Muna, sultranet.com – Sebanyak 185 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Raha menerima remisi khusus Idul Fitri tahun ini, Rabu (26/3/2025). Dari jumlah tersebut, satu orang di antaranya langsung menghirup udara bebas.

Kepala Rutan Kelas IIB Raha, Asril Yasin A. Tahyas, mengungkapkan bahwa remisi ini diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.

“Remisi yang diberikan bervariasi, ada yang 15 hari, satu bulan, hingga dua bulan. Bahkan, satu warga binaan berhak langsung bebas,” ujar Asril saat ditemui di ruang kerjanya.

Dari rincian yang ada, 18 orang menerima remisi selama 15 hari, 128 orang mendapatkan remisi satu bulan, 25 orang memperoleh potongan masa tahanan selama 1,5 bulan, dan 13 orang lainnya menerima remisi maksimal dua bulan.

Asril menegaskan bahwa remisi ini bukan hak mutlak. Jika dalam masa pembinaan seorang narapidana melanggar aturan, maka hak remisinya dapat dicabut.

“Remisi bisa gugur apabila warga binaan melakukan pelanggaran selama menjalani masa tahanan,” tegasnya.

Selain pemberian remisi, Rutan Kelas IIB Raha juga tengah bersiap menghadapi lonjakan kunjungan keluarga narapidana selama perayaan Idul Fitri. Untuk mengantisipasi kepadatan, pihak rutan telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung.

“Kami akan menyediakan tenda dan tambahan kursi bagi para pengunjung. Selain itu, jumlah petugas yang bertugas di bagian pemeriksaan dan pelayanan juga akan kami tambah,” jelasnya.

Sebagai bentuk kelonggaran, Rutan Raha akan memperbolehkan lebih banyak anggota keluarga untuk berkunjung saat lebaran.

“Biasanya ada batasan jumlah pengunjung, tetapi khusus Idul Fitri, kami memperbolehkan hingga enam atau tujuh orang dalam satu kali kunjungan. Kami juga menyediakan tenda khusus agar keluarga bisa lebih nyaman saat bertemu,” tambahnya.

Kebijakan ini diambil untuk memberikan kesempatan kepada para narapidana agar tetap bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga meski dalam keterbatasan.

“Ini momen spesial bagi warga binaan dan keluarga mereka. Kami ingin mereka tetap bisa merasakan kebersamaan, meskipun berada di dalam rutan,” pungkas Asril.

Bombana, sultranet.com – Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana segera mengambil kebijakan agar anggaran kegiatan dinas dapat dicairkan. Hal ini menyusul belum jelasnya pencairan honor bagi tenaga Harian PHTT (Pegawai Harian Tidak Tetap) yang bekerja di lingkungan Pemkab Bombana. Senin (24/3/2025)

Menurut Yudi, tenaga PHTT memiliki peran signifikan dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah. Namun, hingga menjelang Hari Raya Idulfitri, banyak dari mereka masih belum menerima hak mereka.

Ia menilai kondisi ini harus segera diatasi agar para pekerja harian yang menggantungkan hidupnya pada honor tersebut dapat merayakan Idulfitri dengan lebih tenang.

“PHTT ini memiliki kontribusi besar dalam berbagai sektor pemerintahan. Mereka bekerja dengan dedikasi, tetapi justru menghadapi ketidakpastian terkait honor mereka. Ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Bombana,” ujar Yudi Utama Arsyad.

Ia menegaskan bahwa honor para tenaga PHTT seharusnya bersumber dari anggaran kegiatan dinas. Oleh karena itu, Pemkab Bombana perlu segera mencairkan anggaran tersebut agar honor dapat segera diberikan sebelum Lebaran.

“Saya meminta Pemkab Bombana untuk segera mencairkan anggaran kegiatan dinas, sehingga honor PHTT bisa dibayarkan tepat waktu. Jangan sampai mereka dibiarkan dalam ketidakpastian menjelang hari raya,” tegasnya.

Ketidakjelasan honor PHTT ini menjadi perhatian banyak pihak. Sejumlah tenaga harian mengaku sudah bekerja penuh waktu, tetapi belum menerima pembayaran yang seharusnya mereka dapatkan.

“Kami berharap ada kepastian dari pemerintah. Kami sudah bekerja sesuai tugas kami, tapi sampai saat ini belum jelas kapan honor akan cair. Semoga ada solusi sebelum Idulfitri,” ungkap salah satu PHTT yang enggan disebutkan namanya.

Sultranet.com, Lasusua | Bupati Kolaka Utara, Nurrahman Umar, memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kolaka Utara yang digelar di Ruang Paripurna, Senin (24/03/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti berbagai pencapaian pemerintah daerah sekaligus mengapresiasi kemitraan dengan DPRD dalam mendukung pembangunan daerah.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam penyampaiannya, Bupati menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan program kerja sepanjang tahun 2024.

“LKPJ ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi bersama. Kami berharap laporan ini dapat menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” ujar Nurrahman Umar.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan pembangunan daerah berjalan dengan optimal. Ia mengapresiasi DPRD Kolaka Utara yang telah bekerja sama dalam mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah.

“Keberhasilan program-program pembangunan tidak lepas dari peran DPRD Kolaka Utara. Kemitraan yang solid antara pemerintah dan DPRD menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.

Selain membahas capaian pemerintah daerah, Bupati juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada masyarakat Muslim di Kolaka Utara. Ia berharap momentum Ramadan dapat semakin mempererat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Dikonfirmasi terpisah Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, turut memberikan tanggapan atas pemaparan LKPJ tersebut. Menurutnya, transparansi dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun daerah yang lebih maju.

“LKPJ merupakan cerminan dari upaya pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Dengan adanya evaluasi bersama, kita dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Kolaka Utara,” kata Syahlan Launu.

Syahlan juga menekankan pentingnya peran komunikasi dan informasi dalam mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pembangunan berjalan dan bagaimana peran setiap elemen dalam mendukung kemajuan daerah,” pungkasnya.

Rapat Paripurna ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

BOMBANA, sultranet.com – Menyemarakkan bulan suci Ramadhan, PGRI Kabupaten Bombana menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini diberikan dalam bentuk paket bingkisan yang berisi kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan bahan makanan lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 21 Maret 2025, ini merupakan bagian dari upaya PGRI Bombana untuk berbagi berkah di bulan yang penuh rahmat ini. Sumber dana untuk bantuan tersebut berasal dari iuran anggota PGRI Bombana. Minggu (23/3)

Ketua PGRI Kabupaten Bombana, H. Kandamang, S.Pd., M.Pd., yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. “Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, terutama di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini,” ujar H. Kandamang saat menyerahkan bingkisan.

Bantuan yang disalurkan sebanyak 70 paket bingkisan tersebut diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah di Kabupaten Bombana. Penerima bantuan terdiri dari keluarga kurang mampu, janda, dan kaum dhuafa yang membutuhkan uluran tangan. “Bantuan ini berasal dari iuran para anggota PGRI. Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan, sehingga bulan Ramadhan menjadi lebih bermakna bagi mereka,” kata H. Kandamang menambahkan.

Selain memberikan bantuan, PGRI Kabupaten Bombana juga berharap agar kegiatan semacam ini dapat mempererat hubungan antara sesama warga dan memperkuat semangat gotong royong dalam masyarakat. “Kita ingin, meskipun hanya dengan sedikit, dapat memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang membutuhkan. Ini juga bentuk kepedulian kami sebagai organisasi profesi kepada masyarakat,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh para pengurus PGRI dan beberapa tokoh masyarakat setempat. Dalam acara tersebut, para penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas perhatian yang diberikan, terutama di bulan suci ini. “Kami sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan. Semoga Allah membalas kebaikan dari PGRI Bombana,” ungkap salah satu penerima bantuan.

PGRI Bombana berharap kegiatan ini dapat memberikan inspirasi kepada organisasi lain untuk turut serta dalam memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama di bulan Ramadhan. Harapannya, semoga setiap bantuan yang diberikan dapat membawa berkah dan menjadi amal jariyah bagi mereka yang turut menyumbang.

Penulis: Idris Hayang

Kendari, sultranet.com | Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumareruka, memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin (17/3/2025). Upacara yang diikuti oleh Wakil Gubernur Sultra, Sekretaris Daerah Sultra, kepala OPD, serta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali pentingnya disiplin, profesionalisme, dan nasionalisme di kalangan ASN.

Dalam amanatnya, Gubernur menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan kepada umat Muslim dan berharap ibadah yang dilakukan dapat diterima oleh Allah SWT. Ia juga menekankan bahwa kehadiran ASN dalam upacara HKN mencerminkan kepatuhan terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan masyarakat.

“Nasionalisme harus terus ditanamkan dalam diri setiap ASN, baik melalui pengetahuan maupun ideologi. Sebagai tulang punggung negara, ASN harus memiliki kesadaran penuh terhadap nilai-nilai kebangsaan agar dapat menjalankan tugas dengan profesional,” ujar Andi Sumareruka.

Ia menyoroti menurunnya pemahaman generasi muda terhadap simbol-simbol negara dan nilai kebangsaan akibat kemajuan teknologi. Menurutnya, meskipun teknologi membawa kemudahan, di sisi lain juga berpotensi mengurangi kesadaran akan pentingnya mempertahankan identitas dan persatuan bangsa.

Gubernur mengingatkan bahwa upacara HKN tidak boleh sekadar menjadi formalitas. Disiplin harus menjadi bagian dari kehidupan ASN dan dibangun melalui kebiasaan serta kesadaran diri. Untuk meningkatkan semangat kerja, ia memperkenalkan sistem penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan kinerja terbaik. Penilaian dilakukan setiap pekan di masing-masing biro atau dinas, dan pegawai terbaik akan mendapatkan penghargaan setiap hari Senin.

“Siapa yang bekerja dengan baik akan kita beri penghargaan, sedangkan yang tidak menunjukkan kinerja optimal akan diberikan sanksi. Dengan sistem ini, kita ingin membangun budaya kerja yang lebih baik,” tegasnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur juga mengumumkan hasil penilaian kinerja biro di lingkup Pemprov Sultra. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah meraih juara pertama, disusul oleh Biro Ekonomi di posisi kedua, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa di peringkat ketiga.

Gubernur berharap agar seluruh ASN terus meningkatkan semangat kerja, disiplin, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas demi kemajuan Sulawesi Tenggara.

Sultranet.com, Lasusua – Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Utara menutup rangkaian Safari Ramadan 1446 H dengan kunjungan terakhir di Kecamatan Pakue, Sabtu, 22 Maret 2025. Kegiatan ini menjadi momen silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus ajang berbagi melalui pendistribusian zakat bagi fakir miskin yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kolaka Utara.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH., menghadiri kegiatan di Masjid Raya Kelurahan Olo-Oloho, sementara Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE., melaksanakan safari di Masjid Raya Desa Sipakainge. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 231 penerima manfaat menerima zakat yang disalurkan langsung oleh Baznas.

Selain menyalurkan zakat, Safari Ramadan ini juga menjadi wadah untuk menguatkan persatuan pasca-Pilkada Kolaka Utara. Dalam sambutannya, Bupati Nurrahman Umar mengajak masyarakat untuk kembali bersatu membangun daerah setelah melalui dinamika demokrasi.

“Kita baru saja sama-sama melalui proses Pilkada. Saat ini, saya dan H. Jumarding telah diberi amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara. Riak-riak demokrasi yang terjadi kemarin telah selesai, kini saatnya kita bahu-membahu membangun Kolaka Utara,” ujarnya di hadapan jamaah Masjid Raya Olo-Oloho.

Lebih lanjut, Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi lokal dengan mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan.

“Jika kita tidak meningkatkan produksi sementara kebutuhan terus bertambah, maka harga bisa melonjak drastis. Oleh karena itu, kita harus memperkuat sektor ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas perkebunan agar ekonomi Kolaka Utara lebih stabil,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati H. Jumarding menegaskan bahwa zakat memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial di tengah masyarakat.

“Harta yang kita miliki bukan hanya milik kita sendiri, tetapi ada hak orang lain di dalamnya. Dengan menyalurkan zakat melalui Baznas, kita memastikan bantuan ini sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya saat menyerahkan zakat kepada warga di Masjid Raya Sipakainge.

Momentum Ramadan, menurut Wakil Bupati Jumarding, juga menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan keimanan dan mempererat kebersamaan.

“Mari kita manfaatkan bulan suci ini untuk mempererat kembali silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan dan kebersamaan, kita bisa membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tandasnya.

Rangkaian Safari Ramadan ditutup dengan buka puasa bersama, shalat Magrib, Isya, dan Tarawih berjamaah.

Sultranet.com, Rumbia – Puluhan dosen dan staf Politeknik Bombana kembali menghadapi keterlambatan pembayaran gaji yang belum terselesaikan sejak Januari 2025. Masalah ini bukan kali pertama terjadi, tetapi telah berulang setiap tahunnya tanpa solusi yang jelas. Kondisi ini membuat para tenaga pendidik dan pegawai kampus menggelar aksi protes di halaman kampus menuntut hak mereka. Jumat (21/3)

Dampak dari ketidakpastian ini dikhawatirkan akan berdampak pada proses perkuliahan yang ada di Yayasan dimana mantan Bupati Bombana dua periode H. Tafdil menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan itu menjadi tidak efektif yang pada akhirnya dapat mengancam nasib ratusan mahasiswa yang berkuliah di kampus itu.

Seorang dosen yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa berbagai upaya komunikasi telah dilakukan dengan pihak yayasan dan direktorat kampus, tetapi tidak membuahkan hasil konkret.

“Kami sudah mencoba berdialog, tapi hasilnya nihil. Mereka selalu beralasan bahwa dana dari pemerintah daerah belum cair, padahal sebagai yayasan, seharusnya mereka yang bertanggung jawab penuh terhadap gaji dosen dan staf,” ujarnya.

Keterlambatan pembayaran gaji yang terjadi selama dua hingga tiga bulan bahkan disebut telah mencapai akumulasi hingga 25 bulan bagi beberapa dosen.

Kondisi ini membuat banyak tenaga pendidik mengalami kesulitan finansial. Beberapa di antaranya terpaksa berutang atau menjual aset pribadi demi memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kami bekerja secara profesional, tetapi hak kami tidak diberikan tepat waktu. Bagaimana kami bisa bertahan jika setiap tahun harus menghadapi masalah yang sama?” ujarnya.

Tak hanya itu, para dosen juga menyoroti dugaan penyimpangan anggaran dalam pengelolaan keuangan kampus. Mereka menilai tidak adanya transparansi terkait penggunaan dana, sementara setiap kali meminta kejelasan, pihak yayasan selalu berdalih bahwa anggaran telah habis.

Dalam aksi protes ini, para dosen dan staf menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pihak yayasan, yakni pembayaran penuh atas seluruh gaji yang tertunggak, pembayaran semua tunjangan dosen dan jabatan sesuai hak mereka, serta pengalihan status kampus dari swasta ke negeri agar sistem keuangan lebih stabil dan tidak lagi terjadi penyimpangan anggaran.

Menanggapi permasalahan ini, Anggota DPRD Bombana dari Partai Bulan Bintang (PBB), Yudi Utama Arsyad, meminta pihak yayasan untuk segera menyelesaikan kewajiban mereka terhadap para dosen agar tidak menyebabkan proses pendidikan ratusan mahasiswa terganggu.

“Bahkan ada honorer yang resign beberapa tahun lalu dan karena tidak menerima upahnya. Padahal Sudah puluhan miliar yang masuk ke Politeknik itu, tapi mereka tidak mampu mengelolanya dengan baik. Setiap tahunnya hampir lima miliar diinjeksikan Pemkab Bombana ke Politeknik itu, bagaimana proses manajemennya sehingga 25 bulan dosen tidak terbayar dan karyawan ataupun staf yang telah resign beberapa tahun lalu juga belum dibayar gajinya?” tegas Yudi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak yayasan terkait tuntutan para dosen dan staf. Sementara itu, ketidakpastian mengenai pembayaran gaji masih terus berlanjut, mengancam keberlangsungan pendidikan di Politeknik Bombana.

Pewarta : Idris Hayang

Bombana, sultranet.com – Menjelang Hari Raya Besar Umat Muslim, jajaran Polres Bombana dan Polsek Lantari Jaya menggelar patroli di wilayah pertambangan Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, pada Jumat (21/3) sekitar pukul 14.00 WITA. Patroli ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana, termasuk aktivitas tambang ilegal, serta menciptakan situasi aman dan kondusif di masyarakat.

Dalam patroli tersebut, aparat kepolisian menemukan aktivitas penambangan tradisional yang dilakukan warga setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ditemukan aktivitas tambang besar-besaran atau penggunaan alat berat di lokasi tersebut. Selain itu, ditemukan juga lubang-lubang bekas penambangan yang telah ditinggalkan.

Kapolsek Lantari Jaya, IPDA Prasetyo Nento, SH, CPM, menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dengan pendekatan persuasif terhadap masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi aturan yang berlaku dan tidak melakukan aktivitas tambang ilegal yang dapat merugikan lingkungan. Pendekatan persuasif tetap kami kedepankan agar masyarakat lebih sadar akan dampak aktivitas tambang yang tidak sesuai aturan,” ujar IPDA Prasetyo Nento.

Dalam kesempatan itu, kepolisian juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan praktik tambang ilegal yang dapat merusak lingkungan. Mereka mengingatkan para penambang tradisional untuk tidak menggunakan alat yang dapat berdampak negatif terhadap kelestarian alam.

Ketua Karang Taruna Desa Wumbubangka, Hamdan S.IP, menyampaikan apresiasinya kepada aparat kepolisian atas kegiatan patroli yang dilakukan dengan pendekatan persuasif. Menurutnya, mayoritas masyarakat yang melakukan aktivitas tambang tradisional adalah warga asli desa yang hanya mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kami sangat berterima kasih kepada kepolisian yang telah melakukan patroli di wilayah kami. Pendekatan persuasif yang dilakukan sangat kami apresiasi karena masyarakat merasa dilindungi, bukan diintimidasi,” kata Hamdan.

Ia berharap pola pendekatan seperti ini terus diterapkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan tanpa merasa terbebani.

“Kami berharap pendekatan ini bisa terus dilakukan sehingga masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga lingkungan dan menaati aturan,” tandasnya

Pewarta : Idris Hayang

Sultranet.com, Mubar  | Penerbangan komersial di Bandara Sugimanuru, Kabupaten Muna Barat, kembali beroperasi setelah lebih dari satu tahun vakum. Maskapai Wings Air dengan pesawat ATR 72-600 sukses mendarat di bandara tersebut pada Jumat, 21 Maret 2025, pukul 14.45 WITA, membawa 72 penumpang dari Bandara Hasanuddin, Makassar.

Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menyambut langsung kedatangan penerbangan ini. Ia menegaskan bahwa kembalinya Wings Air merupakan langkah penting dalam meningkatkan konektivitas daerah, memacu pertumbuhan ekonomi, serta mendukung pengembangan pariwisata di Muna Barat.

“Operasional kembali penerbangan dari Bandara Sugimanuru ke Bandara Hasanuddin ini sejalan dengan program 100 hari kerja kami. Dalam visi dan misi kepemimpinan kami, Muna Barat sebagai Liwu Mokesa harus memiliki konektivitas yang baik, terutama dalam transportasi udara,” ujar La Ode Darwin dalam sambutannya.

Di sisi lain, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sugimanuru, Muh Khusnuddin, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan berbagai pihak dalam upaya menghidupkan kembali aktivitas penerbangan di bandara ini.

“Kami bersyukur Wings Air kembali beroperasi. Harapan kami, layanan penerbangan ini dapat terus berkelanjutan dan semakin berkembang ke depannya,” kata Khusnuddin.

Saat ini, penerbangan Wings Air rute Sugimanuru-Hasanuddin dijadwalkan beroperasi empat kali seminggu, yaitu pada Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Untuk memastikan keberlanjutan layanan ini, Pemkab Muna Barat telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pihak bandara, termasuk kebijakan yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan Bandara Sugimanuru untuk perjalanan dinas ke luar daerah.

Perwakilan Manajemen Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, juga mengapresiasi dukungan Pemkab Muna Barat dalam mewujudkan penerbangan perdana ini. Ia menuturkan bahwa maskapai tersebut berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat konektivitas udara di Sulawesi Tenggara.

“Di Sulawesi Tenggara, Wings Air melayani tiga rute utama, yakni Pulau Muna-Hasanuddin, Morowali-Haluoleo, dan Haluoleo-Wangi-Wangi atau Wakatobi. Kami berharap kehadiran Wings Air di Bandara Sugimanuru dapat terus berjalan dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” ujar Danang.

Dengan kembali beroperasinya penerbangan di Bandara Sugimanuru, diharapkan aksesibilitas masyarakat Muna Barat semakin mudah dan mobilitas menuju pusat ekonomi maupun daerah lain semakin lancar.

Kendari, sultranet.com – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, resmi melantik Dr. Azhari, S.STP, M.Si sebagai Bupati Buton Tengah dan Muh. Adam Basan, S.Sos sebagai Wakil Bupati Buton Tengah periode 2025-2030. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra pada Jumat, 21 Maret 2025.

Pelantikan ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-1997 Tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua atas Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Dalam acara tersebut, Gubernur Sultra memandu pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah. Keduanya berjanji untuk menjalankan tugas dengan penuh amanah, berpedoman pada konstitusi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi awal dari tanggung jawab besar dalam memimpin daerah. Masyarakat Buton Tengah menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru untuk membawa perubahan yang lebih baik,” ujar Andi Sumangerukka dalam sambutannya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Buton Tengah ke arah yang lebih maju. “Jangan terlalu melihat ke belakang. Mari bersama-sama fokus pada masa depan dan menghadapi tantangan yang ada dengan semangat kebersamaan,” tambahnya.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam pelantikan tersebut, termasuk Anggota DPR RI dan DPD RI, Ketua serta anggota DPRD Sultra, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sultra, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Ketua KPU dan Bawaslu Sultra, serta tokoh masyarakat, adat, dan pemuda.

Dengan dilantiknya Dr. Azhari dan Muh. Adam Basan, diharapkan kepemimpinan mereka dapat membawa kemajuan bagi Kabupaten Buton Tengah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.