SULTRANET.COM, KONKEP – Pemerintah Desa (Pemdes) Mawa, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2026 kepada 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Rabu (20/5/2026).

Penyaluran bantuan dilakukan di kantor desa setempat dan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa, perangkat desa, serta unsur terkait lainnya.

Kepala Desa Mawa, Sarman, mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan alokasi BLT Dana Desa untuk periode Januari hingga Juni 2026. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan atau total Rp1,8 juta selama enam bulan.

Menurut Sarman, penetapan penerima bantuan telah melalui proses verifikasi dan musyawarah desa dengan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa) Nomor 16 Tahun 2025 serta data Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga Sasaran (P3KE).

“Penerima bantuan ini diprioritaskan bagi warga miskin ekstrem, lanjut usia, dan penyandang disabilitas,” kata Sarman.

Ia menegaskan, seluruh penerima dipastikan tidak terdaftar dalam program bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.

“Kami ingin bantuan ini diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan belum mendapatkan bantuan sosial lainnya,” ujarnya.

Sarman juga memastikan proses penyaluran dilakukan secara terbuka dan transparan agar masyarakat dapat mengetahui langsung mekanisme penyaluran bantuan.

“Seluruh proses dilakukan secara terbuka dengan melibatkan unsur BPD, Babinsa, dan pihak terkait lainnya sebagai bentuk transparansi pemerintah desa,” tambahnya.

Salah seorang penerima manfaat mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia menyebut bantuan tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu. Uangnya langsung saya gunakan untuk membeli beras dan obat-obatan,” ungkapnya.

Pemdes Mawa menegaskan bahwa seluruh tahapan penyaluran BLT Dana Desa telah dilaksanakan secara akuntabel dan dilengkapi dokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa.

Laporan: Aldi Dermawan

Bombana, sultranet.com – Anggota DPRD Kabupaten Bombana, Suryadi, meninjau langsung pemukiman warga yang terdampak banjir di Desa Rakadua, Kecamatan Poleang Barat, Selasa (12/5/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan di sela kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang dilaksanakannya di Kecamatan Poleang dan Kecamatan Poleang Barat sejak 11 hingga 16 Mei 2026. Kehadiran Suryadi di lokasi banjir merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir.

Saat berada di lokasi, Suryadi menyempatkan diri berdialog dan mendengarkan langsung keluhan warga terkait kondisi pemukiman yang terendam air. Sejumlah warga mengeluhkan buruknya saluran drainase yang dinilai belum mampu menampung debit air saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

Menurut Suryadi, banjir yang terjadi dipicu oleh tingginya intensitas curah hujan serta kondisi drainase yang belum optimal sehingga menyebabkan air meluap ke area pemukiman warga.

“Persoalan ini perlu segera mendapatkan perhatian bersama agar masyarakat tidak terus-menerus terdampak ketika musim hujan tiba,” ujar Politisi Partai Gerindra itu saat meninjau lokasi banjir.

Pada sore harinya, Suryadi kembali melakukan peninjauan bersama pihak Balai Pekerjaan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Desa Rakadua, staf Kecamatan Poleang Barat, serta sejumlah tokoh masyarakat. Peninjauan lanjutan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi aliran drainase dan titik-titik yang menjadi penyebab genangan air.

Ia berharap adanya langkah penanganan yang cepat dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat guna meminimalisasi dampak banjir di wilayah tersebut.

Selain meninjau kondisi pemukiman, Suryadi juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di daerah rawan genangan dan bantaran saluran air. (JS)

Wakatobi, Sultranet.com – Komandan Gugus Keamanan Laut (Danguskamla) Koarmada II, Laksma TNI, Edy Setyawan, SE,  memimpin langsung rangkaian kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) Tahun 2026 di Kabupaten Wakatobi sebagai bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam memperkuat kedaulatan negara di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T), khususnya di Pulau Binongko, Tomia, dan Kaledupa, yang berlangsung pada 9–10 Mei 2026.

Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat menjadi salah satu langkah strategis negara dalam memastikan masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan akses terhadap uang Rupiah layak edar sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh layanan penukaran uang Rupiah layak edar, tetapi juga edukasi terkait gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah yang terus digaungkan Bank Indonesia bersama TNI AL di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah kepulauan dan perbatasan.

Pada Sabtu, 9 Mei 2026, Danguskamla Koarmada II menghadiri malam ramah tamah Ekspedisi Rupiah Berdaulat yang digelar di Blue Ocean View Resort and Caffe Dapoer Maritim, Wakatobi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Wakatobi, Haliana, Wakil Bupati Wakatobi, Sawia Fualo, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Wakatobi.

Kegiatan kemudian berlanjut pada Minggu, 10 Mei 2026, dengan berbagai agenda sosial dan olahraga bersama masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi. Rangkaian kegiatan meliputi Wakatobi Biosfer Run, senam bersama, pengobatan gratis, khitanan massal, pembagian sembako, layanan penukaran uang Rupiah layak edar, hingga sosialisasi gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.

Kehadiran program tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat karena dinilai memberikan manfaat langsung, khususnya bagi warga di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan dan kesehatan.

Di sela pelaksanaan kegiatan, Laksamana Pertama TNI Edy Setyawan bersama prajurit KRI Pulau Rimau-724 juga melaksanakan sosialisasi rekrutmen Prajurit TNI Angkatan Laut di SMA Negeri 1 Wangi-Wangi yang diikuti sekitar 100 pelajar.

Dalam kegiatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai peluang bergabung menjadi prajurit TNI AL serta pentingnya membangun karakter disiplin, tangguh, dan berintegritas sejak dini.

Edy Setyawan menegaskan generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga masa depan bangsa dan kedaulatan maritim Indonesia. Karena itu, ia mengajak para pelajar untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh dan menjauhi perilaku negatif yang dapat merusak masa depan.

“Generasi muda Wakatobi harus berani bermimpi, siap mengabdi kepada bangsa dan negara, serta menjadi bagian dari prajurit TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia,” ujar Edy Setyawan. (10/5)

Ia juga mengingatkan para pelajar agar menjauhi penyalahgunaan narkoba dan pergaulan negatif yang dapat menghambat masa depan mereka. Menurutnya, kedisiplinan dan semangat belajar menjadi modal utama bagi generasi muda untuk meraih cita-cita.

Selain memperkenalkan profil TNI Angkatan Laut, sosialisasi tersebut juga menjelaskan mekanisme penerimaan prajurit melalui slogan “Join The Navy To See The World” yang bertujuan memotivasi pelajar agar memiliki wawasan luas dan semangat mengabdi kepada negara.

Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat sendiri menjadi simbol kolaborasi nyata antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah kepulauan Indonesia.

Melalui pendekatan sosial, edukatif, dan pelayanan langsung kepada masyarakat, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat sekaligus memperkuat pemahaman tentang pentingnya Rupiah sebagai alat pemersatu bangsa dan simbol kedaulatan negara.

Pewarta: Samidin

MUNA, Sultranet.com – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Muna, Ramsin, akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Raha terkait polemik unggahan status WhatsApp pribadinya yang sempat memicu sorotan publik. Ramsin menegaskan, unggahan tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk menyindir ataupun merendahkan organisasi tertentu, termasuk HMI Cabang Raha, Rabu (6/5/2026).

Politisi Fraksi Demokrat itu menjelaskan, status WhatsApp yang menjadi perbincangan publik tersebut merupakan bentuk luapan emosi pribadi yang dituangkan melalui kalimat kiasan. Ia menilai unggahan itu tidak memiliki tujuan untuk menyerang pihak tertentu sebagaimana yang berkembang di tengah masyarakat.

Ramsin mengaku situasi tersebut bermula setelah dirinya menjalani sejumlah agenda padat, mulai dari audiensi hingga rapat dinas. Dalam perjalanan pulang, ia merasa berada dalam kondisi yang tidak nyaman karena menduga diikuti oleh beberapa orang yang mengendarai tiga unit sepeda motor di kawasan Laiworu.

Karena merasa tidak aman, Ramsin memilih berhenti di sebuah warung untuk memastikan situasi di sekitarnya. Dalam kondisi tersebut, ia sempat mencoba menghubungi pihak kepolisian sebelum akhirnya orang-orang yang diduga mengikutinya meninggalkan lokasi.

“Secara pribadi saya tidak pernah punya niat untuk menyinggung siapa pun. Story itu bersifat privat dan hanya saya yang memahami konteksnya. Sindiran itu bersifat umum, bukan ditujukan kepada HMI Cabang Raha,” kata Ramsin saat memberikan klarifikasi.

Ia menegaskan, dirinya menghormati seluruh organisasi kemahasiswaan dan tidak memiliki persoalan pribadi dengan HMI Cabang Raha maupun kelompok masyarakat lainnya.

“Untuk itu saya secara pribadi meminta maaf. Tidak ada niat saya untuk menyinggung ataupun merendahkan siapapun termasuk organisasi HMI,” ujarnya.

Permohonan maaf tersebut disampaikan Ramsin sebagai bentuk itikad baik agar polemik yang berkembang tidak semakin meluas dan menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia berharap persoalan tersebut dapat disikapi secara bijaksana serta tidak memicu ketegangan antar pihak.

Selain menyampaikan klarifikasi, Ramsin juga menyoroti sejumlah pemberitaan yang menurutnya terlalu cepat membangun opini tanpa melakukan konfirmasi langsung kepada dirinya sebagai pihak yang bersangkutan. Menurutnya, konfirmasi merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan informasi agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh dan objektif.

“Kita semua tentu berharap ruang publik tetap sehat. Saya menyayangkan jika ada narasi yang berkembang tanpa terlebih dahulu meminta penjelasan langsung kepada saya,” tuturnya.

Ia menambahkan, sebagai kader Partai Demokrat dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga sikap dan perilaku agar tetap kondusif di tengah masyarakat. Ramsin menegaskan komitmennya untuk menjaga nama baik partai dan menghindari berbagai bentuk kegaduhan yang dapat memengaruhi citra organisasi politik yang menaunginya.

Menurut Ramsin, dinamika yang muncul akibat unggahan di media sosial seharusnya menjadi pelajaran bersama agar setiap pihak lebih berhati-hati dalam menafsirkan suatu pernyataan, terlebih di ruang digital yang sangat mudah memunculkan persepsi berbeda di tengah publik.

Ia juga berharap hubungan antara DPRD, organisasi kemahasiswaan, dan masyarakat tetap berjalan harmonis demi menjaga stabilitas daerah serta menciptakan ruang dialog yang sehat dalam menyikapi berbagai persoalan sosial maupun politik di Kabupaten Muna.

Polemik status WhatsApp tersebut sebelumnya sempat memicu perhatian publik dan menuai beragam tanggapan di media sosial. Namun melalui klarifikasi dan permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka, Ramsin berharap persoalan itu dapat diselesaikan secara baik-baik tanpa memperpanjang kesalahpahaman.

Sebagai Ketua Pansus DPRD Kabupaten Muna, Ramsin menegaskan dirinya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat selama disampaikan dalam koridor yang santun dan konstruktif.

Penulis: Borju

KOLAKA, Sultranet.com – Kabupaten Bombana kembali mencatatkan capaian membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara setelah berhasil meraih penghargaan sebagai peringkat IV dalam pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M kepada Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 di Hotel Sutan Raja Kolaka, Selasa (5/5/2026).

Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat langkah-langkah penanganan stunting melalui pendekatan lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Capaian tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen daerah dalam mendukung program nasional percepatan penurunan angka stunting demi menciptakan generasi sehat dan berkualitas di masa mendatang.

Bupati Bombana, Burhanuddin menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih daerahnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga masyarakat yang terus mendukung program pencegahan stunting di Bombana.

“Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat upaya penanganan stunting di Kabupaten Bombana. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen,” ujar Burhanuddin usai menerima penghargaan.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan terus meningkatkan kualitas intervensi terhadap penanganan stunting, baik melalui sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, hingga penguatan ketahanan pangan masyarakat.

Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa ditangani secara parsial karena berkaitan erat dengan pola hidup, pemenuhan gizi, lingkungan sehat, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah agar program percepatan penurunan stunting berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Penanganan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan seluruh stakeholder,” katanya.

Selain menerima penghargaan penanganan stunting, Bupati Bombana juga menghadiri rangkaian Musrenbang RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2027 bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tenggara.

Forum tersebut menjadi ruang strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.

Dalam kesempatan itu, Burhanuddin kembali menegaskan pentingnya pembangunan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat agar program yang disusun benar-benar memberi dampak langsung bagi kesejahteraan warga.

“Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan kondisi riil sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi program pembangunan antarlevel pemerintahan guna menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan pelaksanaan program berjalan optimal.

Dalam forum Musrenbang tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pelayanan publik, hingga pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana sendiri terus mendorong sejumlah program prioritas, terutama di sektor pertanian, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan Bombana meraih peringkat IV penanganan stunting di Sulawesi Tenggara dinilai menjadi indikator positif atas keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak.

Pemerintah daerah berharap capaian tersebut dapat menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mempercepat penurunan angka stunting secara berkelanjutan di seluruh wilayah Bombana.

Dengan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, Kabupaten Bombana optimistis mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, unggul, dan berdaya saing di masa depan.

Konkep, sultranet.com – Pelayanan kesehatan di Puskesmas Lansilowo, Kecamatan Wawonii Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara, dikeluhkan warga. Sejumlah pasien mengaku tidak mendapatkan pelayanan optimal, bahkan harus pulang tanpa penanganan setelah menunggu berjam-jam, Senin (4/5/2026).

Keluhan itu salah satunya disampaikan seorang warga yang datang untuk berobat sejak pagi hari. Ia berharap bisa mendapatkan pemeriksaan medis, namun hingga menjelang siang, pelayanan belum juga diterima karena dokter tidak berada di tempat.

“Kami datang sejak awal jam pelayanan dibuka, tapi harus menunggu lama karena dokter tidak masuk. Setelah berjam-jam menunggu, kami akhirnya pulang sekitar pukul 12.00 tanpa diperiksa,” ujarnya, meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Ia menilai pelayanan di Puskesmas Lansilowo kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama terkait kehadiran tenaga medis dan lamanya waktu tunggu pasien.

Pantauan di lokasi menunjukkan antrean pasien yang cukup panjang di ruang tunggu. Sejumlah warga, termasuk lansia dan anak-anak, terlihat harus menunggu dalam waktu lama tanpa kepastian kapan akan dilayani.

Selain persoalan tenaga medis, warga juga menyoroti keterbatasan fasilitas. Ruang pelayanan dinilai sempit, sementara ketersediaan obat-obatan tidak selalu mencukupi kebutuhan pasien.

“Kadang obat yang dibutuhkan tidak tersedia, jadi kami harus cari sendiri di luar,” kata warga lainnya.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait pengelolaan layanan kesehatan di daerah itu. Padahal, setiap tahun anggaran kesehatan terus dialokasikan melalui APBD maupun sumber lain, termasuk untuk operasional puskesmas.

Seorang pengamat kebijakan publik menilai persoalan ini mencerminkan lemahnya tata kelola pelayanan. Menurut dia, pelayanan publik yang tidak berjalan optimal biasanya berkaitan dengan perencanaan yang kurang matang, pengawasan yang lemah, serta minimnya akuntabilitas.

“Pelayanan itu satu kesatuan sistem. Kalau ada bagian yang tidak berjalan, maka seluruh rantai akan terdampak. Ini perlu evaluasi menyeluruh, baik dari sisi manajemen maupun pengawasan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Lansilowo, Irma Naura, S.Frm, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hingga berita ini diterbitkan.

Buruknya pelayanan di Puskesmas Lansilowo ini menjadi ironi di tengah capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Konawe Kepulauan yang masih berada pada kategori C- dengan nilai 2,35 berdasarkan evaluasi Kementerian PAN-RB RI pada Januari 2026.

Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan, guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak, cepat, dan merata.

Pewarta: Aldi Dermawan

Bandung, sultranet.com – Peserta didik Sespimma Polri Angkatan ke-75 Tahun Anggaran 2026 melaksanakan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (4/5/2026).

Kegiatan yang digelar Kelompok Kerja (Pokjar) V tersebut berlangsung di Aula Soejoed dengan mengusung tema “Mewujudkan Sinergisitas Polri dengan Instansi Terkait Guna Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif.” Sebanyak 25 peserta didik mengikuti kegiatan ini.

KKP dipimpin Ketua Pelaksana sekaligus Tim Supervisi Kombes Pol Tommy Bambang Irawan, di bawah pengawasan Kombes Pol Didit Eko Herwanto, serta didampingi pembimbing AKBP Dewi Susilo Pangestuti dan Kompol Dedi Hermawan.

Kegiatan diisi dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas optimalisasi kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat dalam meningkatkan produktivitas jagung guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, Ir. Dadan Hidayat, menjelaskan bahwa jagung memiliki peran strategis sebagai komoditas pangan, pakan ternak, hingga energi. Ia menekankan pentingnya stabilisasi pasokan untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar serta menekan fluktuasi harga.

Dalam forum tersebut juga ditegaskan peran aktif Polri dalam mengawal distribusi jagung, baik kepada pelaku usaha pakan maupun ke Perum Bulog. Pengawasan mencakup pencegahan penimbunan, distribusi ilegal, hingga potensi penyimpangan dalam rantai pasok.

Hasil FGD menunjukkan adanya penguatan sinergi antara Polri dan pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kolaborasi lintas sektoral juga diperkuat melalui integrasi rantai pasok dari hulu hingga hilir dengan melibatkan pelaku usaha dan lembaga keuangan.

Pada aspek pembiayaan, petani didorong mengakses permodalan melalui perbankan, baik pemerintah maupun swasta, guna mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

Melalui optimalisasi kerja sama tersebut, produktivitas jagung diharapkan meningkat signifikan, distribusi menjadi lebih efisien, serta ketahanan pangan nasional semakin kuat dan berkelanjutan.

Pewarta: Samidin

SULTRANET.COM, KONKEP – Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat pertama Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tingkat Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, yang diumumkan oleh Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri RI), Kamis (23/04/2026).

Capaian ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan daerah di Konkep berjalan di jalur yang tepat, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran yang berdampak langsung pada pembangunan.

IPKD sendiri merupakan indikator penting yang mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Posisi puncak yang diraih Konkep mencerminkan konsistensi dan disiplin dalam mengelola anggaran secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penilaian tim IPKD, lima daerah dengan capaian tertinggi di Sulawesi Tenggara yakni Konawe Kepulauan dengan skor 79,161, disusul Konawe Utara (76,647), Buton (75,208), Buton Selatan (74,981), dan Bombana (74,533).

Prestasi ini sekaligus menempatkan Konkep sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di wilayah tersebut. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kepemimpinan Bupati Konkep Rifqi Saifullah Razak bersama Wakil Bupati Muhamad Farid, yang dinilai mampu mendorong sistem pemerintahan berjalan efektif dan terarah.

Di sisi teknis, peran Kepala Badan Keuangan Daerah Konkep, Mahmud, juga dinilai signifikan dalam menghadirkan pembenahan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern, efisien, dan minim risiko penyimpangan.

Mahmud menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus menjaga sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi anggaran.

“Capaian ini tentunya tidak lepas dari dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Konkep, serta sinergitas seluruh perangkat daerah sehingga perencanaan dan realisasi anggaran berjalan lebih selaras,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan sistem dilakukan melalui digitalisasi pengelolaan keuangan, peningkatan pengawasan internal, serta optimalisasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran.

“Dampaknya tidak hanya terlihat pada capaian administratif, tetapi juga pada meningkatnya kualitas pembangunan dan pelayanan publik. Keuangan daerah tidak lagi sekadar dikelola, tetapi benar-benar dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berkomitmen mempertahankan capaian tersebut sekaligus terus berinovasi guna menjaga standar tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan: Aldi Dermawan

MUNA, Sultranet.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Muna resmi menyerahkan hasil penyelidikan terkait polemik manajemen dan dugaan buruknya pelayanan di RSUD dr. LM Baharuddin kepada Aparatur Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti, setelah bekerja selama lima bulan, Rabu, 22 April 2026.

Keputusan ini diambil setelah tim Pansus yang dipimpin Rasmin menuntaskan serangkaian investigasi yang berangkat dari keluhan masyarakat yang viral di media sosial hingga mendapat sorotan nasional. Pansus kemudian melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pendalaman terhadap sejumlah aspek krusial, mulai dari dugaan maladministrasi pelayanan, aliran dana operasional ke bank di luar daerah, hingga evaluasi tata kelola rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dalam konferensi pers di ruang Komisi I DPRD Muna, Rasmin menjelaskan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh melalui pengumpulan data primer dan sekunder, pemeriksaan dokumen keuangan, serta verifikasi langsung di lapangan.

“Kami telusuri berbagai dokumen resmi dan melakukan kunjungan langsung untuk memastikan keabsahan setiap data yang kami peroleh,” kata Rasmin.

Untuk memperkuat analisis, Pansus juga melakukan studi banding ke RSUD Konawe yang dinilai memiliki sistem pengelolaan BLUD yang baik di Sulawesi Tenggara. Selain itu, tim turut berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra guna menelaah hasil temuan serta laporan pertanggungjawaban keuangan rumah sakit.

Rasmin menegaskan, seluruh kerja Pansus dilakukan tanpa menggunakan anggaran daerah. Menurutnya, tim bekerja secara mandiri sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap keluhan masyarakat.

“Pansus ini tidak menggunakan anggaran APBD sepeser pun, baik di pagu 2025 maupun 2026. Kami bekerja secara ikhlas untuk menjawab harapan masyarakat,” ujarnya.

Namun, dalam proses pendalaman, Pansus menghadapi kendala serius. Dalam rapat kerja bersama manajemen RSUD dr. LM Baharuddin, pihak rumah sakit tidak memenuhi permintaan dokumen penting, yakni Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan dan operasional, meski telah diajukan secara resmi oleh pimpinan DPRD.

Akibatnya, proses pendalaman dihentikan dan dinyatakan selesai. Pansus kemudian memutuskan menyerahkan seluruh dokumen dan temuan kepada APH karena tidak memiliki kewenangan melakukan audit forensik maupun penyelidikan hukum lanjutan.

“Kami serahkan seluruh berkas dan temuan ini ke APH, mengingat Pansus tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit forensik atau penyelidikan hukum lebih lanjut,” ujar Rasmin.

Selanjutnya, hasil kerja Pansus akan direkapitulasi dan divalidasi sebelum disampaikan kepada pimpinan DPRD Muna untuk dibahas dalam rapat paripurna. Sebelum itu, akan digelar rapat teknis internal guna merumuskan rekomendasi perbaikan sistem manajemen rumah sakit agar kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Rasmin menambahkan, rekomendasi resmi belum dapat diterbitkan saat ini karena masih dalam tahap analisis. Penentuan lembaga APH yang akan menangani kasus tersebut, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, juga masih menunggu hasil pembahasan internal.

“Kami targetkan rekomendasi ini dapat diterbitkan paling lambat akhir April atau awal Mei mendatang,” pungkasnya.

Penulis: Borju

Bombana, Sultranet.com – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan pertama melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) FKTP Kabupaten Bombana Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum penting untuk mengevaluasi capaian pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan mitra pelayanan kesehatan dalam mendukung pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang berlangsung di Aula Pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Selasa, 21 April 2026.

Pertemuan itu diinisiasi oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana dan dihadiri oleh jajaran pimpinan serta pejabat eselon Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bombana, perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bombana, kepala puskesmas se-Kabupaten Bombana, hingga sejumlah klinik mitra BPJS Kesehatan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Kapitasi Berbasis Kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Bombana.

Melalui forum tersebut, seluruh peserta mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai standar pelayanan kesehatan yang harus diterapkan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk indikator-indikator penilaian kinerja fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, Fatmiati Rinambo, S.ST., M.Kes., mengatakan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bombana.

Menurut Fatmiati, pelayanan kesehatan yang berkualitas harus terus didorong melalui evaluasi berkelanjutan, peningkatan koordinasi, serta penguatan komitmen seluruh fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama berjalan sesuai standar dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Fatmiati.

Ia menjelaskan, penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga mendorong fasilitas kesehatan agar terus meningkatkan mutu layanan, kedisiplinan, dan capaian program kesehatan masyarakat.

Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat kolaborasi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bombana. Dengan adanya koordinasi yang kuat, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah dapat semakin meningkat dan merata.

Dalam kegiatan itu, BPJS Kesehatan juga memberikan piagam penghargaan kepada dua puskesmas yang dinilai memiliki dedikasi dan capaian baik dalam pelaksanaan Kapitasi Berbasis Kinerja, yakni Puskesmas Poleang Timur dan Puskesmas Poleang Utara.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kedua puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat peserta JKN di wilayah masing-masing.

Fatmiati menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih kedua puskesmas tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dicapai melalui kerja keras, disiplin, dan komitmen bersama seluruh tenaga kesehatan.

“Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bombana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana akan terus mendukung peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan melalui pembinaan, monitoring, dan penguatan koordinasi dengan BPJS Kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan menegaskan pentingnya implementasi Kapitasi Berbasis Kinerja sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sistem tersebut dinilai mampu mendorong fasilitas kesehatan lebih aktif dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif kepada masyarakat.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama semakin optimal dalam menjalankan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bombana. (adv)