Sultranet.com, Rumbia – Puluhan dosen dan staf Politeknik Bombana kembali menghadapi keterlambatan pembayaran gaji yang belum terselesaikan sejak Januari 2025. Masalah ini bukan kali pertama terjadi, tetapi telah berulang setiap tahunnya tanpa solusi yang jelas. Kondisi ini membuat para tenaga pendidik dan pegawai kampus menggelar aksi protes di halaman kampus menuntut hak mereka. Jumat (21/3)

Dampak dari ketidakpastian ini dikhawatirkan akan berdampak pada proses perkuliahan yang ada di Yayasan dimana mantan Bupati Bombana dua periode H. Tafdil menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan itu menjadi tidak efektif yang pada akhirnya dapat mengancam nasib ratusan mahasiswa yang berkuliah di kampus itu.

Seorang dosen yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa berbagai upaya komunikasi telah dilakukan dengan pihak yayasan dan direktorat kampus, tetapi tidak membuahkan hasil konkret.

“Kami sudah mencoba berdialog, tapi hasilnya nihil. Mereka selalu beralasan bahwa dana dari pemerintah daerah belum cair, padahal sebagai yayasan, seharusnya mereka yang bertanggung jawab penuh terhadap gaji dosen dan staf,” ujarnya.

Keterlambatan pembayaran gaji yang terjadi selama dua hingga tiga bulan bahkan disebut telah mencapai akumulasi hingga 25 bulan bagi beberapa dosen.

Kondisi ini membuat banyak tenaga pendidik mengalami kesulitan finansial. Beberapa di antaranya terpaksa berutang atau menjual aset pribadi demi memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kami bekerja secara profesional, tetapi hak kami tidak diberikan tepat waktu. Bagaimana kami bisa bertahan jika setiap tahun harus menghadapi masalah yang sama?” ujarnya.

Tak hanya itu, para dosen juga menyoroti dugaan penyimpangan anggaran dalam pengelolaan keuangan kampus. Mereka menilai tidak adanya transparansi terkait penggunaan dana, sementara setiap kali meminta kejelasan, pihak yayasan selalu berdalih bahwa anggaran telah habis.

Dalam aksi protes ini, para dosen dan staf menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pihak yayasan, yakni pembayaran penuh atas seluruh gaji yang tertunggak, pembayaran semua tunjangan dosen dan jabatan sesuai hak mereka, serta pengalihan status kampus dari swasta ke negeri agar sistem keuangan lebih stabil dan tidak lagi terjadi penyimpangan anggaran.

Menanggapi permasalahan ini, Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad, meminta pihak yayasan untuk segera menyelesaikan kewajiban mereka terhadap para dosen agar tidak menyebabkan proses pendidikan ratusan mahasiswa terganggu.

“Bahkan ada honorer yang resign beberapa tahun lalu dan karena tidak menerima upahnya. Padahal Sudah puluhan miliar yang masuk ke Politeknik itu, tapi mereka tidak mampu mengelolanya dengan baik. Setiap tahunnya hampir lima miliar diinjeksikan Pemkab Bombana ke Politeknik itu, bagaimana proses manajemennya sehingga 25 bulan dosen tidak terbayar dan karyawan ataupun staf yang telah resign beberapa tahun lalu juga belum dibayar gajinya?” tegas Yudi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak yayasan terkait tuntutan para dosen dan staf. Sementara itu, ketidakpastian mengenai pembayaran gaji masih terus berlanjut, mengancam keberlangsungan pendidikan di Politeknik Bombana.

Pewarta : Idris Hayang

Bombana, sultranet.com – Menjelang Hari Raya Besar Umat Muslim, jajaran Polres Bombana dan Polsek Lantari Jaya menggelar patroli di wilayah pertambangan Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, pada Jumat (21/3) sekitar pukul 14.00 WITA. Patroli ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana, termasuk aktivitas tambang ilegal, serta menciptakan situasi aman dan kondusif di masyarakat.

Dalam patroli tersebut, aparat kepolisian menemukan aktivitas penambangan tradisional yang dilakukan warga setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ditemukan aktivitas tambang besar-besaran atau penggunaan alat berat di lokasi tersebut. Selain itu, ditemukan juga lubang-lubang bekas penambangan yang telah ditinggalkan.

Kapolsek Lantari Jaya, IPDA Prasetyo Nento, SH, CPM, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dengan pendekatan persuasif terhadap masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku dan tidak melakukan aktivitas tambang ilegal yang dapat merugikan lingkungan. Pendekatan persuasif tetap kami kedepankan agar masyarakat lebih sadar akan dampak aktivitas tambang yang tidak sesuai aturan,” ujar IPDA Prasetyo Nento.

Dalam kesempatan itu, kepolisian juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan praktik tambang ilegal yang dapat merusak lingkungan. Mereka mengingatkan para penambang tradisional untuk tidak menggunakan alat yang dapat berdampak negatif terhadap kelestarian alam.

Ketua Karang Taruna Desa Wumbubangka, Hamdan S.IP, menyampaikan apresiasinya kepada aparat kepolisian atas kegiatan patroli yang dilakukan dengan pendekatan persuasif. Menurutnya, mayoritas masyarakat yang melakukan aktivitas tambang tradisional adalah warga asli desa yang hanya mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kami sangat berterima kasih kepada kepolisian yang telah melakukan patroli di wilayah kami. Pendekatan persuasif yang dilakukan sangat kami apresiasi karena masyarakat merasa dilindungi, bukan diintimidasi,” kata Hamdan.

Ia berharap pola pendekatan seperti ini terus diterapkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan tanpa merasa terbebani.

“Kami berharap pendekatan ini bisa terus dilakukan sehingga masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga lingkungan dan menaati aturan,” tandasnya

Pewarta : Idris Hayang

Sultranet.com, Mubar  | Penerbangan komersial di Bandara Sugimanuru, Kabupaten Muna Barat, kembali beroperasi setelah lebih dari satu tahun vakum. Maskapai Wings Air dengan pesawat ATR 72-600 sukses mendarat di bandara tersebut pada Jumat, 21 Maret 2025, pukul 14.45 WITA, membawa 72 penumpang dari Bandara Hasanuddin, Makassar.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menyambut langsung kedatangan penerbangan ini. Ia menegaskan bahwa kembalinya Wings Air merupakan langkah penting dalam meningkatkan konektivitas daerah, memacu pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pengembangan pariwisata di Muna Barat.

“Operasional kembali penerbangan dari Bandara Sugimanuru ke Bandara Hasanuddin ini sejalan dengan program 100 hari kerja kami. Dalam visi dan misi kepemimpinan kami, Muna Barat sebagai Liwu Mokesa harus memiliki konektivitas yang baik, terutama dalam transportasi udara,” ujar La Ode Darwin dalam sambutannya.

Di sisi lain, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sugimanuru, Muh Khusnuddin, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan berbagai pihak dalam upaya menghidupkan kembali aktivitas penerbangan di bandara ini.

“Kami bersyukur Wings Air kembali beroperasi. Harapan kami, layanan penerbangan ini dapat terus berkelanjutan dan semakin berkembang ke depannya,” kata Khusnuddin.

Saat ini, penerbangan Wings Air rute Sugimanuru-Hasanuddin dijadwalkan beroperasi empat kali seminggu, yaitu pada Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Untuk memastikan keberlanjutan layanan ini, Pemkab Muna Barat telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pihak bandara, termasuk kebijakan yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan Bandara Sugimanuru untuk perjalanan dinas ke luar daerah.

Perwakilan Manajemen Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, juga mengapresiasi dukungan Pemkab Muna Barat dalam mewujudkan penerbangan perdana ini. Ia menuturkan bahwa maskapai tersebut berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat konektivitas udara di Sulawesi Tenggara.

“Di Sulawesi Tenggara, Wings Air melayani tiga rute utama, yakni Pulau Muna-Hasanuddin, Morowali-Haluoleo, dan Haluoleo-Wangi-Wangi atau Wakatobi. Kami berharap kehadiran Wings Air di Bandara Sugimanuru dapat terus berjalan dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” ujar Danang.

Dengan kembali beroperasinya penerbangan di Bandara Sugimanuru, diharapkan aksesibilitas masyarakat Muna Barat semakin mudah dan mobilitas menuju pusat ekonomi maupun daerah lain semakin lancar.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, resmi melantik Dr. Azhari, S.STP, M.Si sebagai Bupati Buton Tengah dan Muh. Adam Basan, S.Sos sebagai Wakil Bupati Buton Tengah periode 2025-2030. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Jumat, 21 Maret 2025.

Pelantikan ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-1997 Tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Dalam acara tersebut, Gubernur Sultra memandu pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah. Keduanya berjanji untuk menjalankan tugas dengan penuh amanah, berpedoman pada konstitusi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi awal dari tanggung jawab besar dalam memimpin daerah. Masyarakat Buton Tengah menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru untuk membawa perubahan yang lebih baik,” ujar Andi Sumangerukka dalam sambutannya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Buton Tengah ke arah yang lebih maju. “Jangan terlalu melihat ke belakang. Mari bersama-sama fokus pada masa depan dan menghadapi tantangan yang ada dengan semangat kebersamaan,” tambahnya.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam pelantikan tersebut, termasuk Anggota DPR RI dan DPD RI, Ketua serta anggota DPRD Sultra, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sultra, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Ketua KPU dan Bawaslu Sultra, serta tokoh masyarakat, adat, dan pemuda.

Dengan dilantiknya Dr. Azhari dan Muh. Adam Basan, diharapkan kepemimpinan mereka dapat membawa kemajuan bagi Kabupaten Buton Tengah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sultranet.com, Lasusua – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melanjutkan Safari Ramadan hari kedelapan dengan mengunjungi dua kecamatan, yakni Kodeoha dan Porehu, pada Kamis, 20 Maret 2025.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., menghadiri kegiatan di Masjid Raya Mala-mala, Kecamatan Kodeoha, sementara Wakil Bupati, H. Jumarding, SE., melaksanakan safari di Masjid Raya Bangsala, Kecamatan Porehu.

Dalam sambutannya, Bupati Nur Rahman Umar menegaskan pentingnya merajut kembali persatuan pasca-Pilkada. Ia mengajak masyarakat untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan politik demi kemajuan Kolaka Utara.

“Kita baru saja melalui proses demokrasi dalam Pilkada. Kini saya dan H. Jumarding telah diberi amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara. Riak-riak demokrasi yang terjadi kemarin telah selesai, kini saatnya kita bersatu untuk membangun Kolaka Utara,” ujarnya.

Bupati juga menekankan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, terutama terkait kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Namun, ia optimistis dengan persatuan dan gotong royong, Kolaka Utara dapat menghadapi berbagai tantangan.

“Tantangan ke depan semakin besar, termasuk pengaruh rivalitas negara asing yang bisa berdampak pada ekonomi kita. Namun, jika kita bersatu, kita bisa menghadapi dan mengatasinya bersama,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati H. Jumarding dalam kesempatan di Masjid Raya Porehu mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum meningkatkan keimanan dan mempererat silaturahmi.

“Mari kita manfaatkan bulan suci ini untuk mempererat kembali silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan dan kebersamaan, kita bisa membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tuturnya.

Safari Ramadan ini turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan ini menjadi ajang bagi pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat serta menyerap aspirasi demi kemajuan Kolaka Utara.

Dalam tausiyah tarawih yang disampaikan oleh Syamsuddin Ribi, S.Pd., di Masjid Raya Mala-mala, disinggung tentang pentingnya menjadikan Ramadan sebagai momentum introspeksi diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

“Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sebagai titik balik untuk membangun silaturahmi dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Lailatul Qadar yang diyakini turun pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan harus dijadikan sebagai motivasi untuk semakin giat beribadah.

Sementara itu, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menyampaikan bahwa Safari Ramadan menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Ini adalah momen yang sangat baik bagi pemerintah untuk bersilaturahmi langsung dengan masyarakat. Dengan kegiatan ini, pemerintah dapat mendengar langsung aspirasi warga serta memberikan pesan-pesan pembangunan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Kolaka Utara,” singkatnya.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 guna memperkuat implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di daerah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Utama Lantai 4 Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra ini dibuka secara virtual oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M. Ling., melalui Zoom Meeting pada Kamis, 20 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua mengapresiasi sinergi antara BPS, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam mengintegrasikan berbagai data sektoral. Menurutnya, pengelolaan data yang akurat dan mutakhir sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

“Saya berharap dengan sinergi ini, data sektoral kita semakin berkualitas. Dalam 100 hari pertama Quick Win ASR-Hugua, kita harus mulai membangun dasar-dasar penting untuk sistem satu data ini. Paling tidak, pada akhir 2025 nanti, peringkat Sulawesi Tenggara yang saat ini berada di posisi keenam bisa meningkat ke level yang lebih baik,” ujar Hugua.

Ia menekankan bahwa sinergitas yang kuat antar instansi akan menjadi kunci keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia di Sulawesi Tenggara. Selain itu, data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan akan membantu perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa pembinaan statistik sektoral menjadi bagian penting dalam Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Statistik (EPSS). Menurutnya, nilai EPSS Sultra tahun lalu mencapai 2,9 dan harus terus ditingkatkan.

“Implementasi Perpres Satu Data Indonesia di Sultra hingga saat ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, saya berharap OPD, walidata, dan sekretariat forum dapat bekerja sama dalam membangun data sektoral yang lebih baik. Satu Data menjadi salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur, yang harus menjadi penguat bagi kita semua untuk bekerja lebih optimal,” kata Ridwan.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, setiap data publik yang dimiliki pemerintah daerah harus dipublikasikan secara umum agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Bappeda, serta 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan statistik sektoral. Di antaranya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, serta Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di akhir acara, Wakil Gubernur Hugua secara resmi membuka kegiatan secara virtual dan mengajak seluruh OPD untuk berkolaborasi dalam membangun sistem data yang lebih baik. Ia berharap sinergi yang terjalin dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah.

Lasusua, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat terus menggencarkan aksi kebersihan dalam rangka mempertahankan predikat sebagai daerah kecil terbersih di Indonesia. Kamis (20/3), aksi bersih digelar di Masjid Agung Lasusua dengan melibatkan 100 petugas kebersihan. Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kolaka Utara, Patehuddin, SH, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Aksi ini merupakan bagian dari program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, Drs. Nur Rahman Umar, SH, dan H. Jumardin, SE, yang menargetkan percepatan kebersihan Kota Lasusua. Langkah ini diambil sebagai persiapan menghadapi penilaian Adipura sekaligus mengembalikan kejayaan Kolaka Utara yang telah tujuh kali meraih trofi Adipura sebagai daerah kecil terbersih.

Patehuddin menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung Gerakan Nasional Indonesia Bersih yang dicanangkan Presiden RI.

“Gerakan Nasional Indonesia Bersih yang dicanangkan Presiden RI ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui aksi bersih. Kami melakukan pembersihan di berbagai area yang telah ditentukan untuk memastikan lingkungan tetap bersih dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat.

“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Ini bukan hanya tentang Adipura, tetapi juga demi kesehatan dan kenyamanan kita bersama,” tambahnya.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, mengapresiasi langkah cepat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kolaka Utara dalam merespons program nasional ini.

“Kami sangat mengapresiasi respons cepat DLH Kolaka Utara dalam menindaklanjuti Gerakan Nasional Indonesia Bersih. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam mendukung program kerja 100 hari bupati dan wakil bupati,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Upaya ini tidak hanya untuk mempertahankan predikat kota kecil terbersih, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat bagi generasi mendatang,” tambahnya.

Dengan adanya aksi bersih ini, Pemkab Kolaka Utara berharap tidak hanya mempertahankan predikat kota kecil terbersih, tetapi juga meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya kebersihan. Program serupa akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menghadiri secara virtual kegiatan Penulisan Mushaf Nusantara yang dilaksanakan serentak di 29 provinsi di Indonesia, Rabu, 19 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Semarak Ramadan yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memperkuat literasi baca-tulis Al-Qur’an serta melestarikan seni dan budaya Islam Nusantara.

Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama RI sekaligus Sekretaris MTQ Nasional, Ahmat Zayadi, M.Pd., dalam sambutannya menegaskan bahwa Penulisan Mushaf Nusantara bukan sekadar proyek penulisan, tetapi juga menjadi bagian dari program prioritas Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan.

“Kegiatan ini bukan hanya menulis mushaf, tetapi juga memperkuat ekosistem pendidikan Al-Qur’an di Indonesia. Dengan melibatkan para juara Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), kita ingin memastikan bahwa Al-Qur’an tidak hanya dibaca, tetapi juga ditulis dan dipahami dengan baik oleh masyarakat luas,” ujar Ahmat Zayadi.

Ia juga menekankan bahwa aspek seni dan budaya menjadi bagian penting dalam penulisan Mushaf Nusantara. Mushaf yang dihasilkan nantinya akan menampilkan corak khas budaya Indonesia melalui iluminasi dan ragam hias kaligrafi yang mencerminkan kekayaan seni Islam di Nusantara.

“Ke depan, kita ingin Mushaf Nusantara tidak hanya dikenal dari segi isinya, tetapi juga dari segi seni dan budaya yang menjadi bagian dari identitas Islam di Indonesia. Inilah bentuk nyata bagaimana agama dan budaya bisa berjalan seiring dalam membangun peradaban yang lebih maju,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Sultra Drs. Asrun Lio memberikan apresiasi kepada para peserta terbaik dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah berprestasi dalam MTQ VIII Korpri Tingkat Nasional 2024 di Kalimantan Tengah.

“Kami bangga dengan pencapaian ini. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar dalam bidang literasi Al-Qur’an dan seni kaligrafi Islam,” kata Asrun Lio.

Berikut daftar peserta terbaik dari Sulawesi Tenggara:

• Lalu Suharja Hambali, S.Pd.I., M.Pd. (Juara I Cabang Hifzh Al-Qur’an Golongan Surah An-Nisa) – Dinas Pendidikan Kota Baubau.
• Dr. Danial, Lc., M.Th.I. (Juara I Cabang Dakwah Al-Qur’an Kategori Da’i) – IAIN Kendari.
• Sitti Syahali, S.Pd. (Harapan III Cabang Dakwah Al-Qur’an Kategori Da’iyah) – Kantor Pemda Buton Utara.
• H. Syafuddin Mustaming, S.Ag., MA (Juara III Cabang Khutbah Jumat) – Kantor Kesra Pemda Kolaka.
• Syamsu Alam (Harapan I Cabang Hifzh Al-Qur’an Golongan 7 Surah Pilihan) – Kemenag Kolaka Utara.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sultra, H. Muhamad Saleh, yang turut hadir secara virtual, mengungkapkan bahwa progres penulisan Mushaf Nusantara di Sulawesi Tenggara berjalan dengan baik dan melibatkan delapan peserta dari berbagai kabupaten.

“Kegiatan ini mencerminkan kolaborasi erat antara LPTQ, Kementerian Agama, serta para pegiat seni kaligrafi Islam. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan tradisi keislaman berbasis budaya lokal,” ujar Muhamad Saleh.

Penulisan Mushaf Nusantara di Sulawesi Tenggara diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an serta memperkuat identitas Islam di Indonesia melalui karya seni yang bernilai tinggi.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan monitoring sarana prasarana dan sistem pengelolaan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi pengelolaan fasilitas perikanan guna mendukung kesejahteraan nelayan. Monitoring tersebut berlangsung di TPI Bombana pada Rabu, 19 Maret 2025.

Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si, bersama enam anggota DPRD Sultra, yaitu Syahrul Said, S.Sos, H. Uking Djassa, SH, Tya Roysman, S.M, Achmad Aksar, SH, Yusman Fahim, dan Hj. Hatija, turut hadir dalam kunjungan tersebut. Dinas Perikanan Kabupaten Bombana dan Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara juga ikut serta dalam agenda tersebut.

Dalam tinjauan tersebut, ditemukan bahwa kondisi fasilitas di TPI Bombana masih belum memadai untuk menampung hasil tangkapan nelayan yang mencapai 29 ton per tahun. Selain itu, fasilitas pendingin (cool storage) mengalami kerusakan sehingga menghambat proses penyimpanan ikan.

“Fasilitas di TPI ini harus segera diperbaiki agar bisa lebih maksimal dalam mendukung aktivitas nelayan. Jika aset ini bisa diberikan ke pemerintah daerah, kami siap membangunnya,” ujar Bupati Burhanuddin.

Menurutnya, TPI Bombana masih berstatus aset milik Pemerintah Provinsi Sultra. Meski demikian, hingga saat ini belum ada intervensi dari provinsi terkait perbaikan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, Pemkab Bombana bersama DPRD Sultra akan berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik.

Selain itu, Bupati Burhanuddin menyampaikan komitmennya untuk menambah panjang tambat labuh kapal jika pengelolaan TPI diserahkan kepada pemerintah daerah.

“Kalau pengelolaan TPI ini diberikan ke Pemkab Bombana, kami akan menambah panjang tambat labuh kapal agar seluruh kapal nelayan dari wilayah Lampopala dan sekitarnya bisa ditata dengan lebih rapi. Ini juga penting untuk menata tata kota agar lebih baik lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sultra, Tya Roysman menegaskan bahwa pihaknya siap memperjuangkan dan membantu mengkomunikasikan kepada pihak Pemprov Sultra agar fasilitas di TPI Bombana bisa segera diperbaiki sekaligus memperjuangkan agar diserahkan pengelolaannya ke Pemkab Bombana.

“Kami dari DPRD Provinsi siap membantu dan memfasilitasi percepatan perbaikan fasilitas di TPI ini,” tegas Tya Roysman.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, Ir. Muhammad Siarah, M.Si, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses rencana pengalihan pengelolaan TPI ini agar segera terealisasi.

“Sesuai informasi Insya Allah dalam bulan April hingga Mei mendatang TPI sudah mulai dilakukan perbaikan. Dengan adanya dukungan dari DPRD Provinsi dan Pemkab Bombana, kami optimis fasilitas TPI bisa lebih optimal dalam mendukung sektor perikanan daerah,” ungkap Muhammad Siarah.

Pemantauan ini merupakan bagian dari upaya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam meningkatkan pengelolaan hasil perikanan di Bombana. Selain mendukung peningkatan ekonomi nelayan, optimalisasi TPI juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan berbasis sektor kelautan dan perikanan.

Muna, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah sebagai langkah menstabilkan pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi daerah selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) bulan puasa dan Idul Fitri 1446 H. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan tersebut berlangsung di pelataran Kantor Kecamatan Kabupaten Muna, Rabu (19/3/2025), dan diawali dengan Zoom Meeting yang diikuti oleh 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Bupati Muna, Drs. Bachrun, M.Si., hadir langsung dalam acara tersebut, didampingi sejumlah pejabat daerah. Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat yang diterapkan di daerah untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga bahan pokok selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

Gerakan Pangan Murah ini menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Program ini terselenggara berkat kerja sama Pemkab Muna dengan Bulog dan sejumlah distributor bahan pangan, sehingga selisih harga yang diberikan kepada masyarakat bisa mencapai Rp3.000 hingga Rp5.000 lebih murah dibanding harga pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muna, Ir. Movik, menjelaskan bahwa bahan kebutuhan pokok yang dijual dalam program ini berasal dari kerja sama dengan rekanan Bulog dan distributor lokal yang telah diseleksi oleh pemerintah daerah.

“Dengan kegiatan ini, mudah-mudahan masyarakat dapat terbantu. Sebab, harga yang kami tawarkan lebih rendah dari HET dengan selisih antara Rp3.000 hingga Rp5.000,” ujar Movik.

Sementara itu, Bupati Muna, Drs. Bachrun, M.Si., menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan kenaikan harga dan memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka tanpa beban berlebih.

“Kita berharap bahwa kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya,” kata Bupati Bachrun.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat tetapi juga menjaga daya beli di tengah meningkatnya permintaan selama HBKN.

“Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan dapat membantu mengurangi beban keuangan selama periode HBKN,” pungkasnya.

Masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini menyambut baik langkah pemerintah daerah. Mereka mengaku terbantu dengan adanya harga yang lebih murah dibanding harga pasar, terutama di tengah situasi ekonomi yang kerap mengalami gejolak menjelang hari raya.

Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, Pemkab Muna berharap masyarakat bisa menjalani bulan suci Ramadhan dan merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang tanpa khawatir terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Pewarta: Borju