Bombana, sultranet.com – Upaya peningkatan infrastruktur di Kabupaten Bombana kembali mendapat sorotan positif, seiring dengan penetapan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea sebagai jalan berstatus provinsi. Pemerintah Kabupaten Bombana, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), bersama berbagai pihak terkait melakukan pendataan aset untuk kepentingan penyusunan rencana penanganan infrastruktur secara terpadu. Jumat (7/3/2025)

Langkah ini diawali dengan peninjauan lapangan oleh tim gabungan yang terdiri atas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana, serta Dinas PUPR Bombana. Peninjauan bersama tersebut bertujuan memastikan data aset jalan sepanjang 53,33 kilometer yang melintasi Kasipute, Lora, hingga Bambaea benar-benar akurat, sehingga memudahkan proses penanganan dan pemeliharaan infrastruktur ke depannya.

Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi, Ir. Syamsuar, ST., M.Si menjelaskan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea dinilai sangat strategis bagi pergerakan ekonomi lokal, karena menjadi jalur penghubung antardesa dan antarkecamatan. Dengan pengakuan statusnya sebagai jalan provinsi, diharapkan pembangunan dan perbaikan dapat dikelola lebih maksimal melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Selain itu, pengalihan status ini juga diharapkan bisa mempercepat distribusi logistik dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.

Sebelum terjun ke lapangan, rombongan pejabat dan staf teknis sempat menggelar rapat singkat untuk menyelaraskan langkah kerja. Mereka meninjau dokumen aset yang ada, memverifikasi kondisi riil di lapangan, serta menyusun rencana penanganan infrastruktur jangka pendek maupun jangka panjang. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu menjawab tantangan pengembangan wilayah Bombana yang terus berkembang.

“Kami mendukung penuh proses pendataan aset ini. PUPR Bombana berkomitmen membantu kelancaran administrasi dan koordinasi, agar status jalan provinsi benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Syamsuar

Ia menegaskan bahwa setiap masukan dari pemangku kepentingan, termasuk warga sekitar, akan menjadi acuan dalam merancang langkah perbaikan. Menurutnya, ketersediaan data akurat menjadi fondasi penting pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam proses penganggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi infrastruktur pascaproyek.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga turut menegaskan komitmennya untuk membantu penataan jalan tersebut. Dalam pertemuan di lapangan, perwakilan instansi provinsi menyampaikan bahwa dukungan teknis dan anggaran akan disesuaikan dengan hasil inventarisasi yang dilakukan bersama. Hal ini sejalan dengan visi membangun jaringan jalan yang terintegrasi, efektif, dan berdampak luas bagi kesejahteraan warga.

Proses pendataan aset ini juga akan memudahkan penanganan masalah-masalah yang kerap muncul, seperti kerusakan pada badan jalan dan drainase yang kurang memadai. Selain itu, melalui koordinasi intensif antara pemangku kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten, diharapkan rencana perbaikan dapat segera terealisasi dan berjalan lancar tanpa tumpang tindih kewenangan.

Tak hanya itu, keterlibatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana menjadi krusial dalam memastikan proses pencatatan, pengalihan, dan pengelolaan aset berjalan sesuai regulasi. Setiap prosedur administrasi diperiksa dengan cermat agar tidak terjadi kendala di kemudian hari.

Melalui sinergi lintas instansi ini, diharapkan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea bisa segera ditingkatkan kualitasnya. Pemerintah daerah dan provinsi menargetkan perbaikan jalur transportasi yang lebih aman, nyaman, dan efisien. Pada gilirannya, akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik—termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi—menjadi lebih mudah.

Peran PUPR Bombana dalam mendorong proses pendataan dan penetapan aset ini diakui sangat penting. Dengan kepastian status jalan sebagai milik provinsi, kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi pun semakin kuat. Berbagai pihak meyakini, perbaikan infrastruktur yang tepat sasaran akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah Bombana.

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen terus mengawal dan membantu proses ini hingga tuntas. Setelah data terkumpul dan rencana kerja dirumuskan, diharapkan proyek pemeliharaan dan peningkatan jalan dapat segera terealisasi. Selain mempermudah konektivitas antarwilayah, proyek ini juga diharapkan mampu menumbuhkan potensi wisata dan investasi, sehingga turut berkontribusi pada kemajuan daerah.

“Kedepannya, kami akan mengoptimalkan segala sumber daya memberikan dukungan yang diperlukan pihak Pemprov Sultra agar Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea bisa menjadi salah satu contoh sukses penanganan infrastruktur secara kolaboratif. Kami mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk mendukung proses ini,” tutup Syamsuar.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan sinergi berkelanjutan, diharapkan Ruas Jalan Kasipute-Lora-Bambaea dapat memberi manfaat maksimal bagi seluruh warga Bombana. Peningkatan kualitas infrastruktur ini sekaligus menjadi bukti keseriusan PUPR Bombana dalam mewujudkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berdaya saing.

MUNA, Sultranet.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna menggelar Rapat Paripurna dalam rangka menyambut Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih periode 2025-2030.

Rapat yang berlangsung pada Kamis (6/3/2025) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muna, Muh. Rahim, serta dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Muna, pimpinan dan anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Muh. Rahim menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan proses Pilkada.

Ia menegaskan bahwa sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri, kepala daerah yang baru terpilih wajib menyampaikan pidato di hadapan sidang paripurna DPRD sebagai bentuk awal dari pemerintahan yang baru.

“Ini adalah momentum penting untuk menyampaikan visi dan misi pemerintahan baru dalam membangun Kabupaten Muna ke depan,” kata Muh. Rahim.

Bupati Muna terpilih, Bachrun, dalam pidatonya menegaskan komitmennya untuk bekerja demi kesejahteraan masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan berfokus pada pemberantasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

“Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi. Membangun daerah ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi dengan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” ujar Bachrun.

Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, sektor pertanian, perikanan, dan peternakan memiliki potensi besar yang perlu dikembangkan lebih lanjut guna menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

“Kita akan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Muna memiliki potensi besar di sektor pertanian dan kelautan, dan kita harus mampu mengelolanya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Bachrun menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mengurangi jumlah sampah di wilayah Kabupaten Muna.

Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan akan berkontribusi besar terhadap kualitas hidup yang lebih baik.

“Kami akan mendorong gerakan hidup bersih dan sehat. Dengan lingkungan yang bersih, maka kesehatan masyarakat akan meningkat dan dampaknya akan dirasakan oleh semua,” katanya.

Sebagai langkah awal, Bachrun menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintahan untuk memastikan program-program prioritas dapat berjalan sesuai rencana.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dan stakeholder di Muna dapat bersatu dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan visi yang jelas dan dukungan dari semua pihak, Bachrun optimistis bahwa Kabupaten Muna akan mengalami perubahan positif selama lima tahun ke depan.

Bombana, sultranet.com – Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Irjen Dwi Irianto, S.I.K., M.Si., meninjau langsung kegiatan pasar murah yang diselenggarakan Polsek Lantari Jaya Polres Bombana pada Kamis (6/3/2025) di Kantor Lurah Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di bulan Ramadan.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda Sultra Brigjen Amur Chandra Juli Buana, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Sultra. Turut hadir Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., Camat Rarowatu Utara Hajar Aswad, S.E., M.P.W., Lurah Aneka Marga Justang Busasa, S.Ip., serta Direktur PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM) H. Paijan. Sekitar 500 warga turut serta dalam kegiatan ini.

Pasar murah yang diinisiasi Polsek Lantari Jaya ini menyediakan 600 paket sembako dengan harga subsidi. Paket yang seharusnya seharga Rp102.000 ini dijual kepada masyarakat hanya seharga Rp80.000 per paket. Setiap paket berisi 1 kg gula pasir, 1 kg tepung terigu, 1 liter minyak goreng, 1 kaleng susu, dan 3 kg beras. Program ini terselenggara berkat kerja sama dengan PT. Prima Alam Gemilang (PAG), PT. Jhonlin Batu Mandiri (JBM), CV. MSV, dan Toko Ahmad Mas.

Dalam tinjauannya, Kapolda Sultra memastikan bahwa kegiatan pasar murah berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia juga menyerahkan secara simbolis paket sembako murah kepada warga bersama Wakapolda, Kapolres Bombana, serta Direktur PT. JBM.

“Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk membantu meringankan beban warga, terutama di bulan Ramadan yang kebutuhan pokoknya meningkat,” ujar Kapolda Sultra Irjen Dwi Irianto.

Selain itu, ia mengapresiasi kolaborasi antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mendukung kegiatan sosial seperti ini. Menurutnya, kerja sama yang baik dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara Polri, pemerintah, dan dunia usaha terus berlanjut dalam berbagai program sosial lainnya. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi menegaskan bahwa pasar murah ini adalah bagian dari upaya kepolisian untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan solusi nyata terhadap persoalan ekonomi.

“Kami tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga ingin berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau,” kata Kapolres.

Kegiatan pasar murah berlangsung dengan lancar hingga pukul 14.40 WITA. Setelah acara, Kapolda Sultra dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kendari. Situasi selama kegiatan berlangsung aman dan kondusif.

MUNA, Sultranet.com – Depot Terminal Pertamina Tampo memastikan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang didistribusikan ke tiga kabupaten, yakni Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah, aman dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Kepastian ini disampaikan untuk merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencampuran BBM jenis pertalite di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Manajer Depot Terminal Pertamina Tampo, Moh. Ali Hakka, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi langsung di lapangan serta pengujian laboratorium terhadap sampel BBM di dua SPBU, yakni SPBU CBK Wamponiki dan SPBU Kambara di Muna Barat. Dari hasil pemeriksaan, kualitas BBM dinyatakan aman dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pertamina.

“Kami langsung turun ke lapangan dan melakukan uji laboratorium untuk memastikan kualitas BBM di beberapa SPBU. Hasilnya menunjukkan bahwa BBM yang didistribusikan tetap terjaga mutunya dan tidak mengalami perubahan kualitas,” ujar Ali Hakka, Kamis (6/3/2025).

Lebih lanjut, Ali Hakka menjelaskan bahwa sistem penerimaan dan distribusi BBM di Depot Terminal Pertamina Tampo dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat. Sebelum BBM dibongkar dari kapal ke tower penampungan, dilakukan pemeriksaan sertifikat mutu. Selain itu, pengecekan kembali dilakukan sebelum BBM dikirim ke SPBU guna memastikan tidak ada penyimpangan.

“Kami memiliki standar operasional yang ketat dalam penerimaan BBM dari kapal, termasuk pengecekan dokumen, sertifikasi mutu, serta pengujian ulang sebelum BBM masuk ke dalam tangki penyimpanan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kualitas BBM yang sampai ke masyarakat,” jelasnya.

Ali Hakka menegaskan bahwa apabila ditemukan adanya indikasi manipulasi terhadap kualitas BBM, pihaknya akan mengambil langkah tegas sesuai regulasi yang berlaku. Pihaknya juga membuka pintu bagi masyarakat untuk melaporkan segala bentuk keluhan terkait kualitas BBM agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Jika ada pihak yang mencoba memanipulasi kualitas BBM di luar jalur distribusi resmi, maka akan ada sanksi tegas. Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu dengan kualitas BBM yang kami distribusikan. Jika ada keluhan, segera laporkan kepada kami agar kami bisa melakukan pengecekan dan mengambil tindakan yang diperlukan,” tegasnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, C. – Spv I Receiving, Storage & Distribution, Edwin Prasetyo, menjelaskan bahwa sebelum BBM didistribusikan ke SPBU, dilakukan serangkaian pemeriksaan mutu dan kualitas. Hal ini mencakup pengecekan sebelum BBM dimasukkan ke dalam tangki mobil, serta inspeksi ulang di pintu gerbang keluar untuk memastikan kualitas dan kuantitas BBM tetap sesuai standar Pertamina.

“Kami memastikan setiap BBM yang keluar dari terminal telah melalui serangkaian pengecekan berlapis. Mulai dari tahap awal hingga sebelum mobil tangki keluar dari depot, kami melakukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam mutu dan volume BBM yang dikirim,” jelas Edwin.

Selain itu, Terminal Pertamina Tampo juga mendapatkan pengawasan rutin dari pihak berwenang, termasuk dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Pengawasan ini dilakukan setiap tahun untuk memastikan seluruh operasional berjalan sesuai standar yang berlaku.

“Setiap tahun, kami selalu menjalani audit dan pengawasan dari pihak terkait guna memastikan bahwa proses distribusi BBM tetap sesuai dengan regulasi dan tidak ada penyimpangan dalam standar operasional kami,” tambahnya.

Sebagai bentuk transparansi, Pertamina Tampo juga mengajak awak media untuk melihat langsung proses pembongkaran BBM di lokasi terminal. Langkah ini bertujuan agar publik dapat memahami secara langsung bagaimana sistem distribusi BBM dijalankan dengan standar tinggi.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Manajer Depot Terminal Pertamina Tampo, Moh. Ali Hakka, C. – Spv I Receiving, Storage & Distribution, Edwin Prasetyo, serta Jr Spv II Maint, Plan. & Sales Services, Husada Hartadi. Mereka memberikan penjelasan detail mengenai proses penerimaan, penyimpanan, serta distribusi BBM dari Terminal Tampo ke berbagai SPBU di wilayah Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah.

Dengan berbagai langkah pengawasan dan prosedur ketat yang diterapkan, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap kualitas BBM yang didistribusikan. Pertamina juga terus berkomitmen untuk menjaga mutu BBM yang sampai ke tangan konsumen.

Bombana, sultranet.com – Pemkab Bombana menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung ketahanan pangan Sulawesi Tenggara dengan menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Gabah/Beras Tahun 2025. Upaya ini dilaksanakan guna mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di wilayah Sultra melalui sinergi antar instansi. Rapat diselenggarakan secara virtual di Kantor Perum Bulog Bombana dan diikuti oleh berbagai pihak terkait, seperti Kasiter Korem 143/Halu Oleo, Komandan Distrik Militer Wilayah Sultra, Kepala Dinas Pertanian Wilayah Sultra, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dari Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, serta perwakilan Kanwil dan Kepala Cabang Perum Bulog se-Sultra. Rabu (05/03/2025)

Rapat koordinasi ini merupakan respons atas tantangan pemenuhan kebutuhan beras nasional yang semakin meningkat. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah strategi dan langkah konkret dibahas untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani. Kegiatan ini juga merupakan wujud sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan instansi terkait, yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani lokal, tetapi juga memastikan ketersediaan stok beras yang memadai guna menjaga stabilitas pasokan di pasar. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra, yang dipimpin oleh Dr. La Ode Rusdin Jaya, SIP, M.Si, berperan penting dalam merumuskan kebijakan serta mekanisme pelaksanaan yang efisien.

Rapat tersebut juga menyoroti pentingnya peran Bulog dalam menampung gabah dan beras petani. Pihak Bulog menegaskan kesiapan untuk menerima hasil panen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses penyerapan dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif maupun teknis. Diskusi dalam rapat menyentuh berbagai aspek, mulai dari pendampingan kepada petani, peningkatan kapasitas distribusi, hingga pemanfaatan teknologi informasi guna mengawasi alur penyerapan secara real-time. Melalui pendekatan terpadu ini, pemerintah berharap target CBP dapat tercapai tepat waktu, sekaligus memberikan dampak positif bagi stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Sultra.

Upaya sinergi ini tidak lepas dari tantangan yang ada, terutama dalam rangka mengoptimalkan koordinasi antar lembaga dan memastikan mekanisme penyerapan yang transparan. Oleh karena itu, rapat koordinasi diadakan sebagai forum evaluasi dan penyempurnaan strategi, yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan dinamis sektor pertanian. Keterlibatan aparat militer dan lembaga pertanian menjadi nilai tambah dalam memperkuat implementasi kebijakan, mengingat peran strategis mereka dalam menjaga keamanan dan kelancaran distribusi hasil pertanian.

“Kami menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, Bulog, dan para petani. Sinergi ini menjadi kunci dalam mencapai target penyerapan CBP dan menjaga stabilitas pasokan beras di Sultra,” ujar Dr. La Ode Rusdin Jaya dalam rapat koordinasi.

“Kami dari Pemkab Bombana siap bersinergi dengan seluruh pihak terkait. Dengan pendampingan dan koordinasi yang baik, kami optimis bahwa penyerapan gabah dan beras akan meningkat sehingga ketahanan pangan daerah dapat terjaga,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH.

Upaya percepatan penyerapan gabah dan beras ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan distribusi pangan di tengah fluktuasi permintaan. Dengan dukungan sinergi lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi, proses penyerapan diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kondisi lapangan. Inisiatif ini juga mendapatkan sambutan positif dari para petani yang melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan harga jual yang lebih stabil dan peningkatan pendapatan.

Kolaka Utara, sultranet.com – Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan Wakil Bupati H. Jumarding, SE., menyampaikan visi-misi pembangunan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Utara yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (4/3/2025).

Agenda ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, dan dihadiri unsur Forkopimda, OPD, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam pidatonya, Bupati Kolaka Utara menegaskan bahwa visi pemerintahan periode 2025-2030 adalah Kolaka Utara sebagai Daerah yang Madani, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ia merinci tujuh misi strategis yang menjadi pijakan utama pembangunan lima tahun ke depan.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, serta menghadirkan infrastruktur yang merata dan berkualitas,” ujar Nur Rahman Umar

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam, penguatan sektor pertanian dalam arti luas, pembangunan berwawasan lingkungan, serta penguatan semangat keberagaman dalam pembangunan.

Selain memaparkan arah pembangunan jangka panjang, Bupati juga menguraikan program prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

Beberapa program yang akan segera dijalankan antara lain Safari Ramadan dan buka puasa bersama di 15 kecamatan sebagai bentuk rekonsiliasi dan silaturahmi dengan masyarakat.

Selanjutnya Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Utara 2025-2030.

Penataan dan pembinaan birokrasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan.

Program pembersihan Kota Lasusua dalam rangka persiapan penilaian Adipura.

Pendataan dan distribusi makanan bergizi gratis untuk masyarakat.

Optimalisasi penerangan lampu jalan dalam kota untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, menambahkan bahwa seluruh program yang dirancang tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan ini memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” katanya.

Dukungan terhadap visi-misi yang disampaikan juga datang dari berbagai pihak.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menilai program yang dipaparkan menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat.

“Bupati dan Wakil Bupati telah menyusun program yang realistis dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ini adalah langkah positif untuk mewujudkan Kolaka Utara yang lebih maju,” ujarnya.

Syahlan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat agar program yang telah dirancang dapat berjalan dengan maksimal.

“Kami berharap semua pihak dapat bersinergi untuk mendukung kebijakan pembangunan yang telah dirancang,” tambahnya.

Dengan penyampaian visi-misi ini, Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam membangun daerah.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaka Utara hanya bisa maju jika kita semua bergandengan tangan untuk mewujudkan cita-cita bersama,” tutup Nur Rahman Umar.

Kolaka Utara, sultranet.com – DPR RI Komisi IX bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)di Kabupaten Kolaka Utara. Senin (24/2/2025)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi berkualitas guna menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas.

Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan DPR RI Komisi IX, H. Ahmad Safei, S.H., M.H., serta Imam Bachtiar Farianto, Tenaga Ahli Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan BGN.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara turut mendukung acara ini, yang diwakili oleh Asisten I Setda Kolaka Utara, Ir. Mukhlis Bachtiar, serta dihadiri kepala OPD, camat, kepala desa, dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, H. Ahmad Safei menegaskan bahwa Program MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam menanggulangi permasalahan gizi di Indonesia.

“Kami berharap masyarakat dapat memahami pentingnya konsumsi makanan bergizi dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari,” ujarnya.

Sementara itu, Imam Bachtiar Farianto menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, sangat diperlukan agar program ini berjalan optimal.

“Kami akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memastikan program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini terlihat dari banyaknya peserta yang hadir dan aktif berdiskusi. Mereka berharap program MBG dapat terus berlanjut dan membawa dampak positif bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak dan remaja.

Dengan adanya program ini, pemerintah berupaya mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas melalui pola makan bergizi.

Sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang untuk masa depan yang lebih baik.

MUNA, Sultranet.com – Kondisi jalan di Desa Lapodidi, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, kian memprihatinkan. Jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Kontunaga dengan Watopute ini telah mengalami kerusakan selama lebih dari satu dekade tanpa adanya perbaikan yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna.

Warga setempat mengeluhkan akses jalan yang rusak parah, menyebabkan aktivitas ekonomi dan mobilitas mereka terganggu. Bahkan, banyak pemuda desa yang memilih merantau karena merasa tidak memiliki peluang usaha akibat buruknya infrastruktur jalan.

“Makanya kami lebih banyak keluar merantau karena jenuh dengan kondisi jalan di desa kami ini. Mau berusaha tapi jalan yang membuat kami malas bergerak. Mau bawa hasil usaha, tapi jalan yang bikin kami jenuh,” keluh AS (29), warga Kontunaga, kepada awak media, Minggu (23/2/2025).

Kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki membuat warga Desa Lapodidi merasa diabaikan oleh pemerintah daerah. Mereka berharap ada perhatian lebih dari Pemkab Muna untuk segera menangani masalah ini.

“Kami warga di Desa Lapodidi merasa tersisihkan, tidak dianggap keberadaannya. Sampai kapan kami harus merasakan ini? Kami berharap pemerintah lebih jeli melihat kondisi kami,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.

Pada tahun 2024, Pemkab Muna melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sempat mengaspal sebagian kecil jalur tersebut. Namun, perbaikan tersebut dinilai tidak cukup karena sebagian besar jalan masih dalam kondisi rusak.

“Memang sempat diaspal, tapi itu hanya beberapa meter saja. Selebihnya tetap rusak,” ungkap warga lainnya.

Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan menyeluruh agar jalan di Desa Lapodidi dapat digunakan dengan layak, sehingga mobilitas masyarakat kembali lancar dan perekonomian desa bisa berkembang lebih baik.

MUNA, Sultranet.com – Ketua Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Sulawesi Tenggara, Kamal Rahmat, S.H., menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang baru.

Ia berharap kepemimpinan baru ini mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra.

“Kami mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yang baru dilantik. Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kamal, Jumat (21/2/2025).

Kamal menekankan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia berharap pemerintah daerah segera merumuskan regulasi yang dapat mengoptimalkan potensi lokal di setiap kabupaten dan kota.

“Kepemimpinan baru harus lebih fokus membangun Sultra dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi investasi. Regulasi yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat,” katanya.

Selain sektor ekonomi, Kamal juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi. Ia mendorong pemerintah untuk lebih memberdayakan UMKM, koperasi, serta pelaku usaha lokal agar mereka bisa berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

“Pemerintah harus hadir dalam mendukung pemasaran produk lokal, termasuk melalui Perusahaan Daerah (Perusda). Dengan begitu, produk unggulan Sultra bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” jelasnya.

Sektor pariwisata juga menjadi perhatian GERADIN Sultra. Kamal menilai pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah, seperti Kendari, Konawe Kepulauan, Muna, Buton, dan Wakatobi, harus dilakukan secara terintegrasi untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.

“Pulau-pulau kecil di sekitar Wakatobi dapat dimanfaatkan sebagai penyangga wisata agar sektor ini berkembang pesat dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Kamal menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru.

Ia menyatakan kesiapan GERADIN Sultra untuk mendukung langkah-langkah pemerintah yang berpihak pada kemajuan daerah.

“Kami siap mendukung kebijakan yang berorientasi pada kemajuan Sultra. Selamat bertugas, semoga Sulawesi Tenggara semakin maju dan berjaya!” pungkasnya.

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar rapat Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) di Aula Pertemuan Desa Bahari, Kecamatan Tolala, Selasa (20/2/2025).

Rapat ini membahas evaluasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis (STQH) ke-II serta persiapan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tahun 2026.

Plt. Staf Ahli Bupati Kolaka Utara, Murni Baso, yang memimpin rapat mewakili pemerintah daerah, menyampaikan permohonan maaf dari Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara yang berhalangan hadir karena menghadiri pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menegaskan pentingnya peran LPTQ dalam meningkatkan syiar Islam di daerah.

“Pemerintah daerah sangat mendukung pengembangan tilawatil quran. STQH bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan generasi muda yang cinta Al-Qur’an,” ujar Murni Baso.

Camat Tolala, Drs. Masdar, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan peserta STQH ke-II yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua kafilah yang telah mengikuti STQH ke-II ini. Kami juga memohon maaf apabila dalam penyambutan, pembukaan, maupun penutupan masih ada kekurangan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kolaka Utara, H. Alimuddin, S.Ag., M.H., mengungkapkan bahwa Kolaka Utara memiliki peluang besar untuk menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di masa mendatang.

“Kemungkinan besar kita akan menjadi tuan rumah MTQ provinsi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah, terutama dalam hal kebijakan anggaran, sangat diperlukan,” tuturnya.

Plt. Camat Kodeoha, yang juga Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, menambahkan bahwa STQH dan pemilihan Duta Lasqi 2025 di Kecamatan Tolala menjadi momentum penting dalam menyambut bulan Ramadan 1446 Hijriah.

“Kegiatan ini bukan hanya untuk mencari juara, tetapi juga sebagai ajang mempererat silaturahmi antar-kafilah dalam bingkai Kolaka Utara Madani,” ujarnya.

Selain evaluasi STQH, rapat tersebut juga membahas penentuan tuan rumah MTQ 2026. Sejumlah kecamatan yang menjadi alternatif sebagai tuan rumah antara lain Ngapa, Katoi, dan Wawo, dengan mempertimbangkan sistem zonasi I dan II guna pemerataan penyelenggaraan.