Kendari, sultranet.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Sulawesi Tenggara membagikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, Kota Kendari. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan IWAPI terhadap program pemerintah yang dipelopori Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Acara berlangsung pada Senin, 10 Februari 2025.

Ketua DPD IWAPI Sultra, Rinna Diazella, S.M., M.M., mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesehatan anak-anak, terutama dalam upaya menekan angka stunting di Sulawesi Tenggara.

“Kami sangat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IWAPI Sultra berkomitmen berkolaborasi dengan berbagai pihak agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Rinna.

Ia menambahkan, IWAPI menargetkan pembagian 50.000 paket makanan bergizi di seluruh Indonesia, sejalan dengan usia organisasi yang kini menginjak 50 tahun. Namun, realisasi distribusi melampaui target dengan lebih dari 60.300 titik pembagian di 36 provinsi.

Almin, Sub Koordinator Bimbingan Masyarakat dan Gizi Kesejahteraan Sosial Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, mengapresiasi kontribusi IWAPI dalam mendukung program prioritas pemerintah dalam menekan angka stunting.

“Kegiatan ini sangat relevan dengan program kesehatan nasional. Pemberian makanan bergizi diharapkan dapat membantu anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan mereka,” kata Almin.

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, H. Jamaludin, S.Ag., M.Pd.I., yang diwakili oleh pengurus pondok pesantren, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diberikan oleh IWAPI Sultra.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami. Kami berharap kegiatan ini bisa terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ungkapnya.

Makanan yang dibagikan dalam kegiatan ini telah memenuhi standar gizi seimbang, mencakup karbohidrat, protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral dari sayuran serta buah-buahan. Hal ini untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang baik bagi pertumbuhan mereka.

IWAPI Sultra berharap program ini dapat menjadi agenda rutin yang melibatkan lebih banyak pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk bersama-sama meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Sulawesi Tenggara.

BOMBANA, sultranet.com – Polres Bombana menggelar Apel Pasukan tanda dimulainya Operasi Keselamatan Anoa 2025 di halaman Mapolres Bombana. Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta jajaran TNI-Polri. Senin (10/2/2025) pagi.

Operasi Keselamatan Anoa 2025 berlangsung selama 14 hari, mulai 10 hingga 23 Februari 2025. Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas dengan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., dalam amanatnya menegaskan bahwa operasi ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi juga upaya edukasi kepada masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas.

“Kami ingin membangun budaya tertib lalu lintas di Bombana. Operasi ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya,” ujar Kapolres.

Apel gelar pasukan turut dihadiri Dandim 1431 Bombana Letkol Inf. Andi Irfandi, S.I.P., Kepala Dinas Perhubungan Bombana Ramsi Rafiu, S.H., M.Si., serta Sekretaris Satpol PP Bombana Dr. Muslimin, S.Ag., M.Pd., M.Si. Wakapolres Bombana Kompol Reda Irfanda, S.H., S.I.K., M.H., beserta Pejabat Utama (PJU) Polres Bombana juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Sebagai bagian dari operasi ini, Satlantas Polres Bombana menetapkan 10 jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi prioritas penindakan. Di antaranya, pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, serta pengendara yang berboncengan lebih dari satu orang.

Selain itu, pelanggaran seperti tidak menggunakan helm berstandar SNI bagi pengendara motor dan tidak memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil juga menjadi sasaran operasi.

Pelanggaran lain yang mendapat perhatian adalah berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, serta melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimensi dan over loading (ODOL) juga masuk dalam kategori pelanggaran yang ditindak.

Tak hanya itu, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis serta kendaraan yang memakai sirine dan strobo tanpa izin turut menjadi fokus dalam operasi ini.

Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Bombana, Kevin Fahri, S.Tr.K, S.I.K., menegaskan bahwa operasi ini lebih mengutamakan pendekatan persuasif, tetapi tetap akan ada penindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Penggunaan helm, sabuk pengaman, serta tidak menggunakan ponsel saat berkendara adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan nyawa,” jelas Kevin Fahri.

Kasat Lantas juga mengajak masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam berkendara.

“Mari kita wujudkan lalu lintas yang tertib dan aman di Bombana. Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga seluruh pengguna jalan,” pungkasnya.

Apel ini diikuti oleh berbagai satuan, termasuk barisan perwira Polres Bombana, TNI-AD, Sat Samapta, Staf Polres, Sat Lantas, gabungan Resintel dan Narkoba, serta unsur Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

Kegiatan berakhir pukul 08.40 WITA dan ditutup dengan doa bersama. Dengan digelarnya Operasi Keselamatan Anoa 2025, diharapkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga tercipta jalan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

MUNA, Sultranet.com – Ketua Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Sulawesi Tenggara, Kamal Rahmat, menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan mewujudkan kemandirian bangsa.

Hal itu disampaikannya dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, yang mengusung tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa.”

Menurut Kamal, pers bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga pilar demokrasi yang turut mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa di tengah tantangan global saat ini, ketahanan pangan menjadi isu krusial yang harus mendapat perhatian serius.

“Pers yang berintegritas dan profesional memiliki peran penting dalam memastikan transparansi kebijakan, distribusi pangan yang adil, serta pemberdayaan petani dan pelaku usaha di sektor pertanian dan pangan. Tanpa pers yang kritis dan independen, upaya mewujudkan kemandirian bangsa bisa terhambat,” ujar Kamal, Minggu (9/2/2025).

Kamal juga menyoroti perkembangan media di era digital yang semakin dinamis. Menurutnya, pers menghadapi tantangan besar dalam menangkal hoaks dan disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi, termasuk di sektor ketahanan pangan.

“Di era digital, arus informasi begitu cepat dan luas. Namun, tantangan terbesar adalah menjaga integritas dan objektivitas. Pers harus tetap memegang teguh prinsip keberimbangan, menyajikan berita yang faktual, serta mengedukasi publik agar tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan. Dengan begitu, pers akan semakin kuat dalam mengawal kebijakan yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa jurnalisme yang sehat dan profesional akan menjadi fondasi kuat bagi visi Indonesia Emas 2045. Pers yang bebas dan bertanggung jawab dinilai mampu membantu mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Di momen Hari Pers Nasional ini, GERADIN Sulawesi Tenggara juga memberikan apresiasi tinggi kepada insan pers yang terus berkomitmen menyajikan informasi berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Kami dari GERADIN Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2025 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Tetaplah menjadi mata dan telinga rakyat, mengawal keadilan, serta menjadi kekuatan bagi demokrasi yang sehat dan bermartabat,” kata Kamal.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa pers yang berintegritas akan menjadi bagian penting dalam menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik dan berdaulat.

Bombana, sultranet.com – Menjelang peringatan 43 tahun penempatan transmigrasi, Kapolsek Lantari Jaya, IPDA Prasetyo Nento, bersama anggota dan masyarakat menggelar kerja bakti di Kelurahan Marga Jaya dan Desa Aneka Marga, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana. Jumat (7/2)

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara kepolisian dan warga transmigran yang mayoritas berasal dari Jawa dan Bali.

Kapolsek Lantari Jaya mengatakan kerja bakti ini tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga mempererat hubungan sosial antara kepolisian dan masyarakat.

“Kegiatan ini mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat transmigrasi sejak awal mereka bermukim di wilayah ini,” ujarnya.

Peringatan Hari Penempatan Transmigrasi ke-43 akan mencapai puncaknya pada 8 Februari 2025 di Kecamatan Rarowatu Utara.

Berbagai kegiatan telah disiapkan untuk memeriahkan acara tersebut, antara lain pawai budaya, doa lintas agama, dan pentas seni kuda lumping.

Ketua Panitia HUT Transmigrasi Kecamatan Rarowatu Utara, Sukoyo, SE, menyampaikan bahwa peringatan ini bertujuan untuk mengenang perjuangan para transmigran, memperkuat kebersamaan, serta melestarikan budaya asal mereka.

“Kami ingin menunjukkan bahwa transmigrasi berperan penting dalam pembangunan daerah, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya,” katanya.

Ia juga mengapresiasi dukungan penuh dari Kapolsek Lantari Jaya dan jajarannya yang telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan ini.

“Sinergi antara masyarakat dan kepolisian sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif,” tambahnya.

Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat transmigran terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dengan tetap menjaga nilai kebersamaan dan keberagaman yang telah menjadi kekuatan utama mereka.

MUNA, Sultranet.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Muna, Fajarudin Wunanto, menanggapi polemik pemberhentian belasan kader Posyandu dan perangkat desa di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, yang dilakukan Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) SL.

Fajarudin menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil Pj Kades Masalili untuk dimintai klarifikasi terkait keputusan tersebut.

“Kami akan meminta penjelasan langsung dari Pj Kades terkait alasan dan dasar hukum dari kebijakan yang diambil,” ujar Fajarudin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang gabungan komisi DPRD Muna, Jumat, 31 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa secara aturan, pergantian kader Posyandu dan perangkat desa memang menjadi hak prerogatif kepala desa. Namun, ia menyesalkan cara yang dilakukan SL, yang dinilai kurang mengedepankan etika dan pertimbangan sosial.

“Saya juga prihatin, karena salah satu yang digantikan adalah istri mantan kepala desa definitif La Ode Rasali, yang baru saja meninggal dunia. Kasihan, seharusnya ada kebijaksanaan dalam mengambil keputusan seperti ini,” ujarnya.

Menurut Fajarudin, seorang pemimpin harus mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kebijakan yang diambil, apalagi jika keputusan tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Pergantian itu bisa dilakukan, tetapi harus ada komunikasi yang baik, ada pertimbangan sosial, dan tentunya tidak boleh dilakukan secara mendadak tanpa alasan yang jelas,” tegasnya.

Polemik pergantian kader Posyandu dan perangkat desa di Masalili terus menjadi sorotan publik, terutama setelah aksi penyegelan kantor balai desa oleh warga sebagai bentuk protes.

MUNA, Sultranet.com – Rencana pergantian belasan kader Posyandu dan perangkat desa di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, menuai protes. Para kader yang disebut-sebut bakal diberhentikan mempertanyakan alasan kebijakan tersebut, yang diduga bermuatan politis pasca-Pilkada Muna 27 November 2024.

Salah seorang kader Posyandu berinisial WS mengaku terkejut saat mengetahui namanya tercantum dalam Surat Keputusan (SK) pergantian yang dikabarkan siap ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa Masalili, SL, yang juga menjabat sebagai Camat Kontunaga.

“Saya sudah puluhan tahun mengabdi, tiba-tiba ada nama saya dalam daftar yang akan diganti. SK-nya sudah ada, tinggal ditandatangani oleh Ibu Camat,” kata WS, Rabu, 29 Januari 2025.

Senada, FF menyebutkan bahwa rencana pergantian 12 kader Posyandu dan dua perangkat desa diduga turut melibatkan Kepala SDN 4 Kontunaga berinisial BS. Ia mengklaim, saat mendatangi kediaman BS untuk meminta klarifikasi, BS menyebut pergantian dilakukan karena adanya perbedaan pilihan politik dalam Pilkada Muna 2024.

“Anehnya, saya sendiri mendukung petahana (nomor urut satu), tapi tetap masuk daftar yang akan diganti. Kalau memang karena pilihan politik, kenapa pendukung petahana juga ikut diganti?” ujar FF heran.

Menanggapi tudingan tersebut, BS membantah terlibat dalam proses pergantian kader Posyandu dan perangkat desa di Masalili.

“Itu tidak benar. Silakan lihat nanti siapa yang bertandatangan di SK, apakah saya atau bukan. Tidak ada alasan pergantian karena perbedaan pilihan politik,” tegas BS saat ditemui di kediamannya.

Sementara itu, SL membantah jika pergantian ini berkaitan dengan Pilkada. Menurutnya, evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja, bukan pilihan politik. Ia mengklaim bahwa banyak kader Posyandu di Masalili tidak menjalankan tugasnya dengan baik, yang berdampak pada meningkatnya angka stunting dalam setahun terakhir.

“Ini murni evaluasi kinerja. Kami mengganti mereka yang dinilai tidak bisa bekerja dan digantikan dengan yang lebih kompeten,” terang SL.

Selain itu, SL juga menyebutkan bahwa beberapa kader dan perangkat desa dianggap tidak bisa bekerja sama dan kerap bertindak sewenang-wenang.

“Saya sebagai Camat dan sekaligus Pj Kades memiliki wewenang untuk melakukan pergantian sesuai regulasi. Semua sudah sesuai aturan,” pungkasnya.

MUNA, Sultranet.com – La Ode Awori, pemilik lahan di Desa Laiba, Kecamatan Parigi, resmi melaporkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna ke Polres Muna pada Jumat (24/1/2025). Laporan ini terkait dugaan penghalangan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di atas lahan miliknya yang telah bersertifikat.

Ramaddan, perwakilan keluarga sekaligus juru bicara La Ode Awori, mengungkapkan bahwa laporan tersebut mencakup dugaan tindakan penghalangan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Muna, Asisten Daerah, serta Kepala Sekolah SDN 5 Parigi.

“Tanah ini adalah milik keluarga kami yang sah, dengan sertifikat hak milik bernomor 00435 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, Pemkab Muna justru menggugat dan menganggap tanah ini bermasalah,” ujar Ramaddan.

Menurut Ramaddan, rencana pembangunan BTS tersebut sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari warga sekitar. Namun, Pemkab berdalih bahwa lokasi tersebut tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) karena berdekatan dengan aset daerah, yakni bangunan SDN 5 Parigi.

Ramaddan mempertanyakan alasan Pemkab dan menuding adanya standar ganda dalam penerapan aturan. “Jika menelisik BTS lain yang sudah ada di Muna, apakah semuanya sudah sesuai SOP? Bahkan ada yang dibangun tanpa persetujuan warga. Jadi, alasan ini hanya mencari-cari masalah,” tegasnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa pembangunan BTS di Desa Laiba sangat penting untuk mendukung akses komunikasi masyarakat, mengingat lokasi ini akan menjadi penghubung jaringan bagi wilayah Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah.

Kapolres Muna melalui Kepala SPKT Polres Muna, Ipda Qodrat, membenarkan adanya laporan tersebut. “Iya, laporan atas nama La Ode Awori telah kami terima,” singkatnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Muna belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan tersebut. Sementara itu, masyarakat Desa Laiba berharap agar proses pembangunan BTS dapat segera terealisasi tanpa kendala hukum lebih lanjut.

Kendari, Sultranet.com – Insiden tragis terjadi di Pasar Sentral Kota Kendari, di mana seorang pengunjung berusia 62 tahun, Laode Muhammad Idris, mengalami luka serius akibat terjatuh dari lantai dua gedung pasar. Kejadian ini memicu protes keras dari Konsorsium Lembaga Pemerhati Keadilan Rakyat (KLPKR) Sulawesi Tenggara, yang langsung menggelar aksi dan mengajukan sejumlah tuntutan.

KLPKR, terdiri dari lima lembaga yaitu Lembaga Kajian Pembangunan dan Demokrasi (LKPD), Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (Lapak), (LPMP), Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), dan Gerakan Pemuda Al-Washliyah.

Dalam aksi di Kantor Walikota dan DPRD Kota Kendari, KLPKR menyoroti buruknya pengelolaan Pasar Sentral Kendari. Mereka menilai pengelola pasar, yang berada di bawah Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Kendari, lalai dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan pengunjung.

“Kondisi pasar sangat kumuh, tidak terawat, dan membahayakan pengunjung. Insiden ini membuktikan pengelolaan yang tidak profesional,” ujar Jendral Lapangan KLPKR, Ld. Muhammad Nur Sunandar, Rabu (22/1).

Konsorsium menyampaikan tuntutan kepada pemerintah agar Pj. Wali Kota Kendari segera mencopot Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Kendari serta kepala pengelola Pasar Sentral Kendari atas kelalaian dalam mengelola fasilitas pasar.

Selain itu, mereka mendesak DPRD Kota Kendari segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas dan mencari solusi atas masalah pengelolaan pasar yang buruk.

KLPKR juga meminta Polda Sulawesi Tenggara untuk memproses hukum pengelola pasar, karena kelalaian mereka telah mengakibatkan kecelakaan serius pada pengunjung.

Direktur Lembaga Kajian Pembangunan dan Demokrasi (LKPD) Sultra, Muh. Arham, turut angkat bicara menyikapi insiden ini yang dinilainya fatal dan sangat berbahaya jika tidak ditindaki secara cepat dan serius.

“Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi pengelola pasar. Keselamatan publik adalah prioritas utama, dan pemerintah harus bertanggung jawab atas kelalaian ini. Kami tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi masyarakat hingga ada tindakan konkret yang diambil,” tegas Arham.

Insiden ini menjadi perhatian luas, dengan berbagai pihak mendesak agar pengelolaan Pasar Sentral Kendari diperbaiki. Konsorsium berharap tuntutan yang diajukan dapat segera ditindaklanjuti demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Jakarta, Sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, berhasil mendorong PT. Timah Investasi Mineral (PT. TIM) untuk mengambil langkah konkret dalam menangani banjir lumpur yang meresahkan warga Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat dan sekitarnya.

Menyikapi aspirasi masyarakat, Pimpinan DPRD Bombana yang terdiri dari Ketua Iskandar, Wakil Ketua Herlin, dan Wakil Ketua Zalman mendatangi langsung Kantor Pusat PT. TIM di Jakarta pada Senin, 20/1/2025. Mereka ditemui langsung jajaran direksi PT. TIM, termasuk Direktur Site Kabaena Ari Wibowo, General Manager Operasi Yadvi Arma, dan Kepala Divisi Hukum Icha Audiagariny.

Ketua DPRD Bombana, Iskandar, menyampaikan dalam pertemuan itu, pihaknya mengajukan sejumlah rekomendasi strategis untuk mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan aktivitas tambang.

Salah satu langkah utama yang disepakati adalah perbaikan sediment pond atau kolam pengendapan. Fasilitas ini berfungsi menahan sedimen dari areal tambang agar tidak mencemari perairan umum, sesuai dengan baku mutu air yang telah ditetapkan.

“Jika sediment pond ini difungsikan secara maksimal, maka lumpur tidak akan lagi turun ke pemukiman warga atau mencemari laut, perusahaan mengakui memiliki 2 sedimen pond dan ini yang harus dimaksimalkan fungsinya,” ujar Iskandar. Rabu (22/1/2025)

Selain itu, PT. TIM berencana memperbaiki kanal banjir yang pernah dibangun sebelumnya. Kanal tersebut tidak efektif karena jalurnya terhambat oleh deker kecil yang memotong jalan kabupaten.

“Mereka akan meminta izin Dinas PUPR untuk membongkar dan memperluas deker tersebut agar aliran air lebih lancar,” jelas Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Bombana itu.

Perusahaan juga berkomitmen melakukan pengurasan sedimen lumpur yang telah mencemari wilayah Baliara dan sekitarnya. Saat ini, tim teknis PT. TIM telah berada di Kabaena untuk memulai langkah penanganan awal.

“Kita beri waktu kepada Pihak Perusahaan untuk bekerja, dan hasilnya akan dievaluasi nanti,” jelas Iskandar.

Tambang yang Ramah Lingkungan

Aktivitas penambangan yang baik seharusnya menerapkan standar operasional yang ketat, termasuk keberadaan sediment pond yang mampu mencegah sedimen masuk ke perairan umum.

Selain itu, kanal banjir dan drainase yang efektif sangat penting untuk mengendalikan limpasan air dari lokasi tambang, terutama saat musim penghujan.

Banjir lumpur di Baliara menjadi perhatian serius karena tidak hanya merugikan warga tetapi juga mencemari laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Kerusakan ekosistem laut dapat berdampak jangka panjang jika tidak segera ditangani.

Untuk diketahui, diduga akibat aktivitas tambang PT. TIM, banjir lumpur terjadi di wilayah Baliara dan sekitarnya hampir di setiap musim penghujan, dengan banjir lumpur yang masuk ke pemukiman warga serta mencemari laut.

Langkah progresif dari DPRD Bombana diharapkan membawa dampak signifikan dan menjadi perhatian serius dari perusahaan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Bombana.

Kendari, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara bersama 16 kabupaten/kota lainnya secara resmi menerima Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara. Senin (20/1/2024)

Acara penyerahan berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara dan dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol (Purn) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Andap menyatakan bahwa Ranperda ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data akurat.

“Ranperda ini akan menjadi acuan bagi 17 kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara untuk menetapkan kebijakan pembangunan yang terencana, terukur, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ranperda ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan data presisi, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

“Data Desa dan Kelurahan Presisi memiliki tingkat akurasi tinggi, memberikan gambaran aktual kondisi desa dan kelurahan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien,” jelas Andap.

Penjabat Bupati Kolaka Utara, Yusmin, S.Pd., M.H., yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemprov Sultra.

“Kami optimis dengan dukungan data presisi, kebijakan di Kolaka Utara akan lebih terarah dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Penyerahan ini menandai langkah maju Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan pemerintahan berbasis data dan teknologi, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di seluruh daerah.