Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menstabilkan pasokan dan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Lig, bersama Ny. Ratna Lada Hugua di Pelataran Eks MTQ Kendari, Rabu (19/03/2025).

GPM dilaksanakan serentak di 17 kabupaten/kota se-Sultra dan disiarkan langsung dari 22 titik melalui Stasiun TVRI Pusat Senayan serta 21 Stasiun TVRI Daerah. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional RI, Maino Dwi Hartono, S.T.P., M.P., Forkopimda Provinsi Sultra, perwakilan Bank Indonesia Sultra, Kepala BPS, Pimpinan Wilayah Bulog, serta para kepala OPD lingkup Pemprov Sultra dan kabupaten/kota secara daring. Selain itu, hadir pula perwakilan Tim Penggerak PKK, DWP Provinsi Sultra, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra, distributor pangan, serta masyarakat umum.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Ir. Ari Sismanto, menyatakan bahwa GPM menjadi bagian dari aksi 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur ASR-Hugua. “Tujuan utama program ini adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Berdasarkan data inflasi Sultra per Februari 2025, tercatat inflasi sebesar 0,22% Year on Year (YoY), lebih rendah dibandingkan Januari 2025 yang mencapai 0,38%. Empat titik pengukuran inflasi menunjukkan variasi angka, yakni Kota Kendari (0,06% YoY), Kota Baubau (0,08% YoY), Kabupaten Konawe (-1,54% YoY), dan Kabupaten Kolaka (0,16% YoY). Angka ini masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,76% YoY.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional RI, Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa GPM adalah langkah strategis nasional dalam menjaga ketersediaan pangan dan menekan fluktuasi harga. “Secara nasional, ada sekitar 1.600 titik pelaksanaan GPM di berbagai daerah. Sulawesi Tenggara sendiri telah melaksanakan GPM sebanyak 66 kali dalam berbagai kesempatan. Selain itu, operasi pangan murah juga digelar di seluruh kantor pos di Indonesia, termasuk 49 titik di Sultra, sejak 24 Februari hingga 29 Maret 2025,” katanya.

Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Lig, mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam menyukseskan program ini. “Gerakan Pangan Murah adalah wujud kepedulian pemerintah dalam memastikan bahan pangan berkualitas tersedia dengan harga terjangkau, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Saya mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam berbelanja serta tidak melakukan penimbunan bahan pangan,” ujarnya.

Hugua juga memastikan bahwa ketersediaan pangan di Sultra dalam kondisi aman. “Saat ini stok pangan cukup untuk tiga bulan ke depan. Panen raya akan berlangsung pada April-Mei, sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga. Saya juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong dengan menanam komoditas pangan bernilai ekonomi guna mendukung ketahanan pangan daerah,” tambahnya.

GPM di Sultra berlangsung selama lima hari, mulai 19 hingga 23 Maret 2025. Program ini berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, serta Dinas ESDM yang turut menjual gas elpiji 3 kg dengan harga terjangkau. Selain itu, Bank Indonesia juga menghadirkan layanan penukaran uang rupiah untuk mendukung kesiapan masyarakat menyambut Idul Fitri.

Kegiatan ini ditutup dengan pemantauan kesiapan GPM di 17 kabupaten/kota secara virtual oleh Wakil Gubernur Sultra, serta peninjauan langsung lokasi GPM di Kendari. Diharapkan dengan adanya program ini, masyarakat Sultra dapat menikmati bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau serta turut menjaga stabilitas ekonomi daerah.

MUNA, Sultranet.com – Polemik revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) kian menjadi perhatian publik. Ketua 1 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Muna, Muhammad Sualeman, mengingatkan masyarakat untuk mempertimbangkan dampak dari perubahan ini sebelum diterapkan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 1 Januari 2026.

“Revisi ini berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama terkait kewenangan lembaga Adhyaksa. Banyak mahasiswa dan pemuda yang khawatir dengan arah kebijakan ini,” kata Sualeman saat ditemui, Selasa (18/3/2025).

Menurutnya, penguatan asas dominus litis dalam R-KUHAP dapat membawa sistem hukum Indonesia kembali ke model sentralistik seperti di era Orde Baru.

“Jika jaksa memiliki kewenangan yang begitu luas dan sulit dikendalikan, sistem hukum bisa menjadi tidak berimbang. Ini harus kita kritisi bersama,” tegasnya.

Sualeman menilai, revisi KUHAP seharusnya tidak hanya menguntungkan satu pihak, melainkan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat, mahasiswa, dan tokoh-tokoh daerah untuk ikut serta dalam diskusi dan kajian kritis terhadap kebijakan ini sebelum diterapkan.

“Negara kita saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan hukum. Jangan sampai revisi ini justru memperburuk keadaan. Kita perlu evaluasi mendalam agar tidak merugikan masyarakat,” tambahnya.

Perdebatan mengenai revisi KUHAP semakin mengemuka di berbagai kalangan, terutama di lingkungan akademisi dan aktivis mahasiswa.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan revisi ini akan memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada jaksa, yang dikhawatirkan berpotensi mengurangi independensi sistem peradilan.

Sementara itu, wacana revisi ini juga mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Sebagian mendukung dengan alasan efisiensi hukum, namun tidak sedikit yang menilai langkah ini sebagai kemunduran dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Di tengah polemik ini, Sualeman menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan hukum agar tidak merugikan kepentingan publik.

“Kita harus tetap waspada. Jangan sampai kebijakan ini mengarah pada kepentingan segelintir pihak saja. Semua elemen masyarakat harus bersuara demi menjaga supremasi hukum,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, PMII Muna berencana mengadakan diskusi publik dan seminar guna membahas lebih lanjut dampak dari revisi KUHAP ini.

Mereka juga akan mendorong keterlibatan akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat luas untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait perubahan regulasi ini.

Dengan berbagai pro dan kontra yang berkembang, revisi KUHAP masih menjadi isu yang harus dikaji secara komprehensif. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam menyikapi perubahan ini agar tidak terjadi distorsi keadilan dalam praktik hukum di Indonesia.

Bombana, sultranet.com – Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Bombana kembali menghadirkan ajang kompetisi bergengsi Open Turnamen Bombana Cup III. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 27 April 2025 di Lapangan GOR Kasipute, Kabupaten Bombana. Sebagai agenda tahunan, kompetisi ini menjadi salah satu event yang dinanti oleh atlet dan pecinta bola voli di Sulawesi Tenggara.

Ketua PBVSI Bombana, Iskandar, SP, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bombana, menegaskan bahwa turnamen ini tidak hanya bertujuan mencari pemenang, tetapi juga mencetak bibit-bibit atlet berbakat yang dapat berkompetisi di tingkat lebih tinggi.

“Kami ingin memberikan wadah bagi para atlet voli untuk mengasah kemampuan mereka dan menciptakan atmosfer kompetitif yang sehat. Dari turnamen ini, kami berharap dapat menemukan bakat-bakat potensial yang kelak bisa berkompetisi di tingkat lebih tinggi,” ujar Iskandar. Selasa (18/3/2025)

Sebanyak 24 tim dipastikan berlaga dalam turnamen ini, terdiri dari 12 tim putra dan 12 tim putri. Dengan jumlah peserta yang terbatas, panitia mengimbau klub-klub voli di Bombana dan Sulawesi Tenggara segera mendaftarkan tim mereka agar tidak kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ajang bergengsi ini.

Ketua Panitia Turnamen, AKP Harianto, S.Si, menjelaskan bahwa Open Turnamen Bombana Cup III menawarkan total hadiah Rp130 juta. Selain hadiah utama bagi juara pertama hingga keempat, panitia juga telah menyiapkan penghargaan khusus bagi individu dengan performa terbaik, seperti spiker terbaik, quicker terbaik, dan setter terbaik.

“Kami ingin membuat turnamen ini semakin kompetitif dan menarik, sehingga kami juga menyediakan penghargaan individu bagi atlet yang menunjukkan kemampuan luar biasa selama kompetisi berlangsung,” jelas Harianto.

Tidak hanya kompetisi yang semakin berkualitas, panitia juga menyiapkan berbagai doorprize menarik untuk para penonton yang hadir. Hal ini bertujuan meningkatkan antusiasme masyarakat serta memberikan apresiasi kepada mereka yang turut memeriahkan acara.

Salah satu inovasi yang dihadirkan dalam Open Turnamen Bombana Cup III tahun ini adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Panitia telah menyediakan ruang khusus bagi pelaku UMKM untuk membuka stan dagangan mereka selama acara berlangsung. Kehadiran UMKM diharapkan dapat mendukung perputaran ekonomi lokal dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Bombana.

“Kami ingin memastikan bahwa turnamen ini bukan hanya sekadar pertandingan bola voli, tetapi juga menjadi momen yang berkesan dan bermanfaat bagi semua pihak. Dengan menghadirkan stan UMKM, masyarakat yang datang menonton bisa sekaligus menikmati kuliner dan produk-produk unggulan daerah,” tambah Harianto.

Sejak diumumkannya Open Turnamen Bombana Cup III, antusiasme masyarakat begitu tinggi. Para atlet dan klub voli di berbagai daerah telah bersiap untuk berlaga, sementara para penggemar olahraga bola voli juga tidak sabar untuk menyaksikan pertandingan seru di GOR Kasipute.

Dengan adanya turnamen ini, diharapkan olahraga bola voli semakin berkembang di Bombana dan wilayah Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. Panitia berharap bahwa turnamen ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang dengan skala yang lebih besar dan lebih kompetitif.

Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi sebagai peserta, panitia mengajak untuk segera mendaftarkan tim melalui kontak berikut:

Nama: Juslan (Koordinator Pertandingan)
Nomor WA: 0822-3883-8176

Saksikan pertandingan-pertandingan seru yang penuh semangat, strategi, dan sportivitas tinggi, serta nikmati berbagai kejutan menarik lainnya selama turnamen berlangsung.

Sultranet.com, Lasusua – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) meraih predikat “B” dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo, kepada Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, dalam acara yang digelar di Kendari, Selasa (18/3).

Dalam penilaian ini, Kabupaten Kolaka Utara memperoleh skor 83,15 dengan kategori Kualitas Tinggi, menempatkannya pada peringkat keenam se-Sulawesi Tenggara. Peringkat tertinggi diraih oleh Kabupaten Muna Barat, sementara posisi terbawah ditempati oleh Kota Baubau.

Penilaian ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kolaka Utara. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatatkan nilai tertinggi dengan 94,86, disusul Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan nilai 92,49, dan Dinas Sosial dengan nilai 90,58. Selain itu, Puskesmas Rante Angin memperoleh nilai 88,86, Puskesmas Wawo mendapatkan nilai 76,16, dan Dinas Pendidikan memperoleh nilai 55,96.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, menegaskan bahwa pelayanan publik bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi skala prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menekankan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat.

“Kita tidak boleh merasa cukup dengan hasil ini. Masih banyak yang perlu dibenahi agar pelayanan publik di Kolaka Utara semakin baik. Saya meminta seluruh OPD untuk lebih serius dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Target kita ke depan harus lebih tinggi, minimal mendapatkan predikat A,” ujar Bupati yang baru dilantik untuk periode kedua itu.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara membutuhkan bimbingan dan arahan dari Ombudsman RI untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Pemda akan lebih proaktif dalam menjalin komunikasi dan koordinasi guna memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, juga mengapresiasi pencapaian ini. Ia menilai hasil penilaian dari Ombudsman menjadi tolok ukur penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas layanan publik.

“Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami di Pemkab Kolaka Utara untuk terus meningkatkan standar pelayanan publik. Masyarakat berhak mendapatkan layanan terbaik, dan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD untuk terus berbenah,” kata Syahlan.

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik, Pemkab Kolaka Utara juga akan memperbaiki sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan pengelolaan pengaduan yang lebih efektif, masyarakat diharapkan lebih mudah dalam menyampaikan keluhan serta mendapatkan solusi secara cepat dan tepat.

Ombudsman RI juga memberikan catatan kepada pemerintah daerah agar lebih meningkatkan progres dalam penilaian pelayanan publik. Diharapkan adanya upaya yang lebih maksimal dari semua sektor untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penyerahan penghargaan ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi seluruh OPD di Kolaka Utara untuk lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah menargetkan perbaikan sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi proses pelayanan sebagai langkah konkret dalam mencapai standar pelayanan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

KENDARI, sultranet.com — Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, M.Ling., menghadiri Peringatan Nuzulul Qur’an Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 1446 H/2025 M di Masjid Raya Al-Kautsar, Kendari, Senin (17/3/2025). Acara ini dirangkaikan dengan penyerahan hibah kepada organisasi dan lembaga keagamaan serta rumah ibadah di Sultra.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur mengajak umat Islam untuk selalu bersyukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadhan dengan penuh keberkahan. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

“Al-Qur’an adalah sumber petunjuk bagi umat manusia. Peringatan ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi momentum refleksi agar kita lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,” ujar Hugua.

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sultra, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sultra, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sultra, Ketua Pengurus Masjid Raya Al-Kautsar, para ulama, serta tokoh agama dan masyarakat.

Hugua juga menyoroti program unggulan Pemerintah Provinsi Sultra dalam mendukung pembangunan keagamaan. Salah satunya adalah bantuan hibah bagi lembaga keagamaan dan masjid guna memperkuat peran keagamaan dalam membimbing umat.

“Kami juga telah merealisasikan program lain seperti beasiswa pendidikan bagi mahasiswa S1, S2, dan S3, layanan ambulans darat dan laut gratis, bantuan modal usaha untuk ibu-ibu, serta seragam sekolah gratis bagi pelajar. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama Sultra, H. Muh. Saleh, S.Ag., M.A., dalam sambutannya menegaskan bahwa Al-Qur’an adalah sumber inspirasi utama dalam membangun kehidupan berkeadaban dan berkeadilan.

“Kementerian Agama memiliki tanggung jawab besar dalam membina umat agar menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan program yang memperkuat pemahaman dan pengamalan Al-Qur’an di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen Pemprov Sultra dalam mendukung aktivitas keagamaan, Wakil Gubernur menyerahkan bantuan hibah secara simbolis kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sultra, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sultra, Pengurus Masjid Raya Al-Kautsar Kendari, Masjid Akbar Kelurahan Anduonohu, Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Petoaha Kecamatan Nambo, serta Masjid Babul Khair BTN I Kelurahan Bende Kecamatan Kadia. Dalam penyerahan ini, Hugua didampingi Kepala Kanwil Kementerian Agama Sultra dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Pemprov Sultra.

“Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung operasional masjid dan kegiatan keagamaan, serta meningkatkan pelayanan kepada umat Islam di Sulawesi Tenggara,” ujar Hugua.

Acara kemudian dilanjutkan dengan tausiah Hikmah Nuzulul Qur’an yang disampaikan oleh K.H. Zainal Mustamin, S.Ag., M.A. Ia menekankan pentingnya menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam membangun kehidupan yang penuh dengan nilai keimanan, ketakwaan, dan keadilan.

Peringatan Nuzulul Qur’an di Masjid Raya Al-Kautsar ini ditutup dengan shalat tarawih berjamaah, menambah suasana khusyuk di bulan suci Ramadhan.

Kendari, sultranet.com | Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menyatakan komitmennya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., dalam sosialisasi MBG yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Senin, 17 Maret 2025.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Anggota Komisi IX DPR RI, H. Ahmad Safei, S.H., M.H., bersama Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Brigjen Purnawirawan TNI Sarwono dan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Brigjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur, Ir. Hugua serta para bupati dan wakil bupati dari kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Dalam kesempatan itu, Bupati Nur Rahman Umar menegaskan bahwa program MBG sejalan dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Kolaka Utara.

“Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sangat mendukung Program Makan Bergizi Gratis ini karena kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Dengan asupan gizi yang baik, kita dapat mencetak generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Nur Rahman Umar.

Ia juga menyoroti pentingnya peran semua pihak dalam menyukseskan program ini. “Kami akan berkoordinasi dengan seluruh jajaran terkait agar pelaksanaan program ini bisa berjalan efektif di Kolaka Utara. Sosialisasi juga akan terus digencarkan agar masyarakat memahami pentingnya pola makan sehat dan bergizi,” tambahnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, H. Ahmad Safei, selaku penggagas program, menuturkan bahwa MBG bertujuan untuk memastikan masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil, mendapatkan asupan gizi yang cukup.

“Program ini tidak hanya bertujuan memberikan makanan bergizi secara gratis, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Ketua Badan Gizi Nasional RI yang turut hadir menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar program ini berjalan maksimal.

“Kami berharap seluruh kepala daerah berperan aktif dalam menyukseskan program ini. Keberhasilan MBG sangat bergantung pada kerja sama yang solid antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, S.H., menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penyebarluasan informasi terkait program ini agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Peran media sangat penting dalam memastikan program ini benar-benar dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat. Kami akan terus mengoptimalkan komunikasi publik agar program ini bisa berjalan dengan maksimal, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil yang menjadi sasaran utama,” ujar Syahlan Launu.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Diskominfo akan bekerja sama dengan berbagai sektor, termasuk dinas kesehatan dan pendidikan, untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Kolaka Utara berjalan efektif.

“Selain menyediakan makanan bergizi, kami juga ingin memastikan masyarakat memahami pentingnya pola hidup sehat sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup mereka,” tambahnya.

Sosialisasi ini juga menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk berbagi pengalaman serta merancang strategi yang tepat dalam memastikan distribusi makanan bergizi secara merata. Pemerintah Kolaka Utara telah menyiapkan berbagai langkah konkret, termasuk kerja sama dengan sekolah dan fasilitas kesehatan untuk memastikan anak-anak mendapatkan akses gizi yang memadai.

Dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat semakin meningkat, sehingga dapat menekan angka stunting dan mendukung peningkatan kualitas hidup di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kolaka Utara.

Kendari, sultranet.com | Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen TNI (Purn) Andi Sumareruka, menegaskan bahwa Bank Sultra harus tetap menjadi pilar utama dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sultra, Senin (17/3).

Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi pencapaian Bank Sultra sepanjang tahun 2024 yang dinilai mampu mengelola dana pemerintah daerah secara optimal, mendukung pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Bank Sultra adalah kebanggaan kita semua. Perannya sangat besar dalam pembangunan ekonomi daerah. Kinerja baik yang telah ditunjukkan harus menjadi motivasi untuk terus berkembang,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi, tata kelola yang baik, serta penguatan integritas agar Bank Sultra tetap menjadi lembaga keuangan yang kuat dan terpercaya. Sejumlah arahan strategis disampaikan untuk memastikan keberlanjutan kinerja Bank Sultra, di antaranya penguatan tata kelola perusahaan agar operasional bank tetap sesuai regulasi, peningkatan kualitas layanan melalui inovasi produk perbankan dan digitalisasi transaksi, serta peningkatan integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan guna mempertahankan kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis.

Gubernur juga meminta agar Bank Sultra terus berkontribusi terhadap perekonomian daerah melalui kebijakan yang berpihak pada UMKM dan pembangunan infrastruktur. Komisaris Bank Sultra, Suhud, dalam laporannya menyampaikan bahwa pencapaian Bank Sultra di tahun 2024 merupakan hasil dari strategi bisnis yang selaras dengan kebijakan perusahaan dan regulasi yang berlaku. “Keberhasilan ini berkat perencanaan yang matang, tata kelola yang kuat, serta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya. Ia menegaskan pentingnya evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat guna memastikan Bank Sultra tetap berada di jalur pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Direktur Utama Bank Sultra, Abdul Latif, melaporkan bahwa hingga 31 Desember 2024, total aset Bank Sultra mencapai Rp14,1 triliun, dengan laba bersih setelah pajak sebesar Rp418,3 miliar. Laporan keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dinyatakan wajar dalam semua aspek material.

Untuk memperkuat perannya dalam pembangunan daerah, Bank Sultra menjalankan berbagai strategi, antara lain dukungan terhadap pembangunan daerah termasuk kredit tanpa bunga bagi UMKM, pengelolaan dana dan inovasi layanan seperti tabungan berhadiah dan cashback rekening giro, digitalisasi layanan perbankan termasuk pengembangan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sistem Host to Host Payment Gateway, dan implementasi QRIS, ekspansi kantor cabang dan renovasi infrastruktur untuk meningkatkan layanan kepada nasabah, serta pemenuhan modal inti guna memenuhi ketentuan OJK terkait modal inti minimum yang telah ditetapkan.

Abdul Latif menegaskan bahwa Bank Sultra akan terus berinovasi dan meningkatkan kinerja guna menghadapi tantangan industri perbankan yang semakin kompetitif. “Kami berkomitmen memperkuat posisi Bank Sultra sebagai lembaga keuangan yang inovatif dan terpercaya. Dengan dukungan pemegang saham, kami optimistis mencapai target pertumbuhan lebih baik di masa mendatang,” tutupnya.

RUPS Tahun Buku 2024 dan RUPS-LB ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Sultra, para Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tenggara, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan, jajaran Komisaris dan Direksi Bank Sultra, serta jajaran pegawai Bank Sultra dan pejabat terkait.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) melanjutkan Safari Ramadan di hari keempat dengan mengunjungi dua kecamatan, Lambai dan Batu Putih. Dalam kegiatan ini, Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., menghadiri acara di Masjid Raya Nurul Hidayah, Desa Lambai, sementara Wakil Bupati, H. Jumarding, SE., melaksanakan safari di Masjid Raya Batu Putih.  Jumat (15/3/2025)

Dalam sambutannya, Bupati Nur Rahman Umar menekankan pentingnya persatuan pasca-Pilkada dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersatu demi kemajuan daerah.

“Kita baru saja melalui proses demokrasi. Kini saatnya kita bersatu, meninggalkan perbedaan yang lalu, dan bersama-sama membangun Kolaka Utara agar lebih maju,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks dan hanya dengan kebersamaan, pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik.

“Mari kita terus menjaga silaturahmi dan saling bahu-membahu. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” tambahnya.

Wakil Bupati H. Jumarding dalam kesempatan di Masjid Raya Batu Putih juga mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum mempererat kembali persaudaraan.

“Bulan suci ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat keimanan dan kebersamaan. Mari kita manfaatkan momen ini untuk mempererat silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan, kita bisa membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tuturnya.

Safari Ramadan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana bagi pemerintah daerah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara didampingi oleh unsur Forkopimda, termasuk Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kolaka Utara, Kapolres Kolaka Utara, serta para asisten Setda yang turut serta dalam kunjungan tersebut.

Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir untuk mendengarkan tausiah Ramadan serta berdialog langsung dengan pemimpin daerah mereka.

Warga berharap program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah bisa berjalan dengan baik dan merata di seluruh wilayah.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., mengatakan bahwa Safari Ramadan merupakan bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga menjadi wadah bagi pemerintah untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat dan menyerap aspirasi mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun daerah.

“Kami berharap masyarakat terus mendukung program-program pembangunan yang telah dicanangkan, karena kemajuan Kolaka Utara adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Dengan adanya Safari Ramadan, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berupaya semakin dekat dengan masyarakat, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif.

BOMBANA, Sultranet.com – Polres Bombana menerapkan pengamanan ketat selama kunjungan Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., yang dirangkaikan dengan Safari Ramadhan di Kabupaten Bombana, Sabtu, 15 Maret 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, SIK., MIK., memimpin langsung pengamanan dengan menyiapkan personel di berbagai titik strategis. Pengamanan dimulai sejak kedatangan gubernur di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bombana pada pukul 14.45 WITA, di mana ia disambut oleh Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., beserta Forkopimda Bombana.

“Kami telah menyiapkan pola pengamanan berlapis, termasuk pengawalan ketat selama perjalanan gubernur dan rombongan di wilayah Bombana. Semua personel diterjunkan untuk memastikan kelancaran acara tanpa hambatan,” ujar AKBP Wisnu Hadi.

Setelah penyambutan, pengamanan diperketat di Gedung Auditorium Tanduale, tempat berlangsungnya Pelantikan Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPD KKSS) Bombana masa bakti 2025-2030 pada pukul 16.20 WITA.

Pengamanan juga difokuskan di Rujab Bupati Bombana, Kelurahan Lauru, Kecamatan Rumbia Tengah, saat gubernur membagikan sembako dan berbuka puasa bersama Forkopimda Bombana pada pukul 17.45 WITA.

Menjelang malam, Polres Bombana meningkatkan pengamanan di Masjid Agung Nurul Iman, tempat pelaksanaan Safari Ramadhan yang melibatkan salat Isya dan Tarawih berjamaah, serta ceramah yang disampaikan gubernur.

“Dalam setiap kegiatan, kami mengutamakan pendekatan humanis kepada masyarakat agar situasi tetap kondusif. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan aman,” tambah Kapolres.

Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si., Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., Ketua DPRD Bombana Iskandar, S.P., Dandim 1431 Bombana Letkol Inf. Andi Irfandi, S.I.P., serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Seluruh rangkaian acara berakhir pada pukul 20.45 WITA dengan situasi yang tetap aman dan kondusif, berkat kesiapsiagaan Polres Bombana dalam menjalankan tugas pengamanan.

Sultranet.com, Kolaka Utara – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melanjutkan Safari Ramadan hari ketiga dengan mengunjungi Kecamatan Rante Angin dan Tiwu. Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., menghadiri kegiatan di Masjid Raya Rante Angin, sementara Wakil Bupati, H. Jumarding, SE., melaksanakan safari di Masjid Raya Tiwu. Kegiatan ini menjadi ajang untuk mempererat hubungan dengan masyarakat serta menyampaikan pesan pembangunan dan kesejahteraan. (Jumat, 14 Maret 2025)

Dalam sambutannya di Masjid Raya Rante Angin, Bupati Nur Rahman Umar menekankan pentingnya merajut kembali persatuan pasca-Pilkada. Ia mengajak masyarakat untuk bersatu dalam membangun Kolaka Utara agar lebih maju dan sejahtera.

“Kita baru saja sama-sama melalui proses demokrasi dalam Pilkada. Saat ini, saya dan H. Jumarding telah diberi amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara. Riak-riak demokrasi yang terjadi kemarin telah selesai, kini saatnya kita bahu-membahu membangun Kolaka Utara,” ujar Bupati Nur Rahman Umar.

Lebih lanjut, Bupati juga menegaskan pentingnya menjaga tali silaturahmi demi menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

“Tantangan ke depan semakin berat, tetapi dengan kebersamaan dan gotong royong, kita bisa mewujudkan Kolaka Utara yang lebih maju dan sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, di Masjid Raya Tiwu, Wakil Bupati H. Jumarding mengajak masyarakat untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum meningkatkan keimanan dan mempererat persaudaraan. Ia menegaskan bahwa keharmonisan masyarakat sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan.

“Mari kita manfaatkan bulan suci ini untuk mempererat kembali silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan dan kebersamaan, kita bisa membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tutur Wakil Bupati Jumarding.

Safari Ramadan ini tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun komunikasi yang lebih erat dengan masyarakat.

“Safari Ramadan adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat. Dengan mendengar langsung masukan dari warga, kebijakan yang diambil ke depan bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Syahlan Launu.

Dengan adanya Safari Ramadan ini, diharapkan terjalin hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pembangunan di Kolaka Utara dapat berjalan lebih efektif dan inklusif.