Sultranet.com, Lasusua – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melanjutkan Safari Ramadan hari kedelapan dengan mengunjungi dua kecamatan, yakni Kodeoha dan Porehu, pada Kamis, 20 Maret 2025.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., menghadiri kegiatan di Masjid Raya Mala-mala, Kecamatan Kodeoha, sementara Wakil Bupati, H. Jumarding, SE., melaksanakan safari di Masjid Raya Bangsala, Kecamatan Porehu.

Dalam sambutannya, Bupati Nur Rahman Umar menegaskan pentingnya merajut kembali persatuan pasca-Pilkada. Ia mengajak masyarakat untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan politik demi kemajuan Kolaka Utara.

“Kita baru saja melalui proses demokrasi dalam Pilkada. Kini saya dan H. Jumarding telah diberi amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara. Riak-riak demokrasi yang terjadi kemarin telah selesai, kini saatnya kita bersatu untuk membangun Kolaka Utara,” ujarnya.

Bupati juga menekankan bahwa tantangan ke depan semakin kompleks, terutama terkait kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Namun, ia optimistis dengan persatuan dan gotong royong, Kolaka Utara dapat menghadapi berbagai tantangan.

“Tantangan ke depan semakin besar, termasuk pengaruh rivalitas negara asing yang bisa berdampak pada ekonomi kita. Namun, jika kita bersatu, kita bisa menghadapi dan mengatasinya bersama,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati H. Jumarding dalam kesempatan di Masjid Raya Porehu mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum meningkatkan keimanan dan mempererat silaturahmi.

“Mari kita manfaatkan bulan suci ini untuk mempererat kembali silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dengan persatuan dan kebersamaan, kita bisa membawa Kolaka Utara ke arah yang lebih baik,” tuturnya.

Safari Ramadan ini turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Kegiatan ini menjadi ajang bagi pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat serta menyerap aspirasi demi kemajuan Kolaka Utara.

Dalam tausiyah tarawih yang disampaikan oleh Syamsuddin Ribi, S.Pd., di Masjid Raya Mala-mala, disinggung tentang pentingnya menjadikan Ramadan sebagai momentum introspeksi diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

“Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sebagai titik balik untuk membangun silaturahmi dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Lailatul Qadar yang diyakini turun pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir Ramadan harus dijadikan sebagai motivasi untuk semakin giat beribadah.

Sementara itu, Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menyampaikan bahwa Safari Ramadan menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam mempererat hubungan dengan masyarakat.

“Ini adalah momen yang sangat baik bagi pemerintah untuk bersilaturahmi langsung dengan masyarakat. Dengan kegiatan ini, pemerintah dapat mendengar langsung aspirasi warga serta memberikan pesan-pesan pembangunan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Kolaka Utara,” singkatnya.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 guna memperkuat implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di daerah. Kegiatan yang berlangsung di Aula Utama Lantai 4 Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra ini dibuka secara virtual oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M. Ling., melalui Zoom Meeting pada Kamis, 20 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Hugua mengapresiasi sinergi antara BPS, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam mengintegrasikan berbagai data sektoral. Menurutnya, pengelolaan data yang akurat dan mutakhir sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

“Saya berharap dengan sinergi ini, data sektoral kita semakin berkualitas. Dalam 100 hari pertama Quick Win ASR-Hugua, kita harus mulai membangun dasar-dasar penting untuk sistem satu data ini. Paling tidak, pada akhir 2025 nanti, peringkat Sulawesi Tenggara yang saat ini berada di posisi keenam bisa meningkat ke level yang lebih baik,” ujar Hugua.

Ia menekankan bahwa sinergitas yang kuat antar instansi akan menjadi kunci keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia di Sulawesi Tenggara. Selain itu, data yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan akan membantu perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M., menegaskan bahwa pembinaan statistik sektoral menjadi bagian penting dalam Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Statistik (EPSS). Menurutnya, nilai EPSS Sultra tahun lalu mencapai 2,9 dan harus terus ditingkatkan.

“Implementasi Perpres Satu Data Indonesia di Sultra hingga saat ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, saya berharap OPD, walidata, dan sekretariat forum dapat bekerja sama dalam membangun data sektoral yang lebih baik. Satu Data menjadi salah satu program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur, yang harus menjadi penguat bagi kita semua untuk bekerja lebih optimal,” kata Ridwan.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, setiap data publik yang dimiliki pemerintah daerah harus dipublikasikan secara umum agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Bappeda, serta 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi target pembinaan statistik sektoral. Di antaranya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, serta Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di akhir acara, Wakil Gubernur Hugua secara resmi membuka kegiatan secara virtual dan mengajak seluruh OPD untuk berkolaborasi dalam membangun sistem data yang lebih baik. Ia berharap sinergi yang terjalin dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah.

Lasusua, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat terus menggencarkan aksi kebersihan dalam rangka mempertahankan predikat sebagai daerah kecil terbersih di Indonesia. Kamis (20/3), aksi bersih digelar di Masjid Agung Lasusua dengan melibatkan 100 petugas kebersihan. Kegiatan ini dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kolaka Utara, Patehuddin, SH, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Aksi ini merupakan bagian dari program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, Drs. Nur Rahman Umar, SH, dan H. Jumardin, SE, yang menargetkan percepatan kebersihan Kota Lasusua. Langkah ini diambil sebagai persiapan menghadapi penilaian Adipura sekaligus mengembalikan kejayaan Kolaka Utara yang telah tujuh kali meraih trofi Adipura sebagai daerah kecil terbersih.

Patehuddin menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung Gerakan Nasional Indonesia Bersih yang dicanangkan Presiden RI.

“Gerakan Nasional Indonesia Bersih yang dicanangkan Presiden RI ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara melalui aksi bersih. Kami melakukan pembersihan di berbagai area yang telah ditentukan untuk memastikan lingkungan tetap bersih dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat.

“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Ini bukan hanya tentang Adipura, tetapi juga demi kesehatan dan kenyamanan kita bersama,” tambahnya.

Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, mengapresiasi langkah cepat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kolaka Utara dalam merespons program nasional ini.

“Kami sangat mengapresiasi respons cepat DLH Kolaka Utara dalam menindaklanjuti Gerakan Nasional Indonesia Bersih. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam mendukung program kerja 100 hari bupati dan wakil bupati,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Upaya ini tidak hanya untuk mempertahankan predikat kota kecil terbersih, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat bagi generasi mendatang,” tambahnya.

Dengan adanya aksi bersih ini, Pemkab Kolaka Utara berharap tidak hanya mempertahankan predikat kota kecil terbersih, tetapi juga meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya kebersihan. Program serupa akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

KENDARI, sultranet.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ), Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., menghadiri secara virtual kegiatan Penulisan Mushaf Nusantara yang dilaksanakan serentak di 29 provinsi di Indonesia, Rabu, 19 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Semarak Ramadan yang diinisiasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memperkuat literasi baca-tulis Al-Qur’an serta melestarikan seni dan budaya Islam Nusantara.

Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama RI sekaligus Sekretaris MTQ Nasional, Ahmat Zayadi, M.Pd., dalam sambutannya menegaskan bahwa Penulisan Mushaf Nusantara bukan sekadar proyek penulisan, tetapi juga menjadi bagian dari program prioritas Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan.

“Kegiatan ini bukan hanya menulis mushaf, tetapi juga memperkuat ekosistem pendidikan Al-Qur’an di Indonesia. Dengan melibatkan para juara Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), kita ingin memastikan bahwa Al-Qur’an tidak hanya dibaca, tetapi juga ditulis dan dipahami dengan baik oleh masyarakat luas,” ujar Ahmat Zayadi.

Ia juga menekankan bahwa aspek seni dan budaya menjadi bagian penting dalam penulisan Mushaf Nusantara. Mushaf yang dihasilkan nantinya akan menampilkan corak khas budaya Indonesia melalui iluminasi dan ragam hias kaligrafi yang mencerminkan kekayaan seni Islam di Nusantara.

“Ke depan, kita ingin Mushaf Nusantara tidak hanya dikenal dari segi isinya, tetapi juga dari segi seni dan budaya yang menjadi bagian dari identitas Islam di Indonesia. Inilah bentuk nyata bagaimana agama dan budaya bisa berjalan seiring dalam membangun peradaban yang lebih maju,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Sultra Drs. Asrun Lio memberikan apresiasi kepada para peserta terbaik dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah berprestasi dalam MTQ VIII Korpri Tingkat Nasional 2024 di Kalimantan Tengah.

“Kami bangga dengan pencapaian ini. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar dalam bidang literasi Al-Qur’an dan seni kaligrafi Islam,” kata Asrun Lio.

Berikut daftar peserta terbaik dari Sulawesi Tenggara:

• Lalu Suharja Hambali, S.Pd.I., M.Pd. (Juara I Cabang Hifzh Al-Qur’an Golongan Surah An-Nisa) – Dinas Pendidikan Kota Baubau.
• Dr. Danial, Lc., M.Th.I. (Juara I Cabang Dakwah Al-Qur’an Kategori Da’i) – IAIN Kendari.
• Sitti Syahali, S.Pd. (Harapan III Cabang Dakwah Al-Qur’an Kategori Da’iyah) – Kantor Pemda Buton Utara.
• H. Syafuddin Mustaming, S.Ag., MA (Juara III Cabang Khutbah Jumat) – Kantor Kesra Pemda Kolaka.
• Syamsu Alam (Harapan I Cabang Hifzh Al-Qur’an Golongan 7 Surah Pilihan) – Kemenag Kolaka Utara.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sultra, H. Muhamad Saleh, yang turut hadir secara virtual, mengungkapkan bahwa progres penulisan Mushaf Nusantara di Sulawesi Tenggara berjalan dengan baik dan melibatkan delapan peserta dari berbagai kabupaten.

“Kegiatan ini mencerminkan kolaborasi erat antara LPTQ, Kementerian Agama, serta para pegiat seni kaligrafi Islam. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan tradisi keislaman berbasis budaya lokal,” ujar Muhamad Saleh.

Penulisan Mushaf Nusantara di Sulawesi Tenggara diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur’an serta memperkuat identitas Islam di Indonesia melalui karya seni yang bernilai tinggi.

BOMBANA, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana bersama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan monitoring sarana prasarana dan sistem pengelolaan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi pengelolaan fasilitas perikanan guna mendukung kesejahteraan nelayan. Monitoring tersebut berlangsung di TPI Bombana pada Rabu, 19 Maret 2025.

Bupati Bombana, Ir. Burhanuddin, M.Si, bersama enam anggota DPRD Sultra, yaitu Syahrul Said, S.Sos, H. Uking Djassa, SH, Tya Roysman, S.M, Achmad Aksar, SH, Yusman Fahim, dan Hj. Hatija, turut hadir dalam kunjungan tersebut. Dinas Perikanan Kabupaten Bombana dan Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara juga ikut serta dalam agenda tersebut.

Dalam tinjauan tersebut, ditemukan bahwa kondisi fasilitas di TPI Bombana masih belum memadai untuk menampung hasil tangkapan nelayan yang mencapai 29 ton per tahun. Selain itu, fasilitas pendingin (cool storage) mengalami kerusakan sehingga menghambat proses penyimpanan ikan.

“Fasilitas di TPI ini harus segera diperbaiki agar bisa lebih maksimal dalam mendukung aktivitas nelayan. Jika aset ini bisa diberikan ke pemerintah daerah, kami siap membangunnya,” ujar Bupati Burhanuddin.

Menurutnya, TPI Bombana masih berstatus aset milik Pemerintah Provinsi Sultra. Meski demikian, hingga saat ini belum ada intervensi dari provinsi terkait perbaikan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, Pemkab Bombana bersama DPRD Sultra akan berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik.

Selain itu, Bupati Burhanuddin menyampaikan komitmennya untuk menambah panjang tambat labuh kapal jika pengelolaan TPI diserahkan kepada pemerintah daerah.

“Kalau pengelolaan TPI ini diberikan ke Pemkab Bombana, kami akan menambah panjang tambat labuh kapal agar seluruh kapal nelayan dari wilayah Lampopala dan sekitarnya bisa ditata dengan lebih rapi. Ini juga penting untuk menata tata kota agar lebih baik lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sultra, Tya Roysman menegaskan bahwa pihaknya siap memperjuangkan dan membantu mengkomunikasikan kepada pihak Pemprov Sultra agar fasilitas di TPI Bombana bisa segera diperbaiki sekaligus memperjuangkan agar diserahkan pengelolaannya ke Pemkab Bombana.

“Kami dari DPRD Provinsi siap membantu dan memfasilitasi percepatan perbaikan fasilitas di TPI ini,” tegas Tya Roysman.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, Ir. Muhammad Siarah, M.Si, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses rencana pengalihan pengelolaan TPI ini agar segera terealisasi.

“Sesuai informasi Insya Allah dalam bulan April hingga Mei mendatang TPI sudah mulai dilakukan perbaikan. Dengan adanya dukungan dari DPRD Provinsi dan Pemkab Bombana, kami optimis fasilitas TPI bisa lebih optimal dalam mendukung sektor perikanan daerah,” ungkap Muhammad Siarah.

Pemantauan ini merupakan bagian dari upaya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam meningkatkan pengelolaan hasil perikanan di Bombana. Selain mendukung peningkatan ekonomi nelayan, optimalisasi TPI juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan berbasis sektor kelautan dan perikanan.

Muna, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah sebagai langkah menstabilkan pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi daerah selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) bulan puasa dan Idul Fitri 1446 H. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan tersebut berlangsung di pelataran Kantor Kecamatan Kabupaten Muna, Rabu (19/3/2025), dan diawali dengan Zoom Meeting yang diikuti oleh 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Bupati Muna, Drs. Bachrun, M.Si., hadir langsung dalam acara tersebut, didampingi sejumlah pejabat daerah. Program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat yang diterapkan di daerah untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga bahan pokok selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

Gerakan Pangan Murah ini menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Program ini terselenggara berkat kerja sama Pemkab Muna dengan Bulog dan sejumlah distributor bahan pangan, sehingga selisih harga yang diberikan kepada masyarakat bisa mencapai Rp3.000 hingga Rp5.000 lebih murah dibanding harga pasar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muna, Ir. Movik, menjelaskan bahwa bahan kebutuhan pokok yang dijual dalam program ini berasal dari kerja sama dengan rekanan Bulog dan distributor lokal yang telah diseleksi oleh pemerintah daerah.

“Dengan kegiatan ini, mudah-mudahan masyarakat dapat terbantu. Sebab, harga yang kami tawarkan lebih rendah dari HET dengan selisih antara Rp3.000 hingga Rp5.000,” ujar Movik.

Sementara itu, Bupati Muna, Drs. Bachrun, M.Si., menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan kenaikan harga dan memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka tanpa beban berlebih.

“Kita berharap bahwa kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya,” kata Bupati Bachrun.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat tetapi juga menjaga daya beli di tengah meningkatnya permintaan selama HBKN.

“Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan dapat membantu mengurangi beban keuangan selama periode HBKN,” pungkasnya.

Masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini menyambut baik langkah pemerintah daerah. Mereka mengaku terbantu dengan adanya harga yang lebih murah dibanding harga pasar, terutama di tengah situasi ekonomi yang kerap mengalami gejolak menjelang hari raya.

Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, Pemkab Muna berharap masyarakat bisa menjalani bulan suci Ramadhan dan merayakan Idul Fitri dengan lebih tenang tanpa khawatir terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Pewarta: Borju

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) guna menstabilkan pasokan dan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Lig, bersama Ny. Ratna Lada Hugua di Pelataran Eks MTQ Kendari, Rabu (19/03/2025).

GPM dilaksanakan serentak di 17 kabupaten/kota se-Sultra dan disiarkan langsung dari 22 titik melalui Stasiun TVRI Pusat Senayan serta 21 Stasiun TVRI Daerah. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional RI, Maino Dwi Hartono, S.T.P., M.P., Forkopimda Provinsi Sultra, perwakilan Bank Indonesia Sultra, Kepala BPS, Pimpinan Wilayah Bulog, serta para kepala OPD lingkup Pemprov Sultra dan kabupaten/kota secara daring. Selain itu, hadir pula perwakilan Tim Penggerak PKK, DWP Provinsi Sultra, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra, distributor pangan, serta masyarakat umum.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Ir. Ari Sismanto, menyatakan bahwa GPM menjadi bagian dari aksi 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur ASR-Hugua. “Tujuan utama program ini adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mengendalikan inflasi daerah, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Berdasarkan data inflasi Sultra per Februari 2025, tercatat inflasi sebesar 0,22% Year on Year (YoY), lebih rendah dibandingkan Januari 2025 yang mencapai 0,38%. Empat titik pengukuran inflasi menunjukkan variasi angka, yakni Kota Kendari (0,06% YoY), Kota Baubau (0,08% YoY), Kabupaten Konawe (-1,54% YoY), dan Kabupaten Kolaka (0,16% YoY). Angka ini masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,76% YoY.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional RI, Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa GPM adalah langkah strategis nasional dalam menjaga ketersediaan pangan dan menekan fluktuasi harga. “Secara nasional, ada sekitar 1.600 titik pelaksanaan GPM di berbagai daerah. Sulawesi Tenggara sendiri telah melaksanakan GPM sebanyak 66 kali dalam berbagai kesempatan. Selain itu, operasi pangan murah juga digelar di seluruh kantor pos di Indonesia, termasuk 49 titik di Sultra, sejak 24 Februari hingga 29 Maret 2025,” katanya.

Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Lig, mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam menyukseskan program ini. “Gerakan Pangan Murah adalah wujud kepedulian pemerintah dalam memastikan bahan pangan berkualitas tersedia dengan harga terjangkau, terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Saya mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam berbelanja serta tidak melakukan penimbunan bahan pangan,” ujarnya.

Hugua juga memastikan bahwa ketersediaan pangan di Sultra dalam kondisi aman. “Saat ini stok pangan cukup untuk tiga bulan ke depan. Panen raya akan berlangsung pada April-Mei, sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga. Saya juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong dengan menanam komoditas pangan bernilai ekonomi guna mendukung ketahanan pangan daerah,” tambahnya.

GPM di Sultra berlangsung selama lima hari, mulai 19 hingga 23 Maret 2025. Program ini berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, serta Dinas ESDM yang turut menjual gas elpiji 3 kg dengan harga terjangkau. Selain itu, Bank Indonesia juga menghadirkan layanan penukaran uang rupiah untuk mendukung kesiapan masyarakat menyambut Idul Fitri.

Kegiatan ini ditutup dengan pemantauan kesiapan GPM di 17 kabupaten/kota secara virtual oleh Wakil Gubernur Sultra, serta peninjauan langsung lokasi GPM di Kendari. Diharapkan dengan adanya program ini, masyarakat Sultra dapat menikmati bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau serta turut menjaga stabilitas ekonomi daerah.

MUNA, Sultranet.com – Polemik revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) kian menjadi perhatian publik. Ketua 1 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Muna, Muhammad Sualeman, mengingatkan masyarakat untuk mempertimbangkan dampak dari perubahan ini sebelum diterapkan bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 1 Januari 2026.

“Revisi ini berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama terkait kewenangan lembaga Adhyaksa. Banyak mahasiswa dan pemuda yang khawatir dengan arah kebijakan ini,” kata Sualeman saat ditemui, Selasa (18/3/2025).

Menurutnya, penguatan asas dominus litis dalam R-KUHAP dapat membawa sistem hukum Indonesia kembali ke model sentralistik seperti di era Orde Baru.

“Jika jaksa memiliki kewenangan yang begitu luas dan sulit dikendalikan, sistem hukum bisa menjadi tidak berimbang. Ini harus kita kritisi bersama,” tegasnya.

Sualeman menilai, revisi KUHAP seharusnya tidak hanya menguntungkan satu pihak, melainkan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat, mahasiswa, dan tokoh-tokoh daerah untuk ikut serta dalam diskusi dan kajian kritis terhadap kebijakan ini sebelum diterapkan.

“Negara kita saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan hukum. Jangan sampai revisi ini justru memperburuk keadaan. Kita perlu evaluasi mendalam agar tidak merugikan masyarakat,” tambahnya.

Perdebatan mengenai revisi KUHAP semakin mengemuka di berbagai kalangan, terutama di lingkungan akademisi dan aktivis mahasiswa.

Sejumlah pihak mengkhawatirkan revisi ini akan memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada jaksa, yang dikhawatirkan berpotensi mengurangi independensi sistem peradilan.

Sementara itu, wacana revisi ini juga mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Sebagian mendukung dengan alasan efisiensi hukum, namun tidak sedikit yang menilai langkah ini sebagai kemunduran dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Di tengah polemik ini, Sualeman menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan hukum agar tidak merugikan kepentingan publik.

“Kita harus tetap waspada. Jangan sampai kebijakan ini mengarah pada kepentingan segelintir pihak saja. Semua elemen masyarakat harus bersuara demi menjaga supremasi hukum,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, PMII Muna berencana mengadakan diskusi publik dan seminar guna membahas lebih lanjut dampak dari revisi KUHAP ini.

Mereka juga akan mendorong keterlibatan akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat luas untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait perubahan regulasi ini.

Dengan berbagai pro dan kontra yang berkembang, revisi KUHAP masih menjadi isu yang harus dikaji secara komprehensif. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam menyikapi perubahan ini agar tidak terjadi distorsi keadilan dalam praktik hukum di Indonesia.

Bombana, sultranet.com – Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kabupaten Bombana kembali menghadirkan ajang kompetisi bergengsi Open Turnamen Bombana Cup III. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung mulai 27 April 2025 di Lapangan GOR Kasipute, Kabupaten Bombana. Sebagai agenda tahunan, kompetisi ini menjadi salah satu event yang dinanti oleh atlet dan pecinta bola voli di Sulawesi Tenggara.

Ketua PBVSI Bombana, Iskandar, SP, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bombana, menegaskan bahwa turnamen ini tidak hanya bertujuan mencari pemenang, tetapi juga mencetak bibit-bibit atlet berbakat yang dapat berkompetisi di tingkat lebih tinggi.

“Kami ingin memberikan wadah bagi para atlet voli untuk mengasah kemampuan mereka dan menciptakan atmosfer kompetitif yang sehat. Dari turnamen ini, kami berharap dapat menemukan bakat-bakat potensial yang kelak bisa berkompetisi di tingkat lebih tinggi,” ujar Iskandar. Selasa (18/3/2025)

Sebanyak 24 tim dipastikan berlaga dalam turnamen ini, terdiri dari 12 tim putra dan 12 tim putri. Dengan jumlah peserta yang terbatas, panitia mengimbau klub-klub voli di Bombana dan Sulawesi Tenggara segera mendaftarkan tim mereka agar tidak kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam ajang bergengsi ini.

Ketua Panitia Turnamen, AKP Harianto, S.Si, menjelaskan bahwa Open Turnamen Bombana Cup III menawarkan total hadiah Rp130 juta. Selain hadiah utama bagi juara pertama hingga keempat, panitia juga telah menyiapkan penghargaan khusus bagi individu dengan performa terbaik, seperti spiker terbaik, quicker terbaik, dan setter terbaik.

“Kami ingin membuat turnamen ini semakin kompetitif dan menarik, sehingga kami juga menyediakan penghargaan individu bagi atlet yang menunjukkan kemampuan luar biasa selama kompetisi berlangsung,” jelas Harianto.

Tidak hanya kompetisi yang semakin berkualitas, panitia juga menyiapkan berbagai doorprize menarik untuk para penonton yang hadir. Hal ini bertujuan meningkatkan antusiasme masyarakat serta memberikan apresiasi kepada mereka yang turut memeriahkan acara.

Salah satu inovasi yang dihadirkan dalam Open Turnamen Bombana Cup III tahun ini adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Panitia telah menyediakan ruang khusus bagi pelaku UMKM untuk membuka stan dagangan mereka selama acara berlangsung. Kehadiran UMKM diharapkan dapat mendukung perputaran ekonomi lokal dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Bombana.

“Kami ingin memastikan bahwa turnamen ini bukan hanya sekadar pertandingan bola voli, tetapi juga menjadi momen yang berkesan dan bermanfaat bagi semua pihak. Dengan menghadirkan stan UMKM, masyarakat yang datang menonton bisa sekaligus menikmati kuliner dan produk-produk unggulan daerah,” tambah Harianto.

Sejak diumumkannya Open Turnamen Bombana Cup III, antusiasme masyarakat begitu tinggi. Para atlet dan klub voli di berbagai daerah telah bersiap untuk berlaga, sementara para penggemar olahraga bola voli juga tidak sabar untuk menyaksikan pertandingan seru di GOR Kasipute.

Dengan adanya turnamen ini, diharapkan olahraga bola voli semakin berkembang di Bombana dan wilayah Sulawesi Tenggara secara keseluruhan. Panitia berharap bahwa turnamen ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang dengan skala yang lebih besar dan lebih kompetitif.

Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi sebagai peserta, panitia mengajak untuk segera mendaftarkan tim melalui kontak berikut:

Nama: Juslan (Koordinator Pertandingan)
Nomor WA: 0822-3883-8176

Saksikan pertandingan-pertandingan seru yang penuh semangat, strategi, dan sportivitas tinggi, serta nikmati berbagai kejutan menarik lainnya selama turnamen berlangsung.

Sultranet.com, Lasusua – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) meraih predikat “B” dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo, kepada Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, dalam acara yang digelar di Kendari, Selasa (18/3).

Dalam penilaian ini, Kabupaten Kolaka Utara memperoleh skor 83,15 dengan kategori Kualitas Tinggi, menempatkannya pada peringkat keenam se-Sulawesi Tenggara. Peringkat tertinggi diraih oleh Kabupaten Muna Barat, sementara posisi terbawah ditempati oleh Kota Baubau.

Penilaian ini melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kolaka Utara. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatatkan nilai tertinggi dengan 94,86, disusul Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan nilai 92,49, dan Dinas Sosial dengan nilai 90,58. Selain itu, Puskesmas Rante Angin memperoleh nilai 88,86, Puskesmas Wawo mendapatkan nilai 76,16, dan Dinas Pendidikan memperoleh nilai 55,96.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, MH, menegaskan bahwa pelayanan publik bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi skala prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menekankan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat.

“Kita tidak boleh merasa cukup dengan hasil ini. Masih banyak yang perlu dibenahi agar pelayanan publik di Kolaka Utara semakin baik. Saya meminta seluruh OPD untuk lebih serius dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Target kita ke depan harus lebih tinggi, minimal mendapatkan predikat A,” ujar Bupati yang baru dilantik untuk periode kedua itu.

Bupati juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara membutuhkan bimbingan dan arahan dari Ombudsman RI untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Pemda akan lebih proaktif dalam menjalin komunikasi dan koordinasi guna memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH, juga mengapresiasi pencapaian ini. Ia menilai hasil penilaian dari Ombudsman menjadi tolok ukur penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas layanan publik.

“Capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami di Pemkab Kolaka Utara untuk terus meningkatkan standar pelayanan publik. Masyarakat berhak mendapatkan layanan terbaik, dan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD untuk terus berbenah,” kata Syahlan.

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan publik, Pemkab Kolaka Utara juga akan memperbaiki sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Dengan pengelolaan pengaduan yang lebih efektif, masyarakat diharapkan lebih mudah dalam menyampaikan keluhan serta mendapatkan solusi secara cepat dan tepat.

Ombudsman RI juga memberikan catatan kepada pemerintah daerah agar lebih meningkatkan progres dalam penilaian pelayanan publik. Diharapkan adanya upaya yang lebih maksimal dari semua sektor untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penyerahan penghargaan ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi seluruh OPD di Kolaka Utara untuk lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah menargetkan perbaikan sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi proses pelayanan sebagai langkah konkret dalam mencapai standar pelayanan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.