidato itu, Pancasila juga disebut sebagai fondasi penting dalam melawan paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga penyebaran disinformasi di tengah kemajuan teknologi.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, yang turut hadir menyaksikan jalannya upacara, mengungkapkan bahwa pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini berjalan sukses dan penuh makna.

“Upacara ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat bahwa Pancasila harus terus hidup dalam setiap tindakan dan kebijakan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat,” ujar Syahlan.

Ia juga menambahkan bahwa semangat Pancasila harus terus digaungkan, terutama di era digital saat ini yang rawan dengan pengaruh-pengaruh negatif.

“Melalui momentum ini, mari kita bersama menjaga ruang publik dari hoaks dan ujaran kebencian, serta terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Rangkaian upacara berlangsung tertib dengan susunan pasukan yang terdiri dari satu SST TNI, dua SST Polri, tiga SST gabungan Satpol PP, Damkar, dan Dishub, tiga SST ASN, serta tiga SST siswa SMP dan SMA.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di Lapangan Aspirasi Pemda Kolaka Utara, Kecamatan Lasusua, Minggu (1/6/2025). Upacara yang mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya” ini berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE bertindak sebagai inspektur upacara. Turut hadir Ketua DPRD Kolaka Utara Fitra Yudi, Wakil Ketua I DPRD Muh. Sair, Kapolres Kolaka Utara AKBP R. Todoan A. Gultom, Danyon 3 Pelopor Brimob Polda Sultra Kompol Bahtiar, Danramil Lasusua Kapten Inf Sudirman, serta sejumlah unsur forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, dan tamu undangan lainnya. Tercatat sekitar 450 orang mengikuti jalannya upacara.

Dalam amanatnya, H. Jumarding membacakan pidato resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menegaskan pentingnya menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai dasar negara yang telah mempersatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman.

“Pancasila bukan sekadar dokumen historis, tetapi jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, dan bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” ujar Jumarding saat menyampaikan amanat.

Ia juga menekankan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan melalui delapan agenda prioritas nasional atau Asta Cita, khususnya dalam pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang digital. Dalam pidato itu, Pancasila juga disebut sebagai fondasi penting dalam melawan paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga penyebaran disinformasi di tengah kemajuan teknologi.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, yang turut hadir menyaksikan jalannya upacara, mengungkapkan bahwa pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini berjalan sukses dan penuh makna.

“Upacara ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat bahwa Pancasila harus terus hidup dalam setiap tindakan dan kebijakan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat,” ujar Syahlan.

Ia juga menambahkan bahwa semangat Pancasila harus terus digaungkan, terutama di era digital saat ini yang rawan dengan pengaruh-pengaruh negatif.

“Melalui momentum ini, mari kita bersama menjaga ruang publik dari hoaks dan ujaran kebencian, serta terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Rangkaian upacara berlangsung tertib dengan susunan pasukan yang terdiri dari satu SST TNI, dua SST Polri, tiga SST gabungan Satpol PP, Damkar, dan Dishub, tiga SST ASN, serta tiga SST siswa SMP dan SMA.

MUNA, Sultranet.com – Masyarakat Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, resmi membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Kelurahan Khusus yang digelar pada Jumat, 30 Mei 2025.

Musyawarah yang berlangsung penuh semangat gotong royong itu dipimpin langsung oleh Lurah Watonea, Hamsin, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat serta perwakilan warga. Dalam forum tersebut, seluruh peserta secara bulat menyepakati pendirian koperasi sebagai langkah awal mendorong kemandirian ekonomi di tingkat kelurahan.

Struktur organisasi koperasi juga telah dibentuk dan disepakati bersama. Faisal, S.IP. dipercaya sebagai Ketua Koperasi, dengan Nita Aprilia, S.Pd. sebagai Wakil Ketua Bidang Usaha dan Harsilam sebagai Wakil Ketua Bidang Keanggotaan. Posisi Sekretaris dijabat oleh Hardiman Ndikade, ST. dan Bendahara dipegang oleh Indra, Amd. Kep. Sementara itu, jajaran pengawas terdiri atas Hamsin, S.Pi (Lurah Watonea), La Ode Muhajirin Sahida, S.Sos., dan Waode Rabiah, SH.

Lurah Watonea, Hamsin, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif dan partisipasi aktif warga yang telah melahirkan koperasi sebagai wadah penguatan ekonomi bersama.

“Semoga koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mandiri, inklusif, dan transparan,” ujar Hamsin dalam sambutannya.

Ketua terpilih Koperasi Kelurahan Merah Putih, Faisal, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan menegaskan kesiapannya untuk bekerja secara total demi kemajuan masyarakat Watonea.

“Kami akan mengelola koperasi ini dengan maksimal. Ini bukan hanya organisasi, tapi harapan bersama untuk kesejahteraan warga,” ungkapnya.

Dengan terbentuknya koperasi ini, masyarakat Watonea berharap dapat menciptakan ruang usaha baru yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi keluarga, sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam pembangunan kelurahan.

Bombana, sultranet.com – Turnamen Bupati Cup Basket Ball 100 Days Celebration resmi ditutup dengan penuh semarak dan antusiasme. Penutupan turnamen menjadi salah satu agenda kegiatan ekpos 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana, H. Burhanuddin dan Ahmad Yani. Acara ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan olahraga dan pembinaan generasi muda Bombana, bertempat di gedung SOR Bombana, kamis (29/5/2025).

Club Basket Ball CPK Bombana berhasil keluar sebagai juara pertama pada kategori umum putra setelah tampil gemilang sepanjang turnamen. Posisi kedua diraih oleh tim Miracle dari Kota Bau-Bau, disusul Tim Bhayangkara di tempat ketiga. Sementara di kategori umum putri, RPM tampil sebagai juara pertama, diikuti Modal Nekat sebagai juara dua dan Kita-Kita Basket di posisi ketiga.

Ketua panitia turnamen, Sulfan Sultani Burhanuddin, menyampaikan rasa bangganya atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, turnamen ini bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga menjadi ruang bagi para atlet muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

“Tujuan kami sejak awal adalah membuka ruang bagi anak-anak muda agar bisa menunjukkan skill mereka di lapangan. Di turnamen ini, kita bisa lihat langsung hasil latihan mereka. Dari sini, kami berharap bisa menjaring bibit unggul yang siap dibawa ke Porprov tahun depan,” ujar Sulfan.

Putera Bupati Bombana itu menjelaskan, kegiatan ini menjadi Bupati Cup pertama di bawah kepemimpinan H. Burhanuddin dan Ahmad Yani. Turnamen ini juga menjadi wajah baru bagi Perbasi Bombana dalam menyambut wacana Bombana sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Tenggara 2026 mendatang.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa atlet-atlet Bombana punya potensi besar. Saat ini dan ke depan, mereka bisa mengharumkan nama daerah lewat prestasi olahraga. Kami juga siap menjadi tuan rumah Porprov yang terbuka, adil, dan siap menyambut semua atlet dari kabupaten dan kota se-Sultra,” jelasnya.

Sulfan juga mengucapkan selamat kepada para pemenang, khususnya CPK Bombana yang berhasil membawa nama Bombana ke puncak juara. Ia berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh komunitas olahraga di Bombana untuk terus berlatih dan berkembang.

“Selamat untuk CPK Bombana. Ini bukti bahwa kita bisa bersaing di level Sultra. Masyarakat Bombana harus percaya, Perbasi Bombana terus bergerak membawa nama daerah ini lebih tinggi lewat olahraga,” tutup Sulfan.

Nampak hadir pada kegiatan tersebut Ketua TP-PKK Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, Istri Wakil Bupati Bombana, Henny Setiawati Rachman, sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Bombana dan tamu undangan lainnya. (IS)

MAGELANG, sultranet.com – Dalam kunjungan bersejarahnya ke Indonesia, Presiden Prancis Emmanuel Macron mendatangi Candi Borobudur, Kamis, 29 Mei 2025, usai menghadiri sejumlah agenda kenegaraan di Akademi Militer Magelang.

Kedatangan Macron disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang turut mendampingi selama kunjungan, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya.

Presiden Macron tiba di kompleks Candi Borobudur sekitar pukul 14.00 WIB dan disambut dengan hangat oleh para pejabat Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Macron mengagumi kekayaan budaya dan warisan leluhur Indonesia yang tertuang dalam kemegahan Candi Borobudur.

Kunjungan ini juga menjadi simbol penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis, terutama di sektor ekonomi kreatif.

Presiden Prabowo menyebut bahwa dirinya merasa terhormat bisa mendampingi Presiden Macron mengunjungi salah satu situs warisan dunia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

“Saya percaya dan optimistis bahwa kemitraan kita akan berlanjut dan menjadi jembatan bagi budayawan, seniman, pelaku ekonomi kreatif, dan semua tokoh masyarakat dari kedua negara,” kata Presiden Prabowo.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai kehadiran Presiden Macron di Borobudur bukan hanya sebagai kunjungan wisata budaya, melainkan juga penghormatan terhadap kreativitas dan karya besar leluhur Indonesia.

“Kunjungan ini merupakan bentuk pengakuan terhadap karya agung masa lampau bangsa kita. Borobudur bukan hanya monumen sejarah, tapi juga sumber inspirasi bagi para pelaku kreatif Indonesia untuk terus berkarya,” ujar Riefky.

Lebih lanjut, Riefky menegaskan bahwa kunjungan ini memperkuat komitmen Prancis untuk menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Sehari sebelumnya, kedua negara telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama ekonomi kreatif di Istana Negara.

“Kemarin kami menandatangani MoU kerja sama antara Indonesia dan Prancis yang mencakup subsektor game, film, animasi, series, fesyen, desain, hingga kriya. Hari ini kami menerima Presiden Macron di Borobudur, setelah sebelumnya menerima Menteri Rasyida Dati di kantor kami. Ini adalah langkah awal kerja sama konkret, setara, dan saling menguntungkan,” ujarnya.

Dalam pertemuan bilateral itu, kedua negara berkomitmen untuk memperkuat hubungan di sektor-sektor ekonomi kreatif, melalui kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara pelaku industri dari kedua negara.

Sejumlah program aktivasi bersama akan dilakukan baik di Indonesia maupun di Prancis, sebagai wujud nyata dari MoU tersebut.

Kehadiran Presiden Macron juga mencerminkan ketertarikan Pemerintah Prancis terhadap potensi kekuatan budaya dan ekonomi kreatif Indonesia.

Melalui kerja sama ini, diharapkan lahir lebih banyak peluang untuk promosi budaya dan industri kreatif Indonesia di kancah global.

Usai berkeliling dan menikmati keindahan Candi Borobudur, rombongan Presiden Macron bertolak menuju Bandara Yogyakarta Internasional Airport untuk melanjutkan lawatan kenegaraan ke negara berikutnya.

Kunjungan ke Borobudur ini menandai penutup agenda Macron selama di Jawa Tengah sebelum meninggalkan Indonesia.