Bombana – sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bombana yang diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah terkait, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria, serta para pemangku kepentingan lainnya di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (30/7/2026).

Rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mempercepat pelaksanaan program reforma agraria, khususnya penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), penyelesaian berbagai persoalan pertanahan, serta penguatan program pemberdayaan bagi masyarakat penerima manfaat. Melalui forum ini, pemerintah daerah ingin memastikan reforma agraria tidak berhenti pada legalisasi aset, tetapi mampu menghadirkan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati Burhanuddin menegaskan bahwa reforma agraria merupakan program yang memiliki tujuan lebih luas daripada sekadar redistribusi tanah. Menurutnya, keberhasilan reforma agraria harus mampu membuka akses masyarakat terhadap peluang ekonomi sehingga berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup.

“Reforma agraria bukan hanya tentang penataan aset melalui redistribusi tanah dan legalisasi aset, tetapi juga tentang penataan akses yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi, pemberdayaan, dan peningkatan produktivitas,” tegas Burhanuddin.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendorong seluruh program reforma agraria berjalan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci agar setiap kebijakan pertanahan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Bupati juga mengajak seluruh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program TORA. Menurutnya, sinergi antarlembaga sangat diperlukan agar setiap persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.

“Melalui forum ini, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), menyelesaikan permasalahan pertanahan, serta pengembangan program pendampingan bagi masyarakat penerima manfaat,” ujarnya.

Burhanuddin menambahkan, keberhasilan reforma agraria tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan komitmen bersama seluruh pihak. Karena itu, keterpaduan program antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, pemerintah desa, dunia usaha, hingga masyarakat menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, I Gde Beniyasa, S.Kom., S.ST., M.H., menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan agenda awal pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bombana tentang pembentukan gugus tugas.

Menurutnya, pembentukan gugus tugas menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang selama ini membutuhkan penanganan lintas sektor.

“Dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Gugus Tugas Reforma Agraria yang ditandatangani Bupati Bombana, kami berharap berbagai permasalahan pertanahan di Kabupaten Bombana dapat diselesaikan secara lebih cepat, terkoordinasi, dan tidak berlarut larut. Melalui gugus tugas ini, setiap potensi permasalahan dapat diidentifikasi sejak dini sehingga dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” kata Beniyasa.

Ia menambahkan, rakor tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi seluruh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria dalam mengoptimalkan pelaksanaan program TORA melalui legalisasi aset maupun penataan akses. Dengan demikian, manfaat reforma agraria tidak hanya dirasakan dalam bentuk kepastian hukum atas tanah, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap sinergi antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, instansi vertikal, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pertanahan yang berkeadilan, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, mempercepat penyelesaian konflik agraria, sekaligus mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di Kabupaten Bombana.

Bombana – sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya dalam membangun generasi muda yang berkarakter, peduli, dan memiliki semangat kemanusiaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Gabungan (Diklatsargab) Unit Palang Merah Remaja (PMR) Mula, Madya, dan Wira Kabupaten Bombana Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh PMI Kecamatan Poleang Timur bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Poleang Timur itu secara resmi dibuka oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., yang hadir didampingi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos., di Lapangan Merdeka, Kelurahan Bambaea, Kecamatan Poleang Timur, Kamis (30/7/2026).

Pembukaan Diklatsargab menjadi langkah nyata dalam memperkuat pembinaan generasi muda melalui pendidikan kepalangmerahan. Kegiatan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, serta nilai nilai kemanusiaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari hari, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Bombana mengapresiasi peran Palang Merah Remaja sebagai wadah pembinaan karakter generasi muda. Menurutnya, PMR memiliki posisi strategis dalam menanamkan kepedulian sosial, membentuk jiwa kemanusiaan, sekaligus mengembangkan keterampilan hidup yang bermanfaat bagi masa depan para anggotanya.

“Saya berharap seluruh peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang kepalangmerahan, pertolongan pertama, kesiapsiagaan bencana, donor darah, dan kesehatan remaja, tetapi juga mampu menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, serta semangat pengabdian kepada sesama,” ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan bahwa pelatihan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan investasi penting dalam membentuk sumber daya manusia yang tangguh dan siap menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan. Para peserta diharapkan mampu menjadi pelopor perubahan positif, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal masing masing.

Bupati juga mengingatkan bahwa seluruh peserta merupakan generasi penerus Kabupaten Bombana yang akan memegang peran penting dalam pembangunan daerah pada masa mendatang. Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian pelatihan dengan penuh disiplin, semangat, dan rasa tanggung jawab agar ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal dalam mengembangkan kemampuan diri sekaligus memperkuat kepedulian terhadap sesama.

“Kalian adalah generasi penerus Kabupaten Bombana. Di tangan kalian akan lahir pemimpin pemimpin masa depan yang memiliki kepedulian, integritas, dan semangat kemanusiaan. Jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk belajar, berlatih, membangun persahabatan, serta mengembangkan kemampuan dalam memberikan pertolongan kepada siapa pun tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan,” katanya.

Menurut Burhanuddin, nilai nilai kemanusiaan yang ditanamkan melalui PMR merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling peduli. Ia berharap para peserta mampu menjadi teladan di lingkungan masing masing dengan mengedepankan semangat sukarela, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus mendukung berbagai program PMI yang berorientasi pada pelayanan kemanusiaan. Dukungan tersebut mencakup peningkatan kapasitas relawan, pembinaan Palang Merah Remaja, pelayanan donor darah, kesiapsiagaan menghadapi bencana, hingga berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, PMI, dunia pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat menjadi modal utama dalam membangun generasi muda yang berkualitas. Kolaborasi tersebut dinilai mampu melahirkan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, kepedulian sosial, serta kesiapan menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan.

Menutup sambutannya, Burhanuddin berharap Diklatsargab PMR Tahun 2026 dapat melahirkan kader kader muda yang berkarakter, terampil, berintegritas, dan memiliki semangat kemanusiaan yang tinggi. Ia optimistis para peserta akan menjadi pelopor kebaikan sekaligus agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Bombana melalui aksi aksi kemanusiaan yang berkelanjutan.

Bombana – sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyerahkan secara simbolis bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bombana Tahap I Tahun 2026 kepada 55 mustahik sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah bersama BAZNAS dalam memperkuat kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut berasal dari pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun melalui BAZNAS Kabupaten Bombana dan disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Penyerahan bantuan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bombana, Selasa (28/7/2026).

Pada penyaluran tahap pertama Tahun 2026, BAZNAS Kabupaten Bombana menyalurkan bantuan senilai Rp73.250.000 kepada 55 mustahik. Bantuan tersebut mencakup program bedah rumah, bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bantuan biaya pengobatan, bantuan bagi mualaf, serta bantuan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan.

Program ini menjadi bagian dari pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola BAZNAS Kabupaten Bombana sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu sekaligus mendorong peningkatan taraf hidup melalui program sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya aparatur sipil negara (ASN), untuk menjadikan zakat, infak, dan sedekah sebagai budaya yang terus tumbuh dalam kehidupan sehari hari. Menurutnya, semakin besar partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat dan bersedekah, semakin luas pula manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Saya mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk mengajak staf dan lingkungan kerjanya membiasakan berzakat, berinfak, dan bersedekah secara ikhlas melalui BAZNAS sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat,” ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan bahwa BAZNAS memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Karena itu, dukungan seluruh masyarakat sangat diperlukan agar potensi zakat di Kabupaten Bombana dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu lebih banyak warga yang membutuhkan.

Menurut Bupati, zakat, infak, dan sedekah tidak hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga memiliki dampak sosial yang besar dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat solidaritas antarsesama. Ia menilai budaya berbagi harus terus dipupuk agar semangat gotong royong tetap hidup di tengah masyarakat.

“Semakin kuat budaya berbagi tumbuh di tengah masyarakat, semakin besar pula potensi zakat, infak, dan sedekah yang dapat dihimpun untuk mendukung berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Burhanuddin juga mengingatkan bahwa setiap bentuk kebaikan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan akan memberikan manfaat yang luas, baik bagi penerima maupun bagi orang yang menunaikannya. Menurutnya, nilai utama dari zakat dan sedekah bukan hanya terletak pada jumlah yang diberikan, tetapi juga pada niat tulus untuk membantu sesama.

“Apa yang kita lakukan melalui sedekah, infak, dan zakat bukan hanya menjadi bekal di akhirat, tetapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan kita di dunia,” ucapnya.

Ia berharap semangat berbagi terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga keberadaan BAZNAS semakin kuat dalam menjalankan berbagai program kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi. Dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat, BAZNAS diharapkan mampu menjangkau lebih banyak mustahik dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh pihak untuk menjaga amanah dalam pengelolaan maupun penyaluran zakat agar setiap bantuan benar benar memberikan dampak positif bagi penerima manfaat.

“Saya berharap segala sesuatu yang baik kita lakukan akan berbuah kebaikan. Jalankan amanah ini dengan ikhlas dan yakinlah bahwa setiap kebaikan akan mendapat balasan yang terbaik,” tutupnya.

Usai penyerahan bantuan secara simbolis, kegiatan dilanjutkan dengan penyaluran bantuan kepada seluruh mustahik sesuai dengan jenis bantuan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bombana. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap program pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah ini dapat terus berkembang sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu, sekaligus memperkuat peran BAZNAS sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bombana – sultranet.com – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., bersama Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., menerima kunjungan kerja reses Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. H. Ridwan Bae, sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bombana. Kunjungan tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menyampaikan berbagai usulan prioritas pembangunan yang dinilai strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah, pelayanan dasar, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertemuan berlangsung di Auditorium Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Minggu (26/7/2026).

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Bombana, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, para asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Burhanuddin menjelaskan bahwa Kabupaten Bombana memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, hingga pertambangan. Namun, potensi tersebut memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi fondasi utama dalam membuka akses antarwilayah, memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pada kesempatan itu, Bupati memaparkan sejumlah usulan prioritas yang diharapkan mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2026. Beberapa ruas jalan yang diusulkan meliputi Mulaeno–Toburi, Tampabulu–Toburi, Teppoe–Tampabulu–Tontonunu, Aneka Marga–Wumbubangka–Tembe, Tedubara–Pising di Pulau Kabaena, serta peningkatan ruas Laea–Tampabulu, Aneka Marga–Watu Watu, dan Lantari–Langadue.

Selain pembangunan jalan, Pemerintah Kabupaten Bombana juga mengusulkan pembangunan Jembatan Tampabulu, Jembatan Poros Tedubara–Pising, rehabilitasi Jembatan Gantung Wambamolingku, serta pembangunan jembatan penghubung menuju Pulau Masaloka guna memperkuat konektivitas antarpulau dan memperlancar mobilitas masyarakat.

Di sektor sumber daya air, pemerintah daerah mengusulkan rehabilitasi sejumlah daerah irigasi melalui Program Inpres Irigasi serta pembangunan Bendungan Sungai Poleang. Proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan air irigasi, memperkuat ketahanan air, mengendalikan banjir, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Bombana juga mengajukan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), peningkatan sanitasi di desa dan kelurahan, serta penanganan rumah tidak layak huni sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Burhanuddin menjelaskan bahwa sebagian besar usulan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen teknis, dokumen lingkungan, serta kesiapan lahan sehingga siap ditindaklanjuti apabila memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.

“Saya berharap kunjungan kerja reses ini semakin memperkuat sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mempercepat pemerataan pembangunan,” ujar Burhanuddin.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antara seluruh tingkatan pemerintahan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan konektivitas wilayah, pelayanan dasar, investasi, hingga kesejahteraan masyarakat Bombana.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyatakan seluruh aspirasi pembangunan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Bombana akan menjadi perhatian Komisi V DPR RI.

“Semua usulan akan kita upayakan dan perjuangkan. Hari ini kami melaksanakan kunjungan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Kami di DPR RI siap memperjuangkan bagian yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” tegas Ridwan Bae.

Ia menjelaskan bahwa seluruh usulan tersebut akan dibahas bersama kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI. Menurutnya, setiap program yang memenuhi persyaratan administratif dan menjadi kewenangan pemerintah pusat akan diperjuangkan agar dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran negara.

“Tugas kami adalah mengawal aspirasi daerah. Selama usulan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat dan memenuhi ketentuan yang berlaku, tentu akan kami perjuangkan agar dapat direalisasikan secara bertahap,” pungkasnya.

Melalui kunjungan kerja reses ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap sinergi yang semakin erat dengan DPR RI dan pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi berbagai proyek infrastruktur strategis. Dukungan tersebut diharapkan mampu membuka akses wilayah yang lebih luas, meningkatkan daya saing daerah, memperkuat pelayanan dasar, serta menghadirkan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bombana.

Makassar, Sultranet.com – Pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk tetap berkomitmen memberikan dukungan anggaran kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Pesan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7/2026).

Dalam sambutannya, Ribka Haluk menegaskan bahwa TP PKK merupakan organisasi strategis yang menjalankan berbagai program pemerintah hingga ke tingkat keluarga. Karena itu, menurutnya, keberadaan PKK harus didukung secara nyata oleh pemerintah daerah melalui pengalokasian anggaran.

“Hal penting yang ditekankan Bapak Menteri Dalam Negeri adalah kepala daerah harus memiliki komitmen untuk secara serius memberikan dukungan anggaran kepada organisasi PKK,” ujar Ribka.

Ia menambahkan, meskipun pemerintah daerah sedang menerapkan efisiensi belanja, dukungan terhadap PKK tidak boleh diabaikan karena organisasi tersebut menjalankan tugas-tugas penting yang menyentuh langsung masyarakat di tingkat akar rumput.

“Yang paling penting pada saat ini adalah komitmen kepala daerah ataupun OPD terkait bagaimana memberikan dukungan APBD kepada PKK. Walaupun ada efisiensi anggaran, PKK merupakan urusan yang wajib dan penting sehingga harus dibiayai melalui APBD,” katanya.

Ribka bahkan secara khusus meminta insan pers menyampaikan pesan tersebut kepada publik dan seluruh kepala daerah.

“Silakan wartawan menulis bahwa PKK harus mendapatkan sokongan dana. Jangan sampai ada kepala daerah yang dengan alasan efisiensi anggaran akhirnya tidak mengalokasikan dana untuk PKK,” tegasnya yang disambut tepuk tangan para Ketua TP PKK provinsi maupun kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Menurut Ribka, ketahanan sebuah negara sangat ditentukan oleh kekuatan institusi keluarga. Oleh sebab itu, dukungan anggaran terhadap PKK merupakan investasi penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

“Sebuah negara akan kuat dan berdiri kokoh ketika basis keluarga mendapat dukungan melalui APBD serta perhatian dan komitmen dari kepala daerah,” ujarnya.

Ia juga berharap para kepala daerah memberikan perhatian lebih besar terhadap keberlangsungan program-program PKK. Bahkan, Ribka mengisyaratkan pemerintah pusat akan memberikan apresiasi kepada daerah yang menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung organisasi tersebut.

“Mungkin yang dari Sulawesi lebih baik. Saya berharap ibu-ibu yang hadir bisa menyampaikan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Saya akan cek daerah-daerah yang memberikan dukungan APBD terbaik kepada PKK. Yang baik mungkin akan diberikan reward,” katanya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, menyambut baik arahan pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, dukungan anggaran merupakan faktor penting agar program-program PKK dapat berjalan optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan komitmen pemerintah pusat terhadap PKK. Kami berharap komitmen yang sama juga terus diwujudkan di Kabupaten Bombana sehingga PKK dapat semakin maksimal bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana,” ujarnya.

Puncak peringatan HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Makassar juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

Sejumlah pejabat negara dan tokoh nasional turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Ketua Umum TP PKK Tri Suswati Tito Karnavian, Selvi Ananda Gibran, Sri Bahlil, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta para Ketua TP PKK dan pengurus Dekranas dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Rangkaian kegiatan turut dimeriahkan dengan pameran produk UMKM Dekranasda yang berlangsung di Trans Studio Mall Makassar. Seluruh provinsi dan sejumlah kabupaten/kota membuka stan promosi produk unggulan daerah, termasuk Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara yang menampilkan berbagai hasil kerajinan dan produk UMKM lokal. (*)

jawa tengah, sultranet.com – Pemerintah terus memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru. Tiga langkah tersebut menjadi strategi untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran agar setiap peserta didik memperoleh layanan sesuai kebutuhan dan potensinya. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq di Jawa Tengah, Kamis, 9 Juli 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Fajar meninjau revitalisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) M Surya Bangsa Kabupaten Kendal yang memperoleh bantuan pembangunan dua ruang kelas baru, satu perpustakaan, dan satu ruang keterampilan. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi 111 peserta didik yang belajar di sekolah tersebut.

Selain revitalisasi fasilitas, pemerintah juga membangun Unit Sekolah Baru (USB) di SLB Muhammadiyah Weleri sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Jawa Tengah. Kehadiran infrastruktur baru ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak peserta didik sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan mereka.

Penguatan sarana pendidikan juga dibarengi dengan transformasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah terus mendistribusikan Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID) ke berbagai satuan pendidikan, termasuk SLB, agar proses belajar mengajar semakin adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.

Saat membuka Bimbingan Teknis Digitalisasi Pembelajaran bagi guru SLB di Jawa Tengah, Fajar mengatakan distribusi perangkat digital akan terus diperluas pada tahun ini.

“Tahun ini akan ada tambahan unit IFP yang akan dikirimkan ke masing-masing sekolah dengan mempertimbangkan jumlah siswa atau rombongan belajarnya. Distribusi IFP yang akan ditambahkan lagi di tahun ini mencapai lebih dari 700 ribu unit untuk seluruh satuan pendidikan,” kata Fajar.

Menurutnya, keberadaan perangkat digital tersebut bukan sekadar pemenuhan kebutuhan teknologi di sekolah, melainkan menjadi sarana untuk membuka akses belajar yang lebih luas bagi anak berkebutuhan khusus.

“Itu bukan semata-mata proyek bagi-bagi IFP, tetapi sebenarnya punya makna yang lebih dalam untuk membantu akses anak-anak berkebutuhan khusus terhadap media belajar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa teknologi memungkinkan guru menghadirkan materi pembelajaran yang lebih variatif sesuai karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik.

“Kehadiran PID ini justru menjembatani mereka untuk bisa mengakses media-media ajar yang lebih variatif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing,” ucapnya.

Fajar juga menekankan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kemampuan guru memahami karakter serta kebutuhan belajar setiap anak. Menurutnya, paradigma pendidikan inklusif menempatkan guru sebagai pihak yang harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan peserta didik, bukan sebaliknya.

“Dalam pendidikan inklusif itu bukan anaknya yang diminta menyesuaikan kepada guru, tetapi bagaimana guru menyesuaikan dengan kemampuan anak dalam mencerna satu pembelajaran,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, mengatakan peningkatan kompetensi guru menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi pendidikan inklusif berbasis teknologi.

“Bimbingan teknis ini hadir sebagai langkah strategis dari Direktorat PKPLK untuk memastikan transformasi pendidikan dalam konteks digital agar semakin inklusif, adaptif, dan sekaligus berdampak nyata bagi para peserta didik penyandang disabilitas,” kata Tatang.

Melalui bimbingan teknis yang berlangsung selama empat hari, para guru mendapatkan pelatihan mengenai pemanfaatan Papan Interaktif Digital, pembuatan video pembelajaran, pengembangan permainan edukatif, hingga penggunaan platform Rumah Pendidikan sebagai ruang berbagi praktik baik antarguru. Pelatihan tersebut juga mendorong peserta menghasilkan produk pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan di sekolah masing-masing.

Tidak hanya itu, setiap peserta yang mengikuti pelatihan diharapkan menjadi agen perubahan dengan membagikan ilmu dan pengalaman yang diperoleh kepada rekan sejawat di komunitas belajar. Langkah tersebut diyakini akan mempercepat pemerataan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran digital yang inklusif.

Menjelang mengakhiri kunjungannya, Fajar mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral para peserta untuk menyebarluaskan pengetahuan yang telah diperoleh selama pelatihan.

“Peserta yang hadir adalah perwakilan yang dipilih untuk mendapatkan kesempatan mengikuti Bimtek ini. Oleh karena itu Bapak Ibu punya tanggung jawab moral yang besar untuk menularkan atau mengimbaskan apa yang sudah didapatkan kepada kolega-kolega yang lain,” ujarnya.

Revitalisasi sekolah, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan kapasitas guru menjadi tiga pilar utama dalam memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Melalui sinergi ketiga aspek tersebut, pemerintah berharap semakin banyak peserta didik penyandang disabilitas memperoleh kesempatan belajar yang setara, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sehingga cita-cita mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh anak Indonesia dapat terus diwujudkan.

Muna, Sultranet.com – Kepastian pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Muna untuk membahas laporan hasil investigasi Panitia Khusus (Pansus) terkait pengelolaan keuangan dan dugaan buruknya pelayanan di BLUD RSUD dr. Baharuddin, M.Kes akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat tertunda akibat skorsing rapat paripurna sebelumnya, agenda tersebut kini dipastikan akan dilaksanakan pada Selasa, 14 Juli 2026, sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Muna. Kepastian itu disampaikan setelah Bamus menggelar rapat pada Selasa malam, 7 Juli 2026, dan dikonfirmasi kepada awak media pada Rabu, 8 Juli 2026.

Penjadwalan ulang rapat paripurna menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang berkembang sejak rapat paripurna pada 29 Juni 2026 diskors selama tiga kali 24 jam. Meski masa skorsing telah berakhir, DPRD Muna menilai belum dilaksanakannya rapat lanjutan tidak bertentangan dengan tata tertib lembaga, karena penjadwalan kembali harus melalui mekanisme Badan Musyawarah.

Badan Musyawarah sebagai alat kelengkapan DPRD memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan agenda kegiatan dewan. Melalui forum tersebut, seluruh unsur pimpinan dan fraksi membahas serta menyepakati jadwal pelaksanaan rapat paripurna lanjutan yang akan mengagendakan penyampaian sekaligus pembahasan hasil kerja Pansus.

Anggota Pansus DPRD Muna dari Fraksi Partai Gerindra, Siswono, membenarkan bahwa persoalan tersebut telah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah yang berlangsung pada Selasa malam.

“Persoalan itu sudah kita bahas kemarin dalam rapat Bamus sekitar pukul 19.00 WITA,” kata Siswono saat dikonfirmasi, Rabu (8/7/2026).

Menurut Siswono, hasil rapat Bamus memastikan agenda pembahasan laporan Pansus tidak lagi mengalami penundaan. Seluruh pihak yang terlibat telah mencapai kesepakatan mengenai waktu pelaksanaan rapat paripurna sehingga proses pembahasan dapat segera dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Karena sudah disepakati di Bamus, maka paripurnanya akan segera dilaksanakan. Insya Allah hari Selasa tanggal 14 Juli 2026,” ujarnya.

Laporan hasil investigasi Pansus sendiri menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian publik di Kabupaten Muna. Pansus sebelumnya dibentuk DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap berbagai persoalan yang mencuat di BLUD RSUD dr. Baharuddin, M.Kes, mulai dari tata kelola keuangan hingga dugaan buruknya pelayanan kepada masyarakat.

Selama proses investigasi, Pansus telah melakukan serangkaian pendalaman dengan meminta keterangan dari berbagai pihak yang dianggap mengetahui persoalan di rumah sakit tersebut. Hasil penyelidikan itu kemudian dirangkum dalam laporan resmi yang selanjutnya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD sebagai forum pengambilan sikap politik lembaga.

Rapat paripurna mendatang diperkirakan menjadi momentum penting dalam menentukan tindak lanjut atas temuan-temuan Pansus. Selain mendengarkan laporan hasil investigasi, forum tersebut juga berpotensi melahirkan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi terhadap tata kelola BLUD RSUD dr. Baharuddin, M.Kes.

Dengan telah ditetapkannya jadwal rapat melalui Badan Musyawarah, publik kini menanti hasil pembahasan DPRD terhadap laporan Pansus. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat paripurna diharapkan mampu memberikan kepastian mengenai langkah-langkah perbaikan, sekaligus menjadi dasar dalam meningkatkan tata kelola keuangan serta mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Muna tersebut.

Pewarta: Borju

JAKARTA, sultranet.com – Pro Jurnalismedia Siber (PJS) semakin memantapkan langkah untuk menjadi organisasi konstituen Dewan Pers. Komitmen tersebut ditegaskan melalui audiensi jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS dengan pimpinan Dewan Pers di Kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (7/7/2026), menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) III PJS.

Audiensi dipimpin langsung Ketua Umum PJS, Mahmud Marhaba, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid Zaenal, Ketua Bidang Humas Muhammad Yasir, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Wiwin Alfianti, serta pengurus DPD PJS DKI Jakarta, Faqihu.

Rombongan PJS diterima Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto bersama Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Yogi Hadi Ismanto, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Abdul Manan, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Maha Eka Swasta, serta Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Muhammad Jazuli.

Dalam pemaparannya, Mahmud Marhaba menjelaskan perjalanan PJS sejak berdiri pada 2022. Ia menyampaikan perkembangan organisasi yang kini telah memiliki kepengurusan di 25 provinsi dengan jumlah anggota lebih dari seribu orang.

Menurut Mahmud, PJS terus melengkapi seluruh persyaratan administratif dan substantif sebagai bagian dari proses menjadi organisasi konstituen Dewan Pers.

“Saat ini anggota kami sudah lebih dari seribu orang dengan kepengurusan yang solid di 25 provinsi. Insya Allah, dalam waktu dekat kami segera merampungkan seluruh berkas persyaratan sesuai ketentuan Dewan Pers,” ujarnya.

Dalam suasana diskusi yang berlangsung terbuka, Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto mempertanyakan orientasi PJS dalam mengajukan diri sebagai organisasi konstituen.

“Apakah PJS hanya berorientasi menjadi konstituen? Jika demikian, mengapa tidak bergabung dengan organisasi yang sudah ada?” tanya Toto.

Menjawab pertanyaan tersebut, Mahmud menegaskan bahwa tujuan utama PJS bukan sekadar memperoleh status konstituen, melainkan memperkuat pembinaan terhadap wartawan yang selama ini belum mendapatkan wadah pembinaan secara optimal.

Ia mengatakan masih banyak insan pers yang belum memperoleh pembinaan berkelanjutan sehingga rentan mendapat stigma sebagai wartawan abal-abal atau wartawan bodrek. Karena itu, PJS hadir untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anggotanya melalui berbagai program pembinaan.

“Kami melihat masih banyak pelaku pers yang belum mendapatkan pembinaan dan rentan diberi stigma negatif sebagai wartawan abal-abal atau bodrek. PJS hadir untuk merangkul mereka agar menjadi wartawan profesional dan kompeten. Alhamdulillah, sejak PJS hadir, banyak anggota kami yang kini telah mengantongi sertifikat kompetensi wartawan,” jelas Mahmud.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, menegaskan bahwa Dewan Pers pada prinsipnya terbuka terhadap setiap organisasi pers yang ingin menjadi konstituen selama memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

“Dewan Pers tidak akan mempersulit organisasi yang ingin menjadi konstituen. Sepanjang seluruh syarat terpenuhi, tentu akan kami proses sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Yogi.

Ia menjelaskan, proses verifikasi bukan dimaksudkan sebagai penghalang, melainkan untuk memastikan setiap organisasi pers yang menjadi konstituen memiliki komitmen kuat dalam menjaga profesionalisme, independensi, dan kualitas ekosistem pers nasional.

“Semakin banyak organisasi pers yang memenuhi syarat menjadi konstituen tentu semakin baik bagi dunia pers. Namun, kualitas organisasi tetap menjadi prioritas utama kami,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran pimpinan Dewan Pers juga mengapresiasi langkah PJS dalam membangun organisasi dan mendorong agar pembinaan terhadap anggota terus diperkuat, khususnya dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik serta peningkatan kompetensi wartawan.

Audiensi yang berlangsung dalam suasana hangat itu ditutup dengan sinyal positif bagi PJS untuk segera menyerahkan seluruh dokumen persyaratan guna mengikuti tahapan verifikasi yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026.

Pada hari yang sama, Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) juga melakukan audiensi dengan Dewan Pers. Kehadiran kedua organisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pers nasional yang profesional, independen, dan bertanggung jawab melalui mekanisme konstituen Dewan Pers.

(Sumber: DPP-PJS)

Bombana, sultranet.com – Ratusan hektare lahan persawahan di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, terancam mengalami gagal panen akibat kekeringan yang dipicu musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan petani karena tanaman padi yang memasuki fase pertumbuhan mengalami kekurangan pasokan air. Jumat (3/7/2026)

Merespons kondisi itu, Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Yudi Utama Arsyad, turun langsung meninjau areal persawahan milik warga di Dusun Tusui, Kelurahan Bambaea, Kecamatan Poleang Timur, yang diduga terdampak bencana kekeringan.

Dalam kunjungannya, Aleg yang terkenal dengan julukan Bintang Parlemen Bombana itu berdialog langsung dengan para petani untuk mendengar berbagai keluhan terkait menurunnya debit air yang mengairi sawah mereka.

Para petani berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat sebelum kerusakan tanaman semakin meluas.

Yudi mengatakan, persoalan kekeringan yang melanda lahan pertanian tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gagal panen dan berdampak terhadap pendapatan petani serta ketahanan pangan daerah.

“Kondisi ini harus segera mendapat perhatian serius pemerintah. Jangan sampai petani mengalami gagal panen hanya karena keterlambatan penanganan,” kata Yudi di sela peninjauan.

Ketua DPC PBB Kabupaten Bombana itu meminta Pemerintah Kabupaten Bombana segera turun tangan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurutnya, pemerintah perlu segera menyusun langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian yang terdampak kekeringan.

“Saya meminta Dinas Pertanian dan BPBD segera berkolaborasi mencari solusi terbaik agar sawah masyarakat tetap mendapatkan pasokan air,” ujarnya.

Salah satu solusi yang diusulkan, lanjut Yudi, yakni memanfaatkan sumber air dari Sungai Poleang dengan menggunakan pompa air untuk mengairi persawahan di wilayah Kecamatan Poleang Timur dan sekitarnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah menambah pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah yang mengalami kondisi serupa, seperti Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantari Jaya, maupun daerah lain di Bombana yang telah memasuki masa tanam padi.

“Alternatif sumber air harus segera disiapkan. Sungai yang masih memiliki debit air bisa dimanfaatkan dengan sistem pompanisasi, sementara daerah lain perlu diperbanyak sumur bor agar petani tetap bisa mempertahankan tanamannya,” jelasnya.

Yudi berharap pemerintah daerah bergerak cepat sebelum musim kemarau semakin panjang. Menurutnya, penanganan sejak dini akan jauh lebih efektif dibanding menunggu hingga tanaman padi mengalami puso atau gagal panen.

Sementara itu, para petani berharap usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Mereka mengaku pasokan air ke areal persawahan terus berkurang dalam beberapa pekan terakhir, sehingga tanaman padi mulai menunjukkan gejala kekeringan dan dikhawatirkan tidak mampu menghasilkan panen yang optimal bahkan gagal panen apabila tidak segera mendapat pengairan. (IS)

BOMBANA, sultranet.com – Polres Bombana menegaskan tidak ada anggota kepolisian yang terlibat dalam dugaan pungutan liar (pungli) terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo, S.I.K., M.I.K., melalui Kasi Humas Polres Bombana IPTU Abdul Hakim, Kamis (25/6/2026), menyusul viralnya informasi di media sosial yang menyebut adanya dugaan setoran sebesar Rp350 ribu per mesin tambang per hari yang dikaitkan dengan oknum aparat penegak hukum (APH).

Menindaklanjuti informasi yang beredar, Polda Sulawesi Tenggara bersama Polres Bombana segera membentuk tim gabungan untuk melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap dugaan tersebut. Tim terdiri dari personel Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra, serta jajaran Polres Bombana.

Dari hasil pemeriksaan dan pengumpulan keterangan di lapangan, tim gabungan tidak menemukan keterlibatan anggota Polres Bombana dalam praktik pungutan yang ramai diperbincangkan masyarakat.

“Hasil pendalaman menunjukkan tidak ada anggota Polres Bombana yang terlibat dalam pungutan Rp350 ribu per mesin sebagaimana yang disebutkan dalam informasi yang beredar,” kata IPTU Abdul Hakim.

Ia menjelaskan, pungutan yang disebut berlaku terhadap sekitar 50 unit mesin tambang tersebut dilakukan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pemilik lahan atau lokasi tempat aktivitas penambangan berlangsung.

“Pelaku pungutan bukan anggota kepolisian. Dari hasil klarifikasi yang dilakukan, pungutan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan,” jelasnya.

Abdul Hakim menegaskan, Polres Bombana selama ini terus melakukan upaya pencegahan terhadap aktivitas PETI di wilayah hukumnya. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari sosialisasi, imbauan, pendekatan persuasif hingga patroli dan penyisiran di sejumlah lokasi pertambangan ilegal.

Menurutnya, kepolisian tidak hanya mengedepankan langkah preventif, tetapi juga melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang tetap melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.

“Polres Bombana tidak hanya melakukan tindakan preventif melalui imbauan dan sosialisasi, tetapi juga bertindak represif dengan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan,” ujarnya.

Dalam penanganan kasus PETI di wilayah Wumbubangka, Satreskrim Polres Bombana telah melakukan proses penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan 13 unit mesin tambang yang diduga digunakan dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyidikan.

Pembentukan tim gabungan oleh Polda Sultra dan Polres Bombana disebut sebagai bentuk komitmen institusi kepolisian dalam menjaga integritas organisasi sekaligus memastikan setiap laporan atau informasi yang berkembang di masyarakat ditangani secara profesional dan transparan.

Polres Bombana juga mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan emas tanpa izin karena selain melanggar hukum, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial di wilayah pertambangan.

Sebagai penutup, IPTU Abdul Hakim kembali menegaskan bahwa informasi yang menyebut adanya anggota Polres Bombana menerima setoran Rp350 ribu per mesin dari aktivitas tambang emas ilegal tidak terbukti.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pungutan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan, sementara proses hukum terhadap dua terduga pelaku PETI masih terus berjalan dengan 13 unit mesin tambang telah diamankan sebagai barang bukti. (*)

Pewarta: Aldi L